Top Banner
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR............................................... III DAFTAR ISI................................................... V BAB I PENDAHULUAN.............................................1 A. Latar Belakang.......................................1 B. Tujuan............................................... 4 C. Manfaat..............................................4 D. Ruang Lingkup........................................ 5 BAB IIPENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) ....................................................... 6 A. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas...............6 B. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Silabus. .28 C. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) .................................................... 38 BAB III V
80

Lalin smp kls vii

Jun 22, 2015

Download

Business

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Lalin smp kls vii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................................................................... III

DAFTAR ISI................................................................................................................... V

BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................1

A. Latar Belakang............................................................................................1

B. Tujuan.........................................................................................................4

C. Manfaat.......................................................................................................4

D. Ruang Lingkup............................................................................................5

BAB II PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

..........................................................................................................................

6

A. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas.....................................................6

B. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Silabus..............................28

C. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP).................................................................................38

BAB III PENUTUP.......................................................................................................54

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................55

V

Page 2: Lalin smp kls vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah keamanan sangat erat kaitannya dengan lalu lintas karena berbagai

masalah dalam masyarakat berkaitan dan menggunakan lalu lintas sebagai sarananya.

Keamanan yang berkaitan dengan lalu lintas adalah keamanan terhadap manusia,

kendaraan, jalan maupun lingkungan. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi dibidang lalu

lintas adalah Pendidikan Masyarakat Lantas (education), Rekayasa Lantas (enginering),

Penegakan Hukum (law enforcement), Registrasi dan Identifikasi pengemudi dan

kendaraan bermotor (regestration and identification), dan sebagai pusat K3I (Komando,

kendali, Koordinasi dan Informasi) lalu lintas.

Fungsi dan peran tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,

ketertiban dan kelancaran lalu lintas, meminimalisisir korban fatalitas sebagai akibat

terjadinya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan

lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang lalu lintas. Sejalan

dengan perkembangan masyarakat saat ini maka kebutuhan sarana dan prasrana yang

terkait dengan transportasi guna mendukung produkstivitas di berbagai bidang yang

menggunakan sarana jalan raya semakin meningkat. Hal tersebut memberi dampak

positif dan negatif.

Dampak positif tersebut menyangkut aspek efisiensi waktu, namun di sisi lain juga

membawa dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan-permasalahan lalu lintas yang

terus tumbuh dan berkembang. Permasalahan tersebut adalah kemacetan, pelanggaran

dan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dipandang memberi kontribusi yang

cukup besar pada kecelakaan lalu lintas. Hasil studi terungkap bahwa 42% dari 1260

kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya diawali dengan pelanggaran

lalu lintas oleh pengemudi, sisanya sebanyak 58% disebabkan oleh kondisi kendaraan,

jalan dan alam. Kecelakaan lalu lintas walaupun tidak dominan, pengemudi tetap

memberi kontribusi bagi timbulnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor

bukan manusia (Farouk Muhammad, 1998).

1

Page 3: Lalin smp kls vii

Melihat gambaran di atas maka diperlukan kegiatan pengendalian lalu lintas

secara menyeluruh dan terpadu, tidak cukup hanya dengan penegakan hukum semata,

namun perlu melakukan upaya yang ditunjang oleh seluruh komponen bangsa, adanya

peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan rasa kesadaran dan disiplin dalam

melakukan aktivitas di jalan raya. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 258 Undang-

Undang No. 22 tahun 2009, bahwa “masyarakat wajib berperan serta dalam

pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas dan

berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas

dan angkutan jalan”.

Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari disiplin nasional

yang menunjukkan harga diri atau martabat sebuah bangsa. Maka dari itu selayaknya

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lebih mengedepankan aspek pendidikan

kepada masyarakat berkaitan dengan disiplin berlalu lintas. Strategi dan program untuk

mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu

lintas melalui kegiatan “Road Safety”. Road safety merupakan program kegiatan untuk

melindungi pemakai jalan agar aktivitas dan produktivitasnya tidak terganggu oleh

berbagai masalah sosial di jalan raya serta terwujudnya keselamatan di jalan.

Implementasi kegiatan road safety dilakukan melalui: Polsana (Polisi Sahabat Anak),

PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Traffic Police Goes to Campus, Safety Riding,

Kampanye Keselamatan Lalu Lintas, TMC (Traffic Management Centre), Sekolah

mengemudi, Saka Bhayangkara Lantas, Traffic Board, Taman Lalu Lintas, Operasi

Kepolisian, Penegakan Hukum (Djoko Susilo, 2007).

Kegiatan road safety pada dasarnya lebih menekankan pada model pendidikan

ekstrakurikuler, dimana sasaran pendidikan terhadap beberapa kelompok yang bersifat

terbatas. Sementara amanat UU No. 22 tahun 2009 pada pasal 258 tersebut lebih

mengedepankan kewajiban setiap orang mampu memahami secara keseluruhan dari

aspek kognitif, afektif dan motorik. Oleh karena itu untuk membangun pemahaman

secara gradual tidak cukup pengetahuan lalu lintas tersebut diajarkan dalam bentuk

ekstrakurikuler, namun harus lebih mendasar melalui pendidikan intrakurikuletr dan

dikenalkan mulai dari tingkat pendidikan TK sampai dengan SMA yang sifatnya

diintegrasikan melalui mata pelajaran tertentu. Strategi integrasi dilakukan melalui telaah

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang menagandung etika dan

2

Page 4: Lalin smp kls vii

kedisiplinan. Salah satu SK dan KD yang bermuatan kedua hal tersebut adalah mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Secara konsep, dapat dikemukakan bahwa PKn adalah pengorganisasian dari

disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan

kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan

negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai

luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat

dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa,

dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-

hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PKn di Indonesia terdiri dari beberapa

disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan

pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila,

psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Arnie Fajar, 2003).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama salah satu mata pelajaran

sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Pasal 37 Ayat

1 UU SPN). Selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi ditegaskan bahwa PKn termasuk cakupan kelompok

mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian, dimaksudkan untuk peningkatan

kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya

sebagai manusia. Selain itu perlu pula ditanamkan kesadaran wawasan kebangsaan,

jiwa patriotisme dan bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia,

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi,

tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap

serta perilaku berlalu lintas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Departemen Pendidikan Nasional

melalui Direktorat Jenderal Mananjemen Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun

Model Pengintegrasian Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas melalui Kegiatan

Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian untuk satuan pendidikan

tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah

Aliyah (SMA/MA).

3

Page 5: Lalin smp kls vii

B. Tujuan

Model pengintegrasian ini sebagai salah satu panduan bagi guru SD/MI, SMP/MTs,

dan SMA/MA dalam rangka mengintegrasikan pendidikan lalu lintas dalam pembelajaran

PKn. Secara khusus dengan menggunakan model ini para guru SD/MI, SMP/MTs, dan

SMA/MA dapat memperoleh pemahaman dalam hal:

a. Menganalisis substansi dan hubungannya dengan pendidikan lalu lintas sebagai

pesan-pesan konstitusional dengan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi

dasar PKn.

b. Mengintegrasikan aspek dan indikator pendidikan lalu lintas serta nilai acuan

pendidikan lalu lintas ke dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar PKn.

c. Menyusun model integrasi pendidikan lalu lintas dalam silabus pembelajaran PKn.

d. Menyusun model integrasi pendidikan lalu lintas kedalam rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) Pkn.

C. Manfaat

Dengan menggunakan model ini, guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dapat

melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan sadar berlalu lintas dengan

mengembangkan kebiasaan (habit) disiplin lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

b. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi kewarganegaraan yang meliputi

pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap dan watak

kewarganegaraan (civic dispositions), dan keterampilan kewarganegaraan (civic skill).

c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu

lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup model pengintegrasian ini berpijak pada pemahaman pendidikan

keselamatan lalu lintas yang ditinjau dari dimensi politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum

yang dikemas secara padagogis dengan pengembangan nilai-nilai pendidikan lalu lintas

sebagai berikut:

4

Page 6: Lalin smp kls vii

TABEL 1. ASPEK DAN INDIKATOR PENDIDIKAN LALU LINTAS

Aspek dan Indikator Materi Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas

1. Hukum:a. Menaati rambu-rambu lalu

lintas.b. Menaati marka jalan.c. Menaati isyarat pengatur lalu

lintas.d. Melengkapi pengamanan diri

dalam berlalu lintas.2. Sosiologi

a. Memberi kesempatan penyeberang jalan.

b. Tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan.

3. Ekonomia. Bersikap hemat dalam

perjalanan.b. Efektifitas perjalanan.

4. Psikologia. Rasa aman.b. Rasa nyaman.

5. Politika. Membuat kebijakan lalu lintas

didasarkan pada kepentingan umum/bersama.

b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kebenaran.

c. Pelaksanaan pengawasan kebijakan lalu lintas secara adil.

1. Pengertian a. Lalu Lintas.b. Rambu-Rambu Lalu Lintas.c. Marka Jalan, alat pemberi isyarat pengatur

lalu lintas.d. Pengamanan Diri sebagai Pemakai Jalan e. Tata Cara Berlalu Lintas dengan benar.

2. Dua belas (12) Gerakan Pengaturan Lalu Lintas, Isyarat pengaturan menggunakan Pluit dan gerakan dasar Senam Lantas.

3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS).4. Pasal-pasal tertentu Undang-Undang no 22

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

5. Tips aman perjalanan:a. Pemahaman terhadap karakteristik dan

komponen rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, kendaraan, Helm SIN.

b. Pemahaman terhadap 12 gerakan peng-aturan lalu lintas, isyarat menggunakan pluit.

c. Aplikasikan patroli keamanan sekolah (PKS).

d. Pemahaman terhadap pasal pasal tertentu undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pengembangan model pengintegrasian men-

cakup:

1. Penyusunan model integrasi pendidikan lalu lintas pada Standar Isi.

2. Penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan lalu lintas pada silabus.

3. Penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan lalu lintas pada rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP).

5

Page 7: Lalin smp kls vii

BAB II

PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

A. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas

MODELINTEGRASI PENGEMBANGAN ASPEK DAN INDIKATOR PENDIDIKAN LALU LINTAS

MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

(SMP/MTs)

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

1.2Menjelaskan hakikat dan arti pentingnya hukum (termasuk UU Lalu Lintas)

1. Pengertian hukum.

2. Hakikat hukum bagi warga negara Indonesia termasuk UU No. 22 tahun 2009.

3. Unsur-unsur hukum

4. Tujuan dibuatnya hukum.

5. Tujuan dibentuknya UU No. 22 tahun 2009.

6. Tata urutan hukum di Indonesia..

7. Pentingnya hukum bagi warga

VII/1 1. Hukum : a. Menaati rambu-

rambu lalu lintasb. Menaati marka jalan

lalu lintasc. Menaati isyarat

pengaturan lalu lintasd. Melengkapi

pengamanan diri dalam berlalu lintas

2. Sosiologi :a. Memberi kesempatan bagi

penyeberang jalanb. Tidak menyalahgunakan

fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jalan.

