Lampiran Surat No : 272/EQ.S/V/2016, tanggal 03 Mei 2016 ... Penilikan VLK/Pengumum… · lampiran surat no : 272/eq.s/v/2016, tanggal 03 mei 2016 pengumuman hasil penilikan kedua

Lampiran Surat No : 272/EQ.S/V/2016, tanggal 03 Mei 2016

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI PT TUNAS AROMA MURNI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK), sebagai berikut :

I. Identitas LV-LK :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

II. Identitas Auditee :

Nama IUI : PT TUNAS AROMA MURNI

Nomor IUI : 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009,

Tanggal 17 Desember 2009

Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu dan Moulding

Produk : Furniture dan Moulding

Kapasitas Produksi : 24.000 Set/Tahun dan 1.680 M³/Tahun

Alamat Kantor

:

Jl. Raya Baros Km. 7 No. 319 RT.002/RW.007,

Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten

Sukabumi 43161, Provinsi Jawa Barat.

Telp. (0266) 218379, Fax (0266) 220444

III. Waktu Pelaksanaan : 04 s.d. 05 April 2016

IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT

PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG

DIBERIKAN KEPADA PT TUNAS AROMA MURNI DI

KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DAPAT

DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO.

094.1/EQC-VLK/V/2015 MENJADI NO. 094.2/EQC-

VLK/IV/2016 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN

AWAL SAMPAI DENGAN 12 MEI 2020.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 03 Mei 2016

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.

Man. Subdiv. Sertifikasi Industri

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 10

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN

c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

:

:

0251-7550722, 7157103

0251-7550724

[email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 jo. Permen LHK No.

P.95/Menhut-II/2014; Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo

P.1/VI-BPPHH/2015

g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)

2. Agus Gumelar, Amd (Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

2. Rita Sugiarti, S.Hut. (Peninjau/ Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang

Izin/Hak

Pengelolaan

:

PT Tunas Aroma Murni

b. Nomor & Tanggal

SK

: 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009, tanggal 17

Desember 2009

c. Kapasitas : 24.000 Set/Tahun untuk Furniture

1.680 M3 /Tahun untuk Moulding

d. Alamat kantor : - Jl. Jend Sudirman No 57 Kel Sriwedari Kec Gunung Puyuh Kota

Sukabumi

e. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

:

:

f. Pengurus

Direktur

Komisaris Utama

Komisaris

:

:

Abdullah Aldjaidi

Ali Aldjaidi

Hamad Aldjaidi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 10

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 4 April 2016, di

ruang rapat P T Tunas

Aroma Murni - Sukabumi

Pertemuan dilaksanakan di Ruang

Meeting Kantor PT Tunas Aroma Murni,

Perkenalan anggota Tim Audit,

menyampaikan tujuan dan ruang

lingkup verifikasi, menyampaikan

jadwal/rencana kerja verifikasi,

menyampaikan metodologi dan

prosedur verifikasi, menyampaikan

ketidaksesuaian pada verifikasi, serta

menkonfirmasikan waktu, tempat, dan

peserta pertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 4 - 5 April 2016

Kantor di ruang rapat PT

Tunas Aroma Murni

Observasi di Gudang

bahan baku, Pabrik

Pengolahan dan Gudang

barang jadi, serta ke

pemasok

Tim Audit menghimpun, mempelajari

data dan dokumen dan menggunakan

kriteria dan indikator pada Lampiran

2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.14/VI-

BPPHH/2014. Untuk menguji

kebenaran data, tim Audit melakukan

pengamatan, pencatatan, uji petik

menggunakan kriteria dan indikator

pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal

Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-

BPPHH/2014.

Pertemuan Penutupan

Tanggal 5 April2016, di

ruang rapat PT. Tunas

Aroma Murni

Menyampaikan ucapan terima kasih

kepada PT Tunas Aroma Murni atas

kerjasamanya selama verifikasi.

Menyampaikan daftar periksa VLK

Pertemuan penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

Tanggal, 26 April 2016,

di Ruang Meeting PT

EQUALITY Indonesia.

Rapat pengambilan keputusan meninjau

dokumen verifikasi yang diajukan untuk

menjamin bahwa verifikasi dilakukan

secara efektif dan efisien sesuai dengan

ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 10

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk

(a) Industri pengolahan dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1:

Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier a

Akte pendirian perusahaan dan

perubahan terakhir

MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi, Auditee telah memiliki Akta

pendirian Perusahaan nomor : No. 17 tanggal 20

November 1984, yang diterbitkan oleh Notaris ANIS

HUSIN ABDAT, SH. Dan telah mendapat pengesahan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat

Keputusan No.C2-656 HT.01.01.Th.85 pada tanggal 13

Februari 1985. Untuk Akta perubahan diterbitkan oleh

Notaris Tetu Suhartati, S.H, dengan No.151 tanggal 7

September 2004. Dan mendapat pengesahan

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-00433

HT.01.04.TII.2005 Tanggal 06 Januari 2005.

