Lampiran Surat No. 003/EQ.S/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 ...

Lampiran Surat No. 003/EQ.S/I/2016 tanggal 4 Januari 2016

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL sebagai

berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA

Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN

Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710

Telp. : +62251 7550722, 7157103

Fax. : +62251 7550724

Email : [email protected]

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HA : PT INOCIN ABADI

No. SK IUPHHK-HA : SK. 606/Menhut-II/2011

Luas : ± 99.665 Ha

Lokasi : Kabupaten Merauke

Provinsi Papua

Alamat Kantor : Jln. Garuda Spadem No. 2B Merauke, Provinsi Papua

III. Waktu Pelaksanaan : 29 November – 8 Desember 2015

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT

LULUS SEHINGGA PT INOCIN ABADI BERHAK

MENDAPATKAN SERTIFIKAT PHPL.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 4 Januari 2016

PT EQUALITY INDONESIA

Amin Muchakim, S.Hut

Direktur Sertifikasi Hutan

Halaman 1 dari 4

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor: 193/EQI-KEP.Cert/XII/2015

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)

PT INOCIN ABADI DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA

SK IUPHHK-HA NOMOR: SK.606/Menhut-II/2011 TANGGAL 21 Oktober 2011

DENGAN LUAS ± 99.665 HEKTAR

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi

dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT INOCIN

ABADI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 23 Desember

2015;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor: 140/EQI-F037 tanggal 23 Desember 2015 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 172/EQI-F039 tanggal 28 Desember

2015 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;

c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT INOCIN ABADI

sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi

(EQI-F077) Nomor Urut: 191 tanggal 28 Desember 2015 menunjukkan total nilai kinerja

akhir 10 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 12 indikator bernilai SEDANG, tidak

terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar

Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI;

d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal

29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT INOCIN

ABADI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;

4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam

Kerangka Indonesia National single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga

Produk, Proses dan Jasa.

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

Halaman 2 dari 4


10. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan

Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014

tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada

Hutan Hak;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan

Tanda V-Legal;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

15. Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu

(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014

Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal

Dari Hutan Alam Pada Hutan Produksi;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014

Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal

Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan

Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam

kerangka Indonesia National Single Window;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember

2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;

22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2

September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian

Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem

Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku

sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal

2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal

18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for

bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus

2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang

diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012

tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

Halaman 3 dari 4


25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal

29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal

17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman

dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal

Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);

27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY

Indonesia.

Memperhatikan:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 159/EQI-F065/IX/2015 tanggal 18 September

2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA ) PT INOCIN ABADI DI

KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SK IUPHHK-HA NOMOR: SK.606/Menhut-II/2011

TANGGAL 21 Oktober 2011 DENGAN LUAS ± 99.665 HEKTAR

PERTAMA : PT INOCIN ABADI (Pemegang Sertifikat) dinyatakan “LULUS” karena tidak

terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap

Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015

dan berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-

PHPL) Nomor 025/EQC-PHPL/XII/2015.

KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 27

Desember 2020 selama PT INOCIN ABADI (Pemegang Sertifikat) tetap

memenuhi persyaratan standar sesuai Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KETIGA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat

dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi

di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan

Sistem yang ditetapkan.

KEEMPAT : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda

V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda

V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta

kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem

legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan,

perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

Halaman 4 dari 4


a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KELIMA;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila:

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan

penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi

Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan

dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut;

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor

Pada Tanggal: 28 Desember 2015

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama PT INOCIN ABADI;

2. Direktur Jenderal Pengeloaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di

Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Pengeloaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan

Pelaporan.

EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 12

(1) Identitas LPPHPL :

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN

c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550324

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Agustri Warsono

f. Tim Audit : Amin Muchakim (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)

Hikmah Nur Isnaini (Auditor Produksi)

Dinda Talitha (Auditor Ekologi)

Slamet Mulyadi (Auditor Sosial)

YH Arasyugo (Auditor VLK)

g. Tim Pengambil Keputusan :

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)

Wiyono,S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT INOCIN ABADI

b. Nomor & Tanggal SK : No.606/MENHUT-II/2011, tanggal 21 Oktober 2011

c. Luas dan Lokasi : ± 99.665 Ha di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua

d. Alamat kantor : 1. Wisma Korindo Lantai 9-15 Jalan MT Haryono

Kav.62 Jakarta

2. Garuda Spadem No.2B Merauke

3. Gerbang Makmur No.1 Desa Asiki Distrik Jair

Kabupaten Boven Digoel

e. Nomor telepon : (021) 7975959

Nomor Fax : (021) 7975959

E-mail : -

f. Pengurus :

Dewan Direktur :

Direktur Utama : Seo Jeong Sik

Direktur : Arifin Tatang Nurshofwan

Direktur : Vinoba Chandra

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL


(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

30 November 2015

Dan 7 November

2015

Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi

Papua dan BP2HP Wilayah XVII Jayapura.

Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan

rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT

Inocin Abadi (Auditee) dan minta masukan

terkait deFngan kinerja Auditee selama ini

Konsultasi Publik 2 Desember 2015 Konsultasi publik dilakukan di Kantor Korindo

Group Distrik Jair Asiki

Konsultasi publik dihadari oleh perwakilan

Kepala suku adat, kepala desa sekitar wilayah

kerja auditee, Danramil dan kepolisian

setempat.

Konsultasi Publik bertujuan untuk menampung

aspirasi, saran dan masukan para pihak terkait

kegiatan operasional auditee

Pertemuan Pembukaan 2 Desember 2015 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Korindo

Group di Distrik Jair, Asiki

Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian,

menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian,

menyampaikan metodologi dan prosedur

penilaian,serta mengkonfirmasikan kepada

Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan

peserta pertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Verifikasi Dokumen

danObservasi Lapangan

3-6 Desember 2015 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee dan menganalisis

menggunakan kriteria dan indikator pada

Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.

Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit

melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik,

dan menganalisis menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran

2.1Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.

Pertemuan Penutupan 6 Desember 2015 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Auditee atas bantuan dan kerjasamanya

selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.

Memberitahukan temuan observasi dan

ketidaksesuaian.

Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian.

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan 28 Desember 2015 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen

penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa

penilaian dilakukan secara efektif dan efisien

sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A. Penilaian Kinerja PHPL

1. Prasyarat

1.1. Kepastian Kawasan

Pemegang IUPHHK

BAIK

(83,33%)

Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa :

a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta

dokumen legal lainnya berupa SIUP, dan TDP.

b. SK IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor.

SK.606/Menhut-II/2011 tanggal 21 Oktober 2011

tentang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT Inocin

Abadi atas areal Hutan Produksi seluas 99.665 Ha

di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

Dokumen tata batas tersedia lengkap dilapangan

sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas

yang telah dilakukan.

Terdapat bukti upaya dari Auditee untuk melaksanakan

tata batas luarnya dengan telah disahkannya

dokumen Rencana Penataan Batas No. 41/KUH-

2/IUPHHK-HA/2013 dan penunjukan konsultan

pelaksana. Meskipun secara riil Auditee belum

melaksanakan rekonstruksi batas dilapangan, namun

terhadap batas-batas yang sebelumnya telah di tata

batas, Auditee tetap melakukan kegiatan

pemeliharaan batas.

Sudah ada pengakuan batas atas eksistensi areal kerja

Auditee dari para pihak. Hasil observasi lapangan juga

menunjukan tidak terdapat pemukiman masyarakat

atau aktifitas masyarakat dan tidak ada klaim lahan

dari masyarakat sekitar areal kerja.

Berdasarkan SK IUPHHK-HA, seluruh areal kerja

Auditee masuk dalam fungsi Kawasan Hutan Produksi

Tetap (HP). Hasil overlay antara peta lampiran SK

IUPHHK-HA dengan lampiran peta SK Menteri

Kehutanan No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27

Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan

Menhutbun No. 891/Kpts-II/1999 tentang

Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi

Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas 42.224.800 Ha,

menunjukan bahwa areal kerja Auditee masuk dalam

fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa diareal kerja

Auditee tidak terjadi perubahan fungsi kawasan hutan,

sehingga verifier 1.1.4 dapat dikategorikan NOT

APPLICABLE, diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.

Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan

menunjukan bahwa diareal kerja Auditee tidak

terdapat penggunaan kawasan diluar sektor

kehutanan, dengan demikian verifier ini masuk

kategori Not Applicable (NA).

1.2. Komitmen Pemegang

IUPHHK

BAIK

(80%)

Auditee memiliki dokumen visi misi dan strategi

pencapaian yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober

2011 dan sesuai dengan kerangka PHPL

Auditee telah melakukan kegiatan sosialisasi visi misi



dan kebijakan perusahaan kepada karyawan dan

masyarakat desa sekitar areal kerja namun rekaman

kegiatan sosialisasi tidak lengkap.

