Top Banner
Pengadilan Negeri Selong Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1 BAB. I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, maka lahirlah Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
25

Lakip tahun 2012

Jul 13, 2015

Download

Documents

Eka Ramadhani
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1

BAB. I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi

dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Page 2: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Selong merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Selong dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi,

penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Selong merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 553/SEK/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan sesuai Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tertanggal 23 Nopember 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Selong merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Selong, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Page 3: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara Pidana maupun Perkara Perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Selong mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat

pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali

serta administrasi peradilan lainnya. 3. Waarmerking akta Pendirian Badan Hukum. 4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Selong adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 dan rencana kinerja Tahun 2012 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012. Pada bab ini rencana strategis Tahun 2010-2014 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.

BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).

BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Selong serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Selong Tahun Anggaran 2012.

Page 4: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Selong adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Page 5: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut : Tahap persiapan rencana : 1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah,

merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan. 2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan

penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu:

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campurtangan pihak lain dan transparan.

2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.

3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.

4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Selong.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi : 1. Memelihara kepercayaan masyarakat Kabupaten Lombok Timur terhadap sistem peradilan

khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan . a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah

terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.

Page 6: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6

b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.

c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.

2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Negeri Selong berusaha untuk memperioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Selong akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam

operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui

rencana Strategis Pengadilan Negeri Selong kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu: 1. Ketenagaan mencakup:

a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan. c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada. d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.

2. Sarana mencakup : a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata. b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem

pelayanannya melalui sistem aplikasi. c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik

Pengadilan Negeri Selong. 3. Ketatalaksanaan mencakup :

a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.

Page 7: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7

b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Selong yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.

4. Hukum materil mencakup : a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum. b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat

umum khususnya para pencari keadilan. 1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Selong

a. V I S I : Dengan sistim peradilan satu atap (one roof system ) dari empat lingkungan peradilan, maka Pengadilan Negeri Selong mempunyai Visi yakni : “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SELONG YANG BERWIBAWA, BERSIH, DAN BEBAS DARI KKN MENUJU PERADILAN YANG AGUNG “ Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merajuk pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Negeri Selong khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Untuk Visi suatu organisasi maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Negeri Selong sesuai dengan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. M I S I 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Negeri Selong . 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi manajemen Pengadilan Negeri Selong.

Page 8: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8

2. Tujuan dan Sasaran Strategis a. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Selong, yaitu meliputi : a. Meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien, dan akuntabel. b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang ada pada

Pengadilan Negeri Selong. c. Meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

b. Sasaran Strategis : 1) Peningkatan penyelesaian upaya mediasi. 2) Peningkatan tertib administrasi perkara. 3) Peningkatan proses penyelesaian perkara. 4) Peningkatan tertib administrasi perkara yang dalam proses penggunaan upaya

hukum.

5) Meningkatkan Bantuan Hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

6) Meningkatkan pelaksanaan penetapan eksekusi.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2012, Pengadilan Negeri Selong memiliki kebijakan program yaitu : a. Kebijakan

1) Menciptakan sistim administrasi dan informasi terpadu serta transparansi. 2) Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan.

3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. 4) Menetapkan standarisasi biaya perkara. 5) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan

melalui media informasi elektronik. 6) Mengikut sertakan pejabat struktural dan fungsional serta staf untuk mengikuti

pelatihan dan perjenjangan. b. Program Pengadilan Negeri Selong disusun berdasarkan rencana lima tahunan (rentra)

dan rencana kerja tahunan.

Page 9: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

9

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Negeri Selong. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Selong yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis). Sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Selong ini.