Verifier.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam IUI atau

Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda

Daftar Industri (TDI) MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah memiliki

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan

oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan Nomor

: 503/284/PK/X/BPMPT/2014, tanngal 3 Oktober 2014

dan masih berlaku tanggal 01 September 2019. Data dan

informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan

kegiatan usaha yang dijalankan.

Verifier.c.

Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Izin Gangguan

(HO) Auditee No 503/Herr.722/KPMPT/HO/2012,

tanggal 18 Juni 2012 dari Pemerintah Pemerintah Kota

Sukabumi, dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu dan berlaku sampai dengan tanggal

20 Juni 2017. Dan telah sesuai dengan kegiatan

usahanya.

Verifier.d.

TandaDaftar Perusahaan(TDP)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil Verifikasi, Auditee telah memiliki

Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diterbitkan

oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini Badan

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota

Sukabumi dengan Nomor : 100514600063 pada tanggal

08 Oktober 2014 dan berlaku sampai dengan 01

september 2019. Dan telah sesuai dengan ruang lingkup

usahanya.

Verifier.e.

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) MEMENUHI

Berdasarkan Hasil verifikasi, dokumen NPWP Auditee

tidak mengalami perubahan. Sedangkan Dokumen

SPPKP dan dokumen SKT telah berubah, sesuai dengan

ketentuan, dan informasi yang tercantum sesuai dengan

dokumen lainnya.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 10

Verifier.f.

AMDAL/ Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL)– Upaya

Pemantauan Lingkungan

Pengelolaan Lingkungan

MEMENUHI

Auditee telah mempunyai Dokumen Lingkungan berupa

UKL – UPL yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan

usahanya, yang telah disahkan oleh instansi yang

berwenang. Auditee telah membuat laporan Pelaksanaan

UKL UPL Semester I dan II tahun 2015.

Verifier g.

Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT) atau Tanda

Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

Berdasarkan Hasil Verifikasi auditee telah memiliki

Dokumen perizinan Izin Usaha Industri (IUI) yang

diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kota Sukabumi dengan nomor:

003/Jabar.72.05/KAHH/p/IZ.00.03/XII/2009, tanggal

17 Desember 2009 Kapasitas produksi yang diizinkan

24.000 Set Furniture / Tahun, 1.680 M3 Moulding /

Tahun dan investasi sebesar Rp 1.055.654.000. Jenis

Produk telah sesuai dengan yang diizinkan.

Verifier.h.

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

Industri Primer Hasil Hutan

(IPHH).

- Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian

verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator.1.1.2

Eksportir produk kayu adalah

eksportir yang memiliki izin sah,

berupa eksportir produsen

Verifier

Berstatus Eksportir Terdaftar

Produk Industri Kehutanan

(ETPIK).

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan

dan keabsahan dokumen ETPIK yang telah dimiliki

Auditee. Auditee telah memiliki Dokumen ETPIK dengan

Nomor : 02.ET.01.14.2649, tanggal 13 Oktober 2014.

Dan realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri/

produk yang terdapat di ETPIK.

K.1.2

Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1

Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier

Dokumen pengakuan /pengenal

sebagai importir

- Auditee bukan sebagai importir, dengan demikian verifier

ini tidak diterapkan.

Indikator 1.2.1

Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier1.2.1

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence)

-

Auditee bukan sebagai importir, dengan demikian verifier

ini tidak diterapkan.

Kriteria.1.3

Unit Usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1

Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok

Verifier 1.3.1

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

-

Auditee bukan dalam bentuk kelompok, dengan

demikian verifier ini tidak diterapkan.

Kriteria K2.1.

Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 10

Indikator 2.1.1

Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier a.

Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli

MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan

pembelian bahan baku periode April 2015 - Maret 2016,

Auditee dalam memenuhi kebutuhan bahan baku kayu

gergajian telah melakukan pembelian terhadap beberapa

suplaier yang pada umumnya adalah industri Kecil dan

besar yang berada di sekitar Kota dan kabupaten

Sukabumi, Kabupaten Tangerang, Lampung dan Sulawesi

Tengah.

Seluruh pembelian tersebut dilengkapi dengan bukti

pembayaran sebagai sahnya pembelian bahan baku.

Verifier b.

Berita Acara Pemeriksaan yang

ditandatangani oleh petugas

kehutanan yang berwenang

untuk penerimaan kayu bulat

dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

-

Bahan baku yang digunakan auditee bukan berupa kayu

bulat, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier c.