3. Ekonomi :

Pengertian Hukum: Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (berisi perintahperintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan sanksi oleh penguasa (Priyanto, dkk. 2008). Salah satu produk hukum yang Negara Republik Indonesia adalah UU No. 22 Tahun 2009 yaitu tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat untuk menciptakan ketertiban di jalan. Karena itu di dalamnya memuat petunjuk hidup dalam berlalu lintas dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan: (1) mewujudkan pelayanan lalu linas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh

6

Page 8: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

negara.8. Kewajiban

setiap warga negara dalam menggunakan jalan menurut pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009.

9. Perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika dan budaya berlalu lintas.

a. Menunjukkan sikap tidak boros dalam perjalanan.

b. Menunjukkan sikap ketepatan waktu dalam perjalanan.

c. Memperoleh keuntungan dalam memanfaatkan jalan

4. Psikologi :a. Memperoleh rasa aman dalam

berlalu lintasb. Memperoleh rasa nyaman

dalam berlalu lintas5. Politik :

a. Membuat kebijakan lalu lintas didasarkan pada kepentingan umum.

b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menunjung tinggi kebenaran.

c. Melaksanakan pengawasan kebijakan tidak tebang pilih.

persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat nasional; (2) terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas; (3) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut teori kedaulatan rakyat, hukum dibentuk atas kontrak bersama antara rakyat dan penguasa, atau antara yang diperintah dan yang memerintah dan apabila ada yang mengingkari, melanggar hukum merupakan tindakan melawan hukum. Hukum dibentuk dengan tujuaan tercipnya kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu wajib bagi setiap warga negara untuk menjunjung hukum seperti disebutkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 105 yang berbunyi ”Setiap orang yang menggunakan jalan wajib a. berperilaku tertib; dan/atau; b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan kesalamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusajakan jalan.Pernyataan pasal tersebut menunjukkan bahwa hukumlah yang menjadi panglima, pedoman utama untuk bertindak, berperilaku dan berucap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti setiap warga negara tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang- undangan yang berlaku (aspek hukum), termasuk Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itulah disebut “supremasi hukum”.

7

Page 9: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

Hakikat Hukum Hakikat hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban di masyarakat dan bagi pelanggarnya diberikan sanksi. Indonesia sebagai negara hukum, maka dimanapun warga negara berada di wilayah hukum Republik Indonesia masih terikat oleh ketentuan hukum. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih relatif rendah, akibatnya sering terjadi pelanggaran yang berakibat kecelakaan, dan dikenai sanksi.

Unsur-Unsur Hukum : Hukum terbentuk karena unsur-unsur antara lain (1) Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat; (2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; (3) Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan (4) Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Demikian juga pelanggaran terhadap UU No. 22 Tahun 2009 pasal 274 ” Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Disini secara jelas demonstrasi dengan cara membakar ban, merusak rambu-rambu lalu lintas, memblokir jalan sangat bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009.

Tujuan Hukum:

8

Page 10: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

Berdasarkan hakikat dan unsur pembentuknya, maka tujuan hukum adalah terciptanya ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban akan terwujud, bila seluruh komponen bangsa di negeri ini selalu menaati peraturan yang berlaku (aspek hukum) dan menjadi tanggung awab seluruh komponen bangsa ini.

Tata Urutan Peraturan Perundangan:Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 dinyatakan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia mulai yng paling tinggi hingga terendah kedudukannya adalah 1. UUD 1945, 2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah

Pengganti undang-undang (UU/PERPU) 3. Peraturan Pemerintaj (PP), 4. Peraturan Presiden (PERPRES), 5. Peraturan Daerah (PERDA). Prinsip yang mendasar dalam tata urutan tersebut bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.. Setiap peraturan di buat oleh lembaga yang berwenang.Berdasarkan tata urutan tersebut, UU No. 22 Tahun 2009 maupun UU No. 38 Tahun 2005 kedudukannya dibawah UUD 1945, dimana proses pembuatannya dilakukan bersamaan dan disepakati bersama oleh lembaga negara yaitu DPR dan Pemerintah. DPR sebagai wakil rakyat dan pemerintah yang menjalankan amanat rakyat. Karena itu hukum merupakan kontrak antara pemerintah dan rakyat.

Pentingnya Hukum.Pentingnya hukum bagi masyarakat adalah untuk

9

Page 11: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

memberikan jaminan perlindungan dan keadilan serta kepastian hukum terhadap warga negara. Jaminan perlindungan keadilan akan terwujud apabila para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya benar-benar komitmen dan tidak menyimpang dari aturan yang ada dan dilandasi oleh hati nurani yang bersih, jujur, bijaksana oleh para penegak keadilan dalam pengambilan keputusan yang seadil-adilnya. Disamping itu perlu didukung partisipasi aktif dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan termasuk UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika dan budaya berlalu lintas. 1. Tidak kebut-kebutan di jalan raya.2. Tidak memberi ruang gerak yang cukup bagi

kendaraan lain dari arah yang berlawanan.3. Tidak parkir kendaraan di sembarangan tempat.4. Tidak membunyikan klakson ditempat-tempat

tertentu seperti di depan Masjid, Gereja, Rumah Sakit dsb.

5. Tidak boleh menggunakan sirine, kecuali kendaraan tertentu yang di atur oleh ketentuan.

6. Tidak memberi kesempatan pada pejalan kaki atau penyeberang jalan.

7. Tidak boleh menerima telpon ketika mengemudi;8. Tidak memberi lampu isyarat ketika hendak

membelokkan kendaraannya.9. Tidak boleh meminum obat-obatan yang berakibat

ngantuk ketika mengemudi kendaraan.10. Tidak boleh membunyikan musik yang keras di

dalam kendaraannya.

10

Page 12: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

11. Tindak boleh mendahului kendaraan dari samping kiri kecuali ada petunjuk lalu lintas.

1.3 Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Penampilan perilaku sesuai dengan norma kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat

2. Penampilan perilaku sesuai norma adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Penampilan perilaku sesuai norma agama yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Penampilan perilaku sesuai norma kesopanan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

VII/1 1. Hukum : a. Menaati rambu-

rambu lalu lintasb. Menaati marka jalan

lalu lintasc. Menaati isyarat

pengaturan lalu lintasd. Melengkapi

pengamanan diri dalam berlalu lintas

2. Sosiologi :a. Memberi kesempatan bagi

penyeberang jalanb. Tidak menyalahgunakan

fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jalan.

3. Ekonomi :a. Menunjukkan sikap tidak

boros dalam perjalanan.b. Menunjukkan sikap ketepatan

waktu dalam perjalanan.c. Memperoleh keuntungan

dalam memanfaatkan jalan4. Psikologi :

a. Memperoleh rasa aman dalam berlalu lintas

b. Memperoleh rasa nyaman dalam berlalu lintas

5. Politik :

Pengertian Norma: Penerapan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku itu pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan hak dan pemenuhan kewajiban. Mulai dari lingkup yang paling dekat, mulai dari hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dalam kebidupan di masyarakat, dan dalam kehidupan bernegaraNorma-norma itu mempunyai dua macam isi, danmenurut isinya berwujud: perintah dan larangan. Apakah yang dimaksud perintah dan larangan menurut isi norma tersebut? Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karenaakibat-akibatnya dipandang tidak baik (Priyanto, dkk 2008). Ada 4 macam norma, (1) agama, (2) kesopanan, (3) Kesusilaan, (4) hukum. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan UU No. 38 tahun 2005 termasuk norma hukum. Ciri norma hukum adalah (1) Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat; (2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; (3) Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan (4) Sanksi yang tegas.

Pemampilan Perilaku sesuai norma Agama: Peraturan hidup berisi perintah, larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa bagi pelanggaranya mendapat siksa di kelak kemudiana. Tidak membunuh orang lain.

11

Page 13: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

bernegara.5. Penam

pilan perilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Penam - pilan contoh perilaku sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009

7. Mem - beri kesempatan bagi penyebarang jalan.

8. Menunj ukkan sikap perilaku taat dalam berlalu lintas.

9. Menunj ukkan sikap taat pada lampu isyarat lalu lintas

a. Membuat kebijakan lalu lintas didasarkan pada kepentingan umum.

b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menunjung tinggi kebenaran.

c. Melaksanakan pengawasan kebijakan tidak tebang pilih.

b. Tidak mencuri.c. Patuh kepada orang tua.d. Melaksanakan ibadah.e. Tidak melakukan penipuan.f. Tidak bohong.g. Tidak melakukan perzinaan.h. Tidak sombong.

Penampilan Perilaku sesuai norma Kesopanan Norma kesopanan lebih menekankan asas kepantasan atau kepatutan dimasyarakat, sehingga ukurannya adalah hati nurania. Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di

dalam kereta api, bus dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil atau membawa bayi.

b. Jangan makan sambil berbicarac. Janganlah meludah di lantai atau di sembarang

tempat dan.d. Orang muda harus menghormati orang yang lebih

tua.Terkait dengan dengan perilaku berlalu lintas, norma kesopanan harus tetap dijaga dan diwujudkan. Contoh mengendarai motor dengan suara kenalpot keras, tidak memberi tempat duduk dalam bus kepada orang yang tua renta, hamil atau membawa bayi, hal tersebut telah melanggara norma kesopanan.

Penampilan Perilaku sesuai norma Kesusilaan Peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Contoh norma ini diantaranya ialah :

12

Page 14: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

a. “Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain”.

b. “Kamu harus berlaku jujur”.c. “Kamu harus berbuat baik terhadap

sesamamanusia”.

d. “Kamu dilarang membunuh sesama manusia”.

Terkait dengan UU No. 22 Tahun 2009, berbuat baik tidak merusak rambu-rambu lalu lintas. bahkan harus dijaga. Karena rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, lampu penerangan jalan merupakan sarana dan prasarana untuk terwujudnya tertib berlalu lintas. Contoh Ketika kamu mengendarai motor, tidak memberi kesempatan kepada pengendara lain, dan akhirnya terjadi tabrakan, mesti kamu akan merasa menyesal. Intinya ketika berlalu lintaspun, etika atau untuk berbuat baik kepada orang lain sangat diperlukan.

Penampilan Perilaku sesuai Norma Hukum : Peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga yang berwenang isinya mengikat dan memaksa setiap orang dan bagi pelanggar akan mendapat sanksi yang tegas.

