LAMPIRAN 1.2 TABEL 2 STANDAR PELAYANANperijinan.denpasarkota.go.id/spp/Lampiran12-Tabel2.pdf · Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2017

Page 1 of 143

LAMPIRAN 1.2

TABEL 2 STANDAR PELAYANAN

A. Perijinan

No. Perijinan/Non

Perijinan Persyaratan

Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

1. Ijin Prinsip Penanaman Modal

3 Tidak ada Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal No. 13 Tahun

2017

1.A. Ijin Prinsip Penanaman Modal

1. Formulir permohonan bermaterai 6000

2. Salinan KTP / Keterangan Domisili

3. Salinan NPWP Pemilik Sarana

4. Salinan Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)

5. Keterangan rencana kegiatan berupa diagram alir produksi/Flow Chart of Production (untuk sector Industri)

6. Uraian kegiatan, rincian investasi dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan (untuk sector jasa)

7. Surat kuasa apabila diurus orang lain

3 Tidak ada

1.B. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal



3. Salinan NPWP pemilik sarana


5. Keterangan rencana kegiatan berupa

3 Tidak ada

Page 2 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

diagram alir produksi/Flow Chart of Production (untuk sector Industri)


7. Salinan Ijin Prinsip/Ijin Prinsip Perluasan/Ijin Usaha dan perubahannya bila ada


1.C. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal





5. Keterangan rencana kegiatan berupa diagram alir produksi/Flow Chart of Production (untuk sector Industri)


7. Salinan Ijin Prinsip/Ijin Prinsip Perluasan/Ijin Usaha dan perubahannya bila ada

8. Melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan


3 Tidak ada

1.D. Ijin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal



3. Salinan NPWP pemilik

Page 3 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

sarana 4. Salinan Akte Pendirian

Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)

5. Kesepakatan penggabungan perusahaan (Merger Plan) yang disetujui oleh para pihak (Merging Company dan Surviving Company)

6. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan

7. Fotocopy Ijin Prinsip dan Ijin Usaha dan/atau perubahannya


2. Ijin Usaha Penanaman Modal





5. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkunham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan

6. NPWP Badan Hukum 7. Fotocopi IMB 8. Fotocopi Dokumen

Lingkungan 9. Fotocopy Ijin Prinsip

dan Ijin Usaha dan/atau perubahannya

10. Legalitas lokasi proyek dan lokasi perusahaan

11. Hasil pemeriksaan lapangan untuk bidang usaha

12. Laporan Kegiatan Penanaman modal

3 Tidak ada Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal No. 13 Tahun

2017

Page 4 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

13. Tanda terima penyampaian LKPM dari Badan Organisasi Penanaman Modal (BKPM) RI atau Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi DKI Jakarta

14. Ketentuan bidang usaha mencakup (jenis produksi, kapasitas dan pemasaran dan nilai ekspor)

15. Kesepakatan penggabungan perusahaan

16. Laporan keuangan perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali

17. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan


3. Ijin Apotek 1. Formulir permohonan bermaterai 6000

2. Salinan KTP Prop.Bali atau KTP yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili

3. Surat keterangan kewarganegaraan bagi WNA

4. Salinan NPWP Pemilik Sarana

5. Salinan NPWP Apoteker Pengelola Apotek

6. Denah lokasi 7. Gambar Denah

Bangunan 8. Akte Pendirian


9. Akte perjanjian kerja

10 Tidak ada Permenkes No.9 Tahun

2017 Tentang Apotek

Page 5 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

sama Apoteker Pengelelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA)

10. Daftar Ketenagaan 11. Daftar terperinci alat

perlengkapan Apotek 12. Rancangan Papan

Nama Apotek, Surat Pesanan, Copy Resep, Rancangan Lemari Narkotika

13. Salinan SITU 14. Surat pernyataan dari

Pemilik Sarana Apotek (PSA) tidak terlibat Pelanggaran Perundang-undangan dibidang Obat (bermaterai Rp. 6000)

15. Perjanjian pelengkap Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apoteker (PSA)

16. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Ijin Praktek

17. Surat ijin atasan bagi PNS, TNI / Polri

18. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek (APA) tidak berkedudukan sebagai APA Penangung Jawab di Apotik lain (bermaterai Rp. 6000)

19. Surat pernyataan tidak keberatan bila diganti APA baru serta wajib melaporkan apabila terjadi pergantian APA

20. Salinan Ijasah, Surat Sumpah & SIPA

21. Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)

22. Surat Rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

23. Surat Kuasa

Page 6 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)

24. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan danketenagakerjaan

4. Ijin Budidaya Pemeliharaan Ikan



3. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan

4. Pas photo 4X6 sebanyak 3 lembar (latar merah)

5. Denah lokasi

5 Tidak ada Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan

No. 49/Permen.

KP/2014 tentang Usaha

Pembudidayaan Ikan

5. Ijin Bursa Kerja Khusus



3. Organisasi dan nama – nama pengelola BKK

4. Keterangan atau penjelasan tentang sarana kantor untuk melakukan kegiatan antar kerja

5. Pas Photo 4x6 sebanyak 3 lembar (latar merah)

6. Rencana Penyaluran Penaga Kerja (RPTK) selama 1(satu) tahun

7. Salinan surat ijin pendirian dan Surat Ijin operasional Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi serta Lembaga Pelatihan Kerja dari instansi yang berwenang

8. Surat Kuasa

10 Tidak ada SK Direktur Jenderal

Pembinaan dan

Penempatan Tenaga

Kerja Dalam

Negeri No. KRP-

131/DPPTKDN/XI/2004

Page 7 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum


6. Ijin Lembaga Pelatihan Kerja


2. Salinan KTP Penanggung Jawab Perusahaan

3. Salinan akte pendirian badan usaha dan/atau perubahannya yg telah disahkan oleh pejabat yg berwenang, apabila yg mengajukan permohonan adalah badan usaha

4. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK

5. Salinan surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan dilselenggarakan

6. Profil LPK yang meliputi antara lain : Struktur organisasi, alamat, telepon dan faximile

7. Daftar Program pelatihan kerja berbasis kompetensi

8. Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan

9. Surat Keterangan Domisili LPK dari kelurahan/desa setempat

10. Rekomendasi dari ketua DPC Himpunan Lembaga Latihan

11. IMB dengan fungsi kantor dan tempat pelatihan

12 Tidak ada Peraturan Menteri

Ketenaga Kerjaan RI Nomor 17

Tahun 2016 tentang

Tata Cara Perizinan

dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan

Kerja

Page 8 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

12. Pas Photo ukuran 4x6 cm latar merah sebanyak 2(dua) lembar, yakni pengelola LPK dengan berpakaian jas dan dasi

13. Foto Copy NPWP atas nama Lembaga

14. Salinan SITU 15. Rekomendasi dari

Dinas Perhubungan khusus untuk lembaga pelatihan mengemudi

16. Surat Pernyataan dari penanggung jawab lembaga, tidak ada permasalahan intern

17. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)

7. Ijin Lingkungan 1. Formulir permohonan bermaterai 6000

2. Salinan KTP Pemilik / Penanggung Jawab

3. Salinan NPWP Perusahaan

4. Salinan Akta Pendirian Badan Usaha/Perusahaan (bagi yang berbadan usaha)

5. Salinan Bukti Penguasaan hak atas tanah

6. SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) atau Rekomendasi UKL-UPL dari Badan lingkungan Hidup

3 Tidak ada Peraturan Pemerintah RI No. 27

Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan

8. Ijin Lokasi 1. Gambar tanah yang dimohon / yang akan dibebaskan

2. Status penguasaan atas tanah (SHM/Sewa/Jual Beli)

3. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket.

14 Tidak ada Keputusan Walikota Denpasar

Nomor 394 Tahun 2000 tentang Ijin

Lokasi

Page 9 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Kewarganegaraan (bagi WNA)



6. Persetujuan BKPM Pusat / Daerah

7. Pernyataan sanggup membayar ganti rugi

8. Uraian rencana proyek / garis besar rencana proyek yang akan dibangun

9. Salinan NPWP / PBB 10. Salinan Akte Pendirian

Perusahaan yang telah disahkan Menkumham bagi yang berbadan hukum (untuk pengajuan Baru lampirkan menkumham asli dan Fotocopy rangkap 5

9. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Salinan KTP/ Keterangan Domisili/ Surat Ket.Kewarganegaraan (bagi WNA)


3. Salinan bukti pelunasan PBB tahun terakhir

4. Salinan akte pendirian badan usaha dan/atau perubahannya yg telah disahkan oleh pejabat yg berwenang, apabila yg mengajukan permohonan adalah badan usaha


6. Salinan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Dinas PUPR

15 Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB

Peraturan Daerah Kota

Denpasar No.5 Tahun

2015 tentang

Bangunan Gedung

Page 10 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

7. Gambar rancang Bangun (bestek, 2set u/ ijin parsial, 4set u/ ijin paket) ditandatangani oleh penanggungjawab (pemilik, perencana, pengawas/pelaksana) yg terdiri dari: a. Gambar Situasi

(skala 1:1000/1:500);

b. Gambar layout/denah, tampak, potongan (skala 1:100/1:200);

c. Gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala 1:100/1:200).(disertai Soft Copy Gambar)

8. Surat Pernyataan Penyanding

9. Surat Pernyataan pertanggungjawaban konstruksi dari penanggungjawab bangunan

10. Salinan Ijin Lingkungan dan/atau dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) untuk jenis kegiatan yang memerlukan perizinan lingkungan

11. Salinan IPPT (u/ luas lahan min. 15are atau jumlah kapling min.10) serta bukti Penyerahan Fasos/Fasum

12. Gambar (2set u/ ijin parsial, 4set u/ ijin paket) Konstruksi (skala 1:100, ) & detail (skala 1:50/1:20/1:10)

Page 11 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

ditandatangani oleh penanggungjawab (pemilik, perencana, pengawas/pelaksana, khusus u/ bangunan belum berdiri yang bertingkat atau bentang lebih dari 6m. (disertai Soft Copy Gambar)