Berita acara serah terima kayu

dan/ atau bukti serah terima

kayu selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan

baku Setiap pengiriman bahan baku kayu telah

dilampirkan surat jalan pengiriman bahan baku kayu

sekaligus sebagai dokumen serah terima kayu dimana

mencantumkan juga petugas yang menyerahkan dan yang

menerima.

Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang

sah berupa FA-KO, Nota Angkutan dan SKAU.

Verifier. d.

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

MEMENUHI

Seluruh penerimaan bahan baku kayu selama periode

audit telah didukung dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah berupa FAKO, Nota Angkutan dan SKAU.

Uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai

antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

Pemeriksaan terhadap Jumlah batang/ keping dan

volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah

telah sesuai dengan laporan mutasi pada periode yang

sama. Penerbit dokumen FAKO masih berlaku dan sesuai

dengan SK penempatannya.

Verifier. e.

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan kabupaten/kota atau

dari Aparat Desa/ Kelurahan)

yang dapat menjelaskan asal

usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok.

-

Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan bahan

kayu yang berasal dari kayu bongkaran, dengan demikian

verifier ini tidak diterapkan.

Verifier.f.

Dokumen angkutan berupa Nota - Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan bahan

kayu limbah atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 10

untuk kayu limbah industri.

tidak diterapkan.

Verifier g.

Dokumen Sertifikat Legalitas

Kayu/ Sertifikat Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari yang

dimiliki pemasok dan/atau

dokumen Deklarasi Kesesuaian

Pemasok.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian besar pemasok

yang mengirim bahan baku kayu ke auditee selama

periode April 2015 – Maret 2016 telah memiliki

Sertifikat Legalitas Kayu sedangkan yang belum memiliki

SLK telah melampirkan dokumen DKP. Dimana selama

periode audit telah menerima DKP sebanyak 2 dokumen.

Dan telah dibuat laporan pemeriksaan DKP.

Verifier.h.

Dokumen pendukung RPBBI -

Auditee bukan sebagai industri primer, dengan demikian

verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 2.1.2

Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier.a.

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier.b.

Bill of Lading (B/L) - Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier .c.

Packing List (P/L) -

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier .d

Invoice -

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier .e

Dokumen Deklarasi Kesesuaian

Pemasok untuk kayu impor

- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier.f

Rekomendasi impor -

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier.g

Bukti pembayaran bea masuk

bila terkena bea masuk

- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier 2.1.2.h

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.

-

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier 2.1.2.i

Bukti penggunaan kayu impor -

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 2.1.3.

Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu

Verifier.a.

Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

MEMENUHI

Berdasarkan verifikasi terhadap sistem administrasi

produksi pada proses produksi di lapangan,

sebagaimana hasil penilikan pertama, Auditee dalam

pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan

alur proses produksi yang seluruhnya memakai form

tertentu yang menunjukan bahwa seluruh bahan baku

yang diproses dapat ditelusur dengan baik.

Verifier b. MEMENUHI Hasil produksi auditee selama periode April 2015 sampai

Maret 2016 telah sesuai dengan jenis produk yang

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 10

Laporan produksi hasil olahan diijinkan dan sesuai dengan data yang terdapat pada

Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada

periode yang sama dan nilai rendemen 59 % menunjukan

terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan

baku dan hasil produksi.

Verifier.c.

Produksi industry tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, jenis produk yang

dihasilkan auditee sesuai dengan yang diizinkan yaitu

moulding dan component furniture, dimana selama

periode April 2015 – Maret 2016 total produksi auditee

tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dimana hasil

produksi hanya sebesar 5 % dari kapasitas yang diizinkan.

Verifier.d.

Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan -

Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu lelang,

sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier.e

Dokumen LMKB/ LMKBK dan

LMHHOK MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi, Auditee telah membuat dan

dapat memperlihatkan Mutasi secara periodik dan

berkelanjutan untuk periode periode April 2015 - Maret

2016, telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.

Indikator 2.1.4

Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industry rumah tangga).

Verifier a

Dokumen kontrak jasa

pengolahan produk dengan pihak

lain

-

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak

melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier .b

Dokumen Sertifikat Legalitas

Kayu dan/atau dokumen

Deklarasi Kesesuaian Pemasok

yang dimiliki penerima jasa.

-

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak

melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier .c

Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan -

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak

melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan jasa -

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak

melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan produksi

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri jasa

-

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak

melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria. K.3.1

Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator. 3.1.1.

Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 10

Verifier

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

-

Selama periode April 2015 sampai Maret 2016, Auditee

tidak melakukan penjualan atau pemindahtangan lokal

dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Kriteria K.3.2.

Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor

Indikator 3.2.1

Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

Verifier .a

Produk hasil olahan kayu yang

diekspor MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan pemenuhan

bahan baku dan laporan mutasi bahan baku dan hasil

produksi untuk periode April 2015 - Maret 2016. Produk

yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan

merupakan hasil produksi sendiri.

