(LAKIP) Tahun 2010

NOMOR : LAP - 067/D4/2011TANGGAL : 14 FEBRUARI 2011

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN

DAERAH Jl. Pramuka No.33 – Jakarta Timur 13120

Telepon 021-8584863 Faxsimile 021-85910302

Halaman i

ejak bergulirnya reformasi di Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

telah direspon oleh pemerintah dengan terus dilakukannya

penyempurnaan kebijakan di bidang keuangan negara dan manajemen

pemerintahan. Berbagai perangkat aturan hukum telah dan terus digulirkan seiring

dengan perubahan tersebut. Diawali dengan paket undang-undang tentang

keuangan negara, yang kemudian diikuti peraturan perundangan tentang reformasi

pemerintahan daerah dan keuangan daerah, serta berbagai peraturan

pelaksanaannya, diharapkan akan mampu membawa bangsa dan negara ke arah

yang lebih baik.

Keberhasilan reformasi manajemen keuangan negara dan manajemen

pemerintahan tersebut di atas, baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan

instansi menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas seluruh kegiatan di

instansinya masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

sampai dengan pertanggungjawabannya, secara tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa

penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya

secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal,

mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut dan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1)

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai

sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh, maka pada tanggal

28 Agustus 2008 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Unsur Sistem




Halaman ii

Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini,

mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di

lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi lingkungan

pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi,

serta pemantauan pengendalian intern.

BPKP sebagai auditor intern pemerintah yang juga sebagai pembina

penyelenggaraan SPIP sebagaimana disebutkan dalam pasal 59 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, mempunyai tugas untuk mengawal dan

mewarnai perkembangan manajemen sektor publik dan manajemen keuangan

negara melalui pengawasan intern. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian

dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi sebagai alat untuk menilai

independensi atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup

pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi

sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat.

Dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi

penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan,

bimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat

pengawasan intern pemerintah, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan

Keuangan Daerah tidak hanya melakukan kegiatan audit tetapi juga kegiatan

evaluasi, monitoring, reviu, sosialisasi, asistensi,dan kegiatan lainnya sebagai bagian

dari fungsi pengawasan seutuhnya.

Beberapa peran aktif Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan

Daerah terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, khususnya di bidang

Manajemen Keuangan Negara dan Manajemen Sektor Publik antara lain adalah

pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA),

penyusunan Petunjuk Fasilitasi Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah,

Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah, Pedoman Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pedoman Asistensi Pemanfaatan Anggaran




Halaman iii

dan Asistensi Menjalankan Peraturan Terkait dengan Pemanfaatan Anggaran,

Pedoman Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penguatan

Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD), Pedoman

Evaluasi atas Proses Penyusunan dan Penetapan APBD, dan beberapa kajian di

bidang pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini menginformasikan secara rinci

semua upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah

ditetapkan, berdasarkan pada sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan

sarana prasarana yang dimiliki secara transparan. Dengan harapan, laporan ini akan

dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Semoga upaya yang telah dan akan terus dilakukan, mendapat rahmat dan

hidayahNya.




Halaman iv

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

iv

v

Bab I Pendahuluan A. Data Umum Organisasi B. Struktur Organisasi C. Sistematika Penyajian

1 1 2 4

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Stratejik 2010 - 2014 1. Pernyataan Visi 2. Pernyataan Misi 3. Tujuan dan Strategi 4. Program Tahun 2010-2014

B. Rencana Kinerja Tahun 2010

6 6 6

10 11 12 15

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Program Utama B. Capaian Kinerja Program Pendukung C. Akuntabilitas Keuangan D. Sumber Daya Manusia

27

27 71 79 83

Bab IV Penutup 85

Lampiran

1. Pengukuran Pencapaian Program Tahun 2010 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2010




Halaman v

elaporan akuntabilitas kinerja tahun 2010 dimaksudkan untuk

menginformasikan capaian kinerja dalam tahun 2010 yang dikaitkan

dengan pencapaian tujuan dan program Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolok ukur pada penetapan kinerja

tahun 2010. Penetapan kinerja tahun 2010 disusun dengan memperhatikan

pembaharuan manajemen sektor publik dan manajemen keuangan negara, sehingga

tujuan dan program yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2010, terdapat satu program utama dan satu

program pendukung, yang sebagian besar telah dilaksanakan. Capaian indikator

kinerja program utama Deputi IV dapat dilihat dalam tabel berikut:

Capaian Program Utama

PROGRAM PERSENTASE

CAPAIAN URAIAN INDIKATOR HASIL TARGET REALISASI

Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

1. Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

50% 63,79% 127,58%

2. Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan

50% 57,78% 115,56%

3. Persentase masukan yang direspon Presiden

75% 100% 133,33%

4. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

75% 76,34% 101,79%




Halaman vi

PROGRAM PERSENTASE


5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

100% 100% 100%

6. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima

50 IPD 48 IPD 96%

Rata-rata Capaian Outcome 112,38%

Dari seluruh indikator hasil tersebut di atas, dapat diketahui bahwa seluruh

target tahun 2010 telah tercapai.

Selain hal tersebut di atas, perlu kami tambahkan informasi bahwa terdapat

kinerja/hasil kegiatan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan

Daerah yang didukung Perwakilan BPKP yang belum tercantum sebagai capaian

kinerja, yaitu:

No Kinerja 2009 2010

1. Jumlah pemda yang telah mengimplementasikan program aplikasi SIMDA

223 Pemda 273 Pemda

2. Jumlah MOU antara BPKP dengan Pemda 322 Pemda 442 Pemda

3. Jumlah Perkada tentang SPIP 22 Pemda 285 Pemda

4. Penghematan atas hasil pengawasan N/A Rp248,8 M

US$5.000

5. Penerimaan Negara dari hasil pengawasan N/A Rp31,30 M

US$1.080




Halaman vii

Selain capaian kinerja program utama di atas, juga terdapat capaian kinerja

program pendukung yang indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi.

2. Persentase jumlah pegawai yang kompeten dan profesional di setiap bidang

kompetensi yang dibutuhkan.

3. Persepsi kepuasan atas layanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi.

4. Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai

prosedur.

5. Tingkat opini auditor eksternal terhadap laporan keuangan BPKP.

6. Persepsi publik yang positif terhadap BPKP.

7. Persepsi auditor intern pemerintah yang kompeten.

8. Persentase tingkat penerapan PFA.

9. Tingkat kepuasan penerima layanan.

10. Indeks efektifitas pengelolaan aset.

Pencapaian indikator kinerja program pendukung tersebut menjadi tanggung

jawab unit kerja lainnya di lingkungan BPKP. Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah selama tahun 2010 melaksanakan sub-sub

kegiatan yang sifatnya hanya mendukung capaian indikator kinerja tersebut. Kinerja

kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar dapat dicapai dengan baik.

Program utama dan program pendukung tersebut dilaksanakan dengan

menggunakan dana sebesar Rp9.587.223.742,00 atau 90,21% dari anggaran yang

disediakan DIPA Nomor : 0001.0/089-01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009

sebesar Rp10.627.279.550,00. Sisa dana Belanja Barang sebesar

Rp1.040.055.808,00 tidak direalisasikan karena secara umum kegiatan yang

tertuang dalam RKT sudah dilaksanakan.

Disamping itu, beberapa indikator lain yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan

program-program Deputi IV antara lain:




Halaman viii

• Dari 15 pemda yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang diaudit BPK,

diantaranya termasuk 13 pemda yang diasistensi oleh BPKP.

• Dari 320 pemda yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang diaudit BPK,

diantaranya termasuk 229 Pemda yang diasistensi oleh BPKP.

• Pemda yang paling awal menyelesaikan dan menyampaikan Perda APBD Tahun

2010 adalah Pemda yang diasistensi oleh BPKP dengan menggunakan Aplikasi

SIMDA.

Kegiatan-kegiatan penting lainnya yang telah dilakukan oleh Deputi IV antara

lain sebagai berikut:

• Berpartisipasi aktif dalam Ikatan Akuntan Indonesia.

• Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah kepada Pimpinan Daerah Tingkat

Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

• Pembicara /narasumber dalam Rakorwas Departemen/LPND.

• Pembicara/narasumber mengenai pengawasan keuangan daerah pada

pertemuan Forum Asosiasi Pemerintah Daerah.

• Pembicara/narasumber pada berbagai seminar mengenai penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010

Halaman

1

AAA... DDDaaatttaaa UUUmmmuuummm OOOrrrgggaaannniiisssaaasssiii

eputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagai

salah satu unit dari BPKP, dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden RI

Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 64 Tahun 2005, serta keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah

Non Departemen.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP No. KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan

Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang

pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah.

