Top Banner
'41'//7' _ ,7/t.. t lft\N -.,tlF - DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI Jl. M.l. RidwanRaisNo. 5 Jakarta101 10 rel. 021 -2352A520 (Langsung) Tel.021-3858171 (Sentral), Fax.021-3857338 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI NoMOR 26 lpD\t /KEp lt /zo1o TENTANG SYARAT TEKNIS TANGKI UKUR WAGON DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI, : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor O8/M-DAGlPERl3l2010 tentang Alat-alatUkur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) YangWajibDitera dan Ditera Ulang, perlu mengatur syarat teknis tangki ukur wagon; b. bahwapenetapan syarat teknis tangkiukur wagon, diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemeriksaan, pengujian, dan penggunaan tangkiukur wagonsebagai upayamenjamin kebenaran pengukuran volume cairan statis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanDirektur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; '. 1 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)', 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor135,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a4; 5. Undang-Undang Nomor11 Tahun2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Menimbang Mengingat
25

Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

Mar 19, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

'41'//7'_

, 7 / t . . t

lft\N-.,tlF -DEPARTEMEN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jl. M.l. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 101 10rel. 021 -2352A520 (Langsung)Tel. 021-3858171 (Sentral), Fax. 021-3857338

KEPUTUSANDIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

NoMOR 26 lpD\t /KEp lt /zo1oTENTANG

SYARAT TEKNIS TANGKI UKUR WAGON

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan MenteriPerdagangan Nomor O8/M-DAGlPERl3l2010 tentang Alat-alat Ukur,Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera danDitera Ulang, perlu mengatur syarat teknis tangki ukur wagon;

b. bahwa penetapan syarat teknis tangki ukur wagon, diperlukan untukmewujudkan kepastian hukum dalam pemeriksaan, pengujian, danpenggunaan tangki ukur wagon sebagai upaya menjamin kebenaranpengukuran volume cairan statis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur JenderalPerdagangan Dalam Negeri;

' . 1 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)',

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus BagiProvinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a8a4;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Menimbang

Mengingat

Page 2: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

6 .

7 .

8 .

o

10.

13 .

14 .

15.

16 .

17

18.

11 .

12 .

Keputusaqpirektur Jenderal Perdagangan Dalam NegeriNomor : fdl!9$&Ep /, /2o1o

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Sebagai lbukota Negara KesatuanRepublik Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4744);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib danPembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syaratBagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3283);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan,Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran NegaraRepubl ik lndonesia Tahun 1987 Nomor lT,Tambahan Lembaran NegaraRepubl ik Indonesia Nomor 3351);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi danTugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50Tahun 2008,

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang PembentukanKabinet Indonesia Bersatu l l;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan danOrganisasi Kementerian Negara;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor61/MPP/Kepl2l1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologiansebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Nomor 251 IMPP lKep/6/1 999,

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor635/MPPiK epl 1 012004 tentang Tanda Tera;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAGlPERl3l2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri PerdaganganNomor 24 lM-D AG/P E R/6/2009 ;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5O/M-DAG/PER/1 0/2009 tentangUnit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/1 0/2009 tentangPenilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana TeknisDaerah Metrologi Legal;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor O8/M-DAG lPERl3l2010 tentangAlat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) YangWajib Ditera dan Ditera Ulang;

Page 3: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

Keputusan DirekturJenderEl Perdagangan Dalam NegeriNomor : 26ftlv lky.P /t/2o1o

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberlakukan Syarat Teknis Tangki Ukur Wagon yang selanjutnyadisingkat ST TUW sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal PerdaganganDalam Negeri ini.

KEDUA : ST TUW sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakanpedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulangserta pengawasan TUW.

