Top Banner
Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT SEMESTA JATI INDAH KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Identitas LV-LK : Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 Telp. : (0251) 7550722 Fax. : (0251) 7550724 Email : [email protected] Website : www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II. Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin : PT SEMESTA JATI INDAH Nomor Izin : 10/05/T/INDUSTRI/2000 tanggal 21 Desember 2000; Addendum No. 432/T/INDUSTRI/2006 tanggal 17 Mei 2006 Jenis Usaha : Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan Produk Lantai dari Kayu Kapasitas Produksi : 7.200 M³/Tahun Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 173 Tunggorono Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur III. Waktu Pelaksanaan : 25 s.d. 27 Juli 2016 IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PT SEMESTA JATI INDAH DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 014.3/EQC-VLK/VIII/2015 MENJADI NO. 014.4/EQC-VLK/VIII/2016 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 25 AGUSTUS 2021. Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 23 Agustus 2016 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri
17

Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

Mar 06, 2019

Download

Documents

buicong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI PT SEMESTA JATI INDAH KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK), sebagai berikut :

I. Identitas LV-LK :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

II. Identitas Auditee :

Nama Pemegang Izin : PT SEMESTA JATI INDAH

Nomor Izin : 10/05/T/INDUSTRI/2000 tanggal 21 Desember

2000; Addendum No. 432/T/INDUSTRI/2006

tanggal 17 Mei 2006

Jenis Usaha : Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan

Produk Lantai dari Kayu

Kapasitas Produksi : 7.200 M³/Tahun

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 173 Tunggorono Kab. Jombang,

Prov. Jawa Timur

III. Waktu Pelaksanaan : 25 s.d. 27 Juli 2016

IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT

PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG

DIBERIKAN KEPADA PT SEMESTA JATI INDAH DI

KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO.

014.3/EQC-VLK/VIII/2015 MENJADI NO.

014.4/EQC-VLK/VIII/2016 YANG BERLAKU SEJAK

DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 25 AGUSTUS

2021.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 23 Agustus 2016

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

Page 2: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

Halaman 1 dari 5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 064/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/VIII/2016

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUT

PT SEMESTA JATI INDAH DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

SK IUT NOMOR : 10/05/T/INDUSTRI/2000 TANGGAL 21 DESEMBER 2000;

ADDENDUM NOMOR : 432/T/INDUSTRI/2006 TANGGAL 17 MEI 2006

KAPASITAS PRODUKSI 7.200 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK) sebagaimana pasal 13 ayat 3 huruf h Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang

telah diterbitkan sebelumnya;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT

SEMESTA JATI INDAH Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 068/EQI-F090 tanggal 13

Agustus 2016;

d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 068/EQI-F090 tanggal 13 Agustus 2016 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 023.4/EQI-F039 tanggal 16 Agustus

2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 023.4 tanggal 16 Agustus 2016 menunjukkan

PT SEMESTA JATI INDAH telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier

Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal

29 April 2016, PT SEMESTA JATI INDAH telah memenuhi syarat dalam mempertahankan

kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

f. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK),

perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud

huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat

Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 023.1/EQI-

KEP.Cert/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

Page 3: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

Halaman 2 dari 5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015

tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari

Hutan Alam;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari

Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan

Tanda V-Legal;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu

(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan

Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam

kerangka Indonesia National Single Window;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober

2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15

April 2016;

20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-

IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai

Page 4: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

Halaman 3 dari 5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General

requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku

sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi

tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan

pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5

Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP & VI);

23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk

PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013

tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK);

26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas

Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 020.1/EQI-F065/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUT PT SEMESTA JATI

INDAH DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR SK IUT NOMOR :

10/05/T/INDUSTRI/2000 TANGGAL 21 DESEMBER 2000; ADDENDUM NOMOR :

432/T/INDUSTRI/2006 TANGGAL 17 MEI 2006 KAPASITAS PRODUKSI 7.200 M³/TAHUN.

PERTAMA : PT SEMESTA JATI INDAH (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan

Sertifikat Nomor : 014.3/EQC-VLK/VIII/2015 dinyatakan “LULUS” karena

“MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu

(LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

(SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor :

014.3/EQC-VLK/VIII/2015 menjadi Nomor : 014.4/EQC-VLK/VIII/2016.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai

dengan tanggal 25 Agustus 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap

memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016.

