LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK …bkud.semarangkab.go.id/images/Lampiran_Permendagri_No_52_Thn_2015.pdf1 lampiran peraturan menteri dalam negeri republik indonesia

1

LAMPIRANPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 52 TAHUN 2015TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dijelaskan bahwaRKP Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan jugamerupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dansistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruhkomponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yangtersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhiruntuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secaraberkelanjutan.

RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomimakro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian,kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yangbersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2016adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk MemperkuatPondasi Pembangunan Yang Berkualitas”.

Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 disusun sebagai berikut:

1. Sasaran Makro;

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;

4. Sasaran Dimensi Pemerataan;

5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah;

6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sesuai dengan Tema dan Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 tersebut,maka:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 6,6 persen;

2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen;

3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0persen;

4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2 persen sampaidengan 5,5 persen.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaranoperasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasionaluntuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

-2-

1. Cita 1

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa danmemberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Cita 2

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,demokratis, dan terpercaya;

3. Cita 3

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerahdan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Cita 4

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem danpenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Cita 5

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Cita 6

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

7. Cita 7

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektorstrategis ekonomi domestik;

8. Cita 8

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9. Cita 9

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yangtertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalamstrategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiridari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensipembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapatberlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensipembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektoryang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yangselanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2016.

Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapatdijelaskan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikandengan melaksanakan program Indonesia pintar, sektor kesehatandengan melaksanakan program Indonesia sehat, perumahan rakyat,melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan danmemperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusimental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalahpenjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dariNawa Cita.

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatanpangan, kedaulatan energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman,pariwisata, industri dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program-

-3-

program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari CitaPertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.

3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritaspada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangankesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-programpembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga,Cita Kelima, dan Cita Keenam.

4. Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastiandan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi,tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunanuntuk menciptakan kondisi ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama,Cita Kedua, dan Cita Keempat.

Selanjutnya, 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukantersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan)bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025,dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang:

a. Pengarusutamaan

1) Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan difokuskan pada upaya tetap menjagapertumbuhan ekonomi pada yang dapat menjaga stabilitas makro,pertumbuhan ekonomi yang meluas dan terutama percepatanpertumbuhan di luar pulau Jawa dan khususnya wilayahperbatasan, pembangunan sosial yang meningkat, serta efisiensipemanfaatan sumber daya alam dan tetap menjaga kualitaslingkungan hidup, serta pelestarian alam.

2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Diarahkan untuk penguatan kapasitas pemerintah dan perluasanruang partisipasi masyarakat, dengan penekanan pada:

a) Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;

b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusankebijakan;

c) Peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasibirokrasi di pusat dan daerah; dan

d) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3) Pengarusutamaan Gender

Merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalampembangunan, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraangender dalam pembangunan yang dimulai dari prosesperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan danevaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

b. Pembangunan Lintas Bidang

1) Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan

Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuhmenghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas, penyelenggaraanperlindungan sosial yang komprehensif, pengembangan

-4-

penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga),perluasan dan peningkatan pelayanan dasar.

2) Perubahan Iklim

Melalui pelaksanaan mitigasi, yaitu pengurangan penyebab emisiGas Rumah Kaca (GRK) dan adaptasi yaitu peningkatan ketahananmasyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim,yaitu petani dan nelayan serta wilayah yang rentan seperti pesisiratau kota yang terletak dekat dengan pantai, pegunungan yangmudah terkena kekeringan serta upaya peningkatan kesehatanatas berbagai gangguan kesehatan akibat dampak perubahaniklim.

3) Revolusi Mental

Pembangunan kebudayaan pada tahun 2016 diarahkan untukmeningkatkan kemandirian bangsa yang ditandai oleh tegaknyakedaulatan politik, ekonomi yang berdikari, dan kuatnyakepribadian bangsa dalam kebudayaan, yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya Nasional (gotong royong, toleransi, harmoni,solidaritas, kesetiakawanan) untuk mengembangkan budayapelayanan.

2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupanberagama difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusiayang dilakukan melalui:

a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yangdiarahkan untuk mengendalikan kuantitas penduduk melaluiprogram kependudukan, Keluarga Berencana (KB), meningkatkankualitas penduduk dan pembangunan keluarga untuk mendorongmasyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga kecil, bahagia, dansejahtera, pengarahan dan penataan persebaran penduduk, sertapenguatan data dan informasi kependudukan dalam pengembangankebijakan dan program pembangunan yang berbasis bukti.

b. Pembangunan pendidikan, khususnya program Indonesia Pintar yangdiarahkan untuk mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruhmasyarakat, melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruhpenduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas,meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikanmenengah dan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasipendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antar wilayah dan antarjenis kelamin, yang berpihak pada seluruh anak dari terutama anakdari keluarga kurang mampu, meningkatkan kualitas pembelajaranuntuk peningkatan pendidikan karakter, dan meningkatkanprofesionalitas guru, pengelolaan, serta pendistribusiannya.

c. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat terutama melaluiprogram Indonesia Sehat yang diarahkan untuk meningkatkan statuskesehatan ibu dan anak, menurunkan kekurangan gizi dan kelebihangizi melalui pendekatan lintas sektor, serta mengendalikan penyakitbaik menular maupun tidak menular, menguatkan sistem kesehatanterutama pengembangan jaminan kesehatan melalui Kartu IndonesiaSehat, sistem pemantauan dan evaluasi melalui pengembangan sisteminformasi dan penelitian dan pengembangan, serta pemenuhan tenagakesehatan, farmasi dan alat kesehatan.

-5-

d. Pembangunan perpustakaan yang diarahkan untuk meningkatkanbudaya gemar membaca dan kualitas layanan perpustakaan, baikkapasitas dan akses, maupun utilitas, melalui sinergi antaraperpustakaan dengan satuan pendidikan, promosi gemar membacadengan memanfaatkan perpustakaan dan pola partisipasi industripenerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.

e. Pembangunan pemuda dan olahraga yang diarahkan untukmeningkatkan peran aktif dan partisipasi pemuda dalam berbagaibidang pembangunan serta menumbuhkan dan meningkatkanbudaya dan prestasi olahraga.

f. Pembangunan agama yang diarahkan untuk meningkatkanpemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama sebagailandasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,meningkatkan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitasantara lain dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadahhaji dan umrah, serta mewujudkan harmonisasi sosial dan kerukunanumat beragama.

g. Pembangunan kebudayaan yang diarahkan untuk mendukungterwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter danberjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa danperadaban luhur ditengah pergaulan global.

h. Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan untukmemenuhi hak-hak dasar mereka, menyediakan akses layanan dasardan kesempatan yang sama dan setara, serta menciptakan layananpublik dan lingkungan masyarakat yang inklusif, sehinggapenyandang disabilitas dan lanjut usia dapat menjadi sumber dayamanusia yang produktif dan berkontribusi dalam pembangunan.

i. Pembangunan pemberdayaan perempuan yang diarahkan untukmempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) diberbagai bidang pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

j. Pembangunan perlindungan anak yang diarahkan untuk menjaminterpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, danberpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi.

3. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorongperekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju, yang jauh lebih baik,yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat.Tercapainya kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagaikondisi penting yang meliputi:

a. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sertaberkelanjutan;

b. Terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta

c. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilanyang akan dilaksanakan diantaranya melalui sistem jaminan sosialnasional.

Penguatan bidang ekonomi juga dilakukan pada pembangunankedaulatan pangan, perwujudan kedaulatan energi, dan akselerasiindustri dan pariwisata yang didukung oleh penguatan infrastruktur,

-6-

pertanian, maritim dan kelautan, baik untuk memenuhi kebutuhandalam negeri maupun kebutuhan ekspor.

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam bentuk memberikansumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan danpemanfaatan sumber daya alam dan penyiapan masyarakat Indonesiamenyongsong kehidupan global yang maju dan modern.

5. Pembangunan Politik

Pembangunan politik dalam negeri merupakan satu proses konsolidasidemokrasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan kualitas kebebasan sipil dan hak-hakpolitik warga negara, termasuk memberikan akses yang lebih luas untukkelompok-kelompok marjinal pada proses pengambilan keputusan politik.Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian dari kondisi perluuntuk mendukung tiga dimensi pembangunan nasional, yang menjadiamanat Nawa Cita yakni membuat pemerintah tidak absen denganmembangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,dan terpercaya.

6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

a. Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus POLRI;

b. Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI, serta profesionalismePOLRI;

c. Intelijen dan kontra intelijen;

d. Penanganan gangguan keamanan di wilayah perbatasan danpelanggaran hukum di laut;

e. Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba;

f. Sistem keamanan yang integratif.

