Lampiran I Juknis UB PNPM-MPd 2013

1

Lampiran I Surat Direktur Jenderal PMD KemendagriNomor : 900/2130/PMDTanggal : 13 Maret 2013

PETUNJUK TEKNIS PENCAIRAN DAN PENGGUNAANDANA URUSAN BERSAMA KEGIATANPNPM MANDIRI PERDESAAN T.A. 2013

I. PENDAHULUAN1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan

sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangankemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakanmelalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme danprosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untukmendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangankemiskinan yang berkelanjutan.

2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkankapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalammemecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup,kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukanketerlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihakuntuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasilyang dicapai.

3. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembanganpemberdayaan masyarakat di perdesaan; Program PenanggulanganKemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembanganpemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan PembangunanDaerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerahtertinggal dan khusus konflik. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagaiprogram pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagaikementerian/sektor dan pemerintah daerah.

4. Agenda pengintegrasian program merupakan amanat dan tindak lanjut dariInstruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 tentangProgram Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres No.3 Tahun 2010dilaksanakan melalui pengintegrasian tahap perencanaan program dalamPNPM Mandiri Perdesaan dengan sistem Musyawarah PerencanaanPembanguan (Musrenbang) reguler, selaras dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.Permendagri ini selanjutnya diturunkan ke dalam prosedur kerja yang lebihoperasional melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:414.2/5223/PMD tanggal 16 Desember 2008 tentang Pedoman PembangunanPartisipatif dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa,yang menempatkan perencanaan partisipatif masyarakat sebagai dasarPengambilan keputusan pembangunan di desa dan sebagai dasarpenyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.Rumusan itu dalam pengintegrasian diperkuat dengan Surat Menteri DalamNegeri Nomor 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010 perihal Panduan TeknisIntegrasi Perencanaan Pembangunan. Beberapa regulasi dimaksud padadasarnya telah memberikan arah yang kuat terhadap perencanaanpembangunan partisipatif dalam pelaksanaan pengintegrasian ke sistemperencanaan pembangunan nasional reguler. Ke depan hanya akan ada satu

2

mekanisme yang berkualitas dan satu dokumen rujukan untuk perencanaanpembangunan di desa.

5. Bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan danperluasan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di perdesaan, Pemerintahmelakukan langkah-langkah pengintegrasian dan perluasan program-programpenanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat kedalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.(PNPM-MPd)

6. PNPM-MPd berupaya mempertajam visi dan meningkatkan pencapaian misiPPK. Visi PNPM-MPd adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemandirianmasyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhandasar masyarakat. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untukmemobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengaksessumberdaya yang ada dilingkungannya, mampu mengatasi masalah yangdihadapinya, khususnya masalah kemiskinan. Misi PNPM-MPd adalah :a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;c. Mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah lokal;d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar

masyarakat;e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

7. Cakupan Pelaksanaan PNPM-MPd T.A. 2013 melalui Pendanaan UrusanBersama meliputi 5.146 Kecamatan di 392 Kabupaten, 32 Provinsi.

II. TUJUAN1. Tujuan umum dari PNPM-MPd adalah mempercepat penanggulangan

kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melaluipeningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, serta penyediaanprasarana sosial dasar dan ekonomi.

2. Tujuan khusus meliputi :a. Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan

perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan,pemantauan dan pelestarian pembangunan, sekaligus mendorongpengintegrasian sistem pembangunan partisipatif masyarakat dengansistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) reguler.

b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif denganmendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal.

c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasipengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.

d. Menyediakan sarana/prasarana sosial dasar dan ekonomi yangdiprioritaskan masyarakat.

e. Melembagakan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat miskin.

III. SUMBER PENDANAAN PNPM-MPdPelaksanaan PNPM-MPd didukung dengan anggaran yang bersumber dari :1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dana PNPM-MPd yang bersumber dari APBN dituangkan dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Urusan Bersama T.A. 2013 yang mencakup392 Kabupaten/Kota di 32 Provinsi.

3

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahDana PNPM-MPd yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dituangkandalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten/Kota lokasiPNPM-MPd.Besaran Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) yang bersumberkandari APBD ditetapkan melalui surat Menteri Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat nomor B.200/MENKO/KESRA/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihalPenetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013, danperubahannya.

3. Sumber dana APBD ProvinsiDana PNPM-MPd yang bersumber dari APBD Provinsi dituangkan dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Provinsi lokasi PNPM-MPd.

4. Swadaya Masyarakat5. Partisipasi dunia usaha atau pihak lain yang tidak mengikat

IV. KOMPONEN DANA PNPM-MPd T.A. 2013Komponen dana PNPM-MPd dalam DIPA Urusan Bersama T.A. 2013, meliputi :A. Administrasi Kegiatan

Penyelenggaraan administrasi kegiatan bertujuan untuk memberikandukungan operasional perkantoran dan pelaporan pelaksanaan kegiatanPNPM-MPd bagi Satuan Kerja PNPM-MPd Kabupaten/Kota. Penyelenggaraanadministrasi kegiatan sebagai berikut :1. Operasional Rutin Satker PNPM-MPd Kabupaten/Kota meliputi :

a. Biaya konsumsi rapatb. Biaya pengiriman/ekspedisic. Belanja bahan perkantoran antara lain bahan ATK dan komputer,

penyusunan laporan, penggandaan/fotocopy.2. Honor operasional Satuan Kerja UB, meliputi :

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);c. Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan SPM;d. Bendahara Pengeluaran;e. Pengelola kegiatan Sistem Akuntasi Instansi (SAI);f. Panita Pengadaan Barang/Jasa;g. Staf Satuan Kerja.

3. Belanja Sewa, berupa sewa komputer desktop (2 unit) dan printer (1 unit)dengan spesifikasi sebagai berikut :

Spesifikasi Komputer Desktop (Minimum) :Processor : Intel Core 2 Duo 2.53 MhzMemori : 2 GB DDR-2Hardisk : 160 GBOptical Drive : DVD ± RWModem : Fax Modem 56 KbpsNetworking : 10/100 Mbps

4

Keyboard : USB/PS/2Mouse : USB/PS/2Monitor : LCD 15”O/S : Windows XP/VistaStabilizer : 500 VASpesifikasi Printer (Minimum) :Jenis : Inkjet atau Laser PrinterUkuran Kertas : A4Resolusi : 4800 x 1200 dpiKoneksi : LPT1/USBSpeed : 20 ppmOS : Windows XP/Vista/Win 7Komputer dan printer diperuntukkan bagi Fasilitor Kabupaten.

4. Bantuan transportasi/transport lokal :a. Bantuan transportasi bagi PJOK dalam rangka fasilitasi perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan PNPM-MPd;b. Bantuan transportasi bagi pengelola SAI dalam rangka rekonsiliasi

SAI, SIMAK BMN, dan pelaporan keuangan;c. Pemberian bantuan transportasi harus disertai Surat Perintah Tugas

dari Kuasa Pengguna Anggara (KPA). Penerima bantuan transportasimelaporkan hasil kunjungan dan bukti kunjungan berupa cap/stempelinstansi yang dikunjungi.

5. Belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti :a. Bimtek SAI dan Laporan Keuangan, yang diselenggarakan oleh Ditjen

Pembedayaan Masyarakat dan Desa;b. Rapat Koordinasi Provinsi, yang diselenggarakan oleh Satker PNPM-

MPd Provinsi.

B. Peningkatan Kapasitas Aparat PemerintahPemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai lembaga penyelenggara negarayang memiliki perangkat yang lengkap dan sebagai pihak utama dalampengelolaan program/kegiatan PNPM-MPd diharapkan memberikan peranlebih aktif dalam pembinaan dan pengendalian program. Pada pelaksanaanPNPM-MPd, Pemerintah Daerah agar mempersiapkan aparat/tenagasetrawan/nama lain yang berfungsi sebagai penyuluh pembangunanpartisipatif melalui “Pelatihan Aparat Pemerintah Daerah Lokasi PNPM-MPdIntegrasi SPP-SPPN”.Tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan Pelatihan Aparat PemerintahDaerah tersebut adalah sebagai berikut:1. Terlaksananya kegiatan pelatihan Aparat Pemerintah Daerah yang ada di

masing-masing kabupaten lokasi PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN;2. Tersedianya tenaga pelatih untuk aparat pemerintah daerah khususnya

dalam pembangunan partisipatif pemberdayaan masyarakat;3. Tersedianya aparat pemerintah daerah yang memiliki kemampuan sebagai

tenaga setrawan/nama lain.