Page 5: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

Halaman 4 dari 5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY

Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan

publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik

sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan

hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat

melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan

hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau

manajemen Pemegang Sertifikat.

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran

Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau

menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut;

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Page 6: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

Halaman 5 dari 5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 16 Agustus 2016

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT SEMESTA JATI INDAH, di Jombang;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

Page 7: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI
Page 8: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 10

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN

c. Alamat : Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten

Bogor - 16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

:

:

0251-7550722, 7157103

0251-7550724

[email protected]; [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,

Permen LHK No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)

2. Ir. Bagus Edhianto ( Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT Semesta Jati Indah

b. Nomor & Tanggal SK

IUI

: 10/05/T/INDUSTRI/2000 tertanggal 21 Desember 2000

c. Kapasitas : 6.000 M3/Tahun

d. Nomor & Tanggal SK

Perubahan

: 432/T/INDUSTRI/2006

e. Kapasitas : 1.200 M3/Tahun

f. Alamat kantor : Jl. Yos Sudarso No. 173 Tunggorono, Jombang Jawa Timur

61416

g. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

:

:

-

-

-

h. Pengurus

- Komisaris Utama

- Komisaris

- Direktur

:

:

:

Nyonya Fong Sou Leng.

Tuan Shinsei Tawata.

Goh Ah Tee.

Nyonya Umborowati

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Page 9: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 10

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan Tanggal 25 Juli 2016

di ruang rapat PT

Semesta Jati Indah,

Jombang – Jawa

Timur.

Pertemuan dilaksanakan di Ruang

Meeting Kantor PT Semesta jati

Indah, Jombang – Jawa Timur.

Perkenalan anggota Tim Audit,

menyampaikan tujuan dan ruang

lingkup verifikasi, menyampaikan

jadwal/rencana kerja verifikasi,

menyampaikan metodologi dan

prosedur verifikasi, menyampaikan

ketidaksesuaian pada verifikasi,

serta mengkonfirmasikan waktu,

tempat, dan peserta pertemuan

penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri

dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 25 – 27 Juli

2016

- Kantor PT SJI

- Observasi di

Gudang bahan

baku.

- Pabrik

Pengolahan dan

Gudang barang

jadi.

- Kunjungan ke

pemasok

Tim Audit menghimpun,

mempelajari data dan dokumen

dan menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 2.5

Peraturan Jenderal PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk

menguji kebenaran data, tim Audit

melakukan pengamatan,

pencatatan, uji petik menggunakan

kriteria dan indikator pada

Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal

PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan Tanggal 27 Juli 2016

di ruang rapat PT

SJI

Menyampaikan ucapan terima

kasih kepada PT Semesta jati

Indah atas kerjasamanya selama

verifikasi.

Menyampaikan daftar periksa VLK

Pertemuan penutupan diakhiri

dengan pembuatan BAP

Pengambilan

Keputusan

Tanggal 16 Agustus

2015, di Ruang

Meeting PT EQUALITY

Indonesia.

Rapat pengambilan keputusan

meninjau dokumen verifikasi yang

diajukan untuk menjamin bahwa

verifikasi dilakukan secara efektif

dan efisien sesuai dengan

ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

Page 10: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 10

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk

(a) Industri pengolahan dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier a

Akte pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir.

MEMENUHI Akta Pendirian Perusahaan

Perseroan Terbatas Semesta Jati Indah (PT SJI) yaitu akta No. 5

tanggal 3 Februari 1999, Notaris Abdurrazaq Ashiblie, S.H.

dengan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No: C-10626

HT.01.01-TH.99 tanggal 8-Juni-1999.

Akta perubahan Terakhir

Akta perubahan terakhir akta nomor 14 tanggal 12 Juli 2013,

Notaris Atika Ashiblie , S.H dan telah disahkan Kementerian

Hukum dan HAM sesuai surat No. AHU-AH.01.10-36287

tanggal 2 September 2013.

Dokumen akta pendirian dan perubahan telah sesuai secara

hukum dan peraturan yang berlaku khususnya Undang-undang

nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Verifier.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercantum

dalam izin industry.

MEMENUHI PT SJI merupakan Penanaman Modal Asing sehingga Izin

usaha perdagangannya tercantum dalam Izin Usaha Tetap

(IUT). Dimana IUT nomor : 10/05/T/Industri/2000, yang

diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Jawa Timur tujuan pemasaran 100 % eksport. Pada Diktum

Ketiga Izin Usaha Tetap tersebut dinyatakan juga bahwa PT. SJI

diberi izin untuk melakukan kegiatan pembelian/penjualan

dalam negeri dan ekspor.

Demikian juga dalam dokumen Izin Perluasan Nomor :

432/T/Industri/2006 berdasarkan Keputusan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Jawa Timur dengan kapasitas

produksi sebanyak 1.200 M3, dimungkinkan bagi auditee

untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam

negeri dan eksport dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Izin usaha tetap tersebut berlaku sampai Bulan Februari 2036.

Verifier.c.

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI Dokumen Izin Gangguan terbaru yang dimiliki auditee adalah

Nomor : 654/3069.a/415.21/2012 berdasarkan Keputusan

Kepala Badan Perizinan Kabupaten Jombang tanggal 5 Juli

2012, Tentang Izin Gangguan, dengan masa berlaku diberikan

selama PT SJI masih melakukan kegiatan. Dan Jenis usaha

sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Industri Lantai

Dari Kayu.

Verifier.d.

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

MEMENUHI Auditee memiliki dokumen TDP yang merupakan

pembaharuan ke-3 yang diterbitkan oleh Kepala Badan

Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Jombang. Tanggal 21 Agustus 2014 dengan Nomor

132011600005 berlaku sampai dengan 2 Agustus 2019.

Verifier,e.

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

MEMENUHI Dokumen perpajakan yang dimiliki audtiee meliputi 2 Nomor

yaitu sebagai berikut:

A. Terkait pembayaran PPh dibayarkan di KPJ Mojokerto

1. NPWP Nomor: 01.882.509.1-057.000, terdaftar pada

tanggal 10 Maret 1999 dengan alamat Jl. Yos Sudarso

No. 173 Tunggorono, Jombang Jawa Timur 61416,

2. SKT, telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak

Page 11: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 10

Penanaman Moal Asing Empat Kantor Wilayah DJP

Jakarta Pusat dengan nomor PEM-

00119/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 01 September

2009. SKT berkaitan dengan kewajiban Pajak

Penghasilan (PPh).

B. Terkait pembayaran PPN dibayarkan di KPJ Jakarta, sesuai

Keputusan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi

Pengusaha Kena Pajak Nomor : KEP-

00319.PKP/WPJ.07/KP.0503/2004

1. NPWP Nomor: 01.882.509.1-602.001, terdaftar pada

tanggal 27 Desember 1999 dengan alamat Jl. Yos

Sudarso No. 173 Tunggorono, Jombang Jawa Timur.

2. S PPKP nomor KEP-115/WPJ.09/KP.1103/ 2000

tanggal 25 Maret 2000 yang diterbitkan oleh Kantor

Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Kantor

Wilayah DJP Jakarta Pusat . SPPKP berkaitan dengan

kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Data yang terdapat pada NPWP sama dengan data pada

dokumen SPPKP.

Verifier.f.

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/ dokumen

lingkungan hidup lain yang

setara).

MEMENUHI PT Semesta Jati Indah telah memiliki Dokumen Upaya

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL)

Industri Lantai kayu tahun 2012, dan telah disetujui oleh

Kepala badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten

Jombang Nomor : 660.189/415.43/2012 tanggal 24 Februari

2012.

Auditee telah membuat Laporan Pelaksanaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam DPLH

periode II tahun 2015, dan Laporan periode Bulan I tahun

2016.

Verifier g.

IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT).

MEMENUHI PT SJI merupakan Penanaman Modal Asing sehingga izin

industrinya berupa Izin Usaha Tetap (IUT) dimana masa

berlakunya selama 30 tahun semenjak tahun 2006.