Tabel Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Selong Tahun 2010 s/d 2014

1. Meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien.2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia3. Meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V2011 2012 2013 2014

1. Memaksimalkan Persentase mediasi Persentase mediasi Persentase mediasi Persentase mediasi Upaya Mediasi perkara perdata perkara perdata perkara perdata perkara perdata

gugatan yang disele- gugatan yang disele- gugatan yang disele- gugatan yang disele-saikan dalam tiap saikan dalam tiap saikan dalam tiap saikan dalam tiap tahunnya 0 % tahunnya 0% tahunnya 10% tahunnya 15%

2. Meningkatkan tertib Persentase berkas Persentase berkas Persentase berkas Persentase berkas administrasi perkara yang diregister dan yang diregister dan yang diregister dan yang diregister dan

siap di distribusikan siap di distribusikan siap di distribusikan siap di distribusikan ke Majelis 100 % ke Majelis 100% ke Majelis 100% ke Majelis 100%

3. Mempercepat a. Persentase a. Persentase a. Persentase a. Persentase Proses Penyelesaian perkara yang perkara yang perkara yang perkara yangPerkara. diselesaikan diselesaikan diselesaikan diselesaikan

dalam tahun dalam tahun dalam tahun dalam tahun 2011. 2012. 2013. 2014.

1. Pidana : 1. Pidana : 1. Pidana : 1. Pidana : 1. Pidana :− Biasa 99 % − Biasa 90 % − Biasa 89 % − Biasa 100 % − Biasa 100 %− Ringan 100 % − Ringan 100 % − Ringan 100 % − Ringan 100 % − Ringan 100 %

− Khusus 100% − Khusus 0 % − Khusus 0 % − Khusus 100 % − Khusus 100 %2. Perdata : 2. Perdata 2. Perdata 2. Perdata 2. Perdata

− Permohonan − Permohonan − Permohonan − Permohonan − Permohonan75% 50% 99% 100% 100%− Gugatan − Gugatan − Gugatan − Gugatan − Gugatan75% 50% 100% 100% 100%

a. Persentase

siap di distribusikanke Majelis 100 %

perkara perdatagugatan yang disele-saikan dalam tiaptahunnya 5 %

perkara yangdiselesaikan

Tujuan Startegis

Tahun I.2010

Persentase mediasi

Sasaran

dalam tahun2010.

yang diregister danPersentase berkas

Page 10: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

10

1. Meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien.2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia3. Meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V2011 2012 2013 2014

b. Persentase jumlah b. Persentase jumlah b. Persentase jumlah b. Persentase jumlahperkara tahun lalu perkara tahun lalu perkara tahun lalu perkara tahun laluyang diselesaikan yang diselesaikan yang diselesaikan yang diselesaikan tahun ini. 100 % tahun ini. 100 % tahun ini. 100% tahun ini. 100 %

4. Meningkatkan tertib a. Persentase berkas a. Persentase berkas a. Persentase berkas a. Persentase berkasadministrasi dalam yang diajukan ( ban- yang diajukan ( ban- yang diajukan ( ban- yang diajukan ( ban-upaya hukum. ding, kasasi, dan PK) ding, kasasi, dan PK) ding, kasasi, dan PK) ding, kasasi, dan PK)

yang disampaikan yang disampaikan yang disampaikan yang disampaikansecara lengkap pada secara lengkap pada secara lengkap pada secara lengkap padatahun ini : tahun ini : tahun ini : tahun ini :− JPU = 1 − JPU = 10 − JPU = 0 − JPU = 0− Terdakwa = 9 − Terdakwa = 6 − Terdakwa = 0 − Terdakwa = 0

b. Persentase berkas b. Persentase berkas b. Persentase berkas b. Persentase berkas yang masuk Penga- yang masuk Penga- yang masuk Penga- yang masuk Penga-dilan dengan berkas dilan dengan berkas dilan dengan berkas dilan dengan berkasyang diselesaikan yang diselesaikan yang diselesaikan yang diselesaikanpada tahun ini. pada tahun ini. pada tahun ini. pada tahun ini.c. Persentase c. Persentase c. Persentase c. Persentase penyampaian pembe- penyampaian pembe- penyampaian pembe- penyampaian pembe-ritahuan relaas putu- ritahuan relaas putu- ritahuan relaas putu- ritahuan relaas putu-san kepada para san kepada para san kepada para san kepada parapihak tepat waktu : pihak tepat waktu : pihak tepat waktu : pihak tepat waktu :− Perdata 100 % − Perdata 100 % − Perdata 100 % − Perdata 100 %− Pidana 100 % − Pidana 100 % − Pidana 100 % − Pidana 100 %