KETIGA . Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ini mulai berlakucada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 1 Plaret 2010

DIREKTUR JENDERALPERDAGANGAN DALAM NEGERI,

SUBAGYO

Page 4: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERINoMoR : 25/?DNffsPll/20'taTANGGAL : , l t f a re t 2010

Daftar lsi

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Pengertian

BAB ll Persyaratan Administrasi

2.1. Ruang Lingkup

2.2. Penerapan

2.3. ldentitas

2.4. Persyaratan TUW Sebelum Peneraan

BAB ll l Persyaratan Teknis dan Persyaratan Kemetrologian

3.1 . Persyaratan Teknis

3.2. Persyaratan Kemetrologian

BAB lV Pemeriksaan dan Pengujian

4.1. Pemeriksaan

4.2. Pengujian Tera dan Tera Ulang

BAB V Pembubuhan Tanda Tera

5.1. Penandaan Tanda Tera

5.2. Tempat Tanda Tera

BAB Vl Penutup

DIREKTUR JENDERALPERDAGANGAN DALAM NEGERI,

SUBAGYO

Page 5: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, mengamanatkan pengaturan UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Adapun UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang dipakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran dimaksud dan dalam upaya menciptakan kepastian hukum, maka terhadap setiap UTTP wajib dilakukan tera dan tera ulang yang berpedoman pada syarat teknis UTTP.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Syarat Teknis UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang yang merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan UTTP.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang Tangki Ukur Wagon.

2. Tujuan Tersedianya pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan Tangki Ukur Wagon.

1.3. Pengertian

Dalam syarat teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Tangki Ukur Wagon yang selanjutnya disingkat TUW adalah tangki ukur yang dipasang tetap di atas landasan wagon (kereta) yang digunakan untuk menentukan volume cairan dalam keadaan diam (statis).

2. Kompartemen adalah bagian dari TUW yang merupakan alat ukur.

3. Lubang TUW (dom) adalah lubang berbentuk lingkaran pada dinding atas

Page 6: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

6

TUW di bagian tengah kompartemen yang digunakan untuk pengisian dan pengukuran.

4. Indeks penunjuk adalah tanda yang menunjukkan volume nominal.

5. Tongkat ukur adalah tongkat yang berskala yang dapat dipasang tegak lurus pada lubang TUW (dom), yang digunakan untuk menentukan volume cairan pada ketinggian permukaan cairan tertentu.

6. Pipa keluaran adalah pipa yang terpasang pada dinding TUW bagian bawah yang digunakan untuk mengeluarkan cairan.

7. Pipa pemanas adalah pipa yang terpasang dalam TUW untuk memanaskan cairan yang berada di dalamnya.

8. Kran penyerahan adalah kran yang terpasang pada pipa keluaran untuk mengatur pengeluaran cairan.

9. Alat pembuang udara adalah alat untuk pembuangan udara dari dalam TUW.

10. Penahan goncangan cairan adalah sekat yang terpasang di dalam TUW untuk menahan goncangan dan tekanan cairan.

11. Klep pengaman adalah alat yang terpasang sebelum kran penyerahan untuk mencegah kebocoran.

12. Lemping volume nominal adalah lemping yang memuat tulisan nominal TUW dan tempat untuk membubuhkan tanda tera.

13. Lemping tanda pabrik adalah lemping yang memuat data yang diperlukan dari TUW tersebut dan merupakan identitas dari perusahaan pembuat TUW tersebut.

14. Volume nominal kompartemen adalah volume kompartemen yang telah ditentukan.

15. Ruang kosong adalah ruang yang digunakan untuk pemuaian agar apabila suhu berubah dan sebagainya cairan tidak tumpah.

16. Volume penuh adalah volume maksimum cairan yang dapat diisikan ke dalam tangki sehingga cairan melimpah.

17. Lubang penyerahan adalah lubang yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dari kompartemen yang dihubungkan dengan pipa keluaran.

18. Kepekaan adalah perbandingan antara perubahan tinggi permukaan cairan dengan perubahan volume cairan tersebut.

Page 7: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

7

BAB II PERSYARATAN ADMINISTRASI

2.1. Ruang Lingkup Syarat teknis ini mengatur tentang persyaratan teknis dan persyaratan

kemetrologian untuk TUW.

2.2 Penerapan 1. Ketentuan ini berlaku bagi setiap TUW yang digunakan sebagai alat

ukur untuk cairan hidrokarbon, cairan minum, alkohol, susu dan cairan kimia yang tidak berbahaya, yang pada tekanan normal (atmosfir) berada dalam keadaan cair.

2. Syarat Pemakaian

a. Pada penyerahan sebagian dari volume kompartemen harus mempergunakan alat ukur yang sah.

b. Apabila TUW yang telah ditera atau ditera ulang dipindahkan ke landasan wagon lain, maka TUW tersebut wajib ditera ulang kembali.