PT SJI memiliki IUT nomor : 10/05/T/Industri/2000, yang

diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Jawa Timur dengan kapasitas produksi sebanyak 6000 M3,

jenis produksi lantai dari kayu.

Kemudian pada tanggal 17 Mei 2006 memperoleh Izin

Perluasan dengan Nomor : 432/T/Industri/2006 berdasarkan

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Jawa

Timur dengan kapasitas produksi sebanyak 1.200 M3, jenis

produksi lantai dari kayu. Sehingga total kapasitas produksi

menjadi 7.200 M3/tahun.

Telah mendapat izin Prinsip Perubahan PMA dari Badan

Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor 1094/1/IP-

PB/PMA/2013 terkait perubahan pemegang saham.

Dokumen perubahan telah sesuai secara hukum dan

peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 5 Tahun 2013

tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan

Penanaman Modal.

Verifier.h.

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

Industri Primer Hasil Hutan

(IPHH).

- Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak

terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI),

sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan.

Page 12: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 10

K.1.2 Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier

Dokumen identitas importir

-

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir

- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Verifier a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

- Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan

demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier b

Internal Audit anggota

kelompok

- Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan

demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah-

Verifier a.

Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembeliani

MEMENUHI Selama periode audit, auditee hanya melakukan satu kali

pembelian bahan setengah jadi melalui Purchase Order dan

dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa Nota Kredit.

Pembayaran dilakukan dengan mengkalkulasikan dari jasa

coating.

Verifier b.

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB).

- Bahan baku yang diterima oleh auditee bukan kayu bulat dari

hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak

diterapkan.

Verifier c.

Berita acara serah terima

kayu dan/ atau bukti serah

terima kayu selain kayu bulat

dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

MEMENUHI Seluruh penerimaan bahan baku berupa bahan setengah jadi

yang diterima auditee telah dibuat serah terima bahan baku

yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan

dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa faktur

angkutan.

Verifier. d.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

MEMENUHI seluruh pembelian bahan baku setengah jadi yang diterima

oleh auditee selama periode audit telah dilengkapi dengan

dokumen angkutan berupa Faktur Perusahaan, karena berada

dalam satu lokasi pabrik. Jumlah batang dan volume di dalam

dokumen Faktur Angkutan telah sesuai dengan data pada

dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK)

periode Juli 2015 sampai dengan Juni 2016.

Bahan baku yang diterima bukan berasal dari kayu lelang,

Risalah Lelang.

Verifier. e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

- Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan

merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan

demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Page 13: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 10

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran, serta

Deklarasi Kesesuaian

Pemasok.

Verifier.f.

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri.

- Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan

merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier

tersebut tidak diterapkan.

Verifier g.

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari Pemasok.

MEMENUHI Bahan baku setengah jadi yang diterima auidtee selama

periode audit, berasal dari pemasok telah memiliki Sertifikat

Legalitas Kayu (SLK) dengan nomor 824 303 100001. Auditee

tidak menerima bahan baku dari pemasok yang tidak ber-SLK,

sehingga tidak berkewajiban membuat prosedur pemeriksaan

terhadap pemasok.

Verifier.i.

Informasi Terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Bahan baku setengah jadi yang diterima auidtee selama

periode audit, berasal dari pemasok telah memiliki Sertifikat

Legalitas Kayu (SLK) dan persediaan sesuai dengan dokumen

pendukung. Sehingga tidak dilakukan Verifikasi Legalitas

Bahan Baku (VLBB).

Verifier.h.

Dokumen pendukung RPBBI

- Auditee bukan merupakan industry primer, dengan demikian

verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier.a.

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

- Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor

Verifier. b.

Bill of Lading (B/L)

- Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian

ada dokumen Bill Of Lading

Verifier. c.

Packing List (P/L)

- Auditee tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak

memiliki Packing List Impor

Verifier. d.

Invoice

- Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian

tidak memiliki invoice

Verifier. e.

Deklarasi

- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan

demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier. f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).

- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan

demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier. g.

Dokumen lain yang relevan

untuk jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya

- Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian

tidak memilki tidak ada kewajiban membayar bea keluar.

