LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR …Bibit dan benih unggul Luas Areal tanam komoditi yang ... tanaman pertanian dan perkebunan Peningkatan produktifitas Padi Total Produksi

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMUS IKU SKPD

1 2 3 4

1. Meningkatnya penerapan teknologi, dan inovasi

Pertanian

Besaran Kelompok Tani yang menerapkan teknologi dan informasi

pertanian dan perkebunan melalui sekolah lapang

Cukup Jelas Dintanbunhut

Besaran Peningkatan Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan

Cukup Jelas Dintanbunhut

Persentase Peningkatan Penggunaan Bibit dan benih unggul

Luas Areal tanam komoditi yang menggunakan benih unggul dibagi

total luas tanam komoditi kali 100%

Dintanbunhut

2. Meningkatnya penerapan teknologi, inovasi peternakan

Angka Kelahiran anak sapi (pedet) melalui Inseminasi Buatan

Jumlah kelahiran anak sapi (pedet) dibagi jumlah penggunaan straw kali

100% Dinakan

3. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian

Besaran Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian

Cukup Jelas

Dintanbunhut (Komoditas

unggulan : buncis, cabai, sayuran

daun, labu siam,

kopi, jahe, salak;)

4. Meningkatnya kualitas hasil

produksi pertanian, perkebunan

Persentase Penanganan Serangan

Hama Penyakit

Luas serangan hama dan penyakit

yang tertangani dibagi Luas serangan hama dan penyakit kali 100%

Dintanbunhut

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAHKABUPATEN TEMANGGUNG

DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG


1 2 3 4

dan peternakan Angka Kematian Ternak unggas Jumlah hewan yang mati karena

penyakit dibagi jumlah total populasi yang bersangkutan kali 100%

Dinakan

Angka Kematian Ternak kecil Jumlah hewan yang mati karena penyakit dibagi jumlah total populasi

yang bersangkutan kali 100%

Dinakan

Angka Kematian Ternak besar Jumlah hewan yang mati karena penyakit dibagi jumlah total populasi

yang bersangkutan kali 100%

Dinakan

5. Meningkatnya produksi,

produktivitas dan diversifikasi tanaman pertanian dan

perkebunan

Peningkatan produktifitas Padi Total Produksi dibagi Luas Panen Dintanbunhut

Peningkatan produktifitas Jagung Total Produksi dibagi Luas Panen Dintanbunhut

Peningkatan produktifitas Tembakau Total Produksi dibagi Luas Panen Dintanbunhut

Peningkatan produktifitas Kopi

Robusta

Total Produksi dibagi Luas Panen Dintanbunhut

Peningkatan produktifitas Kopi Arabika

Produktivitas kali luas Panen Dintanbunhut

6. Meningkatnya produktivitas

ternak

Peningkatan Produktivitas daging Sapi Produktifitas sapi per ekor Dinakan

Peningkatan Produktivitas daging

Kambing

Produktifitas Kambing per ekor Dinakan

Peningkatan Produktivitas daging Domba

Produktifitas domba per ekor Dinakan

Peningkatan produksi telur ayam ras

petelur

Jumlah produksi telor

Dinakan


1 2 3 4

7. Meningkatnya Penyediaan

Sarana dan Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

Besaran jumlah jaringan irigasi usaha

tani terbangun Cukup Jelas

Dintanbunhut

Besaran jumlah jalan usaha tani Cukup Jelas Dintanbunhut

8. Meningkatnya Pengembangan

Kawasan Agropolitan

Persentase Perkembangan Kawasan

Agropolitan

Jumlah Kawasan Agropolitan yang di

kembangkan : Jumlah Kawasan Agropolitan yang ditetapkan x 100%

DIntanbunhut

9. Meningkatnya ketahanan

pangan

Cakupan Ketersediaan Energi per

Kapita

Ketersediaan pangan per kapita per

hari dibagi 100, kali kandungan kalori, kali bagian yang dapat

dimakan

KKP

Cakupan Ketersediaan protein per

Kapita

Ketersediaan pangan per kapita per

hari dibagi 100, kali kandungan kalori, kali bagian yang dapat

dimakan

KKP

Peningkatan cadangan pangan masyarakat

Jumlah akumulatif pembinaan/pengembangan

kelembagaan cadangan pangan yang telah dilaksanakan pada tahun yang

bersangkutan

KKP

Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah

Jumlah cadangan pangan pemerintah per 100 ton kali 100%

KKP

Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan

Penanganan kerawanan pangan dibagi Jumlah kerawanan pangan

yang terjadi kali 100%

KKP


1 2 3 4

Persentase Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan

Energi masing-masing komoditas dibagi angka kecukupan gizi kali

100%

KKP

Cakupan Pengawasan dan Pembinaan

Keamanan Pangan

Jumlah sampel aman dibagi jumlah

sampel yang dianalisa kali 100%

KKP

10. Meningkatnya Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah

Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah

Jumlah Agroindustri berbasis Komoditas Unggulan daerah dibagi

Jumlah Komoditas unggulan Daerah

x 100%

Dinperindagkop &

UMKM

11. Meningkatnya Struktur Industri

Berbahan Baku Lokal yang Tangguh

Persentase Meningkatnya Struktur

Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh

Jumlah industri berbahan baku lokal

dibagi Jumlah seluruh industri x 100%

Dinperindagkop &

UMKM

12. Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Perdagangan

Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan

Bertambahnya pasar yang di

revitalisasi

Dinperindagkop &

UMKM

13. Meningkatnya Daya Saing Produk

Cakupan Nilai Ekspor produk daerah Jumlah nilai ekspor pada tahun ke n

Dinperindagkop & UMKM

14. Meningkatnya Peran Sektor Jasa, Kelembagaan Koperasi

dan UMKM

prosentase jumlah koperasi aktif Jumlah Koperasi aktif dibagi jumlah

total koperasi kali 100% Dinperindagkop &

UMKM

15. Meningkatnya Penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )

Persentase PMKS yang Memperoleh

Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Jumlah PMKS yang memperoleh

bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi Jumlah PMKS skala kabupaten dalam 1 tahun yang seharusnya