2.3 Identitas 1. Untuk TUW yang terdiri dari satu kompartemen, lemping volume nominal

harus memenuhi persyaratan berikut:

a. terdapat tulisan Tangki Ukur Wagon dengan tinggi huruf 15 mm dan tebalnya 3 mm;

b. terdapat tulisan Volume Nominal dengan tinggi huruf 15 mm dan tebalnya 3 mm;

c. angka dan huruf yang menunjukkan volume nominal dalam liter dengan tinggi angka huruf 30 mm dan tebalnya 5 mm; dan

d. tempat pembubuhan tanda tera dengan ukuran 15 mm x 30 mm.

2. Untuk TUW yang terdiri lebih dari satu kompartemen, lemping volume nominal harus memenuhi persyaratan berikut:

a. terdapat tulisan Volume Nominal dan nomor kompartemennya dengan tinggi huruf 15 mm dan tebal 3 mm;

b. angka dan huruf yang menunjukan isi nominal dalam huruf liter dengan tinggi/huruf 30 mm dan tebal 5 mm; dan

c. tempat pembubuhan tanda tera dengan ukuran 15 mm x 30 mm.

3. Tulisan-tulisan yang tersebut pada angka 1 dan 2 adalah tulisan dengan huruf angka tenggelam.

4. Lemping volume nominal dipasang di tempat yang disediakan.

Page 8: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

8

5. Pada lemping tanda pabrik terdapat:

a. nama perusahaan;

b. tulisan Tangki Ukur Wagon;

c. volume nominal TUW;

d. ukuran (panjang x lebar x tinggi) dalam cm;

e. tipe;

f. nomor seri;

g. tahun pembuatan;

h. tanda pabrik (simbol); dan

i. koefisien muai ruang bahan.

6. Lemping nama tanda pabrik dipasang pada dinding TUW atau bagian-bagiannya.

7. Gambar dari TUW, kompartemen, lubang TUW (dom), indeks penunjuk, pipa pengeluaran, kran penyerahan, alat pembuang udara, penahan guncangan cairan, klep pengaman, lemping volume nominal, lemping tanda pabrik dan lubang penyerahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 s.d. Lampiran 8.

2.4. Persyaratan TUW Sebelum Peneraan

1. TUW yang akan ditera harus memiliki Surat Izin Tipe atau Izin Tanda Pabrik.

2. Label tipe harus terlekat pada TUW asal impor yang akan ditera.

3. TUW yang diproduksi di dalam negeri harus memiliki label yang memuat merek pabrik dan nomor Surat Izin Tanda Pabrik.

4. TUW yang diproduksi di dalam negeri harus memiliki label yang memuat merek pabrik dan nomor Surat Izin Tanda Pabrik dan label tipe untuk TUW asal impor sebelum ditera.

5. TUW yang akan ditera ulang harus sudah ditera sebelumnya.

Page 9: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

9

BAB III PERSYARATAN TEKNIS DAN PERSYARATAN KEMETROLOGIAN

3.1. Persyaratan Teknis 1. Bahan

TUW harus terbuat dari bahan logam yang baik dan kuat dengan tebal plat minimum 4 mm, tidak bocor dan diizinkan memakai lapisan pelindung.

2. Konstruksi

a. Penampang melintang TUW harus berbentuk lingkaran. Penampang melintang berbentuk ellips juga diizinkan.

b. TUW dapat terdiri dari satu kompartemen atau lebih. Volume nominal tiap kompartemen minimum 2000 liter.

c. TUW yang terdiri lebih dari satu kompartemen, maka dinding pembatas kompartemen harus diberi penguat agar tiap kompartemen tidak berubah bentuk, yang mengakibatkan perubahan volume lebih besar dari 0,03% dari volume nominalnya, jika kompartemen di sampingnya diisi atau dikosongkan.

d. 1) TUW harus dilengkapi dengan :

a) lubang TUW (dom) bertutup;

b) indeks penunjuk volume nominal (yang pemasangannya seperti pada Lampiran 3) atau skala atau tongkat ukur;

c) pipa keluaran;

d) kran penyerahan;

e) alat pembuang udara;

f) lemping volume nominal; dan

g) lemping tanda pabrik.