13. Perhitungan konstruksi kayu/beton bertulang, baja/besi (untuk bangunan belum berdiri yang bertingkat atau bentang lebih dari 6m)

14. Surat Rekomendasi dari dinas kesehatan setempat (khusus untuk fungsi usaha klinik)


16. Melampirkan rekomendasi dari tim ABG (Ahli Bangunan Gedung) untuk bangunan dengan fungsi dan luas tertentu

17. Map Sneckter plastik warna hitam

18. Surat Pernyataan akan mengurus NPWPD bagi bangunan usaha pemondokan lebih dari 10 kamar

19. Melampirkan Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan (khusus bagi PMA)

20. Melampirkan Izin Prinsip Usaha dari BKPM (khusus untuk PMA)

10. Ijin Mendirikan Bangunan Reklame (IMB-R)



3. Rekomendasi Dinas

14 Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 16

Perwalikota No. 3 Tahun

2014 tentang

Penyelengg

Page 12 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Perumahan dan Pemukiman (sebaran, titik lokasi, kontruksi, gambar TLB, foto terbaru rencana lokasi)

4. Rekomendasi dari Dinas Kominfo (untuk visual reklame LED)

5. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame

6. Desain dan tipologi reklame

7. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan : a) dibuat paling lama

7 hari sebelum tanggal permohonan,

b) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 m yang menjelaskan tempat peletakan reklame

c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah

8. Surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dg dilampiri bukti kepemilikan / penguasaan atas dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjiansewa menyewa sesuai kebutuhan

9. Surat pernyataan bermaterai cukup dari

Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

araan Reklame di

Kota Denpasar

Page 13 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak Pemerintah Kota dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa ijinnya dan tidak diajukan perpanjangan ijinnya

10. Gambar TLB rencana reklame yang terdiri dari : a) gambar denah

skala 1: 100, b) gambar tampak

depan, samping dan atas skala 1: 50,

c) gambar potongan skala 1:10 atau 1:20,

d) gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 dan 1:20,

e) gambar detail rangka pondasi atau pile skala 1:10 dan 1:20

11. Perhitungan konstruksi yg ditandatangani oleh penanggung jawab struktur yg mempunyai sertifikasi

12. Fotocopy IMB dan Gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan (khusus untuk reklame yang menempel di bangunan)

Page 14 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

13. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup

14. Surat Tanda Daftar Penyelenggaraan Reklame (SIUP dan TDP Perusahaan khusus permohonan oleh biro reklame)


11. Ijin Mendirikan Rumah Potong Hewan dan Unggas



3. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagi badan hukum

4. Salinan IMB 5. Salinan SITU 6. Struktur organisasi

dan ketenagakerjaan 7. Rekomendasi dari

Dinas Pertanian 8. Salinan Dokumen

Lingkungan (Amdal, UKL/UPL,SPPL)

9. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan



Pertanian No.

13/Permentan/OT.140/

1/2010 tentang

Persyaratan RPH

Ruminansia dan Unit

Penanganan Daging

12. Ijin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D



3. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagi badan hukum

4. Studi Kelayakan


Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56

Tahun 2014 tentang

Page 15 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

5. Master Plan 6. Detail Engineering

Design 7. Dokumen pengelolaan

dan pemantauan lingkungan

8. Fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit

9. Salinan IMB 10. Salinan SITU 11. Rekomendasi dari

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

12. Study kelayakan dan profil rumah sakit yang memuat : a.Rencana Kepastian tempat tidur,b.Rencana Jenis pelayanan medis,c.Rencana pengelolaan limbah Rumah Sakit, d.Gambar Denah

Klasifikasi dan

Perizinan Rumah Sakit

13. Ijin Operasional Pendidikan PAUD



3. Salinan IMB (kecuali PAUD banjar)

4. Salinan SITU 5. Rencana Induk

Pengembangan Sekolah (RIPS) 5 tahun ke depan : Visi dan Misi

Sekolah, Kurikulum, Data Peserta Didik, Data Pendidik dan

Tenaga Kependidikan,

Data sarana dan prasarana,

Pendanaan, Struktur Organisasi


Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84

Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan

Pendidikan Anak Usia

Dini

Page 16 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Sekolah, Manajemen Satuan

Pendidikan, Peran Serta

masyarakat (kalau ada)

6. Akte Yayasan (bagi sekolah swasta) yang telah disahkan Menkum-Ham RI

7. Surat Rekomendasi dari Dispora

8. Surat Keterangan Sosialisasi

9. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan

10. Status Tanah (hak milik/sewa) kalau sewa lampirkan sertifikat & akte sewa dari Notaris

11. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB

12. Data Mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran

14. Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD)



3. Salinan IMB beserta gambar


Pengembangan Sekolah (RIPS) 5 tahun ke depan: Visi dan Misi



Data sarana dan


Pendidikan dan

Kebudayaan NO.36

Tahun 2014 tentang

Pedoman, Pendirian, Perubahan

dan Penutupan

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Page 17 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

prasarana, Pendanaan, Struktur Organisasi


Pendidikan, Peran Serta



7. Surat Rekomendasi dari Dispora




Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor

060/u/2002 tentang

Pedoman Pendirian Sekolah

15. Ijin Operasional Pendirian SMP





Pengembangan Sekolah (RIPS) 5 tahun ke depan: Visi dan Misi



Data sarana dan prasarana,

Pendanaan, Struktur Organisasi


Pendidika, Peran Serta


Pendidikan dan

Kebudayaan NO.36

Tahun 2014 tentang

Pedoman, Pendirian, Perubahan

dan Penutupan

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Page 18 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum



7. Surat Rekomendasi dari Ka. UPT. Disdikpora Kecamatan (untuk Sekolah Dasar/SD)




16. Ijin Operasional Puskesmas


2. Salinan KTP/Keterangan Domisili/Surat Keterangan Kewarganegaraan (Bagi WNA)


4. Salinan Akta pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum) yang disahkan Menkunham (untuk PT) atau Akte Notaris yang telah ditaftarkan di Pengadilan Negeri (CV, Fa)

5. Surat Keterangan Persetujuan lokasi dari pemerintah daerah setempat

6. Salinan bukti Pemilikan dan Penguasaan Tanah (FC. Sertifikat/Pipil/SPPT)

7. Surat penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan

5 Tidak ada Permenkes No. 75

Tahun 2014 tentang

Puskesmas

Page 19 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan

8. Rekomendasi UKL/UPL 9. Surat Rekomendasi

dari dinas kesehatan setempat

10. Salinan SITU 11. Profil Klinik yang akan

didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan



17. Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D

1. Fotocopy KTP 2. Ijin mendirikan rumah

sakit bagi permohonan ijin operasional untuk pertama kali

3. Profil rumah sakit meliputi visi, misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi

4. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi rumah sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana

5. Gambar desain (blue print) dan foto

5 Tidak ada Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014

tentang Klasifikasi

dan Perijinan Rumah Sakit

Page 20 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

bangunan serta sarana dan prasarana pendukung

6. Sertifikat laik fungsi 7. Dokumen pengelolaan

lingkungan berkelanjutan

8. Daftar sumber daya manusia

9. Daftar peralatan medis dan nonmedis

10. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan

11. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas ijin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu

12. Dokumen administrasi dan manajemen: a) Badan hukum/

kepemilikan b) Peraturan internal

rumah sakit (hospital bylaws),

c) Komite medik, d) Komite

keperawatan, e) Satuanpemeriksaan

internal, f) Surat ijin

praktik/surat ijin kerja tenaga kesehatan,

g) Standar prosedur operasional kredensial staf medis,

h) Surat penugasan klinis staf medis,

i) Surat keterangan/ sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan

13. Fotocopy Ijin

Page 21 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Mendirikan Bangunan (IMB)

14. Salinan SITU 15. Rekomendasi dari

PERSI 16. Hasil pemeriksaan air

minum (6 bulan terakhir)

17. Daftar tarif pelayanan medik

18. Surat perjanjian kerja sama tentang pengolahan sampah medis

19. Surat pernyataan bahwa direktur bukan pemilik

20. Kelengkapan dokter penanggung jawab: a) Foto copy KTP, b) Foto copy Ijasah, c) Foto copySurat Ijin

Praktek, d) Surat pengangkatan

sebagai direktur oleh pemilik,

e) Surat pernyataansanggup mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, sanggup bekerja full timer dan tidak bekerja sebagai tenaga purna waktu ditempat lain

21. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

18. Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)


2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)

3. Data Perusahaan Produksi Industri Rumah Tangga

5 Tidak ada Peraturan Kepala

BPOM RI No.

HK.03.1.23.04.12.2205

tentang Pedoman

Pemberian Sertifikat

Page 22 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

4. Data Produk Makanan 5. Surat Pernyataan akan

membuat label yang memenuhi syarat

6. Surat Keterangan domisili usaha dari Desa/Kelurahan

7. Rancangan Label 8. Gambar Denah

Bangunan 9. Denah lokasi 10. Status penguasaan

atas tanah (SHM/Sewa/Jual Beli)



Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

19. Ijin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan


2. Denah lokasi 3. Rekomendasi

Pelaksanaan Penggalian Jalan dari Instansi Terkait

4. Rekomendasi DPU Kota Denpasar

5. Foto Copy Bank Garansi

6. Surat Pernyataan Sanggup memperbaiki utilitas yang rusak akibat pekerjaan tersebut

7. Metode Pelaksanaan 8. Daftar/tabel ruas

jalan 9. Gambar Lokasi dan

Detail Pelaksanaan 10. Gambar Rangkap 2

yang sudah disahkan Dinas PU

11. Time schedule Pengerjaan

12. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs


Pekerjaan Umum

Nomor : 20/PRT/M/

2010 tentang

Pedoman Pemanfaata

n dan Penggunaan

Bagian-Bagian Jalan

Page 23 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

kesehatan dan ketenagakerjaan

20. Ijin Pembuangan Air Limbah




DLHK 6. Salinan Ijin Usaha atau

Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan instansi yang berwenang


8. Surat kuasa bermaterai

9. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan

5 Tidak ada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40

Tahun 2013 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Ijin

Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan

Hidup

21. atur

Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat



3. Salinan Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya

4. Gambar (1 Set): Denah Lokasi, Site Plan & Denah Plan, Denah Bangunan, Tampak Depan & Tampak Samping, Detal Pagar Depan

5. Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab (Formulir A1)

6. Surat pernyataan kesanggupan masing-

5 Tidak ada Permenkes No. 37

Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan

Laboratorium Pusat

Kesehatan Masyarakat

Page 24 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

masing tenaga teknis (Formulir 2)

7. Data kelengkapan bangunan (Formulir A4)

8. Data kelengkapan peralatan (Formulir A5)

9. Salinan SITU 10. Pas Photo 4x6

sebanyak 3 lembar (latar merah)


22. Ijin Penyelenggaraan Optikal




4. Salinan IMB 5. Salinan SITU 6. Surat pernyataan dari

refraksionis sebagai penanggung jawab


8. Rekomendasi Gapopin 9. Daftar sarana dan

peralatan yang akan digunakan

10. Surat keterangan dari Iropin yang menyatakan bahwa penanggung jawab tidak merangkap di dua tempat dan diketahui oleh Gapopin

11. Salinan Ijasah tenaga refraksionis yang telah dilegalisir

12. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000

5 Tidak ada

Permenkes No.1 Tahun

2016 tentang

Pedoman Penyelengg

araan Optikal

Page 25 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

(Bila diurus orang lain) 13. Pas Photo 4x6



23. Ijin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota


2. Salinan KTP/Keterangan Domisili/Surat Ket. Kewarganegaraan (Bagi WNA)

3. Salinan IMB 4. Salinan SITU-HO 5. Rekomendasi Dinas

Perhubungan untuk pengangkutan Limbah B3 (untuk kegiatan Usaha Pengumpulan Limbah B3

6. Salinan Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

7. Rekomendasi penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 dari BLH Kota Denpasar





Tahun 2013

24. Ijin Perbekalan Kesehatan Rumah


5 Tidak ada Permenkes Nomor 70

Commented [U1]: ile pak Ngurah: Ijin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3

Page 26 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Tangga (PKRT) 2. Fotocopy ijin usaha 3. Salinan NPWP 4. Peta Lokasi dan Denah

Bangunan 5. Status penguasaan


6. Daftar peralatan produksi

7. Daftar alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diproduksi

8. Surat keterangan/rekomendasi hasil penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di dinas kesehatan.

Tahun 2014 tentang

Perusahaan Rumah

Tangga Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga.

25. Ijin Toko Obat 1. Formulir permohonan bermaterai 6000



4. Denah lokasi 5. Salinan Ijazah Asisten

Apoteker 6. Salinan Surat Ijin

Asisten Apoteker (SIAA)/STRTTK

7. Surat pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab (bermaterai Rp. 6000)

8. Surat pernyataan tidak menjadi penanggung jawab Toko Obat lain bermaterai Rp. 6000


10. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan dan

10 Tidak ada Kepmenkes 1331/Menk

es/ SK/X/2002

tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 167/KAB/B.

VIII/1972 tentang

Pedagang Eceran Obat

Page 27 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

ketenagakerjaan

26. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah




4. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Menkumham bagi yang berbadan hukum (untuk pengajuan Baru lampirkan menkumham asli dan Fotocopy rangkap 5)

5. Salinan NPWP / PBB 6. Gambar potongan

jalan 7. Blok Plan Kapling 8. Keterangan Gambar

Kapling (luas tanah, luas tanah yg dikapling, jumlah kapling, luas Fasos dan atau Fasum, dll)

9. Sosialisasi Masyarakat dan Rekaman Proses

10. Denah lokasi 11. Surat Pernyataan

Penyanding 12. Surat Kuasa


14 Tidak ada Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2005

tentang retribusi

Ijin Peruntukan Penggunaan

Tanah.

27. Ijin Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) untuk Penyehat Tradisional

1. Salinan KTP 2. Biodata penyehat

tradisional 3. Surat Keterangan

Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai penyehat tradisional

4. Peta lokasi usaha dan denah ruangan

5. Rekomendasi dari assosiasi/organisasi

5 Tidak ada Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelengg

araan Pengobatan

Page 28 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

profesi dibidang penyehat tradisional yang bersangkutan

6. Fotocopy sertifikat / ijazah penyehat tradisional

7. Surat Pengantar Puskesmas setempat


9. Rekomendasi Kejaksaan bagi batra klasifikasi supranatural dan Kantor Depag Kab/Kota bagi batra klasifikasi pendekatan agama.


Tradisional

28. Ijin Toko Alat Kesehatan


2. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat

3. Salinan SIUP 4. Salinan IMB 5. Salinan SITU 6. Status penguasaan


7. Peta Lokasi dan Denah Bangunan


Kesehatan RI No.

1191/Menkes/Per/VIII/

2012 tentang Penyalur

Alat Kesehatan

29. Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB)




4. Salinan Akte Pendirian Perusahaan

5. Salinan SITU 6. Rekomendasi

Pertamina


Nomor 280 Tahun 2004

Page 29 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

7. Melampirkan daftar jumlah kendaraan yang berisikan plat nomor dan kapasitas tampung kendaraan (Khusus IUBB kegiatan jasa angkutan)



10. Rekomendasi dari KSOP (khusus untuk usaha yang berada dikawasan otoritas pelabuhan Benoa)


30. Ijin Usaha Depo Obat Hewan


2. salinan KTP Penanggungjawab / Dirut Perusahaan



5. Salinan NPWP 6. Fotocopy Ijazah

Penanggung Jawab Teknis (Dokter Hewan/Apoteker)

7. Salinan SITU 8. Salinan SIUP 9. Salinan TDP 10. Rekomendasi dari

ASOHI 11. Rekomendasi dari

Dinas Pertanian Kota Denpasar


Pertanian Nomor:

18/Permentan/OT.140/

4/2009 tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha

Obat Hewan

31. Ijin Usaha Industri 1. Formulir Permohonan Ijin Industri Bermaterai 6000

10 Tidak ada Peraturan Pemerintah Nomor 107

Page 30 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

(Denah Lokasi, SP. Penyanding)




5. Salinan Sertifikat Tanah

6. Salinan Akte Pendirian dari Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri bagi (CV, Fa)



9. Salinan UKL / UPL 10. Rekomendasi dari

KSOP (khusus untuk usaha yang berada dikawasan otoritas pelabuhan Benoa)

11. Salinan SITU 12. Surat Kuasa


13. Pas Photo Berwarna 3x4 sebanyak 4 lembar

14. MAP Snecter plastik sesuai jumlah modal usaha (Merah / Kecil, Biru / Menengah, Kuning / Besar)

15. Materai Rp. 6000 16. Melampirkan surat

pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan dan

Tahun 2015 tentang Ijin

Usaha Industri

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23

Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan

Perijinan di Bidang

Perindustrian

Page 31 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

ketenagakerjaan

32. Ijin Usaha Industri Depot Air Minum




4. Denah lokasi 5. Status penguasaan




8. Salinan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Badan Hukum dan HAM

9. Memiliki surat jaminan pasok air baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki ijin pengambilan air minum dari Instansi Pemerintah

10. Laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari lab pemeriksaan kwalitas air yang ditunjuk oleh pemerintah / yang terakreditas


12. Salinan UKL / UPL 13. Salinan SITU 14. Surat Kuasa


15. Pas Photo 3X4 sebanyak 2 lembar

16. MAP Snecter plastik sesuai jumlah modal usaha (Merah / Kecil, Biru / Menengah,

10 Tidak ada -

Page 32 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Kuning / Besar) 17. Materai Rp. 6000 18. Melampirkan surat

pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan

33. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)




4. Salinan Akte Pendirian Perusahaan (bagi yg berbadan hukum) yang disahkan Menkumham (untuk PT) atau Akte Notaris yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (CV, Fa)

5. Salinan SITU 6. Salinan Sertifikat

Badan Usaha (SBU) dari LPJK Bali

7. Daftar Tenaga Perusahaan (Teknik/Non Teknik)

8. Daftar Peralatan perusahaan/ perlengkap tahun terakhir

9. Salinan Sertifikat Keahlian(SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) dari LPJK Bali

10. Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup penanggung jawab badan usaha

11. Menyerahkan rekaman KTP, NPWP, Ijasah pendidikan Formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK (Tugas Penuh)


Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015

Page 33 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

12. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi

13. Menyerahkan surat rekomendasi dari ketua tim pembina Jasa Konstruksi atau pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (Bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yg tidak membidangi jasa konstruksi




34. Ijin Operasional Klinik


2. Salinan KTP / Keterangan Domisili/Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)


4. Salinan Akta pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum) yang disahkan Menkunham (untuk PT) atau Akte Notaris yang telah ditaftarkan di Pengadilan Negeri (CV, Fa)

5. Surat Keterangan Persetujuan lokasi

5 Tidak ada Permenkes 9 Tahun

2014 tentang Ijin

Klinik

Page 34 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

dari pemerintah daerah setempat

6. Salinan bukti Pemilikan dan Penguasaan Tanah (FC. Sertifikat/Pipil/SPPT)

7. Surat penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan

8. Rekomendasi UKL/UPL 9. Surat Rekomendasi

dari Dinas Kesehatan setempat

10. Salinan SITU-HO 11. Profil Klinik yang akan

didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan



14. Melampirkan Ijin Mendirikan Klinik

35. Ijin Mendirikan Klinik



3. salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk


kesehatan Nomor 9

Tahun 2014 tentang ijin

klinik

Page 35 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

kepemilikan perorangan


5. Salinan SITU 6. salinan/fotokopi yang

saha sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

7. dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, labolatorium, serta pelayanan yang diberikan.