5

Sasaran dari Pelatihan Aparat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:1. Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota (SKPD) yang berfungsi sebagai

setrawan kecamatan/nama lain;2. Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota di Kecamatan (PjOK).Panduan Pelatihan Aparat Pemerintah Daerah PNPM-MPd Integrasi SPP–SPPN T.A. 2013, sebagaimana Lampiran I.1.

C. Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Dana bantuan langsung masyarakat (BLM) adalah dana stimulan yangdiberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada masyarakatdengan tujuan mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untukmembangun modal sosial dalam menanggulangi persoalan kemiskinan diperdesaan.Dana BLM terdiri dari BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) dan BLM DanaKegiatan.1. BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM-MPd T.A. 2013, meliputi :

a. DOK Pendamping Lokal UPK (PL UPK Perguliran)DOK PL UPK yaitu dana operasional yang diperuntukkan untukmembiayai tenaga Pendamping Lokal kegiatan dana bergulir dalamrangka memenuhi kebutuhan penguatan kelembagaan kegiatan danabergulir UPK dan kelompok peminjam.Ketentuan penggunaan dana DOK PL-UPK, sebagaimana LampiranI.2.

b. DOK PNPM-MPd (reguler)DOK PNPM-MPd yaitu dana BLM yang diperuntukkan mendanaioperasional masyarakat dalam melakukan proses tahapan kegiatanperencanaan dan kegiatan pelatihan bagi pelaku-pelaku masyarakatdalam rangka mendukung pelaksanaan program di desa dankecamatan.Ketentuan penggunaan dana DOK PNPM-MPd, sebagaimanaLampiran I.3.

c. DOK Ruang Belajar Masyarakat (RBM)DOK RBM yaitu dana BLM untuk pengembangan dan peningkatankapasitas pelaku masyarakat di lingkup kabupaten/kota lokasi PNPM-MPd.Ketentuan penggunaan dana DOK RBM, sebagaimana Lampiran I.4.

d. DOK PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPNDOK PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN yaitu dana BLM yangdiperuntukkan membiayai proses pelaksanaan kegiatan perencanaandan pelatihan/peningkatan kapasitas pelaku dan memfasilitasi prosesintegrasi perencanaan masyarakat.Ketentuan penggunaan dana DOK PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN,sebagaimana Lampiran I.5.

2. BLM Dana KegiatanBLM Dana Kegiatan adalah dana BLM yang diperuntukkanmendanai/membiayai kegiatan yang diusulkan/proposal masyarakatseperti pembangunan sarana/prasarana fisik di perdesaan, kegiatan

6

pendidikan dan kesehatan, serta biaya simpan pinjam untuk kelompokperempuan, atau kegiatan lain yang tidak masuk dalam daftarlarangan/negatif list. Kegiatan masyarakat direncanakan dan dikelolasecara langsung oleh masyarakat desa/kecamatan dengan difasilitasi olehPendamping Lokal dan Fasilitator PNPM-MPdKetentuan penggunaan BLM Dana Kegiatan mengacu pada PetunjukTeknis Operasional (PTO) kegiatan bersangkutan dan atau ketentuanlain yang diatur melalui surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakatdan Desa, Kemendagri.BLM Kegiatan dimaksud meliputi :a. BLM Dana Kegiatan PNPM-MPd;

BLM Dana Kegiatan PNPM-MPd yaitu dana BLM yang diperuntukkanmendanai usulan/proposal kegiatan masyakarat di kecamatan yangditetapkan sebagai lokasi PNPM-MPd.Daftar lokasi dan alokasi BLM PNPM-MPd sebagaimana surat MenteriKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomorB.200/MENKO/KESRA/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihalPenetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013.

b. BLM Dana Kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN;BLM Dana Kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN yaitu dana BLMyang diperuntukkan mendanai usulan/proposal kegiatan masyarakat dikabupaten yang ditetapkan sebagai lokasi PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN, dalam rangka mendorong integrasi sistem perencanaanpartisipatif, teknokratis, dan politis di daerah.Daftar lokasi dan alokasi BLM PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN sesuaiSurat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor414.2/7735/PMD tanggal 7 Nopember 2012 perihal Penetapan LokasiPNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN

c. BLM Dana Kegiatan PNPM-MPd Perbatasan;BLM Dana Kegiatan PNPM-MPd Perbatasan yaitu tambahan danaBLM Kegiatan yang ditambahkan pada lokasi PNPM-MPd Reguleryang ditetapkan sebagai lokasi PNPM-MPd perbatasan. Peruntukkantambahan Dana BLM Kegiatan dimaksud yaitu untuk mendanaikegiatan yang diusulkan/proposal masyakarat, khususnya untukkegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdesaan.Daftar lokasi dan alokasi PNPM-MPd Perbatasan sesuai Surat DirekturJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor414.2/8696/PMD tanggal 26 Desember 2012 perihal Penetapan Lokasidan Alokasi Dana PNPM MPd di Lokasi Perbatasan.

d. BLM Dana Kegiatan lainnya yang ditetapkan secara khusus untukkepentingan tertentu.

D. Pembinaan dan Pengawasan PNPM-MPd oleh InspektoratKabupaten/Kota1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PNPM-MPd oleh Inspektorat

Kabupaten/Kota T.A. 2013 berupa Audit Dukungan oleh Inspektorat Daerahatas Pelaksanaan PNPM-MPd T.A.2012;

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PNPM-MPd Oleh InspektoratDaerah bertujuan :

7

a. Meningkatkan kapasitas pelaku inspektorat daerah (kabupaten/kota danprovinsi) dalam melakukan pemeriksaan atau audit suatu programnasional dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu PNPM-MPd;

b. Meningkatkan cakupan nasional pemeriksaan/audit PNPM-MPd denganstandar manual yang disetarakan dengan petunjuk pelaksanan auditBPKP.

3. Pembiayaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PNPM-MPd meliputipenyusunan laporan, pengiriman laporan, dan perjalanan dalam rangkapembinaan dan pengawasan PNPM-MPd;

4. Sasaran Audit adalah kecamatan dan desa partisipan PNPM-MPd denganpembatasan ruang lingkup pemeriksaan/audit sebagaimana diatur dalamPetunjuk Pelaksanaan Audit Dukungan.Panduan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan PNPM-MPd olehInspektorat Kabupaten/Kota, sebagaimana Lampiran I.6.

V. PENGELOLA KEGIATAN PNPM-MPd1. Satuan Kerja pelaksana dan pengelola Program/Kegiatan PNPM-MPd T.A.

2013 yaitu Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atauSKPD/Instansi lain mempunyai kompetensi dalam menangani pemberdayaanmasyarakat, sebagaimana tercantum dalam DIPA Urusan Bersama T.A. 2013,terdiri dari :a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

KPA Satker UB yaitu Kepala Badan/Dinas/Kantor PemberdayaanMasyarakat dan Desa atau SKPD/Instansi lain mempunyai kompetensidalam menangani pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantumdalam DIPA UB.

b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)PPSPM yaitu Pejabat Struktural di Bidang Keuangan padaBadan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atauSKPD/Instansi lain mempunyai kompetensi dalam menanganipemberdayaan masyarakat.