Auditee telah melakukan implementasi visi misi dan

sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.

1.3. Jumlah dan kecukupan

tenaga profesional terlatih dan

tenaga teknis pada seluruh

tingkatan untuk mendukung

pemanfaatan implementasi

penelitian, pendidikan dan

Latihan

BAIK

(93,33%)

Keberadaan Ganis PHPL belum sesuai dengan

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-

II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga

Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis PHPL dan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor P.8/VI-SET/2009. Meskipun demikian

berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-

BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 yang

menyebutkan bahwa pemenuhan GANIS PHPL dapat

dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari 2016.

Pada periode Tahun 2012-2015, Auditee telah

merealisasikan kegiatan pelatihan mencapai 70,59%

(lebih dari 70%),

Dokumen ketenagakerjaan baik yang bersifat internal

maupun eksternal tersedia lengkap di Kantor Asike.

1.4. Kapasitas dan mekanisme

untuk perencanaan

pelaksanaan pemantauan

periodik, evaluasi dan penyajian

umpan balik mengenai

kemajuan pencapaian

(kegiatan) IUPHHK

BAIK

(85,71%)

Auditee memiliki struktur organisasi yang ditetapkan

melalui Keputusan Direktur Utama No.

SK.01/IA/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013. Struktur

organisasi telah sesuai dengan kerangka PHPL karena

telah memperhatikan aspek pengelolaan hutan lestari

yang meliputi aspek produksi, ekologi, dan aspek

sosial.

Auditee telah memiliki perangkat SIM berupa SOP, IK,

dan Job Description dengan tenaga pelaksana berada

di Base Camp Inocin.

Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor yang langsung

bertang-gungjawab kepada Direktur Produksi.

Pelaksanaan audit internal belum mengacu pada SOP

yang dibangun sehingga fungsi-fungsi pengawasan

belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh

tahapan kegiatan dilapangan.

Auditee telah melakukan sebagian tindakan

pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan

hasil monitoring dan evaluasi namun rekaman

tindakan belum tersedia dilapangan.

1.5. Persetujuan Atas Dasar

Informasi Awal Tanpa Paksaan

(PADIATAPA).

SEDANG

(71,43%)

Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT

kepada masyarakat sekitar areal kerja/ pemilik hak

ulayat dan ada persetujuan RKT dari masyarakat

sekitar areal kerja/pemilik hak ulayat.

Auditee telah memiliki dokumen Rencana Penataan

Batas No. 41/KUH-2/IUPHHK-HA/2013 yang telah

disahkan oleh Badan Planologi Kehutanan. Auditee

telah berupaya memenuhi kewajiban untuk

melaksanakan kegiatan tata batas namun masih

terkendala pelaksanaan dilapangan. Hal ini

menunjukan bahwa baru sebagian pihak yang

menyetujui proses tata batas.

Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi

program CSR/CD kepada masyarakat sekitar areal

kerja namun dokumen persetujuan program CSR/CD



dari masyarakat belum tersedia.

Secara administrasi kawasan lindung di areal kerja

Auditee telah diketahui dan disetujui sebagian Para

Pihak. Keberadaan dan batas-batas kawasan lindung

juga telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar

areal kerja meskipun tidak kontinyu dan terjadwal.

2. Produksi

2.1. Penataan areal kerja jangka

panjang dalam pengelolaan

hutan lestari

BAIK

(83,33 %)

Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI PT

Inocin Abadi untuk periode 2013-2022 yang telah

disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK. 29/BUHA-2/2013 tanggal 5 Juni 2013

yang disusun berdasarkan hasil IHMB dan tidak dikenai

peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.

Kegiatan Penataan Areal Kerja blok RKT di lapangan

sebagian besar (>50%) telah sesuai dengan RKU

Tanda batas blok/petak RKT 2012-2015 terealisasi ≥

100% dari tanda batas yang direncanakan, dan hasil

uji petik pada beberapa titik menunjukkan bahwa

tanda batas tersebut terlihat jelas

2.2. Tingkat pemanenan lestari

untuk setiap jenis hasil hutan

kayu utama dan nir kayu pada

setiap tipe ekosistem

BAIK

(88,89%)

Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada tipe

ekosistem berdasarkan hasil IHMB dan dan hasil ITSP

3 tahun terakhir yang dilengkapi dengan peta-peta

pendukungnya berupa peta-peta IHMB dan peta

penyebaran pohon.