36. Ijin Usaha Pemondokan



3. Salinan IMB beserta gambar (rangkap 2)







Usaha Pemondoka

n

Page 36 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

8. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari BLH Kota Denpasar


37. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)



3. Salinan IMB 4. Salinan Akte Pendirian

Perusahaan 5. Rekomendasi

Peruntukan Lahan (Advice Planning)

6. Surat Ijin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun

7. Surat Ijin Prinsip Usaha dan atau analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan

8. Rekomendasi Amdal atau UKL / UPL dari instansi teknis bagi usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan

9. Salinan SITU 10. Program Kemitraan

yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi

11. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku bagi


Tahun 2009

Page 37 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

IUP2T khususnya yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan


38. Ijin Usaha Pengelolaan Pestisida



3. Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)

4. Salinan NPWP 5. Salinan SITU 6. Salinan SIUP dan TDP 7. Pas Photo 4x6


8. Rekomendasi dari Asosiasi Pengelola Pestisida (APP)

9. Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN)

10. Surat Pernyataan Tenaga Entomologist dari Dinas Kesehatan setempat

11. Rekomendasi dari Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Denpasar/Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Denpasar


10 Tidak ada SK Walikota 383 Tahun

2004 Tanggal 2 Desember

2004 Tentang Ijin

Usaha Pengelolaan Pestisida di

Kota Denpasar

39. Ijin Usaha Penggilingan Padi



3. Salinan SITU 4. Salinan SIUP 5. Akte Pendirian

10 Tidak ada Peraturan Walikota Denpasar nomor 9

Tahun 2015 Tentang Ijin

Usaha

Page 38 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum




Penggilingan Padi,

Huller dan Penyosohan

Beras

40. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)



3. Salinan IMB 4. Salinan Akte Pendirian

Perusahaan 5. Rekomendasi

Peruntukan Lahan (Advice Planning)




9. Salinan SITU 10. Program Kemitraan

yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi

11. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku bagi IUPP khususnya yang berkaitan dengan


Tahun 2009 tentang

Penataan dan

Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko

Modern

Page 39 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Gerakan Kemitraan 12. Melampirkan surat


41. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)



3. Salinan IMB sesuai Fungsi Usaha (Mini Market)


5. Rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning)




9. Salinan SITU sesuai Fungsi Usaha (Mini Market)

10. Surat Pernyataan kesanggupan untuk menata barang dagangan sesuai


Tahun 2009 tentang

Penataan dan

Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko

Modern

Page 40 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

dengan fungsi barang dagangan toko modern (Mini Market) selama 6 bulan sejak tanggal IUTM diterbitkan

11. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkaityang membidangi (Untuk permohonan IUTM selain Mini Market)

12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan lingkungan

13. Surat keterangan bangunan/usaha telah berdiri sebelum ditetapkan instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2011 dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat (bagi minimarket)

14. Surat Pernyataan Sosialisi keberadaan perusahaan serta surat bukti sosialisasi

15. Perjanjian Waralaba (Mini Market Berjaringan)

16. Perjanjian Operator Mandiri (Mini Market berjaringan)

17. Surat Pernyataan Menyelesaikan Permasalahan


42. Persetujuan Prinsip Membangun (PPM)




Nomor 393 Tahun 2000

Page 41 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum



4. Salinan Keterangan Status tanah dan atau bangunan (kontrak/SHM/pipil/SPPT/patok D) untuk usaha salon kecantikan, rumah makan, hotel.

5. Denah/Peta Lokasi bangunan, Site Plan, Denah Plan/layout Plan, Denah Bangunan, Tampak Depan dan Samping


7. Surat Keterangan lain 8. Surat Kuasa


9. Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) bila diperlukan

tentang Persetujuan

Prinsip Membangun

43. Surat Ijin Praktik Perawat



3. Salinan Ijasah 4. Salinan Surat Tanda

Registrasi Perawat yang masih berlaku


6. Surat Ket. dari pemilik sarana bahwa yang bersangkutan memang benar bekerja/praktik di lokasi sarana

7. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan

8. Rekomendasi dari

1 Tidak ada PMKES 17 Tahun 2013

tentang Perubahan

Atas Permenkes No.HK.02.0

2/ Menkes/148

/ 2010 tentang Ijin

dan Penyelengg

araan Praktik Perawat

Page 42 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

organisasi profesi 9. Fotocopy Ijin Sarana

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) apabila Klinik / Rumah Sakit rekomendasi Fasyankes dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar

10. Rekomendasi dari dinas Kesehatan Kota Denpasar (Apabila Praktek Mandiri)

11. Denah lokasi 12. Surat Kuasa



44. Surat Ijin Praktik Perawat Gigi


2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA

1. Fotocopy Sertifikat Kompetensi Perawat Gigi

2. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi (STRPG)

3. Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir

4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Ijin Praktik

5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik

6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan

7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

8. Pas photo 4X6 sebanyak 3 (tiga)


Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan

Pekerjaan Perawat

Gigi

Permenkes Nomor

161/Menkes/

Per/I/2010

Page 43 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

lembar (latar merah) 9. Surat Kuasa


45. Surat Ijin Praktik Refraksionis Optisen



3. Fotocopy STRRO atau STRO


5. Salinan Ijasah tenaga refraksionis yang telah dilegalisir



8. Rekomendasi dari organisasi profesi

9. Fotocopy Ijin Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) apabila Klinik / Rumah Sakit rekomendasi Fasyankes dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar



12. Pas Photo 4x6 sebanyak 2 lembar

1 Tidak ada Permenkes Nomor

161/Menkes/

Per/I/2010

Permenkes Nomor 19

Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan

Pekerjaan Refraksionis Optisen dan Optometris

Page 44 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

(latar merah)

46. Surat Ijin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian



3. Salinan STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian)

4. Surat Pernyataan Apoteker atau Pimpinan Tempat Pemohon Melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian

5. Surat Rekomendasi dan Organisasi yang Menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian






889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi

Ijin Praktek, dan Ijin Kerja

Tenaga Kefarmasia

n

Permenkes Nomor 31

Tahun 2016

47. Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR)


Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan

Reklame di

Page 45 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Kota Denpasar

47.A. Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas (SIPR-T)



3. Rekomendasi Dinas Perumahan dan Pemukiman (sebaran, titik lokasi, kontruksi, gambar TLB, foto terbaru rencana lokasi)




7. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan : a. dibuat paling lama


b. pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 m yang menjelaskan tempat peletakan reklame,

c. dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah

8. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dg dilampiri bukti kepemilikan / penguasaan atas dan/atau bangunan,


Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan

Reklame di Kota

Denpasar

Page 46 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan

9. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak Pemerintah Kota dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa ijinnya dan tidak diajukan perpanjangan ijinnya





47.B. Surat Ijin Penyeleng


7 Tidak ada Peraturan Walikota

Page 47 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

garaan Reklame Permanen (SIPR-P)


3. Salinan NPWPD dari Dispenda (jika perpanjangan)

4. Rekomendasi dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan (lokasi, titik reklame, jenis reklame, bentuk reklame)



7. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan : a) dibuat paling lama


b) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 m yang menjelaskan tempat peletakan reklame,



Denpasar Nomor 3

Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan

Reklame di Kota

Denpasar

47.C. Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame Insidentil (SIPR-I)



3. Salinan NPWPD dari Dispenda (jika perpanjangan)

4. Gambar Disain reklame


Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan

Reklame di

Page 48 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

5. Surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik/yang menguasai persil, apabila reklame diselenggarakan dipersil

6. Diajukan minimal 5 hari kerja sebelum Rencana Pemasangan Reklame


Kota Denpasar

48. Surat Ijin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik


2. Fotocopy STR-ATLM yang masih berlaku dan dilegalisir atau STR-ATLM sementara bagi tenaga kesehatan warga negara asing

3. Foto copy Ijazah yang dilegalisir


5. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan

6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar merah



9. Rekomendasi dari dinas Kesehatan Kota Denpasar (Apabila



dan Penyelengg

araan Praktik Ahli Teknologi

Laboratorium Medik

Page 49 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Praktek Mandiri)

49. Surat Ijin Praktik Apoteker

1. Salinan KTP/ Keterangan Domisili

2. Fotocopy STRA yang masih berlaku dan dilegalisir oleh KFN

3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran.



6. Surat pernyataan belum memiliki SIPA (materai 6000)

7. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek (APA) tidak berkedudukan sebagai APA Penangung Jawab di Apotik lain (bermaterai Rp. 6000)

8. Surat Lolos butuh (untuk apoteker yang baru menyelesaikan pendidikan/pindahan dari provinsi/kabupaten lain)

9. Berita acara serah terima jabatan (bagi yang sudah pernah bekerja di kota Denpasar)



Kesehatan No. 31

Tahun 2016 tentang

Perubahan atas

Peraturan Menteri

Kesehatan No.889

/MENKES/PER/V/2011

tentang Registrasi,

Izin Praktik, dan Izin Kerja

Tenaga Kefarmasia

n

50. Surat Ijin Praktik 1. Formulir permohonan 1 Tidak ada Peraturan

Page 50 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Bidan bermaterai 6000 2. Salinan KTP /

Keterangan Domisili 3. Fotocopy SIB/STR yang

masih berlaku dan dilegalisir

4. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP

5. Salinan IMB (bagi praktik Mandiri)

6. Salinan SITU (bagi praktik mandiri)

7. Surat persetujuan dari atasan, bagi PNS atapun Pegawai pada sarana kesehatan lain



10. Denah lokasi 11. Fotocopy ijazah Bidan

yang dilegalisir 12. Daftar alat, obat dan

formulir laporan 13. Fotocopy Ijin Sarana



Menteri Kesehatan

Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang

Ijin dan Penyelengg

araan Praktik Bidan

Permenkes Nomor 28

Tahun 2017

51. Surat Ijin Praktik Elektromedik


2. Fotocopy STR-E yang masih berlaku dan dilegalisir atau STR-E sementara bagi tenaga kesehatan warga negara asing




dan Penyelengg

araan Praktik

Elektromedi

Page 51 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum







s

52. Surat Ijin Praktik Fisioterapi


2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir (untuk praktek mandiri diwajibkan ijazah S1 Profesi)

3. Foto copy STRF yang masih berlaku dan dilegalisir

4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IFI)