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditingkat Kabupaten/KotaPPK tingkat di Kabupaten/kota Pejabat Struktural di Bidang PemberdayaanMasyarakat pada Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa SKPD/Instansi lain mempunyai kompetensi dalammenangani pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalamDIPA UB.PPK ditingkat Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk melakukantindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/penerbit SuratPermintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan-kegiatan yang dikelola ditingkat kabupaten seperti pengelolaan Komponen Administrasi Kegiatan,Pelatihan Aparat Pemerintah Daerah, dan Kegiatan PNPM-MPd IntegrasiSPP-SPPN atau kegiatan lainnya yang tercantum dalam DIPA yangpelaksanaannya ditingkat kabupaten.PPK ditingkat kabupaten/kota sekaligus sebagai PenanggungjawabOperasional Kabupaten (PjO Kab).

d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditingkat KecamatanPPK ditingkat Kecamatan yaitu Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa(Kasie PMD) atau pejabat lain di kecamatan yang setingkat.

8

PPK ditingkat Kecamatan diberi kewenangan untuk melakukan tindakanyang mengakibatkan pengeluaran anggaran/penerbit Surat PermintaanPembayaran (SPP) untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dikecamatan;PPK ditingkat Kecamatan sekaligus sebagai PenanggungjawabOperasional Kecamatan (PjOK).

e. Bendahara PengeluaranBendahara Pengeluaran yaitu pejabat/Staf pada Badan/Dinas/KantorPemberdayaan Masyarakat dan Desa atau SKPD/Instansi lain mempunyaikompetensi dalam menangani pemberdayaan masyarakat sebagaimanatercantum dalam DIPA UB.

f. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;Staf satuan kerja yaitu pejabat/Staf pada Badan/Dinas/KantorPemberdayaan Masyarakat dan Desa atau SKPD/Instansi lain mempunyaikompetensi dalam menangani pemberdayaan masyarakat sebagaimanatercantum dalam DIPA UB.

g. Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI);Staf satuan kerja yaitu pejabat/Staf pada Badan/Dinas/KantorPemberdayaan Masyarakat dan Desa atau SKPD/Instansi lain mempunyaikompetensi dalam menangani pemberdayaan masyarakat sebagaimanatercantum dalam DIPA UB.

h. Staf Satuan Kerja;Staf satuan kerja yaitu pejabat/Staf pada Badan/Dinas/KantorPemberdayaan Masyarakat dan Desa atau SKPD/Instansi lain mempunyaikompetensi dalam menangani pemberdayaan masyarakat sebagaimanatercantum dalam DIPA UB.

i. Kuasa Pengguna Anggaran (poin 1.a) dan Bendaharan Pengeluaran (poin1.d) ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Ditjen PemberdayaanMasyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (poin 1.a) dan Bendaharan Pengeluaran (poin 1.e)ditetapkan melaui Surat Keputusan (SK) Ditjen Pemberdayaan Masyarakat danDesa, Kementerian Dalam Negeri;

3. Satuan Kerja sebagaimana poin 1, selain sebagai pelaksana danpengelola kegiatan PNPM-MPd, juga sebagai pelaksana dan pengelolaPNPM-MPd Generasi Sehat dan Cerdas (GSC);

4. Tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat PenandatanganSurat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen, BendaharaPengeluaran, Pengelola SAI, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa , mengacupada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian DalamNegeri, sebagai berikut :a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :

1) Melaksanakan anggaran berdasarkan DIPA Satuan Kerja;2) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan

dana;3) Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan

penarikan dana;

9

4) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitandengan pelaksanaan dan anggaran;

5) Menandatangani Nota Persetujuan Pencairan Anggaran;6) Menyusun laporan keuangan dan konerja pelaksanaan anggaran sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;7) Menetapkan PPK8) Menetapkan PPTK;9) Menetapkan PPSPM;10)Menetapkan panitia/atau pejabat pengadaan barang/jasa;11)Menetapkan Petugas verifikasi keuangan;12)Menetapkan unit akuntansi; dan

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana

berdasarkan DIPA;2) Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;3) Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;4) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak

dengan Penyedia Barang/Jasa;5) Melaksanakan kegiatan swakelola;6) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;7) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada

negara;8) Membuat dan menandatangani SPP;9) Menyerakan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan

Berita Acara Penyerahan;10)Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

kegiatan;11)Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negarasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)1) Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;2) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi

persyaratan untuk dibayarkan;3) Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;4) Menerbitkan SPM;5) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; dan6) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan

pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.d. Bendahara Pengeluaran

1) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/suratberharga dalam pengelolaannya;

2) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;

10

3) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratanuntuk dibayarkan;

4) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara daripembayaran yang dilakukannya;

5) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kasnegara;

6) Mengelola rekening tempan penyimpanan UP;7) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala

KPPN selaku kuasa BUN; dan Membukukan, menutup danmenandatangani Buku Kas Umum diketahui KPA.

e. Pejabat Pengadaan Barang/JasaPejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang ditunjuk untukmelaksanakan Pengadaan Langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasalangsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.Tatacara Pengadaan Langsung untuk barang dan jasa mengacu padaPeraturan Presiden 54 Tahun 2010 dan perubahannya.

f. Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)1) Melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan/barang yang

dikelola oleh KPA;2) Pelaporan keuangan/barang sebagaimana poin (1) disusun dengan

menggunakan aplikasi SAK yang mengacu pada Standar AkuntansiPemerintahan.

g. Staf Satuan Kerja;Membantu KPA dalam :1) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;2) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan;3) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;4) verifikasi surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;5) membuat SPP;6) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

kegiatan; dan7) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negarasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. MEKANISME PEMBAYARAN DANA APBN1. Jenis Pembayaran APBN

a. Pembayaran Langsung (LS) adalah pembayaran yang dilakukan langsungkepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjiankerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melaluipenerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);

b. Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yangdiberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatanoperasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melaluimekanisme pembayaran langsung;

11

c. Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang muka yang diberikankepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesakdalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

2. Prosedur Penerbitan SPP dan Penerbitan SPMa. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP), yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepadanegara;

b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) melakukanpengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan olehPPK, dan selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yangditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN);

c. Dalam menerbitkan SPM, PPSPM harus meneliti dan menguji kebenaranSPP yang diajukan PPK, dan selanjutnya apabila semua persyaratan telahdipenuhi, dapat diterbitkan SPM;

d. KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PA/Kuasa PA menerbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D);

e. Tata cara penerbitan SPP dan SPM beserta dokumen pendukungnaberpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;

f. Pencairan dana PNPM-MPd yang bersumber dari Pinjaman dan HibahLuar Negeri agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2009

tanggal 10 Nopember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyalurandan Pencairan Dana Pinjaman IFAD No. 755-ID dan Hibah IFAD No.1053-ID (National Program for Community Empowerment in Rural AreasProject);

2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2010tanggal 5 Nopember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan PencairanDana Loan IBRD No. 7867-ID (Third National Program for CommunityEmpowerment in Rural Areas) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;

3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-49/PB/2011tanggal 18 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan PencairanDana Loan IBRD No. 8079-ID (Fourth National Program for CommunityEmpowerment in Rural Areas) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2011tanggal 18 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan PencairanDana Hibah IBRD No. TF-098862 dan No. TF-098819 (Third NationalProgram for Community Empowerment in Rural Areas – DisasterManagement Support Project) PNPM Pola Khusus Bencana.

5) Pembebanan dana PHLN harus mencantumkan nomor perjanjianpijaman/hibah luar negeri, kode register, dan kategoriPinjaman/Hibah bersangkutan, sebagai berikut :

12

No. Pinjaman/Hibah Register No.

Reksus Kategori

TF-098819(PNPM Paska

Bencana)71490201 602.155411.980

Kategori 1(kecamatan Grant underPart 1(a) of the Project)

6) Pembebanan/sumber dana (Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri, HibahLuar Negeri) masing-masing dana BLM berpedoman pada DIPA/RKAKL/Kertas Kerja PNPM-MPd masing-masing Kabupaten/Kota danatau ketentuan lainnya yang diatur oleh Ditjen PemberdayaanMasyarakat dan Desa, Kemendagri. Kesalahan pembebanan sumberdana dimaksud menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) bersangkutan.