memperoleh bantuan sosial x 100

Dinas Sosial


1 2 3 4

Persentase anak terlantar yang

tertangani

Jumlah anak terlantar yang dibina dibagi jumlah anak terlantar yang

ada x 100 %

Dinas Sosial

Cakupan PMKS yang Memperoleh

Rehabilitasi Sosial

Jumlah PMKS yang telah direhabilitasi dalam 1 tahun dibagi

Jumlah PMKS yang seharusnya direhabilitasi x 100 %

Dinas Sosial

Persentase Penyandang Cacat Fisik

dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Jumlah Penyandang cacat Fisik dan Mental serta Lansia Tidak Potensial

yang menerima Jamsos dalam 1tahun dibagi Jumlah Penyandang cacat Fisik dan Mental serta Lansia

Tidak Potensial yang seharusnya menerima Jaminan Sosial dalam 1

tahun x 100

Dinas Sosial


Pemberdayaan Sosial melalui KUBE

atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis

Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun

yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui

KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dibagi Jumlah PMKS dalam 1

(satu) tahun yang seharusnya

menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui

KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis skala kabupaten x 100

Dinas Sosial


1 2 3 4


Perlindungan Sosial

Jumlah PMKS yang mendapat program perlindungan Sosial dalam 1

(satu) tahun dibagi Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang

seharusnya mendapatkan program perlindungan sosial

Dinas Sosial

Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah KK RTLH yang telah menerima bantuan sosial dibagi Jumlah RTLH yang seharusnya

mendapatkan bansos x 100

Dinas Sosial

16. Meningkatnya Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial

Cakupan Dunia Usaha yang

mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS

Jumlah Dunia Usaha yang

melaksanakan CSR terhadap PMKS dibagi Jumlah Dunia Usaha yang

melaksanakan CSR

Dinas Sosial

17. Meningkatnya Kesejahteraan

Rumah Tangga Sasaran

Persentase Perlindungan Sosial

terhadap Rumah Tangga Sasaran

Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang mendapatkan perlindungan sosial

dibagi Jumlah Rumah Tangga Sasaran x 100

Dinas Sosial, Bapermades,

Bag.Perekonomian

18. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana

Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca

Bencana dalam Waktu 1(satu) Tahun

Jumlah kerusakan akibat bencana dalam 1 tahun yang terbangun kembali melalui rahabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana dibagi jumlah kerusakan akibat bencana

dalam 1 tahun yang seharusnya terbangun kembali melalui

rahabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana

DPU


1 2 3 4

Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui

Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca

Bencana

Jumlah kerusakan akibat bencana yang terbangun kembali melalui

rahabilitasi dan rekonstruksi sementara tanggap darurat pasca

bencana dibagi jumlah kerusakan akibat bencana yang terjadi

BPBD

Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial

selama masa tanggap darurat/

jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima

bantuan sosial selama masa tanggap

darurat

BPBD/Dinas Sosial

Persentase Korban Bencana Skala

Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana

Tanggap Darurat Lengkap

Jumlah korban bencana skala kab/

kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana

tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun: jumlah korban bencana skala

kab/ kota yang seharusnya

dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat

lengkap dalam 1 tahun

BPBD/DPU

19. Meningkatnya Kesempatan

Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran

Persentase Pencari Kerja Terdaftar

yang ditempatkan Kerja

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari

kerja terdaftar X 100 Dinakertrans

Tingkat Kesempatan Kerja Jumlah penduduk yang bekerja

dibagi jumlah angkatan kerja X 100 %

Dinakertrans


1 2 3 4

Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja dibagi Jumlah

penduduk angkatan kerja X 100

Dinakertrans

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja

X 100

Dinakertrans

20. Meningkatnya Perlindungan

Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga

Cakupan Pekerja atau Buruh yang

Menjadi peserta Program Jamsostek/Program Sejenis

Jumlah pekerja/buruh peserta

program jamsostek dibagi jumlah pekerja/buruh X 100

Dinakertrans

Persentase Kasus yang diselesaikan

Dengan Perjanjian Bersama

Jumlah Kasus yang diselesaikan

Dengan Perjanjian Bersama dibagi Jumlah kasus yang dicatatkan X

100

Dinakertrans

21. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan

Perkotaan

Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa

Jumlah peningkatan klasifikasi desa dibagi Jumlah Desa x 100

Bapermades

Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif ( BUMDes,

Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan )

Jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif dibagi

jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada x 100

Bapermades

Persentase Menurunnya Rumah

Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan)