2) TUW dapat dilengkapi dengan:

a) klep pengaman;

b) penahan goncangan cairan yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan; dan

c) pipa pemanas untuk memanaskan cairan.

e. Ruang kosong di atas volume nominal disesuaikan menurut kebutuhan.

f. Apabila leher lubang TUW (dom) menjulur masuk ke dalam tangki, harus diberi takikan-takikan atau lubang-lubang kecil sampai batas sambungan antara dinding dengan leher lubang TUW untuk mencegah udara terkurung.

g. Apabila TUW dilengkapi indeks penunjuk, maka indeks penunjuk harus kuat dan dibuat berbentuk jarum sedemikian rupa, sehingga indeks penunjukan akan menunjuk jelas dan tepat pada batas volume nominal. Indeks penunjuk ditempatkan di tengah-tengah penampang

Page 10: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

10

horizontal atau berimpit dengan sumbu vertikal dari penampangnya dan penyimpangannya tidak lebih dari 5 cm.

h. Apabila TUW dilengkapi dengan tongkat ukur, maka tongkat ukur harus ditempatkan di tengah-tengah penampang horizontal atau berimpit dengan sumbu vertikal yang melalui titik pusat gravitasi dan penyimpangannya tidak lebih dari 5 cm.

i. Permukaan lubang TUW (dom) harus rata dan mendatar serta tongkat ukur terletak tegak lurus dengan permukaan cairan.

j. TUW harus dipasang sedemikian rupa, sehingga dapat dilakukan penyerahan cairan dengan baik dari tiap kompartemen melalui pipa keluaran, walaupun penyerahan itu harus melalui pipa bercabang (manifold). Jumlah cairan yang boleh tertinggal dalam kompartemen pada waktu penyerahan tidak lebih dari 0,05 % dari volume nominal.

k. Lubang penyerahan harus terletak di bagian dasar yang paling rendah dari kompartemen sehingga mudah dalam penyerahan dan terjamin keamanannya.

l. Pipa keluaran boleh bercabang. Pipa keluaran sesudah kran penyerahan dapat dihubungkan satu sama lain.

m. Volume nominal kompartemen, termasuk volume pipa keluaran sampai kran penyerahan.

n. TUW yang dipergunakan untuk cairan yang mudah membeku dapat dilengkapi dengan pipa pemanas di dalam tangki agar cairan mudah dikeluarkan. Pipa pemanas harus dipasang sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu pengisian dan pengosongan tangki.

o. Alat pembuang udara harus berfungsi dengan baik.

p. Lemping tanda pabrik dibuat dari plat kuningan atau aluminium atau logam tahan karat lainnya dengan ukuran: panjang 120 mm, lebar 80 mm dan tebal minimum 1 mm.

q. Lemping volume nominal harus dibuat dari plat kuningan dengan tebal minimum 1,5 mm, panjang 150 mm dan lebar 100 mm.

r. Garis tengah lubang TUW (dom) minimum 40 cm maksimum 60 cm.

3.2. Persyaratan Kemetrologian Batas Kesalahan

1. Batas kesalahan yang diizinkan pada tera ± 0,1% volume nominal dan batas kesalahan yang diizinkan pada tera ulang ± 0,2% volume nominal.

2. Kepekaan di sekitar indeks penunjuk pada tera/tera ulang tidak boleh kurang dari 1 mm tiap perubahan volume 0,05 % dari volume nominal.

3. Untuk setiap tangki atau kompartemen tangki, ketinggian total (dari dasar sampai bibir lubang = H) dalam keadaan kosong dan isi diperbolehkan bervariasi ± 2 mm.

Page 11: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

11

BAB IV PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

4.1. Pemeriksaan 1.

2. Pemeriksaan meliputi bahan, konstruksi dan perlengkapannya. Pemeriksaan tersebut pada angka 1 dilakukan dengan cara membandingkan terhadap gambar dan ketentuan yang ada.

