Disampaikan oleh : Kepala Bagian Bina Usaha dan Investasi Drs. PURWOKO Lamongan, 23 Januari 2018
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Disampaikan oleh : Kepala Bagian Bina Usaha dan Investasi
Drs. PURWOKO
Lamongan, 23 Januari 2018
DASAR HUKUM SISTEM AKIP
1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. INPRES No. 5 Tahun 2004 ( SE MENPAN No. 31 Tahun 2004 ) tentang Perjanjian Kinerja – > PERMENPAN No. 53 TAHUN 2014
4. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. PERMENPAN No. PER/20/ M.PAN/ 5/2007 tentang Indikator Kinerja Utama
7. PERMENPAN No. 12 TAHUN 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ).
8. LAKIP > SK LAN No. 239 TH 2003 > > PP No. 8 Tahun 2006 > LKjIP > PERMENPAN No. 53 Tahun 2014
LATAR BELAKANG SAKIP
a. SAKIP terlahir dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
b. Untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah.
c. Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden.
(Inpres No. 7 Tahun 1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SISTEM AKIP
5
PERJANJIAN KINERJA
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA SKPD ) RPJMD
RENCANA KINERJA PEMERINTAH ( RKPD )
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA )
KINERJA AKTUAL
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
PENGUKURAN KINERJA
EVA
LUA
SI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA )
Perjanjian Kinerja Eselon II
I K U
Perjanjian Kinerja Eselon III
RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA SKPD
R-APBD
Perjanjian Kinerja Eselon IV
RPJMD
RENSTRA SKPD
RENJA
Rencana Kerja & Anggaran (RKA)
Perjanjian Kinerja
RENSTRA SETDA 2016 – 2021 Bag. Usaha Daerah
Dan Investasi
- 1 Misi
- 1 Tujuan
- 1 Sasaran
- 1 Program
Laporan Pertanggung- jawaban Keuangan
LAKIP
Kinerja Aktual
RENJA BAGIAN Pada
Bagian Usaha Daerah dan
Investasi memiliki :
- 1 (satu) Program
- 15 Kegiatan
PERJANJIAN KINERJA
- Perjanjian Kinerja dbuat
oleh Pejabat Eselon II,
Eselon III dan Eselon IV
1. RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021 ( PERDA Kab. Lamongan No. 01 Tahun
2011 ).
2. RKPD PEMKAB. LAMONGAN TAHUN 2014 ( Keputusan Bupati Lamongan No. 15 Tahun
2015 ).
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMKAB. LAMONGAN ( Keputusan Bupati Lamongan No.
188/859/413.013/2013 ).
4. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) SEKRETARIAT DAERAH KAB.
LAMONGAN TAHUN 2014
5. PENETAPAN KINERJA SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2014
6. PERJANJIAN KINERJA SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2015.
8
MISI KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RPJMD TAHUN 2016 - 2021
• Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
1
• Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah
2
• Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan
3
• Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
4
• Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal
5
BAG. USAHA
DAERAH DAN
INVESTASI SETDA
KAB. LAMONGAN
9
Tujuan
Berdasarkan misi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh
unit kerja Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten
Lamongan selama tahun 2017 sebagaimana tugas pokok dan
fungsinya adalah :
• ” Meningkatnya kemampuan ekonomi, pembangunan dan produktivitas sumber daya Daerah ;
1
10
:
• Meningkatkannya pengelolaan BUMD 1
• Meningkatnya promosi dan kerjasama; 2
11
VISI RPJMD 2016-2021
MISI 4 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
Mewujudkan
Reformasi Birokrasi bagi
Pemenuhan Pelayanan
Publik
Meningkatan Tata kelola
Pemerintahan yang
Profesional dan Akutabel
untuk peningkatan Pelayanan
Publik
Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemerintah yang berkualitas dengan
didukung birokrasi yang efektif dan efisien
serta mampu memberikan pelayanan
publik yang lebih baik
• Prosentase Peningkatan Kebijakan yang dirumuskan
Tujuan Tupoksi SUB BAG Program Kegiatan
• Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemerintah yang
berkualitas
dengan didukung
birokrasi yang
efektif dan efisien
serta mampu
memberikan
pelayanan publik
yang lebih baik
Menyusun rencana, mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi dan mengolah data dan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
Usaha Daerah Program fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kerjasama Daerah dan Pengembangan BUMD.
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan BUMD
Mempersiapkan konsep saran dalam rangka pembinaan dan pengembangan, serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pengelolaan Keuangan BUMD
Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap usaha Daerah serta melaksanakan kegiatan pengolah bahan/data dalam rangka evaluasi dan penyusunan laporan perkembangan usaha Daerah
Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kualitas SDM BUMD.
Pelaksanaan Tugas – tugas lain yang diberikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai Tupoksinya Serta Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Usaha Daerah dan Investasi sesuai tugas dan fungsinya.
