LAKIP Tahun 2013

1

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenaannya Pemerintah Kota Ambon dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai Peraturan yang berlaku. Dalam rangka itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan Kinerja 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011-2016, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance. Hasil pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Ambon tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam Perumusan Kebijakan, Implementasi maupun pengawasannya. Demikian LAKIP ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan terhadap masyarakat.

Ambon, Maret 2014

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY, SH

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013

2

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii IKHTISAR EKSEKUTIF iii BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Kondisi Umum Kota Ambon

a. Kondisi Geografis b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

1.3 Kewenangan Pemerintah Kota Ambon

1 4 4 7 8

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis 2.2 Visi Misi Kota Ambon 2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon 2.4 Strategi Pembangunan 2.5 Agenda Pembangunan Daerah 2.6 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

13 13 20 21 25 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Analisis Capaian Kinerja 3.2 Akuntabilitas Keuangan 3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan

32 84 90

BAB IV PENUTUP 94 LAMPIRAN Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2013


3

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, pemerintah Kota Ambon berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Tahun 2013 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2011-2016, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016 dan keputusan Walikota Ambon Nomor 204 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon. Pada tahun 2013 ditetapkan 45 sasaran dengan 92 indikator sasaran dan mengacu pada 8 misi dengan rincian sebagai berikut : Misi pertama terdiri dari, 6 sasaran dan 11 indikator Misi kedua terdiri dari, 10 sasaran dan 32 indikator Misi ketiga terdiri dari, 6 sasaran dan 11 indikator Misi keempat terdiri dari, 3 sasaran dan 5 indikator Misi kelima terdiri dari, 4 sasaran dan 7 indikator Misi keenam terdiri dari, 7 sasaran dan 11 indikator Misi ketujuh terdiri dari, 4 sasaran dan 6 indikator Misi kedelapan terdiri dari, 5 sasaran dan 9 indikator Capaian sasaran padamisi Pertama terdiri atas 11 indikator kinerja dengan realisasi 6 indikator kinerja atau 54,55% telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sementara sebanyak 5 indikator kinerja atau 45,45% masih belum atau tidak mencapai sasaran.Capaian misiKedua, terdiri atas 32 indikator kinerja dengan realisasi sebanyak 21 indikator kinerja atau 65,62% dan 34,38% belum/ tidak tercapai atau sebanyak 11 indikator kinerja. MisiKetiga, berjumlah 11 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 8 indikator atau 72,73% dan 3 indikator atau 27,27% masih belum atau tidak mencapai sasaran. MisiKeempat, terdiri atas 5 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 4 indikator atau 80% dan 1 indikator atau 20% belum mencapai sasaran. MisiKelima, berjumlah 7 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 7 indikator atau 100%.


4

MisiKeenam, berjumlah 11 indikator kinerja dengan realisasi ketercapaian sebanyak 9 indikator kinerja atau 81,81% dan 18,18% belum/tidak tercapai atau sebanyak 2 indikator kinerja. Misi Ketujuh, terdiri atas 6 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 6 indikator atau 100%. MisiKedelapan, terdiri atas 9 indikator kinerja dengan realisasi 4 indikator kinerja atau 36,36% telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sementara sebanyak 5 indikator kinerja atau 55,54% masih belum atau tidak mencapai sasaran.Dan secara keseluruhan dari 8 misi yang ada,di tahun 2013 mencapai hasil 71,73% atau kategori berhasil. Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon menghadapi berbagai kendala dan hambatan namun upaya perbaikan terus dilakukan demi tercapainya kinerja pemerintah Kota Ambon yang professional, kredibel, transparan, dan akuntabel.


5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam rangka menilai tanggungjawab pemerintah daerah di Indonesia dalam menyediakan

pelayanan umum (public service) seperti yang diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih,Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU Nomor 32 dan

33,Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, perlu diukur sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi standard kinerja

sebagai daerah otonomi untuk tercapainya pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan

dengan dikeluarkannya peraturan perundangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Good Governance

dan otonomi daerah tersebut, telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem perencanaan dan

pertanggungjawaban yang dinamakan SAKIP (Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah). Kemauan

untuk meningkatkan akuntabilitas menuju Good Governance diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR No.

XII/MPR/1998 dan Undang-Undang No.28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas KKN. Untuk mendukung produk hukum tersebut, maka Presiden menerbitkan Inpres Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setelah berlangsung beberapa tahun,

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance. Inpres

Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan

penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal

tersebut, maka pemerintah menerbitkanIntruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi. Implementasi Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamatkan agar setiap

penyelenggara pemerintah mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik yang diterapkan dalam

bentuk Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP pada hakikatnya


6

merupakan sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi

penegakan hukum yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented) bukan keluaran semata. Sistem AKIP

diimplementasikan secara “ self assessment” oleh masing- masing instansi pemerintah maksudnya ,

instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur dan mengevaluasi

Kinerjanya sendiri dan melaporkannya Kepada instansi yang lebih tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota diminta untuk menyampaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi

periodik setiap tahun dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran strategis instansi. Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksaan kebijakan yang

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good

governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban

kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat

dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari RPJMD Kota Ambon Tahun 2011- 2016,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon dan Inpres Nomor 7 Tahun1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2013 berisi ikhtisar

pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen

perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran


7

RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas

pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah

oleh Walikota kepada Presiden pada tahun ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang

berlaku.Tahun 2013 merupakan tahun kedua pelaksanaan Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon 2011-2016.

Tahun 2013 merupakan tahun yang strategis, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Ambon

dalam menjalankan RPJMD yang telah disusun, sehingga tahun 2016 sebagai akhir RPJMD 2011-2016

dapat dituntaskan dengan baik sebagaimana visi dan misi Pembangunan Kota Ambon. Pelaksanaan

penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013 dengan memperhatikan kepada peraturan

perundang – undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu:

1. TAP MPR No.XI/MPR/ 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,

Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali

diubah terakhir dengan UUNo. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat

dan Daerah;

4. Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Instuksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011


8

tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon;

10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Kota Ambon;

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan Kota Ambon

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja

Kelurahan Kota Ambon ;

14. Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kota Ambon;

15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon;

16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2013;

17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016

1.2. Kondisi Umum Kota Ambon

a. Kondisi Geografis.


9

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, luas Kota Ambon adalah 377 Km2 atau 2/5 dari

luas wilayah pulau Ambon.Berdasarkan hasil survey Tata Guna Tanah Tahun 1980 luas daratan kota

Ambon tercatat 359,45 Km2 dan lautan seluas 17,55 Km2 dengan panjang garis pantai 98 Km. Sesuai

Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006 wilayah administratif Kota Ambon

dimekarkan menjadi 5 kecamatan dari sebelumnya 3 kecamatan, yang membawahi 20 kelurahan dan 30

desa/negeri.

Tabel 1.1 berikut ini memberikan gambaran tentang hasil pemekaran wilayah administrasi Kota

Ambon sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 tahun 2006 tersebut di atas.

Tabel 1.1 Keadaan Wilayah Administrasi Kota Ambon Hasil Pemekaran

No

Kecamatan

Ibukota

Jumlah Desa/Kelurahan Luas Wilayah (Km2)

Desa/ Negeri

Kelurahan

1 Nusaniwe Amahusu 5 8 88,35 2 Sirimau Karang Panjang 4 10 86,82 3 T.A.Baguala Passo 6 1 40,11 4 Leitimur Selatan Leahari 8 - 50,50 5 Teluk Ambon Wayame 7 1 93,67

J u m l a h 30 20 359,45 Sumber data : Bappekot Ambon Tahun 2013

Secara Astronomis, wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3º - 4o Lintang Selatan dan 128 o

– 129 o Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut

Sebelah Utara : Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah.

Sebelah Selatan : Laut Banda

Sebelah Timur : Petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Sebelah Barat : Maluku Tengah.


10

PETA AMBON AMBON MAP

SKALA 1 : 500.000

Keterangan/Legend :

Kota Ambon Gunung/Mountain Benteng/Fort Bandara/Air Field

Jalan Propinsi/Provincial Road Batas Kecamatan

Jalan Raya/Secondary Road Sungai/River Rekreasi Pantai/Beach

Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi sekaligus berfungsi sebagai pusat

aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan serta pendidikan tinggi di Provinsi Maluku, membawa

pengaruh pada pertumbuhan penduduk, terkait dengan migrasi, ke Kota Ambon dari daerah-daerah

sekitar.


11

Jumlah penduduk Kota Ambon pada pertengahantahun 2012 berjumlah 354.464 jiwa jika

dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011 meningkat sebanyak 1,74 % dengan jumlah

penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Sirimau dengan kepadatan 1,727 jiwa / Km², sedangkan

jumlah penduduk terendah terdapat di kecamatan Leitimur Selatan dengan kepadatan 199 jiwa / Km².

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Ambon dari Tahun 2008-2011 dan laju pertumbuhan

penduduk dari tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 di bawah ini

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2009 – 2012

Tahun

Laki-laki % Perempuan % Jumlah

2009

142.791 50,14 142.018 49,86 284.809

2010

165.926 50,09 165.328 49,91 331.254

2011

167.448 49,19 172.979 50,91 340.427

2012

178.878 50,46 175.586 49,54 354.464

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon, (2013 data diolah)

Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Ambon

Tahun 2009 – 2012

Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan (%)

2009 284.809 1,25

2010 331.254 16,31

2011 340.427 2,77

2012 354.464 1,74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon, (2013 data diolah)

b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB


12

Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan

secara bertahap mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010 PDRB

atas dasar harga berlaku Kota Ambon meningkat sebesar 21,43 persen dan sebesar 6,77 persen untuk

PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku untuk kota Ambon tahun 2011

sebesar Rp. 4,2 trilyun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp. 1,9 trilyun dengan

laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tahun 2011 adalah sebesar 6,77 persen, jika dilihat berdasarkan

harga berlaku, maka kontribusi terbesar diberikan oleh sector jasa – jasa sebesar 27,81 persen, diikuti

sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27,38 persen dan sector angkutan dan komunikasi

sebesar 18,05 persen. Keadaan yang sama jika diamati berdasarkan harga konstan, dimana sector jasa –

jasa merupakan pemberi kontribusi terbesar yaitu 27,24 persen, diikuti sector perdagangan, hotel dan

restoran sebesar 24,13 persen dan sector angkutan dan komunikasi sebesar 20,16 persen. Dari Sembilan

sector ekonomi yang ada, seluruhnya menghasilkan pertumbuhan positif bagi PDRB Kota Ambon tahun

2011. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku, pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sector jasa – jasa yaitu

sebesar 37,26 persen, sementara yang terkecil yaitu sector pertanian yaitu sebesar 7,63 persen. Namun

untuk PDRB atas dasar harga konstan, pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sector konstruksi sebesar

15,91 persen dan yang terendah adalah sector pertanian sebesar 2,18 persen.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah adalah pendapatan

regional per – kapita. Pada tahun 2011, besarnya pendapatan per – kapita atas dasar harga berlaku

tercatat sebesar Rp. 11.157.659,- sedangkan pendapatan per – kapita atas dasar harga konstan di tahun

2011 tercatat sebesar Rp. 5.053.118,- . Pendapatan per – kapita Kota Ambon berdasarkan harga berlaku

tumbuh cukup cepat, yaitu 18,07 persen.

1.3. Kewenangan Pemerintah Kota Ambon

Kewenangan Pemerintah Kota Ambon sesuai dengn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007


13

disebut dengan istilah urusan. Urusan Daerah Kota meliputi berbagai aspek seperti : Urusan Wajib dan

Urusan Pilihan. Urusan Wajib terdiri atas : Pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan,

Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan,

Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan keluarga

sejahtera, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal Daerah,

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum,

Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika.

Urusan Pilihan terdiri atas : Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan

dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan transmigrasi. Untuk melaksanakan kewenangan

Pemerintah Kota Ambon, dibentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 8

tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat

DPRD Kota Ambon, Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-

Dinas Kota Ambon, Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Kota Ambon, Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan Kota Ambon,Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

kerja Kelurahan Kota Ambon dan Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon terdiri dari 15 (lima belas) Dinas, 5 (lima)

Badan, 1 (satu) Inspektorat, 6 (enam) Kantor dan 2 (dua) Sekertariat yakni Sekertariat Kota dan Sekertariat

DPRD, 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan.

Sekertariat Kota

Sekertariat Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris

Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas pokok Sekretaris Kota adalah

membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,


14

kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh

perangkat kota.

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Kota adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Kota

2. Asisten Tata Pemerintahan

1. Bagian Tata Pemerintahan

2. Bagian Hukum

3. Bagian Humas dan Protokoler.

3. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

1. Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

4. Asisten Administrasi

1. Bagian Organisasi dan Manajemen.

2. Bagian Umum dan Perlengkapan

3. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan

tugas dan kewajibannya.

Adapun struktur organisasi Sekertariat Dewan adalah sebagai berikut :

1. Bagian Umum, Humas dan Protokoler

2. Bagian Risalah dan Persidangan.

3. Bagian Keuangan.

Dinas-Dinas Kota


15

Dinas Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretariat Kota. Dinas

Kota melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu.

Jumlah Dinas yang ada di Kota Ambon sebanyak 15 Dinas dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Sosial

4. Dinas Tenaga Kerja

5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

6. Dinas Perhubungan

7. Dinas Pekerjaan Umum

8. Dinas Tata Kota

9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

12. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah

13. Dinas Pertanian dan Kehutanan

14. Dinas Kelautan dan Perikanan

15. Dinas Kebersihan dan Pertanaman

Lembaga Teknis Kota

Lembaga Teknis Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang

kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Lembaga Teknis di Kota Ambon berjumlah 12 buah dengan rincian sebagai berikut :


16

1. Badan Perencanaan Pembangunan

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

3. Badan Kepegawaian

4. Badan Pengelola Keuangan

5. Badan Penanggulangan Bencana

6. Inspektorat

7. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan

8. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

9. Kantor Pelayanan Publik

10. Kantor Satuan Pemadam Kebakaran

11. Kantor Pengolahan Data Elektronik

12. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kecamatan

Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Kota yang dipimpin seorang Camat yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Organisasi Kecamatan terdiri

atas Camat, Sekertaris Camat dan Seksi-Seksi

Jumlah Kecamatan yang ada di Kota Ambon sampai dengan tahun 2013 ada 5 Kecamatan, yaitu :

Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Teluk ambon Baguala,

Kecamatan Leitimur Selatan.


17

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal

yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local,

nasional,global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena demikian pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih

dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya

peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ambon tahun 2013 ini,

mengacu pada Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka

menengah daerah ( RPJMD ) Kota Ambon tahun 2011 - 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Kota Ambon tahun 2011 - 2016 merupakan dokumen perencanaan strategis yang

disusun dan dirumuskan setiap lima tahun ( Perencanaan Jangka Menengah ) yang menggambarkan visi,

misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu

local, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah,

efektif dan berkesinambungan sehingga dapat di implementasikan secara bertahap sesuai dengan skala

prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan

2.2Visi – Misi Kota Ambon

Visi Berkaitan Dengan Pandangan Kedepan Menyangkut Kemana instansi pemerintah harus dibawah dan

diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi

adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan


18

instansi pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ambon tahun 2011 – 2016 disusun

dengan tujuan : 1) sebagai pedoman penyenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat ; 2) sebagai acuan Recana Pembangunan Tahunan Kota Ambon,; dan 3)

sebagai pedoman kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Upaya

untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, religius, lestari dan harmonis merupakan obsesi dari

Pemerintah Kota Ambon melalui perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi antara tujuan

yang hendak dicapai dan Visi pembangunan yang mengandung pola pikir dan pola tindak dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011 – 2016.

Berdasarkan permasalahan, tantangan dan berbagai sumber daya potensial pembangunan yang dimiliki

Kota Ambon, dan visi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Ambon periode tahun 2011 – 2016, maka visi

Kota Ambon 2011 – 2016 adalah :

“Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat”

Untuk lebih memahami filosofi dari Visi diatas maka beberapa penjelasan pengantar dikemukakan sebagai

berikut:

Yang dimaksud dengan birokrasi yang maju dalam visi ini adalah kapasitas dan kehandalan birokrat Kota

dalam pelayanan publik secara professional, berkomitmen, integritas, jujur dengan etos kerja yang tinggi

dalam tugas-tugas birokrasi di pemerintahan Kota, terutama dalam pelayanan publik.