3. Batas waktu pemanfaatan BLM PNPM-MPdBatas waktu pemanfaatan BLM PNPM-MPd agar mengacu pada PeraturanMenteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman PendanaanUrusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan pasal13, yaitu :a. Dana Urusan Bersama (DUB) disalurkan secara langsung kepada

masyarakat, kelompok masyarakat dan/atau lembaga partisipatifmasyarakat dalam bentuk uang;

b. DUB yang telah ditransfer ke rekening masyarakat, kelompok masyarakatdan/atau lembaga partsipatif masyarakat harus telah dimanfaatkan sesuaidengan rencana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaranbersangkutan berakhir;

c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaranbersangkutan berakhir dana tersebut belum dimanfaatkan, maka danatersebut harus disetorkan ke rekening kas umum negara.

4. Tata cara penyetoran dana PNPM-MPd mengacu pada surat Direktur Jenderalnomor surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-4373/PB/2012tanggal 21 Mei 2012 perihal Penyetoran Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan,sebagai berikut :a. Penyetoran dana BLM-MPd menggunakan formulir Surat Setoran Bukan

Pajak (SSBP) melalui Bank/Pos Persepsi;b. Kode akun yang digunakan adalah :

1) Akun 423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran YangLalu (TAYL), digunakan untuk penyetoran Dana BLM PNPM-MPd dengansumber dana dari Rupiah Murni (RM) TAYL;

2) Akun 423914 Penerimaan Kembali Belanja Pinjaman LN TAYL, digunakanuntuk penyetoran Dana BLM PNPM-MPd dengan sumber dana dariPinjaman Luar Negeri (PLN) TAYL;

3) Akun 423915 Penerimaan Kembali Belanja Hibah LN TAYL, digunakanuntuk penyetoran Dana BLM PNPM-MPd dengan sumber dana dari HibahLuar Negeri (HLN) TAYL;

4) Akun 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro),digunakan untuk penyetoran Bunga dan/atau Jasa Giro.

c. Atas sisa Dana Urusan Bersama dan bunga yang telah disetor ke kas umumnegara dibukukan pada aplikasi SAKPA sebagai pendapatan.

13

VII. PENCAIRAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)

A. Pencairan Dana BLM PNPM-MPd T.A. 2012 yang dilanjutkan pada T.A.2013 (DIPA Lanjutan T.A. 2013)Pencairan dana BLM PNPM-MPd T.A. 2012 yang dilanjutkan pada T.A. 2013(DIPA Lanjutan T.A. 2013), tahapan pencairannya mengacu pada surat DirekturJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 414.2/1247/PMDtanggal 22 Pebruari 2012 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan PenggunaanDana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2012, danperubahannya.

B. Proses Pencairan Dana BLM PNPM-MPd T.A. 20131. Penetapan Alokasi dan Pengelola Dana BLM

Alokasi bantuan dan pengelola dana BLM ditetapkan dengan menerbitkanSurat Keputusan (SK) Bupati/Walikota, yang berisi :1) Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan UPK Sementara

(UPKS) pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai LembagaMasyarakat pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);

2) Penetapan alokasi dana BLM untuk masing-masing kecamatan.2. Pembukaan Rekening Kolektif UPK

Rekening kolektif UPK berupa rekening Giro atau Tabungan pada bankpemerintah setempat atau bank lainnya sesuai keputusan masyarakat.Rekening dibuka dengan spesimen tanda tangan:1) Ketua UPK/UPKS;2) Salah satu wakil masyarakat yang dipilih oleh Musyawarah Antar Desa

(MAD);3) 2 (dua) orang Fasilitator Kecamatan (FK) yang bertugas yaitu FK

Pemberdayaan (FKP) dan FK Teknik (FT).Apabila terjadi pergantian personil pengurus UPK/UPKS atau wakilmasyarakat, maka perlu dilakukan penggantian spesimen tanda tangan.Apabila terjadi kekosongan FK, maka sambil menunggu penetapan FKdapat dilakukan penggantian spesimen sementara oleh FasilitatorKabupaten.

3. Penyusunan Rencana Kegiatan/Pendanaan BLMPada prinsipnya rencana kegiatan/pendanaan BLM disusun olehmasyarakat dengan difasilitasi oleh Fasilitator PNPM-MPd (TingkatKecamatan dan atau Kabupaten). Fasilitasi oleh Fasilitator PNPM-MPddilakukan mulai dari tahap sosialisasi sampai dengan Penetapan UsulanKegiatan/Pendanaan BLM. Hasil penyusunan Rencana Kegiatan/Pendanaan BLM yang telah disetujui/disepakati oleh masyarakat dibuatBerita Acara.Pedoman tahapan penyusunan rencana kegiatan/pendanaan BLMmengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) atau pedoman lainnyayang ditetapkan oleh Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Kementerian Dalam Negeri.

4. Penetapan Rencana Kegiatan/Pendanaan BLM (SPC)Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) mengusulkan hasil Berita AcaraRencana Kegiatan/Pendanaan BLM kepada Camat untuk ditetapkandalam Surat Penetapan Camat (SPC).

14

5. Penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLMAtas dasar Berita Acara Rencana Kegiatan/Pendanaan BLM, SuratPenetapan Camat (SPC), dan SK Bupati/Walikota tentang Alokasi danPengelola Dana BLM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuatKontrak/Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK dengan KetuaUPK/UPKS.

6. Pengajuan Pencairan Dana BLMa. Ketua UPK/UPKS mengajukan Surat Permintaan Pencairan dana

BLM kepada PPK, sesuai dengan tahapan pencairan dana BLM yangdiatur dalam SP2;

b. PPK meneliti/menguji kelengkapan dan keabsahan Surat PermintaanPencairan dana BLM beserta dokumen pendukungnya yang diajukanoleh Ketua UPK/UPKS. Apabila semua persyaratan telah lengkap danmemenuhi persyaratan, maka PPK menerbitkan Surat PermintaanPencairan Langsung (SPP-LS) dan menyampaikan kepada KuasaPengguna Anggaran (KPA).

c. Pejabat Penerbit SPM (PPSPM), menguji kebenaran SPP-LS dandokumen pendukungnya yang diajukan oleh PPK. Apabila dokumentelah benar dan lengkap maka PPSPM menerbitkan SPM-LS dandisampaikan kepada KPPN.

d. KPPN menguji kebenaran SPM-LS dan dokumen pendukungnya yangdiajukan oleh PPSPM. Apabila dokumen telah benar dan lengkap makaKPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS). Dengan terbitnya SP2D-LS, dana BLM ditransfer dari BankOperasional KPPN langsung ke rekening UPK.

C. Tahapan Pencairan Dana BLM PNPM-MPd T.A. 20131. Tahapan Pencairan BLM DOK PL-UPK

a. Tim Penyusun RKD yang terdiri dari UPK / UPK Sementara besertaBKAD/MAD dan wakil Masyarakat difasilitasi FK/FT membuatRencana Kegiatan DOK (RKD) PL-UPK yang berisi PerencanaanAnggaran Pembiayaan Honorarium dan Biaya PendukungPelaksanaan Tugas PL-UPK selama 1 tahun, untuk diajukan dalamMusyawarah Antar Desa (MAD);

b. RKD yang sudah disetujui oleh MAD ditandatangani oleh BKAD/KetuaMAD dan Ketua UPK/UPKS, selanjutnya ditetapkan dalam SuratPenetapan Camat (SPC) DOK PL-UPK;

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Kontrak/Surat PerjanjianPendanaan (SP2) DOK PL-UPK dengan Ketua UPK/UPKS;

d. Penerbitan Surat Permintaan Pencairan Langsung (SPP-LS) :1) Ketua UPK/UPKS mengajukan Surat Permintaan Pencairan DOK

PL-UPK kepada PPK, sesuai dengan tahapan pencairan dana BLMyang diatur dalam SP2.