6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan secara mandiri

7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6


Kesehatan Nomor 80

Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan

Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis

Page 52 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar merah

8. Daftar Peralatan yang dimiliki

9. Denah lokasi 10. Fotocopy Ijin Sarana



53. Surat Ijin Praktik Okupasi Terapis



3. Foto kopi STROT yang masih berlaku dan dilegalisir




7. Rekomendasi dari IOT 8. Fotocopy Ijin Sarana


9. Rekomendasi dari dinas Kesehatan Kota


Kesehatan Nomor 23

tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan

Pekerjaan dan Praktik

Okupasi Terapis

Page 53 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Denpasar (Apabila Praktek Mandiri)

54. Surat Ijin Praktik Perawat Anastesi



3. Fotocopy STRPA yang masih berlaku dan dilegalisir










Kesehatan Nomor 31

Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan

Pekerjaan Perawat Anestesi

55. Surat Ijin Praktik Perawat Gigi dan Mulut

1. Formulir permohonan

bermaterai 6000



Tahun 2016 tentang Ijin Penyelengg

Page 54 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum



4. Salinan Ijasah 5. Salinan SIPG yang

masih berlaku 6. Surat Keterangan

Sehat dari Dokter yang

memiliki Ijin Praktek







bermaterai Rp.6000

(Bila diurus orang lain)

14. Pas foto berwarna

terbaru ukuran 4 x 6

Cm sebanyak 4

(empat) lembar

dengan latar merah

15. Apabila ada

perubahan gelar

akademik mohon

melampirkan salinan

ijazah terakhir

araan Praktik

Terapis Gigi dan Mulut

Page 55 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

56. Surat Ijin Praktik Tenaga Gizi




4. Salinan Ijasah 5. Salinan SIPG yang

masih berlaku 6. Surat Keterangan

Sehat dari Dokter yang memiliki Ijin Praktek










Kesehatan Nomor 26

Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan

Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi

57. Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan



Page 56 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Tradisional 2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)

3. Fotocopy Sertifikat Ijazah yang dilegalisir

4. Biodata Pengobat Tradisional (Formulir B)

5. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional

6. Peta Lokasi Usaha dan Daerah Ruangan

7. Rekomendasi dari Asosiasi/Organisasi profesi di bidang Pengobatan Tradisional yang bersangkutan

8. Surat keterangan sehat dari dokter


10. Pas photo ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar (latar merah)

11. Rekomendasi Kejaksaan bagi Pengobat Tradisional klasifikasi supranatural dan kantor Kementerian Agama Klasifikasi Pendekatan Agama

Kesehatan Nomor

1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelengg

araan Pengobatan Tradisional

58. Surat Ijin Praktik Tenaga Sanitarian


2. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir

3. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir


5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan


Kesehatan Nomor 32

Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan

Pekerjaan Tenaga

Sanitarian

Page 57 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Kesehatan atau tempat praktik pelayanan secara mandiri






59. Surat Ijin Praktik Terapi Wicara



3. Foto kopi SITW yang masih berlaku dan dilegalisir


5. Surat keterangan dari pimpinan sarana yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan terapis wicara


7. Denah lokasi


Kesehatan Nomor 24

Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan

Pekerjaan Praktik Terapis Wicara

Page 58 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum



60. Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (MIKOL)

1. Salinan KTP Penanggung Jawab Perusahaan



4. Salinan Surat Ijin Usaha sesuai jenis usahanya

5. Salinan TDP 6. Pas Photo 3X4

sebanyak 2 lembar 7. Surat Kuasa



10 Tidak ada Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 7

Tahun 2005 tentang Retribusi

Ijin Tempat Usaha dan

Ijin Gangguan

61. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

1. Formulir Permohonan Bermaterai 6000 (aktiva & Jum.Modal, SP. Pencegahan Gangguan & Pencemaran Link, SP. Penyanding khusus permohonan baru, Denah lokasi)


3. Surat keterangan

12 Tidak ada Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 7

Tahun 2005 tentang Retribusi

Ijin Tempat Usaha dan

Ijin Gangguan

Page 59 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

kewarganegaraan bagi WNA


5. Salinan IMB 6. Status penguasaan


7. Salinan Akte Pendirian Perusahaan (bagi yg berbadan hukum) yang disahkan Menkumham (untuk PT) atau Akte Notaris yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (CV, Fa)


9. Surat Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (bila pemanfaatan fasilitas PMA dan PMDN)

10. Persetujuan Prinsip Mendirikan Tempat usaha untuk usaha dibidang kepariwisataan



13. MAP Snecter plastik berwarna Orange


Page 60 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

62. Surat Ijin Tukang Gigi


2. Biodata Tukang Gigi 3. Surat keterangan

kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi

4. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah





Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2014

63. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)


Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan

Perijinan di Bidang

Perdagangan

63.A. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP PT)


2. Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan

3. Salinan Akta Perubahan Pendirian (apabila ada)


3 Tidak ada

Page 61 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum


6. Surat Pernyataan Dari Pemohon SIUP tentang lokasi Usaha (Mengetahui Kades/Lurah bila permohonan baru))





11. Salinan SITU 12. Melampirkan surat


63.B. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP PO)





5. MAP Snecter plastik sesuai jumlah modal usaha (Merah / Kecil, Biru / Menengah,

3 Tidak ada -

Page 62 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Kuning / Besar) 6. Pas Photo 4x6



63.C. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP PMA)











11. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta

3 Tidak ada -

Page 63 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan

63.D. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Koperasi)


2. Salinan Akte Pendirian yang telah mendapat pengesahan dari Instansi berwenang bagi Koperasi

3. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus







3 Tidak ada -

63.E. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP CV)


2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atauPenanggungjawab Perusahaan

3 Tidak ada -

Page 64 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum



5. Salinan Akte Pendirian dari Notaris yang telahdidaftarkan pada Pengadilan Negeri bagi (CV, Fa)





63.F. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Cabang)


2. Salinan SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP (Rangkap 3)

3. Salinan akte notaris / bukti lain tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan

4. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukkan sebagai

3 Tidak ada -

Page 65 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan







63.G. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP BUMN/BUMD)



3. Salinan Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada)



6. Surat Pernyataan Dari Pemohon SIUP tentang

3 Tidak ada -

Page 66 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

lokasi Usaha (Mengetahui Kades/Lurah bila permohonan baru))






63.H. Surat Ijin Usaha Perdangan (SIUP BUL)







7. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000

3 Tidak ada -

Page 67 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

(Bila diurus orang lain)

8. Foto Penanggungjawab / Dirut Perusahaan ukuran 4x6 (2lembar) latar merah



64. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MIKOL)



3. Salinan Akte Pendirian dari Notaris dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari MENKEH bagi Perseroan Terbatas



6. Surat pernyataan menjual miniman berlabel edar resmi

7. Daftar minuman yang dijual

8. Salinan SIUP / Ijin Operasional yang dimiliki

9. Salinan SITU 10. Salinan TDP 11. Denah lokasi 12. Surat Kuasa

bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang

1 - Commented [H2]:

Page 68 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

lain) 13. Pas Photo 4x6



65. Tanda Daftar Gudang (TDG)





5. Salinan Akte Pendirian dari Notaris dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari MENKEH bagi Perseroan Terbatas



8. Denah lokasi 9. Salinan SITU 10. Salinan SIUP 11. Pas Photo 4x6



5 Tidak ada Peraturan Walikota Nomor 22

Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan

Perijinan di Bidang

Perdagangan

66. Tanda Daftar 3 Tidak ada Peraturan

Page 69 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Perusahaan (TDP) Walikota Nomor 22

Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan

Perijinan di Bidang

Perdagangan

66.A. Tanda Daftar Perusaha-an (TDP PT)

1. Salinan Ijin dari instansi terkait

2. Mencantumkan Surat dari MENHUMKAM yang ASLI

3. Salinan SITU/SKTU 4. Formulir permohonan

bermaterai 6000 5. Salinan NPWP

Perusahaan 6. Salinan KTP /

Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)


8. TDP Asli (jika perpanjangan, perubahan)




3 Tidak ada -

66.B. Tanda 1. Formulir permohonan 3 Tidak ada -

Page 70 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Daftar Perusaha-an (TDP PO)

bermaterai 6000 2. Salinan NPWP

Perusahaan 3. Salinan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus

4. Salinan Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.




66.C. Tanda Daftar Perusaha-an (TDP PMA)


2. Neraca Perusahaan 3. Formulir permohonan

bermaterai 6000 4. MAP Snecter plastik

sesuai jumlah modal usaha (Merah / Kecil, Biru / Menengah, Kuning / Besar)

5. Salinan KTP / KITAS dari Derjen Imigrasi

6. Salinan SITU 7. Surat Keterangan

Lapor Diri dari Kepolisian

8. TDP Asli (jika perpanjangan,

3 Tidak ada -

Page 71 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

perubahan) 9. Surat Kuasa


10. Salinan NPWP PMA III / NPWP Nasional

11. Persetujuan BKPM Pusat / Daerah


66.D. Tanda Daftar Perusaha-an (TDP Koperasi)









3 Tidak ada -

Page 72 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

66.E. Tanda Daftar Perusaha-an (TDP Firma)









3 Tidak ada -

66.F. Tanda Daftar Perusaha-an (TDP CV)





5. Salinan Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan

3 Tidak ada -

Page 73 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang




66.G. Tanda Daftar Perusaha-an (TDP CABANG)





5. Salinan SITU/SKTU 6. Neraca Perusahaan 7. Salinan KTP /



9. SK Pengangkatan / Penunjukan sebagai Direktur Cabang

10. Salinan TDP Pusat 11. Salinan SIUP Pusat +

Cabang + Ijin

3 Tidak ada -

Page 74 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Operasional 12. Melampirkan surat


66.H. Tanda Daftar Perusaha-an (TDP BUMN/BUMD)

1. Neraca Perusahaan 2. Formulir permohonan

bermaterai 6000 3. Surat Kuasa


4. Salinan SITU/SKTU 5. Salinan Ijin dari

instansi terkait 6. Salinan KTP/

Keterangan Domisili/ Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)