Verifier. h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya

- Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian

tidak ada bahan baku yang harus dicek untuk melihat cites

Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu

Verifier.a.

Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

MEMENUHI Pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang

dilakukan Auditee terhadap setiap bagian proses pergerakan

kayu memungkinkan dapat dilakukan penelusuran asal usul

bahan baku dari sumbernya.

Page 14: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 10

Verifier b.

Laporan produksi hasil

olahan

MEMENUHI Informasi data laporan produksi dan LMHHOK telah sesuai

dengan penerimaan dan hasil proses produksi.

Perhitungan rendemen tidak dapat dilakukan karena untuk

periode audit, bahan baku yang diterima berupa bahan

setengah jadi dimana jumlah antara input sama dengan jumlah

out put produksi. Sehingga terdapat hubungan yang logis

antara input-output yang terjadi dalam proses penerimaan dan

produksi di Auditee.

Verifier.c.

Produksi industry tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

MEMENUHI Realisasi produksi Auditee selama periode Juli 2015 sampai

Juni 2016 sesuai dengan jenis produk dalam izin dan tidak

melebihi kapasitas terpasang yang diberikan.

Verifier.d.

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

- Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang

sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut

tidak diterapkan.

Verifier.e

Dokumen LMKB/ LMKBK

dan LMHHOK

MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan

Olahan Kayu (LMHHOK) periode Juli 2015 sampai Juni 2016.

Dalam dokumen LMHHOK, data penerimaan/ perolehan

berupa pembelian dan hasil produksi, serta data pengurangan

berupa pemakaian sendiri dan penjualan telah sesuai dengan

dokumen pembelian bahan baku dan realisasi ekspor.

Selain melakukan produksi moulding, auditee juga menerima

jasa coating yang dimasukkan ke dalam LMHHOK.

Dalam periode tersebut, Auditee juga telah melaporkan

kepada Dinas Kehutanan setempat.

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga).

Verifier a

Dokumen S-LK/DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industri

pengolahan kayu).

- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan

kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian

verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier .b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan penyedia jasa (pihak

lain).

- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan

kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian

verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier .c

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan

- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan

kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian

verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

jasa

- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan

kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian

verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri jasa

- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan

kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian

verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Page 15: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 10

Verifier

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen angkutan untuk

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik,

Auditee merupakan industri moulding dan komponen bahan

bangunan dimana produk yang diperdagangkan adalah produk

lantai dari kayu. Penjualan hasil produk dengan tujuan

domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa

Faktur Angkutan dan Surat Jalan.

Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier .a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan

bahan baku, laporan mutasi kayu gergajian dan laporan mutasi

moulding dan dokumen ekspor dalam periode Juli 2015 - Juni

2016, jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk

yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian produk hasil

olahan kayu yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan

merupakan hasil produksi sendiri.

Verifier. b.

PEB

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee

dapat menunjukan kelengkapan dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB) yang menyertai pelaksanaan ekspor

periode Juli 2015 - Juni 2016 sebanyak 1 (satu) set. Informasi

dalam dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya.

Verifier. c.

Packing list

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan

keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Juli 2015 -

Juni 2016, Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen

Packing List yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 1

(satu) set. Dokumen Packing List tersebut berisikan informasi

telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Verifier.d.

Invoice

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan

keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Juli 2015 -

Juni 2016, Auditee dapat menunjukan dokumen Invoice yang

menyertai pengiriman ekspor produk selama periode tersebut

sebanyak 1 (satu) set. Informasi dalam dokumen Invoice telah

sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.

Verifier e.

B/L

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan

dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan dokumen Bill of

Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode

bulan Juli 2015 - Juni 2016 sebanyak 1 (satu) set. Dokumen

B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau

forwarder. Informasi dalam dokumen B/L telah sesuai dengan

dokumen PEB. serta dokumen ekspor lainnya.

Verifier .f.