7. Hukum dan Aparatur

Pembangunan bidang hukum dan aparatur memiliki peran yang pentingdalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa danbernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta sebagaikondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

a. Sub Hukum

1) Penegakan hukum yang berkualitas,

2) Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif,

3) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilanbagi warga negara.

b. Sub Bidang Aparatur

Terwujudnya birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi, bekerjaefektif dan efisien, berintegritas tinggi, dan berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

a. Informasi Geospasial meliputi:

1) Kebijakan Data dan Informasi Geospasial untuk Tata RuangWilayah (RTRW) dimana kedudukan bidang data dan informasi

-7-

geospasial memiliki nilai strategis pada proses perencanaanberbasis kewilayahan, khususnya dalam memenuhi kebutuhanperencanaan penyusunan RTRW yang meliputi peta dasar dan petatematik;

2) Kebijakan Pembatasan pada Skala 1:25.000, dimana dengankebijakan ini, penggunaan APBN hanya difokuskan untukpengadaan data dasar untuk peta dasar minimal skala 1:25.000;

3) Kebijakan Kurva Tertutup bagi Wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI), dimana kebijakan ini ditujukan untukmemetakan batas wilayah Negara NKRI secara tuntas danmencantumkannya dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan;

4) Kebijakan Super Data Bank dan PNBP, dimana kebijakan iniditujukan untuk meningkatkan distribusi data dan informasispasial telah dilakukan Pemerintah melalui Jaringan InformasiGeospasial Nasional (JIGN) dengan membangun web yang dapatdiakses oleh seluruh stakeholder; dan

5) Kebijakan Kerjasama Pengadaan Tenaga Surveyor dan Tenaga AhliGeospasial, dimana dengan kebijakan ini diharapkan dapat tersediatenaga surveyor dan tenaga ahli data dan informasi spasial sesuaidengan kebutuhan.

b. Tata Ruang

1) Memperkuat sistem pertahanan;

2) Memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

3) Membangun transparansi dan tata kelola pemerintahan;

4) Menjalankan reformasi birokrasi melalui pembentukan perangkatPPNS Bidang Tata Ruang;

5) Membuka partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dandunia usaha secara aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang;dan

6) Mewujudkan kedaulatan pangan.

c. Pertanahan

1) Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar (land reform); dan

2) Jaminan kepastian hukum atas tanah.

d. Perkotaan dan Perdesaan

Difokuskan pada pembangunan wilayah perkotaan dalam rangkamembangun kota berkelanjutan dan berdaya saing, memenuhistandar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal danperbatasan, yang akan disi oleh penguatan tata kelola pemerintahanDesa yang baik.

e. Kawasan Strategis

Pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama di kawasan timurIndonesia.

-8-

f. Kawasan Perbatasan

Difokuskan pada percepatan pembangunan di lokasi-lokasi prioritasperbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi,sosial, pertahanan dan keamanan.

g. Daerah Tertinggal

Dukungan dan pemihakan yang lebih konkrit dari seluruh sektorterhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal.

h. Otonomi Daerah

1) Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat;

2) Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif,akuntabel, transparan dan efisien;

3) Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunanpemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;

4) Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengankondisi dan kemampuan daerah;

5) Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem NKRI.

9. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan dalamrangka:

a. pemenuhan terhadap layanan dasar, melalui: peningkatan aksesterhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak danberkelanjutan, dengan menjamin ketahanan sumber daya air domestikmelalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanansanitasi, menyediakan infrastruktur produktif dengan menerapkanmanajemen aset baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, daninvestasi, serta meningkatkan sinergi pembangunan air minum dansanitasi;

b. pemenuhan terhadap hunian yang layak bagi masyarakatberpendapatan rendah, dengan meningkatkan peran fasilitasipemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru(sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian, yang didukungpeningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangkukepentingan pembangunan perumahan, mengembangkan sistem karirperumahan (housing career system) sebagai dasar penyelesaian backlogkepenghunian dan pengembangan industrialisasi perumahan, sertameningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunianperkotaan.

10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaisumber daya dan modal pembangunan;

b. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukungkekuatan industri nasional;

c. Melakukan konservasi dan menjaga pemanfaatan sumber daya alamdan lingkungan hidup secara lestari untuk menjaga pembangunanberkelanjutan.

-9-

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan 1 (satu) lintasbidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan tersebut sesuai denganpotensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilanpencapaian sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidangpembangunan dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakanantara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintahkabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yangdituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjutdituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancanganPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersamaantara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD Tahun Anggaran 2016. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun2016 berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2016 yang telahdisinkronisasikan dengan RKP Tahun 2016, sedangkan KUA dan PPASpemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kotaTahun 2016 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2016 danRKPD provinsi Tahun 2016.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS sesuaiPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, dalam bentuk Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalamRancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2016 dengan Bidang Pembangunan Nasional

NoBidang

PembangunanNasional

Uraian Alokasi Anggaran Belanja DalamRancangan APBD

Program

BelanjaPegawai,Bunga,Subsidi,Hibah,

BantuanSosial, Bagi

Hasil,Bantuan

Keuangan,Belanja Tidak

Terduga

Program(Rp)

BelanjaPegawai,Bunga,Subsidi,Hibah,

BantuanSosial, Bagi

Hasil,Bantuan

Keuangan,Belanja Tidak

Terduga(Rp)

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=5+6

-10-

Keterangan:

1. Kolom 2 diisi dengan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajibmaupun urusan pilihan, yang disesuaikan dengan masing-masingbidang pembangunan nasional;

2. Kolom 3 diisi dengan nama program pada urusan pemerintahan daerahtertentu yang target kinerjanya terkait dengan bidang pembangunannasional;

3. Kolom 4 diisi dengan jenis belanja pada kelompok belanja tidak langsungyang terkait dengan urusan pemerintahan daerah dan bidangpembangunan nasional;

4. Kolom 5 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 3;

5. Kolom 6 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 4;dan

6. Kolom 7 diisi dengan jumlah antara kolom 5 dan kolom 6.

1.

2.

3.

4.s.d10.

Pengarusutamaandan PembangunanLintas Bidang,meliputi urusanpemerintahandaerah:

a. ....;b. ....;c. dst ....

Sosial Budaya danKehidupanBeragama, meliputiurusanpemerintahandaerah:

a. ....;b. ....;c. dst ....

PembangunanEkonomi, meliputiurusanpemerintahandaerah:

a. ....;b. ....;c. dst ....

dst ….

Sumber Daya Alamdan LingkunganHidup), meliputiurusanpemerintahandaerah:

a. ....;b. ....;c. dst ....

-11-

Tabel 2.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam RancanganPeraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi

Keterangan:

1. Kolom 2 diisi dengan prioritas provinsi;

2. Kolom 3 dan kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran belanja langsungdan tidak langsung sesuai prioritas provinsi yang didasarkan padaurusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan

3. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dan kolom 4.

II. Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagaiberikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah;

2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkandalam peraturan perundang-undangan;

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui danmendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalampenyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatandaerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

No. Prioritas Provinsi

Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

JumlahBelanja Langsung Belanja Tidak

Langsung

1 2 3 4 3+4=5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

dst.

-12-

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memilikikepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADmemperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerahberpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PeraturanPemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang RetribusiPengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harusdidasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusidaerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhanekonomi pada Tahun 2016 yang berpotensi terhadap targetpendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasipenerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahunsebelumnya.

Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upayapeningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajakdaerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajakdaerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari TahunAnggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 secaranasional meningkat rata-rata sebesar Rp26,56 trilliun atau25,61%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-ratameningkat sebesar Rp17,65 trilliun atau 24,21% dan untukpemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesarRp8,90 trilliun atau 29,20%.

Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap totalpendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari TahunAnggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 secaranasional rata-rata sebesar 79,28%, dengan uraian untukpemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,67% dan untukpemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 6,63%.

Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerahterhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari TahunAnggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 secaranasional rata-rata sebesar 16,65%, dengan uraian untukpemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,78% dan untukpemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 64,22%.

c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yangbersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, PemerintahDaerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyekdan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuanbesarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutangsampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi

-13-

daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah sertapengawasan penyetorannya.

d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotorpaling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yangdibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untukmendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan sertapeningkatan moda dan sarana transportasi umumsebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagianprovinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan palingsedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanaipelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum olehaparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalansebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalansebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan IzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untukmendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dariperpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dankegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenagakerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97Tahun 2012.

h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian LaluLintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalulintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangansebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 PeraturanPemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

i) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaimkepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yangditerima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau UnitKerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola PengelolaanKeuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD),dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatanPAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatanRetribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan RetribusiPelayanan Kesehatan.

2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkanmemperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilaikekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehanmanfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangkawaktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang PedomanPengelolaan Investasi Daerah.