Maju dibidang pendidikan adalah terjadinya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh terkait

mutu pembelajaran, pendidik, infrastruktur, manajemen, dan pendanaan dan terwujudnya sekolah-sekolah

berskala internasional ataupun World Class School di Kota Ambon.

Maju dalam bidang kesehatan adalah terjadinya peningkatan pelayanan kesehatan yang prima bagi warga

kota dan berpihak pada rakyat dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan bagi penduduk miskin.

Meningkatkan peran pusat-pusat kesehatan masyarakat di kota ambon dengan meningkatkan kompetensi


19

tenaga medis dan paramedis, mengadakan berbagai peralatan medis dan obat-obatan di rumah sakit dan

pusat-pusat kesehatan masyarakat melalui program program sehat Kota Ambon dengan target capaian

selama periode pemerintahan kota.

Lingkungan yang maju mengindikasikan terjadinya keseimbangan ekologis lingkungan hidup di wilayah

kota Ambon dengan partisipasi masyarakat yang kuat dan berkomitmen dimana proses pengelolaan

lingkungan hidup berjalan secara terarah dengan mengelola sampah secara baik dengan teknologi tepat,

membina kesadaran masyarakat yang peduli terhadap lingkungan terutama di lahan atas wilayah Daerah

Aliran Sungai, memperluas wilayah penutupan hutan dengan mengoptimalisasi fungsi lindung dan daerah

tangkapan agar tercapai hasil air yang lestari dengan kualitas yang tinggi. Kota Ambon menjadi kota yang

bersih tertib nyaman, lingkungan yang hijau asri sehingga dapat mengembalikan citra Ambon Manise.

Hukum yang maju dalam visi ini adalah terjadinya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh

warga kota sehingga terjadi perubahan perilaku terhadap penyelenggaraan dan penegakan hukum di

masyarakat dengan tujuan terjadinya ketertiban, ketaatan dan kepatuhan di bidang hukum serta

menurunnya kejadian dan kasus-kasus pelanggaran hukum di masyarakat.

Ekonomi yang maju dalam visi ini mengindikasikan terjadinya geliat ekonomi yang tinggi dengan inflasi

rendah dan berkembangnya sektor riil yang berbasis kerakyatan sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi

yang tinggi dan terjadinya pemerataan pendapatan. Bertumbuhnya industri menengah berbasis

sumberdaya alam lokal yang terfokus pada komoditi hasil perkebunan dan perikanan rakyat serta

berkembangnya industri pariwisata yang memacu peningkatan investasi yang menciptakan lapangan kerja

baru bagi masyarakat, sehingga meminimalkan pengangguran di Kota Ambon.

Yang dimaksudkan dengan mandiri dalam Visi ini adalah memacu pertumbuhan ekonomi dan sebagai

pusat perdagangan demi kesejahteraan masyarakat. Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan provinsi

dengan tingkat pertumbuhan bisnis dan pusat perdagangan yang relative cukup baik hal ini ditunjukkan

dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Maluku.


20

Namun disisi lain kota Ambon masih ditemui tingkat kemiskinan masyarakat yang cukup tinggi, sarana

transportasi tidak merata, investasi yang masih rendah, dan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas

dengan tidak memanfaatkan kearifan lokal sebagai sektor pariwisata untuk memacu pertumbuhan ekonomi

agar :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dan standar pelayanan minimal. Meliputi peningkatan

pelaksanaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat atau

keluarga.

2. Peningkatan ekonomi daerah serta pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan secara

optimal potensi sumber daya local atas dasar pembangunan yang berbasis keunggulan kompetitif

3. Peningkatan peran sektor swasta dan mendorong pengembangan investasi dalam pengelolaan

potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan

4. Membuka aksesibilitas wilayah serta mendorong pengembangan transportasi sehingga membuka

peluang bagi pengembangan pasar baik secara lokal, nasional, maupun internasional

5. Membuka lapangan kerja terutama dalam pengembangan potensi sumber daya lokal/kearifan lokal

yang meliputi kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan

pengembangan sektor pariwisata

Harominisasi kehidupan warga dimaksudkan agar terciptanya kondisi saling menghargai antara sesama

orang basudara dengan prinsip-prinsip pela gandong. Nilai-nilai pela gandong yang dipertahankan untuk

melindungi warga kota dan bertujuan membangun Ambon yang damai dan toleran.

Toleransi antar umat beragama perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu, hal ini untuk membangun

kesadaran hidup masyarakat bahwa di Ambon terdapat berbagai multi agama dan etnik. Oleh Karena itu,

peran lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga agama sangat penting dalam mewujudkan kehidupan

yang toleran di kota Ambon.

Kerukunan adalah sikap warga kota yang hidup rukun dan teratur dan berupaya menghindari kekerasan

maupun konflik yang biasanya muncul dari hal-hal sepele yang berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat.


21

Hidup rukun sangat diperlukan bagi warga kota untuk menciptakan kondisi Ambon yang benar-benar aman

dan tentram.

Untuk mewujudkan visi Kota Ambon 2011 – 2016 yaitu “Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari

Dan Harmonis Berbasis Masyarakat”, maka dijabarkan dalam 8 (delapan) misi yang menjadi pedoman

bagi pembangunan Kota Ambon :

1. Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat.

Salah satu agenda yang menjadi fokus pembangunan Kota Ambon adalah menciptakan tata

pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya menata dan

meningkatkan profesionalisme birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain:

keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka

partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan

fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan

kebijakan yang terarah pada peningkatan standar manajemen profesionalisme; sumber daya manusia

aparatur (birokrat) yang memiliki semangat, disiplin, ethos dan kinerja; perubahan kelembagaan dan

sistem ketatalaksanaan; pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengawasan dan pemeriksaan

yang efektif.

2. Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar merupakan pilar terpenting dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka

partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek

aksara bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi digunakan sebagai variabel dalam

menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kota

Ambon harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta

relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan


22

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dilain pihak Kesehatan juga merupakan investasi

untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan

kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang

(mindset) dari paradigma sakit ke paradigma sehat.

3. Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan

Menata dan membenahi kota dimaksudkan untuk memantapkan sistem pemanfaatan ruang sesuai

dengan fungsi dan karakteristik wilayah kota Ambon, didukung dengan kesadaran masyarakat dalam

memanfaat ruang sesuai peruntukan guna menjamin dinamika pembangunan berkelanjutan. Dilain

pihak membenahi Ambon diarahkan pada sasaran kondisi infrastruktur seperti jaringan jalan, jaringan

transportasi, jaringan drainase, persampahan, sumberdaya air dan pelayanan air bersih, serta sarana

prasarana lainnya masih belum mengimbangi perkembangan dinamika masyarakat terutama di

wilayah pengembangan. Usahamenata dan membenahi ruang kota yang konsisten akanmenghasilkan

struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur

yang efektif dan efisien.

4. Menata penduduk dan kependudukan

Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai ibu kota Propinsi Maluku sekaligus berfungsi sebagai pusat

kegiatan sosial, ekonomi , pemerintahan dan pendidikan membawa pengaruh besar pada

pertumbuhan penduduk terkait dengan migrasi dari daerah-daerah sekitar. Kondisi ini memerlukan

penataan penduduk dan sistem kependudukan agar tertib dan mencegah kota Ambon tumbuh menjadi

kota kumuh

5. Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif

Berbepa faktor yang masih harus menjadi perhatian di bidang lingkungan adalah kondisi daerah aliran

sungai (DAS) dan pengelolaan konservasiarea tangkapan (catchment area). Maraknya

penyalahgunaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan catchment area berdampak pada fungsi dan daya


23

dukung bantaran sungai dan catchment area menjadi rendah, sehingga jika hujan di hulu maka debit

limpasan air tidak mampu ditahan karena kapasitas saluran turun diakibatkan sedimentasi dan

sampah.

6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah

Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kemampuan

masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan

pendampingan dan penguatan institusi lokal, bantuan dana bergulir bagi masyarakat, dan bantuan

pembangunan sarana prasarana, diharapkan dapat memperkuat kondisi ekonomi masyarakat. Selain

itu pengembangan pasar-pasar tradisional perlu mendapatkan perhatian sehingga mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi Kota Ambon.

7. Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal

Rekonsiliasi merupakan sarana efektif untuk ambon yangmaju, mandiri, religius, lestari dan harmonis.

Konflik sosial di masa lampau berpotensi muncul kembali ke permukaan apabila tidak dilakukan

penyelesaian secara menyeluruh melalui cara-cara yang tepat. Agar proses konsolidasi demokrasi

berjalan dengan efektif, masyarakat Kota Ambon perlu melakukan rekonsiliasi antar orang basudara

dengan mengembangkan khasana budaya lokal sebagai suatu kearifan lokal untuk menyelesaikan

konflik-konflik masa lalu tersebut.

8. Meningkatkan sistem penegkan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat

Hukum adalah instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial. Saat ini timbul degradasi

budaya hukum di lingkungan masyarakat. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring

dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada

struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di

masyarakat. Sebagai akibatnya timbul ketidakpastian hukum yang tercipta melalui proses pembenaran

perilaku salah dan menyimpang atau dengan kata lain hukum hanya merupakan instrumen pembenar


24

bagi perilaku salah. Peranan institusi-institusi hukum maupun institusi sosial budaya dalam

masyarakat merupakan kunci bagi supremasi hukum untuk kepentingan pembangunan.

2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon

Arah kebijakan utama pembangunan kota Ambon di atas fondasi “Benahi Ambon Membangun Negeri

Menata Kota” ditujukan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar;

2. Mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan perekonomian daerah yang ditujukan untuk

mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pengembangan kawasan-kawasan

strategis,dan pengembangan usaha ekonomi kecil dan mikro;

3. Membangun infrastruktur dasar dan membenahi sistem transportasi dengan jaringan

pendukungnya;

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengembangan jaringan PUSKEMAS,

dan pusat-pusat rujukan pelayanan kepada masyarakat miskin;

5. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan meningkatkan angka melek huruf, APK dan

APM semua jenjang pendidikan serta rata-rata lama bersekolah masyarakat;

6. Membangun infrastuktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya

untuk menghasilkan anak Ambon yang cerdas;

7. Membenahi sistem persampahan kota dan mengembangkan model pengelolaan yang ramah

lingkungan menuju Kota Ambon Manise;

8. Meningkatkan kinerja organisasi dan manajemen pemerintah yang profesional untuk mencapai

standar pelayanan minimal kepada masyarakat;

9. Mengembangkan Ambon sebagai kota minapolitan, pusat aktifitas ekonomi dan transit bisnis

Maluku dan sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata;


25

10. Meningkatkan kehidupan orang basudara dan penegakan hukum, politik dan HAM;

11. Mengembangkan seni dan budaya lokal serta pariwisata;

12. Mengembangkan peran generasi muda dan prestasi olahraga;

13. Merevitasilasi tata ruang kota yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan fungsi

peruntukannya.

14. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemberantasan dan

pencegahan korupsi

2.4 Strategi Pembangunan

Berdasarkan tujuan yang akan diwujudkan sebagai bentuk akhir dalam menjalankan misi guna mendukung

terwujudnya visi yang dicita-citakan yaitu menjadikan Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan

Harmonis Berbasis Masyarakat, maka strategi dasar pembangunan kota Ambon untuk lima tahun ke depan

(2011-2016), adalah sebagai berikut :

Misi ke – 1

Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat dengan tujuan

akhir adalah a) terwujudnya standar pelayanan minimal, b) terwujudnya ketertiban dan kepatuhan

masyarakat , dan c) terwujudnya birokrat yang professional, maka strategi pembangunan yang ditetapkan

adalah:

• Penerapan standar pelayanan minimal dan peningkatan kinerja disemua aspek pelayanan publik;

• Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ;

• Tertib administrasi Pemerintahan ;

• Peningkatan pengawasan dan akuntanbilitas kinerja Pemerintah dan Legislatif ;

• Percepatan proses pelayanan perijinan ;

• Menegakkan pelaksanaan peraturan Pemerintah dan peraturan Daerah


26

Misi ke – 2

Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar

dengan tujuan akhir adalah a) meningkatnya kualitas pendidikan warga kota sesuai dengan perkembangan

iptek, b) meningkatnya derajat kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh

masyarakat kota Ambon, c) meningkatnya akses pelayanan kesehatan, d) tersedia infrastruktur dasar yang

memadai bagi masyarakat, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:

• Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi warga kota;

• Peningkatan peran generasi muda dalam pembangunan Kota Ambon;

• Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan warga kota;

• Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;

• Peningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota;

• Meningkatkan peran posyandu dan puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan

masyarakat;

• Optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis.

• Peningkatan prestasi olah raga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai;

• Penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;

• Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat (listrik, air, telepon dan jalan desa)

Misi ke – 3

Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan dengan tujuan akhir adalah terwujudnya

penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan Ambon yang terintegrasi, maka strategi

pembangunan yang ditetapkan adalah:

• Peningkatan penataan ruang dan pengendalian pembangunan secara intensif ;

• Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan efisiensi transportasi kota;

• Pembenahan sistem transportasi publik;


27

• Pembenahan sistem persampahan dan drainase;

• Peningkatan ketersediaan sumber daya air dan pelayanan air bersih;

• Peningkatan sistem kelistrikan dan penerangan jalan.

Misi ke – 4

Menata penduduk dan kependudukan dengan tujuan akhir adalah terwujudnya penataan penduduk dan

kependudukan, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:

• Mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk kota Ambon;

• Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk kota Ambon;

• Menata kebijakan administrasi kependudukan dan meningkatkan data, dokumen, dan informasi

penduduk;

Misi ke – 5

Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif dengan tujuan

akhir adalah terwujudnya lingkungan kota yang tertib, indah, bersih, hijau, aman, nyaman dan lestari,

maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:

• Penataan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air;

• Pembangunan kota berwawasan lingkungan;

• Pengendalian pencemaran dan pengurasakan lingkungan hidup di darat dan pesisir;

• Peningkatan sistem pengelolaan sampah.

Misi ke – 6

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah

dengan tujuan akhir adalah mewujudkan berkembangnya ekonomi rakyat berbasis industri menengah dan

mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:

• Pengembangan industri terutama industri kecil (home industry) dan industri menengah;


28

• Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan

penguatan institusi pasar;

• Peningkatan akses pasar dan permodalan;

• Peningkatan penyediaan jaringan pendukung untuk UMKM, koperasi dan investasi;

• Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan;

• Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja;

• Percepatan dan kemudahan proses perizinan.

Misi ke – 7

Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal dengan tujuan akhir adalah

mewujudkan : a) proses konsolidasi demokrasi, b) rekonsiliasi antar orang basudara , dan c)

mengembangkan khasana budaya lokal sebagai suatu kearifan dalam menata kehidupan yang harmonis,

maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:

• Mendorong terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

• Pengembangan kebudayaan lokal yang mampu mempererat kehidupan kebersamaan;

• Pengembangan kepariwisataan, seni dan budaya lokal yang konstruktif dan konstektual;

• Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai-nilai budaya lokal

untuk terciptanya hidup orang basudara.

Misi ke – 8

Meningkatkan sistem penegakan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat dengan

tujuan akhir adalah terwujudnya a) kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, b) penuntasan

kasus kriminal untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, maka strategi pembangunan yang

ditetapkan adalah:

• Peningkatan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum;


29

• Penurunan angka kriminalitas,angka kekerasan, pelanggaran hukum, dan meningkatnya

penyelesaian kasus-kasus hukum;

• Penguatan institusi sosial budaya masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota

Ambon;

• Peningkatan upaya menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan rasa keadilan

dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

• Peningkatan kapasitas institusi hukum dalam pemberantasan korupsi

2.5 Agenda Pembangunan Daerah

Dari penjelasan visi, misi, arah kebijakan dan strategi pembangunan maka agenda pembangunan Kota

Ambon periode pembangunan tahun 2011 -2016 dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) agenda utama yaitu:

1. Penguatan kapasitas pemerintahan dan profesionalisme aparatur penyelenggara

2. Menwujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastuktur

3. Penataan ruang dan pengembangan wilayah

4. Penguatan institusi budaya lokal yang mampu membangun hidup orang basudara, penegakan

hukum, HAM, politik, keagamaan, dan keamanan serta ketertiban masyarakat

5. Pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup

2.6 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun dan kegiatan tertentu. Di dalam

Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada

pada tingkat sasaran dan kegiatan.


