Top Banner
7 BAB II LANDASAN TEORI II.1 Good Corporate Governance (GCG) II.1.1 Pengertian Good Corporate Governance Corporate governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis atau usaha usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta komunitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian corporate governance. Menurut Suprayitno., et al. (2009) IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance), pengertian Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Menurut OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development) (2003), sebagaimana dikutip oleh Wahyudin Zarkasyi (2008:35), Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan struktur yang oleh stakeholders, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.
23

LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

Mar 06, 2019

Download

Documents

trinhliem
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

7

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Good Corporate Governance (GCG)

II.1.1 Pengertian Good Corporate Governance

Corporate governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk

mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis atau usaha usaha korporasi dengan

tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta komunitas usaha. Terdapat

beberapa pemahaman tentang pengertian corporate governance.

Menurut Suprayitno., et al. (2009) IICG (The Indonesian Institute for Corporate

Governance), pengertian Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai

struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya

untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka

panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan

peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Menurut OECD (The Organization for Economic Cooperation and

Development) (2003), sebagaimana dikutip oleh Wahyudin Zarkasyi (2008:35), Tata

kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan struktur yang oleh

stakeholders, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan

sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.

Page 2: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

8

Sedangkan menurut Indra Surya (2006:25), good corporate governance terkait

dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-

nilai, sistem. Berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang

bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisiensi dan efektif dalam

mengelola resiko dan bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan stakeholder.

Dari definisi maka penulis menyimpulkan bahwa GCG adalah peraturan yang

mengelola, dan mengawasi lainnya, mengatur hubungan antara berbagai pihak yang

berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang

saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi.

Corporate Governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan dan

mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan (mistakes) signifikan dalam strategi korporasi

dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.

II.1.2 Konsep Dasar Good Corporate Governance

Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance menurut Chinn

(2000) dan Shaw (2003) adalah stewardship theory dan agency theori. Stewardship

theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia

pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab,

memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, stewardship

theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-

baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Sementara itu, agency theory

yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) memandang bahwa manajemen

perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh

Page 3: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

9

kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana

serta adil terhadap pemegang saham.

Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon lebih luas

karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran

mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory

dimana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan

ketentuan yang berlaku.

II.1.3 Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu

dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola

perusahaan yang baik. Berdasarkan Keputusan Menteri nomor : KEP-117/M-

MBU/2002. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu: transparency,

accountability, responsibility independency dan fairness. Prinsip-prinsip tersebut

dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi (Transparency)

Transparency bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam

pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material

dan relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan pasar modal di

Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi

yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut, atau yang

mempengaruhi secara signifikan risiko secara prospek usaha perusahaan

yang bersangkutan. Perusahaan harus dapat menyediakan informasi yang

cukup lengkap, akurat dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang

Page 4: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

10

berkepentingan atau berkaitan dengan perusahaan sehingga mengetahui

resiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam

melaksanakan transaksi dengan perusahaan sekaligus ikut serta dalam

mekanisme pengawasan dalam perusahaan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan

terlaksana secara efektif. Akuntabilitas dapat dicapai dengan baik melalui

pengawasan yang efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan

antara pemegang saham, komisaris, direksi dan auditor termasuk di dalamnya

pembatasan kekuasaan antara direksi yang bertanggung jawab dalam

pengelolaan perusahaan dan komisaris sebagai wakil pemegang saham yang

bertugas mengawasi direksi. Satu bentuk implementasi prinsip akuntabilitas

adalah:

a. Praktek audit internal yang efektif

b. Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dalam

anggaran dasar perusahaan dan target pencapaian perusahaan di masa

depan.

3. Pertanggungjawaban (Responsibilities)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan

perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan

dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup,

kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang

Page 5: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

11

sehat. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari

bahwa dalam kegiatan operasional seringkali menghasilkan dampak luar

kegiatan perusahaan negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat.