-14-

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan:

a) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsipemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkankeuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;dan

b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsikemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampumeningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalamrangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut didasarkan pada tren peningkatan hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan selama 5 tahun mulai dariTahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp0,89 trilliun atau16,46%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi meningkatrata-rata sebesar Rp0,31 trilliun atau 12,00% dan untukpemerintah kabupaten/kota meningkat rata-rata sebesar Rp0,57trilliun atau 20,86%.

Dalam kaitan itu, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan terhadap total pendapatan asli daerahselama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2011 sampai denganTahun Anggaran 2015 secara nasional rata-rata sebesar 4,11%,dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 3,14%dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 5,91%.

Selanjutnya, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulaidari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015secara nasional rata-rata sebesar 0,85%, untuk pemerintahprovinsi rata-rata sebesar 1,52% dan pemerintah kabupaten/kotarata-rata sebesar 0,59%.

Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai(performance based), karena tidak memberikan bagian laba ataspenyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukanantara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerahtersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi danrestrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukanpenjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses due dilligencemelalui lembaga appraisal yang certified terkait hak dankewajiban perusahaan daerah tersebut, dan/atau upaya hukumatas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian asetdan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaanpemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuanganperusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran LaporanKeuangan Pemerintah Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satubentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkanpada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PADYang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian

-15-

obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari KelompokMasyarakat Penerima.

b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenisLain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro DanaCadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro DanaCadangan sesuai peruntukannya

c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional padaFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintahdaerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomaniPeraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaandan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasionalpada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran MenteriDalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 HalPetunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan danPenatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana KapitasiJaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik PemerintahDaerah.

d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerahdianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenisLain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek danrincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatanperimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumidan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan danPerdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiridari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang PribadiDalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuaiPeraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai AlokasiDBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 dan dengan memperhatikanperkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga)tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan,penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

(1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhiryaitu Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2013 danTahun Anggaran 2012; atau

(2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenaidaftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 terdapat perubahandan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TahunAnggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus

-16-

menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada PeraturanDaerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ataudicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagipemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBDTahun Anggaran 2016.

b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai RincianAPBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kotaTahun Anggaran 2016, dan dengan memperhatikanperkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga)tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiRincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TahunAnggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatandari DBH-CHT didasarkan pada:

(1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaituTahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2013 dan TahunAnggaran 2012; atau


Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiRincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TahunAnggaran 2016 terdapat perubahan dan ditetapkan setelahperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasiDBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukanperubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBDTahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepadaPimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalamperaturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerahyang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturankepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkankualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaanlingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukaidan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukaiillegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai danPeraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengankeputusan gubernur.

c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA),yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineraldan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-GasBumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuaiPeraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2016 atau

-17-

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDATahun Anggaran 2016.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaialokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan,penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

(1) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir,yaitu Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2013 danTahun Anggaran 2012, dengan mengantisipasikemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi(lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2016,serta dengan memperhatikan adanya pengalihanpenyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah; atau


Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakanbagian dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan danditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD TahunAnggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harusmenyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturandaerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ataudicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar DanaReboisasi Tahun Anggaran 2016 seperti pendapatan kurangsalur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan TahunAnggaran 2015, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalamperaturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerahyang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturankepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran2016, untuk selanjutnya diberitahukan kepada PimpinanDPRD.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-DanaReboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yangbelum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umumdaerah kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran2015, pemerintah daerah Kabupaten/Kota menganggarkankembali dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun 2016atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD TahunAnggaran 2016 untuk menunjang program dan kegiatan yangterkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan denganberpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan oleh PemerintahKabupaten/Kota tersebut dilakukan sampai berakhirnyaTahun Anggaran 2016 sesuai Surat Edaran Menteri DalamNegeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang

-18-

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah DitetapkannyaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikanuntuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarannyaadalah 0,5% (nol koma lima per seratus) dari total DBH-Migassebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untukdaerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran,didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuanganmengenai Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2016dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenaiRincian APBN Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, makapenganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi,kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikansecara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh KementerianKeuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAUdidasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh KementerianKeuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBDTahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harusmenyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerahtentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ataudicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai PeraturanPresiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TahunAnggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi DAK Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, makapenganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsidan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikansecara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah RancanganUndang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disetujuibersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 tersebutditerbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD TahunAnggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harusmenyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud denganterlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah

-19-

tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 denganpemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnyaditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBDTahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagipemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TahunAnggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahanperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TahunAnggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanyadiperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan olehperaturan perundang-undangan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-LainPendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:

1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincianAPBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan OperasionalSekolah Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiPedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional SekolahTahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaraan danaBOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran2015.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiPedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional SekolahTahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturandaerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, makapemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOSdimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahanperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TahunAnggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentangperubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalamLRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukanperubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBDTahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada PimpinanDPRD.

2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuaidengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiPedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PegawaiNegeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiPedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PegawaiNegeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan,

-20-

penganggaraan TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG TahunAnggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran2014.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiPedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PegawaiNegeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkansetelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasiTPG dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahanperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TahunAnggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentangperubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalamLRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukanperubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBDTahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada PimpinanDPRD.

3) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai denganPeraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum danAlokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016 belumditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebutdidasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2014.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016 tersebutditerbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD TahunAnggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harusmenyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud denganterlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerahtentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 denganpemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnyaditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBDTahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagipemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBDTahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukanperubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBDTahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada PimpinanDPRD.

4) Pendapatan Pemerintah Aceh yang bersumber dari Dana OtonomiKhusus atau sebesar 2% (dua per seratus) dari pagu Dana AlokasiUmum Nasional Tahun 2016, penggunaannya agar ditujukanuntuk membiayai pembangunan terutama pembangunan danpemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat,pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dankesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan

-21-

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan PemerintahYang Bersifat Nasional di Aceh.

5) Pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan DBH-Minyak danGas Bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55%(lima puluh lima per seratus) dan bagian pertambangan gas bumisebesar 40% (empat puluh per seratus) sebagaimana dimaksudPasal 181 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, paling sedikit30% (tiga puluh per seratus) dialokasikan untuk membiayaipendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dialokasikan untuk membiayai program pembangunanyang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh denganPemerintah Kabupaten/Kota. Program pembangunan yang sudahdisepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Acehdengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun2015.

Penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas BumiTahun Anggaran 2016 dialokasikan sesuai dengan PeraturanPresiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana TambahanDBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2016.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi TahunAnggaran 2016 belum ditetapkan, maka penganggaran DanaTambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan padaalokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi TahunAnggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran2014.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi TahunAnggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerahtentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, makapemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana TambahanDBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulumelakukan perubahan peraturan kepala daerah tentangpenjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuankepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalamperaturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 denganterlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerahtentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 denganpemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

6) Pendapatan Provinsi Papua dan Papua Barat sertaKabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat yangbersumber dari Dana Otonomi Khusus atau sebesar 2% (dua perseratus) dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2016,harus digunakan terutama untuk pembiayaan pendidikan dankesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi ProvinsiPapua.

-22-

7) Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sertaPemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Papua danPapua Barat dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dariDBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan GasAlam sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus)dialokasikan untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya15% (lima belas per seratus) untuk kesehatan dan perbaikan gizi,sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001.

8) Penganggaran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangkaOtonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dialokasikansesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiPedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan InfrastrukturTahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiPedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan InfrastrukturTahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka penganggaranDana Tambahan Infrastruktur didasarkan pada:

a) Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2016yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan;atau

b) Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disetujuibersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiPedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan InfrastrukturTahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturandaerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, makapemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana TambahanInfrastruktur dimaksud dengan terlebih dahulu melakukanperubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBDTahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada PimpinanDPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerahtentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ataudicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 denganterlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerahtentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 denganpemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

9) Pendapatan Provinsi Papua dan Papua Barat yang bersumber dariDana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus yangbesarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR-RI berdasarkanusulan provinsi pada setiap tahun anggaran supaya digunakanterutama untuk pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. Hal inidimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 (dua puluhlima) tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrikatau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dengantransportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehinggaProvinsi Papua dan Papua Barat dapat melakukan aktivitas

-23-

ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian darisistem perekonomian nasional dan global, sebagaimanadiamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

10) Penganggaran Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah IstimewaYogyakarta (DIY) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presidenmengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau PeraturanMenteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Keistimewaan DaerahIstimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta TahunAnggaran 2016 belum ditetapkan, maka penganggaran DanaKeistimewaan Pemerintahan DIY didasarkan pada:

a) Alokasi Dana Keistimewaan Pemerintahan DIY Tahun Anggaran2016 yang diinformasikan secara resmi oleh KementerianKeuangan; atau

b) Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disetujui bersamaantara Pemerintah dan DPR-RI.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta TahunAnggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerahtentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, makapemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DanaKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud denganterlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerahtentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 denganpemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnyaditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBDTahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagipemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TahunAnggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahanperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TahunAnggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Pendapatan Pemerintah DIY yang bersumber dari DanaKeistimewaan DIY, penggunaannya ditujukan untukmelaksanakan urusan keistimewaan yang ditetapkan denganPeraturan Daerah Istimewa dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DaerahIstimewa Yogyakarta.

11) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yangbersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaankemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, dankemasyarakatan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) huruf bdan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desadan Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014dianggarkan dalam APBD pemerintah kabupaten/kota TahunAnggaran 2016 dengan mempedomani Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaiman diubah

-24-

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan PeraturanPresiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa TahunAnggaran 2016

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, makapenganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi DanaDesa Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 ada perubahan danditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD TahunAnggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harusmenyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebihdahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentangpenjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuankepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalamperaturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 denganterlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerahtentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 denganpemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

12) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai denganPeraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum danAlokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2016.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiPedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya TahunAnggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerahtentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, makapemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transferlainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahanperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TahunAnggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentangperubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalamLRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukanperubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBDTahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada PimpinanDPRD.

-25-

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yangbersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harusberpedoman pada masing-masing Peraturan/ Petunjuk Teknisyang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

13) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dariBagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsididasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah daripemerintah provinsi Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran2016 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran2016, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil PajakDaerah Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasiBagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014, sedangkan bagianpemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan olehpemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran2015, ditampung dalam peraturan daerah tentang PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagipemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TahunAnggaran 2016.

14) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baikyang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima daripemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnyadianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudahdianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuankeuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturandaerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, makapemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuankeuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagipemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TahunAnggaran 2016.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuankeuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturandaerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, makapemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuankeuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulumelakukan perubahan peraturan kepala daerah tentangpenjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuankepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalamperaturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 denganterlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerahtentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, untukselanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

15) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah,pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan,lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompokmasyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidakmempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan

-26-

kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalamAPBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber daripemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjianhibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selakupemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selakupenerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumberdari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antarapihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yangdiberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atasdianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis,obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekeningberkenaan.

16) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihakketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri,kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikatdan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran ataupengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan,dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatandimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atasdianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis,obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekeningberkenaan.

17) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat daripemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis,obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untukmendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakatsebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudahditerbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TahunAnggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaialokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2016 ditetapkan setelahperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasidana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukanperubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBDTahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada PimpinanDPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerahtentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ataudicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan

-27-

terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerahtentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 denganpemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerahdigunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yangmenjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahanwajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusanpemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan denganstandar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis danharga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkaitdengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedomanpada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasarmeliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum danpenataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e)ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f)sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan denganpelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuandan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkunganhidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g)pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dankeluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k)koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m)kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan,(q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihanmeliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d)kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g)perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupunprogram dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkanakuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas danefisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harusmemberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasilangsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatandimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan targetkinerjanya.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:

1) Belanja Pegawai

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai NegeriSipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan serta memperhitungkan rencanakenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gajiketiga belas.

-28-

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhanpengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun2016.

c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gajiberkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasipegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnyamaksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlahbelanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRDserta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-UndangNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara JaminanSosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah denganPeraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang PerubahanAtas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untukpengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatanbagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan danAnggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraanjaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidakdiperkenankan dianggarkan dalam APBD.

e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dankematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinandan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD denganmempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan PemerintahNomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja danPeraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentangPenahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harusmemperhatikan kemampuan keuangan daerah denganpersetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuankriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturankepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan PemanfaatanInsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

h) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilanguru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD

-29-

pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek danrincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bungapinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangkapanjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD TahunAnggaran 2016.

3) Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepadaperusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayananpublik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaanKewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). BelanjaSubsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembagatertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau olehmasyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/ lembagatertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yangmerupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orangbanyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD TahunAnggaran 2016, perusahaan/lembaga penerima subsidi harusterlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuanpemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negarasebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumberdari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telahdisesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibahdan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibahdan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturanperundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumberdari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintahkabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebutharus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerahpada Tahun Anggaran 2016, sedangkan pelampauan targetTahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan kepadapemerintah kabupaten/kota ditampung dalam PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA

-30-

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2016.

b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusidaerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2016sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005.

c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintahkabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil PajakDaerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa palingsedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah danretribusi daerah kabupaten/kota.

d) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil PajakDaerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintahkabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah danRetribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untukpemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftarnama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selakupenerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajakdaerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepadapemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBDsesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasibelanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangandipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran2016.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan padapertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantupelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersediaalokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberianbantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasamaantar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masingdaerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum danbersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umumdigunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal denganmenggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah,jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayahyang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuankeuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantucapaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerimabantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuankeuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu olehpemberi bantuan.

b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikandalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan dianggarkan pada jenisbelanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan

-31-

kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partaipolitik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaranbantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepadaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentangPedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan PertanggungjawabanPenggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata CaraPenghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan,Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban PenggunaanBantuan Keuangan Partai Politik.

c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintahkabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untukdesa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenisbelanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalamAPBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 untuk membiayaipenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sertapemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkanAlokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenisbelanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa palingsedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yangditerima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran2016 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapatmemberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintahdesa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf eUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuankeuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikandaftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuankeuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangansesuai kode rekening berkenaan.

7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasionaldengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dankemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapatdiprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintahdaerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untukmendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidakdiharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap daruratbencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, danapendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk programdan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, termasuk pengembalianatas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

-32-

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan programdan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:

1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untukpelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadikewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajibdan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajibterdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan denganpelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidakberkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk programdan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakanlangsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitaspelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepadakepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiapprogram dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkaitpelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman padastandar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatanuntuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait denganpelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedomanpada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masingurusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasarpenyusunan RKA-SKPD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agarmengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usahamikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikanprinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitaskemampuan teknis.

2) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSDmemperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalampencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengankebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangkamencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan haltersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSDdibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwakeberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benarmemiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitaspelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikanpemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuantersebut pada a.1).f) dan pemberian Insentif Pemungutan PajakDaerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut padaa.1).g).

Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalamjenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek

-33-

belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorariumbagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengankeputusan kepala daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatandianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa denganmenambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru sertabesarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihakketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangkapemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan ataupenghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebutdianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai koderekening berkenaan.

c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengankebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas danfungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan sertamemperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TahunAnggaran 2015.

d) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupanpenyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJShanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanankesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check upsebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga(satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaankesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dankegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dandilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerahsetempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.

e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakirmiskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentangPenerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah denganPeraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadicakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJSyang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapatmenganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan padaSKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanankesehatan.

f) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasiJaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan TingkatPertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belummenerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan PresidenNomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JaminanKesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan danDukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah

-34-

Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya padatahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harusdigunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannyatetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikanpada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuaidengan masing-masing peraturan daerah.

h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihakketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan,dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa denganmempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, sertaperaturan perundang-undangan lain dibidang hibah danbantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepadapihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaandimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasayang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakatditambah seluruh belanja yang terkait denganpengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan

i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangkakunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinasdalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukansecara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi sertamemperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksudsehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintahdaerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkansesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaranperjalanan dinas luar negeri berpedoman pada InstruksiPresiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas LuarNegeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri BagiPejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

j) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangandaerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harusmemperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riilatau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biayariil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untukGubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

-35-

dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangandan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakanfasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yangbersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tigapuluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuansesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dandibayarkan secara lumpsum.

5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secaralumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkandengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuankeuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi,akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaranserta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikanpetunjuk lebih lanjut.

k) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yangmengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanjaperjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinasdimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yangditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

l) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupapendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkaitdengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagiPejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan danAnggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahlidiprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayahprovinsi/kabupaten/kota bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukanpenyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnyadi luar daerah tetap dilakukan secara selektif denganmemperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan,muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasidan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akandiperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggarandaerah serta tertib anggaran dan administrasi olehpenyelenggara.

Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berupa pendidikandan pelatihan pada prinsipnya mempedomani PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang PedomanOrientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman TugasAnggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

-36-

Pendalaman tugas/pengembangan kapasitas Pejabat Daerahdan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD sertaunsur lainnya seperti tenaga ahli yang pelaksanaannya kurangdari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jampelajaran, dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi,workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasidan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri sertadapat bekerjasama dengan:

1) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada InstitutPemerintahan Dalam Negeri (IPDN);

2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian DalamNegeri sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) atau dengan namalain pada Perguruan Tinggi yang memilikipeminatan/spesifikasi bidang Pemerintahan,Ekonomi/Keuangan Daerah, Pembangunan, Sosial danKemasyarakatan; dan/atau

4) Pihak penyelenggara lain yang berhimpun dan mendapatpembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturanperundang-undangan.

m) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat,pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnyadiprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, sepertiruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintahdaerah dengan mempedomani Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman PembatasanPertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka PeningkatanEfisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang beradadalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barangberpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman TeknisPengelolaan Barang Milik Daerah.

4) Belanja Modal

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanjamodal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunandan pengembangan sarana dan prasarana yang terkaitlangsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepadamasyarakat.

b) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuaidengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerahberdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dantransparansi dengan mengutamakan produk-produk dalamnegeri.

-37-

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milikdaerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milikdaerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhanpelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barangmilik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhanbarang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPDdalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milikdaerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline)serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barangmilik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimanadiatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung danbangunan milik daerah mempedomani Peraturan PresidenNomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan BangunanGedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran,pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerahtidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri KeuanganNomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 halPenundaan/Moratorium Pembangunan Gedung KantorKementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggarantersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitasdan kualitas pelayanan publik.

c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umummempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang BiayaOperasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum YangBersumber Dari APBD.

d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaranyang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetapdan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masamanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalamkegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimalkapitalisasi aset (capitalization threshold).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalambelanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun asetditambah seluruh belanja yang terkait denganpengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siapdigunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan StandarAkuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan

-38-

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan serta Buletin Teknis Standar AkuntansiPemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak BerwujudBerbasis Akrual.

e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap(biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batasminimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan dapatmemperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikanmanfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentukpeningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi ataupeningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modalsebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7,Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5) Surplus/Defisit APBD

a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaranpendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untukpembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan danacadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintahpusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanjapeningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatanjaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dankegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan padaSKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnyamelaksanakan program dan kegiatan tersebut.

c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerahmenetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisittersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggarantahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasilpenjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaanpinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjamanatau penerimaan piutang.

d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran danpembahasan dalam hal ini KUA dan PPAS antara KepalaDaerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2015 terkait denganBelanja perlu prinsip kehati-hatian (prudential) bagi PemerintahDaerah. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsikebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatanserta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajibmempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD TahunAnggaran 2016 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, danmelaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri DalamNegeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksudPasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

-39-

Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harusmenghindari Belanja melampaui batas defisit APBD yangdiperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas.

e) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, makaPemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batasmaksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkanoleh Menteri Keuangan.

3. Pembiayan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yangcermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraanrealisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangkamenghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TahunAnggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainyaSiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harusdiuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA TahunAnggaran 2015, sebagaimana contoh format sebagai berikut:

Tabel 3Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Kode Rekening Uraian Jumlah(Rp)

x x x SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnyax x x 01 Pelampauan Penerimaan PADx x x 01 01 Pajak Daerahx x x 01 02 Retribusi Daerahx x x 01 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkanx x x 01 04 Lain-lain PAD Yang Sah

x x x 02 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbanganx x x 02 01 Bagi Hasil Pajakx x x 02 02 Bagi Hasil SDAx x x 02 03 dst .....

x x x 03 Pelampauan Penerimaan Lain-lain PD Yang Sahx x x 03 01 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khususx x x 03 02 dst .....

x x x 04 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnyax x x 04 01 Belanja pegawai dari Belanja Tidak Langsungx x x 04 02 Belanja pegawai dari Belanja Langsungx x x 04 03 Belanja Barang dan Jasax x x 04 04 Belanja Modalx x x 04 05 Belanja Bungax x x 04 06 Belanja Subsidix x x 04 07 Belanja Hibahx x x 04 08 Belanja Bantuan Sosialx x x 04 09 Belanja Bagi Hasil

-40-

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yangbersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan danbesarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan danacadangan.

3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD padaakun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah,jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek

x x x 04 10 Belanja Bantuan Keuanganx x x 04 11 Belanja Tidak Terdugax x x 04 12 Dst....

x x x 05 Dst....x x x 05 01 ....x x x 05 02 Dst....

x x x 06 Sisa Belanja DAKx x x 06 01 DAK Bidang Pendidikanx x x 06 02 DAK Bidang Kesehatanx x x 06 03 DAK Bidang Infrastrukturx x x 06 04 Dst....

x x x 07 Sisa Belanja Dana Bagi Hasilx x x 07 01 Dana Bagi Hasil PBBx x x 07 02 Dana Bagi Hasil PPhx x x 07 03 Dana Bagi Hasil SDA Iuran Hak Pengusaha

Hutanx x x 07 04 Dana Bagi Hasil SDA Sumber Daya Hutanx x x 07 05 Dana Bagi Hasil DRx x x 07 06 Dst....

x x x 08 Sisa Belanja Dana Penyesuaianx x x 08 01 Dana Penyesuaian BOSx x x 08 02 Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru

PNSDx x x 08 03 Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru

PNSDx x x 08 04 Dana Penyesuaian Tunjangan Sertifikasi Guru

PNSDx x x 08 05 Dana Penyesuaian DIDx x x 08 06 Dst....

x x x 09 Sisa Belanja Dana Otonomi Khususx x x 09 01 Dana Otonomi Khusus Acehx x x 09 02 Dana Otonomi Khusus Papuax x x 09 03 Dana Otonomi Khusus Papua Baratx x x 09 04 Dst....

x x x 10 Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastrukturx x x 10 01 Dana Tambahan Infrastruktur Papuax x x 10 02 Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat

x x x 11 Dst.....

-41-

dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompokmasyarakat penerima.

Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibattidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintahdaerah harus segera melakukan penagihan dana bergulirdimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

4) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapatmelakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsidan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untukmelakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahuludalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaranberkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri danPenerimaan Hibah antara lain menyatakan bahwa bagiPemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yangbersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, PemerintahDaerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga KeuanganBukan Bank, dan Masyarakat (obligasi) harus mendapatpertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutupkekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayaipelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuaimaksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun2011.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah,pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembagakeuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayaikegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangkapelayanan publik yang:

a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagiAPBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dansarana tersebut;

b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematanterhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabilakegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau

c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

5) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkanobligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasiyang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperolehpertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dariMenteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

-42-

6) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal daripenerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangansetelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara MenteriKeuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerahdapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanendalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akunpembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenispenyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek danabergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompokmasyarakat penerima.

2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha miliknegara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan denganperaturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modaldalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalamperaturan daerah tentang penyertaan modal pada tahunsebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendirisepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belummelebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan padaperaturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaanmodal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkandalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud,pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerahtentang penyertaan modal tersebut.

3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/ataumelakukan penambahan penyertaan modal pada Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan,sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh danberkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintahdaerah dapat melakukan penambahan penyertaan modaldimaksud guna menambah modal inti sebagaimanadipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi CapitalAdequacy Ratio (CAR).

4) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha MikroKecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapatmelakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modalkepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

5) Dalam rangka mendukung pencapaian target SustainableDevelopment Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayananair perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluhper seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluhper seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat strukturpermodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatanstruktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah

-43-

penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumberdari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modaldimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasanprasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, sertapeningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahanpenyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dankapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untukmencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapatlangsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal padaPDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikandengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagaiimplikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentangSumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukanpenambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangkamemperbesar skala usaha PDAM.

Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsiPDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agardipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAMdimaksud.

6) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harusmenetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentangpembentukan dana cadangan yang mengatur tujuanpembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akandibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan danacadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011.

7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaransebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)Tahun Anggaran 2016 bersaldo nol.

2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDmenghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerahharus memanfaatkannya untuk penambahan program dankegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatanyang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintahdaerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan

-44-

pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajibandaerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritasdan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. Teknis Penyusunan APBD

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2016, pemerintah daerah danDPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancanganperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 paling lambat 1(satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2016.

DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancanganperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 sebelumdimulainya Tahun Anggaran 2016, dikenai sanksi administratif berupatidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuanperaturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal kepala daerah terlambat menyampaikan rancanganperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 kepada DPRDsesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan, maka sanksi tidak dapat dikenakankepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwalproses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, mulai daripenyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPASkepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambatakhir bulan Juli 2015. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakatibersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun,menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentangAPBD Tahun Anggaran 2016 antara pemerintah daerah dengan DPRDsampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerahdengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBDTahun Anggaran 2016, paling lambat tanggal 30 Nopember 2015,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011.

Dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD TahunAnggaran 2016 antara kepala daerah dengan DPRD wajib mempedomaniRKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersamasebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014.

Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APBD sebagai berikut:

Tabel 4Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No. URAIAN WAKTU LAMA

1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei

2. Penyampaian RancanganKUA dan Rancangan PPASoleh Ketua TAPD kepadakepala daerah

Minggu I bulanJuni 1 minggu

-45-

3. Penyampaian RancanganKUA dan Rancangan PPASoleh kepala daerah kepadaDPRD

Pertengahan bulanJuni

6 minggu4. Kesepakatan antara kepala

daerah dan DPRD atasRancangan KUA danRancangan PPAS

Akhir bulan Juli

5. Penerbitan Surat Edarankepala daerah perihalPedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD

Awal bulanAgustus

8 minggu6. Penyusunan danpembahasan RKA-SKPD danRKA-PPKD sertapenyusunan RancanganPerda tentang APBD

Awal bulanAgustus sampaidengan akhirbulan September

7. Penyampaian RancanganPerda tentang APBD kepadaDPRD

Minggu I bulanOktober

2 bulan8. Pengambilan persetujuanbersama DPRD dan kepaladaerah

Paling lambat 1(satu) bulansebelum tahunanggaran yangbersangkutan

9. Menyampaikan RancanganPerda tentang APBD danRancangan Perkada tentangPenjabaran APBD kepadaMDN/Gub untuk dievaluasi

3 hari kerja setelahpersetujuanbersama

10. Hasil evaluasi RancanganPerda tentang APBD danRancangan Perkada tentangPenjabaran APBD

Paling lama 15hari kerja setelahRancangan Perdatentang APBD danRancanganPerkada tentangPenjabaran APBDditerima olehMDN/Gub

11. Penyempurnaan RancanganPerda tentang APBD sesuaihasil evaluasi yangditetapkan dengankeputusan pimpinan DPRDtentang penyempurnaanRancangan Perda tentangAPBD

Paling lambat 7hari kerja (sejakditerimakeputusan hasilevaluasi)

12. Penyampaian keputusanDPRD tentangpenyempurnaan RancanganPerda tentang APBD kepadaMDN/Gub

3 hari kerja setelahkeputusanpimpinan DPRDditetapkan

13. Penetapan Perda tentangAPBD dan Perkada tentangPenjabaran APBD sesuaidengan hasil evaluasi

Paling lambatakhir Desember(31 Desember)

14. Penyampaian Perda tentangAPBD dan Perkada tentangPenjabaran APBD kepadaMDN/Gub

Paling lambat 7hari kerja setelahPerda dan Perkadaditetapkan

-46-

2. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancanganKUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan, kepala daerah harusmenyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPASPerubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yangselanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakatibersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yangbersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA danPPAS/PPAS Perubahan dalam proses penyusunan rancangan peraturandaerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 akanlebih efektif.

3. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPAmencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskanhal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum,seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembanganindikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunanRancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 termasuklaju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengankondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yangmenggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatandaerah untuk Tahun Anggaran 2016 serta strategi pencapaiannya; (d)Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkahkebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yangmerupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintahdaerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakanpembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggarandaerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalamrangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategipencapaiannya.

4. Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritaspembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapaitermasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas program darimasing-masing SKPD provinsi disesuaikan dengan urusanpemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikandengan 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang-bidangpembangunan, yaitu: (1) Pengarusutamaan dan Pembangunan LintasBidang (2) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (3) BidangPembangunan Ekonomi; (4) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (5)Bidang Pembangunan Politik; (6) Bidang Pembangunan Pertahanan danKeamanan Politik; (7) Bidang Hukum dan Aparatur; (8) Bidang Wilayahdan Tata Ruang; (9) Bidang Penyedian Sarana dan Prasarana; dan (10)Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang tercantum dalam RKPTahun 2016, sedangkan prioritas program dari masing-masing SKPDkabupaten/kota selain disesuaikan dengan urusan pemerintahandaerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 1 (satu) lintasbidang dan 9 (sembilan) bidang-bidang pembangunan tersebut di atas,juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yangtercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2016.

PPAS/PPAS Perubahan selain menggambarkan pagu anggaransementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuansosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga,serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di

-47-

masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritasdalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitifsetelah rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBDdisetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancanganPeraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD tersebut ditetapkanoleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/PerubahanAPBD.

5. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antarakepala daerah dan DPRD, kepala daerah menerbitkan Surat Edarantentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD danRKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah,program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan targetkinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafonanggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, bataswaktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumenKUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD,ASB dan standar harga regional.

Selain itu, penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untukurusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman padaSPM, standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, sedangkan penyusunan RKA-SKPDpada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yangtidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihanberpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuanregional.

6. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaranbelanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai,tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRDdianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD),rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatanSKPD.

7. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari DanaPerimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanja tidaklangsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangandan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan danpengeluaran pembiayaan.

8. RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunanrancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD TahunAnggaran 2016 dan peraturan kepala daerah tentang penjabaranAPBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentangpenjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung.

Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH DanaReboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus,Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah sertasumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, jugadicantumkan sumber pendanaannya.

-48-

Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agardicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatanantara kepala daerah dan DPRD dalam kolom penjelasan padaperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran2016.

Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaankeadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah daerah harusmencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluanmendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBDTahun Anggaran 2016, sebagaimana diamanatkan dalam PenjelasanPasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

9. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran danmenjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagaiquality assurance, kepala daerah harus menugaskan Aparat PengawasIntern Pemerintah (APIP) untuk melakukan review atas RKA-SKPD danRKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD danRKA-PPKD oleh TAPD sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan diLingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

10. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD,pemerintah daerah agar mengembangkan substansi Lampiran IRingkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampaidengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuaidengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadisampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanjadan pembiayaan.

11. Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuanbersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikanrancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 olehkepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkanperaturan kepala daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 palingtinggi sebesar angka APBD Tahun Anggaran 2015 untuk membiayaikeperluan setiap bulan.

Rancangan peraturan kepala daerah dapat ditetapkan setelahmemperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi danGubernur bagi Kabupaten/Kota.

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan peraturan kepala daerahtentang APBD Tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya disampaikanpaling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambilkeputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016.

Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD Tahun Anggaran2016 harus memperhatikan:

a. Angka belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dibatasimaksimum sama dengan angka belanja daerah dan pengeluaranpembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015atau APBD Tahun Anggaran 2015 apabila tidak melakukanPerubahan APBD Tahun Anggaran 2015;

-49-

b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifatmengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnyakelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuaidengan kebutuhan Tahun Anggaran 2016; dan

c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanyadiperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikangaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atasprogram dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta belanjabagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengalami kenaikanakibat adanya kenaikan target pendapatan daerah dari pajak danretribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2016 sesuai maksud Pasal109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

12. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentangperubahan APBD Tahun Anggaran 2016, proses pembahasan rancanganperaturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dapatdilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama,namun persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD atasrancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuanbersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadaprancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran2016 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2016, dengantahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5.Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No. URAIAN WAKTU LAMA

1. Penyampaian RancanganKUPA dan Rancangan PPASPerubahan oleh Ketua TAPDkepada kepala daerah

Paling lambatminggu I bulanAgustus

2. Kesepakatan antara kepaladaerah dan DPRD atasRancangan KUPA danRancangan PPAS Perubahan

Paling lambatminggu II bulanAgustus

1 minggu

3. Penerbitan Surat Edarankepala daerah perihalPedoman penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD danDPPA-SKPD/PPKD sertaPenyusunan RancanganPerda tentang PerubahanAPBD dan RancanganPerkada tentang PenjabaranPerubahan APBD

Paling lambatminggu I bulanSeptember

3 minggu

4. Penyampaian RancanganPerda tentang PerubahanAPBD kepada DPRD

Paling lambatminggu II bulanSeptember

3 minggu

-50-

5. Pengambilan persetujuanbersama DPRD dan kepaladaerah

Paling lambat 3bulan sebelumtahun anggaranberakhir

6. Menyampaikan RancanganPerda tentang PerubahanAPBD dan RancanganPerkada tentang PenjabaranPerubahan APBD kepadaMDN/Gubernur untukdievaluasi

3 hari kerja setelahpersetujuanbersama

7. Hasil evaluasi RancanganPerda tentang PerubahanAPBD dan RancanganPerkada tentang PenjabaranPerubahan APBD

Paling lama 15hari kerja setelahRancangan Perdatentang PerubahanAPBD danRancanganPerkada tentangPenjabaranPerubahan APBDditerima olehMDN/Gub

8. Penyempurnaan RancanganPerda tentang PerubahanAPBD sesuai hasil evaluasiyang ditetapkan dengankeputusan pimpinan DPRDtentang penyempurnaanRancangan Perda tentangPerubahan APBD


7 hari kerja

9. Penyampaian keputusanDPRD tentangpenyempurnaan RancanganPerda tentang PerubahanAPBD kepada MDN/Gub

3 hari kerja setelahkeputusanpimpinan DPRDditetapkan

10. Penetapan Perda tentangPerubahan APBD danPerkada tentang PenjabaranPerubahan APBD sesuaidengan hasil evaluasi

11. Penyempurnaan RancanganPerda tentang PerubahanAPBD sesuai hasil evaluasiyang ditetapkan dengankeputusan pimpinan DPRDtentang penyempurnaanRancangan Perda tentangPerubahan APBD


13. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, pemerintah daerahdilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanjalangsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khususkepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa padakelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapanpelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusustersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir TahunAnggaran 2016.