5. Meningkatkan bantu- Persentase proses Persentase proses Persentase proses Persentase proses an hukum bagi penyelesaian perkara penyelesaian perkara penyelesaian perkara penyelesaian perkaramasyarakat pencari bagi masyarakat pen- bagi masyarakat pen- bagi masyarakat pen- bagi masyarakat pen-keadilan yang tidak cari keadilan yang cari keadilan yang cari keadilan yang cari keadilan yangmampu. tidak mampu pada tidak mampu pada tidak mampu pada tidak mampu pada

tahun 2011 tahun 2012: 4% tahun 2013 tahun 2014

bagi masyarakat pen- cari keadilan yangtidak mampu pada tahun 2010

Persentase proses penyelesaian perkara

san kepada para pihak tepat waktu :− Perdata 100 %− Pidana 100 %

pada tahun inic. Persentase penyampaian pembe-ritahuan relaas putu-

b. Persentase berkasyang masuk Penga-dilan dengan berkas yang diselesaikan

Tujuan Startegis

a. Persentase berkasyang diajukan ( ban-ding, kasasi, dan PK)yang disampaikansecara lengkap padatahun ini :

− Terdakwa = 2

Sasaran Tahun I.2010

− JPU = 9

b. Persentase jumlahperkara tahun lalu yang diselesaikantahun ini 100 %

Page 11: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

11

1. Meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien.2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia3. Meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V2011 2012 2013 2014

6. Meningkatkan Persentase eksekusi Persentase eksekusi Persentase eksekusi Persentase eksekusipelaksanaan peneta- yang berhasil dilaksa- yang berhasil dilaksa- yang berhasil dilaksa- yang berhasil dilak-pan eksekusi. nakan dengan jumlah nakan dengan jumlah nakan dengan jumlah sanakan dengan jum-

permohonan ekseku- permohonan ekseku- permohonan ekseku- lah permohonan si yang masuk tahun si yang masuk tahun si yang masuk tahun eksekusi yang 2011. 89 % 2012. 70 % 2013. 100 % masuk tahun 2014

100%

Tujuan Startegis

Sasaran Tahun I.2010

permohonan ekseku- si yang masuk tahun2010. 99 %

Persentase eksekusiyang berhasil dilaksa-nakan dengan jumlah

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012

Sebagaimana yang sudah disinggung diatas bahwa program kerja Pengadilan Negeri Selong disusun berdasarkan Renstra dan selanjutnya Renstra tersebut dijabarkan dalam bentuk rencana kerja tahunan untuk tahun 2012 rencana kerja Pengadilan Negeri Selong sebagaimana yang tertera dalam rencana kerja tahun 2012 terlampir.

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012

PENGADILAN NEGERI SELONG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 1. Terlaksananya pelayanan Peradilan

dengan baik bagi masyarakat Prosentase perkara tingkat pertama yang diterima tepat waktu/sesuai SOP

100%

Prosentase perkara tingkat pertama diputus sesuai SOP

95%

Prosentase perkara berhasil melalui mediasi sesuai SOP

10%

Prosentase penyelesaian penyitaan sesuai SOP

10%

Prosentase permohonan eksekusi diputus sesuai SOP

100%

Prosentase Permohonan Pendaftaran Badan Hukum yang diproses sesuai SOP

100%

2. Terwujudnya tranparansi peradilan. Prosentase salinan putusan tingkat pertama yang dimuat dalam website PN Selong sesuai SOP

75%

Prosentase masyarakat pencari keadilan yang telah mengunduh

n.a

Prosentase publikasi jadwal sidang 100%

Prosentase perkara diterima dan di putus yang dipublikasikan di website

100%

3. Terselenggaranya peradilan …........................

Page 12: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

12

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

3. Terselenggaranya peradilan cepat dengan tanpa biaya/biaya ringan

Jumlah perkara prodeo

80%

Jumlah terlaksananya sidang di Zitting Plaatz.

50%

4. Terciptanya peningkatan SDM Peradilan Selong

Prosentase perkara yang tidak naik banding

80%

5. Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif

Prosentase laporan pengaduan yang ditindak lanjuti

85%

6.