3. Pemeriksaan tersebut pada angka 1 dan 2 terutama dilakukan terhadap TUW yang baru.

4.2. Pengujian Tera dan Tera Ulang 1. Prosedur Pengujian

a. Pengujian TUW meliputi: 1) pengujian penunjukan indeks; 2) pengujian kepekaan indeks; 3) pengujian ruang kosong; 4) pengujian cairan yang boleh tertinggal; dan 5) pengujian perubahan volume terhadap TUW yang lebih dari

satu kompartemen. b. 1) Pengujian penunjukan indeks dilakukan dengan cara

volumetrik/menakar (pengisian/pengeluaran) volume TUW yang ditunjukkan oleh indeks penunjukan dengan menggunakan bejana ukur standar serta media cairan yang dapat diukur dan tidak mudah menguap.

2) Dalam keadaan terpaksa TUW tidak dapat diuji dengan cara seperti pada angka 1), maka pengujian penunjukan indeks dapat dilakukan dengan menggunakan meter arus induk.

c. Pengujian kepekaan dilakukan di sekitar indeks penunjukan (naik atau turun) dengan cara menakar cairan, menggunakan standar 20 liter atau kurang dan mencatat perubahan tinggi permukaan cairan dalam TUW dengan menggunakan salib ukur.

d. Pengujian ruang kosong dilakukan dengan cara menakar cairan mulai dari bibir lubang tangki sampai indeks penunjuk.

e. Pengujian cairan yang boleh tertinggal dapat dilakukan setelah pengujian pada huruf b selesai dilakukan.

f. Pengujian perubahan volume khusus terhadap TUW yang terdiri dari lebih satu kompartemen, misalnya terdiri dari 2 kompartemen, maka dilakukan dengan cara sebagai berikut: mula-mula kompartemen I diisi sampai indeks penunjuk dan selanjutnya kompartemen II diisi sampai indeks penunjuk, atau kedua kompartemen diisi sampai indeks penunjuk dan selanjutnya volume kompartemen II dikeluarkan, maka perubahan volume di kompartemen I tidak boleh lebih besar dari 0,03% dari isi nominalnya.

Page 12: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

12

2. Cerapan

Cerapan pengujian harus sesuai dengan model terlampir dalam Lampiran 2.

3. Instalasi Pengujian

a. Instalasi pengujian TUW harus dalam keadaan baik, landasan roda (rel)-nya datar dan cukup tersedia air yang bersih.

b. Instalasi pengujian TUW terdiri dari:

1) bejana ukur standar dari 1000 L, 500 L, 200 L, 100 L, 50 L dengan nilai skala maksimum 0,02% dari volume nominal;

2) bejana ukur standar 20 L dan bagian-bagiannya yang dapat mengukur sampai dengan 500 mL;

3) salib ukur dengan pembacaan terkecil 0,1 mm;

4) tongkat ukur dengan skala terkecil 1 mm; dan

5) termometer dengan skala terkecil 0,5°C.

b. Instalasi pengujian TUW dilengkapi dengan:

1) pompa air;

2) selang berbagai ukuran;

3) bak penampung air yang dilengkapi dengan saringan; dan

4) saluran pembuangan.

4. Metode Pengujian TUW

a. Pengujian cairan yang boleh tinggal.

1) Dinding TUW dibasahi dan kemudian diisi hingga ketinggian ± 10 cm dari dasar tangki.

2) Keran keluaran dibuka, cairan mengalir dengan bebas sampai berhenti mengalir.

3) Cairan yang tertinggal kemudian diukur dengan alat ukur standar (misal gelas ukur). Kuantitas cairan yang tertinggal harus tidak melebihi satu persepuluh x batas kesalahan maksimal yang diizinkan.

b. Pengujian penentuan volume nominal (penentuan indeks).

1) Pengujian dengan Bejana Ukur Standar.

a) Pengujian dengan cara pengisian

(1) TUW seluruh dindingnya dibasahi, kemudian cairan dikeluarkan, tunggu tetesan selama 30 sekon, kemudian keran keluaran ditutup rapat.

(2) Bejana ukur standar diisi dan ditentukan volume dan suhunya, setelah itu keran dibuka untuk mengisi TUW. Pengisian dilakukan secara berturut-turut sehingga volume nominalnya tercapai. Pada setiap pembacaan volume bejana ukur standar, juga harus dibaca suhunya. Pada TUW dibaca suhunya di tiga

Page 13: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

13

tempat yakni di dasar, di tengah dan di atas.