Auditee belum membuat PUP sehingga belum

dilakukan pengukuran PUP maupun analisanya.

Pembuatan PUP akan dilakukan pada tahun 2016

sesuai dengan perencanaan dalam RKU.

Auditee telah melakukan upaya analisis data potensi

namun belum melakukan analisa terhadap riap dan

Auditee pun belum memanfaatkan hasil analisa data

tersebut untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.

2.3. Pelaksanaan penerapan

tahapan sistem silvikultur untuk

menjamin regenerasi hutan

BAIK

(100 %)

Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan

seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan

isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang

berlaku.

Auditee telah melaksanakan implementasi kegiatan

tahapan TPTI sebesar 100%).

Berdasarkan hasil ITSP RKT 2012-2015 diperoleh

jumlah pohon inti sebesar 28 pohon/ha. Artinya

potensi tegakan sebelum masak tebang dapat

menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil

pada rotasi ke-2 (Jumlah pohon inti >25 batang/Ha)

Potensi permudaan tanaman PT Inocin Abadi untuk

tingkat tiang sebesar 303 batang/Ha dan tingkat

pancang 1550 batang/Ha sehingga mampu menjamin

kelestarian pemanenan hasil.

2.4. Ketersediaan dan

penerapan teknologi tepat guna

untuk pemanfaatan hutan

BAIK

(83,33 %)

Auditee telah mengembangkan SOP mengenai

pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya

sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.

Auditee telah melakukan RIL pada 4 tahapan yaitu

Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi

dari kegiatan pemanenan hasil.

Kerusakan tegakan tinggal untuk semua tingkat



permudaan sebesar 17,31 % dan keterbukaan wilayah

sebesar 7.76%.

PT Inocin Abadi telah melakukan penelitian Faktor

Eksploitasi dengan nilai FE sebesar 0.69

2.5. Realisasi penebangan

sesuai dengan rencana kerja

penebangan/ pemanenan/

pemanfaatan pada areal

kerjanya

SEDANG

(80,00%)

Auditee telah memiliki dokumen BKT 2012, RKT 2013,

RKT 2014 dan RKT 2015 secara lengkap (selama

periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan

RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang

boleh ditebang/dipanen/

dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai

dengaan peta RKT dan peta RKU.

Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan

pada sebagian (minimal 50%) batas blok

tebangan/ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/d

ipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai

kawasan lindung.

Realisasi volume tebangan total dan per kelompok

jenis <70% dari rencana tebang pada RKT, dan tidak

melebihi luasan yang direncanakan.

2.6. Kondisi kesehatan finansial

dan Tingkat investasi dan

reinvestasi yang memadai dan

memenuhi kebutuhan dalam

pengelolaan hutan,

administrasi, penelitian dan

pengembangan, serta

peningkatan kemampuan

sumber daya manusia

BAIK

(85,71 %)

Hasil analisa kesehatan finansial Auditee diperoleh

bahwa likuiditas <100%, solvabilitas <100% dan

rentabilitas positif. Catatan akuntan publik terhadap

Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember

2014, 2013 dan 2012 adalah Wajar.

Realisasi alokasi dana mencapai 118% (>80%) dari

kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan

laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan

Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan

Produksi (yang telah di audit akuntan publik)

Perbedaan proporsi anggaran tahun 2012-2013

sebesar 95.24% dan tahun 2014 sebesar 94.50%. Hal

ini berarti alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan

tidak proporsional (perbedaan > 50%).

Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan

berjalan lancar sesuai tata waktu.

Realisasi modal yang ditanaman kemabali kehutan

dalam bentuk kegiatan pengayaan, pemeliharaan

tanaman pengayaan, penanaman kanan kiri jalan,

pembesabasan dan perlidungan pengamanan hutan

sebesar 101 % ( ≥ 80%).

Realisasi kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas)

tegakan > 80% dari yang direncanakan.

3. Ekologi

3.1. Keberadaan, kemantapan

dan kondisi kawasan dilindungi

pada setiap tipe hutan

SEDANG

(72,22 %)

Auditee telah mengalokasikan kawasan dilindungi

dengan luasan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-

HA tahun 2013-2022 dengan Penetapan Kawasan

Lindung PT Inocin Abadi yaitu seluas ±5.860 Ha atau

seluas 5,8 % dari total luas ±99.665 Ha areal kerja

auditee namun tidak seluruhnya sesuai dengan

kondisi biofisiknya.