30

Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013 adalah serangkaian kesepakatan/

pernyataan kinerja yang memuat sasaran-sasaran strategis, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja

Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013.

Misi ke – 1 :Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target

Penerapan standar pelayanan minimal dan peningkatan kinerja disemua aspek pelayanan public

- Jumlah rencana pencapaian SPM yang ditetapkan

- Jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan publiknya

SPM

SKPD

13

47

Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

- Presentase peran masyarakat dalam pembangunan

- Presentase organisasi pemberdayaan yang menjalankan fungsinya dengan baik

%

%

55

90

Tertib administrasi Pemerintahan

-Presentase SKPD yang menyampaikan

LAKIP dan DPK tepat waktu - Presentase SKPD yang memiliki

tata kearsipan dengan baik

%

%

90

90

Peningkatan pengawasan dan akuntanbilitas kinerja Pemerintah dan Legislatif

- Aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor

- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

- Juklak dan juknis pengawasan

%

% %

100

100 100

Percepatan proses pelayanan perijinan

Sistem informasi manajemen Pemkot

Bh 4

Menegakkan pelaksanaan peraturan Pemerintah dan peraturan Daerah

Menurunnya presentase jumlah pelanggaran Perda

% 15

Misi ke – 2 : Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target

Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi warga kota

-Pendidikan anak usia dini -Penduduk yang berusia >15 tahun, melek huruf

-Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A

-Angka partisipasi murni (APM)

% %

%

%

17,06 99,90

82,98

81,81


31

SMP/MTs /Paket B -Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C

-Angka putus sekolah (APS) SD/MI

-Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs

-Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA

-Angka kelulusan (AL) SD/MI -Angka kelulusan (AL) SMP/MTs

-Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

-Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

-Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

-Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

%

% % %

% % % % %

%

%

65,31

0,06 0,12 0,35

98,53 96,40 98,34

100,94

112,76

53,90

Peningkatan peran generasi muda dalam pembangunan Kota Ambon

-Presentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan

% 10

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan warga kota

-Puskesmas rawat inap -Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

-Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

-Cakupan dan penemuan penanganan penderita penyakit DBD

Bh

%

%

%

1 100

55

100

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan kesehatan

-Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SD

-Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMP

-Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMA/SMK

%

%

%

50,66

49,90

61,00

Peningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota

-Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

% 67,2

Meningkatkan peran posyandu -Posyandu aktif % 77,03


32

dan puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan masyarakat;

-Cakupan tenaga penyuluh kesehatan terlatih

Orang 44

Optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis

-Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

-Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

%

87

63

Peningkatan prestasi olah raga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai

-Lapangan olahraga -Tersedianya gedung olahraga

/1000 penduduk

Unit

0,45

2

Penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi

-Jumlah Webssite bh 3

Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat (listrik, air, telepon dan jalan desa)

-Jalan aspal dalam kondisi baik -Sarana pemukiman yang menggunakan air bersih

% %

70 90

Misi ke – 3 : Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target

Peningkatan penataan ruang dan pengendalian pembangunan secara intensif

-Ruang terbuka Hijau (RTH) -Dokumen perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik

% dokumen

12,23 1

Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan efisiensi transportasi kota

-Angkatan darat -Rambu jalan -Marka jalan

% % %

0,016 25 20

Pembenahan sistem transportasi public

-Tersedianya halte -terbangunnya terminal

% %

97 99

Pembenahan sistem persampahan dan drainase

-Penanganan sampah -Terpeliharanya saluran drainase

% %

82,85 90

Peningkatan ketersediaan sumber daya air dan pelayanan air bersih

-Rumah tangga pengguna air besih

% 36

Peningkatan sistem kelistrikan dan penerangan jalan

-Terbangunnya fasilitas penerangan

%

100

Misi ke – 4 : Menata penduduk dan kependudukan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target

Mengendalikan tingkat -Prevalensi peserta KB aktif % 80,94


33

pertumbuhan penduduk kota Ambon

-Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera

% 24,62

Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk kota Ambon

-Kepemilikan KTP -Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

% Per 1000 penduduk

15,75 1,10

Menata kebijakan administrasi kependudukan dan meningkatkan data, dokumen, dan informasi penduduk

-Implementasi sistem SIAK % 100

Misi ke – 5 : Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target

Penataan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air

-Terserapnya air hujan dalam perut bumi

% 15

Pembangunan kota berwawasan lingkungan

-Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

-Penegakan hukum lingkungan -Kawasan kumuh

%

% %

100

100 19,81

Pengendalian pencemaran dan pengurasakan lingkungan hidup di darat dan pesisir

-Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat gangguan pencemaran/pengrusakan lingkungan

-Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

%

Per 1000 penduduk

60

15

Peningkatan sistem pengelolaan sampah

-Terpeliharanya IPST % 100

Misi ke – 6 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target

Pengembangan industri terutama industri kecil (home industry) dan industri menengah

-Usaha mikro dan kecil -Pengetahuan usaha mikro dan kecil meningkat

usaha %

3 95,21

Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penguatan institusi pasar

-Penurunan angka kemiskinan % 7,5

Peningkatan akses pasar dan permodalan

-Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN

% 71,2

Peningkatan penyediaan -Koperasi aktif % 82,11


34

jaringan pendukung untuk UMKM, koperasi dan investasi

-UMKM formal % 100

Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan

-Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

% 90

Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

-Tingkat partisipasi angkatan kerja -Pencari kerja yang ditempatkan

% %

48,18 16,48

Percepatan dan kemudahan proses perizinan

-Presentase SKPD yang memiliki standar pelayanan

-Presentase perijinan yang terselesaikan

% %

50 80

Misi ke – 7 : Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target

Mendorong terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

-Jumlah kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Orang 100

Pengembangan kebudayaan lokal yang mampu mempererat kehidupan kebersamaan

-Peningkatan event seni dan budaya local

% 50

Pengembangan kepariwisataan, seni dan budaya lokal yang konstruktif dan konstektual

-Kunjungan wisata -Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2012

0rang %

190 15,22

Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai-nilai budaya lokal untuk terciptanya hidup orang basudara.

-Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

-Presentase dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya

bh

%

10

15

Misi ke – 8 : Meningkatkan sistem penegakan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target

Peningkatan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum

-Presentase rumah ber IMB -Tertatanya PKL

% Lokasi

30 3

Penurunan angka kriminalitas,angka kekerasan, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum

-Rasio satpol-pp terlatih terhadap jumlah penduduk

% 50

Penguatan institusi sosial -Terlaksananya operasi penertiban Kali 40


35

budaya masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota Ambon

-Pelaksana operasional yang berkualitas

orang 103

Peningkatan upaya menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

-Jumlah ranperda/perda yang berprespektif HAM

Perda 1

Peningkatan kapasitas institusi hukum dalam pemberantasan korupsi

-Tersedianya unit pelayanan pengaduan

-Kebijakan daerah tentang standart pelayanan publik

-Jumlah pejabat yang menyampaikan LHKPN

unit

kebijakan orang

1

2 50

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


36

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan

mandat yang diterima. Media pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Media

pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta

akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3.1 Analisis Capaian Kinerja

Dalam mengukur kinerja Pemerintah Kota Ambon, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator,

dimana dalam kegiatan-kegiatan Tahun 2013 sebagian besar indikatornya meliputi indikator kinerja

outputs dan outcomes. Penyimpangan dari indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem

informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang

dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid terhadapa beberapa kegiatan pada Tahun 2013.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ambon dalam Tahun 2013 merupakan kemampuan perencanaan dan

hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin. Pengukuran kinerja dilakukan dengan

membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah

realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100 % Target


37

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan

secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran

berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs

dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100: Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85: Berhasil

55 ≤ X < 70: Cukup Berhasil

X < 55 : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui

pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik

yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil

(outcomes). Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat

pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah

dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir

Pengukuran Kinerja agar setiap stakeholder maupun instansi penilai akuntabilitas mengetahui sejauhmana

capaian kinerja Pemerintah Kota Ambon, uraian berikut memaparkan capaian masing-masing sasaran

dimaksud.

Sasaran 1 : Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dan Peningkatan Kinerja Di Semua Aspek Pelayanan Publik


38

Tabel 3.1

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dan Peningkatan Kinerja Di Semua Aspek Pelayanan

Publik

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian

(%) Target Realisasi Capaian

(%) 1. Jumlah rencana

pencapaian SPM yang ditetapkan

SPM 13 12 92,30 13 15 115,38

2. Jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan publiknya.

SKPD 47 47 100 47 - 0

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari 2 (dua)

buah indikator sasaran yang ditetapkan 1 (satu) buah indikator menghasilkan capaian kinerja di atas 85%

atau bermakna sangat berhasil. Untuk indikator jumlah rencana pencapaian SPM yang ditetapkan, telah

ditetapkan dengan keputusan Walikota Ambon Nomor 744 Tahun 2012 tentang rencana pencapaian

standar pelayanan minimal (SPM) Kota Ambon. Terjadi peningkatan capaian dari tahun 2012, karena di

tahun 2013 SPM Bidang Perhubungan dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan, sehingga rencana

pencapaian SPM Kota Ambon yang ada sudah 15 SPM.

Untuk indikator jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan publiknya di tahun 2013 tidak

mencapai target karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2013, dan pelaksanaan

kegiatannya akan di lakukan pada tahun 2014.

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang

tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No Indikator Sasaran Satuan Realisasi akumulasi s.d Tahun 2013

Rencana akhir IKU

Tahun 2016

Persentase Capaian

Kinerja (%) 1. Jumlah rencana pencapaian SPM yang

ditetapkan SPM 15 15 100


39

2. Jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan publiknya

SKPD 47 62 75,80

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan

rencana akhir IKU tahun 2016 pada indikator jumlah rencana pencapaian SPM yang ditetapkan sudah

mencapai target, sedangkan untuk indikator jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan publiknya

belum mencapai target atau masih 75,80%, dan pencapaiannya di harapkan akan terjadi di Tahun 2014,

karena pada tahun 2014 akan di lakukan kegiatan penilaian kinerja pelayanan publik kepada semua SKPD

yang ada di lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Sasaran 2 : Pemberdayaan Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan

Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan



(%) 1. Presentase peran

masyarakat dalam pembangunan

% 55 50 90 60 50 83,3

2. Presentase organisasi pemberdayaan yang menjalankan fungsinya dengan baik

% 90 90 100 90 90 100

Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa target pencapaian indikator presentase organisasi pemberdayaan yang

menjalankan fungsinya dengan baik terealisasi 100%, sedangkan indikator presentase peran masyarakat

dalam pembangunan hanya terealisasi 83,3% mengalami penurunan capaian dari tahun lalu sebesar 6,7%,

karena target yang di tetapkan di tahun 2013 lebih tinggi dari tahun 2012 namun realisasinya tetap sama

dengan tahun 2012 yaitu 50%. Hal ini disebabkan karena belum ada peningkatan peran masyarakat dalam

pembangunan. Namun dari capaian yang ada keduanya bermakna berhasil.


40

Hambatan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Multipersepsi dari masyarakat akan adanya perubahan karena pembangunan

2. Rendahnya partisipasi masyarakat

3. Keterbatasan pagu anggaran yang disediakan

Langkah pemecahan masalah yakni :

1. Mengupayakan peran aktif masyarakat melalui organisasi pemberdayaan yang

mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan

2. Kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat pentingnya pembangunan bagi kemajuan

bangsa.


tercantum dalam IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No Indikator Sasaran Satuan Realisasi akumulasi s.d Tahun 2013

Rencana akhir IKU

Tahun 2016

Persentase Capaian

Kinerja (%) 1. Presentase peran masyarakat dalam

pembangunan % 50 75 66

2. Presentase organisasi pemberdayaan yang menjalankan fungsinya dengan baik

% 90 100 90

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator presentase organisasi pemberdayaan yang

menjalankan fungsinya dengan baik sudah hampir mencapai target rencana akhir yaitu sudah mencapai

90%, sedangkan indikator peran masyarakat dalam pembangunan sudah mencapai 66% dan di perkirakan

kedua indikator akan mencapai target akhir pada tahun 2016,

Sasaran 3 : Tertib Administrasi Pemerintahan

Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Tertib administrasi pemerintahan

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013

Target Realisasi Capaian (%)



41

1. Presentase SKPD yang menyampaikan LAKIP dan DPK tepat waktu

% 90 80 88,88 90 80 88,88

2. Presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik

% 90 85 94,44 90 85 94,44

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran

tertib administrasi pemerintahan adalah di atas 85% atau dapat dikategorikan sangat berhasil. Namun dari

realisasi kuantitas SKPD yang menyampaikan LAKIP dan DPK tepat waktu tidak mengalami perubahan

dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia untuk menyusun

LAKIP di masing-masing SKPD dan kurangnya pengawasan dari pimpinan SKPD itu sendiri. Untuk

indikator presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik juga tidak mengalami perubahan dari

tahun 2012. Sebenarnya, semua SKPD telah menangani kearsipan sesuai dengan aturan yang baku, tapi

dalam pelaksanaannya masih belum optimal, karena belum adanya tenaga SDM yang mengelola arsip

secara khusus di setiap SKPD.

Sasaran 4 : Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dan Legislatif Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan legislatif




1. Aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor

% 100 100 100 100 100 100

2. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

% 100 100 100 100 100 100

3. Juklak dan juknis pengawasan

% 100 100 100 100 100 100


42

Dari capaian kinerja di atas keseluruhan indikator menunjukkan hasil capaian di atas 85% atau bermakna

sangat berhasil. Untuk indikator aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor, terdapat 11 (sebelas)

orang yang terdiri dari auditor ahli muda, auditor penyelia, auditor ahli lanjutan, auditor pelaksana. Ketiga

indikator mencapai capaian 100% sama dengan tahun 2012.

Sasaran 5 : Percepatan Proses Pelayanan Perijinan Tabel 3.5

Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Percepatan proses pelayanan perijinan




1. Sistem informasi manajemen Pemkot

Bh 4 3 75 4 3 75

Berdasarkan tabel 3.5 di atas diketahui sistem informasi manajemen pemkot Ambon tidak mengalami

perubahan dari tahun 2012 dan belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja di tahun

2013 hanya terealisasi 75%. Sistem informasi manajemen pemkot direalisasikan melalui tiga cara yaitu

website Pemkot Ambon, Kantor Pelayanan Publik dan melalui surat kabar warta kota manggurebe, dengan

begitu masyarakat di manapun berada dapat mengetahui semua informasi tentang program atau kegiatan

yang dilakukan oleh pemerintah kota Ambon. Pada Pemerintah Kota Ambon juga telah ditetapkan Pejabat

Pembuat Informasi Daerah di tingkat SKPD sehingga untuk segala informasi yang terkait dengan

Pemerintah Kota Ambon pada level SKPD dapat diketahui dari PPID SKPD.

Realisasi akumulasi capaian sasaran 3 sampai dengan 5, sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan

rencana akhir yang tercantum dalam IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No Indikator Sasaran Satuan Realisasi akumulasi s.d Tahun

2013

Rencana akhir IKU Tahun 2016

Persentase Capaian Kinerja

(%)

1. Presentase SKPD yang menyampaikan LAKIP dan DPK tepat waktu

% 80 100 80


43

2. Presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik

% 85 100 85

3. Aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor

% 100 100 100

4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

% 100 100 100

5. Juklak dan juknis pengawasan % 100 100 100

6. Sistem informasi manajemen Pemkot

Bh 3 5 60

Berdasarkan tabel di atas diketahui capaian kinerja di tahun ke-2 untuk enam indikator di atas

hampir semuanya bermakna berhasil karena sudah sesuai target akhir yang di harapkan, dan tersisa tiga

indikator yang belum mencapai targetnya dan masih mencapai 80%, 85% dan 60%.