Contoh:Ketika akan membelokkan kendaraan pengemudi memberi isyarat lampu/tangan bahwa kendaraan bermotor yang dikemudikan akan membelok. (aspek hukum)

Sanksi: Pidana UU No. 22 Tahun 2009 pasal 294.Pengendara bermotor ketika akan membelokan atau

13

Page 15: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

kembali arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampiu petunjuk arah atau isyarat tangan dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penampilan norma kebiasaan di rumah Penerapan perilaku sesuai kebiasaan di rumah: seperti (1) menata kembali tempat tidur sehabis bangun tidur, (2). Beribadah melakukan kewajiban kepada Tuhan (3) Membantu ayah dan ibu di rumah dengan tulus ikhlas. Contohnya antara lain menyapu halaman rumah. (4) Belajar, menonton TV atau bermain tetapi harus sesuai norma dalam kehidupan keluarga.

Penerapan kebiasaaan di lingkungan sekolah (1) belajar dengan tekun, (2) menggunakan seragaman sekolah, (3) menggunakan identitas sekolah, (4) datang tepat waktu, (5) pulang sekolah tepat waktu, (6) mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak/Ibu guru sekolah, (7) Melaksanakan Patroli Keamanan Sekolah, (8) Berjalan di sebelah kiri kita menuju sekolah, (9) dan sebagainya.

3. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM)

3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaraan dan upaya penegakan HAM

1. Penggolongan kasus pelanggaran HAM termasuk hak berlalu lintas

2. Berbagai contoh pelanggaran HAM.

3. Faktor penyebab terjadinya pelnggaran HAM.

4. Contoh kasus pelanggaran HAM

VII/2 1. Hukum : a. Menaati rambu-

rambu lalu lintasb. Menaati marka jalan

lalu lintasc. Menaati isyarat

pengaturan lalu lintasd. Melengkapi

pengamanan diri dalam berlalu lintas

2. Sosiologi :

Penggolongan Kasus Pelanggaran HAM. Menurut UURI Nomor 39 Tahun 1999, dinyata-kan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengu-rangi, menghalangi, membatasi dan atau menca-but hak asasi manusia (aspek hukum).

Sering kita lihat disiaran Televisi demontran yang cenderung anarkhis, seperti merusak sarana dan prasarana jalan. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 28 (larangan perbuatan yang mengaki-batkan

14

Page 16: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

dan upaya penegakannya

5. Contoh pelanggaran berlalu lintas yang dikatagorikan pelanggaran HAM

6. Tidak memberi rasa aman terhadap pengguna jalan.

7. Tidak memberi rasa nyaman dalam berlalu lintas.

8. Tidak menyalah- gunakan fungsi jalan

a. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan

b. Tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jalan.

3. Ekonomi :a. Menunjukkan sikap tidak

boros dalam perjalanan.b. Menunjukkan sikap ketepatan

waktu dalam perjalanan.c. Memperoleh keuntungan

dalam memanfaatkan jalan4. Psikologi :

a. Memperoleh rasa aman dalam berlalu lintas

b. Memperoleh rasa nyaman dalam berlalu lintas

5. Politik :a. Membuat kebijakan lalu lintas

didasarkan pada kepentingan umum.

b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menunjung tinggi kebenaran.

c. Melaksanakan pengawasan kebijakan tidak tebang pilih.

kerusakan/ gangguan fungsi jalan). Ini juga sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia tingkat bisa. Jadi ketika ada kegiatan masyarakat mengganggu fungsi jalan raya, seperti demonstrasi, penjualan di badan jalan, membuat keramaian di jalan tanpa ada ijin dari Kepolosian Negara sudah termasuk katagori melanggar hak asasi. Bila dilakukan pelang-garan akan dikenai sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun dan atau denda Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada pasal 28 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009.

Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari – hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain.

Richard Falk, salah seorang pemerhati HAM mengembangkan suatu standar guna mengukur derajat keseriusan pelanggaran hak–hak asasi manusia Hasilnya adalah disusunnya kategori–kategori pelanggaran hak–hak asasi manusia yang dianggap kejam, yaitu :a. Pembunuhan besar – besaran (genocide).b. Rasialisme resmi.c. Terorisme resmi berskala besar.d. Pemerintahan totaliter.e. Penolakan secara sadar untuk memenuhi

kebutuhan– kebutuhan dasar manusia.f. Perusakan kualitas lingkungan.g. Kejahatan – kejahatan perang

Disamping pelanggaran HAM yang berat juga dikenal pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa

15

Page 17: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

antara lain: pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, penyiksaan, menghilangkan nyawa orang lain.

Banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terjadi dimana saja dan kapan saja, baik yang dilakukan pemerintah, aparat keamanan maupun oleh perorangan, kelompok orang maupun masyarakat (aspek hukum).

Hal ini dapat ditunjukan adanya korban akibat berbagai kerusuhan, perusakan, yang terjadi di tanah air. Seperti Demontrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menuntut penyelesaian kasus Bank Century di berbagai daerah seperti Jakarta, Makasar, dengan jelas oknum perserta demo merusak rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, perusakan pos polisi. Perbuatan demo tersebut jelas merupakan tindakan anarkhis dan dapat dipidana dan bertentangan dengan pasal 258 UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan ” Masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Kasus pelanggaran hak asasi seperti kasus Marsinah, tahun 1993, Kasus Trisaksi dan Semanggi Kasus Bom Bali I tahun 2002, korban hilang dalam berbagai kerusuhan di Jakarta, Aceh, Ambon dan Papua serta yang terjadi di awal tahun 2009 tewasnya Ketua Dewan DPRD Sumatra Utara Abdul Aziz Angkat yang dipukul

16

Page 18: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

massa aksi anarkhis penuntutan provinsi baru di Tapanuli berakibat meninggal dunia. Aksi demo anarkhis tersebut disamping melnggara hak asasi manusia, juga merusak gedung DPRD Provinsi Sumatra Utara. (aspek hukum)

Demo anarkhis yang berakibat pelanggaran HAM tersebut, dapat dikatagorikan tindak pidana dan harus diadili sesuai ketentuan yang berlaku.(aspek hukum),

Faktor-faktor penyebab Pelanggaran HAM Dari berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut, pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:a. masih rendahnya pemahaman HAM oleh

masyarakat, pejabat, maupun prajurit TNI.b. adanya pandangan yang bersifat individualis yang

akan mengancam kepentingan umum.c. kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak

hukum.d. pemahaman terhadap HAM belum merata.

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia (aspek hukum)

Disamping faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia tersebut di atas, menurut Effendy salah seorang pakar hukum, ada faktor lain yang esensial yaitu“kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab”

Contoh Pelanggaran Berlalu Lintas Yang Dikatagorikan Pelanggaran HAM.

17

Page 19: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

Pengendara kendaraan bermotor yang dengan sengaja menabrak pejalan kaki hingga meninggal atau catat seumur hidup, jelas merupakan pelanggaran HAM. Karena di dalam pasal 1 ayat 23 UU No. 22 Tahun 2009 dinyatakan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM

1. Landasan perlindungan HAM.

2. Landasan perlindunga hak setiap orang dalam berlalu lintas.

3. Indikator jaminan perlindungan HAM.

4. Indikator jaminan perlindungan hak berlalu lintas

5. Upaya perlind-nungan HAM.

6. Upaya perlundungan hak berlalu lintas dan angkutan umum.

7. Ikutserta upaya perlindungan HAM.

VII/2 1. Hukum : a. Menaati rambu-

rambu lalu lintasb. Menaati marka jalan

lalu lintasc. Menaati isyarat

pengaturan lalu lintasd. Melengkapi

pengamanan diri dalam berlalu lintas

2. Sosiologi :a. Memberi kesempatan bagi

penyeberang jalanb. Tidak menyalahgunakan

fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jalan.

3. Ekonomi :a. Menunjukkan sikap tidak

boros dalam perjalanan.b. Menunjukkan sikap ketepatan

waktu dalam perjalanan.c. Memperoleh keuntungan

Landasan Perlindungan HAM Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM (aspek hukum). Upaya perlindungan HAM dalam rangka mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

Landasan pemberian perlindungan terhadap HAM sudah secara tegas disebutkan yaitu Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak- hak asasinya. Jelas ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah. Karena itu instrumen perlindungan dan penegakan hak asasi berupa peraturan perundang-udangan seperti UU No. 39 tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2000, kelembagaan penegak hukum dibuat untuk menjamin perlindungan dan kepastian keadilan. Hal ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada intinya tujuan NKRI adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun yang lebih penting dalam upaya

18

Page 20: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

dalam memanfaatkan jalan4. Psikologi :

a. Memperoleh rasa aman dalam berlalu lintas

b. Memperoleh rasa nyaman dalam berlalu lintas.

5. Politik :a. Membuat kebijakan lalu lintas

didasarkan pada kepentingan umum.

b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menunjung tinggi kebenaran.

c. Melaksanakan pengawasan kebijakan tidak tebang pilih.

perlindungan HAM adalah komitmen semua komponen penegak keadilan di negeri ini. . UU No. 22 tahun 2009 dan UU No. 38 Tahun 2005 tidak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pengguna jalan lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap orang berhak untuk menggunakan jalan umum, karena itu keberadaannya dijamin dan dilindungi oleh UU.

Untuk memberikan perlindungan setiap hak penggunaan jalan, hak pengguna jasa angkutan umum, termasuk hak asasi diperlukan instrumen hukum termasuk UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 38 Tahun 2005 dan kelembagaan yang terkait. Misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Mahkamah Agung. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Dengan demikian sangat jelas, bahwa peraturan perundangan yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat untuk memberikan rasa keadilan, memberi perlindungan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Indkator Jaminan Perlindungan HAM Indikator jaminan perlindungan terhadap HAM antara lain:a. adanya kemauan dari pemerintah untuk mengakui

pluralisme pendapat dankepentingan dalam masyarakat;

b. dalam bidang sosial budaya berupa perlakuan yang sama oleh hukum antara wong cilik dan priyayi dan toleransin dalam masyarakat terhadap perbedaan atau latar belakang agama dan ras warga negara

19

Page 21: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

Indonesia, (aspek sosiologi))c. dalam bidang ekonomi dalam bentuk tidak adanya

monopoli dalam sistem ekonomi yang berlaku.d. dalam bidang hukum, semua warga negara

diperlakukan sama didepan hukum dan pemerintahan.