2) PPK meneliti/menguji kelengkapan dan keabsahan SuratPermintaan Pencairan DOK beserta dokumen pendukungnya yangdiajukan oleh Ketua UPK/UPKS. Apabila semua persyaratan telahlengkap dan memenuhi persyaratan, maka PPK menerbitkan SuratPermintaan Pencairan Langsung (SPP-LS) dan menyampaikankepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

15

3) Pencairan dana DOK PNPM-MPd dilakukan satu tahapan. SPP-LSsebesar 100% dari SP2 dapat diterbitkan setelah PL-UPKditetapkan, dengan melampirkan :a. Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Penetapan

UPK/UPKS, Form Lampiran I.7;b. Rencana Kegiatan DOK (RKD) PL-UPK yang telah diverifikasi

oleh FK dan FasKab, dan ditandatangani oleh WakilMasyarakat/Ketua BKAD, PjOK, Form Lampiran I.8.a;

c. Surat Penetapan Camat (SPC) DOK, Form Lampiran I.9.a;d. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK, Form Lampiran I.10.a;e. Berita Acara Penetapan PL-UPK.

2. Tahapan Pencairan BLM DOK PNPM-MPdTahapan dan persyaratan pencairan BLM DOK PNPM-MPd adalahsebagai berikut :a. Masyarakat difasilitasi oleh FK dan Fasilitator Kabupaten (Faskab/Fas-

Keu) menyusun Rencana Kegiatan DOK (RKD) dengan berpedomanpada alokasi DOK yang ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota. RKDdiverifikasi oleh FK dan FasKab, dan ditandatangani oleh WakilMasyarakat/Ketua BKAD, PjOK;

b. RKD yang telah disepakati dan diputuskan oleh masyarakat,selanjutnya ditetapkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) DOK;

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Kontrak/Surat PerjanjianPendanaan (SP2) DOK dengan Ketua UPK/UPKS;

d. Penerbitan Surat Permintaan Pencairan Langsung (SPP-LS) :1) Ketua UPK/UPKS mengajukan Surat Permintaan Pencairan DOK

kepada PPK, sesuai dengan tahapan pencairan dana BLM yangdiatur dalam SP2;

2) PPK meneliti/menguji kelengkapan dan keabsahan SuratPermintaan Pencairan DOK beserta dokumen pendukungnya yangdiajukan oleh Ketua UPK/UPKS. Apabila semua persyaratan telahlengkap dan memenuhi persyaratan, maka PPK menerbitkan SuratPermintaan Pencairan Langsung (SPP-LS) dan menyampaikankepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

3) Tahapan pencairan dana DOK PNPM-MPd diatur sebagai berikut :a. SPP-LS Tahap I sebesar 40% dari SP2 dapat diterbitkan,

dengan melampirkan :1. Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Penetapan

UPK/UPKS, Form Lampiran I.7;2. Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah diverifikasi oleh

FK dan FasKab, dan ditandatangani oleh WakilMasyarakat/Ketua BKAD, PjOK, Form Lampiran I.8.a;

3. Surat Penetapan Camat (SPC) DOK, Form Lampiran I.9.a;4. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK, Form Lampiran

I.10.a;b. SPP-LS Tahap II sebesar 60% dari SP2 dapat diterbitkan

apabila penggunaan DOK tahap I telah mencapai 80% ataulebih, dengan melampirkan :

16

1. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), Form LampiranI.11.a. dan I.11.b;

2. Rincian Penggunaan DOK (RPD) yang telah diverifikasi olehFK dan FasKab, dan ditandatangani oleh WakilMasyarakat/Ketua BKAD, PjOK, dan, Form Lampiran I.12.a.

3. Pencairan BLM DOK Ruang Belajar Masyarakat (RBM)Tata laksana pencairan BLM DOK RBM dilakukan sebagai berikut:a. Pokja RBM difasilitasi Fasiltator Kabupaten menyusun Rencana

Kegiatan DOK (RKD) RBM. RKD yang telah disepakati dimuat dalamBerita Acara yang ditandatangani Koordinator Pokja dan seluruhanngota Tim Penyusun;

b. RKD yang telah disepakati dan diputuskan dalam Berita Acaraselanjutnya ditetapkan dalam Surat Penetapan (SP) oleh SatkerPNPM-MPd Kabupaten yang bersangkutan;

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Kontrak/Surat PerjanjianPendanaan (SP2) DOK RBM dengan Ketua UPK Kecamatan yangtelah ditunjuk/ditetapkan.

d. Penerbitan Surat Permintaan Pencairan Langsung (SPP-LS) :1) Ketua UPK mengajukan Surat Permintaan Pencairan DOK RBM

kepada PPK, sesuai dengan tahapan pencairan dana BLM yangdiatur dalam SP2;

2) PPK meneliti/menguji kelengkapan dan keabsahan SuratPermintaan Pencairan DOK RBM beserta dokumen pendukungnyayang diajukan oleh ketua UPK. Apabila semua persyaratan telahlengkap dan memenuhi persyaratan, maka PPK menerbitkan SuratPermintaan Pencairan Langsung (SPP-LS) DOK RBM danmenyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

3) Tahapan pencairan DOK RBM diatur sebagai berikut :a. SPP-LS Tahap I sebesar 40% dari SP2 dapat diterbitkan,

dengan melampirkan :1. Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Penetapan

UPK/UPKS, Form Lampiran I.7;2. Rencana Kegiatan DOK RBM (RKD DOK RBM) yang telah

diverifikasi oleh PjO Kabupaten dan ditandatangani olehKoordinator Pokja RBM dan Ketua UPK yang bersangkutan,Form Lampiran I.8.b;

3. Surat Penetapan Satker Kabupaten DOK RBM (SP DOKRBM), Form Lampiran I.9.b;

4. Surat Perjanjian Pendanaan DOK RBM (SP2 DOK RBM),Form Lampiran I.10.b.

b. SPP-LS Tahap II sebesar 60% dari SP2 dapat diterbitkanapabila penggunaan DOK RBM tahap I telah mencapai 80%atau lebih, dengan melampirkan :1. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), Form Lampiran

I.11.a dan Lampiran I.11.b;2. Rincian Penggunaan DOK (RPD) RBM yang telah

diverifikasi PjO Kabupaten dan ditandatangani olehKoordinator Pokja RBM dan Ketua UPK yang bersangkutan,Form Lampiran I.12.b.

4. Tahapan Pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM-MPdTahapan dan persyaratan pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM-MPdadalah sebagai berikut :

17

a. Masyarakat difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan (FK/FT) danFasilitator Kabupaten (Faskab/Fastekab/Fas-Keu/lainnya) melakukantahapan kegiatan PNPM-MPd mulai dari MAD Sosialisasi sampaidengan MAD Pendanaan Usulan dengan berdasarkan pada alokasiBLM yang ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota bersangkutan;

b. Kegiatan yang diputuskan dalam MAD Pendanaan selanjutnyaditetapkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) BLM Dana Kegiatan;

c. Pejabat Pembuat Komitment (PPK) membuat Kontrak/Surat PerjanjianPendanaan (SP2) BLM Kegiatan dengan Ketua Unit PengelolaKegiatan (UPK)/UPK Sementara (UPKS);

d. Penerbitan Surat Permintaan Pencairan Langsung (SPP-LS) :1) Ketua UPK/UPKS mengajukan Surat Permintaan Pencairan BLM

Dana Kegiatan kepada PPK, sesuai dengan tahapan pencairandana BLM yang diatur dalam SP2;

2) PPK meneliti/menguji kelengkapan dan keabsahan SuratPermintaan Pencairan BLM Dana Kegiatan beserta dokumenpendukungnya yang diajukan oleh Ketua UPK/UPKS. Apabilasemua persyaratan telah lengkap dan memenuhi persyaratan,maka PPK menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Langsung(SPP-LS) BLM Dana Kegiatan dan menyampaikan kepada KuasaPengguna Anggaran (KPA).Pada prinsipnya tahapan pencairan dana BLM PNPM-MPd dibagidalam dalam 3 (tiga) tahapan yaitu Tahap I sebesar 40%; Tahap IIsebesar 40%; Tahap III sebesar 20% dari nilai SP2, denganUrutan tahapan pencairan dana BLM berdasarkan komposisiAPBN (DUB) dan APBD (DDUB), sebagai berikut :