Dokumen Lisensi Ekspor (V-

Legal)

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal

untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal,

Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen tersebut

dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Juli 2015 sampai

dengan Juni 2016, dengan realisasi penggunaan dokumen V-

Legal sebanyak 1 (satu) set. Dokumen V-Legal Auditee sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya serta tidak terdapat dokumen

V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi

dari bahan baku kayu lelang dan pelaksanaan stuffing

dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri.

Verifier. g.

Hasil verifikasi teknis

(laporan surveyor) untuk

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi ekspor, produk yang

dihasilkan dan yang diekspor oleh Auditee wajib dilakukan

verifikasi teknis. Kesimpulan hasil pemeriksaan yang tertuang

Page 16: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 10

produk yang wajib verifikasi

teknis

dalam Laporan Surveyor, bahwa produk yang diproduksi

Auditee dapat diekspor dan telah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :

89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015.

Verifier h.

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.

- Produk olahan kayu yang dihasilkan oleh Auditee berdasarkan

hasil verifikasi teknis, tidak termasuk ke dalam kelompok

produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana

dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012

Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea

Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Verifier. i.

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang di batasi

perdagangannya

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan

untuk menghasilkan furniture oleh Auditee, adalah jenis kayu

Jati (Tectona grandis), Merbau (Intsia spp.), Kuku (Pericopsis

mooniana). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-

II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional

2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis

kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi

perdagangannya.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal

Verifier

Tanda V – Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

MEMENUHI Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda V - Legal pada

kemasan eksport dengan ukuran dan bentuk tanda V - Legal

telah sesuai dengan ketentuan. Auditee tidak menggunakan

bahan baku kayu lelang sehingga tidak terdapat

penyalahgunaan Tanda V-Legal.

Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Indikator 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3

Verifier a.

Pedoman/ prosedur K3

MEMENUHI

Auditee telah memiliki aturan mengenai Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) yang tercantum dalam Manual Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan

Lingkungan.

Auditee juga telah mempunyai Susunan Panitia pembina

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah

mendapat pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Jombang dengan nomor :

566/1416/415.33/P2K3L/IX/2013 yang ditandatangani oleh

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Jombang pada taggal 24 September 2013.

Verifier.b.

Implementasi K3

MEMENUHI

Untuk implementasi K3, auditee telah menyediakan peralatan

penunjang pelaksanaan K3 yang terdiri dari daftar peralatan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Auditee, diantaranya :

APAR berupa Powder dan Super Busa, masker kain, masker

filter, sarung tangan karet, dan Kotak P3K. Serta tanda jalur

evakuasi yang dipasang pada tempat yang bebas dari segala

hambatan, menuju titik kumpul, sehingga memudahkan

evakuasi bila terjadi suatu kasus.

Verifier.c

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Setiap kejadian kecelakaan kerja, baik kecelakaan ringan

maupun berat, pada setiap kasus kecelakaan telah dilakukan

pencatatan oleh pihak manajemen bekerja sama dengan pihak

poliklinik yang lokasinya berdekatan dengan Auditee. Di dalam

catatan kecelakaan kerja telah terdapat upaya penekanan

tingkat kecelakaan kerja.

Setiap 3 bulan Auditee melaporkan Kecelakaan Kerja yang

terjadi kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Jombang.

Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja

Page 17: Lampiran Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 … Surat No : 505/EQ.S/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 10

Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier :

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan

untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

MEMENUHI

Auditee telah membentuk Serikat Karyawan yang telah di

daftarkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Jombang telah di catat dengan nomor :

70/OP.SP.D.20.201/DFT.18/XIII/VIII/2011 tertanggal 18

Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas atas

nama Bupati.

Untuk saat ini masih susunan kepengurusan periode 2014 –

2016.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur

hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang.

Verifier :

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak-

hak pekerja

MEMENUHI

Saat ini Auditee masih menggunakan Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) periode 2014 – 2016.

Telah didaftarkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang Nomor :

Kep.568/1424/PKB.06/415.33/2014 tanggal 07 Agustus

2014.

Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Verifier :

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur

MEMENUHI Auditee memperkerjakan karyawan berjumlah 115, yang terdiri

dari karyawan tetap dan karyawan outsourching. tidak terdapat

karyawan di bawah umur dimana tenaga kerja yang paling

muda adalah usia 20 tahun.