Terselenggaranya ketertiban administrasi Kepaniteraan

Prosentase perkara yang tertib dan tepat waktu untuk banding, kasasi maupun PK

100%

Prosentase penyelesaian Putusan perkara tingkat pertama

100%

Prosentase Penyelesaian salinan putusan tingkat pertama

100%

Prosentase Pendaftaran Badan Hukum 100%

Presentase penyampaian salinan putusan ke pada para pihak, penuntut umum, polisi, dan tersangka

100%

Prosentase pemberitahuan putusan banding kasasi dan PK

100%

presentase Penyetoran Dana HHK/PNBP ke Kas Negara

100%

Prosentase Minutasi berkas perkara 100%

Prosentase Pengarsipan berkas perkara 100%

C. PERJANJIAN KINERJA

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SELONG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LALU IHSAN, SH.

Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Selong

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA :

Nama : NANI INDRAWATI, SH. Mhum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Selong.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA :

Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

Page 13: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

13

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selong, 01 Februari 2013

KETUA PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SELONG PENGADILAN NEGERI SELONG

NANI INDRAWATI, SH. Mhum. LALU IHSAN, SH. NIP. 196206071986122001 NIP. 196312311986031040

MATRIKS PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2012 PENGADILAN NEGERI SELONG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Program/ Kegiatan Anggaran

1 Terlaksananya pelayanan Peradilan dengan baik bagi masyarakat

Prosentase perkara tingkat pertama yang diterima tepat waktu/sesuai SOP

100% Peningkatan manajemen peradilan umum

Prosentase perkara tingkat pertama diputus sesuai SOP

95% Peningkatan manajemen peradilan umum

Prosentase perkara berhasil melalui mediasi sesuai SOP

10% Peningkatan manajemen peradilan umum

Prosentase penyelesaian penyitaan sesuai SOP

10% Peningkatan manajemen peradilan umum

Prosentase permohonan eksekusi diputus sesuai SOP

100% Peningkatan manajemen peradilan umum

Prosentase Permohonan Pendaftaran Badan Hukum yang diproses sesuai SOP

100% Peningkatan manajemen peradilan umum

2 Terwujudnya tranparansi peradilan.

Prosentase salinan putusan tingkat pertama yang dimuat dalam website PN Selong sesuai SOP

75% Peningkatan manajemen peradilan umum

Prosentase masyarakat pencari keadilan yang telah mengunduh

n.a Peningkatan manajemen peradilan umum

Prosentase publikasi jadwal sidang 100% Peningkatan manajemen peradilan umum

Prosentase perkara diterima dan di putus yang dipublikasikan di website

100% Peningkatan manajemen peradilan umum

3 Terselenggaranya peradilan cepat dengan tanpa biaya/biaya ringan

Jumlah putusan perkara prodeo

80% Peningkatan manajemen peradilan umum

Jumlah terlaksananya sidang di Zitting Plaatz.

50% Peningkatan manajemen peradilan umum

4 Terciptanya peningkatan SDM Peradilan

Prosentase perkara yang tidak naik banding

85% Peningkatan manajemen peradilan umum

5. Terselenggaranya fungsi pengawasan ........................

Page 14: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

14

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Program/ Kegiatan Anggaran

5 Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif

Prosentase laporan pengaduan yang ditindak lanjuti

85% Peningkatan manajemen peradilan umum

6

Terselenggaranya ketertiban administrasi Kepaniteraan

Prosentase perkara yang tertib dan tepat waktu untuk banding, kasasi maupun PK

100% Peningkatan manajemen peradilan umum

Prosentase penyelesaian Putusan perkara tingkat pertama

100% Peningkatan manajemen peradilan umum

Prosentase Penyelesaian salinan putusan tingkat pertama

100% Peningkatan manajemen peradilan umum

Prosentase Pendaftaran Badan Hukum

100% Peningkatan manajemen peradilan umum

Presentase penyampaian salinan putusan ke pada para pihak, penuntut umum, polisi, dan tersangka

100% Peningkatan manajemen peradilan umum

Prosentase pemberitahuan putusan banding kasasi dan PK

100% Peningkatan manajemen peradilan umum

presentase Penyetoran Dana HHK/PNBP ke Kas Negara

100% Peningkatan manajemen peradilan umum

Prosentase Minutasi berkas perkara

100%

Peningkatan manajemen peradilan umum

Prosentase Pengarsipan berkas perkara

100%

Peningkatan manajemen peradilan umum

Page 15: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

15

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai

dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes,

benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian (%)