Berdasarkan indikator tersebut maka berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 memberikan kesamaan di depan hukum dan tidak membedakan antara wong cilik dan pejabat dalam memimplementasikan undang-undang tersebut. Artinya siapapun yang melanggar pasti dikenai sanksi (aspek hukum). Jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pengguna jalan untuk memberikan rasa aman, dan rasa nyaman berlalu lintas (aspek sosiologi)

Upaya Perlindungan HAM di Indonesia Berdasarkan indikaktor tersebut, bila dikaji sebenarnya UUD 1945 dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkan Undang-Undang UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia . Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) (aspek hukum)

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

20

Page 22: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undangundang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :a. nondiskriminasi; (aspek sosiologi) b. kepentingan yang terbaik bagi anak;c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan

perkembangan sesuai dengan potensi diri; dand. penghargaan terhadap pendapat anak.Hukum diciptakan untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, tanpa pengecualian, dan tanpa diskriminasu termasuk hukum terkait dengan Lalu lLntas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009).

Partisipasi Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Upaya perlindungan HAM tidak akan terwujud, bila tidak dilengkapi dengan berbagai instrumen HAM, mulai kelembagaan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, Komisi NasionalPerlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Peradilan HAM dan lembaga – lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM prodemokrasi dan HAM, dan peraturan perundang-undangan, dan Lembaga Swadaya Masyaakat. Untuk mewujudkan perlindungan HAM semua komponen bangsa. Dengan demikian upaya perlindungan HAM di Indonesia menjadi tugas kebersamaan dan tanggung jawab kita bersama Keikutsertaan upaya penegakan HAM di Indonesia termasuk tindakan anti korupsi. Seperti melapor kepada yang berwajib bila mengetahui pelanggaran HAM (aspek hukum), seperti penganiayaan, pemerasan,

21

Page 23: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

pembunuhan, pemaksaan, dsb.

3.4. Menghargai upaya penegakan HAM

1. Jalur penegakan HAM.

2. Jalur penegakan upaya penegakan hak berlalu lintas.

3. contoh kegiatan yang dapat dimasukan penghargaan upaya penegakan HAM.

4. Contoh perilaku upaya penegakan peraturan berlalu lintas

5 Ikutserta upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas sebagai wujud upaya penegakan HAM.

6 Berpartisipasi secara aktif menaati rambu-rambu lalu lintas.

7. Berperilaku baik dalam mengendarai motor.

8. Memberi kesempatan bagi pemakai jalan dan angkutan umum

VIII/2 1. Hukum : a. Menaati rambu-

rambu lalu lintasb. Menaati marka jalan

lalu lintasc. Menaati isyarat

pengaturan lalu lintasd. Melengkapi

pengamanan diri dalam berlalu lintas

2. Sosiologi :a. Memberi kesempatan bagi

penyeberang jalanb. Tidak menyalahgunakan

fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jalan.

3. Ekonomi :a. Menunjukkan sikap tidak

boros dalam perjalanan.b. Menunjukkan sikap ketepatan

waktu dalam perjalanan.c. Memperoleh keuntungan

dalam memanfaatkan jalan4. Psikologi :

a. Memperoleh rasa aman dalam berlalu lintas

b. Memperoleh rasa nyaman dalam berlalu lintas.

5. Politik :a. Membuat kebijakan lalu lintas

Jalur penegakan HAM Kasus pelanggaran HAM dapat terjadi di lingkungan apa saja, termasuk di lingkungan sekolah, di jalan raya, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pemerintahan maupun lingkungan negara. Sebagai tindakan pencegahan maka di lingkungan sekolah antara lain perlu dikembangkan sikap dan perilaku jujur, saling menghormati sesama teman sekolah, menumbuhkembangan tali persaudaraan sesama siswa dan menghindarkan dari berbagai kebiasaan melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan tercela yang lain (aspek hukum). DI lingkungan jalan raya selalu mentaati rambu-rambu lalu lintas, mentaati marka jalan, mentaati isyarat pengaturan lalu lintas dan angkutan umum.

Di lingkungan masyarakat misalnya, dengan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang sangat mulia. Sebagai contoh masyarakat Sulawesi Selatan menganut budaya “Siriq”. Budaya ini mengedepankan sikap atau saling menghormati serta malu berbuat tidak wajar di depan umum. Di Jawa sering dikembang nilai ”gotong royong ” dalam rangka mengembangkan kebersamaan kekeluargaan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena dalam rangka upaya penegakan HAM dapat dilalaui melalui (1) jalur hukum, dan (2) jalur politik.

Jalur penegakan upaya penegakan hak berlalu lintas Setiap orang berhak untuk menggunakan jalan sebagai

22

Page 24: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

apabila mau mendahului.

9. Selalu memperhatikan syarat penggunaan kendaraan bermotor

didasarkan pada kepentingan umum.

b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menunjung tinggi kebenaran.

c. Melaksanakan pengawasan kebijakan tidak tebang pilih.

sarana transportasi umum, karena itu bila ada orang/pihak lain yang menghalang-halangi pengguna jalan. Pasal 108 ayat (1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri.

Upaya penegakan jalur hukum, siapa yang melanggar HAM, mengganggu keamanan dan kenyamanan berlalulintas harus diproses dan diadili melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya asas keadilan dan tanggung jawab. Setiap tindakan melawan hukum akan berakibat sanksi yang tegas. (aspek hukum).

Sedangkan upaya penegakan HAM melalui jalur, lebih mengedepankan penyelesaian melalui jalur politik. Bergaining antara kedua belah pihak yang terkait kasus pelanggaran HAM mendahulukan kompromi dari kedua belah pihak.Upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM tergantung pada apakah pelanggaran HAM itu masuk kategori berat atau bukan. Apabila berat, maka penyelesaiannya melalui Peradilan HAM, namun apabila pelanggaran HAM bukan berat melalui Peradilan Umum.

Contoh kegiatan yang dapat dimasukan penghargaan upaya penegakan HAM Contoh aktivitas/ kegiatan yang masuk katagori upaya menghargai upaya penegakan HAM antara lain: 1. Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk

memahami pengertian HAM; Ini sebagai wujud implementasi asas keberagaman dan kebersamaan.

2. Mempelajari peraturan perundang–undangan mengenai HAM maupun peraturan hukum pada

23

Page 25: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

umumnya, karena peraturan hukum yang umum pada dasarnya juga telah memuat jaminan perlindungan HAM; Ini sebagai wujud upaya penegakan melalui jalur hukum (aspek hukum)

3. Mempelajari tentang peran lembaga – lembaga perlindungan HAM, seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), LSM, dan seterusnya; Ini wujud menghargai upaya penegakan HAM melalui jalur hukum, politik (aspek hukum dan politik)

4. Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM, agar kehidupan bersama menjadi, tertib damai dan sejahtera kepada lingkungan masing–masing; (aspek hukum)

5. Menghormati hak orang lain, baik dalam keluarga, kelas, sekolah, di jalan raya, pergaulan, maupun masyrakat;

6. Bertindak dengan mematuhi peraturan yang berlaku di keluarga, kelas, sekolah, OSIS, masyarakat, dan kehidupan bernegara;

7. Berbagai kegiatan untuk mendorong agar negara mencegah berbagai tindakan anti pluralisme (kemajemukan etnis, budaya, daerah, dan agama);

8. Berbagai kegiatan untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak adil;

10.Berpartisipasi secara aktif menaati rambu-rambu lalu lintas.

11. Berperilaku baik dalam mengendarai motor.12.Memberi kesempatan bagi pemakai jalan dan

angkutan umum apabila mau mendahului.13.Selalu memperhatikan syarat penggunaan

kendaraan bermotor.

24

Page 26: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

Sedangkan upaya penegakan HAM dapat ditunjukkan berupa: 1. Membantu dengan menjadi saksi dalam proses

penegakan HAM;2. Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi

maupun kompensasi serta rehabilitasi;3. Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di

Pengadilan HAM;4. Memberikan informasi kepada aparat penegak

hukum dan lembaga – lembaga HAM bila terjadi pelanggaranHAM;

5. Melaporkan, dan membantu korban kecelakan lalu lintas.

Keikutsertaan upaya penegakan HAM di Indonesia termasuk tindakan anti korupsi ditinjau dari aspek hukum Seperti melapor kepada yang berwajib bila mengetahui pelanggaran HAM, seperti penganiayaan, pemerasan, pembunuhan, pemaksaan,

4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat

4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

1. Landasan kebebasan mengemukakan pendapat..

2. Cara mengemukakan pendapat

3. Pentingnya kebebasan mengemukakan pendapat yang bebas dan

VII/2 1. Hukum : a. Menaati rambu-

rambu lalu lintasb. Menaati marka jalan

lalu lintasc. Menaati isyarat

pengaturan lalu lintasd. Melengkapi

pengamanan diri dalam berlalu lintas

2. Sosiologi :a. Memberi kesempatan bagi

Landasan kebebasan mengemukakan pendapat Landasan kebebasan mengemukakan pendapat sudah dituangkan dalam aturan dasar aitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan isan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan denganundang-undang.

Selanjutnya diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah

25

Page 27: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

bertanggung jawab.4. Asas

kebebasan mengemukakan pendapat.

5. Kewajiban dan tanggung jawab war-ga negara dalam

6. melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

penyeberang jalanb. Tidak menyalahgunakan

fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jalan.

3. Ekonomi :a. Menunjukkan sikap tidak

boros dalam perjalanan.b. Menunjukkan sikap ketepatan

waktu dalam perjalanan.c. Memperoleh keuntungan

dalam memanfaatkan jalan4. Psikologi :

a. Memperoleh rasa aman dalam berlalu lintas

b. Memperoleh rasa nyaman dalam berlalu lintas.

5. Politik :a. Membuat kebijakan lalu lintas

didasarkan pada kepentingan umum.

b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menunjung tinggi kebenaran.

c. Melaksanakan pengawasan kebijakan tidak tebang pilih.

hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (aspek hukum) dan didasari oleh nilai tanggung jawab.

Cara mengemukakan pendapat Adapun cara-cara mengemukakan pendapat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:1. Lisan, contohnya pidato, ceramah, berdialog,

berdiskusi,rapat umum.2. Tulisan, contohnya poster, spanduk, artikel, surat3. Cara lain, contohnya foto, film, demonstrasi

(unjukrasa), mogok makan

Yang perlu diwaspadai ketika cara ini dilakukan dengan disertai perusakan, penghinaan, pelecehan ini akan berhadapan dengan kasus pidana. (aspek hukum) dan tidak sesuai dengan nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan.

Salah satu syarat suatu negara dikatakan demokrasi bila negara tersebut memberikan jaminan kebebasan mengemukakan pendapat.

Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dapat dilihat dalam tujuan pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum sebagai berikut (Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998): (aspek hukum)a. untuk mewujudkan kebebasan HAM yang

merupakan hak secara kodrati setiap manusia.b. mewujudkan pelindungan hukum yang konsisten

26

Page 28: Lalin smp kls vii

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KLS/ SMT

ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS

MODEL INTEGRASI

dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.

c. mewujudka iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi

d. untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Oleh karena itu perilaku yang harus dihindari ketika mengemukakan pendapat ditempat terbuka seperti demo di jalan yang berakibat mengganggu kepentingan umum, terganggunya kelancaran berlalu lintas, kenyamanan dan keamanan berlalu lintas (aspek psikologi) dapat dikatagorikan tindakan pidana pelanggaran UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karenanya hal tersebut harus dihindari ketika kita sedang mengemukakan pendapat.

27

Page 29: Lalin smp kls vii

B. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Silabus.

MODELINTEGRASI PENGEMBANGAN ASPEK DAN INDIKATOR PENDIDIKAN LALU LINTAS

MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

(SMP/MTs)

Satuan Pendidikan : SMP IndonesiaMata Pelajaran : Pendidikan KewarganegaraanKelas : VII (Tujuh)Semester : 1 (satu)

Standar Kompetensi : 1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.KOMPETENSI

DASARINDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

1.2 Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warganegar

1. Menjelaskan pengertian hukum.

2. Mendeskripsikan hakikat hukum bagi warga negara Indonesia termasuk UU No. 22 tahun 2009.

3. Menjalaskan unsur-unsur hukum

4. Menjelaskan tujuan dibuatnya hukum.

1. Pengertian hukum.2. Hakikat hukum bagi

warga negara Indonesia termasuk UU No. 22 tahun 2009.

3. Unsur-unsur hukum 4. Tujuan dibuatnya

hukum.5. Tujuan dibentuknya

UU No. 22 tahun 2009.6. Tata urutan hukum

di Indonesia..7. Pentingnya hukum

bagi warga negara.8. Pentingnya UU Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

1. menggali informasi dari berbagai sumber dan mengkaji tentang pengertian dan hakikat hukum termasuk UU No. 22 Tahun 2009

2. Menggali dari berbagai sumber dan berdiskusi tentang unsur-unsur dan tujuan dibentuknya hukum termasuk UU No. 22 Tahun 2009

3. Menggali informasi dari berbagai sumber dan berdiskusi tentang tujuan dan tata urutan hukum di Indonesia serta pentingnya hukum bagi warga negara di

Performent test melalui lembar pengamatan perilaku diskusi.

Penilaian tugas melalui presentasi hasil.

Tes tertulis dan bentuk uraian.

4 JP (2 pertemuan

@ 80 menit)

1. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik Pendidikan Kewarganegaraan SMP?MTs, Kelas VII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Pusbuk Depdiknas.

2. Budi, Agung, 2010. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berlalu Lintas. Bandung. Direaktorat LaluLintas Polda Jabar

3. UUD 1945.4. UU No. 10 Tahun 2004

tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-

28.

Page 30: Lalin smp kls vii

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

5. Menjelaskan tujuan dibentuknya UU No. 22 tahun 2009.

6. Mendeskripsikan tata urutan hukum di Indonesia..

7. Menjelaskan pentingnya hukum bagi warga negara.

8. Menjelaskan pentingnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

9. Menunjukkan contoh kewajiban setiap warga negara dalam menggunakan jalan menurut pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009.

10. Memnunjukkan contoh perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika

9. Kewajiban setiap warga negara dalam menggunakan jalan menurut pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009.

10.Perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika dan budaya berlalu lintas.

Indonesia..4. Berdiskusi tentang

kewajiban setiap warga negara menurut pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009 dan

5. Mengamati perilaku di jalan dan berdiskusi tentang perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika dan budaya berlalu lintas angkutan jalan

6. Melaporkan hasil diskusi melalui presentasi kelompok.

Undangan RI.5 UU No. 22 Tahun 2009

entang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

6. Buku Sosialisasi UUD 1945, Penerbit: Sekjen. MPR RI.

7. Sumber lain yang relevan.

29.

Page 31: Lalin smp kls vii

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

dan budaya berlalu lintas.

1.4 Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Menampilkan perilaku sesuai dengan norma kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat

2. Menampilkan perilaku sesuai norma adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Menampilkan perilaku sesuai norma agama yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Menampilkan perilaku sesuai norma kesopanan yang berlaku dalam kehidupan

1. Penampilan perilaku sesuai dengan norma kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat

2. Penampilan perilaku sesuai norma adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Penampilan perilaku sesuai norma agama yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Penampilan perilaku sesuai norma kesopanan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Penampilan perilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan

1. Mempraktikan perilaku sesuai norma kebiasaan, adat istiadat dalam kehiduapn sehari-hari.

2. Mempraktikan perilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Berdiskusi dan mengamati perilaku berlalu lintas yang benar

4. Mengamati dan menampilkan perilaku tetang taat pada undang-undang lalu lintas No. 22 Tahun 2009.

5. Berdiskusi tentang tips aman dalam berlalu lintas

Perfor-ment test melalui lem-bar penga-matan peri-laku

2 JP 1. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik Pendidikan Kewarganegaraan SMP?MTs, Kelas VII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Pusbuk Depdiknas.

2. Budi, Agung, 2010. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berlalu Lintas. Bandung. Direaktorat LaluLintas Polda Jabar

3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

4. UU No. 38 Tahun 2005tntang Jalan

5. Sumber lain yang relevan.6. Studi Observasi

30.

Page 32: Lalin smp kls vii

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Menampilkan perilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Menunjukkan contoh perilaku sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009

7. Memberi kesem - patan bagi pen-yebarang jalan.

8. Menunjukkan perilaku taat dalam berlalu lintas.

9. Menunjukkan sikap taat pada lampu isyarat lalu lintas

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Penampilan contoh perilaku sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009

7. Memberi kesempatan bagi penye-barang jalan.

8. Menunjukk an sikap perilaku taat dalam berlalu lintas.

9. Menunjukkan sikap taat pada lampu isyarat lalu lintas

3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaraan dan upaya

1. Mengidentifikasi penggolongan kasus pelanggaran

1. Penggolongan kasus pelanggaran HAM termasuk hak berlalu lintas

1. Menggali informasi dari berbagai sumber tentang kasus pelanggaran HAM

2. Mengkaji berbagai

Tes Ura-ian

Penila-ian Tugas.

4 JP

(2 pertemuan

@ 80

1. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik Pendidikan Kewarganegaraan SMP?

31.

Page 33: Lalin smp kls vii

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

penegakan HAM HAM termasuk hak berlalu lintas

2. Menunjukkan berbagai contoh pelanggaran HAM.

3. Menunjukkan berbagai contoh pelanggaran hak berlalu lintas

4. Mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya pelnggaran HAM.

5. Menunjukkan contoh kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan-nya

6. Menunjukkan contoh pelanggaran berlalu lintas yang dikatagori-kan pelanggaran HAM

7. Menunjukkan contoh perilaku memberi rasa aman terhadap pengguna jalan.

8. Menunjukkan

2. Berbagai contoh pelanggaran HAM.

3. Faktor penyebab terjadinya pelnggaran HAM.

4. Contoh kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan-nya

5. Contoh pelanggaran berlalu lintas yang dikatagori-kan pelanggaran HAM

6. Tidak memberi rasa aman terhadap pengguna jalan.

7. Tidak memberi rasa nyaman dalam berlalu lintas.

8. Tidak menyalah-gunakan fungsi jalan

kasus tentang kasus pelanggaran HAM.

3. Menggali berbagai sumber dan mengamati serta berdiskusi tentang contoh dan faktor-faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran HAM di sekitarnya.

4. Mengamati gambar demo anarkhis dan berdiskusi tentang akibat pelenggaran HAM menimbulkan tindakan korupsi.

5. Melaporkan hasil studi kasus dan pengamatan melalui presetnasi hasil.

Perfor-ment test melalui lem-bar penga-matan

menit) MTs, Kelas VII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Pusbuk Depdiknas.

2. Budi, Agung, 2010. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berlalu Lintas. Bandung. Direaktorat LaluLintas Polda Jabar

3. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

5. UU No. 26 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

6. Sumber lain yang relevan.

32.

Page 34: Lalin smp kls vii

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

contoh memberi rasa nyaman dalam berlalu lintas.

9. Menghindari periilaku tidak menyalahguna-kan fungsi jalan

3.3. Upaya perlindungan HAM

1. Menjelaskan landasan perlindungan HAM.

2. Menjelaskan landasan perlindunga hak setiap orang dalam berlalu lintas.

3. Menunjukkan indikator jaminan perlindungan HAM.

4. Menunjukkan indikator jaminan perlindungan hak berlalu lintas

5. Menunjukkan upaya per-lindnungan HAM.

6. Menun-

1. Landasan perlindungan HAM.

2. Landasan perlindunga hak setiap orang dalam berlalu lintas.

3. Indikator jaminan perlindungan HAM.

4. Indikator jaminan perlindungan hak berlalu lintas

5. Upaya perlindnun-gan HAM.

6. Upaya perlundungan hak berlalu lintas dan angkutan umum.

7. Ikutserta upaya per - lindungan HAM.

Tes tertulis dan bentuk uraian

Perfor-ment test melalui lem-bar penga-matan peri-laku diskusi.

Penilaian tugas melalui presentasi hasil.

2 JP ( 1 kali

petemuan)

1. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik Pendidikan Kewarganegaraan SMP?MTs, Kelas VII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Pusbuk Depdiknas.

2. Budi, Agung, 2010. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berlalu Lintas. Bandung. Direaktorat LaluLintas Polda Jabar

3. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

5 UU No. 26 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

6. Sumber lain yang relevan.

33.

Page 35: Lalin smp kls vii

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

jukkan upaya perlundungan hak berlalu lintas dan angkutan umum.

7. Berpartisipa si dalam upaya perlindungan HAM.

3.4. Menghargai upaya penegakan HAM

4. Menunjukan Jalur-jalur upaya penegakan HAM.

5. Menunjukkan alur penegakan upaya penegakan hak berlalu lintas.

6. Menunjukkan contoh kegiatan yang dapat dimasukanpenghargaan upaya penegakan HAM.

4. Menunjukkan contoh perilaku upaya penegakan peraturan berlalu lintas

1. Jalur penegakan HAM.2. Jalur penegakan upaya

penegakan hak berlalu lintas.

3. contoh kegiatan yang dapat dimasukanpenghargaan upaya penegakan HAM.

4. Contoh perilaku upaya penegakan peraturan berlalu lintas

5. Ikutserta upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas sebagai wujud upaya penegakan HAM.

6. Berpartisipasi secara aktif menaati rambu-rambu lalu lintas.

7. Berperilaku baik dalam mengendarai motor.

8. Memberi kesempatan bagi pemakai jalan dan

Menggali informasi dari berbagai sumber tentang jalur penegakan hak asasi manusia.