Jumlah Rumah Tangga Sasaran

dibagi Jumlah Rumah Tangga X 100 Bapermades

Cakupan Pemberdayaan masyarakat

dalam Teknologi Tepat Guna

Jumlah kelompok yang menerapkan

Teknologi Tepat Guna dibagi jumlah kelompok TTG yang ada x 100

Bapermades

Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran

Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran

Bapermades


1 2 3 4

22. Meningkatnya Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan

Anak

Cakupan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum dibagi jumlah perempuan dan anak korban

kekerasan x 100

BKBPP

Rasio Kekerasan dalam rumah tangga Jumlah kasus Kekerasan Dalam

Rumah Tangga yang dilaporkan dibagi jumlah Rumah Tangga x 100

BKBPP

23. Meningkatnya kesetaraan

gender

Meningkatnya Implementasi Anggaran

Responsif Gender

Jumlah Daftar Pelaksanaan

Anggaran (DPA) SKPD yang sudah dilampiri Anggaran Responsif Gender

dibagi jumlah kegiatan SKPD yang diusulkan ber-ARG x 100

BKBPP

Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Jumlah Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan yang tercapai dibagi

jumlah indikator klaster hak sipil kali

100

BKBPP

24. Meningkatnya Kualitas

Kabupaten Layak Anak

Cakupan Pencapaian Indikator Klaster

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Jumlah Indikator Klaster Pendidikan,

Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya yang tercapai dibagi jumlah indikator Klaster Pendidikan,

Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya kali 100

BKBPP

Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus

Jumlah Indikator Kluster Perlindungan Khusus yang tercapai

dibagi jumlah indikator kluster perlindungan khusus kali 100

BKBPP


1 2 3 4

25. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Atlit Olahraga

Besaran Prestasi Olahraga Jumlah Medali yang diperoleh dalam jangka waktu 1 Tahun (Juara I, II, III)

Dinbudparpora

Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan

Jumlah Kejuaraan yang di peroleh pada Kegiatan Kepemudaanyang

dilombakan Dinbudparpora

26. Meningkatnya Kualitas Sarana

dan Prasarana Keagamaan

Cakupan Pemberian Bantuan Tempat

Ibadah

Jumlah Tempat Ibadah yang dibantu

dibagi Jumlah Tempat Ibadah yang mengajukan proposal

DPPKAD/Bagian Kesra

Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren

Jumlah pondok Pesantren yang dibantu dibagi Jumlah Pondok

Pesantren yang mengajukan proposal

x 100

DPPKAD/Bagian Kesra

Cakupan Pemberian Bantuan Kepada

TPQ

Jumlah TPQ yang dibantu dibagi

Jumlah TPQ yang mengajukan proposal x 100

DPPKAD/Bagian Kesra

Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah

Jumlah Madrasah Diniyah yang dibantu dibagi Jumlah Madrasah

Diniyah yang mengajukan proposal x

100

DPPKAD/Bagian Kesra

27. Meningkatnya Pengembangan

dan Pelestarian Kebudayaan Daerah

Cakupan Pemeliharaan Nilai Tradisi

Budaya

Jumlah Tradisi Budaya yang

dipelihara dibagi Jumlah Tradisi Budaya yang ada X 100

Dinbudparpora

Cakupan Pemeliharaan Benda-benda Bersejarah dan Arkeologi

Jumlah Benda-benda Bersejarah dan Arkeologi yang dipelihara dibagi Jumlah seluruh Benda-benda

Bersejarah dan Arkeologi yang ada X 100

Dinbudparpora

28. Meningkatnya Sarana Budaya dan Kebudayaan

Cakupan Fasilitas Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya yang

difasilitasi dibagi Jumlah Cagar

Budaya kali 100

Dinbudparpora


1 2 3 4

Cakupan Promosi Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya yang

dipromosikan dibagi Jumlah cagar Budaya kali 100

Dinbudparpora

Cakupan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya dan Kebudayaan

Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya dan Kebudayaan yang

dikembangkan dibagi Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya dan

Kebudayaan kali 100

Dinbudparpora

29. Meningkatnya sarana Infrastruktur Jalan dan

Jembatan yang Memadai

Persentase Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan

Selamat

Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan memenuhi

standart rambu lalu lintas /panjang jalan kabupaten

DPU dan

Dinhubkominfo

30. Meningkatnya sarana dan prasarana Insfrastruktur

Sumber Daya Air

Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif

Jumlah pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif pada skala DI /

Jumlah DI yang ada x 100% DPU

Tersedianya sistem jaringan drainase

skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan

Data Panjang Jaringan drainase pada

skala kawasan/kota yang ada / data panjang jalan kabupaten skala

kawasan/kota

DPU

31. Meningkatnya pelayanan pemerintahan melalui

ketersediaan bangunan instansi pemerintah

Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai Jumlah unit kantor kecamatan yang

akan dibangun

DPU/ Bag.Pemerintahan

Umum

32. Meningkatnya Rumah Sehat dan Layak Huni

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Jumlah Rumah layak huni dibagi jumlah rumah yang ada x 100 %

Dinas Sosial, DPU, Bapermades

berkurangnya Luasan Permukiman

Kumuh di kawasan perkotaan

Jumlah luasan kawasan kumuh

perkotaan yang ada DPU


1 2 3 4

Cakupan Layanan Air Minum yang layak

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak / jumlah

rumah tangga yang ada x 100%

DPU

Cakupan sanitasi pemukiman yang

layak

Jumlah rumah tangga yang memiliki

sanitasi yang layak / jumlah rumah tangga yang ada x 100%

DPU & DINKES

Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota

Jumlah rumah tangga yg terlayani air limbah skala kawasan kota / jumlah rumah tangga pada skala

kawasan kota x 100 %

DPU

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan

Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum

Jumlah lingkungan (desa/

kelurahan) yg sehat dan aman yg didukung prasarana sarana utilitas/

jumlah lingkungan (kelurahan/ desa)

DPU

33. Meningkatnya Pencegahan,

Penanggulangan, dan Penanganan Bencana

Persentase Aparatur Pemadam

Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Jumlah aparatur pemadam

kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi/ jumlah aparatur pemadam kebakaran x 100

DPU

Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK)

Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada wilayah

manajemen kebakaran/ mobil kebakaran pada wilayah manajemen

kebakaran

DPU

34.

Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Ruang sesuai Peruntukkannya

tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta

rencana rincinya

Tersedianya PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR)

Bappeda/DPU


1 2 3 4

Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya

Jumlah izin yang disetujui/ jumlah pemohon izin yang masuk x 100

DPU/BAPPEDA/KP3M

Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/kota

Jumlah luasan RTH publik / jumlah luasan perkotaan x 100

BLH/DPU

Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian Jumlah ruas pedestrian yang

dibangun / jumlah jalur pedestrian

yang seharusnya dibangun x 100%

DPU

35. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (TPST 3R)

Volume sampah yang direduksi di TPST/ volume sampah yang seharusnya direduksi x 100

DPU

Proporsi Sampah Terangkut terhadap

Produksi Sampah se-Kab. Temanggung

Jumlah sampah terangkut / jumlah

volume sampah se-kabupaten temanggung x 100 %

DPU/BLH

Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Produksi Sampah

perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung)

Jumlah ikk yang dilayani / jumlah

kk yg ada x 100 % DPU

36. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup

Persentase Luas Lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status

kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa Kerusakannya

(luas lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan

lahan/ tanah untuk produksi biomassa dibagi luas lahan yang diperuntukan untuk produksi

biomassa)x 100

BLH


1 2 3 4

Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen UKL, UPL, dan AMDAL

(Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dan/atau AMDAL

dibagi jumlah perusahaan yang wajib memiliki UKL-UPL dan/atau AMDAL)

x 100

BLH

37. Meningkatnya Transportasi

Masyarakat yang Memadai

Persentase Kendaraan yang Diuji Jumlah frequensi pengujian dibagi

(jumlah kendaraan yang di uji x 2 ) x 100

Dinhubkominfo

Tersedianya Fasilitas Kelengkapan

Jalan

Jumlah fasilitas kelengkapan jalan

yang ada/ jumlah fasilitas kelengkapan jalan yang seharusnya

ada

Dinhubkominfo

Persentase Angkutan Umum yang

Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan

Jumlah trayek angkutan umum

dibagi jumlah jaringan jalan kabupaten yang tersedia x 100

Dinhubkominfo

38. Meningkatnya Budi Pekerti, Tata Krama dan Tata Nilai Budaya Jawa serta Keteladanan

Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa

Cukup Jelas

Dinas Pendidikan(Segera disusun kurikulum muatan lokal Budi

Pekerti dan Budaya Jawa di semua

jenjang)

Persentase siswa yang memiliki Buku

Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti

atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan

Jumlah siswa yang memiliki Buku

Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi

Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan dibagi jumlah seluruh siswa kali

100%

Dinas Pendidikan


1 2 3 4

Persentase pendidik yang disiplin Jumlah pendidik yang disiplin dibagi

jumlah total pendidik kali 100% Dinas Pendidikan

Persentase angka kenakalan siswa Jumlah siswa yang dikembalikan kepada orangtua, dibagi jumlah

seluruh siswa kali 100%

Dinas Pendidikan

39. Meningkatnya Aksebilitas

Pendidikan Anak Usia Dini

Persentase APK Pendidikan Anak Usia

Dini (Usia 4-6 Tahun)

Jumlah peserta didik TK-sederajat

(PAUD Formal) dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun kali 100%

Dinas Pendidikan

Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)

Jumlah peserta didik TK-sederajat (PAUD Formal dan Nonformal) dibagi jumlah penduduk usia 0-6 tahun kali

100%

Dinas Pendidikan

40. Meningkatnya Aksesibilitas

Pendidikan Dasar

Persentase APM SD Sederajat Jumlah siswa SD-sederajat usia 7-12

tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun kali 100%

Dinas Pendidikan

Persentase APK SMP Sederajat Jumlah siswa SMP-sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun

kali 100%

Dinas Pendidikan

Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat

Jumlah lulusan SD/MI tahun T-1 dibagi jumlah siswa baru tingkat I

SMP/MTs tahun T kali 100%

Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12

Tahun

Jumlah siswa

TK/RA/SD/MI/SMP/MTs usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia

7-12 tahun kali 100%

Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun

Jumlah siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/ SMK

usia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun kali

100%

Dinas Pendidikan


1 2 3 4

41. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Non Formal

Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun

Jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang melek huruf dibagi jumlah

penduduk usia ≥ 15 tahun kali 100%

Dinas Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah Jumlah tahun bersekolah individu usia 5 tahun ke atas dibagi jumlah