4. Kemandirian (Independency)

Independensi adalah suatu keadaan ketika perusahaan dikelola secara

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pelaksana utama dalam

perusahaan seperti direksi dan dewan komisaris harus mampu menolak

intervensi dari luar yang dapat membelokkan arah, kebijakan dan operasional

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu kemakmuran pemegang

saham (shareholders) dan kesejahteraan stakeholders.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Kesetaraan dan kewajaran dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil

dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan

perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga

mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakkan

peraturan yang melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham

minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Fairness diharapkan membuat

seluruh asset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga muncul

perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. Juga

diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada perusahaan terhadap

praktek korporasi yang merugikan serta keadilan juga harus dirasakan oleh

para karyawan dan masyarakat lingkungannya. Fairness memerlukan syarat

Page 6: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

12

agar bisa diberlakukan secara efektif, yaitu adanya peraturan perundang-

undangan yang jelas, tegas dan konsisten dan dapat ditegakkan secara efektif.

II.1.4 Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance

Penerapan GCG di lingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai

KEPMEN BUMN No. PER – 01/MBU/2011 tahun 2011 pada pasal 4, yaitu:

a. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang

kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu

mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai

maksud dan tujuan BUMN

b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta

memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero

c. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan

menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya

tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun

kelestarian BUMN dalam perekonomian nasional

d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional

e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional

Sedangkan menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005:5-6), Good

corporate governance mempunyai lima macam tujuan utama, kelima tujuan tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.

Page 7: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

13

2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non-

pemegang saham

3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board

of Directors dan manajemen perusahaan, dan

5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen

senior perusahaan.

Menurut H.J Wierman Pamuntjak seperti ditulis dalam buletin audit internal edisi

No. 020/2003, manfaat dari penerapan GCG antara lain:

a. Meningkatkan kinerja perusahaan

Praktek GCG sangat menentukan kinerja perusahaan, proses pengambilan

keputusan yang lebih baik akan lebih meningkatkan efisiensi operasional

serta akan meningkatkan pelayanan kepada pemegang saham.

b. Memudahkan perolehan dana yang lebih murah

GCG memungkinkan diperolehnya kepercayaan pada pemodal, baik investor

dalam negeri maupun investor asing, sehingga kebutuhan perusahaan akan

sumber-sumber investasi yang murah akan lebih mudah di dapat dari pasar

modal.

c. Menciptakan kesejahteraan masyarakat

Praktek GCG akan meningkatkan efisiensi dan evektifitas sehingga dengan

demikian juga akan mendorong terciptanya dinamika ekonomi. Sejalan

dengan meningkatnya kepercayaan para investor, maka praktek GCG

akhirnya akan mendorong terjadinya arus investasi serta menciptakan

Page 8: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

14

investasi baru, sehingga akan meningkatkan lapangan kerja serta pendapatan

masyarakat.

d. Peningkatan pendapatan bagi pemegang saham.

e. Menjadi katalisator bagi perubahan atau pertumbuhan kesejahteraan

masyarakat.

f. Meningkatkan peran shareholders dalam kemajuan perusahaan, karena

masing-masing shareholders menjadi semakin aktif mengamati serta

memberi masukan-masukan bagi kemajuan operasional.

Secara umum manfaat GCG dapat dilihat dari 2 cara pandang, yaitu secara mikro

dan secara makro. Manfaat secara mikro tersebut antara lain:

1. Menurunkan resiko

2. Meningkatkan nilai saham

3. Menjamin kepatuhan

4. Memiliki daya tahan (sustainability)

5. Memacu kinerja

6. Membantu penerimaan negara

Sedangkan manfaat secara makro yaitu terjadinya pemulihan ekonomi yang akan

dirasakan oleh seluruh masyarakat secara nasional antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi meningkat secara wajar

2. Kesempatan kerja semakin besar dan

3. Daya saing lokal maupun internasional meningkat.

Page 9: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

15

II.1.5 Elemen-elemen Penting Pendukung Efektivitas Good Corporate Governance

Good Corporate Governance pada dasarnya memberikan arahan kepada

pengurus perusahaan agar dalam mengejar keuntungan dan mengembangkan usahanya,

perusahaan juga harus dikelola secara etis dan bertanggung jawab, dan tidak semata-

mata mengejar keuntungan finansial belaka. Ada beberapa elemen yang perlu

dikembangkan oleh perusahaan supaya penerapan GCG dapat berjalan efektif. Hal ini

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mas Ahmad Daniri (2005:158) yaitu “Elemen-

elemen penting yang perlu secara sistematik dikembangkan di perusahaan agar

implementasi GCG berjalan secara efektif adalah sistem pengendalian internal, sistem

audit, manajemen risiko, dan pelaporan perusahaan ” .

Elemen-elemen penting GCG tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dimaksudkan untuk melindungi perusahaan

terhadap penyelewengan finansial dan hukum, serta untuk

mengidentifikasi dan menangani resiko dengan tujuan untuk

memaksimalkan penggunaan sumber daya perusahaan secara etis, efektif,

dan efisien, dalam upaya mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Sistem

pengandalian internal yang dirancang secara komprehensif dan

diimplementasikan secara efektif dapat menciptakan lingkungan yang

kondusif bagi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan

yang berlaku dan mengurangi resiko kekeliruan material dalam laporan

keuangan.

Page 10: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

16

2. Sistem Audit

Sistem audit dan peran audit internal atau dikenal sebagai Satuan

Pengawas Internal (SPI) amat penting bagi perusahaan. Standar praktek

internasional sistem audit yang dikembangkan dan direkomendasikan

oleh organisasi The Institute of Internal Auditors (IAA) sangat

menekankan arti penting audit internal.

3. Manajemen Risiko

Manajemen resiko adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis,

dan mengelola resiko sedemikian rupa sehingga perusahaan senantiasa

dapat menerapkan pengendalian atas kondisi saat ini maupun

mengantisipasi resiko yang mungkin timbul sehingga perusahaan dapat

memenuhi tujuan dan sasarannya.

4. Pelaporan perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan

bahwa perusahaan telah menyajikan laporan keuangan dan hasil-hasil

operasi perusahaan dengan penuh integritas. Direksi hendaknya

merumuskan mekanisme yang dapat memastikan adanya kepatuhan

terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

II.2 Satuan Pengawasan Intern

II.2.1 Pengertian Satuan Pengawasan Intern

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:103), “Satuan pengawasan intern

merupakan pengawas internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau

Page 11: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

17

Direktur yang membawahi tugas pengawas internal. Satuan pengawasan intern

mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit”.

Menurut Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 Pasal 67, “Satuan Pengawasan

Intern merupakan aparat pengawas intern perusahaan dipimpin oleh seorang kepala yang

bertanggung jawab kepada Direktur Utama”.

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:45), “Satuan pengawasan intern sangat

besar fungsinya terhadap perusahaan dalam membantu organisasi untuk mencapai

tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan

meningkatkan evektifitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance”.

Dari pengertian di atas, penulis mendefinisikan bahwa satuan pengawasan intern

adalah unit internal yang bersifat independen dan berkedudukan langsung dibawah

Direktur Utama.

II.2.2 Fungsi Satuan Pengawasan Intern

Fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan

Fungsi SPI harus menyelenggarakan suatu proses untuk memonitor efektifitas

program perusahaan dan peningkatan kualitas secara keseluruhan dengan cara

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan. Evaluasi

pelaksanaan program perusahaan diperlukan untuk melihat mana program

perusahaan yang berjalan dengan baik dan dipatuhi oleh pegawai dan mana

program perusahaan yang belum dilaksanakan dengan baik oleh pegawai.

Page 12: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

18

2. Memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko.

Fungsi SPI harus membantu organisasi dalam memperbaiki efektifitas proses

pengendalian resiko dengan cara memberikan saran kepada pihak yang terkait.

3. Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, pelaksanaan GCG

dan perundang-undangan.

Fungsi SPI harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk

meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:

a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi.

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-

unit yang tepat di dalam organisasi.

d. Secara efektif mengkomunikasikan informasi di antara pimpinan, dewan

pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen.

4. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal

Satuan pengawasan intern harus memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh

audit eksternal dikarenakan informasi yang dihasilkan oleh audit eksternal akan

menjadi dasar penilaian kondisi perusahaan dan akan diketahui oleh stakeholder.

II.2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern

Menurut Gunadi Eddi (2006) tugas dan tanggung jawab yang harus dipatuhi dan

dilaksanakan oleh satuan pengawasan intern sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan analisis terhadap rencana investasi perusahaan, khususnya

sejauh mana aspek pengkajian dan pengelolaan resiko telah dilaksanakan oleh

unit yang bersangkutan.

Page 13: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

19

2. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian pengelolaan, pemantauan

efektifitas efisiensi sistem dan prosedur, dalam bidang-bidang: keuangan,

operasi, pemasaran, sumber daya manusia, dan pengembangan.

3. Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi

dan komunikasi untuk memastikan bahwa:

a. Informasi penting perusahaan terjamin keamanannya

b. Fungsi sekretariat perusahaan dalam pengendalian informasi dapat

berjalan dengan efektif.

c. Penyajian laporan-laporan perusahaan memenuhi peraturan perundang-

undangan.

4. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkungan pengendalian intern yang

ditugaskan oleh Direktur Utama.

II.2.4 Wewenang Satuan Pengawasan Intern

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:103) satuan pengawasan intern

mempunyai kewenangan dalam hal:

a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk

antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.

b. Akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi atas

objek audit dilaksanakannya untuk mendapatkan data dan informasi yang

berkaitan dengan melaksanakan tugasnya.

II.2.5 Kedudukan dan Satuan Pengawasan Intern

Departemen SPI yang efektif harus memiliki kedudukan SPI yang independen

dalam organisasi perusahaan. Independensi SPI antara lain tergantung pada:

Page 14: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

20

1) kedudukan departemen audit internal tersebut dalam organisasi

perusahaan, maksudnya kepada siapa departemen tersebut

bertanggung jawab,

2) apakah departemen SPI dilibatkan dalam kegiatan operasional.

Kedudukan departemen SPI dalam perusahaan akan menentukan tingkat

kebebasannya dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Kedudukan ataupun status

departemen SPI dalam suatu perusahaan mempunyai pengaruh terhadap luasnya

kegiatan serta tingkat independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa.

Jadi, status organisasi dari departemen SPI harus ditegaskan untuk dapat menyelesaikan

tanggung jawab audit.

II.2.6 Peran Sistem Pengawasan Intern Dalam Mendukung GCG

Pengawasan memegang peranan penting dalam GCG sebagai bagian

pertanggungjawaban yang ditugaskan kepada komisaris maupun tugas direksi yang

memegang fungsi kontrol dalam manajemen perusahaan.

Kebijakan dan strategi yang telah digariskan dan dijabarkan dalam rencana-

rencana, perlu diawasi dan dimonitorkan pelaksanaannya agar tetap sejalan dengan apa

yang telah ditentukan. Dalam hal ini, peran satuan pengawasan intern sangat penting

artinya bagi komisaris maupun direksi untuk manajemen perusahaan.

Untuk dapat menjadi strategic business partner baik kepada manajemen dan

komite audit untuk menciptakan good corporate governance dalam perusahaan, satuan

pengawasan intern mempunyai kewajiban:

1. Wajib mempelajari keterampilan atau teknis audit yang baru, mengelola staff

audit yang lebih besar dan semakin tersebar.

Page 15: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

21

2. Secara berkala mengkaji ulang program audit yang ada untuk memastikan

bahwa sumber daya yang ada difokuskan ke area-area yang berisiko tinggi.

3. Melakukan pengujian secukupnya atas area berisiko rendah, khususnya yang

memiliki kemungkinan terjadi tinggi, tetapi dampaknya rendah.

4. Turut dalam memberikan assurance bahwa sebelum perusahaan membuka

usaha baru berisiko tinggi diharapkan semua kebijakan, prosedur dan sistem

pengendalian telah tersedia.

5. Turut memastikan bahwa proses risk assessment dan kontrol yang ada,

termasuk firewall dan program mitigasi risiko telah memadai, dinamis dan

tersedia sebelum perusahaan memulai aktivitas baru.

II.3 Audit

II.3.1 Pengertian Audit

Menurut Arens dan Loebbecke (2003:1), “Auditing adalah proses pengumpulan

dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu

entitas ekonomi yang dapat dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk

dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang

independen dan kompeten.”

Menurut Mulyadi (2002:9), “Auditing adalah suatu proses sistematik untuk

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan

tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat

kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah di tetapkan,

serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Page 16: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

22

Menurut Sukrisno Agoes (2004:3), “Auditing adalah suatu pemeriksaan yang

dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan

keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan

bukti-bukti pendukung, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai

kewajaran laporan keuangan tersebut.

Secara umum pengertian di atas dapat diartikan bahwa audit adalah proses

sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan

mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut serta memberikan pendapatnya atas

pemeriksaan yang telah dilakukan, juga melaporkan informasinya kepada pemakai.

II.3.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Agoes. S (2004:10), Ada beberapa jenis audit, yaitu :

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

1. Pemeriksaan Umum (General Audit)

Adalah suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh

KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai

kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)

Adalah suatu pemeriksaan terbatas ( sesuai dengan permintaan auditee) yang

dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya

auditor tidak perlu memberikan pendapat tentang kewajaran laporan secara

Page 17: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

23

keseluruhan. Pendapat diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang

diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Dilihat dari jenis pemeriksaan, audit ini bisa dibedakan atas :

1. Pemeriksaan Operasional (Management Audit)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk

kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh

manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah

dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah

mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik

yang ditetapkan oleh pihak internal perusahaan (manajemen, dewan

komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia,

Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh

KAP maupun bagian Internal Audit.

3. Pemeriksaan Audit (Internal Audit)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik

terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun

ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

Page 18: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

24

4. Computer Audit

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data

akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing system

(EDP).

II.3.3 Fungsi Internal Audit

Fungsi internal audit adalah:

b. Membahas dan menilai kebaikan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian

akuntansi, keuangan serta operasi.

c. Meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijakan, rencana dan

prosedur yang ditetapkan.

d. Meyakinkan apakah kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dengan

baik dan dijaga dengan aman terhadap segala kemungkinan resiko kerugian

serta menentukan sejauh mana perlindungan pencatatan dan pengamanan

harta kekayaan perusahaan terhadap penyelewengan.

e. Menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah

dibebankan dan menentukan tingkat koordinasi dan kerja sama dari

kebijaksanaan manajemen.

f. Menentukan baik tidaknya pengendalian internal dengan memperhatikan

pemisahaan fungsi.

g. Melaporkan secara objektif apa yang diketahuinya kepada manajemen

disertai rekomendasi perbaikannya.

Page 19: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

25

II.4 Sistem Pengendalian Internal

II.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris,

manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan

keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: keandalan

pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku,

efektifitas dan efisiensi operasi.

Menurut Mulyadi (2001:183), “Sistem pengendalian internal meliputi organisasi,

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong

dipenuhinya kebijakan manajemen.”

Menurut Warren, Reeve, & Fees (2005:226), “Pengendalian internal merupakan

kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan

bahwa informasi akurat dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan

dipatuhi sebagaimana mestinya.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami pengendalian intern adalah

kebijakan atau prosedur yang bertujuan untuk menjaga aset perusahaan dengan cara

mematuhi peraturan yang dibuat sebagaimana mestinya.