Mengkaji berbagai sumber dan mengamati peristiwa tentang kegiatan yang dapat dikatagorikan menghargai upaya penegakan HAM.

Melaporkan hasil studi kasus dan pengamatan melalui presetnasi hasil.

Tes tertulis dan bentuk uraian

Perfor-ment test melalui lem-bar penga-matan peri-laku

Penilaian tugas melalui presentasi hasil.

2 JP( 1

pertemuan )

1. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik Pendidikan Kewarganegaraan SMP?MTs, Kelas VII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Pusbuk Depdiknas.

2. Budi, Agung, 2010. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berlalu Lintas. Bandung. Direaktorat LaluLintas Polda Jabar.

3. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

5 UU No. 26 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

6. Sumber lain yang relevan.

34.

Page 36: Lalin smp kls vii

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

5 Menunjukkan Ikutserta upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas sebagai wujud upaya penegakan HAM.

6 Berpartisipasi secara aktif menaati rambu-rambu lalu lintas.

7. Berperilaku baik dalam mengendarai motor.

8. Memberi kesempatan bagi pemakai jalan dan angkutan umum apabila mau mendahului.

9. Menujukkan selalu memperhatikan syarat penggunaan kendaraan bermotor

angkutan umum apabila mau mendahului.

9. Selalu memperhatikan syarat penggunaan kendaraan bermotor

35.

Page 37: Lalin smp kls vii

Satuan Pendidikan : SMP IndonesiaMata Pelajaran : Pendidikan KewarganegaraanKelas : VII (Tujuh)Semester : 2 (dua

Standar Kompetensi : 3. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM)

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertang-gung jawab

6. Mendeskripsikan landasan kebe-basan mengemukakan pendapat.

7. Menunjukkan contoh cara mengemukakan pendapat.

8. Menunjukkan contoh cara mengemukakan kebebasan pendapat yang bertentangan dengan UU No. 22Tahun 2009 dan UU No. 38 Tahun 2004

9. Menjelaskan pentingnya kebebasan mengemukaka

1. Landasan kebebasan mengemukakan pendapat.

2. Cara mengemu-kakan pendapat.

3. Cara menge-mukakan kebebasan pendapat yang berten-tangan dengan UU No. 22Tahun 2009 dan UU No. 38 Tahun 2004

4. Pentingnya kebeba-san mengemukakan pendapat yang bebas dan bertanggung jawab.

5. Asas kebebasan mengemukakan pendapat.

6. Kewajiban dan tan-ggung jawab warga ne-gara dalam.

7. kewajiban warga negara dalam berlalu lin-tas.(UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal

1. Menggali informasi dari berbagai sumber dan berdiskusi tentang cara penyaluran pendapat.

2. Mempraktikan contoh mengemukakan secara tradisional dan modern

Tes trtulis dalam bentuk Uraian

Non Tes : Pengamatan Perilaku Anak di kelas.

2 X 40 menit

1. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik Pendidikan Kewarganegaraan SMP?MTs, Kelas VII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Pusbuk Depdiknas.

2. Budi, Agung, 2010. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berlalu Lintas. Bandung. Direaktorat LaluLintas Polda Jabar

3. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

5. UU No. 9 Tahun 1998) tentang Kemerdeka-an Menyam-paikan Pendapat di Muka Umum.

.

36.

Page 38: Lalin smp kls vii

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

n pendapat yang bebas dan bertanggung jawab.

10. Mengidentifikasi asas kebebasan mengemukakan pendapat.

11. Menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam kebebasan mengemukakan pendapat

12. Menunjukkan kewajiban warga negara dalam berlalu lintas.(UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 62).

8. Melaksanakan kemerdekaan mengemu-kakan pendapat secara bebas dan

62).8. melaksanakan

kemerdekaan mengemu-kakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

37.

Page 39: Lalin smp kls vii

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

bertanggung jawab

38.

Page 40: Lalin smp kls vii

C. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

CONTOH PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN (RPP)

Sekolah : SMP IndonesiaMata Pelajaran : Pendidikan KewarganegaraanKelas/Semester : VII/1 (satu)Alokasi Waktu : 4 x 40 menit (2 X pertemuan)

I. Standar Kompetensi : 1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

II. Kompetensi Dasar : 1.2. Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warganegara.

III. Indikator Pencapaian Kompetensi:

Pertemuan 1

1. Menjelaskan pengertian hukum.

2. Mendeskripsikan hakikat hukum bagi warga negara Indonesia termasuk UU No.

22 tahun 2009.

3. Menjalaskan unsur-unsur hukum

4. Menjelaskan tujuan dibuatnya hukum.

5. Menjelaskan tujuan dibentuknya UU No. 22 tahun 2009.

Pertemuan 2

1. Mendeskripsikan tata urutan hukum di Indonesia.

2. Menjelaskan pentingnya hukum bagi warga negara.

3. Menjelaskan pentingnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi warga negara.

4. Menunjukkan contoh kewajiban setiap warga negara dalam menggunakan jalan

menurut pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009.

5. Memnunjukkan contoh perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan

etika dan budaya berlalu lintas.

IV. Tujuan Pembelajaran:

Melalui kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi siswa dapat:

Pertemuan 1

39

Page 41: Lalin smp kls vii

1. Menjelaskan pengertian hukum.

2. Mendeskripsikan hakikat hukum bagi warga negara termasuk UU No. 22 tahun

2009.

3. Menjalaskan unsur-unsur hukum

4. Menjelaskan tujuan dibuatnya hukum.

5. Menjelaskan tujuan dibentuknya UU No. 22 tahun 2009.

Pertemuan 2

1. Mendeskripsikan tata urutan hukum di Indonesia.

2. Menjelaskan pentingnya hukum bagi warga negara.

3. Menjelaskan pentingnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. Menunjukkan contoh kewajiban setiap warga negara dalam menggunakan jalan

menurut pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009.

5. Memnunjukkan contoh perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan

etika dan budaya berlalu lintas.

V. Materi Pembelajaran

Pertemuan 1

1. Pengertian hukum.

2. Hakikat hukum bagi warga negara Indonesia termasuk UU No. 22 tahun 2009.

3. Unsur-unsur hukum

4. Tujuan dibuatnya hukum.

5. Tujuan dibentuknya UU No. 22 tahun 2009.

Pertemuan 2

1. Tata urutan hukum di Indonesia.

2. Pentingnya hukum bagi warga negara.

3. Pentingnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. Kewajiban setiap warga negara dalam menggunakan jalan menurut pasal 105

UU No. 22 Tahun 2009.

5. Perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika dan budaya

berlalu lintas.

Model Integarsi Pendidikan Lalu Lintas ke dalam Materi Ajar

Pengertian Hukum:

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (berisi perintahperintah dan

larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang

40

Page 42: Lalin smp kls vii

seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran

petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan sanksi oleh penguasa

(Priyanto, dkk. 2008). Salah satu produk hukum yang Negara Republik Indonesia

adalah UU No. 22 Tahun 2009 yaitu tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

dibuat untuk menciptakan ketertiban di jalan. Karena itu di dalamnya memuat

petunjuk hidup dalam berlalu lintas dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan diselenggarakan dengan tujuan: (1) mewujudkan pelayanan lalu linas dan

angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan

lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,

memper-kukuh persatuan dan kesa-tuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi

martabat nasional; (2) terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas; (3) terwujudnya

penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut teori kedaulatan rakyat, hukum dibentuk atas kontrak

bersama antara rakyat dan penguasa, atau antara yang diperintah

dan yang memerintah dan apabila ada yang mengingkari,

melanggar hukum merupakan tindakan melawan hukum. Hukum

dibentuk dengan tujuaan tercipnya kedamaian dan ketertiban di

masyarakat. Oleh karena itu wajib bagi setiap warga negara untuk menjunjung hukum

seperti disebutkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) Setiap warga negara bersamaan

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan

pemerintahan tersebut tanpa kecuali. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009

pasal 105 yang berbunyi ”Setiap orang yang menggunakan jalan wajib a. berperilaku

tertib; dan/atau; b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan

dan kesalamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan

kerusajakan jalan. Fakta yang ada di lapangan masih ada pengendara bermotor

melawan arus seperti terlihat pada gambar. Bila terjadi kecelakaan bisa berakibat fatal.

Banyak nyawa dan harta benda melayang karena ketidaktaatan pengendara kendaraan

bermotor menaati rambu-rambu lalu lintas dan angkutan jalan. Rambu-rambu Lalu

Lintas tidak ada artinya bila tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Pernyataan pasal tersebut menunjukkan bahwa hukumlah yang menjadi panglima,

pedoman utama untuk bertindak, berperilaku dan berucap dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti setiap warga negara tidak boleh

menyimpang dari peraturan perundang- undangan yang berlaku (aspek hukum),

41

Page 43: Lalin smp kls vii

termasuk Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan itulah disebut “supremasi hukum”.

Hakikat Hukum

Hakikat hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban di

masyarakat dan bagi pelanggarnya diberikan sanksi. Indonesia sebagai negara hukum,

maka dimanapun warga negara berada di wilayah hukum Republik Indonesia masih

terikat oleh ketentuan hukum. Demikian juga hakikat UU No. 22 Tahun 2009 adalah

aturan tentang etika dan budaya berlalu lintas, sehingga tercipta ketertiban di jalan raya.

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 masih relatif rendah, akibatnya sering terjadi pelanggaran yang

berakibat kecelakaan, dan dikenai sanksi.

Unsur-Unsur Hukum :

Hukum terbentuk karena unsur-unsur antara lain (1) Peraturan mengenai tingkah laku

dalam pergaulan masya-rakat; (2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang

berwajib; (3) Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan (4) Sanksi yang tegas

terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Demikian juga pelanggaran terhadap UU No.

22 Tahun 2009 pasal 274 ” Setiap orang yang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud

pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak

Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Disini secara jelas demonstrasi dengan cara membakar ban, merusak rambu-rambu lalu

lintas, memblokir jalan sangat bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UU No. 22 Tahun

2009.

Tujuan Hukum:

Berdasarkan hakikat dan unsur pem-bentuknya, maka tujuan hukum adalah terciptanya

ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban akan terwujud, bila seluruh komponen

bangsa di negeri ini selalu menaati peraturan yang berlaku (aspek hukum) dan menjadi

tanggung awab seluruh komponen bangsa ini.

Tujuan UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagai tercantum dalam pasal 3

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan

tujuan:

a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

42

Page 44: Lalin smp kls vii

yang aman selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk

mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh

persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum

bagi masyarakat

Tata Urutan Peraturan Perundangan:

Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 dinya-takan tata urutan peraturan perundangan

Republik Indonesia mulai yng paling tinggi hingga terendah kedudukannya adalah

1. UUD 1945,

2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerin-tah Penggantiundang-undang (UU/PERPU)

3. Peraturan Pemerintaj (PP),

4. Peraturan Presiden (PERPRES),

5. Peraturan Daerah (PERDA).

Prinsip yang mendasar dalam tata urutan tersebut bahwa peraturan perundang-un-

dangan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan di atasnya. Setiap peraturan di buat oleh lembaga yang berwenang.

Berdasarkan tata urutan tersebut, UU No. 22 Tahun 2009 maupun UU No. 38 Tahun

2005 kedudukannya dibawah UUD 1945, dimana proses pembuatannya dilakukan

bersamaan dan disepakati bersama oleh lembaga negara yaitu DPR dan Pemerintah.

DPR sebagai wakil rakyat dan pemerintah yang menjalankan amanat rakyat. Karena itu

hukum merupakan kontrak antara pemerintah dan rakyat.

Pentingnya Hukum.

Pentingnya hukum bagi masyarakat adalah untuk

memberikan jaminan perlindungan dan keadilan serta

kepastian hukum terhadap warga negara. Jaminan

perlindungan keadilan akan terwujud apabila para

penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya benar-benar komitmen dan tidak

menyimpang dari aturan yang ada dan dilandasi oleh hati nurani yang bersih, jujur,

bijaksana oleh para penegak keadilan dalam pengambilan keputusan yang seadil-

adilnya.

43

Page 45: Lalin smp kls vii

Demikian juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menurut pasal 4 dinyatakan

bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;

b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan; dan

c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan

Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta

penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika dan budaya

berlalu lintas.

1. Tidak kebut-kebutan di jalan raya.

2. Tidak memberi ruang gerak yang cukup bagi kendaraan lain dari arah yang

berlawanan.

3. Tidak parkir kendaraan di sembarangan tempat.

4. Tidak membunyikan klakson ditempat-tem-pat tertentu seperti di depan Masjid,

Gereja, Rumah Sakit dsb.

5. Tidak boleh menggunakan sirine, kecuali kendaraan tertentu yang di atur oleh keten-

tuan.

6. Tidak memberi kesempatan pada pejalan kaki atau penyeberang jalan.

7. Tidak boleh menerima telpon ketika menge-mudi;

8. Tidak memberi lampu isyarat ketika hendak

membelokkan kendaraannya.

9. Tidak boleh meminum obat-obatan yang berakibat

ngantuk ketika mengemudi kendaraan.

10.Tidak boleh membunyikan musik yang keras di

dalam kendaraannya.

11. Tindak boleh mendahului kendaraan dari samping

kiri kecuali ada petunjuk lalu lintas.

VI. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Pembelajaran aktif dan contektual

2. Strategi : a. Cooperative Learning teknik “ Student Team Achievment

44

Page 46: Lalin smp kls vii

Devission” (STAD) untuk pertemuan 1

b. Cooperative Learning teknik “ Problem Solving Meetting untuk

pertemuan 2

3. Metode : Resitasi (pemberian tugas), diskusi, pengamatan, tanya jawab

VII.Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran.

Pertemuan 1

Model Pembelajaran Kooperatif teknik STAD

TAHAP KEGIATAN AKTIVITAS SISWA/GURU

A. Pendahuluan

(10 menit)

1 Melakukan absensi dengan cara bertanya pada siswa yang tdak masuk hari ini.

2. Guru melakukan apersepsi terhadap tema pembahasan hari ini yaitu hakikat dan pentingnya hukum bagi warga negara termasuk ketentuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

B. Inti

(60 menit)

1. Guru meminta sswa membentuk kelompok @ 3 – 5 orang siswa secara heterogen (jenis kelamin, suku) dan dalam anggota kelom-pok harus ada siswa yang prestasinya menonjol.

2. Tiap kelompok tim belajar berprestasi (STAD) ditugasi untuk membaca Lembar informasi secara cermat dan memecahkan per-masalahan sbb:a. Jelaskan pengertian hukum.b. Deskripsikan hakikat hukum bagi warga negara termasuk UU No. 22

tahun 2009.c. Jelaskan unsur-unsur hukum d. Jelaskan tujuan dibuatnya hukum.e. Jelaskan tujuan dibentuknya UU No. 22 tahun 2009.

3. Guru memberi tugas kepada anggota kelompok yang sudah menguasai dan mampu memecahkan permasalahan diminta untuk menjelaskan pada anggota kelompoknya sampai anggota dalam kelompok itu mengerti atau memahami benar-benar pemecahan masalah.

4 Guru memberi kuis/pertanyaan secara lisan/tertulis dan disampaikan secara urut (misalnya 15 kuis).

5. Tiap siswa dalam kelompok diminta menjawab kuis yang disampaikan guru.

6. Siswa yang menjawab benar diberi point (skor) berupa angka (misalnya setiap jawaban benar diberi skor 5), sehingga semua kuis habis terjawab oleh siswa.

7. Kelompok belajar yang paling besar mengumpulkan reward atau skor atau point dinyatakan sebagai kelompok belajar yang paling berprestasi dan guru menyediakan reward/penghargaan kepada tim belajar tersebut.

8. Guru melakukan penilaian terhadap hasil dan proses pembelajaran seperti keaktifan, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam proses pembelajaran

C. Penutup

(10 menit)

1. Guru bersama siswa merangkum materi pembelajaran hari ini.

2. Guru melakukan refleksi melalui pertanyaan lisan, misal: Apakah kalian merasa enjoy belajar hari ini? Berikan alasannya!

3. Guru memberi program tindak lanjut berupa Penugasan

45

Page 47: Lalin smp kls vii

kepada siswa untuk membuat kliping tentang kasus/kejadian pelang-garan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terjadi disekitar dan mendeskripsikan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut den-gan menggunakan format sbb:

4. Sebelum menutup Tugas Kliping dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. dan guru mengucapkan salam penutup.

Pertemuan 2

Model Pembelajaran Kooperatif teknik Problem Solvng Meeting (Pertemuan Kelas memecahkan masalah/aktual)

TAHAP KEGIATAN AKTIVITAS SISWA/GURU

a. Pendahuluan

(10 menit)

1 Melakukan absensi dengan cara bertanya pada siswa yang tdak masuk hari ini.

2. Guru meminta mengumpulkan tugas pembuatan kliping dan menempelkan di dinding kelas.

3. Guru melakukan penilaian tugas pembuatan kliping.4. Guru mengingatkan pembelajaran hari kita akan mengangkat tema “

Pentingnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. .5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

b. Inti

(60 menit)

1. Menentukan masalah disekitar siswa bersama guru yang akan dipecahkan, misalnya “Pentingnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

2. Guru bertanya kenapa tema permasalahan itu dipilih? Karena banyak kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi hampir setiap hari.

3. Guru meminta Siswa untuk membentuk kelompok-kelompok kecil @ 4-5 orang.

4. Siswa berdiskusi, dalam kelompok untuk memecahkan masalah yang dipilih.a. Mengapa UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan penting bagi masyarakat?.b. Apa akibatnya bila UU No. 22 Tahun 2009 tidak dilaksanakan secara

baik oleh masyarakat?b. Bagaimana tata urutan peraturan perundangan di Indonesia menurut

UU No. 10 Tahun 2004?c. Apa kewajiban warga negara terhadap peraturan perun-dangan

tersebut termasuk kewajiban terhadap UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

d. Perilaku yang bagaimana yang harus dihindari karena berten-tangan dengan etika budaya berlalu lintas?

5. Kelompok merumuskan kembali hasil pemecahan masalah6. Rumusan hasil pemecahan masalah di presentasikan di depan

kelas7. Kelompok lain diminta mencermati dan memperhatikan presen-tasi

hasil rumusan pemecahan masalah dari kelompok lain.8. Guru mengklarifikasi bila terjadi kesalahan pada siswa

c. Penutup

(10 menit)

1. Dengan bimbingan guru siswa merangkum materi pembelajaran hari ini.

2. Guru melakukan refleksi melalui pertanyaan lisan, misal: Apakah kalian merasa enjoy belajar hari ini? Berikan alasannya!

3. Post test.

VIII.Sumber Belajar

46

Page 48: Lalin smp kls vii

1. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik Pendidikan Kewarganegaraan

SMP/MTs, Kelas VII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Pusbuk Depdiknas.

2. Budi, Agung, 2010. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berlalu

Lintas. Bandung. Direaktorat LaluLintas Polda Jabar

3. UUD 1945.

4. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan RI.

5 UU No. 22 Tahun 2009 entang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

6. Buku Sosialisasi UUD 1945, Penerbit: Sekjen. MPR RI.

7. Sumber lain yang relevan.

IX. Penilaian

Pertemuan 1

1. Tes Lisan

Jawablah kuis/pertanyaan berikut ini secara tepat!

a. Sebutkan 3 dari 4 unsur hukum!

b. Himpunan petunjuk hidup disebut apa?

c. Apa hakikat hukum?

d Hukum dibentuk dengan tujuan?

e. Pasal 30 ayat (1) menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ?

f. Tidakan melawan hukum sebagai tindakan korupsi. Setujukah Anda? Beri

alasan!

g. Hakkat hukum adalah ...?

h. Ketertiban di masyarakat akan terwujud bila seluruh warga masyarakat ...

i. UU No. 10 Tahun 2004 mengatur tentang ...?

j Salah satu ciri hukum adalah ....?

k. Mengapa hukum penting bagi warga negara?

Keterangan:

Jawaban benar diberi skor 5

Jawaban salah diberi skor 0

Skor maksimum seluruh soal 5 X 15 = 55

Skor minimum seluruh soal 0 X 11 = 0

Jadi kelompok tim belajar berprestasi (STAD) adalah kelompok yang memperoleh

skor tertinggi, dari kuis yang diberikan guru.

Pertemuan 2

47

Page 49: Lalin smp kls vii

1. Tes Tertulis dalam bentuk uraian.

Jawablah kuis/pertanyaan berikut ini secara tepat!

a. Mengapa UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

penting bagi masyarakat?.

b. Apa akibatnya bila UU No. 22 Tahun 2009 tidak dilaksanakan secara baik oleh

masyarakat?

c. Bagaimana tata urutan peraturan perundangan di Indonesia menurut UU No.

10 Tahun 2004?

d. Apa kewajiban warga negara terhadap peraturan perun-dangan tersebut

termasuk kewajiban terhadap UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

e. Perilaku yang bagaimana yang harus dihindari karena berten-tangan dengan

etika budaya berlalu lintas?

