Home >Business >Lalin smp kls vii

Lalin smp kls vii

Date post:22-Jun-2015
Category:
View:7,459 times
Download:10 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR..................................................................................................... IIIDAFTAR ISI................................................................................................................. VBAB IPENDAHULUAN.............................................................................................1 A. Latar Belakang..........................................................................................1 B. Tujuan.......................................................................................................4 C. Manfaat.....................................................................................................4 D. Ruang Lingkup..........................................................................................5BAB II PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) ........................................................................................................................ 6 A. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas....................................................6 B. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Silabus.............................28 C. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ................................................................................................................ 38BAB III PENUTUP.....................................................................................................54DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................55V

2. BAB IPENDAHULUANA.Latar BelakangMasalah keamanan sangat erat kaitannya dengan lalu lintas karena berbagaimasalah dalam masyarakat berkaitan dan menggunakan lalu lintas sebagai sarananya.Keamanan yang berkaitan dengan lalu lintas adalah keamanan terhadap manusia,kendaraan, jalan maupun lingkungan. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi dibidang lalulintas adalah Pendidikan Masyarakat Lantas (education), Rekayasa Lantas (enginering),Penegakan Hukum (law enforcement), Registrasi dan Identifikasi pengemudi dankendaraan bermotor (regestration and identification), dan sebagai pusat K3I (Komando,kendali, Koordinasi dan Informasi) lalu lintas.Fungsi dan peran tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas, meminimalisisir korban fatalitas sebagai akibatterjadinya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturanlalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang lalu lintas. Sejalandengan perkembangan masyarakat saat ini maka kebutuhan sarana dan prasrana yangterkait dengan transportasi guna mendukung produkstivitas di berbagai bidang yangmenggunakan sarana jalan raya semakin meningkat. Hal tersebut memberi dampakpositif dan negatif.Dampak positif tersebut menyangkut aspek efisiensi waktu, namun di sisi lain jugamembawa dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan-permasalahan lalu lintas yangterus tumbuh dan berkembang. Permasalahan tersebut adalah kemacetan, pelanggarandan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dipandang memberi kontribusi yangcukup besar pada kecelakaan lalu lintas. Hasil studi terungkap bahwa 42% dari 1260kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya diawali dengan pelanggaranlalu lintas oleh pengemudi, sisanya sebanyak 58% disebabkan oleh kondisi kendaraan,jalan dan alam. Kecelakaan lalu lintas walaupun tidak dominan, pengemudi tetapmemberi kontribusi bagi timbulnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktorbukan manusia (Farouk Muhammad, 1998). 1 3. Melihat gambaran di atas maka diperlukan kegiatan pengendalian lalu lintassecara menyeluruh dan terpadu, tidak cukup hanya dengan penegakan hukum semata,namun perlu melakukan upaya yang ditunjang oleh seluruh komponen bangsa, adanyaperan aktif dari masyarakat dalam mewujudkan rasa kesadaran dan disiplin dalammelakukan aktivitas di jalan raya. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 258 Undang-Undang No. 22 tahun 2009, bahwa masyarakat wajib berperan serta dalampemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas danberpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintasdan angkutan jalan. Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari disiplin nasionalyang menunjukkan harga diri atau martabat sebuah bangsa. Maka dari itu selayaknyaKepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lebih mengedepankan aspek pendidikankepada masyarakat berkaitan dengan disiplin berlalu lintas. Strategi dan program untukmewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas melalui kegiatan Road Safety. Road safety merupakan program kegiatan untukmelindungi pemakai jalan agar aktivitas dan produktivitasnya tidak terganggu olehberbagai masalah sosial di jalan raya serta terwujudnya keselamatan di jalan.Implementasi kegiatan road safety dilakukan melalui: Polsana (Polisi Sahabat Anak),PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Traffic Police Goes to Campus, Safety Riding,Kampanye Keselamatan Lalu Lintas, TMC (Traffic Management Centre), Sekolahmengemudi, Saka Bhayangkara Lantas, Traffic Board, Taman Lalu Lintas, OperasiKepolisian, Penegakan Hukum (Djoko Susilo, 2007). Kegiatan road safety pada dasarnya lebih menekankan pada model pendidikanekstrakurikuler, dimana sasaran pendidikan terhadap beberapa kelompok yang bersifatterbatas. Sementara amanat UU No. 22 tahun 2009 pada pasal 258 tersebut lebihmengedepankan kewajiban setiap orang mampu memahami secara keseluruhan dariaspek kognitif, afektif dan motorik. Oleh karena itu untuk membangun pemahamansecara gradual tidak cukup pengetahuan lalu lintas tersebut diajarkan dalam bentukekstrakurikuler, namun harus lebih mendasar melalui pendidikan intrakurikuletr dandikenalkan mulai dari tingkat pendidikan TK sampai dengan SMA yang sifatnyadiintegrasikan melalui mata pelajaran tertentu. Strategi integrasi dilakukan melalui telaahStandar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang menagandung etika dan 2 4. kedisiplinan. Salah satu SK dan KD yang bermuatan kedua hal tersebut adalah matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).Secara konsep, dapat dikemukakan bahwa PKn adalah pengorganisasian daridisiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dankemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengannegara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilailuhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuatdengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa,dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PKn di Indonesia terdiri dari beberapadisiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis danpedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila,psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Arnie Fajar, 2003).Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama salah satu mata pelajaransebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Pasal 37 Ayat1 UU SPN). Selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi ditegaskan bahwa PKn termasuk cakupan kelompokmata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian, dimaksudkan untuk peningkatankesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinyasebagai manusia. Selain itu perlu pula ditanamkan kesadaran wawasan kebangsaan,jiwa patriotisme dan bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia,kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi,tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikapserta perilaku berlalu lintas.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Departemen Pendidikan Nasionalmelalui Direktorat Jenderal Mananjemen Pendidikan Dasar dan Menengah menyusunModel Pengintegrasian Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas melalui KegiatanPembinaan Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian untuk satuan pendidikantingkat SekolahDasar/MadrasahIbtidaiyah(SD/MI), SekolahMenengahPertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/MadrasahAliyah (SMA/MA).3 5. B.TujuanModel pengintegrasian ini sebagai salah satu panduan bagi guru SD/MI, SMP/MTs,dan SMA/MA dalam rangka mengintegrasikan pendidikan lalu lintas dalam pembelajaranPKn. Secara khusus dengan menggunakan model ini para guru SD/MI, SMP/MTs, danSMA/MA dapat memperoleh pemahaman dalam hal:a. Menganalisis substansi dan hubungannya dengan pendidikan lalu lintas sebagai pesan-pesan konstitusional dengan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar PKn.b. Mengintegrasikan aspek dan indikator pendidikan lalu lintas serta nilai acuan pendidikan lalu lintas ke dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar PKn.c. Menyusun model integrasi pendidikan lalu lintas dalam silabus pembelajaran PKn.d. Menyusun model integrasi pendidikan lalu lintas kedalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) Pkn.C.ManfaatDengan menggunakan model ini, guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dapatmelaksanakan hal-hal sebagai berikut:a. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan sadar berlalu lintas dengan mengembangkan kebiasaan (habit) disiplin lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.b. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikapdan watak kewarganegaraan (civic dispositions), dan keterampilan kewarganegaraan (civic skill).c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pela

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended