Edisi Juni 2007 SUSUNAN PENGURUSPelindung: Dirjen Perhubungan Darat Tim Pengarah Ketua : Sesditjen Perhubungan Darat Anggota : Direktur LLAJ Direktur LLASDP Direktur BSTP Direktur KTD Pemimpin Umum Kabag Hukum Ditjen Perhubungan Darat Wakil Pimimpin Umum Kabag Perencanaan Ditjendat Kabag Kepegawaian & Umum Ditjendat Pemimpin Redaksi Kasubag Humas Ditjendat Wakil Pemimpin Redaksi Ali Mursal Dewan Redaksi Djoko Sulaksono, SE Mohammad Malawat, ST. MT Amirullah, S.Sit.MM Drs. Sulistyo Sutanto, MST Ahmad Yani, ATD. MT Ir.Husein Saimina Tonny Agus Setiono, S.SiT.MT Rudi Abisena, ST. MT. Tim Kontributor Ir.Sugiharjo,MSi Pandu Yunianto,ATD,MEng Drs.Djoko Santoso Tatan Rustandi, ATD,MEng Ahmadi, ATD, SE, MM Ir.Dewanto Purna Chandra,MT Ir.Wiratno,MM Ir.Widiatmoko,MSTR Ir.Triyuli Andaru P. MSi Ir.Fadli Arief,DESS Ir.Rusli Rahim Enimun Herawati,SH Dra.Sumastinihadi Anang Dwi Suryanto, SST Ir.Johny Siagian Zulsam Kifli ST,MT,MPP Ir.Judiza R. Zahir, MSc Ir.Djamal Subastian,MSc Gde Pasek Suardika, MSc Ir.Besty Ernani, MURP Ahmad Yani. ATD. MT Ir.Husein Saimima, MT Ir.Hotma Simanjutak, MSTr Sugianto, ATD, MM Sigit Irfansyah, ATD, MSc Suyadi, SH Pitra Setiawan S.IP Tim Design Grafis : Topan Muis, SE Thomas Brima Sekretariat Redaksi : Drs.Dede Sudiatna Puri Artyanti R. Amd.Tk Riza Faisal, SH Distribusi : Ni Widaningsih, SE Rio Susatyo,SH Arif Pintoko Administrasi Keuangan : Esron Sinaga, SE Dinaryanti, SH
INFO HUBDAT
Dari RedaksiAlhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam edisi Juni ini.Dalam edisi kali ini tim redaksi Info Hubdat, mengangkat tema Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selama ini menjadi topik permasalahan yang selalu hangat di antara kita. Kami sengaja mengangkat topik PPNS ini karena banyak sorotan dari masyarakat mengenai peranan PPNS bidang Lalu Lintas Jalan ini belum menunjukkan perannya yang optimal dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Kurang optimalnya ini dirasakan oleh masyarakat masih adanya kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang beroperasi di jalan yang tidak laik jalan sehingga dapat mengancam keselamatan penumpang. Oleh karena iitu, tim redaksi berusaha untuk menyajikan tulisan -tulisan dibalik permasalahan tersebut dengan melakukan wawancara melalaui sumber-sumber yang berkompeten. Dalam kaitanya dengan peranan PPNS ini juga, tim redaksi juga berusaha menurunkan artikel pengembangan pengawasan PPN ke karoseri yang sebelumnya telah diinstruksi oleh Pak Dirjen Perhubungan Darat beberapa waktu lalu dalam rangka efektivitas pengawasan angkutan umum dan angkutan barang yang selama ini masih banyak melakukan pelanggaran muatan. Untuk penerbitan selanjutnya , redaksi dengan suka hati menerima kritikan dan tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi kita semua. Setelah penerbitan perdana tiga bulan lalu ternyata di meja redaksi mendapat tanggapan positif dari berbagai daerah dan mudah-mudahan Info Hubdat terbit secara bekelanjutan. Dan seluruh tim redaksi juga mengucapkan Ikut Duka Cita atas meninggalnya ibunda Ketua Dewan Redaksi Bpk.Joko Sulaksano, semoga arwahnya dapat diterima di sisi Allah SWT. Tim Redaksi
Diterbitkan oleh: Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karsa Lantai 3 email: [email protected]
1
INFO HUBDAT
Edisi Juni 2007
S U R AT PEMBACA TERIMA KASIH PAK DIRJENDengan Hormat, Bersama ini kami seluruh staf Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya atas kiriman News Letter INFO HUBDAT kepada kami. Setelah membaca isi INFO HUBDAT, kami minta izin memberikan saran kepada tim redaksi INFO HUBDAT kiranya dapat menerima artikel-artikel dari jajaran-jajaran Dinas Dephub di daerahdaerah mengenai pesoalan-persoalan di daerah. Karena itu, kami sangat mendukung terbitnya INFO HUBDAT ini agar terus terbit berkelanjutan.Terima kasih. Hormat kami, Drs.M.Rosyaduddin Kepala Dinas Perhubungan Pemkab.Kulonprogo
Terima Kasih, Pak Rosyadudin di Kulonprogo INFO HUBDAT sebagai media informasi internal Ditjen Perhubungan Darat, Dewan Redaksi sangat mengharapkan artikel-artikel dari daerah atau berita-berita Perhubungan di daerah agar diketahui oleh kita semua. Edisi perdana INFO HUBDAT ini sudah beredar di sebagian kantor wilayah Dinas Perhubungan, belum seluruhnya. Mudah-mudahan edisi berikutnya sudah menjangkau seutuh wilayah di tanah air. Untuk itu perlu dukungan kita semua. Amin Tim Redaksi.
2
Edisi Juni 2007
LAPORAN UTAMA
INFO HUBDAT
BENANG MERAH PPNS ITU
PERLU SEGERA DISELESAIKANenang merah yang menjadi permasalahan keberadaan petugas Penyedik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas angkutan jalan di lapangan perlu segera diselesaikan bersama dengan membuat standar operasional yang jelas sehingga tidak terlihat tumpang tindih. Tidak perlu eker-ekeran karena penyidik POLRI dan PPNS di bidang LLAJ semuannya mempunyai aturan masing-masing yang jelas di mana PPNS LLAJ mengemban amanah UU No 14 tahun 1992 di mana fungsinya adalah sebagai pengendali pengawas angkutan dan mengatur lalu lintas.
LAPORAN
UTAMA
B
Ketua Forum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Soeripno yang juga direktur Keselamatan Transportasi Darat (KTD) Ditjen Perhubungan Darat mengatakan, tarik ulur keberadaan PPNS bidang LLAJ antara Departemen Perhubungan dengan POLRI tdiak perlu diperdebatkan lagi karena kedua penyedik ini sama-sama diakui oleh undang-undang. Akan tetapi yang perlu dibahas bagaimana masa depan kedua penyedik ini bekerjasama melakukan tugasnya tetapi tidak terlihat tumpang tindih atau ekerekeran. Ke depan penyedik harus kompak POLRI dan PPNS, keluar atas nama penegak hukum tidak perlu eker-ekeran lagi, karena aturannya masing-masing sudah ada sehingga bagaimana kebijak-sanaannya saja, katanya kepada tim redaksi Info Hubdat. Menurut dia, di masa depan perlu dihilangkan perasaan ego dan harus mengacu pada aturan yang ada, karena jiwa dari aturan itu harus dijunjung tinggi. Harusnya hubungan penyedik POLRI dan PPNS bagaikan adik dan kakak di mana
sang adik tidak bisa melakukanya misalnya harus menangkap tersangka dibantu oleh kakaknya dan juga masalah-masalah kecil seperti pelang-garan lalu lintas silahkan sidik oleh PPNS sehingga diharapkan untuk masa depan antara dua penegak hukum itu tampak harmonis, katanya. Ia mengatakan, sebagai penegak hukum Bareskrim, Polantas dan Perhubungan Darat
3
INFO HUBDATharusnya duduk bersama-sama untuk menyepakati bagaimana ke depan. Dan itu saya sebagai ketua forum PPNS sudah melakukannya dengan pembicaraan secara kekeluaragaan ngomong ngomong dari hati ke hati, katanya. Oleh karena itu, Menurut dia, di masa depan Dephub dalam hal ini Direktorat Perhubungan Darat berani secepatnya meluruskan hal tersebut dengan mempersiapkan personil dan pengetahuan penyedikan. Terutama PPNS yang ada di daerah-daerah. Akan tetapi yang penting dalam hasil akhir hadirnya PPNS di daerah adalah memberikan jaminan kepada masyarakat adanya bagamana angkutan umum ini dapat memberikan kenyamanan dan keamana serta adanya angkutan barang yang tidak melebihi daya angkut sehingga jalan tidak gampang rusak, kata Soeripno menambahkan Untuk menghapus benang merah yang menjadi ganjalan selama antara dua penyedik POLRI dan PPNS memang sulit dihapuskan . Yang penting masing-masing oknum saling legowo, karena masing-masing sudah ada aturannya. Dan Bagaimana aktifnya Dishub di daerah untuk memainkan peranannya di jalan karena jalan bukan milik pmerintah pusat tetapi milik pemerintah daerah yang perlu diawasi dan dikendalikan agar jalan itu tidak cepat rusak atau bagaimana memberikan kenyamanan bagi masya-rakat dalam layanan angkutan.. Optimalisasi PPNS Memang sejak dberlakukannya UU No 14 Tahun 1992 keberadaan PPNS tidak tampak optimal karena terbatasnya aparat, terutama aparat penyi-diknya. Hal tersebut juga diakui oleh Direktur Lalu Lintas jalan Soeroyo Alimoeso yang katanya selama ini banyaka kendala yang dihadapi, diantaranya tidak
Edisi Juni 2007adanya anggaran untuk mempesiapkan sarana dan prasarana bagi PPNS. LLAJ. Karena itu, seiring mendesaknya kebutuhan hadirnya PPNS di daerah-daerah maka pada tahun 2007/2008 Ditjen Perhubungan Darat telah menganggarkan untuk prasarana dan sarana PPNS dan mudahmudahan akan diikuti oleh daerah-daerah sebagai pemegang wewenang di daerah. Soeroyo Alimoeso dalam wawancara terpisah dengan Info Hubdat mengatakan, hadirnya PPNS di bidang lalulintas di daerahdaerah sangat diperlukan sehubungan masih banyaknya pelangaran-pelanggaran lalu lintas. Beberapa jenis pelanggaran lalu lintas
4
Edisi Juni 2007tersebut diantaranya seperti ketentuan mengenai berat dan demensi kendara-an bermotor, per-izinan angkutan umum dan tata cara berlalu lintas. Akibat dari pelang-garanpelangaran tersebut kerusakan jalan tidak kunjung teratasi dari waktu ke waktu, pelayanan angkutan umum belum mampu memenuhi harapan masyarakat dan korban lalulintas akibat kecelakaan lalulintas semakin bertambah setiap tahun, katanya. Menurut Soeroyo, dalam kaitannya fungsi PPNS tersebut maka PPNS harus memberikan pengawasan dan mengen-dalikan pemberian ijin trayek, pengujian kendaraan bermotor pemasangan rambu laluintas dan pemasangan
INFO HUBDATtrafik ligh untuk penyelenggaraaan operasi kepada masyarakat dengan baik. Pemerintah pusat telah memper-siapkan tenaga-tenaga terampil penyidikan dengan menyediakan anggaran untuk pendidikan pola seratus jam dan empat ratus jam. Hal tersebut bertujuan untuk membekali para petugas PPNS dalam bidang penyedikan dan pengetahuan lainnya dalam bidang penyediikan. PPNS dalam KUHP diatur untuk melakukan semacam pengendalian dan pengawasan. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pelayanan masyarakat sesuai dengan UU No14 tahun 1992 maka PPNS diperlukan untuk pengendalian pelanggaran dan memberikan pengawas-an karena supaya pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai sesuai yang diinginkan kepada masyarakat . Contohnya, katanya bagaimana pemberian izin trayek itu sesuai dengan keseimbangan suplai dengan demannya sehingga tidak timbang tindih terutama jangan sampai banyak suplainya dari pada demannya . Begitu juga bagaiamana jumlah penumpangnya jangan sampai penumpangnya sedikit tetapi kendaraan banyak. Apalagi angkutan darat saat ini dalam posisi down karena adanya Low Cost Carrier (LCC) yang dilakukan Ini semua tugas dan fungsi PPNS yang tujuan akhirnya adalah memberikan layanan masyarakat dalam bidang angkutan. Dalam hal ini tidak diperlukan siapa saya dan siapa kamu tetapi niat baik pengabdian sebagai aparat pemerintah kepada masyarakat. Kalau hanya memekirkan siapa saya dan siapa kamu maka persoalan sebagai benang merah PPNS ini tidak akan habis-habisnya. Yang penting dengan hadirnya PPNS masyarakat akan terayomi dan jangan sampai menjadi momok masyarakat atau PPNS sendiri jangan sampai menunjukan arogansinya sehingga tidak mendapat tanggapam negatif dari masyakarkat.