Penyusunan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) BUMD
VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING (RANC RPJMD 2016-2021)
12
LANJUTAN
Tujuan Tupoksi SUB BAG Program Kegiatan
• Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemerintah yang
berkualitas
dengan didukung
birokrasi yang
efektif dan efisien
serta mampu
memberikan
pelayanan publik
yang lebih baik
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam, mengumpulkan bahan, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup investasi dan kerjasama.
Investasi dan Kerja Sama
Program fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kerjasama Daerah dan Pengembangan BUMD.
Bimbingan teknis Tata Cara Kerjasama Bagi BUMD
Menyiapkan bahan malaksanakan fasilitas pengembangan investasi dan kerja sama
Fasilitasi dan Koordinasi Kerja sama BUMD
Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS) serta Melaksanakan monitoring dan evaluasi investasi kerja sama
Fasilitasi Pengembangan Usaha BUMD.
Melaksanakan kegiatan pengolahan bahan/data dalam rangka evaluasi dan penyusunan laporan dan kerja sama dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Usaha Daerah dan Investasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13
LANJUTAN
Tujuan Tupoksi SUB BAG Program Kegiatan
• Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemerintah yang
berkualitas
dengan didukung
birokrasi yang
efektif dan efisien
serta mampu
memberikan
pelayanan publik
yang lebih baik
Melakukan Monitoring, evaluasi
dan pelaporan Pemberdayaan
BUMD, menyiapkan bahan
pelaksanaan monitoring dan
evaluasi BUMD,
Pemberdayaan
BUMD
Program fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kerjasama Daerah dan Pengembangan BUMD.
Evaluasi Laporan Keuangan BUMD
Melakukan
inventarisasi/pendataan dalam
rangka persiapan monitoring
dan evaluasi BUMD, Serta
mengumpulkan menganalisa
data dan bahan di bidang
pemberdayaan BUMD.
Monitoring BUMD
Menyiapkan bahan penyusunan
program dan bahan pembinaan
dibadang pemberdayaan
BUMD serta menyusun dan
menyiapkan bahan pelaporan
berkenaan dengan hasil
monitoring dan evaluasi BUMD,
melakukan
inventarisasi/pendataan potensi
BUMD dalam rangka
peningkatan perekonomian
Daerah. Serta menyusun dan
melaporkan penetapan Kinerja
serta Rencana Strategis
(RENSTRA)
Bimbingan Teknis Perpajakan Bagi
Perusda
Mengevaluasi, menyusun dan
melaporkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) dan
melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepala
Bagian Usaha Daerah dan
investarsi sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bimbingan teknis Tata Cara Analisa &
Audit Laporan Keuangan BUMD
15
No Program dan kegiatan Indikator Anggaran ( Rp )
Target
Program fasilitasi dan Koordinasi
Kebijakan Strategis Kerjasama Daerah
dan Pengembangan BUMD
Pelaksanaan Fasilitasi dan
Koordinasi Kebijakan
Strategis Perekonomian
3 Kali Kebijakan
Strategis
1 Bimbingan teknis Tatacara kerjasama
BUMD
Jumlah SDM/pegawai
BUMD yang mengikuti
bimtek
50.000.000,- 1 kali Bimtek 35
orang
2 Fasilitasi dan koordinasi Kerjasama
BUMD
Jumlah fasilitasi koordinasi
yang dilaksanakan 75.000.000,- 3 kali
3 Evaluasi laporan Keuangan BUMD Jumlah hasil rakor
evaluasi laporan
keuangan BUMD
30.000.000,- 12 Hasil rakor
evaluasi kali
4 Monitoring BUMD Jumlah pelaksanaan
monitoring BUMD 50.000.000,- 20 kali
16
No Program dan kegiatan Indikator Anggaran ( Rp )
Target
5 Bimbingan teknis perpajakan bagi
BUMD
Jumlah pegawai
BUMD yang
mengikuti bimtek
25.000.000,- 25 orang
6 Penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan BUMD
Jumlah SOP yang
tersusun untuk
BUMD
50.000.000,- 1 SOP
7 Pelaksanaan pembinaan sistem
pengelolaan keuangan BUMD
Jumlah pegawai
BUMD yang
mengikuti
pembinaan
50.000.000,- 40 orang
8 Pelaksanaan pembinaan
peningkatan kualitas SDM BUMD
Jumlah pegawai
BUMD yang
mengikuti
pembinaan
50.000.000,- 40 orang
9 Penyusunan Pedoman Good
Corporate Govermance (GCG)
BUMD
Jumlah pedoman
GCG yang tersusun
untuk BUMD
50.000.000,- 1 GCG
10 Bimbingan Teknis Tata Cara Analisa
& Audit Laporan Keuangan BUMD
Jumlah pegawai
BUMD yang
mengikuti bimtek
50.000.000,- 35 orang
11 Fasilitasi PengembanganUsaha
BUMD
Jumlah BUMD luar
daerah yang
menjadi study
banding
50.000.000,- 1 perusda/BUMD
LANJUTAN
WASSALAMUALAIKUM Wr. Wb.
Related Documents