Selanjutnya berdasarkan pasal 155 Surat Keputusan Kepala BPKP tersebut di atas

ditetapkan bahwa untuk melaksanakan tugas dimaksud, Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan penyusunan rencana pengawasan di

bidang penyelenggaraan keuangan daerah;

2. Penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis

pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah terhadap kegiatan

pengawasan BPKP dan APIP lainnya;

Bab

1 PENDAHULUAN


Halaman

2

3. Pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan

barang milik/kekayaan pemerintah daerah, serta penyelenggaraan tugas

pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah di bidang

penyelenggaraan keuangan daerah atas permintaan daerah;

4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan

daerah;

5. Evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan

keuangan daerah;

6. Analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil dari butir 4 diatas di lingkungan

BPKP dan APIP lainnya.

BB.. SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah membawahi beberapa direktorat sebagai berikut:

1. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I

2. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II

3. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

Wilayah I meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan, wilayah II meliputi wilayah

Jawa dan Bali, serta wilayah III meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan

Papua.

Tugas direktorat adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan

penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan

dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, dan penyelenggaraan

tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah, pemantauan tindak

lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi, dan penyusunan

laporan hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah.

Fungsi direktorat-direktorat adalah sebagai berikut:


Halaman

3

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang

penyelenggaraan keuangan daerah;

2. Penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis

pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah terhadap kegiatan

pengawasan BPKP dan APIP lainnya;

3. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap

anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan

daerah, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau

lintas wilayah di bidang penyelenggaraan keuangan daerah;

4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan

daerah;

5. Evaluasi kegiatan pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah;

6. Analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil dari butir 4 di atas di lingkungan

BPKP dan APIP lainnya.

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Perbantuan IV yang merupakan perbantuan dari Biro Umum dengan tugas

mengkoordinasi kegiatan Tata Usaha Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan

Keuangan Daerah.


Halaman

4

Struktur organisasi di atas dapat digambarkan dalam bagan berikut;

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI PENGAWASAN BIDANG

PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

CCC... SSSiiisssttteeemmmaaatttiiikkkaaa PPPeeennnyyyaaajjjiiiaaannn Laporan akuntabilitas ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif Mengemukakan tujuan dan program yang telah ditetapkan

dalam rencana stratejik dan sejauh mana Deputi Pengawasan

Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah mencapai

tujuan dan program tersebut, serta kendala-kendala yang

dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-

langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala

DITWAS PKD WIL. I

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG

PENYELENGGARAAN KEUANGAN

DAERAH

KELOMPOK PFA KELOMPOK PFA

DITWAS PKD WIL. II DITWAS PKD WIL. III

KASUBDIT WIL.I.2

KASUBDIT WIL.II.1

KASUBDIT WIL.II.2

KELOMPOK PFA

KASUBDIT WIL.III.1

KASUBDIT WIL.III.2

KASUBDIT WIL.I.1


Halaman

5

tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala

yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan yang memuat hal-hal umum tentang Deputi

Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah serta

uraian singkat mandat yang dibebankan kepada Deputi

Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Bab II Perencanaan dan perjanjian kerja yang memuat uraian singkat

mengenai rencana stratejik dan rencana kinerja.

Uraian singkat rencana stratejik menggambarkan visi, misi,

tujuan, serta kebijakan dan program Deputi.

Uraian singkat rencana kinerja menggambarkan rencana kinerja

pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-

kegiatan dalam rangka mencapai target program pada tahun

tersebut serta pencapaian indikator keberhasilannya.

Bab III Akuntabilitas kinerja yang memuat uraian hasil pengukuran

kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, serta

akuntabilitas keuangan termasuk di dalamnya uraian secara

sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif

yang akan diambil.

Bab IV Penutup yang mengemukakan tinjauan secara umum tentang

keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama

yang berkaitan dengan kinerja Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta strategi pemecahan

masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.


Halaman 6

erencanaan dan perjanjian kinerja dimulai dari penetapan rencana

strategis (renstra) Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan

Keuangan Daerah yang merupakan suatu proses yang meliputi

serangkaian rencana dan program mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak

agar dapat di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Agar Renstra Deputi IV dapat menjadi acuan kinerja bagi seluruh pegawainya, maka

dalam penyusunan renstra tersebut telah diupayakan untuk mengikutsertakan

seluruh pegawainya untuk berpartisipasi menentukan apa yang akan dicapai oleh

organisasi dimasa depan.

Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka renstra tersebut

dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran

yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan

untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja

apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran

yang bersangkutan.

Rencana strategis (Renstra) Deputi IV Tahun 2010 – 2014 masih dalam bentuk draf

yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

AAA... RRReeennncccaaannnaaa SSStttrrraaattteeejjjiiikkk 222000111000---222000111444 1. Pernyataan Visi

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru

sesuai PP No. 60 Tahun 2008, BPKP cq Deputi Pengawasan Bidang

Bab

2 PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA


Halaman 7

Penyelenggaraan Keuangan Daerah menegaskan jati dirinya sebagai Auditor

Presiden. Konsekuensinya, BPKP cq Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah dituntut untuk dapat memberikan informasi

yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu

memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi

BPKP cq Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Akuntabilitas keuangan daerah

yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai Deputi Pengawasan

Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang merepresentasikan manfaat

yang dapat diberikan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan

Daerah kepada stakeholdersnya. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan

dalam pernyataan Visi Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan

Daerah sebagai berikut:

Dalam pernyataan visi tersebut di atas terdapat kata-kata kunci sebagai

berikut :

a. Auditor Presiden

Frasa Auditor Presiden dipilih untuk menunjukkan artikulasi dan kesan yang

kuat bahwa Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab

langsung kepada Presiden melalui Kepala BPKP, dan memiliki kompetensi

yang mumpuni dan dipercaya oleh Presiden untuk membantu dalam

menjalankan fungsi pengawasan. Sebagai Auditor Presiden, Deputi

VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk

Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah


Halaman 8

Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah merupakan mata

dan telinga Presiden yang melihat dan mendengar secara langsung fakta,

data maupun informasi dan segera merespon melalui suatu sistem

peringatan dini yang memberikan manfaat kepada Presiden. Oleh karena itu,

lingkup pengawasan yang menjadi perhatian Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah adalah hal-hal yang bersifat strategis,

makro, lintas sektoral dan berskala nasional. Kegiatan pengawasan

difokuskan kepada pengawasan keuangan negara yang menyentuh rakyat

banyak, terutama yang pro growth, pro job dan pro poor.

Visi Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

sebagai Auditor Presiden merupakan visi yang strategis dalam rangka

meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance

terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu pemerintah daerah.

Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan

pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak

diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip

independensi.

b. Responsif

Responsif berarti cepat memberikan respon (tanggapan), dan bereaksi

secara tepat dan simpatik kepada seseorang atau suatu peristiwa. Auditor

Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan

perannya, Auditor Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan

Daerah tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan

segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan.

c. Interaktif

Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif

merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang

bersifat reaktif dan proaktif. Dari reaktif yang berarti bereaksi setelah adanya


Halaman 9

suatu kejadian, kemudian berkembang menjadi proaktif yang

mengedepankan inisiatif untuk bertindak namun masih melihat dari sisi

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (satu sisi),

dan kini bersifat interaktif yang mengandung nuansa bahwa Deputi

Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

memperhatikan/mendengarkan kepentingan/kebutuhan stakeholders.

Dengan pengertian tersebut maka komunikasi antara Deputi Pengawasan

Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan stakeholders ataupun

pelanggan haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh karena itu,

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah harus

membuka saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin kemitraan

dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan perannya.

d. Terpercaya

Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat

melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan.

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah

menyatakan dalam visinya sebagai Auditor Presiden yang terpercaya, yang

berarti Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

memiliki integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi

sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas,

bermanfaat dan sesuai dengan harapan shareholders.

e. Akuntabilitas Keuangan Negara

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan

secara periodik. Sedangkan keuangan negara sebagaimana dinyatakan

dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,


Halaman 10

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut.

f. Berkualitas

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri

yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa

pertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan,

mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta

berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara.

2. Pernyataan Misi

Terwujudnya visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang

harus dihadapi oleh segenap jajaran Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah baik di pusat maupun perwakilan. Sebagai

bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah empat misi Deputi Pengawasan

Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang menggambarkan hal-hal yang

seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi

akan lebih nyata terlihat pada misi.

Keempat misi Deputi IV yang pencapainnya diagendakan dalam tahun

2010 – 2014 adalah :

MISI

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang mendukung tata kepemerintahan yang baik.

2. Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

3. Meningkatkan sinergi pengawasan di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.

4. Memberikan layanan konsultatif sebagai dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pemerintah daerah.


Halaman 11

Keempat misi tersebut pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan

perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada

manfaat dari keberadaan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan

Keuangan Daerah bagi stakeholders-nya dan kinerja-kinerja aspek pendukung

berupa inovasi dan kualitas proses kerja internal serta peningkatan kapasitas

sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Dengan pendekatan ini, kedua

misi pertama merupakan misi yang terkait dengan perspektif stakeholders utama

(pemerintah daerah) . Misi ketiga merupakan misi pendukung bagi peningkatan

koordinasi dan penggalangan partisipasi stakeholders lainnya (misalnya

legislator, BPK, APIP lainnya) sedangkan misi keempat terkait dengan

perspektif-perspektif proses internal serta pertumbuhan dan pembelajaran.

3. Tujuan

Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi

yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima

tahun. Pada dasarnya tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif akan

tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang

akan datang dan mengarahkan perumusan strategi pencapaian tujuan dalam

rangka merealisasikan misi.

Dalam penetapan tujuan-tujuan strategis, Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengadopsi konsep Balanced Scorecard

(BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik organisasi

publik. yaitu memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi

Stakeholders dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi

Auditan/Pengguna Jasa. Tujuan utama Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah tercermin dalam tujuan-tujuan strategis

yang terdapat pada perspektif Manfaat bagi Stakeholder yaitu:


Halaman 12

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan

mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan.

4. Program Tahun 2010-2014

Keberhasilan penerapan rencana strategis tergantung pada kemampuan

mengelola data kinerja. Kemampuan ini pada gilirannya akan sangat dipengaruhi

oleh kejelasan penanggung jawab pencapaian kinerja masing-masing program.

Oleh karena itu, setelah program-program utama dan pendukung diidentifikasi,

TUJUAN 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan daerah yang

mendukung tata kepemerintahan yang baik. 2. Tercapainya efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah daerah. 3. Meningkatnya sinergi pengawasan di lingkungan Instansi Pemerintah

Daerah. 4. Terpenuhinya layanan konsultatif sebagai dukungan pengambilan

keputusan yang andal bagi pemerintah daerah.

SASARAN

1. Peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah dan Peningkatan tata pemerintahan yang baik

2. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

3. Tercapainya sinergi pengawasan dengan APIP (Inspektorat Jenderal Depdagri, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota)

4. Terpenuhinya layanan konsultatif sebagai dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pemerintah daerah.


Halaman 13

rencana strategis ini pun menetapkan lebih lanjut penanggung jawab masing-

masing program. Dengan demikian, aliran logika program dalam empat

perspektif berimbang dapat dikaitkan dengan setiap penanggung jawab masing-

masing. Kaitan ini tampak dalam tabel berikut:

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM No Uraian Program Penanggungjawab 1. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan

Negara/ Daerah dan Pembinaan SPIPDaerah Deputi IV

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN No Uraian Kegiatan Penanggungjawab 1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral Eselon II pada Deputi IV 2. Pengawasan atas kegiatan Kebendaharaan

Umum Negara Eselon II pada Deputi IV

3. Pengawasan atas penugasan Presiden Eselon II pada Deputi IV

4. Pengawasan atas permintaan stakeholders Eselon II pada Deputi IV, 5. Pengawasan penerimaan daerah Eselon II pada Deputi IV 6. Bimtek, pengembangan sistem pelaporan

keuangan daerah Eselon II pada Deputi IV

7. Pembinaan JFA Pusbin JFA 8. Penyusunan dan evaluasi rencana Biro Perencanaan 9. Pengelolaan kepegawaian dan organisasi Biro Kepegawaian dan

Organisasi 10. Pengelolaan hukum dan kehumasan Biro Hukum dan Humas 11. Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi

pemerintah Biro Keuangan

12. Pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana-BPKP

Biro Umum

13. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan

Biro Umum

Keberhasilan penerapan rencana strategis tergantung pada kemampuan

mengelola data kinerja. Kemampuan ini pada gilirannya akan sangat dipengaruhi

oleh kejelasan penanggung jawab pencapaian kinerja masing-masing program.