ALOKASI DANA TAHAPAN PENCAIRAN DANATAHAP I TAHAP II TAHAP III

APBN APBD APBN APBN APBD APBN95% 5% 40% 35% 5% 20%90% 10% 40% 30% 10% 20%85% 15% 40% 25% 15% 20%80% 20% 40% 20% 20% 20%

Dana BLM APBN Tahap I tidak dapat dicairkan apabila danaAPBD belum dicantumkan dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Kabupaten/Kota.Dana BLM APBN Tahap III tidak dapat dicairkan apabila danaAPBD belum seluruhnya (100%) dicairkan dan ditransfer kerekening UPK.Pencairan dana APBD (DDUB) dapat dilakukan mendahuluidana APBN. Namun, pencairan tahap III (20% APBN) tidakdapat dilakukan apabila seluruh dana APBD (100%) belumdicairkan dan ditransfer ke rekening kolektif UPK.

3) Kecamatan dengan komposisi dana BLM APBN (95%) danAPBD (5%) sebagai berikut :i. SPP-LS Tahap I sebesar 40% dari SP2 dapat diterbitkan

dengan melampirkan :

18

a) Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang PenetapanUPK/UPKS, Form Lampiran I.7;

b) Surat Penetapan Camat (SPC) BLM Dana Kegiatan, FormLampiran I.13;

c) Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan,Form Lampiran I.10.a;

d) Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD),Form Lampiran I.14;

e) Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari danaAPBD (DDUB).

ii. SPP-LS Tahap II sebesar 40% dari SP2 terdiri dari 35%bersumber dari dana APBN dan 5% bersumber dari danaAPBD, dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahapsebelumnya (Tahap I) telah mencapai 90% atau lebih, denganmelampirkan Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), FormLampiran I.11a dan I.11b;

iii. SPP-LS Tahap III sebesar 20% dari SP2 dapat diterbitkanapabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai90% atau lebih dan dana partisipasi daerah (DDUB) telahdicairkan 100%, dengan melampirkan :a) Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), Form Lampiran

I.11a dan Lampiran I.11b;b) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan

(SPKMP) yang ditandatangani oleh FK, Ketua UPK/UPKS,wakil masyarakat dan PjOK, Form Lampiran I.15;

c) Copy Rekening Kolektif UPK/UPKS yang disertai suratpernyataan dari Fasilitator Kecamatan dan FasilitatorKabupaten, Form Lampiran I.16.


dengan melampirkan :a) Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Penetapan

UPK/UPKS, Form Lampiran I.7;b) Surat Penetapan Camat (SPC) BLM Dana Kegiatan, Form

Lampiran I.13;c) Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan,

Form Lampiran I.10.a;d) Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD),

Form Lampiran I.14;e) Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana

APBD (DDUB).ii. SPP-LS Tahap II sebesar 40% dari SP2 terdiri dari 30%

bersumber dari dana APBN dan 10% bersumber dari danaAPBD, dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahapsebelumnya (Tahap I) telah mencapai 90% atau lebih, denganmelampirkan Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), FormLampiran I.11a dan I.11b;

iii. SPP-LS Tahap III sebesar 20% dari SP2 dapat diterbitkanapabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai

19

90% atau lebih dan dana partisipasi daerah (DDUB) telahdicairkan 100%, dengan melampirkan :a) Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), Form Lampiran





dengan melampirkan :a. Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Penetapan

UPK/UPKS, Form Lampiran I.7;b. Surat Penetapan Camat (SPC) BLM Dana Kegiatan, Form

Lampiran I.13;c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan,

Form Lampiran I.10.a.;d. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD),

Form Lampiran I.14;e. Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana

APBD (DDUB).ii. SPP-LS Tahap II sebesar 40% dari SP2 terdiri dari 25%

bersumber dari dana APBN dan 15% bersumber dari danaAPBD, dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahapsebelumnya (Tahap I) telah mencapai 90% atau lebih, denganmelampirkan Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), FormLampiran I.11a. dan I.11b.






dengan melampirkan:a) Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Penetapan


Lampiran I.13;

20

c) Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan,Form Lampiran I.10.a;

d) Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD),Form Lampiran I.14;

e) Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari danaAPBD (DDUB).

ii. SPP-LS Tahap II sebesar 40% dari SP2 terdiri dari 20%bersumber dari dana APBN dan 20% bersumber dari danaAPBD, dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahapsebelumnya (Tahap I) telah mencapai 90% atau lebih, denganmelampirkan Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), FormLampiran I.11a dan Lampiran I.11b.





5. Tahapan Pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM-MPd pada lokasidengan DDUB melebihi ketentuan Minimal.a. Nilai DDUB sebagaimana surat Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat nomor B.200/MENKO/KESRA/X/2012 tanggal 5Oktober 2012 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPMMandiri T.A. 2013, adalah nilai DDUB minimal yang wajib disediakanoleh Pemerintah dalam bentuk uang dan bukan sharing program.Pemerintah daerah dapat menambah alokasi DDUB sesuai dengankemampuan daerah, dengan memperhatikan mekanismepengalokasian dan pelaksanaan anggaran yang berlaku pada PNPM-MPd.

b. Tahapan pencairan BLM PNPM-MPd pada kecamatan yang mendapattambahan alokasi DDUB, adalah sebagai berikut :1) Tambahan DDUB harus dicantumkan dalam Naskah Perjanjian

Urusan Bersama (NPUB), antara Pemerintah dan PemerintahDaerah;

2) Pada prinsipnya tahapan pencairan dana BLM PNPM-MPd tetapdibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu Tahap I sebesar 40%; Tahap IIsebesar 40%; Tahap III sebesar 20% dari nilai SP2, total alokasiBLM dihitung tanpa memperhatikan tambahan DDUB, sebagaimanapada poin C.4.d;

3) Tambahan DDUB dicairkan bersamaan pada pencairan DDUB yangdiwajibkan.

Contoh :Alokasi dana BLM kecamatan A ditetapkan sebesar 1 milyar dengankomposisi pendanaan APBN Rp. 950 juta (95%) dan APBD Rp. 50 juta

21

(5%). Pemda menambah alokasi dan BLM untuk kecamatan sebesarRp. 10 juta. Maka tahapan pencairannya sebagai berikut :Perhitungan dengan alokasi dana BLM normal :Tahap 1 (40%) : Rp. 400 juta (APBN)Tahap 2 (40%) : Rp. 400 juta (APBN Rp. 350 juta + APBD Rp. 50

juta)Tahap 3 (20%) : Rp. 200 juta (APBN)Perhitungan dengan adana tambahan alokasi dana BLM :Tahap 1 (40%) : Rp. 400 juta (APBN)Tahap 2 (40%+) : Rp. 410 juta (APBN Rp. 350 juta + APBD Rp. 60

juta)Tahap 3 (20%) : Rp. 200 juta (APBN)

6. Tahapan Pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM-MPd dengan SkemaOptimalisasiKebijakan Optimalisasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat DirekturJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 414.2/4916/PMDtanggal 7 Desember 2009 perihal Petunjuk Teknis Optimalisasi TahapanKegiatan PNPM-MPd, maka penetapan kegiatan dilakukan maksimaldalam 2 (dua) SPC untuk setiap lokasi. Apabila situasi di lapanganmenuntut lebih dari 2 (dua) SPC, maka penetapan kegiatan dapatdilakukan dalam 3 (tiga) kali SPC setelah diverifikasi oleh FasilitatorKabupaten.Mengingat SPC dapat ditetapkan lebih dari satu kali, maka diminta kepadaseluruh Fasilitator PNPM-MPd ditingkat kecamatan dan kabupaten agarsecara aktif melakukan pengawasan pelaksanaan pencairan danadimaksud.Tahapan pencairan dana BLM bagi kecamatan yang menjalankan SkemaOptimalisasi diatur sebagai berikut :a. Apabila usulan/proposal kegiatan ditetapkan dalam 1 (satu) SPC,

maka tahapan pencairan dananya mengacu pada butir C.4, di atas.b. Apabila usulan/proposal kegiatan ditetapkan lebih dari satu SPC/SP2,

maka pencairan dananya diatur sebagai berikut :1) SPC/SP2 dengan dinilai kurang atau sama dengan 40% dari total

alokasi BLM (SPC/SP2 ≤ 40% total BLM), pencairan dananyadilakukan satu Tahap. SPP-LS sebesar 100% dari SP2 dapatditerbitkan dengan melampirkan :a) Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Penetapan


Lampiran I.13;c) Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan, Form

Lampiran I.10.a;d) Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), Form

Lampiran I.14;e) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan

(SPKMP) yang ditandatangani oleh FK, Ketua UPK/UPKS,wakil masyarakat, dan PjOK, Form Lampiran I.15;

22

f) Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari danaAPBD (DDUB).