7. TDP Asli (jika perpanjangan, perubahan)

8. Salinan TDP Pusat 9. Salinan Surat

Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Badan Hukum dan HAM



Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan

3 Tidak ada -

66.I. Tanda Daftar Perusaha-an (TDP BUL



3. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

3 Tidak ada -

Page 75 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Penanggungjawab atau Pengurus

4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)




Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan

67. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

3 Tidak ada PerMenPar Nomor 18

Tahun 2016 tentang

Pendaftaran Usaha

Pariwisata

Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 13

Tahun 2015 tentang

Pendaftaran Usaha

Pariwisata

67.A. TDUP Usaha Kawasan Pariwisata


2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)


Kebudayaan dan

Page 76 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Pemilik atau Pengurus atauPenanggungjawab Perusahaan


4. Salinan Bukti Pemilikan dan Penguasaan Tanah (FC. Sertifikat/Pipil/SPPT)

5. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Ijin Prinsip, IMB/Perubahan Fungsi IMB, dan SITU)

6. Dokumen Lingkungan AMDAL




Pariwisata Nomor

PM.88/HK.501/MKP/20

10

67.B. TDUP Usaha Jasa Konsultan Pariwisata


2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atauPenanggungjawab Perusahaan


4. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Ijin Prinsip, IMB/Perubahan Fungsi IMB, SITU)

5. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan


Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor

PM.88/HK.501/MKP/20

10

Page 77 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

ketentuan peraturan perundang-undangan (UKL/UPL atau SPPL)




67.C. TDUP Usaha Jasa Informasi Pariwisata


2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan



5. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UKL/UPL atau SPPL)





Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor

PM.95/HK.501/

MKP/2010

Page 78 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

ketenagakerjaan

67.D. TDUP Usaha Daya Tarik Wisata




4. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata

5. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Ijin Prinsip, IMB/Perubahan Fungsi IMB,dan SITU)






Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor

PM.90/HK.501/

MKP/2010

67.E. TDUP Usaha Jasa Makanan dan Minuman



3. Akte Pendirian


Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor

PM.90/HK.501/

MKP/2010

Page 79 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum


4. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Ijin Prinsip, IMB/Perubahan Fungsi IMB,dan SITU)





67.F. TDUP Usaha Jasa Perjalanan Wisata





5. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor

PM.90/HK.501/

MKP/2010

Page 80 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

(UKL/UPL atau SPPL) 6. Status penguasaan




67.G. TDUP Usaha Jasa Pramuwi-sata










Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor

PM.90/HK.501/

MKP/2010

Page 81 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

ketenagakerjaan

67.H. TDUP Usaha Jasa Transpor-tasi Wisata










Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor

PM.90/HK.501/

MKP/2010

67.I. TDUP Usaha Penyedia-an Akomodasi





Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor

PM.90/HK.501/

MKP/2010

Page 82 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

4. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Ijin Prinsip, IMB/Perubahan Fungsi IMB, SITU, dan IPB)





67.J. TDUP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi




4. Dokumen Lingkungan AMDAL (khusus untuk Taman Rekreasi dan Lapangan Golf)


6. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan


Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor

PM.90/HK.501/

MKP/2010

Page 83 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

ketentuan peraturan perundang-undangan (UKL/UPL atau SPPL)




67.K. TDUP Usaha Penyelenggaraan Pertemu-an, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran








8. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs


Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor

PM.90/HK.501/

MKP/2010

Page 84 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

kesehatan dan ketenagakerjaan

67.L. TDUP Usaha SPA










Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor

PM.90/HK.501/

MKP/2010

67.M. TDUP Usaha Wisata Tirta



3. Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan

3 Peraturan Menteri

Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor

PM.90/HK.501/

MKP/2010

Page 85 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

hukum) 4. Fotokopi ijin teknis

sesuai peraturan perundang-undangan (Ijin Prinsip, IMB/Perubahan Fungsi IMB, SITU)






68. Ijin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah




DLHK 6. Fotocopy akta

perusahaan yang telah disahkan


8. Salinan Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang


Tahun 2013 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Ijin

Perlindungan dan

Pengelolaan Linglungan

Hidup

Page 86 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

berwenang 9. Surat Kuasa

bermaterai 6000 10. Melampirkan surat


69. Surat Ijin Praktik Perekam Medis










10. Rekomendasi dari dinas Kesehatan Kota


Kesehatan Nomor 55

Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan

Pekerjaan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

Page 87 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Denpasar (Apabila Praktek Mandiri)

70. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) untuk Terapis SPA

1. Salinan KTP 2. Biodata penyehat

tradisional 3. Surat Keterangan

Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai penyehat tradisional

4. Peta lokasi usaha dan denah ruangan

5. Rekomendasi dari assosiasi/organisasi profesi dibidang penyehat tradisional yang bersangkutan

6. Fotocopy sertifikat / ijazah penyehat tradisional





Tahun 2014 tentang

Pelayanan Kesehatan

SPA

71. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif (ST-TPKA)


2. Fotocopy SBR-TPKA yang masih berlaku

3. Fotokopi Surat Ijin Praktik/Surat Ijin Kerja tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Fotokopi ijazah perndidikan tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara


1109/Menkes/Per/1X/

2007 tentang

Penyelenggaraan

Pengobatan Komplemen

ter Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Page 88 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

pendidikan yang bersangkutan



7. Surat keterangan dari pimpinan sarana yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan

8. Surat Keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri

72. Surat Ijin Praktik Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif (SIP-TPKA)


2. Fotocopy SBR-TPKA yang masih berlaku

3. Fotokopi Surat Ijin Praktik/Surat Ijin Kerja tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Fotokopi ijazah perndidikan tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan


6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6


1109/Menkes/Per/1X/

2007 tentang

Penyelenggaraan

Pengobatan Komplemen

ter Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Page 89 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar merah

7. Surat keterangan dari pimpinan sarana yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan

8. Surat Keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri

73. Surat Ijin Praktik Radiografer











Kesehatan Nomor 81

Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan

Pekerjaan Radiografer

.

74. Ijin 1. Formulir permohonan 5 Tidak ada Permenkes

Page 90 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar

Hukum

Penyelenggaraan Laboratorium Kilinik Umum Pratama

bermaterai 6000 2. Salinan KTP /

Keterangan Domisili 3. Salinan Akte Pendirian

Perusahaan dan Perubahannya

4. Gambar (1 Set): Denah Lokasi, Site Plan & Denah Plan, Denah Bangunan, Tampak Depan & Tampak Samping, Detal Pagar Depan

5. Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab (Formulir A1)

6. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis (Formulir 2)

7. Data kelengkapan bangunan (Formulir A4)

8. Data kelengkapan peralatan (Formulir A5)

9. Salinan SITU 10. Pas Photo 4x6


Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratoriu

m Klinik

B. Non Perijinan

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)

Biaya/Tarif Dasar Hukum

75. Daftar Ulang Ijin Apotek


2. Salinan KTP/ Keterangan Domisili/ Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)

3. Melampirkan Salinan ijin-ijin yang pernah dimiliki (IMB, SITU)

4. Melampirkan Ijin Asli (ijin yang akan

10 Tidak ada -

Page 91 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


dimohonkan perpanjangan/ perubahan)

5. Salinan PBB tahun terakhir

6. Akte perjanjian kerja sama Apoteker Pengelelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA)


8. Melampirkan SIPA dan melampirkan Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) bila memiliki asisten Apoteker.

9. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa usaha masih tetap beroperasi, tidak mengalami perubahan atau tidak terdapat perluasan tempat usaha serta tidak mengalami pindah lokasi dan atau pindah kepemilikan (bila perpanjangan/daftar ulang).


11. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusaahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)

76. Daftar Ulang Ijin 1. Formulir permohonan bermaterai 6000

10 ?? - Commented [H3]:

Page 92 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


Gangguan (HO) 2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)

3. Melampirkan Ijin Asli (ijin yang akan dimohonkan perpanjangan/ perubahan)







Page 93 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


77. Perubahan Ijin Lingkungan




4. Salinan Akta Pendirian Badan Usaha/Perusahaan (bagi yang berbadan usaha)



7. Sertifikat Izin Lingkungan yang mengalami perubahan (asli)

8. SKKL Perubahan atau Rekomendasi UKL-UPL Perubahan dari BLH (bila terdapat perubahan)

3 Tidak ada -

78. Daftar Ulang Ijin Lokasi




4. Melampirkan Ijin Asli (ijin yang akan dimohonkan perpanjangan/perubahan)



7. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa usaha masih tetap beroperasi, tidak

14 Tidak ada -

Page 94 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


mengalami perubahan atau tidak terdapat perluasan tempat usaha serta tidak mengalami pindah lokasi dan atau pindah kepemilikan (bila perpanjangan/daftar ulang).


79. Balik Nama Ijin Mendirikan Bangunan



3. Sertifikat / Akte Jual - Beli / Surat Kuasa untuk tanah lokasi yang dimohon Pemecehan IMB / Balik nama IMB

4. IMB Asli 5. Salinan IMB beserta

gambar (rangkap 2) 6. Surat Kuasa


10 ?? -

80. Pemecahan Ijin Mendirikan Bangunan


2. Ijin Prinsip dan surat keterangan lain (bila diperlukan)

3. Salinan IMB yang dilegalisir (Cap Basah)

4. Salinan IMB yang telah dilegalisir rangkap 2



7. Salinan IMB beserta

10 ?? -

Commented [H4]:

Commented [H5]:

Page 95 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


gambar 8. Salinan KTP /


9. IMB Asli

81. Perubahan Fungsi Ijin Mendirikan Bangunan

1. Salinan IMB yang dilegalisir (Cap Basah)


3. Melampirkan denah perubahan Fungsi

4. Salinan IMB yang telah dilegalisir rangkap 2




8. Ijin Prinsip dan surat keterangan lain (bila diperlukan)

9. Kwitansi Pembayaran Biaya IMB



12. Surat Rekomendasi dari dinas kesehatan setempat (khusus untuk fungsi usaha klinik)


14. Salinan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Dinas


Page 96 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


PUPR

82. Revisi IMB 1. Formulir permohonan bermaterai 6000


3. IMB yang akan direvisi beserta Gambar dan Lampiran



6. SKRD atau surat pemberitahuan pembayaran yang menyebutkan nominal retribusi yg harus dibayarkan atas IMB yang akan direvisi

7. Map Sneckter plastik warna hitam

10 ?? -

83. Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan

??