5
INFO HUBDATDIREKTUR LLAJ SOEROYO ALIMOESO :
Edisi Juni 2007
INDUSTRI KAROSERI KINI MENJADI TARGET PENGAWASAN PPNS LLAJ
P
etugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ kini tidak saja melakukan pengwasan dan mengendalian di jala-jalan tetapi pada industri industri karoseri angkutan barang juga menjadi sasaran pengawasan untuk mengurangi pelanggaran batas angkuta barang di jalan raya. Dinas Perhubungan Propinsi telah mengeluarkan prototipe kendaraan angkutan barang dan umum, apabila di indsurti karoseri tesebut tidak sesuai dengan protipe yang dikeluarkan pemerintah propinsi maka akan ditindak tegas. Industri-industri kaoresri kini menjadi sasaran pengawasan para penegak hukum, karena selama ini pelanggaran angkutan muatan bukan saja datang dari pemilik angkutannya saja melainkan tidak kalah pentingnya adalah industri karoseri sebagai pelanggaran di hulunya.
Memang benar sebab setiap dishub provinsi mempunyai prototipe angkutan yang harus dipatuhi oleh industri-industri karoseri yang ada, kalau dia melanggar akan kami tindak tegas untuk mengurangi pelanggaran angkutan barang di jalan-jalan raya, kata Direktur Lalu Lintas Jalan Soeroyo Alimoeso kepada redak Info Hubdat.
6
Edisi Juni 2007 Menurut dia, upaya pengawasan di kawasan hulu ini adalah pengawasan terhadap proses perakitan atau pembuatan kendaraan bermotor terutama di industriindustri karoseri mobil barang. Apakah nantinya mereka itu, memproduksi mobil barang sesuai protipe yang telah dikeluarkan pemerintah atau tidak? Kalau jelas mereka melanggar akan kami tindak
INFO HUBDATdapat dijatuhi sanksi pidana kurungan 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp12 juta. Upaya pengawasan ini di masa mendatang akan lebih diintensifkan agar pelangaran angkutan barang di jalan dapat ditekan dan sekaligus akan dapat mengurangi kerusakan jalan. Perlu Koordinasi Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Iskandar Abubakar dalam suau kesempatan mengakui selama ini belum pernah mendapat laporan adanya upaya penegakan hukum oleh PPNS LLAJ terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh industri karoseri, Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak beroperasi mobil-mobil barang yang melanggar ketentuan deminsi kendaraan bemotor. Untuk itulah, Dirjen mengimbau kepada PPNS LLAJ untuk mendalami kembali prosedur dan tata cara penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pasal 55 UU No 14 Tahun 1992 tentang LLAJ. Sesuai dengan UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 55 UU No 14 Tahun 1992 dikategorikan dalam acara pemeriksaan biasa Denga demikian, kata Dirjen proses pemeriksaan dan penyedikan terhadap pelangaran pasal 55 UU no 14 1992 tidak sesedarhana proses penyidikan pelanggaran lalu lintas lainnya yang dilakukan menurut acara Pemeriksaan cepat. Untuk penegakkan Pasal 55 UU No 14 Tahun 1992 itu diharapkan jajaran PPNS bidang LLAJ untuk lebih intensifdalam melakukan koordinasi dengan jajaran Korwas PPNS di lingkungan POLRI sesuai willayah kerja masing-masing. (TIM)
sesuai dengan aturan yang ada, kata Soeroyo yang juga adiknya mantan Menko Kesra Haryono Soeyono itu. Ia mengatakan, dengan mengacu Undang-undang No 14 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap koreseri yang merakit atau membuat kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan
7
INFO HUBDAT
Edisi Juni 2007
UPAYA PENGAWASAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR PRODUK KAROSERIoleh : Ir. Dewanto Purnacandra, MT/ (Kasi Teknologi Kendaraan Bermotor)
Kerapkali ditemukan kendaraan amgkutan produksi karoseri, baik itu angkutan penumpang maupn barang yang tidak memenuhi persyaratan kelaikan jalan beroperasikan di jalan.Namun untuk menertibkannya kendaran tesebut sangat komplek karena banyak pihak yang terkait.anyak kendaraan bermotor hasil produksi karoseri yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada saatini terlihat beroperasi di jalan. Ketidak-laikan jalan tesebut seperti banyak kendaraan angkutan barang dengan ketinggian bak muatan terbuka,Rear Over Hang (ROH), yang tidak sesuai dengan ketentuan.Begitu juga angkutan penumpang khususnya bus sering didapat yang menyalahi aturan adalah jarak antara tempat duduk, adanya pipa di jendela, dan lainnya. Direktur Jenderal Perhubungan Darat beserta jajarannya telah seringkali melakukan sidak di lapangan dan menemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tindak lanjut dari temuan-temuan tersebut umumnya selalu mengarah kepada penguji kendaraan bermotor sebagai pihak yang bertanggung jawab, yang pada akhirnya sanksi dikenakan terhadap para penguji kendaraan bermotor yang terbukti menandatangani buku uji kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Namun apabila kita melihat lebih mendalam, sebenarnya banyak pihak yang terkait dengan kendaraan bermotor hasil produksi karoseri, yaitu pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi, Perusahaan Karoseri, Pemakai/Pemilik kendaraan, Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota. Tugas Pihak Terkait Untuk menetapkan pihak mana yang dapat dikenakan sanksi terhadap pelanggaran maka perlu diketahui tugas pihak terkait tesebut berdasarkan urutan prosedur yaitu : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagai institusi yang menerbitkan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, bertugas menyesuaikan konsep rancang bangun yang diajukan oleh perusahaan karoseri dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi, sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat registrsi uji tipe (d/h surat keterangan hasil pemeriksaan mutu), bertugas menyesuaikan keputusan
B
8
Edisi Juni 2007Dirjen Perhubungan Darat tentang pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dengan fisik kendaraan yang sedang dibuat oleh perusahaan karoseri. Perusahaan karoseri, sebagai pembuat karoseri pada kendaraan
INFO HUBDATdan rekayasa kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/ Kota, sebagai institusi yang menguji kendaraan bermotor produk karoseri baik uji berkala pertama kali maupun uji berkala lanjutan (yang dalam hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab seorang penguji kendaraan bermotor), bertugas m e n g u j i / menyesuaikan antara data teknis pada sertifikat registrasi uji tipe yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi dengan fisik kendaraan bermotor yang kemudian akan dituangkan dalam kartu induk dan buku uji kendaraan bermotor. Tugas m e n g u j i / menyesuaikan tersebut di atas harus selalu dilakukan pada setiap pelaksanaan uji berkala lanjutan. Dari uraian tugas masing-masing pihak tersebut dapat dilihat bahwa apabila ditemukan suatu kendaraan bermotor produk karoseri yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu pendalaman untuk melakukan penelitian terhadap pelanggaran tersebut untuk menetapkan pihak mana yang paling bertanggung jawab dan dikenakan sanksi. Langkah Tindak Lanjut Untuk mencapai kondisi yang diinginkan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai pembina di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
bermotor, bertugas atau bekerja membuat produk karoseri pada kendaraan dengan berpedoman pada keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Pemakai/pemilik kendaraan, sebagai pihak yang memesan karoseri kendaraan pada perusahaan karoseri, bertugas mengikuti ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang sedang dibuat oleh perusahaan karoseri tanpa mencoba untuk mengubahubah apa yang telah ditetapkan oleh keputusan Dirjen Perhubungan Darat tentang pengesahan rancang bangun
9
INFO HUBDAT
Edisi Juni 2007
menetapkan bahwa pihak Perusahaan Karoserilah yang paling bertanggung jawab atas produk yang dibuatnya agar mengikuti semua ketentuan yang berlaku mengenai pesyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Sehingga apapun keinginan pemilik/ pemakai untuk melanggar ketentuan tidak dipenuhinya, begitu juga apabila pihak Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi belum maksimal dalam melakukan tugasnya mengingat sumber daya yang terbatas untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian atas produk karoseri yang sedang dibuat di wilayahnya maka pihak Perusahaan Karoseri harus tetap mematuhi dan konsisten terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan hal tersebut langkah tindak lanjut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama-sama dengan pihak Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi/Kabupaten/Kota adalah
melakukan operasi atau sidak dengan mengunjungi perusahaan-perusahaan karoseri, khususnya mengunjungi perusahaan karoseri yang diduga sering melakukan pelanggaran ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan. Dalam kunjungan tersebut semata-mata tidak melakukan pengawasan atau penindakan tapi juga sebagai bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap produk karoseri kendaraan bermotor di seluruh wilayah Indonesia. Jadi diharapkan dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan jajarannya tersebut, kedepan meskipun tanpa pengawasan melekat, baik dari pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi, pihak Perusahaan Karoseri tetap membuat karoseri kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.