2) SPC/SP2 dengan dinilai lebih dari 40% dari total alokasi BLM(SPC/SP2 ≥ 40% total BLM), pencairan dananya dilakukan duatahap.i. SPP-LS tahap I sebesar 60% dari SP2 dapat diterbitkan

dengan melampirkan :a) Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Penetapan


Lampiran I.13;c) Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan,

Form Lampiran I.10.a;d) Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD),

Form Lampiran I.14;e) Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana

APBD (DDUB).ii. SPP-LS tahap II sebesar 40% nilai SP2 dapat diterbitkan

apabila penggunaan tahap sebelumnya telah mencapai 90%atau lebih, dengan melampirkan :

a) Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), Form LampiranI.11a. dan Lampiran I.11b;

b) Surat Pernyataan Kesanggupan MenyelesaikanPekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh FK, KetuaUPK/UPKS, wakil masyarakat, dan PjOK, FormLampiran I.15.

iii. Pencairan dana dari SPC terakhir (SPC ke-2 atau SPC ke-3)dapat dilakukan apabila penggunaan dana tahapansebelumnya (SPC ke-1, atau SPC ke-1 dan SPC ke-2) telahmencapai 90% atau lebih. Apabila Laporan Penggunaan DanaKolektif (LPDK) kurang dari 90%, maka harus mendapatpersetujuan dari Fasilitator Kabupaten Teknik dan KPA SatuanKerja Kabupaten.

iv. SPP-LS sebesar 20% dari dana total alokasi BLM yangbersumber dari dana APBN baru dapat diterbitkan apabilaseluruh (100%) dana DDUB telah dicairkan dan ditransfer kerekening UPK, dibuktikan dengan Copy Rekening KolektifUPK/UPKS yang disertai surat pernyataan dari FasilitatorKecamatan dan Fasilitator Kabupaten, Form Lampiran I.16.

v. Tahapan pencairan dana DDUB dapat dilakukan mendahuluidana APBN.

Contoh perhitungan dan tahapan pencarian pada penerapanoptimalisasi, sebagai berikut :Contoh :

Kecamatan dengan alokasi BLM sebesar Rp.2.000.000.000,-dengan komposisi pembiayaan dana APBN sebesarRp.1.600.000.000,- (80%) dan dana APBD (DDUB) sebesarRp.400.000.000,- (20%).

23

1) Bila kegiatan ditetapkan dalam 1 (satu) SPC/SP2, yaitu sebesarRp.2.000.000.000,- maka tahap pencairannya sebagai berikut :

(jutaan Rp.)

Nilai SPCTahap I(40%)

Tahap II(40%)

Tahap III(20%)

APBN APBN APBD APBN*

SPC 2.000 800 400 400 400* APBN 20% dari Total BLM

2) Bila Kegiatan ditetapkan dalam 2 (dua) SPC/SP2, yaitu SPC ke-1 sebesar Rp.500.000.000,- dan SPC ke-2 sebesarRp.1.500.000.000,- maka tahap pencairannya sebagai berikut:

(jutaan Rp.)


APBN APBD

SPC-1 500 500 -

(jutaan Rp.)


Tahap II(40%)

APBN APBD APBD APBN*

SPC-2 1.500 700 200 200 400* APBN 20% dari Total BLM

3) Bila Kegiatan ditetapkan dalam 3 (dua) SPC/SP2, yaitu SPC ke-1 sebesar Rp.350.000.000,-; SPC ke-2 sebesarRp.650.000.000,-; dan SPC ke-3 sebesar Rp.1.000.000.000,-maka tahap pencairannya sebagai berikut :

(jutaan Rp.)


APBN APBD

SPC-1 350 350 -

SPC-2 650 650 -

(jutaan Rp.)


Tahap II(40%)

APBN APBD APBD APBN*

SPC-3 1000 200 400 - 400* APBN 20% dari Total BLM

D. Tahapan Pencairan dana BLM PNPM-MPd Integrasi (SPP-SPPN)1. Pencairan BLM DOK PNPM-MPd Integrasi

a. Surat Penetapan Kegiatan DOK PNPM-MPd Integrasi (SPK DOKIntegrasi) dan Surat Perjanjian Pendanaan DOK PNPM-MPd Integrasi(SP2 DOK Integrasi), DOK Integrasi dan dapat disusun secara

24

bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan yang akan dilaksanakan,tidak harus sekaligus sebesar alokasi dana DOK dimaksud.

b. Pencairan dananya dilakukan sekaligus (100%) sebesar nilai SP2,dengan menerbitkan SPP-LS dengan melampirkan :1) Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Penetapan

UPK/UPKS, Form Lampiran I.18;2) Berita Acara (BA) Penetapan Alokasi BLM DOK, Form Lampiran

I.19;

3) Surat Penetapan Kegiatan DOK PNPM-MPd Integrasi (SPK DOKIntegrasi), Form Lampiran I.20;

4) Surat Perjanjian Pendanaan DOK PNPM-MPd Integrasi (SP2 DOKIntegrasi), Form Lampiran I.21;

5) Rencana Anggaran Biaya DOK Integrasi (RAB DOK Integrasi)yang telah diverifikasi oleh FK dan FasKab, dan ditandatanganioleh Wakil Masyarakat/Ketua BKAD, PjOK, Form Lampiran I.22;

6) Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), FormLampiran I.23a dan Lampiran I.23b;

7) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan(SPKMP), Form Lampiran I.24a dan Form Lampiran I.24b.

c. Apabila masih terdapat DOK Integrasi yang belum dicairkan dan masihterdapat kegiatan yang akan dilaksanakan, maka kegiatan tersebutperlu ditetapkan dalam SPK DOK Integrasi dan dibuat SP2 DOKIntegrasi.SPP-LS sebesar 100% sebesar nilai SP2 dapat ditebitkan apabilapenggunaan DOK tahap sebelumnya telah mencapai 80% atau lebih,dengan melampirkan :1) Berita Acara (BA) Penetapan Alokasi BLM DOK, Form Lampiran

I.19;2) Surat Penetapan Kegiatan DOK PNPM-MPd Integrasi (SPK DOK

Integrasi), Form Lampiran I.20;3) Surat Perjanjian Pendanaan DOK PNPM-MPd Integrasi (SP2 DOK

Integrasi), Form Lampiran I.21;4) Rencana Anggaran Biaya DOK Integrasi (RAB DOK Integrasi)

yang ditandatangani oleh Ketua UPK dan Wakil Masyarakat/KetuaBKAD, dan telah diverifikasi oleh FK dan FasKab, Form LampiranI.22;

5) Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), FormLampiran I.23a dan Lampiran I.23b;

6) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan(SPKMP), Form Lampiran I.24a dan Form Lampiran I.24b;

7) Berita Acara Penggunaan Dana DOK Integrasi (BAPD DOKIntegrasi) tahap sebelumnya, Form Lampiran I.25.