Sasaran 6 : Menegakkan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Daerah Tabel 3.6

Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Menegakkan pelaksanaan peraturan pemerintah dan peraturan daerah




1. Menurunnya presentase jumlah pelanggaran Perda

% 15 15 100 15 15 100

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat diketahui indikator kinerja menurunnya presentase jumlah

pelanggaran perda tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dan capaian kinerja di tahun 2013

mencapai target 100%. Beberapa temuan pelanggaran Perda oleh masyarakat maupun badan hukum

antara lain Pelanggaran Perda Nomor 7 Tahun 1996 tentang K3, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Retribusi IMB dan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 218 Tahun 2002 tentang ketentuan Umum

IMB dan pelanggaran lainnya. Penanggulangan terhadap pelanggaran Perda juga ditindaklanjuti dengan

melakukan penertiban khusus dengan melakukan koordinasi bersama dengan instansi/ SKPD terkait dan

juga dengan TNI/ POLRI


44

Sasaran 7 : Peningkatan Kualitas Dan Pemerataan Pendidikan Bagi Warga Kota Tabel 3.7

Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi warga kota




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pendidikan anak usia dini Penduduk yang berusia > 15 tahun, melek huruf Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs /Paket B

Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C

Angka putus sekolah (APS) SD/MI

Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs

Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Angka kelulusan (AL) SD/MI

Angka kelulusan (AL) SMP/MTs

Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

17,06 99,90

82,98

81,81

65,31

0,06

0,12

0,35

98,53

96,40

98,34

100,9

112,7

53,90

16,56 99,92

86,87

65,08

67,02

0,07

0,12

0,34

100

99,40

97,63

100,62

115,91

54,69

97,06 100,02

104.68

79,55

102,61

116,66

100

97,14

101,49

103,11

99,27

99,68

102,79

101,46

17,30 99,90

83

81,90

65,40

0,05

0,11

0,34

98,55

97,60

98,50

100

100

58,90

16,60 99,97

95,38

79,81

71,96

0,03

0,03

0,35

100

96,88

98,94

115,92

115,66

68,19

95,95 100,07

114,94

97,44

110,03

60

27

102

101,47

99,26

100,44

115,92

115,66

115,77

Tingkat Capaian angka melek huruf penduduk yang berusia > 15 tahun di Kota Ambon mencapai 100,07%,

yang berarti sangat berhasil atau semua penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf. Selanjutnya,

berkenaan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Capaian PAUD pada Tahun 2013 adalah 95,95%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya turun 1,11%. Pencapaian APM SD/MI pada tahun 2013 adalah

sebesar 114,94%, APM SMP/MTs 97,44% dan APM SMA/MA/SMK 110,03%. APM yang tertinggi terdapat


45

di tingkat SD/ MI dan yang Terendah di tingkat SMP/MTS. Hampir sama dengan capaian tahun pelajaran

sebelumnya, capaian APM SMP/MTs mengalami penurunan dan hanya pada jenjang SMA/SMK yang

mengalami kenaikan. Ini disebabkan oleh Pertama banyak orang tua siswa yang lebih awal memasukkan

putra-putrinya ke jenjang pendidikan dari pada usia seharusnya. Sedangkan untuk angka kelulusan SD/MI,

SMP/MTS, SMA/SMK/MA mengalami kenaikan pada tingkat SD/MI dan SMP/MTS dan mengalami

penurunan pada tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,71%. Jumlah peserta UASBN tingkat SD/MI adalah 6225

peserta dengan lulusan 6225 peserta. Jumlah peserta UASBN tingkat SMP/MTS adalah 5873 peserta

dengan lulusan 5838 peserta. Jumlah peserta UASBN tingkat SMA/MA adalah 4655 peserta dengan

lulusan 4622 peserta. Jumlah peserta UASBN tingkat SMK adalah 1620 peserta dengan lulusan 1504

peserta. Pada tabel berikut dapat dilihat Jumlah Murid, Jumlah Murid Putus Sekolah, Rasio Murid

Terhadap Sekolah, Rasio Murid terhadap Guru Dan Rasio Murid Terhadap Murid Putus Sekolah Menurut

Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kota Ambon.

Tabel 3.8.1 Jumlah Murid, Jumlah Murid Putus Sekolah, Rasio Murid Terhadap Sekolah, Rasio Murid terhadap Guru Dan Rasio Murid Terhadap Murid Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kota

Ambon, 2013

Kecamatan Jumlah Rasio Murid terhadap Murid Putus Sekolah Sekolah Guru

SD Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan

11153 16828 5214 6402 1236

6 12 4 3 4

199,16 221,42 148,97 213,40 103,00

11,32 12,86 10,75 1,88 8,77

SLTP Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan

4628 7940 1970 3108 501

6 5 3 4 4

420,73 345,22 246,25 345,33 125,25

11,07 10,72 10,42 10,46 6,42

SMU Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon

2535 7039 1557

7 6 6

281,67 483,75 311,40

8,18

12,90 8,95


46

T.A.Baguala Leitimur Selatan

2753 329

7 6

403,71 164,50

9,65 5,98

SMK Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan

1531 1206 754 1825

-

2 15 5 5 -

765,50 241,20 377,00 456,25

-

7,81 7,27 7,39 7,80

- Sumber : Dinas Pendidikan kota Ambon, 2013

Sasaran 8 : Peningkatan Peran Generasi Muda Dalam Pembangunan Kota Ambon Tabel 3.8

Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Peningkatan peran generasi muda dalam pembangunan kota Ambon




1. Presentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan

% 10 10 100 12 10 83,3

Sasaran indikator presentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan dari tahun 2012 tidak

mengalami perubahan di tahun 2013, dari target yang ditetapkan sebesar 12% di capai hasil 10% sama

dengan tahun lalu sehingga capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun lalu. Terdapat sejumlah

hambatan yang dijumpai dalam pencapaian sasaran ini yaitu :

- Keengganan kaum muda untuk berkarya

- masih sedikit sekali lembaga masyarakat yang berperan menggerakan kaum muda untuk berpartisipasi

dalam pembangunan

Solusi pemecahan masalah :

- Bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama mensosialisasikan pentingnya

partisipasi pemuda dalam pembangunan

- Mendorong peran lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk fasilitasi dan bantuan

kerjasama

Sasaran 9 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Keseharan Warga Kota


47


Peningkatan Kualitas Pelayanan Keseharan Warga Kota



(%) 1. 2. 3. 4.

Puskesmas rawat inap Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Buah %

%

%

1 100

55

100

1 100

100

100

100 100

181,81

100

1 100

60

100

1 100

100

100

100 100

166,6

100

Berdasarkan tabel 3.9 di atas dapat diketahui tingkat capaian kinerja sasaran peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan warga kota mencapai target di atas 85% atau bermakna sangat berhasil. Untuk

indikator puskesmas rawat inap di tahun 2013 ini telah terealisir di tahun 2012 dengan diresmikannya

puskesmas rawat inap di Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan oleh Walikota Ambon.Untuk

penyerapan gizi balita di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.3.9.1 Penyerapan Gizi Balita di Kota Ambon Menurut Kecamatan

Kecamatan Penyerapan Gizi Balita

Baik Kurang Buruk Lebih Jumlah

Nusaniwe 9543 105 - 19 9667

Sirimau 12335 191 - 114 12640

Teluk Ambon 2163 206 - 17 2386

T.A.Baguala 4788 70 - 48 4906

Leitimur Selatan 872 59 2 2 935

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ambon,2013

Data dari dinas Kesehatan kota Ambon terdapat 10 penyakit terbanyak yang terjangkit di Kota Ambon, infeksi saluran pernapasan atas menempati posisi puncak dengan jumlah penderita sebanyak 70.406


48

orang. Sementara itu kasus HIV/ AIDS yang muncul di Kota Ambon hingga tahun 2013 sebanyak 144 kasus.Berikut 10 penyakit terbanyak terjangkit di Kota Ambon

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini


2013



(%)

1. Puskesmas rawat inap Buah 1 2 50

2. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

%

100 100 100

3. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

%

100 75 133,3

4. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

% 100 100 100

Infeksi Akut lain pada saluran Pernafasan Atas

Penyakit Lain pada Saluran Pernafasan atas

Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat

Gastritis

Infeksi Kulit/Dermatitis

Tekanan darah tinggi

Ginggivitis dan penyakit periodental

Penyakit pulva dan jaringan periapikal


49

Dari empat indikator di atas, dapat dilihat tiga indikator telah mencapai target 100% di tahun 2013, dan ini

bermakna sangat baik. Dan masih terdapat satu indikator yang capaiannya masih 50%, dan di harapkan

tahun 2016 sudah bisa mencapai target 100%.

Sasaran 10 :Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Tabel 3.10

Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan




1. 2. 3.

Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SD Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMP Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMA/SMK

%

%

%

50,66

49,90

61,00

89,04

92,31

87,76

175,75

184,98

143,86

55,60

50,60

65,20

94,89

77,55

88,28

170,6

153,2

135,3

Sasaran peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan terdiri dari tiga indikator,

dimana ketiga indikator tersebut mencapai target di atas 100% atau bermakna sangat berhasil.

Keberhasilan pendidikan tentunya diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana yang bisa menunjang

baik dari pemerintah maupun swasta. Presentase gedung sekolah dengan kondisi baik terus mengalami

peningkatan, hal ini didukung dengan adanya bantuan yang terus bergulir lewat Dana Alokasi Khusus

(DAK), Blockgrant, APBD I, APBD II. Pada tahun 2013, di Kota Ambon terdapat 79 TK dengan 3.631 murid

dan 312 guru; SD/MI sebanyak 209 sekolah dengan 40.833 murid dan 3.417 guru; SLTP/MTs sebanyak 55

sekolah dengan jumlah murid 18.147 orang dan guru 1.723 orang; SMU/MA berjumlah 39 sekolah dengan

14.987 siswa dan 1.432 guru sedangkan SMK berjumlah 13 sekolah dengan 5.316 siswa dan 698 guru.

Kecamatan Sirimau adalah kecamatan dengan persebaran fasilitas pendidikan yang paling banyak.


50


2013



(%)

1. Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SD

% 94,89 80,00 118,6

2. Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMP

% 77,55 85,00 91,23

3. Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMA/SMK

% 88,28 85,00 103,85

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa dua indikator telah melampaui target, hal ini disebabkan

karena penetapan target di awal perencanaan yang tidak terlalu tinggi, sedangkan sisa satu indikator yang

hampir mencapai target di tahun kedua ini.Hal ini menunjukkan pencapaian target yang sangat signifikan.

Sasaran 11 : Peningkatan Jaringan Pelayanan Kesehatan Yang Menjangkau Seluruh Warga Kota Tabel 3.11

Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Peningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota




1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

% 67,2 62,5 93 68 62,5 91,91

Dari tabel 3.11 di atas dapat dilihat capaian kinerja untuk sasaran Peningkatan jaringan pelayanan

kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota dengan indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin mencapai 91,91% atausangat berhasil. Capaian ini mengalami peningkatan

yang tidak terlalu signifikan di bandingkan tahun lalu, namun peningkatan ini dapat terjadi juga

disebabkan oleh Pembangunan sektor kesehatan di kota Ambon diarahkan pada perbaikan sarana dan

prasarana kesehatan yang pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan

bagi masyarakat secara murah dan merata.


51

Keberhasilan ini dicapai setelah dilakukan langkah-langkah:

- Perubahan mind set masyarakat melalui seminar kesehatan, sosialisasi, workshop,dan

semacamnya.

- Bantuan biaya kesehatan gratis bagi warga kurang mampu.

Ditemui beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini

1. Faktor ekonomi keluarga

2. Faktor sosial budaya

3. Faktor geografis

4. Faktor transportasi

Sasaran 12 : Meningkatkan Peran Posyandu Dan Puskesmas Sebagai Ujung Tombak

Pembangunan Masyarakat


Meningkatkan peran posyandu dan puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat



(%) 1. 2.

Posyandu aktif Cakupan tenaga penyuluh kesehatan terlatih

%

0rang

77,03

44

77,03

44

100

100

80

46

100

50

125

108,6

Berdasarkan tabel 3.12 di atas dapat dilihat indikator posyandu aktif dan cakupan tenaga penyuluh

kesehatan terlatih mencapai capaian kinerja di atas 100% atau bermakna sangat berhasil. Pada tabel

berikut dapat dilihat jumlah posyandu di Kota Ambon menurut kecamatan dan banyaknya tenaga

kesehatan menurut unit kerja dan saran pelayanan kesehatan di Kota Ambon


52

Tabel 3.12.1

Banyaknya posyandu di Kota Ambon menurut kecamatan

Kecamatan

Jumlah Posyandu

Nusaniwe 80 Sirimau 106 Teluk Ambon 41 T.A.Baguala 47 Leitimur Selatan 12

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ambon, 2013

Tabel.3.12.2

Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kesehatan Di Kota Ambon

Unit Kerja Tenaga Medis Tenaga Non Medis

Dokter Perawat Bidan Farmasi Ahli Gizi Teknisi Medis

Sanitasi Kesehatan Masyarakat

Puskesmas 35 206 108 21 31 7 29 5

Instalasi farmasi

- - - - - - -

Labkesda - - - - - - - -

Dinkes 3 15 4 5 2 7 11 8

Rumah Sakit

- - - - - - - -

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Ambon, 2013

Sasaran 13 : Optimalisasi Kinerja Pelayanan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Tenaga Medis


Optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis



(%)


53

1.

2.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

%

87

63

87

75

100

119,04

88

65

88

63

100

96,9

Dari tabel 3.13 di atas dapat diketahui untuk sasaran optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan

peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis, indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai target 100% atau bermakna sangat berhasil.Namun

indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,

tetapi tetap bermakna sangat berhasil karena di atas 85%. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat banyaknya

kelahiran bayi tercatat di kota Ambon menurut penolong kelahiran dan kecamatan, 2013.

Tabel.3.13.1

Banyaknya kelahiran bayi tercatat di kota Ambon menurut penolong kelahiran dan kecamatan, 2013

Kecamatan Penolong Kelahiran

Tenaga Kesehatan Dukun Terlatih Dukun Belum Terlatih

Jumlah

Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan

1872 3079 744 1096 144

6 5 16 26 -

- 10 - 2 -

1878 3094 760 1124 144

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Ambon, 2013

Sasaran 14 : Peningkatan Prestasi Olahraga Dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Memadai


Peningkatan prestasi olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai



(%)


54

1. 2.

Lapangan olahraga Tersedianya gedung olahraga

/1000 penduduk Unit

0,45

2

0,45 -

100 0

0,45 2

0,45 -

100

0

Berdasarkan data dari tabel di atas diketahui sasaran peningkatan prestasi olahraga dan penyediaan

sarana dan prasarana olahraga yang memadai dengan indikator tersedianya gedung olahraga belum dapat

mencapai target yang ditetapkan sehingga capaiannya 0%. Dari gedung olahraga yang ada di Kota Ambon

semuanya adalah milik pemerintah Provinsi Maluku.

Sasaran 15 : Penyediaan Sistem Informasi Yang Berbasis Teknologi Informasi


Penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi



(%) 1. Jumlah website Pemkot bh 3 2 66,66 3 2 66,66

Dari tingkat capaian di atas untuk tahun 2013 dan 2012 tidak mengalami perubahan, dan target yang

ditetapkan masih belum dapat di peroleh karena website yang ada masih berjumlah 2 (dua) yaitu

www.ambon.go.id danwww.ambon.kpp.go.id namun capaian yang ada mencapai 66,66% atau cukup

berhasil.

Sasaran 16 : Peningkatan Infrastuktur Dasar Masyarakat (Listrik, Air, Telepon, dan Jalan Desa


Peningkatan infrastuktur dasar masyarakat (listrik, air, telepon, dan jalan desa) No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013



1. 2.

Jalan aspal dalam kondisi baik Sarana pemukiman yang menggunakan air bersih

%

%

70

90

82,57

90

117,95

100

75

91

100

90

133,3

98,9

http://www.ambon.go.id/�

http://www.ambon.kpp.go.id/�


55

Berdasarkan tabel 3.16 di atas sasaran Peningkatan infrastuktur dasar masyarakat (listrik, air,

telepon, dan jalan desa) memiliki dua indikator, dan kedua indikator mencapai capaian di atas 100% atau

bermakna sangat berhasil. untuk indikator sasaran Panjang Jalan Kota yang berkondisi baik dicapai

melalui Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Mempertahankan Kondisi Prasarana

Infrastruktur Jalan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan

Sistem Informasi/Database Jalan dan Perogram Peningkatan Sarana dan Prasaran Kebinamargaan yang

operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan;

2. Pembangunan Jalan dan Jembatan;

3. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

5. Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan; dan

6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat.

Pada tabel di bawah ini dapat diketahui panjang jalan di Kota Ambon menurut

Pemerintahan yang berwenang, jenis permukaan dan kondisi jalan (m)

Tabel 3.16.1 Panjang jalan di Kota Ambon Menurut Pemerintahan Yang Berwenang, Jenis Permukaan

Dan Kondisi Jalan (m)

Uraian Jalan Nasional Jalan Propinsi Jalan Kota

I.Jenis Permukaan - Hotmix - Lapen - Rabat Beton - Kerikil - Tanah

42829

- - - -

38687

- - - -

201820 59150 2270 4290 4050

II. Kondisi Jalan -Baik

40678

28356

229750


56

-Sedang -Rusak Ringan -Rusak Berat

- 1681 470

- 10331

-

13800 14300 13730

Sumber : Dinas Pekerjaan umum Kota Ambon, 2013

Tabel 3.16.2 Perkembangan Kebutuhan Air Bersih Penduduk

yang Diproduksi oleh Perusahaan Air Minum DSA di Kota Ambon, 2013

Tahun Penduduk Produksi (M³)

2008

2009

2010

2011

2012

5650

6056

6517

7159

7610

1265121

1314129

1534335

1855097

1646321


tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini


2013



(%)

1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

62,5 90 69,4

1. 2.

Posyandu aktif Cakupan tenaga penyuluh kesehatan terlatih

% 100 50

100 100

100 50

1.

2.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

%

88

63

95

70

92,6

90

1. 2.

Lapangan olahraga Tersedianya gedung olahraga

/1000 pddk unit

0,45 -

0,53

3

84,9

0


57

1. Jumlah Website bh 2 4 50

1. 2.

Jalan aspal dalam kondisi baik Sarana pemukiman yang menggunakan air bersih

% %

100 90

90 92

111 97,8

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian indikator di atas sudah mencapai target

rencana akhir, bahkan ada yang telah melewati target dan sebagian lagi belum mencapai target, namun di

perkirakan pada tahun 2016 semua indikator sudah bisa mencapai target seperti yang diharapkan.

Sasaran 17 : Peningkatan Penataan ruang Dan Pengendalian Pembangunan Secara Intensif


Peningkatan penataan ruang dan pengendalian pembangunan secara intensif



(%) 1. 2.

Ruang terbuka hijau (RTH) Dokumen perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik

% Dok

12,23 1

12,23 1

100 100

12,50 1

12,30 3

98,4 300

Berdasarkan tabel 3.17 di atas dapat dilihat sasaran penataan ruang dan pengendalian pembangunan

secara intensif dengan indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan dokumen perencanaan dan pengawasan

pekerjaan fisik mencapai capaian kinerja hampir 100% dan bermakna sangat berhasil

Sasaran 18 : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jalan Dan Efisiensi Transportasi Kota


Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan efisiensi transportasi kota



(%) 1. Angkutan darat % 0,016 0,016 100 0,20 0,016 80


58

2.

3.

Rambu jalan

Marka jalan

%

%

25

20

25

20

100

100

28

25

50

50

178,5

200

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk sasaran Peningkatan

sarana dan prasarana jalan dan efisiensi transportasi kota pada tahun 2013 sudah menunjukkan hasil yang

sangat baik. Pemerintah Kota Ambon sudah merencanakan beberapa program dan kegiatan

pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan, agar terwujud kondisi jalan yang representatif

mendukung pergerakan orang dan barang di Kota Ambon. Tingkat pencapaian kinerja dalam

penyelenggaraan urusan wajib Perhubungan dengan indikator kinerja yaitu angkutan darat, rambu jalan

dan marka jalan pada tahun 2013 mencapai 100%. Pada gambar berikut dapat dilihat jumlah bus angkutan

penumpang menurut trayek yang beroperasi dalam Kota Ambon.

Sasaran 19: Pembenahan Sistem Transportasi Publik


Pembenahan sistem transportasi publik

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Jumlah Bus

Jumlah Bus


59



(%) 1.

2.

Tersedianya halte

Terbangunnya

terminal

%

%

97

99

96

92

98,96

92,92

97

99

97,1

99,6

100,10

100,60

Sasaran pembenahan sistem transportasi publik memiliki dua indikator yakni tersedianya halte dan

terbangunnya terminal. Pada kedua indikator ini di tahun 2013 mencapai target 100%, melalui kegiatan

dibangunnya terminal dan halte mobil dan ojek. Berikut dapat dilihat data operasional bidang perhubungan

darat di tahun 2013 dan jumlah fasilitas lalu lintas di tahun 2013.

Tabel 3.19.1

Data operasional Bidang Perhubungan Darat Tahun 2013

No Uraian Jumlah Keterangan

A. B. C. D.

Taman Kendaraan Sepeda Motor (R-2) Kendaraan Pribadi Angkutan Kota AKDP Angkutan Barang -Roda 4 (empat) -Roda 6 (enam) Becak Taksi (yang terdata) Terminal Angkutan Kota AKDP Jumlah trayek angkot Kota

10.506 bh 2003 bh 1382 bh 480 bh

596 bh 644 bh 3750 bh

31 bh 2 bh

1 bh

61 trayek

Terminal mardika A1, A2


60

E.

Jumlah AKDP Pelaksanaan Uji Kend.Bermotor Uji pertama Uji Kedua ulang Kend.yang diuji

32 trayek

269 bh 3705 bh 3974 bh

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Ambon, 2013

Tabel 3.19.2 Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Darat di Tahun 2013

No Fasilitas Lalu Lintas Jumlah Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rambu lalu lintas Traffick light Warning light Pagar pengaman jalan Shelter (halte) Zebra cross Marka Jalan - Jalan nasional - Jalan Propinsi - Jalan Kab/Kota

1114 58 unit

20 unit 6030 M2 21 bh 200 bh 612 km 38 km 4385 km 19071 km

Rusak/hilang 65 bh Rusak 18 unit Rusak 1 unit

Rusak/hilang 500m Rusak 3 bh

Rusak 28 unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Ambon, 2013

Tabel 3.19.3 Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Laut di Tahun 2013

No Fasilitas Lalu Lintas Jumlah Keterangan

1. 2. 3. 4.

Perusahaan Pelayaran Speed boat/ motor tempel (GT<7) Perahu (perahu semang) Pelabuhan

- Pelabuhan Nasional - Pelabuhan Regional - Pelabuhan Lokal

56 bh 60 bh 121 bh 1 bh 9 bh 4 bh


61

- Buruh tetap - Buruh tidak tetap - Buruh bagasi

385 0rang 185 orang 300 orang

Sasaran 20 : Pembenahan Sistem Persampahan Dan Drainase Tabel 3.20

Evaluasi Pencapaian Sasaran 20 Pembenahan sistem persampahan dan drainase




1.

2.

Penanganan sampah

Terpeliharanya saluran drainase

%

%

82,85

90

75

90

90,52

100

83

90

77

90

92,77

100

Sasaran pembenahan sistem persampahan dan drainase terdiri dari dua indikator yaitu

penanganan sampah dan terpeliharanya saluran drainase mencapai target di atas 85% atau sangat

berhasil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Ambon dalam

menangani sampah untuk mewujudkan Ambon yang bersih di siang hari. Selain kegiatan rutin

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang dilakukan oleh petugas kebersihan dan pembersihan jalan-

jalan dalam Kota Ambon oleh tenaga buruh harian lepas juga dilakukan kegiatan pengadaan insinerator

untuk daur ulang limbah sampah, pencanangan bersih lingkungan RT/RW, dan kegiatan Jumat Pagi Bersih

Lingkungan (JUMPA BERLIAN). Kegiatan JUMPA BERLIAN yang dicanangkan oleh Walikota Ambon pada

tahun 2012 dan masih berlangsung sampai sekarang serta melibatkan seluruh pegawai di lingkungan

Pemerintah Kota Ambon, masyarakat dan seluruh stakeholder untuk secara bersama-sama pada setiap

hari jumat pagi melakukan kegiatan bersih lingkungan, sehingga di harapkan melalui kegiatan ini semua

pihak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan di Kota Ambon Manise ini.Sedangkan untuk kegiatan

terpeliharanya saluran drainase telah dilakukan pemeliharaan saluran drainase Waialat, Wainitu, Waiputri

dan Tantui.


62

Sasaran 21 : Peningkatan Ketersediaan Sumber Daya Air Dan Pelayanan Air Bersih Tabel 3.21

Evaluasi Pencapaian Sasaran 21 Peningkatan ketersediaan sumber daya air dan pelayanan air bersih




1. Rumah tangga pengguna

air bersih

% 36 36 100 40 40 100

Dari tabel 3.21 di atas dapat dilihat indikator kinerja rumah tangga pengguna air bersih di tahun 2013

mencapai target 1000%, hal ini terjadi karena semua masyarakat telah sadar untuk menggunakan air

bersih dalam seluruh aktifitas mereka, baik itu air bersih yang bersumber dari PDAM maupun yang

bersumber dari air tanah. Ini menunjukkan capaian kinerja yang sama dengan tahun lalu. Berikut dapat

dilihat jumlah pelanggan air bersih dan uang masuk pada perusahaan air minum DSA menurut

jenis/golongan pelanggan di kota Ambon.

Tabel 3.21.1 Jumlah Pelanggan Air Bersih dan Uang Masuk Pada Perusahaan Air Minum DSA Menurut Jenis/Golongan

Pelanggan di Kota Ambon


63

Jenis/ Golongan Pelanggan

Jumlah Pelanggan Uang Masuk (Rp)

Rumah Tangga Perusahaan (Usaha Lainnya) Instansi Pemerintah Usaha Industri Badan Sosial Lain-lain

7610 -

81

21

81 -

5 518 808 489 -

196 864 750

190 521 000

160 106 550

Sumber : Perusahaan daerah air minum Kota Ambon, 2013 Sasaran 22 : Peningkatan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan


Peningkatan sistem kelistrikan dan penerangan jalan



(%) 1. Terbangunnya fasilitas

penerangan % 100 100 100 100 100 100

Sasaran peningkatan sistem kelistrikan dan penerangan jalan memiliki satu indikator yaitu terbangunnya

fasilitas penerangan. Capaian indikator ini pada tahun 2013 mencapai target 100% sama seperti tahun

sebelumnya.Pembangunan dan pemasangan penerangan jalan umum merupakan salah satu program

prioritas Walikota dan Wakil Walikota Ambon yaitu Ambon terang di malam hari, sehingga program ini

terealisir sesuai target yang ditetapkan.


tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


64


2013


Persentase Capaian

Kinerja (%)

1. 2.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dokumen perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik

% Dokumen

12,30 3

14 2

87,85 150

1. 2. 3.

Angkutan Darat Rambu Jalan Marka Jalan

% % %

0,16 50 50

0,30 100 100

53,3 50 50

1. 2.

Tersedianya halte Terbangunnya terminal

% %

97,1 99,6

100 100

97,1 99,6

1. 2.

Penanganan sampah Terpeliharanya saluran drainase

% %

77 90

90 100

85,5 90

1.

Rumah tangga pengguna air bersih

%

36

50

72

1. Terbangunnya fasilitas penerangan

% 100 100 100

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hampir semua indikator sudah mendekati pencapaian

target akhir tahun 2016, dan hanya tersisa dua indikator yang baru mencapai 50%. Hal ini menunjukkan

pencapaian yang sangat memuaskan di tahun kedua ini, serta di pastikan pada tahun 2016 semuanya

sudah dapat mencapai target yang diharapkan.

Sasaran 23 : Mengendalikan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Ambon


Mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk kota Ambon



(%) 1.

2.

Prevalensi peserta KB aktif Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera

%

%

80,94

24,62

79,86

24,62

98,66

100

82

25

85,42

24,80

104,7

99,2

Pencapaian Prevalensi Peserta KB Aktif terus meningkat dari tahun 2012 sebesar 98,66% menjadi 104,7%

di Tahun 2013, dari Target Kinerja Sebesar 82% dapat direalisasikan sebesar 85,42 %. Realisasi ini


65

didasarkan pada Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 33431 PUS dengan Pencapaian Peserta

KB Aktif 35011 Akseptor pada Tahun 2013 sehingga Capaian Kinerja Pada Tahun 2013 adalah 104,7%,

adapun Kegiatan yang dilakukan untuk mendorong keberhasil Capaian Kinerja tersebut adalah:

1. Program Keluarga Berencana

2. Program Pelayanan Kontrasepsi

3. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri

4. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Pembinaan Posyandu

Berikut dapat dilihat pada tabel 3.23.1 target dan realisasi akseptor aktif di Kota Ambon menurut jenis

kontrasepsi

Tabel.3.23.1

Target dan realisasi akseptor aktif di Kota Ambon menurut Jenis Kontrasepsi

Jenis Kontrasepsi Target Realisasi Persentase

IUD PIL Kondom Operasi Suntikan Susuk (Implan) Obat Vaginal

1056 2859 1325 1477 7012 2500

-

2420 10167 1672 1644

16378 2730

-

229,17 355,61 126,19 111,31 233,57 109,20

-

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Ambon, 2013

Tabel 3.24.2 Perkembangan Pentahan Keluarga Sejahtera di Kota Ambon

Tahun Tahapan Pra Sejahtera

Sejahtera Tahap I

Sejahtera Tahap II

Sejahtera Tahap III

Sejahtera Tahap III

Plus

Jumlah

2008

2009

5586

6132

13884

13994

21517

22542

36610

14323

6835

7155

84432

64146


66

2010

2011

2012

5892

4862

5198

14249

11918

12951

24025

26662

27438

15089

16376

16475

7627

8328

7938

66882

68146

70000

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Ambon, 2013

Sasaran 24 : Menata Kebijakan Persebaran Dan Mobilitas Penduduk Kota Ambon


Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk Kota Ambon

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realis

asi Capaian


(%) 1. 2.

Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

% /1000 penduduk

15,75 1,10

38,86 1,10

246,73 100

30 1,10

108,47 1,10

361,5 100

Berdasarkan data dari tabel 3.24 dengan indikator kepemilikan KTP dan kepemilikan akta

kelahiran per 1000 penduduk dapat terlihat capaian kinerja untuk sasaran menata kebijakan persebaran

dan mobilitas penduduk kota Ambon mencapai target di atas 100% atau bermakna sangat berhasil.

Kegiatan penerapan dan pelayanan e-KTP yang merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2012, dimana

realisasi kepemilikan E’KTP sampai tahun 2013 dengan jumlah wajib KTP sesuai hasil pemutakhiran data

tahun 2010 sebanyak 221.054 jiwa, yang sudah melakukan perekaman E’KTP sampai bulan Desember

2013 sebanyak 239.783 jiwa atau sebesar 108,47%, dengan demikian realisasi pencapaian E’KTP sudah

melampaui target yang ditetapkan. Realisasi kepemilikan akta kelahiran sampai tahun 2013 dengan

jumlah jiwa 397.602 jiwa yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 285.287 jiwa dengan pencapaian

71,75%

Sasaran 25 : Menata Kebijakan Administrasi Kependudukan Dan Meningkatkan Data, Dokumen, dan Informasi Penduduk

Tabel 3.25


67

Evaluasi Pencapaian Sasaran 25 Menata kebijakan administrasi kependudukan dan meningkatkan data,

dokumen, dan informasi penduduk



(%) 1. Implementasi sistem

SIAK % 100 100 100 100 100 100

Untuk indikator implementasi sistem SIAK dari sasaran menata kebijakan administrasi kependudukan dan

meningkatkan data, dokumen, dan informasi penduduk dapat terlihat capaian indikator di tahun 2012 dan

2013 mengalami capaian yang sama yaitu 100%. Implementasi SIAK (membangun, updating dan

pemeliharaan) diperoleh dari kegiatan terpeliharanya perangkat SIAK seperti dua unit server SIAK yang

mengalami kerusakan telah dapat diperbaiki lagi.Namun yang perlu diperhatikan juga adalah sumber daya

manusia terkait dengan operator SIAK perlu di tambah lagi baik pada Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil maupun pada kecamatan-kecamatan yang ada.




2013



(%)

1. 2.

Prevalensi peserta KB aktif Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera

% %

85,42 24,80

95 30

89,91 82,66

1. 2.

Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

% /1000 pnddk

30 1,10

95 1,10

31,57 100

1. Implementasi SIAK % 100 100 100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari lima indikator sasaran 23 sampai sasaran 25 hanya tersisa

satu indikator yang belum mencapai 50% dan masih mencapai 31,57%, sedangkan indikator lainnya

sudah lebih dari 50%, atau bermakna sangat baik.


68

Sasaran 26 : Penataan Daerah Aliran Sungai Dan Daerah Tangkapan Air


Penataan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air



(%) 1. Terserapnya air hujan

dalam perut bumi % 15 15 100 15 15 100

Pencapaian sasaran penataan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air dengan indikator

terserapnya air hujan dalam perut bumi mencapai capaian kinerja 100% di tahun 2013, sama seperti

capaian kinerja di tahun sebelumnya.

Sasaran 27 : Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan


Pembangunan kota berwawasan lingkungan



(%) 1.

2. 3.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Penegakan hukum lingkungan Kawasan kumuh

%

%

%

100 100 19,81

100 100 19,81

100 100 100

100 100 18

100 100 18

100 100 100

Sasaran kota berwawasan lingkungan dengan indikator Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan AMDAL dilaksanakan pada tahun 2013 dengan realisasi capaian kinerja mencapai 100%,

sama seperti capaian indikator di tahun 2012 mencapai 100%, Indikator ini tidak hanya proses Analisis

mengenai dampak lingkungan saja, akan tetapi tidak lanjut, evaluasi dan monitoring dan pengelolaan

lingkungan menjadi target kinerja. Untuk indikator penegakan hukum lingkungan juga mencapai 100%


69

capaian kinerja, dan implementasi kegiatan ini adalah pelantikan 120 orang kewang lingkungan (penjaga

lingkungan) di tiap desa/kelurahan di Kota Ambon sehingga dengan adanya kewang lingkungan ini

diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang aman,nyaman,indah, sehat dan bersih.

Sasaran 28 : Pengendalian Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Di Darat Dan Pesisir


Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup di darat dan pesisir

No Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian


(%) 1. Penanganan kasus pengaduan

masyarakat akibat gangguan pencemaran/pengrusakan lingkungan

% 60 60 100 60 60 100

Capaian kinerja penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat gangguan pencemaran/perusakan

lingkungan mencapai 100%. Pada tahun 2013 terdapat 3 (tiga) kasus pengaduan masyarakat yaitu :1)

Pengaduan masyarakat terkait limbah berbahaya dan beracun di pelabuhan benteng, 2) Pengaduan

masyarakat terkait pertambangan tanpa ijin (PETI) di seri, 3) Pengaduan masyarakat terkait penambangan

bahan galian C di Seilale. Dan untuk penanganannya telah dilakukan peninjauan lapangan oleh petugas

dan pelarangan aktifitas perusakan lingkungan di tiga tempat tersebut, serta sosialisasi dan pengambilan

modul tanah. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.

Sasaran 29 : Peningkatan Sistem Pengelolaan Sampah


Peningkatan sistem pengelolaan sampah



(%) 1.

Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

/1000 penduduk

15

15

100

15

15

100


70

2. Terpeliharanya IPST % 100 100 100 100 100 100

Pencapaian sasaran peningkatan sistem pengelolaan sampah memiliki dua indikator dan semuanya

mencapai target 100%. Penanganan sampah di Kota Ambon yang pada tahun 2013 adalah sebesar

56,34%, jika dibandingkan dengan tahun 2012 bahwa penanganan sampah sebesar 97,49%, yaitu volume

sampah yang ditangani (M3) per hari sebanyak 545,00 M3 dibandingkan dengan volume produksi sampah

(M3) per hari sebanyak 559,00 M3,mengalami penurunan realisasi. Penurunan ini disebabkan oleh

penurunan penanganan sampah dari 545,00 m3/hari menjadi 595,00 m3/haridibandingkan dengan volume

produksi sampah (M3) per hari sebanyak 1056,00 M3. Untuk mendukung pencapaian indikator ini

dilakukan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan.Dalam hal penanganan

sampah diterapkan pula sistem TPS bergerak di beberapa ruas jalan di tambah TPS permanen yang telah

dibangun di atas trotoar jalan tersebut. Sistem ini disebut dengan sistem TPS satu jam, yaitu digunakan

TPS yang dapat bergerak seperti roda sampah yang digunakan oleh warga untuk menampung

sampahnya, untuk kemudian diangkut oleh armada sampah pada waktu yang telah ditentukan.Upaya yang

dilakukan untuk penanganan persampahan di Kota Ambon juga melalui sosialisasi dan penerapan jam

buang sampah. Penerapan jam buang sampah ini telah dimulai di beberapa wilayah dengan tingkat

pelaksanaan cukup baik. Pada wilayah-wilayah tersebut, warga membuang sampah pada jam yang telah

ditentukan (sebelum jam 06.00) sehingga pada saat warga mulai beraktivitas sudah tidak ada lagi sampah

yang dibuang ke TPS; Selain itu, penanganan sampah dilakukan melalui penyusunan kajian pola

pewadahan dan penampungan sampah sementara skala komunal telah selesai dilaksanakan, sehingga

diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk menciptakan sistem pewadahan,

penampungan dan pengangkutan sampah yang lebih baik terutama di wilayah-wilayah sekitar ruas jalan

utama yang kebanyakan warganya tinggal di gang-gang. Berikut dapat dilihat perkiraan produksi sampah

per hari,volume sampah yang terkumpul dan terangkut per hari di Kota Ambon dan jumlah sarana

kebersihan di Kota Ambon


71

Tabel.3.29.1 Perkiraan Produksi Sampah per Hari, Volume Sampah

yang Terkumpul dan Terangkut per Hari

Tahun Perkiraan Produksi sampah per Hari

Volume Sampah yang Terkumpul di TPS per

Hari

Volume Sampah yang Terangkut ke TPA per

Hari 2009 2010 2011 2012 2013

477,00 551,00 589,00 559,00

1056,00

477,00 541,21 578,53 572,00 745,89

465,00 441,04 471,45 545,00 595,00

Sumber : Ambon Dalam Angka, 2013



No Indikator Sasaran Satuan Realisasi

akumulasi s.d Tahun

2013



(%)

1. Terserapnya air hujan dalam perut bumi

% 15 20 75

1. 2. 3.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Penegakan hukum lingkungan Kawasan kumuh

% % %

100 100 18

100 100 15

100 100 83

1. 2.

Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat gangguan pencemaran/pengrusakan lingkungan Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

%

Per 1000 pnddk

60

15

100

25

60

60

1.

Terpeliharanya IPST % 100 100 100

Berdasarkan tabel realisasi akumulasi sampai dengan tahun ini, untuk sasaran 26 hingga sasaran 29 dapat

dilihat bahwa semua indikator sudah menunjukkan capaian kinerja di atas 50% dan terdapat tiga indikator

yang telah mencapai 100% sesuai dengan rencana akhir IKU tahun 2016


72

Sasaran 30 : Pengembangan Industri Terutama Industri Kecil (Home Industry) Dan Industri Menengah


Pengembangan industry terutama industry kecil (home industry) dan industry menengah



(%) 1. 2.

Usaha mikro dan kecil Pengetahuan usaha mikro dan kecil meningkat

Usaha %

3 95,21

0 96

0 100,82

3 95,21

4 100

133,33 105,03

Dari data pada tabel 3.30 di atas, yang dimaksud dengan indikator usaha mikro dan kecil adalah penilaian

kepada usaha mikro dan kecil berprestasi, dari target 3 koperasi realisasinya adalah 4 koperasi. Dan 1

koperasi (Koperasi kredit mario) yang menerima Award dari Kementerian Koperasi dan UKM RI

Sedangkan untuk indikator pengetahuan usaha mikro dan kecil meningkat, pada tahun 2013 mengalami

peningkatan dari tahun 2012 yaitu 105,03%. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelatihan bagi 30 pelaku

usaha mikro dan kecil, untuk meningkatkan pengetahuan keuangan.

Sasaran 31 : Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Mekanisme Pasar

Dan Penguatan Institusi Pasar


Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penguatan institusi pasar




1. Penurunan angka kemiskinan

% 7,5 7,67 102,26 7,5 7,67 102,26

Di tahun 2013 terdapat 280 orang penerima dana hibah bagi KK miskin. Kemiskinan dapat didefenisikan

sebagai ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum, yang diterjemahkan sebagai


73

ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan

istilah garis kemiskinan, dengan metode yang digunakan untuk menghitungnya adalah metode head count

index. Dari data dari tabel 3.31 di atas dapat dilihat capaian kinerja di tahun 2012 mencapai 102,26% atau

sangat berhasil. Pada gambar berikut dapat dilihat presentase penduduk miskin Kota Ambon, 2009-2012

(data 2013 sementara di olah)

Tabel 3.31.1 Jumlah Keluarga dan Total Jiwa Serta Jumlah Keluarga Miskin

dan Jiwa Miskin di Kota Ambon di rinci per Kecamatan

Kecamatan Penduduk Total Penduduk Miskin

Jumlah Keluarga Jumlah Jiwa Jumlah Keluarga Jumlah Jiwa

Nusaniwe Sirimau

Teluk Ambon T.A.Baguala

Leitimur Selatan

20923 27426 8139 11215 2297

88566 116466 33617 47802 9417

3025 2857 1618 2143 501

13193 10671 6473 9919 1952

Sumber : BPMPKB Kota Ambon, 2013

Sasaran 32 : Peningkatan akses pasar dan permodalan

6.517.92 7.61 7.67

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

Presentase


74


Peningkatan akses pasar dan permodalan


(%) Target Realisasi Capaia

n (%) 1. Kenaikan/penurunan nilai

realisasi PMDN % 71,2 70 98,31 71,2 70 98,31

Sasaran selanjutnya peningkatan akses pasar dan permodalan dengan Indikator yaitu kenaikan/

penurunan nilai realisasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) pada tahun 2013 bahwa nilai PMDN

ditargetkan sebesar 71,2%. Realisasi dari nilai investasi PMDN di tahun 2013mencapai 70% atau sama

dengan tahun sebelumnya.

Sasaran 33 : Peningkatan Penyediaan Jaringan Pendukung untuk UMKM, Koperasi, dan Investasi


Peningkatan penyediaan jaringan pendukung untuk UMKM, Koperasi, dan investasi



(%) 1.

2.

Koperasi aktif

UMKM formal

%

%

82,11

100

82,65

100

100,65

100

83

100

83,15

100

100,60

100

Berdasarkan data dari tabel 3.33 di atas diketahui dapat diketahui bahwa capaian sasaran peningkatan

penyediaan jaringan pendukung untuk UMKM, Koperasi, dan Investasi menunjukkan hasil yang sangat

baik. Realisasi indikator dari tahun 2012 82,65% meningkat menjadi 83,15% di tahun 2013. Untuk

perkembangan koperasi di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.33.1 Perkembangan koperasi di Kota Ambon Tahun 2012-2013

No Variabel Tahun

2013 2012

1 Jumlah Koperasi 742 732


75

Aktif 617 605

Tidak Aktif 125 127

2 Jumlah Anggota 52.815 52.526

3 Pengurus 2.633 2.591

4 Manajer 414 414

5 Karyawan 1.960 1.960

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon 2013

Dari sisi dinamika kelembagaan, masih dibutuhkan langkah-langkah strategis agar dapat tercapai kinerja

yang lebih baik, karena faktanya masih ada 127 koperasi yang tidak aktif atau 17,35% dari 732 jumlah

koperasi berbadan hukum pada tahun 2012. Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan

pengetahuan dan kemampuan pengelola koperasi.

Sasaran 34 : Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Nelayan


Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan



(%) 1. Pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir % 90 90 100 90 90 100

Dari realisasi kinerja tahun 2013 mencapai target 90% atau capaian 100% dari target yang ditetapkan, ini

bermakna sangat berhasil. Indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dicapai melalui berbagai

kegiatan yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan bagi masyarakat pesisir,

meningkatkan penyuluhan dan pendampingan serta menyediakan dan mengembangkan sarana dan

prasarana perikanan. Disamping itu Pemerintah Kota Ambon juga memperhatikan kesejahteraan

masyarakat nelayan melaui program memberikan bantuan bagi masyarakat pesisir atau nelayan di PPI Eri


76

sehingga di harapkan masyarakat pesisir dapat mengalami peningkatan dalam kesejahteraan hidup

mereka.


77

Sasaran 35: Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Perlindungan Tenaga Kerja Tabel 3.35

Evaluasi Pencapaian Sasaran 35 Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja




1. 2.

Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan

% %

48,18 16,48

51,10 22,12

106,06 134,22

50 16

65,39 4,20

130 25,48

Sasaran peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja terdiri atas indikator

tingkat partisipasi angkatan kerja dan pencari kerja yang ditempatkan. Pada tahun 2013 realisasi indikator

kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 65,39% lebih tinggi dari target 50% dan lebih tinggi dari

capaian realisasi tahun 2012 sebesar 24,72%.Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 130%. Capaian

kinerja ini menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja yang terdiri dari orang yang bekerja ditambah

pencari kerja semakin besar yang dikarenakan terbukanya informasi lowongan pekerjaan dan minat

masyarakat untuk bekerja semakin tinggi.Tersedianya informasi lowongan kerja serta sosialisasi

ketenagakerjaan kepada masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan tingkat partisipasi

angkatan kerja. Untuk indikator pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan dari target 16%

yang terealisasi hanya 4,20% pencari kerja yang ditempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di Kota

Ambon pada sektor Pemerintah dan Swasta sebanyak 1.092 orang dari angkatan kerja yang terdaftar

sebanyak 26.000 orang.

Sasaran 36 : Percepatan Dan Kemudahan Proses Perizinan


Percepatan dan kemudahan proses perizinan


78



(%) 1. 2.

Presentase SKPD yang memiliki standart pelayanan Presentase perijinan yang terselesaikan

%

%

50

80

50

88,37

100

110,46

60

80

64

90,62

106,6

113,27

Dari capaian kinerja pada tabel 3.36 di atas dapat dilihat bahwa dua indikatornya bermakna sangat berhasil

atau di atas 100%, dan meningkat dari tahun sebelumnya. Presentase SKPD yang memiliki standar

pelayanan sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, sampai tahun 2013 sudah ada 40 standar pelayanan

yang ditetapkan oleh pimpinan SKPD dan telah disahkan oleh Walikota Ambon. Untuk urusan perijinan di

Kota Ambon semuanya melalui pelayanan terpadu satu pintu yaitu pada Kantor Pelayanan Publik Kota

Ambon sehingga masyarakat yang ingin mengurus perijinan cukup berurusan di Kantor Pelayanan Publik

dari awal hingga akhir proses selesai dan ijin di terbitkan. Berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

jumlah ijin yang dilayani Kantor Pelayanan Publik pada Tahun 2013

Tabel 3.36.1 Jumlah Ijin Yang Dilayani Pada Kantor Pelayanan Publik

Tahun 2013

NO Jenis Ijin/ SKPD Dalam Proses

Ditolak Selesai Total

* 1. 2. 3. 4. * 1. 2. 3. 4. 5. 6. * 1.

Bagian Kerjasama dan PPE Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Perpanjangan Ijin Minuman Beralkohol Retribusi Kekayaan Daerah Surat Ijin Gangguan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ijin Usaha Industri Surat Ijin Tempat Usaha Surat Ijin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Gudang Tanda Daftar Industri Tanda Daftar Perusahaan Dinas Kesehatan Ijin Rumah Sakit/ Klinik

19 3 1 99

3 167 119 16 13

105

0

1 0 0 1

0 11 4 0 0 18

0

112

0 28

304

16 3544 1354 87 78

995 1

132

3 29

404

19 3722 1477 103 91

1118 1


79

* 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. * 1. * 1. 2. 3. 4. * 1. 2. * 1. * 1. * !

Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Ijin Usaha Salon Kecantikan Ijin Prinsip Pariwisata Ijin Usaha Bilyard Ijin Usaha Biro Perjalanan/Travel Ijin Usaha Hotel Melati/Penginapan, pondok wisata, wisma Ijin Usaha Karaoke/Pub, cafe Ijin usaha Play Station/ video Game Ijin Usaha Restoran, R Makan, R Kopi, Cafe Dinas Pekerjaan Umum Surat Ijin Jasa Konstruksi Dinas Perhubungan Ijin Trayek Perpanjangan Ijin Trayek Pertama Ijin Usaha Jasa Titipan Pengurusan SIUPER Dinas Perikanan dan Kelautan SIU Perikanan Surat Ijin Penangkapan Ikan Dinas Tata Kota IMB Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Retribusi Galian C Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

0 4 0 1 3

0 0 2

6

148 4 1 1

25 18

197

2

230

0 0 0 0 0

0 0 0

0

2 0 0 0

0 0

0

0

11

6

64 1

34 24 4 1

25

198

909 26 0 2

34 22

473 8

3594

6

68 1

35 27 4 1

27

204

1059 30 1 3

59 40

670

10

3835

Jumlah 1187 48 11944 13179 Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini


2013



(%)

1. 2.

Usaha mikro dan kecil Pengetahuan usaha mikro dan kecil meningkat

Usaha %

4 100

5 100

80 100

1. 2.

Penurunan angka kemiskinan Kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMDN

% %

7,67 70

4 75

52 93,3

1. 2.

Koperasi aktif UMKM Formal

% %

83,5 100

100 100

83,5 100

1.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

% 90 100 90

1. 2.

Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan

% %

65,39 4,20

70 50

93,4 8,4


80

1. 2.

Presentase SKPD yang memiliki standar pelayanan Presentase perijinan yang terselesaikan

%

%

64

90,62

90

100

71

90,6

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan

rencana akhir tahun 2016, bahwa sebagian besar indikator sasaran yang ada telah hampir mencapai apa

yang ditargetkan karena capaiannya sudah melebihi 50% di tahun 2013.

Sasaran 37 : Mendorong Terciptanya Kerukunan Hidup Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara Tabel 3.37

Evaluasi Pencapaian Sasaran 37 Mendorong terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara




1. Jumlah kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Orang 100 100 100 100 100 100

Capaian kinerja jumlah kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa di tahun 2013 tidak

mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dan bermakna sangat berhasil. Kegiatan yang dilakukan

berupa penyuluhan sapta pesona sebanyak lima kali pada lima kecamatan yang ada di Kota Ambon.

Sasaran 38 : Pengembangan Kebudayaan Lokal Yang Mampu Mempererat Kehidupan Kebersamaan


Pengembangan kebudayaan lokal yang mampu mempererat kehidupan kebersamaan



(%) 1. Peningkatan event seni

dan budaya local % 50 100 200 75 100 133,3


81

Peningkatan event seni dan budaya lokal merupakan indikator dari sasaran Pengembangan kebudayaan

lokal yang mampu mempererat kehidupan kebersamaan

Dari capaian hasil di atas mencapai angka di atas 100%. Indikator tersebut dicapai melalui tiga program

yaitu Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah pagelaran seni dan budaya yang di adakan setiap

bulan di tahun 2013, Darwin Ambon Yacht Race 2013 dengan mendatangkan 24 perahudan 104 peserta

yang ikut berlomba dari Australia menuju Kota Ambon, dan festival makanan khas dan kue tradisional

Sasaran 39 : Pengembangan Kepariwisataan, Seni, Dan Budaya Lokal Yang Konstruktif Dan Kontekstual


Pengembangan kepariwisataan, seni, dan budaya lokal yang konstruktif dan kontekstual No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013



1. 2.

Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2013

Orang %

190 15,22

200 27,38

105 179,89

250 15,22

422 27,38

168,8 179,89

Berdasarkan tabel 3.39 dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2013 terhadap sasaran

pengembangan kepariwisataan, seni, dan budaya lokal yang konstruktif dan kontekstual mencapai angka

di atas 100%. Kunjungan wisatawan di tahun 2013 meningkat menjadi 422 orang di bandingkan tahun

2012 yang hanya 200 orang. Dengan julukan Ambon Manise, Kota Ambon yang memiliki panorama indah

dengan objek wisata yang tersebar pada lima kecamatan baik di darat/ pegunungan/pantai maupun lautan

menjadi perhatian wisatawan baik lokal maupun asing. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Ambon terdapat 69 objek wisata yang berlokasi di Kota Ambon. Dari 69 objek tersebut

46,38% nya masih belum dikembangkan, 1,45% belum dipugar bahkan 10,14% objek wisatanya dalam

kondisi rusak. Pada tahun 2012 terlihat antusias wisatawan asing untuk mengujungi Kota Ambon relatif


82

sama dengan jumlah wisatawan tahun sebelumnya. Wisatawan terbanyak masih berasal dari Belanda,

sejumlah 150 orang atau sekitar 35% dari keseluruhan orang asing yang datang ke Kota Ambon.

Sasaran 40 : Pengelolaan Kekayaan Dan Peningkatan Keragaman Serta Pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal Untuk Terciptanya Hidup Orang Basudara

Tabel 3.40

Evaluasi Pencapaian Sasaran 40 Pengelolaan Kekayaan Dan Peningkatan Keragaman Serta Pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal

Untuk Terciptanya Hidup Orang Basudara No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013



1.

2.

Sarana penyelenggaraan seni

dan budaya

Presentase dan peningkatan

kesadaran masyarakat dalam

mengelola kekayaan budaya

Buah

%

10

15

15

15

150

100

20

15

35

15

175

100

Sarana penyelenggaraan seni budaya dan presentase dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam

mengelola kekayaan budaya merupakan faktor pendukung dalam Pengelolaan Kekayaan Dan Peningkatan

Keragaman Serta Pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal Untuk Terciptanya Hidup Orang Basudara.

Untuk sasaran ini mengalami peningkatan pada indikator sarana penyelenggaraan seni dan budaya dari

tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari dinas pariwisata pemuda dan olahraga Kota Ambon di tahun

2012 yang hanya mencapai 15 buah sanggar seni, meningkat menjadi 35 buah sangar seni di tahun 2013.

Presentase dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya juga sama

dengan tahun sebelumnya yang mencapai 100%. Program yang dilakukan adalah sosialisasi kepada 150

orang masyarakat sekitar objek bersejarah untuk pemahaman tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun

2010.


83




2013



(%)

1.

Jumlah kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

orang 100 100 100

1. Peningkatan even seni dan budaya lokal

% 75 100 75

1. 2.

Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2013

Orang %

422 27,38

500 30

118,4 109,5

1. 2.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Presentase dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya

Bh

%

35

15

50

50

70

30

Capaian kinerja sampai tahun ini dibandingkan rencana akhir dalam IKU pada tabel di atas menunjukkan

bahwa sebagian indikator sudah mencapai dan bahkan melewati target yang ditetapkan yaitu sebesar

118,4% dan 109,5%. Sedangkan sebagian indikator masih mencapai 75%,70% dan 30% dari rencana

akhir yang diharapkan.

Sasaran 41 : Peningkatan Kepatuhan Dan Disiplin Masyarakat Terhadap Hukum Tabel 3.41

Evaluasi Pencapaian Sasaran 41 Peningkatan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum



(%) 1.

2.

Presentase rumah ber IMB

Tertatanya PKL

%

Lokasi

30

3

30

3

100

100

30

3

10,57

6

35,23

200


84

Dari data capaian di atas terjadi peningkatan di tahun 2013 untuk indikator kinerja tertatanya PKL dari

tahun sebelumya 100% menjadi 200%. Lokasi-lokasi penataan dan penertiban PKL tersebut adalah : PKL

Pasar Mardika, PKL dalam area Terminal Mardika A1 dan A2, PKL Passo Lampu Merah, PKL Pasar

Nania, PKL Makanan Khas Maluku (samping jembatan waitomu), PKL bensin eceran di Jln.Tulukabessy.

Sedangkan untuk indikator presentase rumah ber IMB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

sebanyak 64,77%.

Sasaran 42 : Penurunan Angka Kriminalitas, Angka Kekerasan, Pelanggaran Hukum, Dan Meningkatnya Penyelesaian Kasus-kasus Hukum

Tabel 3.42

Evaluasi Pencapaian Sasaran 42 Penurunan angka kriminalitas, angka kekerasan, pelanggaran hukum,

dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum



(%) 1. Rasio satpol – pp terlatih

terhadap jumlah penduduk

% 50 50 100 50 50 100

Berdasarkan capaian kinerja di atas rasio satpol pp terhadap jumlah penduduk menunjukkan capaian

sangat berhasil. Namun masih perlu di lakukan penambahan personil satuan polisi pamong praja sehingga

dapat mendukung tugas pokok dan fungsi ke depan. Diharapkan dengan adanya peningkatan eselonering

dari III ke II (status kantor berubah ke dinas/ badan) dalam tahun ini mampu menyesuaikan diri dengat

tingkat perkembangan kota.

Sasaran 43 : Penguatan Institusi Sosial Budaya Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Kota Ambon


Penguatan Institusi Sosial Budaya Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Kota Ambon


85


Target Realisasi

Capaian (%)


1.

2.

Terlaksananya operasi penertiban

Pelaksana operasional yang

berkualitas

Kali

Orang

40

103

67

103

167

100

45

110

40

145

88,8

131,8

Dari tabel 3.43 di atas diketahui capaian kinerja tahun 2013 mengalami penurunan pada indikator

terlaksananya operasi penertiban dari 67 kali menjadi 40 kali, walaupun demikian indikator tersebut sudah

mencapai target 100% dan operasi yang paling banyak dilakukan adalah kepada para PKL yang berjualan

tidak pada tempatnya dan juga baliho atau spanduk yang di pasang pada tempat yang bukan

peruntukannya. Penataan PKL merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh setiap kota, sehingga dalam

penanganannya memerlukan keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat khususnya para pedagang

agar mau berlaku tertib dan mentaati aturan yang berlaku dan dilakukan secara bertahap. Dari dua

indikator di atas bermakna sangat berhasil.

Sasaran 44 : Peningkatan Upaya Menciptakan Sistem Hukum Yang Mampu Memberikan Jaminan Rasa Keadilan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Tabel 3.44

Evaluasi Pencapaian Sasaran 44 Peningkatan Upaya Menciptakan Sistem Hukum Yang Mampu Memberikan Jaminan Rasa Keadilan

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013



1. Jumlah ranperda/perda yang

berprespektif HAM

Perda 1 - 0 1 - 0

Pada sasaran ini belum mencapai target yang diharapkan karena belum adanya ranperda/perda berprespektif ham yang ditetapkan.Berikut Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2013, yaitu :


86

1. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan 2. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional 3. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan 5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/

kebersihan 6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah

Pesisir dan Perairan Laut 8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pertanggung Jawaban Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Tahun 2012 9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Tahun 2013 10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung 11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJMD

Sasaran 45 : Peningkatan Kapasitas Institusi Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi


Peningkatan Kapasitas Institusi Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012 Tahun 2013



1. 2. 3.

Tersedianya unit pelayanan pengaduan Kebijakan daerah tentang standart pelayanan publik Jumlah pejabat yang menyerahkan LHKPN

Unit Kebijakan obrik

1 2

50

- 1

239

0

50

478

1 2

55

- -

57

0

0

103,6

Berdasarkan tabel 3.45 dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2013 terhadap sasaran peningkatan

kapasitas institusi hukum dalam pemberantasan korupsi, terdapat dua indikator yang belum berhasil, yaitu

tersedianya unit pelayanan pengaduan. Indikator ini belum tercapai karena beberapa hal teknis dalam


87

proses pembentukannya. Indikator kebijakan daerah terhadap standar pelayanan publik belum tercapai

karena aturan tentang standar pelayanan publik yang baru, ditetapkan oleh masing-masing satuan kerja

perangkat daerah dan bukan merupakan kebijakan daerah. Sedangkan standar pelayanan yang telah

ditetapkan oleh SKPD dan di sahkan oleh Walikota Ambon adalah sebanyak 40 standar

pelayanan.Sedangkan untuk indikator jumlah pejabat yang menyerahkan LHKPN bermakna sangat

berhasil karena capaiannya 103,6%, walau realisasi indikatornya mengalami penurunan di banding tahun

2012.




2013


Persentase Capaian

Kinerja (%)

1. 2.

Presentase rumah ber IMB Tertatanya PKL

% Lokasi

10,57 6

50 10

21,14 60

1. Rasio Sat Pol PP terlatih terhadap jumlah penduduk

% 50 90 55,5

1. 2.

Terlaksananya operasi penertiban Pelaksana operasional yang berkualitas

Kali

Orang

40

145

60

150

66,6

96,6

1. 2. 3. 4.

Jumlah Ranperda/Perda yang berperspektif HAM Tersedianya Unit pelayanan pengaduan Kebijakan daerah tentang standar pelayanan publik Jumlah pejabat yang menyampaikan LHKPN

Perda

Unit

Kebijakan

Orang

0

0

0

57

2 2 2

80

0

0

0

71,25

Berdasarkan tabel realisasi akumulasi capaian sasaran di atas dapat dilihat semua indikator belum

mencapai target sesuai rencana akhir yang di tetapkan di tahun 2016, namun di tahun ke dua ini terdapat

beberapa indikator yang telah mencapai lebih dari 50%.


88

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Mencermati kecenderungan perkembangan belanja daerah, serta makin mendesaknya kebutuhan

pelayanan publik seiring dengan makin kondusifnya kondisi Kota Ambon paska konflik yang

memungkinkan percepatan pembangunan, maka pengelolaan keuangan daerah harus dapat diarahkan

untuk menunjang kegiatan pembangunan. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kinerja Pemerintah

Kota Ambon tahun 2013, maka kinerja aspek finansial terkait dengan anggaran rutin dan pembangunan

perlu dilakukan pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerjanya. Ikhtisar laporan realisasi

anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

APBD Kota Ambon tahun 2013 sebesar Rp.8.733.608.848,24 dengan rincian realisasi anggaran

pendapatan sebesar Rp.847.935.916.421,14 dan realisasi belanja sebesar Rp.839.202.307.572,90

Kebijakan pengelolaan keuangan Kota Ambon di arahkan kepada:

a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi sesuai Kepmendagri Nomor 130-67 Tahun 2000 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

b. Mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (perusahaan milik daerah) serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

c. Mengintensifkan upaya-upaya peningkatan PAD melalui penggalian sumber-sumber alternatif dan kerjasama.

d. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai konteks kebutuhan setiap tahapan atau periodisasi pembangunan.

e. Mengintensifkan investasi pembangunan pada sektor-sektor produktif yang berimplikasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

f. Mengoptimalkan pengawasan melekat secara intensif terhadap kebijakan keuangan, perbaikan sistem pelayanan, dan penegakan aturan dalam rangka meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

g. Mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam seluruh bidang pembangunan terkait dengan aspek pembiayaan.


89

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam 5 tahun belakangan, program dan kegiatan terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah

tetap diarahkan kepada optimalisasi pendapatan daerah. Tiga pilar utama pendapatan daerah yang

potensial yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah akan digunakan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan publik.

Intensifikasi dan ekstensifikasi lebih diarahkan kepada adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

melalui berbagai strategi dan kebijakan yang tidak membawa pengaruh negatif berupa distorsi ekonomi

kepada anggota masyarakat.

Intensifikasi Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah secara intensifikasi berorientasi pada penggarapan potensi penerimaan

yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah memberi ruang bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah seperti

pajak daerah dan retribusi daerah. Sejalan dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota

diberikankewenangan untuk mengelola:

Tujuh (7) jenis Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Bahan Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

Lima puluh delapan (58) jenis retribusi yang dikelompokkan dalam Retribusi Jasa Umum,

Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Peizinan tertentu.

1.Target dan realisasi Pendapatan

Realisasi perkembangan Pendapatan Kota Ambon selama tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel

3.46 berikut :


90

Tabel 3.46

Perkembangan Pendapatan Kota Ambon Tahun 2011-2013

Uraian Tahun

2011 2012 2013

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

PENDAPATAN -Pendapatan Asli

Daerah -Dana Perimbangan -Lain-lain pendapatan

yang sah

711.492.463.342,00 52.886.980.187,00 647.805.983.155,00 10.799.500.000,00

696.633.127.225,43 53.292.765.868,43 634.661.990.357,00 8.678.371.000,00

726.183.481.186,00 63.517.156.031,00 564.762.910.595,00 97.903.414.560,00

757.511.271.527,74 57.942.444.406,74 562.682.100.416,00 136.886.726.705,00

864.995.153.964,71 74.938.514.893,71 637.113.199.416,00 152.943.439.655,00

847.935.916.421,14 65.497.285.977,14 636.119.699.442,00 146.318.931.002,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2013

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Ambon tahun 2011 – 2013,

pendapatan Pemerintah Kota Ambon meningkat di tahun 2013 dibandingkan tahun 2011 dan 2012. Target

Pendapatan Daerah Tahun 2013, dianggarkan sebesar Rp.864,995 milyard menurun menjadi Rp.847,935

milyard. Sampai dengan tahun 2013, sumbangan terbesar pendapatan daerah berasal dari Dana

Perimbangan. Pada tahun 2013, pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan ditargetkan

sebesar Rp.637,113 milyard atau sebesar 73,65% dari pendapatan daerah, menurun menjadi Rp.636,119

milyard atau sebesar 75% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah yang

diharapkan menjadi sumber utama penerimaan daerah, belum mampu memberikan kontribusi secara

proporsional terhadap penerimaan daerah. Pada tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan

sebesar Rp.74,938 milyard atau 8,66% dari penerimaan daerah. Target pendapatan daerah dari

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan menjadi Rp.65,497 milyard atau 7,72% dari penerimaan

daerah. Selain itu, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2013 ditargetkan Rp.152,943 milyard

(17,68%), menurun menjadi Rp.146,318 milyard atau 17,25% dari penerimaan daerah.

a. P

P

P

d

b. DD

A

Laporan

Kota Am

Pendapatan

Pendapatan

Pengelolaan

digambarka

Dana PerimDana perim

Adapun pro

P

n Akuntabilitas

mbon Tahun 2

n Asli daer

n Asli Daera

n Kekayaan

an sebagai b

mbangan mbangan m

porsi sumb

Proporsi

ProporsA

s Kinerja Insta

2013

rah

ah diperoleh

n Daerah Y

berikut :

enjadi sala

er-sumber

PAD DaTa

si SumbAPBD Ko

ansi Pemerinta

h dari Pene

Yang Dipisa

ah satu kom

Dana Perim

alam APahun 20

ber Danaota Amb

ah

rimaan Has

ahkan dan L

mponen ya

mbangan da

PBD Kota13

La

Hada

Re10

Pa

a Perimbon Tah

sil Pajak Da

Lain-lain Pe

ang cukup

apat dilihat p

a Ambo

in‐lain PAD =

asil pengelolaerah = 90,95

etribusi daera01,48%

jak Daerah =

bangan un 2013

Dana A67%

Dana A4%

Dana BBukan

Dana Bsumbe

aerah, Hasil

endapatan A

penting ba

pada gamba

on

= 72,31 %

a kekayaan 5%

ah =

= 104,23%

Dalam 3

Alokasi Umu

Alokasi Khus

Bagi Hasil PaPajak = 4%

Bagi Hasil Paer Daya Alam

Retribusi D

Asli Daerah

agi APBD K

ar berikut :

m (DAU)=

us (DAK)=

jak/Hasil

jak Bukan m = 15%

91

Daerah, Has

h yang dap

Kota Ambo

sil

at

n.

C. LaSum

pene

propo

B.

Dalam

belanj

Belanj

menin

1. Keb

Kebija

pende

memp

dan fu

1

Laporan

Kota Am

ain-lain Penber peneri

erimaan da

orsinya dap

Pengelo

m penyelen

ja diupayak

ja Langsu

ngkatkan pe

bijakan Um

akan Umum

ekatan angg

perhatikan p

ungsinya. T

2

1.2

1 %Da

n Akuntabilitas

mbon Tahun 2

ndapatan Ymaan lainn

ari Pemerin

pat dilihat pa

olaan Belan

nggaraan p

kan untuk

ng dan B

elayanan ba

mum Belanj

m Belanja be

garan kiner

prestasi kin

Tujuan pen

2.7 %

24 %

Proporsaerah Ya

s Kinerja Insta

2013

Yang Sah nya berasa

ntah Provi

ada gambar

nja Daerah

emerintaha

efisien, efe

Belanja Tid

aik untuk ap

ja Daerah

erpedoman

rja yang be

nerja setiap

ggunaan a

si Sumbang Sah

ansi Pemerinta

al dari lain

nsi Maluku

r berikut ;

an daerah

ektif dan p

dak Langs

paratur mau

pada prinsi

rorientasi p

Satuan Ke

nggaran be

19 %

ber DanaDalam A

20

ah

n-lain penda

u dan Pe

dan pening

proporsiona

sung yang

pun pelaya

ip-prinsip pe

pada penca

erja Perang

erbasis kine

a Lain‐laAPBD K013

apatan dae

nerimaan

gkatan pela

al. Belanja

masing-m

nan kepada

enganggara

paian hasil

gkat Daerah

erja adalah

ain Pendota Am

DanaKhus

Dana

Hiba

Dana

erah yang

dari Peme

ayanan pub

daerah dik

masing me

a masyarak

an. Belanja

dari input

h dalam pe

untuk men

dapatanbon Tah

a Penyesuaiasus

a Bagi Hasil P

h

a Darurat

sah yang

erintah Pus

blik pengat

kelompokka

mpunyai f

at.

daerah dis

yang direnc

elaksanaan

ningkatkan

n hun

an dan Otono

Pajak dari Pr

92

terdiri ata

sat. Adapu

turan aloka

an ke dala

fungsi untu

usun denga

canakan da

tugas poko

akuntabilita

omi

ov

as

un

asi

m

uk

an

an

ok

as

peren

kegiat

2. Tar

Peme

belanj

Ambo

menin

Uraian

Belanja Daera -Belanja tid

Langsung -Belanja

Langsung

Sumb

BTL (%BL (%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Laporan

Kota Am

canaan ang

tan.

rget dan Re

enuhan kebu

ja daerah P

on tahun 20

ngkat dari ta

T

ah

dak

711.892.3 516.237.5 195.654.8

ber : Badan

%) %)

Tahun

n Akuntabilitas

mbon Tahun 2

ggaran sert

ealisasi Be

utuhan pub

Pemerintah

011 – 2013

ahun ke tah

Perke

2011

Target

382.066,00

575.228,00

806.838,00

Pengelola K

Pro

n 2011

s Kinerja Insta

2013

ta menjamin

elanja

lik yang teru

Kota Ambo

, menunjuk

un. Untuk le

embangan B

1

Realisasi

659.484.851.081 489.235.951.170 170.248.899.911

Keuangan K

oporsi BelaDalam A

Tahu72

Tahun 2

ansi Pemerinta

n afektivitas

us meningk

n. Berdasar

kkan bahwa

ebih jelasny

TaBelanja Dae

1,90

0,90

1,00

713.88 524.05 189.82

Kota Ambon

nja Tidak LAPBD Kota

n 2011 4,8 5,2

2012

ah

s dan efisie

kat dari tahu

rkan Lapora

a perkemba

ya dapat dili

abel 3.47 erah Kota A

Ta

2

Target

83.481.186,00

57.317.503,00

26.163.683,00

n, 2013

angsung da Ambon Tah

Tahun 201

ensi penggu

un ke tahun

an Realisas

angan bela

ihat pada ta

mbon Tahu

ahun

012

Realisa

757.731.346.7 539.017.215.6 218.714.131.0

an Belanja Lhun 2011-2

Tahun 201271,13 28,87

13

unaan angg

telah berim

si Anggaran

nja Pemeri

abel berikut

un 2011-201

asi

703,11

663,00

040,11

870 597 273

Langsung 013

2

aran ke da

mplikasi terh

(LRA) Pem

ntah Kota A

:

13

Target

.747.059.102,15

.682.902.722,00

.064.156.380,15

Tahun 20168,26 31,74

B

B

93

lam progra

hadap aloka

merintah Ko

Ambon teru

2013

Rea

839.202.30 572.846.59 266.355.71

13

BTL

BL

m

asi

ta

us

lisasi

07.572,90

95.019,00

12.553,90


94

Target Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.713,883 milyard meningkat

menjadi sebesar Rp.870,747 milyard di tahun 2013. Realisasi Belanja Daerah menunjukkan terjadi

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2012, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp.757,731

milyard, meningkat menjadi Rp.839,202milyard,Pada tahun 2013 terjadi penurunan proporsi Belanja Tidak

Langsung namun masih di atas 50% dan hal ini diakibatkan oleh adanya peningkatan Belanja Pegawai di

lingkungan Pemerintah Kota Ambon sebagai konsekuensi dari kenaikan gaji PNS sebesar 10% pada tahun

2012 dan 2013 yang tidak ditunjang oleh kenaikan penerimaan dari dana perimbangan (DAU) dan Belanja

Bantuan dan Hibah yang digolongkan sebagai Belanja Tidak Langsung pada PPKD.

C.Kondisi Pembiayaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Perkembangan Pembiayaan Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun Penerimaan Pengeluaran

2011 2012 2013

8.639.558.697,57 34.164.732.077,14 10.751.905.137,00

22.855.852.763,96 12.965.390.631,81 5.000.000.000,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2013

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang

disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan yang semakin

meningkat.

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan

Sepanjang tahun 2013 Pemerintah Kota Ambon telah mendapatkan beberapa penghargaan dan

prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Di bidang

pelayanan publik Pemerintah Kota Ambon telah di nilai oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan

Maluku dan berada pada zona kuning atau kepatuhan Pemerintah kota Ambon sedang. Dalam


95

menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Kota Ambon selalu mengedepankan transparansi keuangan

dan itu dibuktikan dengan adanya open budget dimana masyarakat dapat mengakses seluruh anggaran

pendapatan dan belanja daerah di website www.Ambon.go.id dan di tahun 2013 juga Walikota Ambon

telah menandatangani pakta integritas dengan beberapa kepala daerah di provinsi Maluku. Adapun

penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut:

1. Trophy Adipura 2013 Dari : Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia Tempat/Tanggal : Jakarta/10 Juni 2013

2. Penghargaan Penghargaan Manggala Karya Kencana 2013 Dari : Kepala BKKBN Pusat Tempat/Tanggal : Kendari-Sulawesi Tenggara, 29 Juni 2013

3. Penghargaan Bhakti Koperasi 2013 Dari : Menteri Koperasi Dan UKM

http://www.ambon.go.id/�


96

Tempat/Tanggal : Mataram NTB, 12 Juli 2013

4. Certificate of Acknowledgment 2013 Dari : Menteri Komunikasi dan Informasi RI Tempat/Tanggal : Jakarta/29 April 2013

5. Piagam Rekor MURI 2013, “ Pemrakarsa Kegiatan Bersih Teluk Dengan Peserta Terbanyak” Dari : Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Tempat/Tanggal : Ambon, 3 September 2013


97

6. Penghargaan Langit Biru Dari : Kementrian Lingkungan Hidup Tempat/Tanggal : Jakarta/ 5 Desember 2013

7. Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk koperasi berprestasi yaitu koperasi kredit Mario.


98

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013, dapat disimpulkan

bahwa secara umum Pemerintah Kota Ambon telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan

atas sasaran-sasaran strategisnya. 45 sasaran sebagian besar (79,34%) telah dapat direalisasikan

dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2013 pada hakekatnya karena berkat

limpahan Rahmat dan Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, dan hasil kerja sama yang baik dari seluruh

lapisan masyarakat Kota Ambon.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun

tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya

adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,

akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip

penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis

yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan

hasil pengukuran kinerja terhadap 92 indikator sasaran, disimpulkan bahwa:

Pertama, Indikator sasaran pada Misi I, terdiri atas 11 indikator kinerja dengan realisasi 6 indikator kinerja

atau 54,55% telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sementara sebanyak 5 indikator

kinerja atau 45,45% masih belum atau tidak mencapai sasaran. Meskipun demikian, tingkat

ketidaktercapaian target indikator ini bervariatif tingkat capaiannya, Kedua, indikator sasaran pada misi II

berjumlah 32 indikator kinerja dengan realisasi ketercapaian sebanyak 21 indikator kinerja atau 65,62%

dan 34,38% belum/ tidak tercapai atau sebanyak 11 indikator kinerja. Ketiga,indikator sasaran pada misi III

yang berjumlah 11 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 8 indikator atau


99

72,73% dan 27,27% belum atau tidak tercapai atau sebanyak 3 indikator. Keempat, indikator sasaran pada

misi IV yang berjumlah 5 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 4 indikator

atau 80% dan 1 indikator belum atau tidak tercapai atau sebesar 20%. Kelima, indikator sasaran pada Misi

V yang berjumlah 7 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 7 indikator atau

100%. Keenam, indikator sasaran pada Misi VI berjumlah 11 indikator kinerja dengan realisasi

ketercapaian sebanyak 9 indikator kinerja atau 81,81% dan 18,18% belum/tidak tercapai atau sebanyak 2

indikator kinerja. Ketujuh, indikator sasaran pada misi VII yang berjumlah 6 indikator kinerja dengan

presentase pencapaian sasaran sebanyak 6 indikator atau 100%. Kedelapan, indikator sasaran pada misi

VIII, terdiri atas 9 indikator kinerja dengan realisasi 4 indikator kinerja atau 36,36%, sementara sebanyak 5

indikator kinerja atau 55,54% masih belum atau tidak mencapai sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi dan

analisis terhadap 45 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Ambon di

Tahun 2013 mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya, dan masih terdapat beberapa indikator

sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yaitu

1. Penerapan standar pelayanan minimal dan peningkatan kinerja di semua aspek pelayanan publik.

Indikator yang masih kurang pencapaiannya adalah jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan

publiknya dengan capaian 0%. Hal ini karena penilaian di lakukan 2 (dua) tahun sekali.

2. Percepatan proses pelayanan perijinan dengan capaian kinerja 75%

3. Tertib administrasi pemerintahan, dengan indikator presentase SKPD yang menyampaikan LAKIP

dan DPK tepat waktu, dan presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik hanya

mencapai 80% dan 85%.

4. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi warga kota, pada indikator APM

SMP/MTS/Paket B 97,44%, APS SD/MI 60%, SMP/MTS 27%.

5. Peningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota dengan indikator

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 91,912%


100

6. Peningkatan prestasi olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai,

pada indikator tersedianya gedung olahraga 0%

7. Penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi, dengan indikator jumlah website

mencapai 66,66%.

8. Peningkatan akses pasar dan permodalan dengan indikator kenaikan/penurunan nilai realisasi

PMDN 98,31%

9. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, pada indikator pencari

kerja yang ditempatkan 25,48%

10. Peningkatan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum dengan indikator Presentase

rumah ber IMB 35,23%

11. Peningkatan upaya menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan rasa keadilan

perlindungan hukum bagi masyarakat. Jumlah Ranperda/Perda yang berprespektif HAM

merupakan indikator yang belum tercapai 0%.

12. Peningkatan kapasitas institusi hukum dalam pemberantasan korupsi, dengan indikator tersedianya

unit layanan pengaduan dan kebijakan daerah tentang standar pelayanan publik belum mencapai

target yang ditetapkan sebesar 0%

Untuk mengatasi dan menyikapi permasalahan tersebut usaha yang dilakukan adalah antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan aspek pelayanan publik.

Hal-hal yang telah diregulasi misalnya tindak lanjut berbagai peraturan tentang standar pelayanan

publik dan sistem informasi manajemen pemda.

2. Pengorganisasian, yang dimaksudkan dengan pengorganisasian adalah untuk membantu setiap

penyelenggara program/kegiatan mengetahui sumber-sumber apa yang diperlukan bagi

terselenggaranya program/kegiatan yang direncanakan.


101

3. Mengupayakan seluruh aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,

bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta

berusaha menerapkan sistem informasi pemda berbasis teknologi.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang

dicantumkan dalam RPJMD Kota Ambon Tahun 2011-2016 khususnya untuk Tahun Anggaran 2013, dapat

dipenuhi sesuai dengan harapan atau dapat dicapai dengan baik. Namun perlu penyempurnaan strategi di

masa datang terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah harus mengacu pada

perkembangan lingkungan yang terjadi dan memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga program-

program dan kegiatan yang ditetapkan dapat benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.

Selanjutnya dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon

tahun 2013 ini, kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam pelaksanaan

program kegiatan di tahun berikutnya. Disadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan di tahun

mendatang sangat kami harapkan.

LAKIP Tahun 2013

Documents