Petunjuk Penskoran:

Bila menjawab sangat sempurna tiap soal diberi skor 5, sempurna diberi skor 4,

cukup sempurna diberi skor 3, kurang sempurna diberi skor 2 dan tidak sempurna

diberi skor 1.

Pengolahan skor menjadi nilai:

Jumlah seluruh skor maksimum seluruh soal adalah 5 X 5 = 25

Jumlah seluruh skor minimum seluruh soal adalah 1 X 5 = 5

Nilai =

Nilai ideal = 100 atau 10.

Misal : Abdi Nugroho memperoleh skor 23, berarti nilai yang diperoleh adalah

92.

2. Non Tes : Pengamatan Sikap Perilaku dalam proses pembelajaran.

Instrumen Non Tes:

Penilaian sikap dilakukan pada saat proses pembelajaran.

No Nama SiswaIndikator perilaku yang diamati

Keaktifan tanggung jawab Kedisiplinan Kerja-sama

1 Arifin 4 4 4 3

48

Page 50: Lalin smp kls vii

No Nama SiswaIndikator perilaku yang diamati

Keaktifan tanggung jawab Kedisiplinan Kerja-sama

Pemberian skor perilaku tiap indikator:

Indikator 1. bila sangat tanggung jawab diberi skor 4

bila tanggung jawab diberi skor 3

bila kurang tanggung jawab diberi skor 2

bila tidak tanggung jawab diberi skor 1

Indikator 2, bila sangat aktif diberi skor 4

bila aktif diberi skor 3

bila kurang aktif diberi skor 2

bila tidak aktif diberi skor 1

Indikator 3 : dst.

Pengolahan skor menjadi nilai dan pengkatagorian perilaku.

Jumlah seluruh skor maksimum seluruh indikator perilaku adalah 16

Jumlah seluruh skor minimum seluruh indikator adalah 4

Nilai =

Nilai ideal = 100 atau 10.

Katagori perilaku siswa:

86 – 100 = sangat baik.

76 – 85 = baik

66 – 75 = cukup

65 > = tidak baik.

Nilai arifin = = 93,75.

Katagori perilaku Arifin termasuk = sangat baik.

Mengetahui …………., .......................

Kepala SMP Indonesia Guru PKn Kelas VII,

..................................... .....................................NIP NIP

49

Page 51: Lalin smp kls vii

LEMBAR INFORMASI BAHAN AJAR

Bacan Lembar Informasi ini dengan baik dan catatlah hal-hal yang terkait dengan tujuan

pembelajaran hari ini.

Pengertian Hukum:

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (berisi perintahperintah dan larangan-larangan)

yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati

oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran

petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan sanksi oleh

penguasa (Priyanto, dkk. 2008). Salah satu produk hukum yang

Negara Republik Indonesia adalah UU No. 22 Tahun 2009 yaitu

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat

untuk menciptakan ketertiban di jalan. Karena itu di

dalamnya memuat petunjuk hidup dalam berlalu lintas

dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

diselenggarakan dengan tujuan: (1) mewujudkan

pelayanan lalu linas dan angkutan jalan yang aman, selamat,

tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk

mendorong perekonomian nasional, memajukan

kesejahteraan umum, memper-kukuh persatuan dan kesa-

tuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat nasional; (2) terwujudnya etika

dan budaya berlalu lintas; (3) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi

masyarakat.

Menurut teori kedaulatan rakyat, hukum dibentuk atas kontrak bersama antara rakyat

dan penguasa, atau antara yang diperintah dan yang memerintah dan apabila ada yang

mengingkari, melanggar hukum merupakan tindakan melawan hukum. Hukum dibentuk

dengan tujuaan tercipnya kedamaian dan ketertiban di

masyarakat. Oleh karena itu wajib bagi setiap warga

negara untuk menjunjung hukum seperti disebutkan

dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) Setiap warga

negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan

pemerintahan tersebut tanpa kecuali. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009

pasal 105 yang berbunyi ”Setiap orang yang menggunakan jalan wajib a. berperilaku

50

Page 52: Lalin smp kls vii

tertib; dan/atau; b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan

dan kesalamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan

kerusajakan jalan. Fakta yang ada di lapangan masih ada pengendara bermotor

melawan arus seperti terlihat pada gambar. Bila terjadi kecelakaan bisa berakibat fatal.

Banyak nyawa dan harta benda melayang karena ketidaktaatan pengendara kendaraan

bermotor menaati rambu-rambu lalu lintas dan angkutan jalan. Rambu-rambu Lalu

Lintas tidak ada artinya bila tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Pernyataan pasal tersebut menunjukkan bahwa hukumlah yang menjadi panglima,

pedoman utama untuk bertindak, berperilaku dan berucap dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti setiap warga negara tidak boleh

menyimpang dari peraturan perundang- undangan yang berlaku (aspek hukum),

termasuk Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itulah disebut “supremasi

hukum”.

Hakikat Hukum

Hakikat hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban di

masyarakat dan bagi pelanggarnya diberikan sanksi. Indonesia sebagai negara hukum,

maka dimanapun warga negara berada di wilayah hukum

Republik Indonesia masih terikat oleh ketentuan hukum.

Demikian juga hakikat UU No. 22 Tahun 2009 adalah aturan

tentang etika dan budaya berlalu lintas, sehingga tercipta

ketertiban di jalan raya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum

termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih relatif rendah, akibatnya sering

terjadi pelanggaran yang berakibat kecelakaan, dan dikenai sanksi.

Unsur-Unsur Hukum :

Hukum terbentuk karena unsur-unsur antara lain (1) Peraturan mengenai tingkah laku

dalam pergaulan masya-rakat; (2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang

berwajib; (3) Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan (4) Sanksi yang tegas

terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Demikian juga pelanggaran terhadap UU No.

22 Tahun 2009 pasal 274” Setiap orang yang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud

pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak

Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

51

Page 53: Lalin smp kls vii

Disini secara jelas demonstrasi dengan cara membakar ban, merusak rambu-rambu lalu

lintas, memblokir jalan sangat bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UU No. 22 Tahun

2009.

Tujuan Hukum:

Berdasarkan hakikat dan unsur pem-bentuknya, maka tujuan hukum adalah terciptanya

ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban akan terwujud, bila seluruh komponen

bangsa di negeri ini selalu menaati peraturan yang berlaku (aspek hukum) dan menjadi

tanggung awab seluruh komponen bangsa ini.

Tujuan UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagai tercantum dalam pasal 3

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan

tujuan:

a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman selamat, tertib,

lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian

nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan

bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tata Urutan Peraturan Perundangan:

Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 dinya-takan tata urutan peraturan perundangan

Republik Indonesia mulai yng paling tinggi hingga terendah kedudukannya adalah

1. UUD 1945,

2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerin-tah Penggantiundang-undang (UU/PERPU)

3. Peraturan Pemerintaj (PP),

4. Peraturan Presiden (PERPRES),

5. Peraturan Daerah (PERDA).

Prinsip yang mendasar dalam tata urutan tersebut bahwa peraturan perundang-un-

dangan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan di atasnya. Setiap peraturan di buat oleh lembaga yang berwenang.

Berdasarkan tata urutan tersebut, UU No. 22 Tahun 2009 maupun UU No. 38 Tahun

2005 kedudukannya dibawah UUD 1945, dimana proses pembuatannya dilakukan

52

Page 54: Lalin smp kls vii

bersamaan dan disepakati bersama oleh lembaga negara yaitu DPR dan Pemerintah.

DPR sebagai wakil rakyat dan pemerintah yang menjalankan amanat rakyat. Karena itu

hukum merupakan kontrak antara pemerintah dan rakyat.

Pentingnya Hukum.

Pentingnya hukum bagi masyarakat adalah untuk memberikan jaminan perlindungan

dan keadilan serta kepastian hukum terhadap warga negara. Jaminan perlindungan

keadilan akan terwujud apabila para penegak hukum

dalam melaksanakan tugasnya benar-benar komitmen

dan tidak menyimpang dari aturan yang ada dan

dilandasi oleh hati nurani yang bersih, jujur, bijaksana

oleh para penegak keadilan dalam pengambilan

keputusan yang seadil-adilnya.

Demikian juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

menurut pasal 4 dinyatakan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan

menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan

lancar melalui:

a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;

b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan; dan

c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan

Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta

penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika dan budaya

berlalu lintas.

1. Tidak kebut-kebutan di jalan raya.

2. Tidak memberi ruang gerak yang cukup bagi kendaraan lain dari arah yang

berlawanan.

3. Tidak parkir kendaraan di sembarangan tempat.

4. Tidak membunyikan klakson ditempat-tem-pat tertentu seperti di depan Masjid,

Gereja, Rumah Sakit dsb.

5. Tidak boleh menggunakan sirine, kecuali kendaraan tertentu yang di atur oleh keten-

tuan.

6. Tidak memberi kesempatan pada pejalan kaki atau penyeberang jalan.

53

Page 55: Lalin smp kls vii

7. Tidak boleh menerima telpon ketika menge-mudi;

8. Tidak memberi lampu isyarat ketika hendak membelokkan kendaraannya.

9. Tidak boleh meminum obat-obatan yang berakibat ngantuk ketika mengemudi

kendaraan.

10. Tidak boleh membunyikan musik yang keras di dalam kendaraannya.

11. Tindak boleh mendahului kendaraan dari samping kiri kecuali ada petunjuk lalu

lintas.

54

Page 56: Lalin smp kls vii

BAB III

PENUTUP

Model pengintegrasian pendidikan Lalu lintas pada mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan wahana untuk membantu guru SD/MI, SMP/MTs, dan

SMA/MA dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun

di luar kelas.

Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator menuntut kompetensi guru

dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu pada standar

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaran. Untuk

menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik diperlukan perencanaan pembelajaran

yang baik dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan

strategi, pendekatan dan model model pembelajaran inovatif dan relevan. Strategi dasar

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berupa variasi interaksi pembelajaran di

dalam kelas sebagai peletakan dasar kompetensi dan elemen esensial terkait dengan

berbagai dimensi tujuan. Dengan adanya model pengintegrasian pendidikan Antikorupsi

pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan

kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di

dalam dan di luar kelas.

55

Page 57: Lalin smp kls vii

DAFTAR PUSTAKA

Buku Sekolah Elekronik (BSE) mata pelajaran PKn SMP kelas VII

Fajar, Arnie, 2003, Pengembangan Sikap Nasionalisme dalam Pembelajaran PPKn melalui Pendekatan Sains-Teknologi-Masyarakat (S-T-M) pada Pokok Bahasan “ Kesetiaan” (Tesis)

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010, Bahan Pengajaran Pendidikan, Etika dan Budaya Berlalu Lintas, Jakarta.

Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Jalan

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lampiran)

Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

56