10
Edisi Juni 2007
BERITA-BERITA
INFO HUBDAT
OPERASI NASIONAL ANGKUTAN UPAYAKAN KENYAMANAN PENUMPANGJakarta, (Info Hubdat) - Operasi angkutan umum dan barang yang telah dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada 4 sampai 9 Juni diharapkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan angkutan yang nyaman dan aman di masa mendatang. Kasubdit Pengendalian Operasional, Pandu Heriyanto, baru-baru ini kepada Info Hubdat mengatakan, operasi ketertiban nasional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan jajaran Departemen Perhubungan dalam rangka penegakan hukum yang menjadi tugas jajaran Departemen Perhubungan. Sealin itu katanya, operasi terebut dimaksudka agar masyarakat bisa mendapatkan pelayananan angkutan umum yang nyaman dan aman. Dalam operasi terebut yang nenajdi sasaran adalah angkutan umum bus antar kota dan bus antar kota dan propinsi. Dalam operasi tersebut yang akan diperiksa adalah surat izin trayek, kapasitas daya angkut dan ukuran bus apasesuai dengan izin yang dikelaurakan oleh pemerintah. Menurut Pandu, dewasa ini diduga banyak angkutan umum yang nakal, terutama dalam operasionalnya banyak yang menayalahi aturan izin trayek. Sebagai contoh, katanya, bus A yang seharusnya melayani trayek Jakarta Bandung, tapi pada kenyataanya menjalani trayek Jakarta- Cirebon dan juga bus pariwisata yang seharusnya hanya melayani pariwisata saja tapi ikut ambil peras sebagai bus angkutan. Selain itu, katanya, banyak juga busbus sekarang melebihi daya angkut penumpang yang ada dengan menambah jumlah bangku fermanen maupun bangku tambahan. Itu salah satu sasaran pengecekan dalam operasi ketertiban nasional tersebut dan apabila kedapatan adanya pelanggaran tersebut selain ditilang juga akan dikandangkan, katanya. Dalam operasi tersebut juga dilakukan pengecekan perlengkapan tanggap darurat, seperti alat pemecah kaca dan alat pemdam kebakaran serta kotak kesehatan dan pintu darurat. Selain itu juga akan dialkukan pengecekan ukuran deminsi bus dengan memakai alat ukur, katanya. Operasi nasional tersebut selain dilakukan di jalan-jalan raya juga di terminal dan jembatan timbang untuk angkutan barang. Melibatkan Instansi Terkait Pandu mengatakan, operasi nasional yang dilakukan serentak di seluruh kota, kabupaten dan provinsi tersebut melibatkan unsur instansi terkait seperti jajaran Dephub (LLAJ), Polantas dan Jasa Raharja. Akan tetapi dalam operasi tersebut melakukan sidang ditempat juga melibatkan unsur pengadilan. Lokasi operasi ketertiban nasional ini selain dilakukan di jalan-jalan raya juga akan dilakukan di terminal-terminal sehingga tidak menganggu jam pembeangkatan penumpang, katanya. Menurut dia, untuk angkutan barang
11
INFO HUBDATPihak jasa raharja juga akan melakukan pengeekan bujti pelunanasan asuransi jasa raharja bagi angkutan penumpang. Ini penting karena dengan adanya bukti pelunasan penumpoang akan mendapat asuransi kecelakaan apabila terjadi keelakaan sehingga nebajnin keamanan dan keselamatan penumpang. Dengan adanya operasi ketertiban
Edisi Juni 2007 nasional tesebut diharapkan bus-bus yang melakukan oeprasi illegal tidak ada, dan sekaligus masayarakat akan mendapat angkutan yang aman dan nyaman dengan jaminan keselamatan sampai di daerah tujuan, kata Pandu dalam mengakhiri pembicaraan di sela-sela Rapat Koordinasi Jajaran Dephub seluruh Indonesia baru-baru ini di Jakarta. (ION)
INDONESIA AKAN MENJADI TUAN RUMAH SIDANG UNFCCCJakarta, (INFO HUBDAT) Indonesia Desember mendatang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang Konvensi Kerangka Kerja atas Perubahan Iklim PBB (United Nation Framework Convention on Climate Change) di Bali. Dirjen Perhubungan Darat, Iskandar Abubakar kepada wartawan mengatakan, komisi yang dibentuk dalam Sidang Ke-15 Komisi Pembangunan Berkelanjutan (CSD- Commition On Sutainable Development) di New York baru-baru ini diharapkan dapat menjadi langkah proses negosiasi awal komitmen internasional pasca 2012 terhadap isu energi dan perubahan iklim dewasa ini. Komisi itu bertujuan untuk negosiasi pembiayaan mengenai komitmen negaranegara maju terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim, katanya. Dalam sidang CSD yang diadakan 30 April sampai 11 Mei lalu, Dirjen mengatakan para peserta mendukung inisiatif untuk menggulirkan Aksi Global bagi energi terbarukan pada tahun 2010. Mengenai isu perubahan iklim Uni Eropa sebagai negara yang masuk dalam Annex 1 memiliki komitmen paling besar dalam isu perubahan iklim diantaranya akan mengurangi secara sukarela emisi gas rumah kaca sebesar 20 persen pada tahun 2020. Sementara itu,kelompok negara OPEC dan Non-OPEC dalam rangka tesebut perlunya kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat madani untuk mendorong model investasi di sektor energi yang mendungkung emisi karbon rendah dan energi yang terbarukan, kata Dirjen. Kelompok 77 atau kelompok negaranegara miskin juga menekankan pentingnya kerjasama regional maupun internasional dalam mendorong efisiensi energi dan akses terhadap energi. Kelompok 77 juga meminta negara-negara maju untuk memberikan bantuan finansial dan akses terhadap reansfer teknologi untuk energi yang ramah lingkungan. Sementara itu, kata Dirjen, Amerika Serikat dalam isu energi dan perubahan iklim tidak mencerminkan komitmen yang besar dan hanya menekankan upaya efisiensi energi dan pengembangan teknologi produksi energi rendah emisi. (ION)
12
Edisi Juni 2007
INFO HUBDAT
PEKAN NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2007Jakarta, (Info Hubdat) Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan 2007 (23 - 27 April ), baru baru ini dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Taman Mini Indonesia Indah dengan acara pembagian 1000 helm untuk anak. Kegiatan Pekan Keselamatan Nasional tersebut di Jakarta, t elah dilakukan peresmian Taman Lalu Lintas di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur yang di selenggarakan oleh Polri. Beberapa seminar juga diselenggarakan dalam rangka pekan nasional tersebut meliputi Seminar Meningkatkan Keselamatan di Jalan dengan Manajemen Resiko diselenggarakan ESIA, Seminar keselamatan transportasi jalan dengan tema Jangan Jadikan Jalan Sebagai Tempat Pembunuhan Anak Bangsa diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Ahli Lalu Lintas (IKAALL),
Penyerahan Helm anak secara simbolis oleh Presiden SBY kepada kedua anak sekolah dasar
13
INFO HUBDATSelain itu, juga diselenggarakan pembersihan rambu jalan, pemasangan spanduk, pembagian pin dan stiker oleh GAIKINDO, Pemeriksaan gratis mobil dan motor pada bengkel-bengkel tertentu oleh ASBEKINDO, Pelatihan Dasar Mengendarai Sepeda Motor untuk guru dan dewan sekolah oleh Ditjen Hubdat dan PT.Yamaha. Pekan nasional keselamatan itu diperingati serentak seluruh negara di dunia. Presiden SBY dalam kesempatan tersebut mengharapkan perlunya dirumuskan adanya lembaga sebagai wadah koordinasi antar instansi untuk mewujudkan keselamatan transportasi jalan. Ia juga mengharapkan adanya cetak biru Program Keselamatan semua instansi terkait; serta dibangun sistem informasi keselamatan transportasi jalan. Selain itu juga perlu dirumuskan sumber pendanaan yang dapat membiayai program keselamatan secara berkelanjutan; dilakukan pendidikan berlalulintas secara dini, dan sosialisasi sosialisasi terutama hubungannya dengan perilaku berlalu lintas baik terkait hukum lalu lintas dan etika berlalu lintas. Fenomena Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Dunia WHO (World Health Organization) dalam laporannya pada hari kesehatan sedunia tahun 2004 menyebutkan jumlah 1,2 juta korban meninggal dunia setiap tahunnya dan 20-50 juta per tahun mengalami luka berat dan luka
Edisi Juni 2007 ringan akibat kecelakaan lalu lintas di jalan. Sebanyak 85% korban yang meninggal akibat kecelakaan terjadi di negara-negara berkembang yang jumlah kendaraannya hanya 32% dari jumlah kendaraan yang ada di dunia. Sebanyak 44% dari jumlah kecelakaan di jalan terjadi di kawasan Asia Pasifik yang di dalamnya termasuk Indonesia, sedangkan 56 % sisanya terjadi di bagian lain dari dunia. Dalam laporan tersebut disebutkan, jumlah korban kecelakaan lalu lintas di seluruh negara berkembang di dunia mencapai lebih dari 60% yang melibatkan sepedamotor dan lebih dari 70% korbannya adalah usia produktif. Sementara itu, menurut laporan Polri Tahun 2006, jumlah korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 55% yang melibatkan sepeda motor, lebih dari 53% korban berpendidikan SMA, 28% korban berusia 16 s/d 25 tahun dan lebih dari 64% korbannya adalah usia produktif. Kinerja keselamatan lalu lintas jalan di Indonesia berdasarkan survai yang dilakukan oleh ADB-ASEAN menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 9 dari 10 negara ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah keselamatan jalan di Indonesia belum banyak dilakukan. Untuk itu Indonesia harus bekerja keras dan segera melakukan berbagai program dan tindakan untuk peningkatan keselamatan jalan. (Sumber:Dit.KTD)
14
Edisi Juni 2007
LLAJ
INFO HUBDAT
RAKORNIS REGIONAL BIDANG LLAJ SEBAGAI UPAYA PERSAMAAN PERSEPSI DI DAERAHOleh : YANTI MARLIANA
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, dalam hal ini penyelenggaran tugas bidang lalu lintas dan angkutan jalan. ejalan dengan perkembangan otonomi daerah yang ada saat ini dengan diikuti munculnya Kabupaten/Kota pemekaran baru. Oleh Karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memandang perlu untuk menyelenggarakan rapat koordinasi teknis. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat telah dilaksanakan secara Nasional sejak tahun 1994 dan diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ provinsi, kabupaten dan kota dengan materi yang mencakup moda jalan, penyeberangan, sungai dan danau serta kereta api. Pada perkembangan pelaksanaannya dalam uapaya lebih fokus dalam memebahas permasalahannya maka dilakukan Rakornis yang bersifat regional dan lebih spesifik untuk menjadi masukan yang konkrit. Pada Rakornis tingkat Nasional. Rapat Koordinasi Teknis ini dimaksudkan sebagai upaya sosialisasi kebijakan Pusat kepada Daerah untuk menampung aspirasi daerah dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meningkatkan komunikasi dan jalinan silahturahmi antara Pusat dan Daerah, serta untuk merumuskan langkah nyata dalam rangka perbaikan Rakornis Regional ini sudah dilaksanakan seprti yang terakhir Pertemuan Teknis Bidang LLAJ se wilayah Sulawesi Tahun 2007 di Manado pada tanggal 11 13 April 2007. Sebelumnya pertemuan sama tahun 2006 di Palembang untuk wilayah Sumatera bagian Selatan dan di Batam untuk wilayah Sumatera bagian Utara. Pertemuan Teknis Bidang LLAJ di Manado yang diikuti oleh kepala-kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota se Sulawesi bertujuan untuk;
S
15
INFO HUBDAT1. Mewujudkan persamaan visi dan persepsi dalam pelaksana-an tugas serta menciptakan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan operasionalisasinya di daerah. 2. Membuka wacana untuk mengeksplorasi gagasan dalam rangka perumusan kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan dalam penerapan kebijakan serta penegakan hukum dan aturan untuk me-wujudkan ketertiban penye-lenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Meresponi fenomena fenomena yang terjadi di masyarakat dan perkembangan permasalahan operasional sebagai bahan evaluasi kebijakan yang ada.
Edisi Juni 2007 Pada pelaksanaan Rakornis Regional wilayah Sulawesi Tahun 2007 ini difokuskan pada permasalahan permasalahan yang ada di wilayah Sulawesi antara lain : a. penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor b. penyelenggaraan angkutan umum c. penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor Dari pelaksanaan Rakornis Regional Sulawesi ini dihasilkan kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota se Sulawesi yang diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersih dan berwibawa di mata masyarakat.
16
Edisi Juni 2007
BSTP
INFO HUBDAT
OMPRENGAN PERMASALAHAN DAN UPAYA SOLUSINYAOleh: Rudi Abisena, MT
D
ingginya intensitas guna lahan di kota-kota besar dan metropolitan yang digunakan sebagai pusat perkantoran, perdagangan, pendidikan dan lain sebagainya diantaranya membawa dampak pada laju urbanisasi dan
berkembangnya pemukiman di luar kota Jakarta. Keadaan ini membawa dampak di bidang transportasi karena terus meningkatnya intensitas perjalanan, baik didalam kota itu sendiri maupun perjalanan komuter.Angkutan umum sebagai sarana transportasi merupakan tulang punggung bagi masyarakat perkotaan dalam menunjang aktivitasnya disamping kendaraan pribadi, kondisinya saat ini terlihat begitu memprihatinkan. Bagi masyarakat perkotaan terutama yang berpenghasilan menengah kebawah, angkutan umum adalah moda terpenting untuk menunjang kegiatan sehari-hari sehingga moda ini sangat dirasakan keberadaannya. Namun demikian dalam kenyataanya angkutan umum yang beroperasi selain membawa manfaat juga menimbulkan persoalan-persoalan dalam pengoperasiannya dan dampak negatif yang dirasakan oleh penggunanya. Secara umum dampak negatif yang dirasakan pengguna, antara lain: * Waktu tunggu dan waktu perjalanan yang lama serta tidak adanya jadwal yang tetap. * Pola rute yang memaksa transfer yang membawa dampak biaya tinggi. * Terasa kurang aman dan nyaman dalam kendaraan. * Kepenuhsesakan penumpang pada jam sibuk. * Terbatasnya waktu operasi angkutan umum, dsb. Dengan merasakan dampak negatif atau rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum, maka keadaan ini memaksa orang untuk menggunakan mobil pribadi atau memilih moda lain seperti sepeda motor atau angkutan alternatif lainnya seperti omprengan. Omprengan Terdorong oleh buruknya pelayanan angkutan umum karena masih lemahnya di tingkat kebijakan, manajemen dan operasional, maka ada beberapa pihak yang memanfaatkan kondisi yang ada dengan membuat satu angkutan alternatif yaitu omprengan. Kenyataannya angkutan jenis ini mendapat sambutan dari masyarakat karena buruknya sistim angkutan kota tersebut. Salah satu fakta, berdasarkan hasil studi SITRAMP Jabodetabek Phase II tahun 2002, bahwa jumlah perjalanan yang menggunakan omprengan di wilayah Jabodetabek telah
17
INFO HUBDAT
Edisi Juni 2007
mencapai 1,3% dari total perjalanan atau 295.000 perjalanan orang/hari. Keadaan ini telah memperjelas bagaimana sistem angkutan umum yang ada tidak dapat melayani permintaan esuai yang diharapkan. Secara umum omprengan yang ada dan beroperasi dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu: a. Omprengan Murni (Angkutan Bodong) Omprengan murni yaitu mobil pribadi yang nyata-nyata digunakan sebagai angkutan umum dalam rangka usaha untuk mendapatkan penghasilan (mengompreng sebagai mata percaharian). b. Omprengan Tidak Murni (Car Sharing) Omprengan jenis ini adalah omprengan dimana pemilik mobil tidak menggunakan
mobilnya khusus untuk angkutan umum. Pemilik dalam hal ini mengajak orang lain untuk secara bersama-sama berangkat dari lokasi/ pool yang sama menuju lokasi/kawasan yang sama, dan pada jam yang sama sehingga terjadi kondisi yang saling menguntungkan antar keduabelah pihak. Omprengan dalam Perspektif Hukum Omprengan yang juga bisa disebut dengan kendaraan umum illegal dalam operasinya tidak memiliki izin usaha dan mengenakan tarif kepada pemakai jasa / penumpangnya sesuai dengan ketentuan dari pengemudi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dimana setiap
18
Edisi Juni 2007kegiatan usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum wajib memiliki izin usaha angkutan. Kenyataannya omprengan yang ada seluruhnya tidak memiliki izin. Beberapa aturan tentang angkutan yang termuat dalam UU LLAJ tahun 1992 dan PP pendukungnya antara lain. UU 14 tahun 1992 pasal 35 disebutkan bahwa kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum. PP RI Nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan pasal 18 ayat 2 disebutkan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum wajib memiliki izin usaha angkutan. KM 35/2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum pasal 35 bahwa untuk melakukan usaha angkutan, wajib memiliki izin usaha angkutan Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya baik langsung maupun tidak langsung. Upaya Penanganan Masalah a. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghilangkan atau mengatur keberadaan omprengan dari sisi hukum. Omprengan Murni. Illegal dan merugikan semua pihak. Seperti telah disampaikan didepan, bahwa omprengan dari sisi hukum adalah angkutan illegal, dan keberadaannya sangat merugikan berbagai pihak. Untuk jangka menengah dan panjang
INFO HUBDATtidak ada angkutan illegal. Diharapkan untuk semua jenis omprengan yang ada saat ini, pada jangka menengah dan panjang sudah beralih menjadi angkutan sewa, bus sharing atau berubah menjadi angkutan umum resmi. Penindakan hukum secara tegas. Penertiban operasi omprengan murni atau angkutan umum illegal dengan melakukan razia karena dalam operasinya angkutan ini tidak memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penertiban dapat dilakukan pada saat kendaraan beroperasi di jalanan atau pada pool kendaraan atau terminal tempat keberangkatan, karena pada umumnya angkutan ini mangkal pada tempat yang strategis sehingga membentuk terminal bayangan. Omprengan Tidak Murni (Car Sharing) Perlunya dibuat suatu wadah berupa organisasi/perkumpulan bagi pengguna car sharing dan aturan hukum untuk menampung angkutan jenis ini. Car Sharing pada kenyataannya memiliki peran dalam upaya mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dengan satu atau dua penumpang untuk aktifitas tertentu, seperti pada saat berangkat kerja pagi hari maupun pulang kerja pada sore hari. meningkatkan image perusahaan. b. Upaya menghilangkan atau mengatur keberadaan omprengan dari sisi teknis Terhadap omprengan. Inventarisasi wilayah pelayanan. Untuk mengetahui lebih jauh tentang keberadaan omprengan dan wilayah pengoperasiaanya, maka perlu diketahui titik titik awal beroperasinya omprengan, rute dan wilayah
19
INFO HUBDATpelayanannya. Perlunya keterlibatan semua Instansi terkait dalam upaya penanganan masalah. Dalam upaya penangangan omprengan yang merupakan dampak dari buruknya sistem angkutan umum, maka sistem kelembagaan adalah mutlak diperlukan. Departemen perhubungan sebagai pembina bidang transportasi, Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara dan Organda yang mewadai para pengusaha angkutan umum harus bersama-sama berupaya memecahkan persoalan yang ada. Beralih ke angkutan sewa. Salah satu cara untuk menampung keberadaan omprengan yang telah beroperasi adalah omprengan beralih keangkutan sewa. Beberapa ciri dari angkutan sewa adalah pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administrasi, tarif angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dan waktu operasinya tidak berjadwal. Angkutan omprengan tidak murni (car sharing) pada jangka menengah dan panjang diganti dengan dengan Bus Sharing (bus sedang dan besar) dimana didalam operasinya, pemberangkatan kendaraan dimulai dari titik-titik tertentu dan dengan tujuan/ pemberhentian tertentu. (Misal: kawasan perumahan memiliki titik pemberangkatan pada tempat yang telah ditentukan, sebagai titik feeder). Terhadap angkutan umum Beberapa langkah perbaikan angkutan umum untuk meminimalisasi bertambahnya
Edisi Juni 2007omprengan murni. diantaranya adalah : Perlunya peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, sehingga penumpang merasa aman dan nyaman. Perlunya pengembangan angkutan umum bermanajemen Buy the Service. Perlunya evaluasi dan analisis ulang akan kebutuhan angkutan umum pada rute-rute tertentu khususnya pada rute omprengan beroperasi. Perlunya penataan rute kembali angkutan umum, sehingga angkutan umum dapat menjangkau dan melayani semua tempat-tempat secara adil dan merata. Perlunya penyediaan Angkutan Umum Malam Hari (AMARI). Sistem pentarifan angkutan umum yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak baik penumpang maupun operator sehingga penumpang merasakan pelayanan yang sesuai dengan biaya yang harus ia keluarkan. Perlunya pengawasan yang intensif dari Dinas Pemerintah terkait dalam upaya untuk menjaga tingkat pelayanan angkutan umum dan munculnya angkutan umum illegalillegal lainnya. Setelah mengetahui beberapa permasalahan angkutan umum, baik yang legal maupun illegal, dan upaya solusi penanganan masalah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita hanya tahu saja tanpa ada tindakan perbaikan?!!. Tentunya usaha kerja yang sungguh-sungguh serta melibatkan semua pihak terkait, niscaya, perubahan pelayanan angkutan umum yang lebih baik akan tercapai.
20
Edisi Juni 2007
KTD
INFO HUBDAT
SERTIFIKASI PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM DI INDONESIALLAJ Oleh : Eddy Gunawan, ATD, MEngSc.(Kasubdit Akreditasi dan Sertifikasi, Dit.KTD)
S
ektor transportasi memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia dan mencakup aspek yang multidimensional (sosial budaya, ekonomi, teknis, pertahanan keamanan, politis) sehingga diperlukan suatu penanganan system transportasi secara komprehensif. Salah satu indikator kinerja itu menjadi gambaran 5mum lemahnya kasadaran para pihak
terkait terhadap keselamatan angkutaj penyeberangan dewasa ini.Sektor transportasi memiliki peranan yang sangat vital dalam kehi-dupan manusia dan mencakup aspek yang multidimensional (sosial budaya, ekonomi, teknis, pertahanan keamanan, politis) sehingga diperlu-kan suatu penanganan system transportasi secara komprehensif. Salah satu indikator kinerja penyelenggaraan transportasi adalah keselamatan baik itu di bidang transportasi darat, laut maupun udara. Oleh karena itu, dengan masih tingginya angka kecelakaan di tanah air terutama yang terjadi di sektor perhubungan darat membuat kita semua prihatin dan sekaligus intros-peksi untuk menata dan memperbaiki kembali systim transportasi kita.i Beberapa kejadian musibah kecelakaan di bidang transportasi akhir-akhir ini sangat membuat kita prihatin dan kejadian itu dapat menjadi suatu pembelajaran yang sangat berarti bagi kita semua dan memberikan hikmah bagi kita semua. Apabila kita renungkan maka kita perlu segera menata dan memperbaiki system transportasi pada semua komponen termasuk prasarana/infrastruktur, sarana, regulasi dan pembinaan sumber daya manusia (aparatur, operator, masyarakat pengguna jalan). Kalau kita memperhatikan jumlah korban kecelakaan di bidang transportasi, angka kejadian kecelakaan lalu lintas jalan secara nasional lebih signifikant dibanding peristiwa yang terjadi pada perhubungan laut maupun udara, namun dalam kenyataan apa yang terjadi di perhubungan darat dalam hal ini jalan raya sering tidak menjadikan perhatian kita semua secara serius bahkan sering hal itu dianggap biasa. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas dari Ditlantas Babinkam Polri pada lima tahun terakhir rata-rata terjadi 12.775 kali peristiwa
21
INFO HUBDATkecelakaan lalu lintas jalan per tahun yang menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 9.526 orang, luka berat sebanyak 6.662 orang dan luka ringan 9.164 orang dengan kerugian ma-terial sebesar Rp. 38.740.000.000 per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa pada setiap harinya tidak kurang dari 26 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Dengan tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor dalam lima tahun terakhir yang cukup tinggi (22,7 % per tahun) bukan tidak mungkin
Edisi Juni 2007transportasi telah banyak dilakukan baik dalam bidang pembangunan infrastruktur dan sarana, operasional, legislasi maupun pengawasan, namun dari berbagai peristiwa musibah yang telah terjadi mengindikasikan bahwa implementasi dari berbagai upaya tersebut masih mengandung banyak kekurangan dan kelemahan. Implementasi dari berbagai system yang telah terbangun tidak berjalan atau tidak dapat bekerja secara baik. Peraturan-peraturan dan bebagai ketentuan hukum serta kebijakan telah
akan meng-akibatkan peningkatan angka kecelakaan lalu lintas jalan dari waktu ke waktu, hal ini perlu segera dicarikan langkah solusi secara menyeluruh dan berkesinam-bungan. Hal itu menunjukkan bahwa salah satu indikator kinerja di bidang transportasi adalah keselamatan (safety) harus menjadi barometer penting atas keberhasilan penyelenggaraan transportasi. Berbagai upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan keselamatan di bidang
banyak dibuat oleh pemerintah, namun dalam tataran operasional kita lemah dalam pengawasan dan penerapan secara konsisten. Di sisi lain, satu hal yang harus kita tangani secara serius adalah masalah kualitas sumber daya manusia yang salah satu komponennya di bidang tranportasi adalah awak sarana atau pengemudi. Pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan tengah membuat rancangan undang-undang yang baru sebagai
22
Edisi Juni 2007penyempurnaan (revisi) terhadap undangundang yang ada saat ini di berbagai subsektor, laut (pelayaran), udara, perkeretaapian dan darat (lalu lintas dan angkutan jalan). Khusus RUULLAJ sebagai penyempurnaan UULLAJ No. 14/1992 yang telah digulirkan sejak beberapa tahun yang lalu, secara substansional dan mendasar bahwa perubahan dan penyempurnaan yang terkandung dalam RUULLAJ tersebut adalah menitikberatkan pada aspek keselamatan. Salah satu rumusan ketentuan yang akan diatur dalam RUULLAJ tersebut adalah tentang sertifikasi pengemudi angkutan umum, baik sertifikasi bagi pengemudi angkutan penumpang umum maupun bagi pengemudi angkutan barang tertentu (B3). Konsep dasar ketentuan yang mengatur pengemudi angkutan umum di jalan tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka mewujudkan keselamatan dan pelayanan yang lebih baik terhadap angkutan umum di Indonesia melalui sertifikasi kepada pengemudi angkutan umum dengan berbasis kompetensi profesi, dimana untuk menjadi seorang pengemudi angkutan umum di jalan raya seseorang harus memiliki kemampuan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pengemudi yang dalam hal ini ditunjukkan dengan sertifikat yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan dan lulus uji kompetensi. Konsep ketentuan ini dilatar belakangi oleh berberapa hal antara lain: 1. Bahwa sebagai pengemudi angkutan jalan baik pengemudi angkutan penumpang maupun angkutan barang memiliki resiko yang tinggi dan tanggung jawab yang besar menyangkut aspek keselamatan baik terhadap penumpang/barang yang diangkut maupun keselamatan bagi pengguna jalan yang lain. 2. Berdasarkan data jumlah pelanggaran lalu lintas 60 % dilakukan oleh angkutan umum. 90 % dari jumlah kecelakaan lalu lintas
INFO HUBDATdisebabkan oleh faktor kelalaian manusia (human error) dan 34 % diantaranya melibatkan kendaraan angkutan umum. 3. Pengemudi adalah suatu profesi kerja yang berhak memperoleh posisi yang sama seperti halnya profes-profesi yang lain, sehingga dengan ketentuan tersebut diharapkan akan mengangkat harkat martabat pengemudi. 4. Dengan adanya pengemudi yang profesional akan dapat merubah citra angkutan umum (aspek keselamatan dan pelayanan) yang ada di Indonesia saat ini mengarah yang lebih baik Ketentuan tentang sertifikasi bagi pengemudi angkutan umum telah diterapkan di banyak negara seperti Queensland, Australia, New Zealand, Texas dsb. Untuk di Indonesia, apabila usulan revisi UULLAJ No. 14/1992 tersebut disetujui maka ketentuan itu segera diberlakukan. Beberapa ketentuan baru yang disulkan dalam RUULLAJ antara lain adalah: Untuk mengemudikan kendaraan penumpang umum dan kendaraan barang tertentu, setiap pengemudi harus memiliki kualifikasi tertentu. (psl 57 ayat(1)) Kualifikasi tertentu untuk mengemudikan kendaraan penum-pang umum dibuktikan dengan memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum. (psl 57 ayat (2)) Kualifikasi tertentu untuk menge-mudikan kendaraan penum-pang barang dibuktikan dengan memiliki sertifikat pengemudi angkutan barang sesuai dengan barang yang diangkut. (psl 57 ayat (3)) Untuk mendapatkan sertifikat pengemudi angkutan umum dan sertifikat angkutan barang, pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian kompetensi profesi. (psl 59 ayat (2)) Beberapa langkah persiapan yang sedang dan perlu segera dilakukan saat ini adalah antara lain:
23
INFO HUBDAT1. Aspek Teknis a. Penyusunan standard kurikulum, mudul-modul, pendidikan dan latihan SPAU; b. Design arsitektur system sertifikasi pengemudi angkutan umum (smart card system, system informasi manajemen dan pelaporan); c. Penyediaan fasilitas dan peralatan penyelenggaraan SPAU; d. Penyusunan SOP penyelenggaraan manajemen SPAU; e. Perencanaan pembangunan infrastruktur SPAU (on-line system); 2. Aspek Kelembagaan/SDM a. Kajian bentuk kelembagaan penyelenggara SPAU (lembaga penerbit SPAU, lembaga pendidikan dan latihan, lembaga uji kompetensi); b. Penyiapan personil ( tenaga assesor, instruktur, staf administrasi dsb); c. Inventarisasi kebutuhan pembangunan lembaga penyelenggara
Edisi Juni 2007SPAU baik di tingkat pusat maupun daerah; d. Kajian mekanisme dan hubungan kerja antar lembaga terkait dalam penyelenggaraan SPAU; e. Penyusunan standard pelak-sanaan/ prosedur akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum dan lembaga (badan hukum) penerbit SPAU. 3. Aspek Regulasi a. Penyusunan RPP tentang Pengemudi sebagai aturan pelaksanaan amanah undang-undang; b. Penyusunan konsep pengawas-an, pengendalian operasional dan penegakan hukum SPAU (Criminal Justice System, penerapan sanksi/pinalti terhadap pelanggaran) Dalam rangka mewujudkan itu semua yang penting saat ini adalah menciptakan kondisi yang kondusif, komitmen yang tinggi terhadap keselamatan lalu lintas jalan.
24
Edisi Juni 2007
LLASDP
INFO HUBDAT
SEKILAS TENTANG ISM-CODEOleh Ir Wiratno MM. Manajemen Keselamatan atau International Safety Management, ISM Code adalah Koda Internasional mengenai manajemen untuk mengoperasikan kapal secara aman dan mencegah pencemaran lingkungan. Koda ini telah disahkan dalam sidang umum IMO (resolusi no A.741(18) dan bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh perusahaan yang mengoperasikan kapal dengan dijadikan koda ini sebagai Bab IX Konvensi SOLAS.
M
emberlakuan Manajemen Keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan pelayaran di laut, pencegahan kecela-kaan manusia atau kehilangan jiwa dan menghindari kerusakan lingkungan khususnya terhadap lingkungan maritim. Dengan tujuan agar perusahaan atau operator kapal dapat mengoperasikan kapal dengan aman, selamat, tertib, nyaman dan terlindungi dari pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan memberikan pelayanan yang baik bagi pengguna jasa angkutan. ISM-Code bagi kapal-kapal yang berlayar di dalam negeri, terhitung sejak tahun 1998, maka berlaku pula bagi operator kapal penyeberangan. Perusahaan angkutan penyeberangan wajib menerapkan Manajemen Keselamatan agar dapat mengoperasikan kapal penyeberangannya. Walaupun pembinaan angkutan penyeberangan dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat, namun untuk sarananya terutama aspek keselamatan kapal penyeberangan secara keseluruhan tetap mengikuti aturan dan ketentuan
keselamatan yang ditetapkan oleh Ditjen Perhubungan Laut. Oleh sebab itu Manajemen Keselamatan untuk kapal penyeberangan ini tidak ada bedanya dengan yang diberlakukan bagi kapal penumpang laut pada umumnya. Pada Manajemen Keselamatan, dikenal istilah elemen atau clausul sebagai acuan bagi perusahaan untuk menyusun secara rinci prosedur keselamatan, di antaranya meliputi: * Tanggung jawab dan wewenang perusahaan; menjabarkan struktur organisasi perusahaan serta tugas tanggung jawab masing-masing pejabat di dalam perusahaan terutama yang berkaitan dengan implementasi keselamatan kapal; * Tanggung jawab dan wewenang nakhoda, perusahaan harus secara jelas menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab nakhoda. * Kesiapan menghadapi keadaan darurat; perusahaan harus menyusun tata cara kerja dalam keadaan tanggap darurat yang berpotensi terjadi diatas kapal dan ditindaklanjuti dengan analisa
25
INFO HUBDATdan evaluas. Pemeliharaan kapal dan perlengkapannya; menetapkan tata cara pemeliharaan kapal baik pemeliharaan harian/rutin, perencanaan dan pelaksanaan docking tahunan maupun docking 4 tahunan (special survey).
Edisi Juni 2007
Tugas dan Tanggung jawab awak kapal Perusahaan harus menyusun prosedur yang berkaitan dengan pembagian tugas kerja awak kapal dalam pengoperasian kapal sesuai bidangnya masing-masing sehingga keselamatan, perlindungan lingkungan, keamanan, dan kenyamanan awak kapal, barang serta kapal itu sendiri terjamin. Perusahaan berdasar ketentuan yang berlaku tentang pengawakan kapal, menyusun instruksi kerja tugas pokok secara rinci untuk seluruh awak kapal (Nakhoda, Mualim, Serang, Juru mudi, Kelasi, Markonis, Koki, KKM, Masinis, Juru listrik, Mandor, Juru minyak dan Pembantu kamar mesin), yang meliputi: o Tugas pokok selama operasional kapal dan dalam kaitan perawatan rutin. o Tugas jaga. o Keadaan kritis (seperti: pada saan cuaca buruk, pandangan terbatas, perairan sempit). o Keadaan darurat. Pemeliharaan Kapal dan Perlengkapannya Pemeliharaan kapal dilakukan untuk menjaga agar kapal tetap dalam keadaan laik laut, sehingga dapat menjamin keselamatan jiwa, kapal dan muatannya. Pemeliharaan kapal meliputi perawatan rutin, perbaikan, docking tahunan dan docking 4 tahunan (special survey). Mengacu pada masing-masing
manual book atau aturan kelas disusun prosedur rencana kegiatan pemeliharaan kapal yang meliputi pekerjaan lambung (seluruh bagian plat hingga ramp door), bangunan atas kapal, perlengkapan deck, alat keselamatan (sekoci penolong, life raft, life jacket, benda-benda isyarat), peralatan alarm darurat, permesinan, tangki, kelistrikan dll.
26
Edisi Juni 2007
INFO HUBDATpengorganisasiannya, koordinasi dengan yang terkait, pelaporan awal kejadian darurat, siapa saja yang harus dihubungi; untuk di darat, ditentukan siapa yang berwenang menangani keadaan darurat (misal dibentuk Tim Tanggap Darurat), untuk memantau posisi dan kondisi terakhir kapal, jalur komunikasi dengan kapal, koordinasi dengan pihak yang terkait, serta jenis bantuan yang diperlukan; untuk di kapal, semua awak kapal harus mempunyai peran dan tanggung jawab penanganan darurat, penentuan posisi yang sesuai dengan sijil; pemasangan papan papan pengumumun di kapal bila terjadi keadaan darurat dan bagaimana cara mengatasinya; informasi bila terjadi keadaan darurat kepada penumpang agar tidak panik dan mengikuti instruksi atau petunjuk dari awak kapal; kepada siapa harus melaporkan bila mengetahui awal kejadian; latihan menghadapi dan mengatasi keadaan darurat oleh awak kapal, latihan bersama penumpang atau petugas didarat.
Semua kegiatan pemeliharaan didokumentasikan dengan tertib dan dilaporkan ke perusahaan sebagai bahan analisa dan evaluasi serta untuk kepeluan audit nantinya. Penanganan keadaan darurat. Perusahaan menyusun prosedur yang berkaitan dengan penanganan keadaan darurat:
Dokumen dan Sertifikat Terdapat 2 jenis sertifikat yang diterbitkan berkaitan dengan Manajemen Keselamatan, yakni: untuk perusahaan berupa Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan dan untuk setiap kapal yang telah memenuhi persyaratan diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan. Dokumen
27
INFO HUBDATPenyesuaian (Document of Compliance, DOC) adalah suatu dokumen yang diterbitkan untuk suatu perusahaan yang telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Manajemen Keselamatan. Dokumen Penyesuaian diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) selaku auditor eksternal dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dokumen Penyesuaian diterbitkan untuk perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengoperasian kapal. Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate, SMC) adalah suatu dokumen yang diterbitkan untuk suatu kapal yang menunjukkan bahwa manajemen Perusahaan dan kapalnya dioperasikan sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan. Sertifikat Manajemen Keselamatan akan diterbitkan untuk kapal yang apabila perusahaan kapal telah memiliki Dokumen Penyesuaian terlebih dahulu. Bagaimana Pengawasannya. Sebetulnya secara berjenjang pengawasan pelaksanaan Manajemen Keselamatan, sebagaimana dimuat pada Pernyataan Pimpinan Manajemen Perusahaan melekat pada seluruh jajaran untuk senantiasa mem-berikan jaminan keselamatan kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan. Dalam pelaksanaannya tertuang pada prosedur Tinjauan Manajemen yang bertujuan untuk mengevalua-si atau meninjau ulang secara berkala seluruh
Edisi Juni 2007 prosedur dan penerapan Manajemen Keselamatan apakah telah berjalan secara efektif dan efisien. Pengawasan berikutnya adalah audit internal. Audit internal, dilakukan oleh team audit yang ditunjuk oleh DPA, harus memiliki kualifikasi. Personil auditor internal diupayakan tidak memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam unit kerja yang diaudit. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga indepen-densinya. Selanjutnya dilakukan Audit eksternal yang dalam hal ini oleh BKI atau auditor lain yang ditunjuk pemerintah. Apabila semua elemen tadi telah dipenuhi baru diajukan Sertifikat permanen ke Ditjen Perhubungan Laut, dan diikuti dengan verifikasi antara yang untuk DOC setiap tahun, sementara untuk SMC setiap 2,5 tahun. Selain itu juga dalam pelaksanaan docking tahunan dimana didalamya juga termasuk pemeriksaan, penggantian badan konstruksi kapal (misalkan plat yang sudah tipis/harus diganti), permesinan, peralatan keselamatan berikut penerbitan/ pembaruan peralatan alat keselamatan berserta sertifikatnya.
28
Edisi Juni 2007
SERBA SERBI
INFO HUBDAT
DALAM LAUT BUNAKEN YANG MENGESANKANJakarta (Info Hubdat) Ternyata melakukan olahraga ini melihat pak Dirjen Menado yang selama ini terkenal dengan begitu cekatan memasang peralatan div3B (Bubur, Bibir dan Bunaken) ing, maklum dia sudah bersertifikat, kata mengandung keindahan di kedalaman mas Joko. laut Bunaken yang tiada bandingnya. Tidak begitu lama peralatan Di sela-sela kesibukan Rapat penyelaman sudah Di Koordinai dengan jajaran Kepala selamenempal di badan kesi Dinas Perhubungan Propinsi, buk sela pak Dirjen. . Rap an kabupaten/Kota se Sulawesi, saya Byuur.....terdengar diberi kesempatan mengikuti hobi de Koord at Pak Dirjen memulai ng in pak Dirjen melakukan diving di penyelaman sesaat Kep an jajaai Bunaken, kata Kahumas Perhala Din ran speed boat yang kami u Dijetn Perhubngan Darat Joko Propbungaas tumpangi berhenti di lokasi Sulaksano kepada Info kabu insi, n penyelaman. sementara Hubdat. saya dan rombongan hanya K pat Sula ota s en/ Pada pagi hari itu Kota mengikuti dari atas memakai wesi e Menado yang diringi cuaca alat snoling mengawasai dari , say d a permukaan laut, kata mas yang cerah rombongan kese iberi men mpat Pak Dirjen berangkat Jokoi g a ke pulau Bunaken yang pak ikuti hon Terlihat dari permukaan air mela Dirjen bi laut yang jernih itu penyu besar bagi saya adalah tak tebayangkan di kuka menyambut penyelaman pak Bunving di n Dirjen.. Begitu juga Ikan besar dan bagaimana keindahan aken bawah laut itu, ikan kecil berlalu lalang yang . katanya menambahkan. jumlahnya banyak sekali. Bahkan Menurut dia, dalam hitungan menit toleransinya sangat tinggi ikan besar kami tiba di dermaga tempat pemmemberi kesempatan bagi ikan kecil bila berangkatan ke P.Bunaken yang jarak ada yang mau menabrak, kata mas Joko. perjalanan sekitar 30 menit memakai Begitu terbanyangkan bagaimana speedboat. Keindahan itulah terbukti kalau lalu lintas di Jakarta ini bila saling terlihat di bibir pantai P.Bunaken setelah mengalah dan toleransi dengan kendaraan rombongan tiba menginjakkan di pantai yang lain mungkin juga tidak terjadi pasir putih P.Bunaken. kecelakaan atau bahkan tabrakan m Tidak jauh tempat rombongan yaaa. celetuk teman disamping Mas Joko berlabuh terdapat satu resor yang ketawa. Mungkin tidak ada petugas lalu bernama Bastianos Resort & Diving lintas di jalan yaa ........ kalau kita ini seperti Centre, tempat penyewaan peralatan ikan yang tertib dan saling tegang rasa di diving (penyelaman). jalan. Saya yang seumur-umur tidak pernah
29
INFO HUBDAT
PERATURAN
Edisi Juni 2007
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 14 TAHUN 2007 TENTANG KENDARAAN PENGANGKUT PETI KEMAS DI JALANPeraturan Menteri Perhubungan No.14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan telah disahkan pada tanggal 20 April 2007. Pengaturan peti kemas selama ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 1990 tentang peti kemas dibuat sebelum Undang-undang No.14 tahun 1992 ditetapkan sehingga konsideran mengingatnya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Disamping itu KM 74 Tahun 1990 dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi khususnya mengenai kendaraan pengangkut peti kemas itu sendiri sehingga No 1 ITEM PERBEDAAN Konsideran mengingat dalam rangka meningkatkan keselamatan kendaraan pengangkut peti kemas di jalan sesuai dengan perkembangan teknologi, maka perlu dilakukan pengaturan kembali kendaraan bermotor pengangkut peti kemas di jalan, dengan peraturan Menteri Perhubungan. Regulasi mengenai peti kemas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang baru hanya mengatur tentang kendaraan bermotor pengangkut peti kemas dan tata cara mengangkut peti kemas telah diatur dalam KM No.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan. Hal hal yang diatur dalam Peraturan Menteri No 14 Tahun 2007 tersebut antara lain: KM No.74 Tahun 1990 1. U n d a n g - U n d a n g Nomor 34 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 2. U n d a n g - U n d a n g Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2617); Pasal 4 Kendaraan bermotor penarik (tractor head) yang digunakan harus memenuhi persyaratan
Permenhub No.14 Tahun 2007 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2
Kendaraan penarik (tractor head)
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3
Kereta tempelan
Pasal 3 Kendaraan penarik (tractor head) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan : a. daya sekurang-kurangnya 5,5 Kilo Watt setiap ton dari jumlah
30
Edisi Juni 20074 b. berat kombinasi yang diperbolehkan (JBKB); sumbu depan dengan ban tunggal dan sumbu belakang tunggal dengan ban ganda atau sumbu belakang ganda dengan ban ganda, yang dikonstruksi berdasarkan MST 10 ton; ban yang ukurannya sama dengan ukuran ban yang disahkan dalam sertifikat uji tipe; sistem rem, dapat berupa : 1) rem angin (full air); 2) rem kombinasi udara dan minyak (air over hydraulic brake). untuk angkutan peti kemas 45 kaki berukuran pendek, tanpa moncong; roda kelima (fifth wheel) yang dikonstruksi kuat menurut perhitungan teknis; dongkrak dengan kekuatan angkat sekurang-kurangnya 10 ton; alat pengontrol kendaraan; lampu isyarat warna kuning yang ditempatkan di atas kabin kendaraan; tanda peringatan di dalam kabin yang menunjukkan tinggi maksimum peti kemas yang diangkut dan mudah dilihat oleh pengemudi tanpa mengganggu pandangan ke depan.
INFO HUBDATperalatan dan perlengkapan sebagai berikut : a. Memiliki motor dan daya minimum sebesar 5,5 kilowatt setiap ton berat kombinasi rangkaian kendaraan bermotor yang diperbolehkan; b. Memiliki sekurangkurangnya sumbu depan tunggal yang dilengkapi dengan ban tunggal dan sumbu belakang ganda yang dilengkapi dengan ban ganda yang dikonstruksi berdasarkan MST 10 ton; c. Semua ban yang d i g u n a k a n mempunyai ukuran sama; d. Dilengkapi dengan roda kelima (fifth wheel) yang dikonstruksi secara kuat menurut perhitungan teknis; e. Dilengkapi tachograph; f. Dilengkapi dengan dongkrak yang mempunyai kekuatan angkut sekurangkurangnya 10 ton. Pasal 5 Kereta tempelan yang digunakan harus memenuhi persyaratan peralatan dan perlengkapan sebagai berikut : a. Memiliki sekurangkurangnya sumbu ganda yang dilengkapi dengan ban ganda untuk angkutan peti kemas 1 x 20 kaki, dan sumbu tiga (triple) yang
c. d.
e. f. g. h. i. j.
5
P e w a r n a a n kendaraan Pemakaian suspensi udara (air bag suspension)
Pasal 4 Kereta tempelan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah kereta tempelan rangka (chassis semi trailer), dan ban yang digunakan sesuai dengan spesifikasi yang disahkan dalam pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, harus : a. memiliki tinggi maximum kendaraan termasuk peti kemasnya tidak melebihi 4,2 meter;
31
INFO HUBDATb. dilengkapi dengan sumbu dan ban ganda untuk peti kemas 20 kaki; c. dilengkapi dua sumbu dengan air bag suspension atau tiga sumbu (triple) dengan pegas daun (leaf spring suspension) dan wajib dilengkapi dengan ban ganda untuk peti kemas 40 kaki dan 45 kaki; d. menggunakan ban yang sama ukurannya; e. memiliki pesawat rem yang memenuhi persyaratan teknis dan dapat dikendalikan secara terpusat oleh pengemudinya; f. memiliki perangkat pengunci peti kemas (twist lock) yang memenuhi standar internasional (ISO) yang terpasang secara kokoh dan permanen pada kendaraan yang bersangkutan.