penduduk usia 5 tahun ke atas

Dinas Pendidikan

42. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini

Persentase TK/RA Terakreditasi A Jumlah TK/RA terakreditasi A dibagi

jumlah TK/RA kali 100% Dinas Pendidikan

43. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar

Persentase SD/MI Terakreditasi A Jumlah SD/MI terakreditasi A dibagi

jumlah SD/MI kali 100% Dinas Pendidikan

Persentase SMP/MTs Terakreditasi A Jumlah SMP/MTs terakreditasi A

dibagi jumlah SMP/MTs kali 100% Dinas Pendidikan

Persentase Angka Lulusan SD/MI Jumlah lulusan SD/MI dibagi jumlah

peserta ujian SD/MI kali 100% Dinas Pendidikan

Persentase Angka Lulusan SMP/MTs Jumlah lulusan SMP/MTs dibagi

jumlah peserta ujian SMP/MTs kali 100%

Dinas Pendidikan

Persentase Siswa SD/MI yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian

Nasional ≥ 7,00

Jumlah peserta ujian SD/MI yang memperoleh nilai ujian nasional ≥

7,00 dibagi jumlah peserta ujian SD/MI kali 100%

Dinas Pendidikan

Persentase Siswa SMP/MTs yang

Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00

Jumlah peserta ujian SMP/MTs yang

memperoleh nilai ujian nasional ≥ 7,00 dibagi jumlah peserta ujian

SMP/MTs kali 100%

Dinas Pendidikan

Angka Putus Sekolah SD/MI Jumlah siswa putus sekolah SD/MI

dibagi jumlah siswa SD/MI

Dinas Pendidikan


1 2 3 4

Angka Putus Sekolah SMP/MTs Jumlah siswa putus sekolah

SMP/MTs dibagi jumlah siswa

SMP/MTs

Dinas Pendidikan

Cakupan ketersediaan rencana

pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

Nilai SPM-13 = 100 bila

kabupaten/kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan

untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;

nilai 50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan; nilai 0 bila

tidak memiliki rencana untuk

membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan

proses pembelajaran yang efektif.

Dinas Pendidikan

44. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal

Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan

Jumlah lulusan pendidikan kesetaraan dibagi jumlah peserta

Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan kali 100%

Dinas Pendidikan

45. Meningkatnya Kualifikasi Akademik Pendidik

Persentase Pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik

Jumlah pendidik TK/RA yang memiliki ijazah ≥ S1/D4 dibagi

jumlah pendidik TK/RA kali 100%

Dinas Pendidikan

Persentase Pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi

akademik

Jumlah pendidik SD/MI yang memiliki ijazah ≥ S1/D4 dibagi

jumlah pendidik SD/MI kali 100%

Dinas Pendidikan


1 2 3 4

Persentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi

akademik

Jumlah pendidik SMP/MTs yang memiliki ijazah ≥ S1/D4 dibagi

jumlah pendidik SMP/MTs kali 100%

Dinas Pendidikan

Cakupan ketersediaan guru SD/MI. Rata-rata Jumlah SD/MI yang

memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dibagi jumlah

SD/MI kali 100%; dan Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru kali jumlah SD/MI kali 100%

Dinas Pendidikan

Cakupan ketersediaan guru SMP/MTS per Satuan mata pelajaran.

Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran

dibagi jumlah SMP/MTs kali 100%

Dinas Pendidikan

Cakupan ketersediaan Guru SD/MI

yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV yang telah memiliki sertifikat pendidik

Rata-rata jumlah SD/MI yang

memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dibagi jumlah SD/Mi kali

100%; dan Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi

jumlah SD/MI kali 100%

Dinas Pendidikan

Cakupan kualifikasi guru SMP/MTs. Rata-rata jumlah SMP/MTs yang

memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV ≥ 70% [untuk daerah

khusus ≥ 40%] dibagi jumlah SMP/MTs kali 100%; dan Jumlah

SMP/MTs yang memiliki guru

dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki 35% dibagi jumlah

SMP/MTs kali 100%

Dinas Pendidikan


1 2 3 4

Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika,

IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.

Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1

atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing 1

(satu) orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,

Bahasa Inggris dan PKn dibagi

jumlah SMP/MTs kali 100%

Dinas Pendidikan

46. Meningkatnya Profesionalisme Pendidik

Persentase Pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik

Jumlah pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik TK/RA kali 100%

Dinas Pendidikan

Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik

Jumlah pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik dibagi

jumlah pendidik SD/MI kali 100%

Dinas Pendidikan

Persentase Pendidik SMP/MTs yang

memiliki sertifikat pendidik

Jumlah pendidik SMP/MTs yang

memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik SMP/MTs kali 100%

Dinas Pendidikan

47. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik

Jumlah ruang kelas SD/MI yang kondisinya baik dibagi jumlah ruang

kelas SD/MI kali 100%

Dinas Pendidikan

Persentase Ruang Kelas SMP yang Kondisinya Baik

Jumlah ruang kelas SMP/MTs yang kondisinya baik dibagi jumlah ruang

kelas SMP/MTs kali 100%

Dinas Pendidikan

Persentase SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana

Jumlah SD/MI yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana dibagi jumlah

SD/MI kali 100%

Dinas Pendidikan


1 2 3 4

Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan

Standar Sarana Prasarana

Jumlah SMP/MTs yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan

standar sarana prasarana dibagi jumlah SMP/MTs kali 100%

Dinas Pendidikan

Cakupan ketersediaan Sarana prasarana kelas (SD/MI dan

SMP/MTs)

Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak

melebihi 32 orang dibagi Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota

kali 100%

Dinas Pendidikan

Cakupan ketersediaan laboratorium

IPA SMP dan MTs

Jumlah SMP/MTs yang memiliki

ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi

untuk 36 peserta didik dibagi jumlah

SMP/MTs kali 100%

Dinas Pendidikan

Cakupan Ketersediaan Ruang Guru Jumlah SD/MI yang memiliki satu

ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang

guru, kepala sekolah/madrasah dan

staf kependidikan lainnya dibagi jumlah SD/MI kali 100%

Dinas Pendidikan

48. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non

Formal

Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memliki ruang belajar

beserta perlengkapannya

Jumlah lembaga pendidikan nonformal yang memiliki ruang

belajar beserta perlengkapannya dibagi jumlah lembaga pendidikan

nonformal kali 100%

Dinas Pendidikan

Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan

bahan belajar

Jumlah lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan

bahan belajar dibagi jumlah lembaga pendidikan nonformal kali 100%

Dinas Pendidikan


1 2 3 4

49. Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas

Kesehatan Yang Bermutu

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Jumlah Ibu hamil yang telah

memperoleh pelayanan antenatal

sesuai standar minimal 4 kali / Jumlah sasaran ibu hamil x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh

Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Jumlah ibu bersalin yang ditolong

oleh tenaga kesehatan / Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan definitif /

Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Pelayanan Nifas Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas

sesuai standar / Jumlah seluruh Ibu nifas x 100

Dinas Kesehatan

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu

wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah

dan pada kurun waktu yang sama x 100.000

Dinas Kesehatan

Cakupan Kunjungan Bayi Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah

seluruh bayi lahir hidup x 100

Dinas Kesehatan


1 2 3 4

Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1) Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar,

pada kunjungan ke-1 ( 6-24 jam setelah lahir) di satu wilayah kerja

pada kurun waktu tertentu / seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Pelayanan Anak Balita Jumlah anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan

pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali / Jumlah seluruh anak balita

(12-59 bulan) x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani

Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani / Jumlah seluruh

neonatus dengan komplikasi yang ada x 100

Dinas Kesehatan

Angka Kelangsungan Hidup Bayi 1-angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

Dinas Kesehatan

Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup

Jumlah bayi (berumur 0-28 hari) yang meninggal di suatu wilayah

pada kurun waktu tertentu / Jumlah

kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000

Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Jumlah bayi (berumur < 1tahun) yang meninggal di suatu wilayah

pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada

kurun waktu yang sama x 1.000

Dinas Kesehatan


1 2 3 4

Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup

Jumlah anak berumur < 5 tahun yang meninggal di suatu wilayah

pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada

kurun waktu yang sama x 1.000

Dinas Kesehatan

Cakupan Layanan Kesehatan Peserta Aktif KB

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

yang memperoleh pelayanan kontrasepsi sesuai standar di suatu

wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu / Jumlah seluruh PUS di suatu wilayah kerja pada kurun

waktu yang sama x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Jumlah kunjungan pasien maskin di Sarkes strata 1 selama satu tahun

(lama dan baru) / Jumlah seluruh masyarakat miskin sakit x 100

Dinas Kesehatan

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD

Jumlah kunjungan pasien penduduk miskin yang dilayani Jaminan

Kesehatan Temanggung (JKT) selama satu tahun (lama dan baru) / Jumlah

seluruh penduduk miskin sakit yang tidak ditanggung Jamkesmas x 100

RSUD

Cakupan Pelayanan Kesehatan

Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3 selama satu

tahun / Jumlah masyarakat miskin yang berkunjung ke sarkes strata 2

dan 3 x 100

Dinas Kesehatan


1 2 3 4

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat

Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten

Jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan gawat

darurat level 1 / Jumlah RS kab/kota x 100

Dinas Kesehatan

50. Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate)

Jumlah penderita TB Paru BTA positif yang diobati di suatu wilayah

selama 1 tahun / Jumlah penderita TB paru BTA positif yang sembuh di

suatu wilayah dan pada kurun waktu

yang sama x 100

Dinas Kesehatan

Angka Penemuan Kasus TBC BTA

Positif (CDR/Case Detection Rate)

Jumlah pasien baru TB Paru BTA

positif yang ditemukan dan diobati / Jumlah perkiraan pasien baru TB

Paru BTA positif x 100

Dinas Kesehatan

Prevalensi HIV pada Penduduk Usia

Dewasa

Jumlah penderita HIV pada Penduduk Usia Dewasa (15-49

tahun) / Jumlah penduduk usia dewasa (15-49 tahun) x 100

Dinas Kesehatan

Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun

yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS

Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun belum menikah yang memiliki

pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS / Penduduk usia 15-24

tahun yang belum menikah x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita

Jumlah penderita pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani /

Jumlah perkiraan penderita

pneumonia balita x 100

Dinas Kesehatan


1 2 3 4

Cakupan Penemuan Penderita Diare Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan

dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. / Jumlah

perkiraan penderita diare pd satu wilayah tertentu dalam waktu yg

sama x 100

Dinas Kesehatan

CFR (Angka Kematian Diare per 10.000

Penduduk)

Jumlah kematian yang disebabkan diare di suatu wilayah kerja pada

kurun waktu tahun tertentu / Jumlah penduduk di suatu wilayah

kerja pada kurun waktu yang sama x

10.000

Dinas Kesehatan

Angka Penemuan Kasus Malaria per

1.000 Penduduk

Banyaknya penduduk yang terdiagnosis

menderita malaria / Jumlah penduduk x 1.000

Dinas Kesehatan

Inciden Rate DBD (Demam Berdarah

Dengue) per 10.000 Penduduk

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP / Jumlah

penderita DBD yang ditemukan x 100

Dinas Kesehatan

CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue)

Jumlah kematian yang disebabkan DBD di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tahun tertentu /

Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan di suatu wilayah kerja

pada kurun waktu yang sama x 100

Dinas Kesehatan


1 2 3 4

Penderita DBD (Demam Berdarah

Dengue) yang Ditangani

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP / Jumlah

penderita DBD yang ditemukan x100

Dinas Kesehatan

Cakupan Desa atau Kelurahan

Universal Child Immunisation (UCI)

Jumlah desa/kelurahan UCI /

Jumlah seluruh desa/kelurahan x 100

Dinas Kesehatan

Proporsi Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak

Banyaknya anak yang pernah diimunisasi campak sekurang-

kurangnya 1 kali dan usia 12-23

bulan / Jumlah anak yang berusia 12-23 bulan x 100

Dinas Kesehatan

Acut Flacid Paralysis (AFP) Rate per

100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun

Jumlah kasus AFP non Polio pada penduduk < 15 tahun yang

dilaporkan / Jumlah Penduduk < 15 tahun x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Desa atau Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB)

yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam / Jumlah KLB di

desa/kelurahan yang terjadi pada wilayah desa/kelurahan x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Penderita diare Yang

ditangani

Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan

dan Kader / Jumlah perkiraan penderita diare x 100

Dinas Kesehatan

51. Meningkatnya Gizi Masyarakat

Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan)

Jumlah Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan) yang ditemukan /

Jumlah seluruh anak balita x 100

Dinas Kesehatan

Prevalensi Gizi Buruk pada Anak

Balita (0-60 bulan)

Jumlah Gizi Buruk pada Anak Balita

(0-60 bulan) yang ditemukan / Jumlah seluruh anak balita x 100

Dinas Kesehatan


1 2 3 4

Cakupan Pemberian Makanan

Pendamping ASI pada Anak Usia < 24 Bulan dari Keluarga Miskin

Jumlah anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin yang mendapat MP –

ASI / Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat

Perawatan

Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana

pelayanan kesehatan / Jumlah seluruh balita gizi buruk yang

ditemukan x 100

Dinas Kesehatan

52. Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan

Jumlah obat yang tersedia sesuai kebutuhan / Jumlah obat yang

dibutuhkan x 100

Dinas Kesehatan

53. Meningkatnya Sumber Daya

Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan

Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan

SDM sesuai Standar

Jumlah Fasilitas Kesehatan dengan

SDM sesuai Standar/ Jumlah fasilitas kesehatan yang ada x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi

Jumlah tenaga medis dan paramedis aktif yang memenuhi standar

kompetensi/Jumlah tenaga medis

dan paramedis aktif x 100

Dinas Kesehatan

Rasio ketersediaan sarana dan

prasarana puskesmas

Jumlah puskesmas dibanding

jumlah penduduk

Dinas Kesehatan

54. Meningkatnya Lingkungan

Sehat

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses

Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan

Jumlah Rumah Tangga dengan Akses

Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan / Jumlah rumah

tangga yang diperiksa x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Penduduk yang Memanfaatkan Jamban

Jumlah Penduduk yang Memanfaatkan Jamban / Jumlah

penduduk yang diperiksa x 100

Dinas Kesehatan


1 2 3 4

Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di

Perkotaan

Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di

Perkotaan / Jumlah rumah tangga yang diperiksa x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di

Pedesaan

Jumlah Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di

Pedesaan / Jumlah rumah tangga diperiksa x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa

Tingkat Dasar

Jumlah murid SD dan setingkat

yang diperiksa kesehatannya melalui penjaringan kesehatan oleh tenaga

kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) / Jumlah murid

SD dan setingkat x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Desa Siaga Aktif Jumlah desa siaga yang aktif /

Jumlah desa x 100 Dinas Kesehatan

Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri

Jumlah posyandu (purnama+mandiri) di suatu wilayah

pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh posyandu yang ada di

wilayah dan kurun waktu yang sama

x 100

Dinas Kesehatan

Cakupan Rumah Tangga Sehat Jumlah rumah tangga yang

berperilaku hidup bersih dan sehat di suatu wilayah pada kurun waktu

tertentu / jumah rumah tangga yang dipantau/ disurvey di wilayah dan

pada kurun waktu yang sama x 100

Dinas Kesehatan


1 2 3 4

55. Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga

Meningkatnya kualias kesejahteraan keluarga

a. Keluarga Pra Sejahtera Jumlah keluarga pra sejahtera dibagi

jumlah seluruh keluarga kali 100 BKBPP

b. Keluarga Sejahtera I Jumlah keluarga sejahtera I dibagi jumlah seluruh keluarga kali 100

BKBPP

c. Keluarga Sejahtera II Jumlah keluarga sejahtera II dibagi jumlah seluruh keluarga kali 100

BKBPP

d. Keluarga Sejahtera III Jumlah keluarga sejahtera III dibagi

jumlah seluruh keluarga kali 100 BKBPP

e. Keluarga Sejahtera III plus Jumlah keluarga sejahtera III Plus dibagi jumlah seluruh keluarga kali

100

BKBPP

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap

desa/kelurahan setiap tahun

Jumlah dokumen data mikro keluarga yang ada dibagi jumlah

desa/kelurahan kali 100

BKBPP

56. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan

Keluarga Berencana

Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun

Jumlah PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun/Jumlah PUS x 100

BKBPP

Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif

Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi (peserta KB

aktif)/Jumlah Pasangan Usia Subur

x 100

BKBPP

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet

need)

Jumlah PUS yang ingin anak ditunda

atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat

kontrasepsi/Jumlah PUS di wilayah tersebutx100

BKBPP


1 2 3 4

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB

Anggota BKB ber-KB/Seluruh PUS anggota BKBx100

BKBPP

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) yang Ber-KB

Anggota UPPKS ber-KB/Seluruh

anggota UPPKS peserta KBx100

BKBPP

Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per

Desa atau Kelurahan

Jumlah PLKB/PKB dibanding Jumlah Desa/Kelurahan

BKBPP

Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan

Jumlah PPKBD dibanding Jumlah Desa/Kelurahan

BKBPP

Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria

Jumlah Pria yang menggunakan

kontrasepsi/Jumlah PUS x 100

BKBPP

Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Angka laju pertumbuhan penduduk (BPS)

BKBPP

Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru

Jumlah sasaran PUS yang menggunakan kontrasepsi (peserta

KB baru)