1

Terlaksananya pelayanan Peradilan dengan baik bagi masyarakat

Prosentase perkara tingkat pertama yang diterima tepat waktu/sesuai SOP

100% 100% 100%

Prosentase perkara tingkat pertama diputus sesuai SOP

95% 90% 90%

Prosentase perkara selesai melalui mediasi sesuai SOP

10% 0% 0%

Prosentase penyelesaian penyitaan sesuai SOP

10% 0% 0%

Prosentase permohonan eksekusi diputus sesuai SOP

100% 70% 70%

Prosentase Permohonan Pendaftaran Badan Hukum yang diproses sesuai SOP

100% 100% 100%

2

Terwujudnya tranparansi peradilan.

Prosentase salinan putusan tingkat pertama yang dimuat dalam internet sesuai SOP

75% 85% 85%

Prosentase masyarakat yang mencari keadilan yang telah mengunduh

n.a n.a n.a

Prosentase publikasi jadwal sidang 100% 100% 100% Prosentase perkara diterima dan di

putus yang dipublikasikan di website 100% 85% 85%

3

Terselenggaranya peradilan cepat dengan tanpa biaya/biaya ringan

Jumlah putusan perkara prodeo 80% 0% 0% Jumlah terlaksananya sidang di tempat sidang jauh (setting Plat)

50% 0% 0%

4 Terciptanya peningkatan SDM Peradilan

Prosentase perkara yang tidak naik banding

80%

65% 65%

5 Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif

Prosentase laporan pengaduan yang ditindaklanjuti

85% 0% 0%

6. Terselenggaranya ketertiban ..................

Page 16: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

16

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian (%)

6

Terselenggaranya ketertiban administrasi Kepaniteraan

Prosentase perkara yang tertib dan tepat waktu untuk banding, kasasi maupun PK

100% 100% 100%

Registrasi perkara pada tingkat pertama

100% 100% 100%

Putusan perkara tingkat pertama 100% 100% 100% Penyelesaian salinan putusan tingkat pertama

100% 100% 100%

Pendaftaran Badan Hukum 100% 100% 100% Pemberitahuan putusan kepada para pihak, penuntut umum, polisi dan terdakwa

100% 100% 100%

Pemberitahuan Putusan Banding, Kasasi dan PK

100% 100% 100%

Penyetoran Dana HHK /PNBP ke Kas Negara

100% 100% 100%

Minutasi berkas perkara 100% 100% 100% Pengarsipan berkas perkara 100% 100% 100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2012 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Selong. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Selong Tahun 2012 belum Optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Selong dapat meningkat.

Page 17: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

17

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai Ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini :

Sasaran : Terlaksananya pelayanan Peradilan dengan baik bagi masyarakat

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi terlaksananya

pelayanan peradilan dengan baik bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Selong. Untuk mengukur keberhasilan sasaran terlaksanannya pelayanan peradilan dengan baik

bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Selong sesuai Indikator kinerja yang ditetapkan, untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan meliputi: Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012

Realisasi 2011 2010

Prosentase perkara tingkat pertama yang diterima tepat waktu/sesuai SOP

100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase perkara tingkat pertama diputus sesuai SOP

95% 90% 90% 85% 100%

Prosentase perkara selesai melalui mediasi sesuai SOP

10% 0% 0% 0% 5%

Prosentase penyelesaian penyitaan sesuai SOP

10% 0% 0% 0% 15%

Prosentase permohonan eksekusi diputus sesuai SOP

100% 70% 70% 70% 85%

Prosentase Permohonan Pendaftaran Badan Hukum yang diproses sesuai SOP

100% 100% 100% 100% 100%

Rata-rata capaian 60%

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Selong tahun 2012 berdasarkan Kewenangan/ Kekuasaan Pengadilan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, meliputi :

Pertama, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di Tingkat Pertama. ( Pasal 50 ).

Kedua, Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerahnya, apabila diminta ( Pasal 52 (1 ) ).

Selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atas berdasarkan Undang-undang ( Pasal 52 (2) ).

Page 18: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

18

Sasaran : Terwujudnya tranparansi peradilan.

Sasaran ini dimaksudkan adalah untuk menggambarkan atau memastikan terlaksananya prinsip transparasi di Pengadilan Negeri Selong dan untuk mendorong pelayanan informasi yang sederhana, cepat dan biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong. Prinsip yang terbuka ( transparasi ) adalah merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan, dengan maksud agar masyarakat dapat memperoleh hak-haknya terhadap beberapa informasi penting yang dapat diketahui public ( SK KMA : 144/KMA/SK/VIII/2007 ). Transparasi peradilan/ keterbukaan informasi harus dijabarkan dalam bentuk kongkrit dan implementatif. Secara tradisional maksud keterbukaan dari pengadilan yaitu tidak dinyatakan terbuka untuk umum kecuali terhadap perkara kesusilaan dan perkara anak-anak. Keterbukaan adalah merupakan asas dari peradilan, selain itu juga merupakan pilar utama dalam konsep dalam pemerintahan dengan maksud agar publik mendapatkan hak-haknya yang relevan yang berkaitan dengan keterbukaan / transparasi.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012

Realisasi 2011 2010

Prosentase salinan putusan tingkat pertama yang dimuat dalam internet sesuai SOP

75% 85% 85% 10% 10%

Prosentase masyarakat yang mencari keadilan yang telah mengunduh

n.a n.a n.a n.a n.a

Prosentase publikasi jadwal sidang 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase perkara diterima dan di putus yang dipublikasikan di website

100% 85% 85% 40% 40%

Rata-rata capaian 67,5%

Minimnya pencapaian target dikarenakan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong masih banyak yang belum paham/ mengerti tentang teknologi informasi (IT), sehingga jarang ada masyarakat yang mengunduh putusan atau informasi lainnya tentang peradilan melalui internet, mereka lebih banyak datang langsung ke kantor

Pengadilan Negeri Selong.

Page 19: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

19

Sasaran : Terselenggaranya peradilan cepat dengan tanpa biaya/biaya ringan

Sasaran ini ditetapkan adalah untuk menggambarkan efesiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara dan peningkatan jumlah penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Selong, direalisasikan dengan program pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu dan terpinggirkan secara cuma-cuma ( Prodeo ) dan dengan biaya ringan atau terjangkau oleh masyarakat dengan tetap berpedoman pada indikator kinerja yang telah ditetapkan ( Pasal 4 (2), Pasal 37, UU No./2004. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Target 2012 (%)

Realisasi 2012 (%)

Capaian 2012 (%)

Realisasi 2011 (%)

2010 (%)

Jumlah putusan perkara prodeo 80% 0% 0% 0% 0%

Jumlah terlaksananya sidang di tempat sidang jauh (setting Plat) 50% 0% 0% 0% 0%

Rata-rata capaian 0%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian target masih sangat minim, ini dikarenakan : 1. Masyarakat masih belum paham tentang tatacara/ prosedur pengajuan perkara prodeo. 2. Birokrasi/ persyaratan pengajuan perkara prodeo dianggap masih berbelit-belit. 3. Masyarakat masih beranggapan bahwa setiap berperkara harus mampu/ mempunyai uang.

Page 20: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

20

Sasaran : Terciptanya peningkatan SDM Peradilan

Sumber daya manusia adalah merupakan suatu komponen yang utama yang memgang peranan dalam lembaga atau institusi dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu organisme atau lembaga, oleh karena itu seiring dengan perkembangan zaman. Akibat dari modernisasi ( perkembangan global ) maka memerlukan peningkatan keahlian, keterampilan,dan profesionalisme. Sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Selong agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya, dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Selong yang agung. Untuk mengikuti keterampilan dan profesionalisme sumber daya yang ada di Pengadilan Negeri Selong, pimpinan mengambil langkah-langkah / kebijakan untuk dapat mengikut sertakan pada pegawai baik teknis maupun non teknis dalam setiap pelatihan atau bimbingan teknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI. Untuk mengukur keberhasilan terlaksananya peningkatan SDM di Pengadilan Negeri

Selong, sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini melalui 1 (satu) indikator dengan kegiatan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Target 2012 (%)

Realisasi 2012 (%)

Capaian 2012 (%)

Realisasi 2011 (%)

2010 (%)

Prosentase perkara yang tidak naik banding

80%

65% 65% 70% 40%

Rata-rata capaian 65%

Tercapainya peningkatan SDM peradilan karena : 1. Setiap ada pelatihan BIMTEK teknis tentang peradilan selalu diikutsertakan. 2. Rekruitmen pegawai dan penempatan pegawai pada bagian yang telah sesuai dengan

keahliannya. 3. Tenaga fungsional kepaniteraan yang menjadi pelaksana fungsi peradilan terus diperkuat, agar

dapat terus mengikuti perkembangan dalam rangka mendukung fungsi peradilan. 4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai antara lain peraturan perundang-

undangan, SEMA, yurisprudensi, dll.

Page 21: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

21

Sasaran : Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif

Sasaran ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada, sebagai masukan dalam bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil langkah-langkah dalam menentukan kebijakan atau tindakan yang diperlukan, menyangkut pelaksanaan tugas / tingkah laku para aparat Pengadilan Negeri Selong dalam melaksanakan pelayanan publik, dan untuk memperoleh umpan balik bagi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Target 2012 (%)

Realisasi 2012 (%)

Capaian 2012 (%)

Realisasi 2011 (%)

2010 (%)

Prosentase laporan pengaduan yang ditindaklanjuti 85% 0% 0% 0% 0%

Rata-rata capaian 0%

Selain maksud dilaksanakan pegawai di atas juga pengawasan dilaksanakan untuk

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan teknis peradilan dan mengendalikan administrasi peradilan dilaksanakan secara tertib dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Pengawasan dilakukan secara internal yaitu pengawasan dari dalam lingkungan peradilan itu sendiri yang terdiri dari pengawasan melekat dari pengawasan fungsional ( KMA No.180/SK/VIII/2006 ).

Page 22: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

22

Sasaran : Terselenggaranya ketertiban administrasi Kepaniteraan

Penetapan sasaran ini adalah untuk menggambarkan proses penyelesaian terhadap administrasi kepaniteraan yang tepat waktu, sesuai dengan SE MA No. 14/2010 Tentang Percepatan Penyelesaian Perkara. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Target 2012 (%)

Realisasi 2012 (%)

Capaian 2012 (%)

Realisasi 2011 (%)

2010 (%)

Prosentase perkara yang tertib dan tepat waktu untuk banding, kasasi maupun PK

100% 100% 100% 99% 95%

Registrasi perkara pada tingkat pertama

100% 100% 100% 100% 100%

Putusan perkara tingkat pertama 100% 100% 100% 98% 100%

Penyelesaian salinan putusan tingkat pertama

100% 100% 100% 97% 100%

Pendaftaran Badan Hukum 100% 100% 100% 100% 100%

Pemberitahuan putusan kepada para pihak, penuntut umum, polisi dan terdakwa

100% 100% 100% 100% 100%

Pemberitahuan Putusan Banding, Kasasi dan PK

100% 100% 100% 95% 100%

Penyetoran Dana HHK /PNBP ke Kas Negara

100% 100% 100% 100% 100%

Minutasi berkas perkara 100% 100% 100% 85% 100%

Pengarsipan berkas perkara 100% 100% 100% 100% 100%

Rata-rata capaian 100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian target tersebut disebabkan karena : 1. Para pencari keadilan/ para pihak telah memahami hak-haknya untuk melakukan upaya hukum. 2. Penyerahan berkas perkara kepaniteraan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP. 3. Pendistribusian berkas perkara ke masing-masing jurusita telah berjalan tepat waktu. 4. Penarikan dan penyetoran PNBP telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Page 23: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

23

BAB. IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu

program. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Selong

menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi. B. SARAN

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil

yang maksimal belum terwujud. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan

Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Selong.

Page 24: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

24

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal.

Page 25: Lakip   tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Selong

Catatan Tata Kerja Penyusunan LAKIP : IKU : Indikator Kinerja Utama

Renstra : Rencana Strategis RKT : Rencana Kinerja Tahunan PKT : Penetapan Kinerja Tahunan