-51-

14. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala daerahmenyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/PerubahanAPBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersamaterhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBDTahun Anggaran 2016.

Apabila kepala daerah berhalangan sementara, kepala daerahmendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk menyampaikanrancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD TahunAnggaran 2016 kepada DPRD dan menandatangani persetujuanbersama terhadap rancangan peraturan daerah tentangAPBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetapatau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yangberwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah berwenanguntuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentangAPBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD danmenandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturandaerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

15. Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara, pejabatyang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selakupenjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara DPRD berwenang untukmenandatangani persetujuan bersama terhadap rancanganAPBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

16. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturandaerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturandaerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 314, Pasal 315,dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo. Pasal 110,Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

17. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukanpenyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atauperubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterimaoleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernurditerima oleh Bupati/Walikota untuk APBD kabupaten/kota.

Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan PimpinanDPRD, dan menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang APBDatau perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifatfinal dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksudPasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2016, selainmemperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, jugamemperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

-52-

1. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu TandaPenduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untukdianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai maksud Pasal79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitandokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Berkaitan dengan haltersebut, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan peraturandaerah dimaksud sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Selanjutnya, pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatanadministrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik,baik di provinsi maupun kabupaten/kota bersumber dari dan atasbeban APBN sesuai maksud Pasal 87A Undang-Undang Nomor 24Tahun 2013.

2. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasarterkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Untukitu, dalam rangka menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahandaerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, makapenyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifatpelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannyatidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukunganPersonel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D),tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat inimenyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampaidengan diserahkannya P3D.

Adapun urusan pemerintahan konkuren tersebut meliputipenyelenggaraan sub urusan:

a. Pengelolaan pendidikan menengah;

b. Pengelolaan terminal penumpang Tipe A dan Tipe B;

c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;

d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutanproduksi;

e. Pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan;

f. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;

g. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;

h. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB);

i. Pengelolaan tenaga pengawas ketenaga kerjaan;

j. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan

k. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu,pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang,daerah terpencil dan pedesaan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di luar urusanpemerintahan sebagamana tersebut diatas dilaksanakan olehsusunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusanpemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014.

-53-

3. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan, pemerintah daerahmenyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antartingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusanpemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serahterima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) palinglambat 2 Oktober 2016 sebagaimana dimaksud Surat Edaran MenteriDalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentangPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selanjutnya, terhadap barang milik daerah yang akan diserahkansebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan tersebut, pemerintahdaerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpindahanbarang milik daerah baik antar pengguna barang dan/atau kuasapengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerahsesuai maksud ketentuan tersebut di atas.

Dalam kaitan itu, prinsip penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,akuntansi dan pelaporan pada APBD Tahun Anggaran 2016 terkaitdengan pengelolaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimanatersebut pada huruf a sampai dengan huruf k sesuai maksud SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari2015 tidak dikenal dengan istilah “cut off” pada posisi tanggal 2 Oktober2016 sebagai akibat pemberlakuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa DanaTransfer dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah antara lain DAU,DAK dan Dana Transfer Lainnya (Tunjangan Profesi Guru PNSD,Tambahan Penghasilan Guru PNSD) pada tahun berkenaan tidak dapatdilakukan pengalihan/pemotongan (begitu saja) dari semulakewenangan Kabupaten/Kota (belanja 9 bulan) beralih kepadaPemerintah Provinsi (belanja 3 bulan), begitu pula halnya dariPemerintah Provinsi kepada Pemerintah, dimana alokasi anggarandimaksud telah ditetapkan dengan Undang-Undang mengenai APBNmaupun Peraturan Presiden mengenai alokasi dana transfer.

Dengan demikian, beralihnya kewenangan dan penganggaran dariurusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada huruf asampai dengan huruf k berlaku efektif terhitung mulai tanggal1 Januari 2017.

4. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerahsecara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikananggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD.

5. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS TahunAnggaran 2016, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa danaBOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraansatuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaipelaksanaan program wajib belajar. Untuk dana BOS yang bersumberdari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan.

6. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerahsecara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikananggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total

-54-

belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10%(sepuluh per seratus) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya danbagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakansecara bertahap.

7. Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah padadaerah otonom baru, pemerintah provinsi dan/atau pemerintahkabupaten/kota induk melakukan pembinaan secara intensif melaluifasilitasi penyusunan Rancangan APBD, dan dukungan pendanaanmelalui pemberian hibah/bantuan keuangan yang besarnyasebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyediaan dana hibah/bantuan keuangan bagi daerah otonom baruoleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota indukdilakukan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan amanat undang-undang tentang pembentukan daerah otonom baru yang bersangkutan.Pemberian hibah dimaksud harus mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.

Sambil menunggu pembentukan DPRD, penyusunan APBD TahunAnggaran 2016 bagi provinsi/kabupaten/kota yang baru dibentukmempedomani Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 dan Pasal121 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

8. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapatmengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensidan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan:

a. Daerah lain;

b. Pihak ketiga; dan/atau

c. Lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapadaerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebihefektif dan efisien, pemerintah daerah dapat menganggarkan programdan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah denganmempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentangTata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk TeknisTata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undanganlainnya. Apabila pemerintah daerah membentuk badan kerjasama,maka masing-masing pemerintah daerah menganggarkan dalam APBDdalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama denganmempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.

Dalam hal pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan badanusaha dalam penyediaan infrastruktur harus mempedomani PeraturanPresiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah DenganBadan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

-55-

9. Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antarDaerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang pendanaannya bersumber dariAPBD dan dianggarkan pada jenis belanja hibah dengan mempedomaniPasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan laindibidang hibah.

10. Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaanoperasional yang bersumber dari APBD kepada organisasikemasyarakatan (termasuk organisasi keagamaan) dan dianggarkandalam jenis belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) danayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturanperundang-undangan lain dibidang hibah.

11. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas KantorBersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT),pemerintah provinsi menganggarkan pendanaan untuk pembangunan,pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor BersamaSAMSAT dan pendanaan lain yang timbul dalam rangka menjaminefektifitas, penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan danpemantapan tugas-tugas pelaksanaan SAMSAT baik di Pusat maupundi Provinsi dengan terbentuknya Sekretariat Pembina SAMSAT tingkatNasional dan tingkat Provinsi dengan mempedomani Peraturan PresidenNomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem AdministrasiManunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dan peraturan turunannyaserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

12. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggapdarurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial sertakebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuaiamanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan penanganangangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 2014, dilakukan dengan cara:

a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanjatidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukankepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusandimaksud ditetapkan;

b. Atas dasar keputusan kepala daerah tersebut, pimpinaninstansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadappelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;

c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairandana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggapdarurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannyadiatur dengan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan

d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanjatidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanjatidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD.

-56-

13. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencanasosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangkapenanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkansaldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBDtahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseranBelanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atasprogram dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikanhal-hal sebagai berikut:

a. Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatandimaksud;

b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akandisalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencanaalam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, kegiatanatau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapatdilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepaladaerah tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampungdalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran2016. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuankeuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkandalam LRA; dan

c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa LebihPerhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau denganmelakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuanpenanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepadaDPRD paling lama 1 (satu) bulan.

14. Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK,Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastrukturuntuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, DanaDarurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transferlainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatandalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukuptersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakanmendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBDdengan cara:

a. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaranAPBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasarpelaksanaan kegiatan;

c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, ataudicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telahmenetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahanAPBD.

15. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRDdisediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhandan memperhatikan kemampuan APBD, sebagaimana dimaksud dalamPasal 109 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentangPedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. Penyediaan sarana

-57-

meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor,tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaranuntuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tuliskantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor sekretariat fraksi.

16. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalamrangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumahjabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimanamaksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinandan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salahsatu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yangsuami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjanganperumahan.

17. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatankepala daerah/wakil kepala daerah, pemerintah daerah dapatmenyediakan anggaran sewa rumah untuk dijadikan rumah jabatanyang memenuhi standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

18. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskanbahwa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang memiliki spesifikasiteknis di bidang layanan umum dan memenuhi persyaratan yangditentukan, diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya.Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-BLUD (PPK-BLUD)diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah yang berpedomanpada peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan PPK-BLUD, pemerintah daerah memperhatikanantara lain sebagai berikut:

a. Bagi Rumah Sakit Daerah (RSD) yang belum menerapkan PPK-BLUD,agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah untukmempercepat penerapan PPK-BLUD pada RSD tersebut. Hal inisesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

b. Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar:

1) Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format RencanaBisnis dan Anggaran (RBA);

2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikutitahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnyadalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telahmenerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Rancangan

-58-

Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal daripendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu)kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.

19. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrualpada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggarandalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk mendanai kegiatan seperti:inventarisasi aset daerah, koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikandan pelatihan/peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, seminar dansejenis lainnya.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagiPemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota difasilitasi dan dikoordinasikanoleh Kementerian Dalam Negeri yang dapat bekerjasama denganinstansi terkait lainnya atau Perguruan Tinggi yang memilikipeminatan/spesifikasi bidang Ekonomi/Keuangan Daerah dan/atauPusat Pengembangan Akuntasi (PPA) yang dapat mempertimbangkanregionalisasi.

20. Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagiPemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang keuangan daerah,pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD TahunAnggaran 2016 untuk mendanai kegiatan seperti koordinasi,pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitasSDM, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM sebagaimana tersebut di atasdi bidang seperti aset daerah/barang milik daerah, penilai dan penilaianaset, pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), investasi daerah, BadanLayanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)baik yang bersifat profit (misalnya Perbankan) maupun non profit(misalnya Perusahan Daerah Air Minum-PDAM) serta Aneka UsahaLainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeriyang dapat bekerjasama dengan instansi terkait lainnya ataupihak/lembaga/Perguruan Tinggi yang memiliki peminatan/spesifikasibidang Ekonomi/Keuangan Daerah

21. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidakdianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab indukorganisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesionalyang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2)Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem KeolahragaanNasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesionaldilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasiolahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahragaprofesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperolehpendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan ataskemahiran berolahraga.

22. Penganggaran program “Peningkatan pelayanan kedinasan kepaladaerah/wakil kepala daerah” mengacu pada Lampiran A.VII PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011.

-59-

23. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesaipada Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan DokumenPelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) mempedomaniPasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikanhal-hal sebagai berikut:

a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran2015.

b. Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran LanjutanSKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2016 sesuai DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)Tahun Anggaran 2015 dengan berpedoman pada format LampiranB.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaananggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut:

1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaianpekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian PenyediaBarang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebutdapat di DPAL-kan.

Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkankelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasamaka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belumdilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yangberlaku.

2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebihdahulu dilakukan pengujian terhadap:

a) Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belumditerbitkan SP2D Tahun Anggaran 2015 atas kegiatan yangbersangkutan;

b) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D TahunAnggaran 2015; dan

c) SP2D yang belum diuangkan.

e. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutanyang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampungkembali di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 padaanggaran belanja langsung SKPD berkenaan.

f. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteriabahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yangditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibatdi luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa(force majeure).

24. Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihakketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran

-60-

sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanjadalam APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai kode rekening berkenaan.Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukanperubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBDTahun Anggaran 2016, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRDuntuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

25. Dalam Pasal 54A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa kegiatan dapatmengikat dana anggaran:

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahunjamak sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tahun jamak tersebut pada huruf b harus memenuhi kriteriasekurang-kurangnya:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknismerupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yangmemerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan;atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harustetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran sepertipenanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara,makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampahdan pengadaan jasa cleaning service.

Penganggaran kegiatan tahun jamak dimaksud berdasarkan ataspersetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersamaantara Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaandengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahunpertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

Nota kesepakatan bersama tersebut sekurang-kurangnya memuat:

a. nama kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

c. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampauiakhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

26. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanjatali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dinidengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yangmelandasinya.

27. Dalam rangka pengawasan penyerapan anggaran daerah oleh TimEvaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) pada Kantor StafPresiden, pemerintah daerah dapat menganggarkan kegiatan yangmendukung efektifitas kerja TEPRA.

28. Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupatidan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yangtahapan penyelenggaraanya dimulai Tahun 2016, dianggarkan pada

-61-

jenis belanja hibah dari pemerintah daerah kepada KPUProvinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/PanwasKabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikotadan Wakil Walikota, dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatanpenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pendanaan kebutuhan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan WakilWalikota Tahun Anggaran 2017 dianggarkan dalam bentuk hibah atauprogram dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuaiperaturan perundang-undangan.

29. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan KepalaDesa dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 untukpengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya,honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat(6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

30. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menganggarkandalam APBD Tahun Anggaran 2016 dalam rangka pembinaan danpengawasan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 112,Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

31. Dalam rangka mendukung pembangunan Lembaga Penempatan AnakSementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan BalaiPemasyarakatan, Pemerintah daerah menyediakan lahan untukmendukung pembangunan tersebut sesuai maksud Pasal 105 ayat (3)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak.

32. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, danrelevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondokpesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan KementerianAgama sebagai bagian integral pendidikan nasional, pemerintah daerahdapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalambelanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturanperundang-undangan lain dibidang hibah.

33. Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaankeuangan desa, pemerintah kabupaten/kota wajib melakukanpembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaankeuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai maksudPasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun LaporanPertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikankepada Bupati/Walikota dan disusun dengan mempedomani PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Selanjutnya, pemerintahdaerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yangdilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

-62-

34. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatandalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan kebijakannasional, antara lain:

a. Pencapaian SDG’s, seperti: kesetaraan gender, penanggulanganHIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan AksesPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimanadiamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentangProgram Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan PresidenNomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan uraian sebagaiberikut:

1) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaandan penganggaran responsif gender, pemerintah daerahmempedomani Surat Edaran Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan,Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012,Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional PercepatanPengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan danPenganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

2) Pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomaniKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentangEliminasi Malaria, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria, Keputusan MenteriKesehatan Nomor 044/MENKES/SK/I/2007 tentang PedomanMalaria dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor443.41/465 Tahun 2010 perihal Perecepatan Eliminasi Malaria;

3) Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)mempedomasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota danKeputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang PanduanPerencanaan Pembiayan Pencapaian SPM Bidang Sosial DaerahProvinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

b. Pelaksanaan dan Pengawasan Program Simpanan KeluargaSejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehatsebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera,Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untukMembangun Keluarga Produktif;

c. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usiasebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasidan perlindungan sosial penyandang cacat;

d. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota denganmempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayandan Kesejahteraan Keluarga;

e. Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasanperbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan

-63-

negara tetangga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun2008 tentang Wilayah Negara;

f. Efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah(FORKOPIMDA) Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDAKota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaipelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenanganPresiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan olehGubernur/Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing.Pendanaan untuk FORKOPIMDA Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan tersebut bersumber dari dan atasbeban APBN sesuai maksud Pasal 9, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan tidak diperkenankan untukdianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016;

g. Pengembangan kearsipan di daerah dalam rangka peningkatankualitas pelayanan publik mempedomani amanat Undang-UndangNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan diLingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

h. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaanmempedomani Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentangPerpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yangterdiri atas (1) Standar koleksi perpustakaan; (2) Standar sarana danprasarana; (3) Standar pelayanan perpustakaan; (4) Standar tenagaperpustakaan; (5) Standar penyelenggaraan; dan (6) Standarpengelolaan;

i. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikanwawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman PemerintahDaerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-NilaiPancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Penanganan konflik sosial, penyelenggaraan pusat komunikasi daninformasi bidang sosial kemasyarakatan dengan mempedomaniUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan KonflikSosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012tentang Penanganan Konflik Sosial.

Penanganan faham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melaluimekanisme deteksi dini dan cegah dini dengan mempedomaniPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentangForum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnyapemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika denganmempedomani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentangPelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan danPemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba(P4GN) Tahun 2011-2015 dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba.

Penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa danbernegara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan kerukunanumat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling pengertian intra

-64-

dan antara para pemeluk agama dengan mempedomani PeraturanBersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 danNomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan UmatBeragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama danPendirian Rumah Ibadah.

Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasiperkembangan politik di daerah dengan mempedomani PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang PedomanPemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik diDaerah.

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dengan mempedomaniPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentangPedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

j. Penguatan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerjapenyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatanpelayanan kesejahteraan masyarakat dengan mempedomani Pasal386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan BersamaMenteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan SistemInovasi Daerah;

k. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuanIlmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

l. Penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimanadiamanatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentangPenanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah;

m. Tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyaitugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandiansebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;

n. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIKsecara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanadiubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yangditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan danTata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil danperaturan perundang-undangan lainnya;

o. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasisecara transparan, cepat, tepat dan sederhana denganmempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan PelayananInformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian DalamNegeri dan Pemerintahan Daerah; dan

-65-

p. Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan MasyarakatEkonomi ASEAN dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalamRangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA,

ttdTJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTONIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK …bkud.semarangkab.go.id/images/Lampiran_Permendagri_No_52_Thn_2015.pdf1 lampiran peraturan menteri dalam negeri republik indonesia

Documents