2. Pencairan BLM Kegiatan PNPM-MPd IntegrasiTahapan dan persyaratan pencairan BLM dana kegiatan PNPM-MPdIntegrasi diatur sebagai berikut :

25

a. Surat Penjanjian Pendanaan (SP2) BLM PNPM-MPd Integrasi yangbersumber dari APBN dibuat terpisah dari dana BLM yang bersumberdari dana APBD.

b. SPP LS Tahap I sebesar 75% dari SP2 sumber dana APBN dapatditerbitkan dengan melampirkan :1) Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Penetapan

UPK/UPKS, Form Lampiran I.18;2) Surat Penetapan Kegiatan PNPM-MPd Integrasi (SPK Integrasi),

Form Lampiran I.26;3) Surat Perjanjian Pendanaan BLM Dana Kegiatan PNPM-MPd

Integrasi (SP2 Integrasi), Form Lampiran I.27;4) Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD

Integrasi), Form Lampiran I.28;5) Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana APBD

(DDUB).c. SPP LS Tahap II sebesar 100% dari SP2 sumber dana APBD (DDUB)

dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telahmencapai 90% atau lebih, dengan melampirkan Berita AcaraPenggunaan Dana PNPM-MPd Integrasi (BAPD Integrasi), FormLampiran I.29a dan Lampiran I.29b.Tatacara pencairan dana APBD diatur oleh PemerintahKabupaten/Kota bersangkutan, dan tahapan pencairan dananyadapat dilakukan mendahului dana APBN.

d. SPP LS Tahap III sebesar 25% dari SP2 sumber dana APBN dapatditerbitkan apabila penggunaan tahap sebelumnya (APBN dan APBD)telah mencapai 90% atau lebih, dengan melampirkan :1) Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD Integrasi), Form Lampiran

I.29a dan I.29b;2) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan

(SPKMP Integrasi) yang ditandatangani oleh FK, FasilitatorKabupaten, Ketua UPK/UPKS dan PjOKab, Form Lampiran I.30;

3) Copy Rekening Kolektif UPK/UPKS yang disertai surat pernyataandari Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten, FormLampiran I.31.

E. Pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM-MPd PerbatasanTahapan dan persyaratan pencairan BLM dana kegiatan PNPM-MPdPerbatasan, diatur sebagai berikut :a. Kegiatan yang didanai dengan BLM PNPM-MPd Perbatasan ditetapkan

dalam SPC tersendiri terpisah dari SPC PNPM-MPd reguler.b. SPP-LS Tahap I sebesar 60% dari SP2 dapat diterbitkan dengan

melampirkan :1) Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang Penetapan UPK/UPKS,

Form Lampiran I.7;2) Surat Penetapan Camat (SPC) BLM Dana Kegiatan, Form Lampiran

I.13;3) Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan, Form

Lampiran I.10.a;4) Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), Form

Lampiran I.14.

26

c. SPP-LS Tahap II sebesar 40% dari SP2 dapat diterbitkan apabilapenggunaan tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, denganmelampirkan:1. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD), Form Lampiran I.11a dan

Lampiran I.11b;2. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP)

yang ditandatangani oleh FK, Ketua UPK/UPKS, wakil masyarakat,dan PjOK, Form Lampiran I.15.

VIII. DAFTAR ALOKASI DANA URUSAN BERSAMA PNPM-MPd

Alokasi Dana Urusan Bersama PNPM-MPd, dikelompokkan menjadi:1. Alokasi Belanja Barang (komponen Administrasi, Peningkatan Kapasitas

Aparat Pemerintah, dan Pembinaan dan Pengawasan PNPM-MPd olehInspektorat Kabupaten/Kota), sebagaimana Lampiran I.32.

2. Alokasi Belanja Bantuan Sosial (Komponen Bantuan Langsung Masyarakat),sebagaimana Lampiran I.33.

IX. REVISI ANGGARAN1. Tatacara Revisi DIPA/RKAKLmengacu pada Peraturan Menteri Keuangan

nomor 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Tatacara RevisiAnggaran Tahun Anggaran 2013.

2. Dalam hal terjadi revisi anggaran (DIPA/RKAKL) yang dilakukan di daerah,Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib melaporkan dan menyampaikanperubahan dimaksud paling lambat 5 (hari) kerja setelah revisi ditetapkandilengkapi dengan data perubahan ADK RKAKL, kepada Direktur JenderalPemberdayaan Masyarakat untuk disampaikan kepada Direktur JenderalAnggaran – Kementerian Keuangan.

X. MONITORING DAN EVALUASIMonitoring dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan dan permasalahanpelaksanaan program/kegiatan PNPM-MPd. Pemantauan meliputi keseluruhanaspek implementasi program/kegiatan, mekanisme pencairan dan penyaluran danaUrusan Bersama, serta perkembangannya.Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kualitas program/kegiatan denganmemperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Petunjuk Teknis Operasional(PTO), dan Sistem Pelaporan yang ditetapkan.

XI. PELAPORANKPA Urusan Bersama bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggarandan menyampaikan laporan sebagai berikut :1. Laporan Aspek Manajerial :

Laporan Aspek Manajerial berisi :a. Perkembangan/progres tahapan kegiatan;b. Perkembangan/progres realisasi penyerapan dana;c. Pencapaian target keluaran;d. Kendala yang dihadapi; dane. Saran tindaklanjut.Periode pelaporan aspek manajerial meliputi : (1) Laporan Bulanan;(2) Laporan Semesteran; dan (4) Laporan Tahunan.

27

2. Laporan Aspek Akuntabilitas :a. Laporan Keuangan, terdiri atas :

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);2) Neraca;3) Catatan Atas Laporan Keuangan; danPeriode pelaporan keuangan meliputi : (1) Laporan bulanan; (2) LaporanTriwulan; (3) Laporan Semester; dan (4) Laporan Tahunan.

b. Laporan Barang Milik Negara, terdiri atas :1) Laporan Persediaan;2) Laporan Aset Tetap;Periode pelaporan Barang Milik Negara meliputi : (1) Laporan Semester;dan (2) Laporan Tahunan.

c. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negaraberpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat danPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-51/PB/2008tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga.

d. Laporan lainnya terkait dengan pelaksanaan program dan anggaransebagaimana diatur dalam surat Sekretaris Direktur Jenderal PMD nomor910/6841/PMD tanggal 10 Okotber 2012 perihal Laporan RealisasiAnggaran (LRA) dana Dekonsentrasi dan Urusan Bersama T.A. 2012.

3. Laporan Pengendalian dan EvaluasiLaporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Urusan Bersamaberpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang TataCara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,sebagai berikut :a. Kepala SKPD pelaksana Urusan Bersama menyampaikan laporan kepada

(1) Bupati/Walikota melalui Bappeda; (2) Menteri Dalam Negeri; (3)tembusan kepada Kepala SKPD Provinsi yang mempunyai tugas dankewenangan yang sama; Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desaselaku pemberi tugas Urusan Bersama.Laporan disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah Triwulan berakhir.

b. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota a.n. Bupati/Walikota menyampaikanlaporan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.Laporan disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah Triwulan berakhir.

c. Kepala Bappeda Provinsi a.n. Gubernur menyampaikan laporan kepada(1) Menteri Dalam Negeri; (2) Menteri PPN/Ketua Bappenas; (3) MenteriKeuangan, dan (4) Menteri PAN.Laporan disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah Triwulan berakhir.Format laporan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun2006.

4. Alamat Penyampaian LaporanLaporan sebagaimana poin 1, 2, dan 3 di atas di alamatkan ke :

Sekretariat Pembinaan PNPM Mandiri Perdesaan Nasional,Jln. Amil No. 20A-B, Kel. Pejaten Barat, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12510Telepon : (021) 79191684, 79199648, Fax : (021) 79196118Email : [email protected]

Lampiran I Juknis UB PNPM-MPd 2013

Documents