BKBPP

57. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah

Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu

Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah yang di susun tepat waktu dibagi Jumlah

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda


1 2 3 4

Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD

Capaian target RPJMD pada RKPD dibagi Target RPJMD pada RKPD

dikali 100 %

Bappeda

Persentase program SKPD di Luar RPJMD

Jumlah Program SKPD yang muncul

di luar RPJMD dibagi jumlah program SKPD dalam RPJMD

Bappeda

58. Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan

Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat

Jumlah tanah pemerintah daerah yang bersertifikat dibagi jumlah tanah pemerintah daerah x 100

Bagian Pemerintahan Umum Setda

59. Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur

Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional

Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional dibagi Jumlah

PNS x 100

BKD

Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa

Jumlah PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa dibagi

Jumlah PNS x 100

BKD

Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Jumlah Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

dibagi Jumlah Pejabat Struktural x 100

BKD

Persentase Penanganan Pelanggaran

Disiplin PNS

Jumlah SK Hukuman Disiplin PNS

dibagi Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang masuk x100

BKD

Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong

Jumlah Jabatan Struktural yang terisi dibagi Jumlah Jabatan

Struktural x100

BKD

Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong

Jumlah Jabatan Kepala Desa yang terisi dibagi Jumlah Jabatan Kepala

Desa x 100

Bagian

Pemerintahan Desa Setda


1 2 3 4

Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong

Jumlah Jabatan Perangkat Desa yang terisi dibagi Jumlah Jabatan

Perangkat Desa x 100

Bagian Pemerintahan Desa

Setda

60. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda

Jumlah Peraturan Daerah yang

Ditetapkan dibagi Jumlah prolegda x 100

Sekretariat DPRD

Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan

Jumlah Penanganan Temuan dibagi

Jumlah Temuan x 100

Inspektorat

Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik

Jumlah SKPD yang Menyusun Standar Pelayanan Publik dibagi

Jumlah SKPD yang wajib menyusun

Standar Pelayanan Publik x 100

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Setda

Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP

Jumlah SKPD yang Menyusun

Standar Operasional Prosedur dibagi Jumlah SKPD x 100

Bagian Organisasi

dan Tata Laksana Setda

Meningkatnya Indeks Kepuasan

Masyarakat Nilai hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

Bagian Organisasi

dan Tata Laksana Setda

Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai SAKIP oleh Kemenpan dan RB Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Setda

Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa

Jumlah pengadaan barang/jasa yang Berhasil dibagi jumlah DURP x 100

%

Bagian Pembangunan

Setda


1 2 3 4

61. Meningkatnya Kapasitas Kemampuan Keuangan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah potensi pendapatan

daerah

DPPKAD

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kriteria Opini BPK DPPKAD

Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah Anggaran Pendapatan

Daerah kali 100 %

DPPKAD

62. Meningkatnya Tertib

Administrasi Aset Pemerintah Daerah

Persentase Tertib Administrasi Aset

Daerah di SKPD

Jumlah SKPD yang melaporkan aset

daerah yang benar dan tepat waktu dibagi Jumlah SKPD

DPPKAD

63. Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan

Lainnya

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga

(KK)

jumlah KK yg diterbitkan pada tahun

(x) dibagi (:) jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x)

kali (X) 100%.

Dindukcapil

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda

Penduduk (KTP)

jumlah KTP elektronik yg diterbitkan

/ jumlah wajib KTP Elektronik x 100

Dindukcapil

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Jumlah kutipan akta kelahiran yg diterbitkan sampai dgn tahun (x)

dibagi (:) jumlah kelahiran yg terjadi

sampai dengan tahun (x) kali (X) 100%

Dindukcapil


1 2 3 4

64. Meningkatnya Kualitas dan

Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Cakupan Jenis Perizinan yang

Memiliki Standar Pelayanan Publik atau Standar Operasional Prosedur

Jumlah izin yang memiliki SPP/SOP

dibagi dengan jenis izin yang ada

KP3M

Persentase perizinan yang diterbitkan

Tepat Waktu

Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dibagi dengan jumlah

permohonan izin kali 100

KP3M

Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Waktu 6 (Enam) Hari Kerja

setelah Persyaratan Lengkap

Izin Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan dalam Waktu 6 (Enam)

Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap

KP3M

65. Meningkatnya Investasi

Laju Investasi Nilai investasi tahun ke berjalan dikurangi nilai investasi tahun

sebelumnya dibagi nilai investasi tahun sebelumnya kali 100

KP3M

Nilai Investasi Nilai investasi pada tahun berjalan KP3M

Besaran jumlah Investor Jumlah investor pada tahun berjalan

KP3M

66. Meningkatnya Akses atas

Komunikasi dan Informasi Rasio Akses Internet di Ruang Publik jumlah akses internet yang ada di

ruang publik dibagi jumlah ruang

publik

Dinhubkominfo

67. Terwujudnya Pengelolaan e-

Government

Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-

Government

Jumlah Sistem Informasi e-Government yang tersedia dibagi

jumlah organisasi perangkat daerah kali 100

Bagian Santel dan

PDE, Dinhubkominfo

dan Bappeda


1 2 3 4

Cakupan terbangunnya Integrasi

Jaringan Informasi dan Komunikasi

Jumlah organisasi perangkat daerah

yang jaringannya terintegrasi dibagi jumlah organisasi perangkat daerah

kali 100

Dinhubkominfo / Bagian Santel dan

PDE

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR …Bibit dan benih unggul Luas Areal tanam komoditi yang ... tanaman pertanian dan perkebunan Peningkatan produktifitas Padi Total Produksi

Documents