Edisi Juni 2007dilengkapi dengan ban ganda untuk angkutan peti kemas 1 x 40 kaki yang keduanya dik o n s t r u k s i berdasarkan MST 10 ton; b. Semua ban yang d i g u n a k a n mempunyai ukuran sama; c. Setiap sumbu harus dilengkapi dengan pesawat rem secukupnya yang dapat dikendalikan secara terpusat oleh pengemudinya serta sistem rem yang digunakan harus sama dengan sistem rem kendaraan bermotor penarik; d. Dilengkapi dengan perangkat pengunci peti kemas (twist lock) yang dapat berfungsi dengan baik dan kuat pada setiap lobang penguncian peti kemas yang diangkut. Tidak diatur mengenai pewarnaan kendaraan
6
Pasal 5 (1) Untuk memudahkan identifikasi kendaraan pengangkut peti kemas di jalan, dilakukan identitas dengan pewarnaan. (2) Pewarnaan kendaraan pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Pasal 8 (1) Berat maksimum muatan yang diizinkan untuk diangkut, dihitung berdasarkan batasanbatasan kekuatan sumbu maksimum kendaraan pengangkutan, yaitu untuk : a. Sumbu tunggal :
7
Pasal 9 (1) Berat muatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor angkutan peti kemas, dihitung berdasarkan batasanbatasan kekuatan
32
Edisi Juni 20071) Sumbu tunggal ban tunggal : 6.000 kg (6 ton); 2) Sumbu tunggal ban ganda : 10.000 kg (10 ton). b. Sumbu ganda (tandem) ban ganda : 18.000 kg (18 ton); c. Sumbu tiga (triple) dengan roda ganda : 21.000 kg (21 ton) atau Sumbu ganda dengan roda ganda memakai suspensi udara (air bag suspension) : 20.000 kg (20 ton);
INFO HUBDATsumbu maksimum sebesar : a. Sumbu tunggal : 1) Roda tunggal : 6.000 kg (6 ton);2) R o d a ganda : 10.000 kg (10 ton). b. Sumbu ganda dengan roda ganda : 18.000 kg (18 ton); c. Sumbu tiga (triple) dengan roda ganda : 20.000 kg (20 ton).
PROGRAM KOTA PERCONTOHAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALANKeselamatan transportasi jalan saat ini sudah merupakan masalahglobalyangbukansemata-matamasalahtransportasi sajatetapisudahmenjadipermasalahansosialkemasyarakatan. Hal ini terlihat dari kepedulian WHO terhadap keselamatan transportasi jalan ini dengan dicanangkannya Hari Keselamatan Dunia Tahun 2004 dengan tema Road Safety is NoAccident. KorbankecelakaandiIndonesiatahun2002berdasarkan laporanADB 30.000 orang mati, luka berat 450.000 orang, luka ringan 2.100.000 orang, yang apabila dinilai secara moneter kurang lebih 41,396 triliun atau 2,91 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini terjadi karena peristiwanya tidak seksi (meminjam istilah harian Kompas) sekalipun korbannya puluhan ribu tetapi berhenti hanya pada data statistik tanpa menyentuh perasaan. Akan sangat berbeda kiranya kalau dengan jumlah korban yang sama tetapi terjadi pada moda transportasi lain. Oleh karena itu tepatlah harian Kompas terbitan hari Sabtu tanggal 6 Januari 2007 menulis artikel MATI DI JALAN SIAPA PEDULI. Sehubungan dengan hal tersebut di atas upaya untuk mewujudkan keselamatan di jalan, kunci keberhasilannya adalah bagaimana membangkitkan kepedulian bangsa dan tidak bisa dibiarkan secara natural. Hal ini sesuai denganarahandaninstruksiPresidenpadaPembukaanPekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2007 pada tanggal 23April 2007 di Taman Mini Indonesia Indah. Salah satu program yang akan dikembangkan Direktorat JenderalPerhubunganDaratuntukmeningkatkankeselamatan di Indonesia dengan membuat kota-kota percontohan keselamatantransportasijalanyangdiharapkannantinyadapat menjadi contoh kota-kota lain untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan secara komprehensif. KRITERIA KOTA PERCONTOHAN Penentuan lokasi/kota percontohan keselamatan transportasi jalan dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut: o Komitmen / kesanggupan daerah Komitmen kepala daerah yang diwujudkan dalam bentukkesepakatan(MOU)ataupunkesepakatansecara lisan dan daerah turut dalam pembiayaan program keselamatan merupakan prasayarat utama untuk dipertimbangkan sebagai daerah percontohan. o Kondisi prasarana transportasi meliputi kondisi prasarana jalan, ketersediaan fasilitas LLAJ o Kondisi ketersediaan sarana o Tingkat kompleksitas permasalahan o Ukuran/struktur kota, lebih diprioritaskan kota kecil dan kota sedang Program Kota Percontohan Keselamatan Transportasi Jalan akan memilih kota di setiap regional, yaitu di regional P. Jawa, di regional P. Sumatera, di regional P. Kalimantan, di regional P. Sulawesi, di regional P. Bali dan NusaTenggara,diregionalP.MalukudandiregionalP.Papua.
33
INFO HUBDAT
ENSIKLOPEDIA
Edisi Juni 2007
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NO
ISTILAH
DEFINISI
SUMBER
11
Pejabat Negara
Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi / tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang. Keterangan :Pejabat Negara terdiri atas : a. Presiden dan Wakil Presiden.b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan. e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung. f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri. h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.i. Gubernur dan Wakil Gubernur. j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. k. Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-undang.
Pasal 1 angka 4 UU No. 43 Tahun 1999.
Pasal 11 UU No. 43 Tahun 1999.
12
Pangkat
Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Penghargaan yang diberikan atas pengabdian Pegawia Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara.
Pasal 1 angka 8 PP No. 9 Tahun 2003.
34
Edisi Juni 200713. Kenaikan Pangkat
INFO HUBDATKedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Penghargaan yang diberikan atas pengabdian Pegawia Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Keterangan : a. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap tahun. b. Jenis kenaikan pangkat (KP), meliputi : 1) KP reguler 2) KP pilihan 3) KP instimewa 4) KP pengabdian 5) KP anumerta 6) KP dalam tugas relajar 7) KP selama menjadi Pejabat Negara 8) KP selama dalam penugasan di luar instansi induk 9) KP selama menjalankan wajib militer 10) KP sebagai penyesuaian ijazah 11) KP lain-lain. Kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya. Kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara. (BERSAMBUNG) Pasal 1 angka 8 PP No. 9 Tahun 2003.
14.
Kenaikan pangkat reguler
Pasal 2 PP No.3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam angkat egawai Negeri Sipil.
15.
Kenaikan pangkat pilihan
Pasal 6 PP No.3 Tahun 1980
35
INFO HUBDAT
RENUNGAN
Edisi Juni 2007
NASEHAT SEBUAH IBADAHDi tengah rutinitas menjalankan aktivitas ibadah, bisa jadi tidak semua muslim paham makna ibadah itu sendiri. Padahal, ketidakpahaman makna ibadah bisa mengakibatkan tertolaknya ibadah yang dilakukan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya Al Ubudiyyah menerangkan, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa terdiri dari ucapan maupun perbuatan, baik nampak maupun tidak. Dalam melakukan ibadah, seseorang harus memiliki landasan agar ibadah tersebut diterima Allah. Dalam hal ini, para ulama menjelaskan, ada tiga landasan yang harus dimiliki seorang muslim dalam beribadah. Landasan pertama adalah mahabbah, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, RasulNya Shalallahu Alaihi Wa Sallam, dan syariatNya. Landasan kedua adalah raja, yaitu mengharap pahala dan rahmat Allah, dan yang ketiga adalah khauf, rasa takut dari siksa Allah dan khawatir akan nasib jelek di akhirat nanti. Seorang ulama bernama Ibnu Rajab Al Hambaly mengatakan, ibadah hanya akan terbangun di atas tiga prinsip tersebut, yaitu khauf, raja, dan mahabbah. Masingmasing dari ketiganya harus ada dan wajib menggabungkannya. Jadi, pengakuan cinta kepada Allah tanpa disertai rasa hina, takut, mengharap, dan tunduk kepada Allah adalah pengakuan dusta. Karena itu, sering dijumpai orang yang berperilaku demikian seringkali terjatuh dalam maksiat dan dilakukan tanpa ia peduli. Demikian pula orang yang hanya memiliki sikap raja (mengharap, penuh optimis dengan ampunan Allah), jika terus dalam keadaan demikian akan berakibat berani melakukan maksiat dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala.Dan orang yang hanya memiliki rasa takut dalam beribadah kepada Allah, jika terus dalam keadaan demikian akan berakibat suudhan (buruk sangka) kepada Allah dan akan berputus asa dari rahmatNya. Perlu diketahui dan diingat pula bahwa tidak semua ibadah yang dilakukan seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah baru akan menerima ibadah bila memenuhi syaratnya, seperti Allah jelaskan dalam surat Al Kahfi ayat 110. Pertama, beramal shaleh sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shalallahu Alaihi Wa Sallam. Kedua, tidak membuat sekutu apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ia niatkan dan tujukan kepada Allah semata. Tidak kepada selainNya, baik benda-benda yang dikeramatkan atau makhluk-makhluk yang tidak mampu memberikan manfaat atau mudharat. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan menerima ibadah seorang hamba jika dilakukan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam dan dipersembahkan hanya untukNya semata. Ibadah itu juga dilakukan dengan dilandasi rasa cinta, penuh mengharap, dan juga takut. Dengan demikikan sempurnalah ibadah itu dan diharap Allah Subhanahu Wa Taala akan menerimanya. Wallahu Alam.
36
Edisi Juni 2007
INFO HUBDAT
Benang Merah PPNS Itu Perlu Segera Diselesaikan 3
Industri Karoseri Kini Menjadi Target Pengawasan PPNS LLAJ 6
Pekan Nasional Keselamatan Transportasi 13 Jalan Tahun 2007
Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum di Indonesia 2137