84. Daftar Ulang Ijin Mendirikan Bangunan Reklame (IMB-R)





5. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan: a) dibuat paling lama


b) pemotretan

14 ?? -

Commented [H7]:

Commented [H8]:

Commented [H9]:

Page 97 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


diambil dari tiga arah dengan jarak 10 m yang menjelaskan tempat peletakan reklame


6. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dg dilampiri bukti kepemilikan / penguasaan atas dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan


8. Salinan semua ijin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya yang terdiri atas : 1)SIPR; 2)IMBR; 3)Perjanjian sewa

Page 98 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


menyewa media reklame.



11. Fotocopy Peta Lokasi 12. Polis Asuransi

Reklame 13. evaluasi konstruksi

reklame oleh tim ahli yang berkompeten, jika konstruksi reklame (IMBR) telah berdiri lebih dari 5(lima) tahun


85. Daftar Ulang Ijin Penyelenggaraan Optikal


2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan

3. Melampirkan salinan ijin-ijin yang pernah dimiliki (IMB, SITU, HO)

4. Melampirkan Ijin Asli (Ijin yang akan dimohonkan perpanjangan/perubahan)


6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan

10 Tidak ada

Page 99 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


7. Surat penyataan yang menyatakan bahwa usaha masih tetap beroperasi, tidak mengalami perubahan atau tidak terdapat perluasan tempat usaha serta tidak mengalami pindah lokasi dan atau pindah kepemilikan (bila perpanjangan/daftar ulang)

8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (bila diurus orang lain)

9. Rekomendasi Gapopin 10. Surat keterangan dari

Iropin yang menyatakan bahwa penanggung jawab tidak merangkap di dua tempat dan diketahui oleh Gapopin


12. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki perusahaanserta bukti pembayaran iuran terakhir (bagi perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)

86. Daftar Ulang Ijin Toko Obat




10 Tidak ada -

Page 100 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)






87. Daftar Ulang Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB)






6. Surat Pernyataan

10 Tidak ada -

Page 101 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


Kesanggupan Pengelolaan lingkungan


8. Melampirkan daftar jumlah kendaraan yang berisikan plat nomor dan kapasitas tampung kendaraan (Khusus IUBB kegiatan jasa angkutan)





88. Daftar Ulang Ijin Usaha Industri


2. Salinan KTP / Keterangan Domisili /

10 Tidak ada -

Page 102 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)









11. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusaahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang

Page 103 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)

89. Daftar Ulang Ijin Usaha Industri Depot Air Minum









9. Pas Photo 3X4 sebanyak 2 lembar

10. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusaahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi

10 Tidak ada -

Page 104 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)

90. Daftar Ulang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)




4. Salinan Sertifikat Keahlian(SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) dari LPJK Bali


6. Salinan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LPJK Bali

7. Salinan sertifikat penanggung jawab teknik Badan Usaha dari LPJK

8. Membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha


10. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa usaha masih tetap beroperasi, tidak mengalami perubahan atau tidak terdapat perluasan tempat usaha serta tidak mengalami pindah lokasi dan atau pindah

5 Tidak ada -

Page 105 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


kepemilikan (bila perpanjangan/daftar ulang).

11. Menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh


13. Menyerahkan surat rekomendasi dari ketua tim pembina Jasa Konstruksi atau pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (Bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yg tidak membidangi jasa konstruksi



91. Daftar Ulang Ijin Operasional Klinik




5 Tidak ada

Page 106 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


4. Melampirkan salinan dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan, UKL-UPL untuk klinik rawat inap

5. Melampirkan salinan Ijin Mendirikan Klinik

6. Melampirkan Ijin asli (ijin yang akan dimohonkan perpanjangan)

7. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa usaha masih tetap beroperasi, tidak mengalami perubahan atau tidak terdapat perluasan tempat usaha serta tidak mengalami pindah lokasi dan atau pindah kepemilikan


92. Daftar Ulang Ijin Mendirikan Klinik




4. Melampirkan salinan dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan, UKL-UPL untuk klinik

3 Tidak ada

Page 107 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


rawat inap 5. Melampirkan ijin asli

yang akan dimohonkan perpanjangan

93. Daftar Ulang Ijin Usaha Pemondokan




4. Salinan IMB beserta gambar (rangkap 2)






10. Salinan NPWPD Dari Dispenda untuk daftar ulang Pemondokan diatas 10 kamar

11. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS

5 Tidak ada -

Page 108 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusaahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)

94. Daftar Ulang Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)









9. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS

5 Tidak ada -

Page 109 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusaahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)

95. Daftar Ulang Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)









9. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang

5 Tidak ada -

Page 110 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


dimiliki Perusaahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)

96. Daftar Ulang Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)









9. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusaahaan

5 Tidak ada -

Page 111 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)

97. Daftar Ulang Persetujuan Prinsip Membangun (PPM)









14 Tidak ada -

98. Daftar Ulang Surat Ijin Praktik Perawat



1 Tidak ada -

Page 112 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)




4. Salinan Surat Tanda Registrasi Perawat yang masih berlaku



99. Daftar Ulang Surat Ijin Praktik Perawat Gigi


2. Salinan KTP/Keterangan domisili/Surat ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)

3. Melampirkan Ijin Asli (Ijin yang akan dimohonkan perpanjangan/perubahan)

4. Salinan Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi yang masih berlaku



1 Tidak ada

100. Daftar Ulang Surat Ijin Praktek Refraksionis Optisien




1 Tidak ada -

Page 113 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)






101. Daftar Ulang Surat Ijin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)



3. Salinan STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian)




1 Tidak ada -

102. Daftar Ulang Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas (SIPR-T)




4. Foto terbaru Konten/Muatan Reklame dibuat paling lama 7 hari sebelum tanggal permohonan

5. surat persetujuan bermaterai cukup dari

10 Tidak ada -

Page 114 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


pemilik persil dan/atau bangunan dg dilampiri bukti kepemilikan / penguasaan atas dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan


7. Salinan semua ijin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya yang terdiri atas: a) SIPR; b) IMBR; c) Perjanjian sewa

menyewa media reklame.


9. Surat Tanda Daftar Penyelenggaraan

Page 115 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


Reklame (SIUP dan TDP Perusahaan khusus permohonan oleh biro reklame)

10. Surat Pernyataan Tidak Melakukan Perubahan Lokasi IMBR kecuali Perubahan Konten



103. Daftar Ulang Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (MIKOL)


5 Tidak ada -

104. Daftar Ulang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)




4. Surat Pernyataan

10 Tidak ada -

Page 116 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)








105. Perubahan SIUP 3 Tidak ada

105.A. Perubah-an SIUP PT


2. Salinan KTP 3. SIUP Asli 4. Salinan Akte Pendirian

dan Akte Perubahan yang telah disahkan oleh Menhumkam

5. Surat Pernyataan

3 Tidak ada -

Page 117 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


Penyanding dan salinan IMB (bila perubahan lokasi usaha)



105.B. Perubah-an SIUP PO


2. Salinan KTP Surat Keterangan dari Desa terkait perubahan yang dimohonkan

3. Surat Pernyataan Penyanding dan salinan IMB (bila perubahan lokasi usaha)

4. SIUP Asli 5. Neraca Perusahaan

(Perubahan Kekayaan Bersih & Saham)



3 Tidak ada -

105.C. Perubah-an SIUP Koperasi

1. Formulir permohonan bermaterai 6000 2. Salinan KTP 3. Salinan Akte Pendirian dan Akte Perubahan yang telah di daftarkan di pengadilan negeri 4. SIUP Asli 5. Daftar Aktiva dan Jumlah modal (untuk perubahan kekayaan bersih & saham) 6.

3 Tidak ada -

Page 118 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


Surat Pernyataan Penyanding dan salinan IMB (bila perubahan lokasi usaha) 7. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain) 8. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan

105.D. Perubah-an SIUP Firma (Fa)


2. Salinan KTP 3. Salinan Akte Pendirian

dan Akte Perubahan yang telah di daftarkan di pengadilan negeri

4. SIUP Asli 5. Daftar Aktiva dan

Jumlah modal (untuk perubahan kekayaan bersih & saham)




3 Tidak ada -

105.E. Perubah-an SIUP CV


2. Salinan KTP 3. Salinan Akte Pendirian

dan Akte Perubahan yang telah di daftarkan di pengadilan negeri

4. SIUP Asli 5. Daftar Aktiva dan

3 Tidak ada -

Page 119 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)






105.F. Perubah-an SIUP Cabang


2. Salinan KTP 3. SIUP Asli 4. Salinan Akte Pendirian

dan Akte Perubahan yang telah disahkan oleh Menhumkam



3 Tidak ada -

106. Daftar Ulang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKOL





11. Salinan PBB tahun

5 Tidak ada -

Page 120 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


terakhir 12. Surat Pernyataan






107. Daftar Ulang Tanda Daftar Gudang (TDG)




4. Melampirkan Ijin Asli (ijin yang akan dimohonkan perpanjangan/peruba

10 Tidak ada -

Page 121 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


han) 5. Salinan PBB tahun

terakhir 6. Surat Pernyataan






108. Daftar Ulang Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Formulir Surat Pemberitahuan TDP

2. Melampirkan fotocopy atau scan TDP

3. Melampirkan sertifikat kepersetaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki perusahaan serta

10 Tidak ada

Page 122 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


bukti pembayaran iuran terakhir

109. Perubahan TDP 3 Tidak ada -

111.A. Perubahan TDP PT


2. Salinan KTP 3. TDP Asli 4. Salinan Akte

Pendirian dan Akte Perubahan yang telah disahkan oleh Menhumkam




3 Tidak ada -

111.B. Perubahan TDP PO


2. Salinan KTP 3. Surat Keterangan dari

Desa terkait perubahan yang dimohonkan


5. TDP Asli 6. Neraca Perusahaan

(Perubahan Kekayaan Bersih & Saham)


8. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta

3 Tidak ada -

Page 123 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan

111.C. Perubahan TDP Fa (TDP Firma)


2. Salinan KTP 3. Salinan Akte

Pendirian dan Akte Perubahan yang telah di daftarkan di pengadilan negeri

4. TDP Asli 5. Daftar Aktiva dan





3 Tidak ada -

111.D. Perubahan TDP CV


2. Salinan KTP 3. Salinan Akte

Pendirian dan Akte Perubahan yang telah di daftarkan di pengadilan negeri

4. TDP Asli 5. Daftar Aktiva dan



7. Surat Kuasa

3 Tidak ada -

Page 124 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)




111.E. Perubahan TDP Cabang


2. Salinan KTP 3. TDP Asli 4. Salinan Akte

Pendirian dan Akte Perubahan yang telah disahkan oleh Menhumkam



3 Tidak ada -

110. \ Daftar Ulang Tanda Daftar Ulang Pariwisata (TDUP)

3 Tidak ada

112.A. Daftar Ulang TDUP Usaha Wisata Tirta





5. Status penguasaan atas tanah


Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor PM.96/HK.501/

MKP/2010

Page 125 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


(SHM/Sewa/Jual Beli) 6. Surat Kuasa




112.B. Daftar Ulang TDUP Usaha SPA







7. Melampirkan sertifikat



Nomor PM.97/HK.501/

MKP/201

Page 126 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusaahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)

112.C. Daftar Ulang TDUP Usaha Penyelenggaraan Pertemu-an, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran







7. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusaahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin



Nomor PM.93/HK.501/

MKP/2010

Page 127 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


operasional)

112.D. Daftar Ulang TDUP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi




4. Dokumen Lingkungan AMDAL (khusus untuk Taman Rekreasi dan Lapangan Golf)







Nomor PM.91/HK.501/

MKP/201

112.E. Daftar Ulang TDUP Usaha Penyedia-an Akomodasi




4. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan



Nomor PM.86/HK.501/

MKP/2010

Page 128 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


perundang-undangan (Ijin Prinsip, IMB/Perubahan Fungsi IMB, SITU, dan IPB)




112.F. Daftar Ulang TDUP Usaha Kawasan Pariwisat




4. Salinan Bukti Pemilikan dan Penguasaan Tanah (FC. Sertifikat/Pipil/SPPT)


6. Status penguasaan atas tanah



Nomor PM.88/HK.501/

MKP/2010

Page 129 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


(SHM/Sewa/Jual Beli) 7. Surat Kuasa



112.G. Daftar Ulang TDUP Usaha Jasa Transportasi Wisata







7. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusaahaan serta



Nomor PM.89/HK.501/

MKP/2010

Page 130 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional

112.H. Daftar Ulang TDUP Usaha Jasa Pramuwisata










Nomor PM.92/HK.501/

MKP/2010

112.I. Daftar Ulang TDUP Usaha Jasa


2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau



Nomor

Page 131 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


Perjalanan Wisata

Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan


4. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Ijin Prinsip, IMB/Perubahan Fungsi IMB, SITU dan HO)




PM.92/HK.501/MKP/2010

112.J. Daftar Ulang TDUP Usaha Jasa Makanan dan Minuman




4. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Ijin Prinsip,



Nomor PM.92/HK.501/

MKP/2010

Page 132 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


IMB/Perubahan Fungsi IMB, SITU)




112.K. Daftar Ulang TDUP Usaha Jasa Konsultan Pariwisata







7. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS



Nomor PM.92/HK.501/

MKP/2010

Page 133 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusaahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)

112.L. Daftar Ulang TDUP Usaha Jasa Informasi Pariwisata




4. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Ijin Prinsip, IMB/Perubahan Fungsi IMB, SITU )






Nomor PM.92/HK.501/

MKP/2010

Page 134 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


112.M. Daftar Ulang TDUP Usaha Daya Tarik Wisata




4. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata

5. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Ijin Prinsip, IMB/Perubahan Fungsi IMB, SITU dan HO)




Tidak ada Peraturan Menteri


Nomor PM.92/HK.501/

MKP/2010

111. Duplikat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)



3. Status penguasaan

10 Tidak ada -

Page 135 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)



4. Melampirkan IMB yang rusak rangkap 2

5. Surat Keterangan Laporan Kehilangan Surat IMB dari Kepolisian


112. Duplikat Balik Nama IMB




4. Melampirkan IMB yang rusak rangkap 2

5. Surat Keterangan Laporan Kehilangan Surat IMB dari Kepolisian


10 Tidak ada -

113. Duplikat Perubahan Fungsi IMB




4. Melampirkan Perubahan Fungsi IMB yang rusak

5. Surat Keterangan Laporan Kehilangan Surat Perubahan Fungsi IMB dari Kepolisian

10 Tidak ada -

Page 136 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)



114. Duplikat Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB)



3. Melampirkan Ijin Asli (bila permohonan duplikat/penggantian karena kerusakan)

4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bila penggantian karena kehilangan.


5 Tidak ada -

115. Duplikat Ijin Usaha Industri



3. Melampirkan Ijin yang dimohonkan duplikat (apabila rusak)

4. Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian (apabila Ijin yang dimohonkan duplikat hilang).


10 Tidak ada -

116. Duplikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi


2. Salinan KTP/ Keterangan Domisili/ Surat Ket. Kewarganegaraan

5 Tidak ada -

Page 137 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


(bagi WNA) 3. Melampirkan IUJK

yang rusak 4. Surat Keterangan

Laporan Kehilangan Surat IUJK dari Kepolisian


117. Duplikat Persetujuan Prinsip Membangun




4. Melampirkan Ijin PPM yang rusak

5. Surat Keterangan Laporan Kehilangan Ijin PPM dari Kepolisian


14 Tidak ada -

118. Duplikat Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Mikol)




4. Melampirkan Ijin Asli (bila permohonan duplikat/penggantian karena kerusakan)

5. Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian (apabila Ijin yang dimohonkan duplikat


Page 138 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


hilang). 6. Surat Kuasa


119. Duplikat Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)




4. Melampirkan SITU yang rusak

5. Surat Keterangan Laporan Kehilangan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari Kepolisian


12 Tidak ada -

120. Penggantian SIUP 1. Formulir permohonan bermaterai 6000


3. Melampirkan SIUP yang rusak

4. Surat Keterangan Laporan Kehilangan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Kepolisian



5 Tidak ada -

Page 139 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


121. Penggantian TDP 1. Formulir permohonan bermaterai 6000


3. Melampirkan Ijin TDP yang rusak

4. Surat Keterangan Laporan Kehilangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Kepolisian



5 Tidak ada -

123.A. Pengganti-an TDP Cabang







5 Tidak ada -

123.B. Pengganti-an TDP CV


5 Tidak ada -

Page 140 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)





5. Salinan Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.



123.C. Pengganti-an TDP PO







5 Tidak ada -

Page 141 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


ketenagakerjaan

122. Legalisir Ijin Apotek

1 Tidak ada

123. Legalisir Ijin Lingkungan

1 Tidak ada

124. Legalisir Ijin Lokasi 1 Tidak ada

125. Legalisir Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

1 ??

126. Legalisir Balik Nama IMB

1 Tidak ada

127. Legalisir Pemecahan Ijin Mendirikan Bangunan

1 ??

128. Legalisir Perubahan Fungsi IMB

1 ??

129. Legalisir Ijin Mendirikan Bangunan Reklame(IMB-R)

1 ??

130. Legalisir Ijin Penyelenggaraan Optikal

1 Tidak ada

131. Legalisir Ijin Toko Obat

1 Tidak ada

132. Legalisir Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah

1 Tidak ada

133. Legalisir Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB)

1 Tidak ada

134. Legalisir Ijin Usaha Industri

1 Tidak ada

135. Legalisir Ijin Usaha Industri Depot Air Minum

1 Tidak ada

136. Legalisir Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

1 Tidak ada

137. Legalisir Ijin Penyelenggaraan Klinik

1 Tidak ada

138. Legalisir Ijin Usaha Pemondokan

1 Tidak ada

139. Legalisir Ijin Usaha 1 Tidak ada

Commented [H11]:

Commented [H12]:

Commented [H13]:

Commented [H14]:

Page 142 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)

140. Legalisir Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

1 Tidak ada

141. Legalisir Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)

1 Tidak ada

142. Legalisir Persetujuan Prinsip Membangun (PPM)

1 Tidak ada

143. Legalisir Surat Ijin Praktik Perawat

1 Tidak ada

144. Legalisir Surat Ijin Praktik Perawat Gigi

1 Tidak ada

145. Legalisir Surat Ijin Praktik Refraksionis Optisen

1 Tidak ada

146. Legalisir Surat Ijin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian

1 Tidak ada

147. Legalisir SITU MIKOL

1 Tidak ada

148. Legalisir Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

1 Tidak ada

149. Legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

1 Tidak ada

150. Legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan MIKOL

1 Tidak ada

151. Legalisir Tanda Daftar Gudang (TDG)

1 Tidak ada

152. Legalisir Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1 Tidak ada

153. Legalisir TDUP 1 Tidak ada

154. Legalisir Ijin Penggunaan Bangunan (IPB)

1 Tidak ada

155. Penutupan Ijin Apotek

5 Tidak ada

Page 143 of 143

No. Perijinan/Non


Jangka Waktu

Pelayanan (hari)


156. Penutupan Ijin Toko Obat

3 Tidak ada

157. Penutupan Ijin Usaha Bahan Bakar

5 Tidak ada

158. Penutupan Ijin Usaha Industri

5 Tidak ada

159. Penutupan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

5 Tidak ada

160. Penutupan SIUP 5 Tidak ada

161. Penghapusan TDP 5 Tidak ada

162. Surat Persetujuan Pindah Domisili

5 Tidak ada

LAMPIRAN 1.2 TABEL 2 STANDAR PELAYANANperijinan.denpasarkota.go.id/spp/Lampiran12-Tabel2.pdf · Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2017

Documents