(3) Setelah cairan tenang, ukur permukaan cairan dengan menggunakan salib sumbu untuk menentukan kedudukan indeks volume nominalnya.

b) Pengujian dengan cara pengeluaran

(1) TUW diisi penuh.

(2) Bejana ukur standar dibasahi dindingnya, cairan kemudian dikeluarkan, tunggu tetesan selama 30 sekon, kemudian keran keluaran ditutup rapat.

(3) Setelah itu cairan dari TUW diisikan secara bertahap ke dalam bejana ukur standar, sehingga TUW benar-benar kosong. Bejana ukur standar yang digunakan adalah bejana ukur 10 L, 20 L, 100 L, 200 L, 500 L, 1000 L dan bila diperlukan juga digunakan gelas ukur sesuai kebutuhan. Setiap membaca volume pada bejana ukur standar juga dibaca suhunya. Pada TUW suhunya dibaca di tiga tempat, yakni di dasar, tengah dan atas.

2) Pengujian dengan meter arus induk

Pengujian dengan meter arus induk hanya untuk pengujian dengan cara pengisian, apabila tidak ada meter arus induk dapat menggunakan meter arus yang memenuhi syarat sebagai standar.

Cara pengujian sebagai berikut:

a) meter arus induk

Meter arus induk yang dipakai adalah tipe Positive Displacement. Meter faktor dan berbagai kecepatan antara 10% dan 90% kecepatan rata-rata tidak boleh berubah lebih besar dari 1%. Sebelum digunakan meter arus induk harus dicek/dikontrol/dites meter faktornya dengan menggunakan bejana ukur.

b) Seluruh sistem harus diperiksa agar benar-benar tidak dijumpai adanya kebocoran.

c) Seluruh dinding TUW dibasahi secara merata setelah itu cairan dikeluarkan, tunggu tetesan selama 30 sekon, kemudian keran ditutup rapat.

d) Setel meter arus induk, sehingga skala menunjuk nol. Kemudian keran dibuka dan tutuplah apabila sudah mencapai volume yang diperlukan (kecepatan meter arus induk harus sama dengan kecepatan pada waktu pengujiannya).

e) Catat suhu dan tekanan pada meter arus induk dan catat pula suhu pada TUW.

Page 14: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

14

f) Tentukan kembali meter faktor meter arus induk dengan menggunakan bejana ukur. Hasilnya harus sesuai dengan hasil pengujian pada huruf a) ± 0,05 %.

c. Pengujian kepekaan

1) Pengujian dengan cara pengisian. a) Setelah TUW diisi sampai dengan volume nominal,

kemudian ditambah/dikurangi dengan volume 10 L dengan bejana ukur standar. Setelah itu kedudukan permukaannya diukur dengan menggunakan salib ukur.

b) Kurangkan/tambahkan volumenya sebesar 20 L dengan bejana ukur 20 L. Setelah itu kedudukan permukaannya diukur dengan menggunakan salib ukur.

2) Pengujian dengan cara pengeluaran. a) Tangki ukur diisi penuh sampai pada bibir lubang TUW

(dom) [bibir lubang TUW (dom)/dan sebagai titik acuan pengukuran dengan menggunakan salib ukur].

b) Kurangkan cairan secara berturut-turut menggunakan bejana ukur 20 L. Setiap kali pengurangan ukur ketinggian permukaan cairan dengan menggunakan salib sumbu. Pengukuran dilakukan sampai kepekaan yang didapat melebihi batas kesalahan yang diperbolehkan (dalam hal tera ulang pengukuran kepekaan dapat dilakukan hanya di sekitar indeks penunjukan).

3) Tabel pengujian kepekaan

Tabel pengujian kepekaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

d. Pengujian Ruang Kosong.

1) Pengujian dengan cara pengisian.

Tangki ukur diisi sampai dengan volume nominalnya. Setelah itu tambahkan volume cairan dengan bejana ukur sampai pada bibir lubang TUW (dom).

2) Pengujian dengan cara pengeluaran.

Tangki ukur diisi penuh sampai pada bibir lubang TUW (dom). Setelah itu kurangkan volume cairan dengan bejana ukur sampai indeks penunjukan. [Dalam hal belum ada indeks penunjukan, ukur semua volume tangki. Ruang kosong adalah volume sampai bibir lubang TUW (dom) terisi penuh dikurangi dengan volume nominalnya].

5. Kalibrasi

Kalibrasi instalasi pengujian TUW yang menggunakan bejana ukur harus dilakukan secara periodik selambat-lambatnya satu tahun sekali.

6. Contoh terkait dengan Cerapan, Konstruksi, Pengujian, dan Pembubuhan Tanda Tera diberikan dalam Lampiran 2 sampai dengan Lampiran 9.

Page 15: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

15

BAB V PEMBUBUHAN TANDA TERA

5.1. Penandaan Tanda Tera Pada TUW dipasang lemping tanda tera sebagai tempat pembubuhan Tanda

Daerah, Tanda Pegawai Yang Berhak, dan Tanda Sah. Tanda Jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari TUW yang sudah disahkan pada waktu ditera dan ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan. Bentuk tanda tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Tempat Tanda Tera 1. Tera

a. Tanda Daerah ukuran 8 mm, Tanda Pegawai Yang Berhak (H) dan Tanda Sah Logam (SL) ukuran 6 mm yang berlaku dibubuhkan pada lemping volume nominal secara berurutan dari kiri ke kanan.

b. Tanda Jaminan Plombir (JP) ukuran 8 mm dipasang pada pengikat perlengkapan indeks penunjuk dengan lubang TUW (dom) sesuai dengan gambar indeks penunjuk, pada baut pengikat lemping volume nominal dan baut pengikat antara TUW dan landasannya.

2. Tera Ulang

a. Tanda Sah Plombir (SP) ukuran 6 mm dipasang pada baut pengikat lemping volume nominal sebagai pengganti Tanda Jaminan Plombir (JP) ukuran 8 mm pada tera. Sedangkan untuk lemping volume nominal yang rusak, hilang atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harus diganti, maka Tanda Daerah ukuran 8 mm dan Tanda Sah Logam (SL) ukuran 6 mm dibubuhkan pada lemping volume nominal yang baru.

b. Tanda Jaminan Plombir (JP) ukuran 8 mm dipasang pada indeks penunjuk dan pengikat TUW dengan landasan wagon.

3. Jangka Waktu Tera Ulang

Jangka waktu tera ulang dan masa berlaku tanda tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page 16: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

16

BAB VI PENUTUP

Syarat Teknis TUW merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan tera dan tera ulang TUW serta pengawasan TUW, guna meminimalisir penyimpangan penggunaan TUW dalam transaksi cairan hidrokarbon, cairan minum, alkohol, susu dan cairan kimia yang tidak berbahaya, yang pada tekanan normal (atmosfir), berada dalam keadaan cair, serta upaya perwujudan tertib ukur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Page 17: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

17

Lampiran 1. Tabel Pengujian Kepekaan

Nomor Isian

Pengukuran termasuk koreksi bejana ukur dengan waktu tetesan

L

Penunjukan pada salib ukur

mm Volume Bejana Jumlah Terusan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 18: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

18

Lampiran 2. Cerapan Tera / Tera Ulang Tangki Ukur Wagon (TUW)

Page 19: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

19

Lampiran 3. Konstruksi TUW Satu Kompartemen

Page 20: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

20

Lampiran 4. Contoh TUW 2 (dua) Kompartemen

Catatan: Lubang penyerahan terletak di bagian dasar yang paling rendah dari kompartemen

Page 21: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

21

Lampiran 5. Contoh Lubang Penyerahan

Catatan: Lubang penyerahan terletak di bagian dasar yang paling rendah dari kompartemen

Page 22: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

22

Lampiran 6. Contoh Lemping Nama Tanda Pabrik

Page 23: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

23

Lampiran 7. Contoh Lemping Volume Nominal untuk TUW terdiri 1 (satu) Kompartemen

Keterangan: • Tebal lemping minimum 1,5 mm

• Huruf dan angka tenggelam • Lemping dari bahan kuningan

Page 24: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

24

Lampiran 8. Contoh Lemping Volume Nominal untuk TUW terdiri dari 2 (dua) Kompartemen

Page 25: Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW - Kemendagppsdk.kemendag.go.id/wp-content/uploads/Peraturan/...Title: Microsoft Word - Lampiran SK Dirjen PDN ttg ST TUW Author: Denny Tresna S Created

25

Lampiran 9. Contoh Indeks Penunjuk