Verifier. b.

PEB

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee dapat

menunjukan seluruh dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama

periode April 2015 – Maret 2016, dimana informasi

mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan

kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya.

Verifier. c.

Packing list

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pengiriman

ekspor produk selama periode April 2015 – Maret 2016

telah disertai dokumen Packing List dimana Informasi

mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan

kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda

tangani oleh petugas ekspor.

Verifier.d.

Invoice

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pengiriman

ekspor produk selama periode April 2015 – Maret 2016

telah disertai dokumen Invoice dimana Informasi

mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan

kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah

ditanda tangani oleh petugas ekspor.

Verifier e.

B/L

MEMENUHI

Seluruh ekspor produk selama periode April 2015 – Maret

2016 (satu tahun) telah dilengkapi dengan dokumen Bill

of Lading, dimana Informasi mengenai penerima,

deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah

sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Verifier .f.

Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah

menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam

pelaksanaan ekspor periode bulan April 2015 – Maret

2016, dengan realisasi peggunaan Dokumen V-Legal

sebanyak 3 lembar. Ekspor dilakukan dipabrik sendiri.

Dan tidak ada bahan baku hasil yang berasal dari Lelang.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 10

Verifier. g.

Hasil verifikasi teknis (laporan

surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis -

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014, tanggal 24

Desember 2014 pasal 12, componen furniture, produk

ekspor Auditee dalam 1 Tahun terakhir April 2015 - Maret

2016 tidak ada produk yang wajib melalui verifikasi

surveyor, dengan demikian verifier tersebut tidak

diterapkan.

Verifier h.

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar.

MEMENUHI

Produk furnitur yang di hasilkan oleh Auditee tidak

termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif

bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 Tentang

Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

dan Tarif Bea Keluar.

Verifier. i.

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang di batasi

perdagangannya

MEMENUHI

Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk

furnitur oleh Auditee adalah kayu Pinus, kayu Mahoni

dan Karet yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendix I,

II, atau III.

Kriteria 3.3

Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal

Indikator 3.3.1.

Implementasi Tanda V - Legal

Verifier 3.3.1.

Tanda V – Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan

MEMENUHI

Auditee telah membubuhkan tanda V-legal pada dokumen

kemasan eksport dengan ukuran dan bentuk telah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria K.4.1.

Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja

Indikator 4.1.1

Prosedur dan implementasi K3

Verifier a.

Pedoman/prosedur K3

MEMENUHI

Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan

kegiatan operasionalnya, Prosedur K3 tersebut

ditandatangani bersama, kegiatan operasionalnya telah

mempunyai SK penunjukan personil penanggung jawab

K3 yang ditandatangani oleh direktur dengan nomor :

11/P/TAM/II/14 tanggal 1 Februari 2014 terhadap

implementasi K3. Prosedur K3 telah diimplementasikan

dengan baik di lapangan.

Verifier.b.

Implementasi K3

MEMENUHI

Auditee telah menyediakan sarana kelengkapan

peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Auditee

juga telah memiliki pendataan untuk mencatat peralatan

seperti APAR dengan jenis powder sebanyak 5 unit masih

dalam kondisi siap pakai, dan wajib diisi ulang pada

tanggal 12 November 2016, APD juga telah dipergunakan

oleh para pekerja, kotak P3K serta jalur evakuasi sudah

terpasang serta terlihat jelas.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 10

Verifier.c

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja

setiap bulan. Pada catatan kecelakaan kerja dalam

kegiatan proses produksi selama periode 1 (satu) tahun

April 2015 – Maret 2016 , tidak terdapat kasus

kecelakaan baik yang ringan atau berat.

Kriteria K.4.2

Pemenuhan hak hak tenaga kerja

Indikator. 4.2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier :

Serikat pekerja atau

kebijaksanaan Perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja,

Auditee belum memiliki serikat pekerja namun terdapat

kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan

/karyawati untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja di lingkungan kerja sesuai Surat Kebijakan

yang ditandatangani oleh Direktur, pada tanggal 1 Januari

2014.

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Verifier :

Ketersediaan dokumen KKB atau

PP

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan

yang dibuat tanggal 2 Juni 2014. Dan telah mendapat

pengesahan dari Pemerintah Kota Sukabumi

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi nomor : 21 Tahun 2014, tentang

Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Tunas Aroma

Murni dengan nomor registrasi pengesahan :

02/PP/VI/2014, berlaku sampai 15 Juni 2016.

Indikator. 4.2.3

Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur

Verifier :

Tidak ada pekerja yang masih di

bawah umur MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan wawancara dengan

beberapa karyawan yang ada dipabrik, pihak Auditee

tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah

umur baik pria maupun wanita yang paling muda adalah

usia 26 tahun.