II.4.2 Komponen Sistem Pengendalian Internal

Dalam menunjang pencapaian tujuan pengendalian internal memerlukan

komponen kontrol internal. Menurut Sawyers (2005:58), Statement of Auditing

Standards (SAS) mendefinisikan lima komponen kontrol internal yang saling berkaitan

pada pernyataan COSO:

1. Lingkungan Pengendalian

Page 20: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

26

Manajemen dan karyawan seharusnya mempunyai komitmen dan sikap yang

positif dan konstruktif terhadap pengendalian internal dan kesungguhan

manajemen. Kunci lingkungan pengendalian adalah:

a. Integritas dan etika

b. Komitmen terhadap kompetensi

c. Struktur organisasi

d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

e. Praktik dan kebijakan sumber daya manusia yang baik

2. Penaksiran Risiko

Pengendalian internal yang baik memungkinkan penaksiran risiko yang

dihadapi oleh organisasi baik yang berasal dari dalam maupun dari luar

organisasi. Langkah-langkah dalam penaksiran risiko adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko

b. Menaksir risiko yang berpengaruh cukup signifikan

c. Menentukan tindakan yang dilakukan untuk mengendaliakan risiko

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan

mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah

dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efesien dan efektif untuk

mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Aktivitas pengendalian meliputi:

a. Pemisahan fungsi yang cukup

b. Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai

c. Pendokumentasian dan pencatatan yang cukup

d. Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan

Page 21: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

27

e. Evaluasi secara independen atas kinerja

f. Pengendalian terhadap pemrosesan informasi

g. Pembatasan akses terhadap sumberdaya dan catatan

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi seharusnya dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan

pihak-pihak lain yang berkepentigan di dalam organisasi dan dalam bentuk

dan jangka waktu yang memungkinkan diselenggarakannya pengendalian

internal dan tanggung jawab lain terhadap informasi tersebut. Di dalam

menjalankan dan mengendalikan operasinya, manajemen harus

mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal, dan tepat waktu.

5. Monitoring

Monitoring seharusnya menilai kualitas kinerja sepanjang waktu dan

meyakinkan bahwa temuan-temuan audit dan review lainnya diselesaikan

dengan tepat meliputi:

a. Mengevaluasi temuan-temuan, review, dan rekomendasi audit secara

tepat

b. Menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan dan

rekomendasi dari audit dan review

c. Menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan tindakan yang

digunakan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi

perhatian manajemen.

II.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai good corporate governance dilakukan oleh

Thomas Kaihatu dengan judul penelitian “GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN

Page 22: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

28

PENERAPANNYA DI INDONESIA”. Terdapat dua hal yang ditekankan dalam konsep

ini yang pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan

benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan

pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Kesimpulan dari hasil

penelitian ini adalah hasil pengkajian yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset

independen nasional dan internasional, menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap

arti penting dan strategisnya penerapan prinsip-prinsip GCG oleh pelaku bisnis di

Indonesia. Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi penerapan GCG di

Indonesia.

Penelitian tentang GCG juga dilakukan oleh Gusnardi dengan judul penelitian

“ANALISIS FAKTOR UNIT AUDIT INTERNAL DAN PENGARUHNYA

TERHADAP PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE”. Yang menjadi

objek dari penelitian ini adalah BUMN yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun

2006. Penelitian yang dilakukan adalah bertujuan untuk menguji faktor-faktor internal

audit yang meliputi independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan,

pelaksanaan pemeriksaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesiner. Dalam penelitian ini disimpulkan

bahwa pengaruh audit internal terhadap pelaksanaan GCG pada BUMN di Indonesia

yaitu Audit internal yang meliputi independensi, kemampuan profesional, lingkup

pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan manajemen bagian audit internal

secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan

GCG. Artinya apabila audit internal dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan

dan standar profesi, maka akan dapat meningkatkan pelaksanaan GCG pada BUMN di

Indonesia.

Page 23: LANDASAN TEORI (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00522-AK Bab2001.pdf · ... kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, ... terutama

29