Panjang batas kawasan lindung yang telah di tata

dilapangan sepanjang 32 km atau 6,97 % dari total



seharusnya batas kawasan lindung sepanjang

458,93 km

Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja

Auditee yang masih berhutan (hutan sekunder) 80 %

dari seluruh kawasan lindung yang ada dengan

penutupan sedang sampai dengan rapat

Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian

para pihak.

Terdapat sebagian kecil laporan pengelolaan yang

sesuai dengan ketentuan terhadap sebagain

kawasan lindung sesuai RKL/RPL atau tata ruang

yang ada dalam RKU (Sedang ; 2)

3.2. Perlindungan dan

pengamanan hutan

SEDANG

(66,67 %)

Auditee telah mengembangkan prosedur perlindungan

dan pengamanan hutan, namun belum mencakup

seluruh jenis gangguan yang ada yakni ancaman

terhadap kebakaran, dan perburuan flora dan fauna

yang dilindungi.

14 jenis sarpras dari 26 jenis sarpras yang di harus

dimiliki leh auditee telah tersedia dengan kondisi baik

dan siap pakai (50%).

Tersedia SDM perlindungan hutan namun jumlah dan

kualifikasi personil belum memadai.

Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan

melalui tindakan tertentu

(preemptif/preventif/represif) namun belum

mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.

3.3. Pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap

tanah dan air akibat

pemanfaatan hutan

BAIK

(80,95%)

Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh

dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan

hutan

Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan

pemantauan yang berfungsi dengan baik namn

jumlahnya belum sesuaid engan ketentuan dokumen

perencanaan lingkungan (AMDAL)

Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan

dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air,

namun jumlahnya belum memadai.

Terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan

pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal

50%)

Auditee telah memiliki dokumen RPL sebagai dokumen

perencanaan, dan terdapat sebagian implemtasi

kegiatan pematauan dampak terhadap tanah dan air (

Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar

terhadap tanah dan air

3.4. Identifikasi spesies flora

dan fauna yang dilindungi

dan/atau langka (endangered),

jarang (rare), terancam punah

(threatened) dan endemik

SEDANG

(66,66 %)

Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi

tidak mencakup jenis-jenis dilindungi dan/atau langka,

jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di

areal pemegang izin.

Auditee telah mengimplementasikan identifikasi fauna

tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

yang terdapat di areal pemegang izin dan auditee

belum melakukan kegiatan identifikasi flora yang

dilindungi

3.5. Pengelolaan flora untuk : SEDANG Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak

mencakup jenis-jenis dilindungi dan/atau langka,



a. Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidak

terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap

species flora dilindungi

dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan

endemic

(66,67%) jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di


Terdapat implementasi pengelolaan flora namun

belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

yang terdapat di areal kerjanya.

Terdapat gangguan pada sebagaian species yang

dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam

punah di Kawasan Lindung yang memiliki tingkat

perambahan yang tinggi, namun terdapat upaya

penanggulangan gangguan oleh PT IA

3.6. Pengelolaan fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidak

terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap

species fauna dilindungi

dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan

endemik

SEDANG

(66,67 %)

Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak

mencakup jenis-jenis dilindungi dan/atau langka,

jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di


Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak

mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau

langka,jarang, terancam punah dan endemik yang

terdapat di areal kerja auditee.

Terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh species

fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam

punah dan endemik yang terdapat di areal kerja

auditee, namun terdapat upaya penanggulangan

gangguan oleh pemegang izin.

4. Sosial

4.1. Kejelasan deliniasi

kawasan operasional

perusahaan/unit manajemen

dengan kawasan masyarakat

hukum adat dan/atau

masyarakat setempat

SEDANG

(66,67 %)

Auditee telah memiliki sebagian dokumen/ laporan

tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH

serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan

rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.

Auditee telah memiliki dokumen yang memuat

mekanisme penataan batas partisipatif dan

mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan

Namun baru diketahui oleh para pihak.

Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-

hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat

setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH,

namun belum lengkap dan jelas

Auditiee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas

kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat

hukum adat/setempat

Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian

para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih

ada konflik.

4.2. Implementasi

tanggungjawab sosial

perusahaan sesuai dengan

peraturan perundangan yang

berlaku

SEDANG

(75 %)

Auditee telah memilki dokumen yang lengkap

menyangkut tanggungjawab sosial sesuai dengan

peraturan perundangan yang relevan.

Auditee telah memiliki sebagian mekanisme tentang

pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap

masyarakat.

Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan

kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya

terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun

hanya sebagian, dan belum lengkap

Auditee memiliki sebagian bukti tentang realisasi

pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap

masyarakat.



Auditee telah memiliki laporan/ dokumen terkait

pelaksanaan tanggungjawab social masyarakat

termasuk dokumen tentang ganti rugi, namun masih

belum lengkap.

4.3. Ketersediaan mekanisme

dan implementasi distribusi

manfaat yang adil antar para

Pihak

SEDANG

(62,50 %)

Auditee telah memiliki data dan informasi tentang

keberadaan masyarakat lokal yang terlibat,

tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang

Izin dalam pengelolaan SDH namun belum lengkap

dan jelas.

Auditee memiliki mekanisme yang legal mengenai

peningkatan peran serta aktivitas ekonomi

masyarakat yang berbasis hutan, namun belum

lengkap.

Auditee memiliki dokumen rencana pemegang izin

mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat, namun beum lengkap

dan jelas

Auditee tidak memiliki bukti implementasi kegiatan

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

masyarakat setempat oleh Pemegang izin.

Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak,

namun belum lengkap dan jelas.

4.4. Keberadaan mekanisme

resolusi konflik yang handal

SEDANG

(60,00 %)

Auditee telah memiiki mekanisme resolusi konflik,

namun masih belum lengkap dan jelas.

Di areal konsesi auidtee terdapat konflik dan auditee

telah memiliki peta konflik namun belum lengkap.

Auditee telah memiliki organisasi, sumber daya

manusia yang memadai dalam mengelola konflik,

tetapi tidak ada bukti bahwa aduitee memiliki pendaan

yang memadai untuk mengelola konflik.

Auditee tidak memiliki dokumen/laporan penanganan

konflik yang lengkap dan jelas

4.5. Perlindungan,

pengembangan dan

peningkatan kesejahteraan

tenaga kerja

SEDANG

(66,67 %)

Auditee telah merealisasikan sebagian besar

hubungan industrial dengan seluruh karyawan

Auditee telah merealisasikan sebagian besar (71%)

rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan.

Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir

namun baru sebagian diimplementasikan.

Auditee telah memiliki dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawan dan baru sebagian besar

diimplementasikan kepada karyawan.

B. Verifikasi Legalitas Kayu

1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak di kawasan hutan

produksi

1.1.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan mampu

menunjukkan keabsahan Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IUPHHK)

Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA PT Inocin

Abadi No : SK.606/Menhut-II/2011 tanggal 21

Oktober 2011 dengan luas areal hutan ± 99.665 Ha

yang berlokasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua,

dengan kesesuaian kawasan hutan telah dipenuhi

seluruhnya.

IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP No : S.25/VI-

BIKPHH/2012, tanggal 9 Januari 2012.

Tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar



kegiatan IUPHHK-HA

2.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan memiliki rencana

penebangan pada areal

tebangan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan

Rencana Kerja Tahunan

(RKT/Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang berwenang

Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA

dan RKT PT Inocin Abadi beserta lampirannya telah

dipenuhi seluruhnya.

Berdasarkan dokumen Peta Rencana Penataan Areal

Kerja (skala 1 : 50.000) auditee pada RKTUPHHK- HA

Tahun 2014 dan RKT 2015, tidak ada areal yang

dilindungi dan tidak boleh ditebang, sehingga

lokasinya tidak digambarkan di dalam Peta Penataan

Areal Kerjanya.

Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok

tebangan benar dan terbukti di lapangan.

2.2. Adanya Rencana Kerja yang

sah


Pengelolaan mempunyai

rencana kerja yang sah sesuai

dengan peraturan yang berlaku

Memenuhi Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA

dipenuhi seluruhnya.

Tidak ada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk

pembangunan hutan tanaman industri.


Pengelolaan menjamin bahwa

semua kayu yang diangkut dari

Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan dari

TPK Antara ke industri primer

hasil hutan(IPHH)/pasar

mempunyai identitas fisik dan

dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang

ditebang/dipanen atau yang

dipanen/dimanfaatkan telah di–

LHP-kan

Memenuhi 1. Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh

petugas yang berwenang.

2. Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu.

3. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.

3.1.2. Seluruh kayu yang

diangkut keluar areal izin

dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi 1. Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK tujuan

pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan SKSKB

sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai

ketentuan.

2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di

LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan

sahnya hasil hutan terkait (SKSKB).

3.1.3. Pembuktian asal usul

kayu bulat (KB) dari Pemegang

Izin/Hak Pengelolaan

IUPHHKHA/ IUPHHK-

HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak

Pengelolaan

Memenuhi Tanda-tanda PUHH/ Barcode pada kayu bulat telah

sesuai dengan dokumen.

Ada sistem yang dapat ditelusuri dan

identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara

konsisten.


Pengelolaan mampu

membuktikan adanya catatan

angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi Tersedia dokumen SKSKB yang lengkap dan sah (dibuat

oleh petugas yang berwenang).




Pengelolaan telah melunasi

kewajiban pungutan pemerintah

yang terkait dengan kayu


Pengelolaan menunjukkan bukti

pelunasan Dana Reboisasi (DR)

dan/atau Provisi Sumberdaya

Hutan (PSDH)

Memenuhi Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)

sesuai dengan LHP yang disahkan.

DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai

dengan dokumen SPP.

Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan

persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.

3.3. Pengangkutan dan

perdagangan antar pulau


Pengelolaan yang mengirim

kayu bulat antar pulau memiliki

pengakuan sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar

(PKAPT).

Not

Applicable

Seluruh kayu auditee disupplai untuk industri ply wood

yang terletak di sekitar lokasi kerja auditee, sehingga

tidak diperlukan dokumen PKAPT.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat

yang menggunakan kapal harus

kapal yang berbendera

Indonesia dan memiliki izin yang

sah

Not

Applicable

Seluruh kayu auditee diangkut ke industrinya melalui

jalan darat dengan logging truck, sehingga tidak

diperlukan dokumen kapal.

3.4 Implementasi Tanda V-Legal

3.4.1 Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kayu auditee

sesuai ketentuan.


Pengelolaan telah memiliki

AMDAL/DPPL/UKL dan UPL &

melaksanakan kewajiban yang

dipersyaratkan dalam dokumen

lingkungan tersebut


Pengelolaan telah memiliki

dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL meliputi ANDAL, RKL dan

RPL yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi

seluruh areal kerjanya

Memenuhi Tersedia Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL - UPL yang

lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan.


Pengelolaan memiliki laporan

pelaksanaan RKL dan RPL yang

menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi

dampak lingkungan dan

menyediakan manfaat sosial

Memenuhi Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu

pada dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang telah

disahkan.

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah mulai

dilaksana kan sesuai dengan rencana dan dampak

penting yang terjadi di lapangan.

5.1. Pemenuhan ketentuan

Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan

Implementasi K3

Memenuhi Tersedia SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3

(beserta surat penunjukan).



Tersedia peralatan dan berfungsi baik .

Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja

secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan

kerja dalam bentuk program K3.

5..2. Pemenuhan hak-hak

tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat

bagi pekerja

Memenuhi Karyawan auditee telah tergabung dalam Serikat Pekerja

(SP) dengan nama Federasi Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia Pengurus Unit Kerja Korindo Group Papua

(FSPSI PUK Korindo Group Papua) yang beralamat di

Jalan Gerbang Makmur No.1 Asiki, Distrik Jair,

Kabupaten Boven Digoel - Papua.

5.2.2. Adanya Kesepakatan

Kerja Bersama (KKB) atau

Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi Tersedia Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Periode tahun 2015 -2017 antara Perusahaan Korindo

Group - Papua dan afiliasinya termasuk PT Inocin Abadi

dengan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK-

FSPSI) Korindo Group – Papua di Merauke.

5.2.3. Perusahaan tidak

mempekerjakan anak di bawah

umur

Memenuhi Hasil wawancara dengan beberapa karyawan dan

berdasarkan dokumen daftar karyawan Auditee, seluruh

karyawan yang bekerja di lokasi kerja auditee tidak ada

yang masih di bawah umur, dan diketahui bahwa

karyawan paling muda adalah berumur 22 tahun dan

yang tertua berumur 54 tahun.

Lampiran Surat No. 003/EQ.S/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 ...

Documents