Oleh karena itu, setelah program-program utama dan pendukung diidentifikasi,

rencana strategis ini pun menetapkan lebih lanjut penanggung jawab masing-


Halaman 14

masing program. Dengan demikian, aliran logika program dalam empat

perspektif berimbang dapat dikaitkan dengan setiap penanggung jawab masing-

masing. Kaitan ini tampak dalam tabel berikut:

Distribusi indikator kinerja perspektif stakeholder dikaitkan dengan pilihan

strategi pengawasan preventif dan pengawasan represif disajikan pada tabel

berikut :

DISTRIBUSI INDIKATOR KINERJA PERSPEKTIF STAKEHOLDERS / AUDITAN

1. Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan

pengambilan keputusan oleh stakeholders

2. Persentase hasil pengawasan BUN yang dijadikan bahan pengambilan

keputusan Menkeu

3. Persentase masukan yang direspon Presiden/ Pimpinan Kementerian/

Lembaga


5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan

bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

6. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan

Minimal/ Pelayanan Prima

Penetapan indikator-indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi

penetapan dan indikator-indikator kegiatan-kegiatan penunjang. Logika

pengembangan indikator-indikator penunjang ini diletakkan pada suatu peta

strategi yang menggambarkan kaitan sebab-akibat yang menyeimbangkan

pengembangan aspek manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan

proses internal dengan aspek pemasaran yang akan meningkatkan penerimaan

(akseptansi) pihak eksternal atas peran dan fungsi BPKP cq Deputi Pengawasan

Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Seluruh indikator kinerja kegiatan-

kegiatan penunjang ini diletakkan pada perspektif pendekatan terhadap


Halaman 15

pelanggan (pemasaran), peningkatan kualitas proses internal dan peningkatan

kapasitas kelembagaan.

BBB... RRReeennncccaaannnaaa KKKiiinnneeerrrjjjaaa TTTaaahhhuuunnn 222000111000 Pada tahun anggaran 2010 sasaran yang akan dicapai mencakup

pelaksanaan 82 kegiatan dalam satu program utama dan satu program pendukung

untuk mencapai empat tujuan stratejik. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan

berdasarkan revisi RKT tahun 2010.

Matrik berikut ini menjabarkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan

sesuai dengan program pada tahun 2010 serta indikator keberhasilan

pencapaiannya.


Halaman 16

RENCANA KINERJA TAHUN 2010 DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN

KEUANGAN DAERAH (dalam ribuan)

PROGRAM

KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) URAIAN

INDIKATOR KINERJA SATUAN

JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 Program Pengawasan

Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengawasan terhadap pengembangan kawasan daerah strategis dan cepat tumbuh/kawasan pengembangan ekonomi terpadu

Input SDM OH 300 Dana Rp 54.900 Output Jumlah

Laporan laporan 1

evaluasi kerja sama antar daerah


Laporan

laporan 1

Penyusunan Pedoman Asistensi Kerja Sama Antar Daerah


Pedoman

Pedoman 1

kompilasi laporan analisis dan evaluasi keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD dan RPJMN


Laporan

laporan 1

Monitoring Pelaksanaan Audit DAK/DBH/DAU, kompilasi dan validasi audit dana perimbangan (DAK/DBH/DAU)


Laporan

laporan 18

Pengembangan Pedoman Audit Dana Perimbangan (DAK/DBH/DAU)


Pedoman

Pedoman 1


Halaman 17

PROGRAM



JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 updating profil pemda Input SDM OH 231

Dana Rp 118.500 Output Jumlah

Laporan

laporan 3

Kompilasi Evaluasi atas Penyusunan dan Penetapan APBD tahun 2010


Laporan

laporan 1

Penyusunan Database Akuntabilitas Keuangan Pemda


Laporan

laporan 1

Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda

Input SDM OH 140 Dana Rp 38.850

Output Jumlah Laporan

laporan 1

Pengolahan Data Laporan bulanan Bidang APD


Laporan

laporan 4

Monev Bidang APD pada Perwakilan BPKP


Laporan laporan 12

Asistensi Implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA

Input SDM OH 775 Dana Rp - Output Jumlah

Laporan laporan 78

Melakukan Asistensi Pengelolaan Keuangan Negara pada Kementerian Dalam Negeri

Input SDM OH 150

Dana Rp - Output Jumlah

Laporan laporan 1


Halaman 18

PROGRAM



JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 Evaluasi atas Pelayanan Perwakilan BPKP kepada Pemda


Laporan

laporan 3

Memberikan bahan hasil pengawasan Deputi IV


Laporan

laporan 2

Perekaman data dan kegiatan operasi TI


Kegiatan Kegiatan 4

Reviu Proses PBJ oleh APIP Input SDM OH 190 Dana Rp 90.450 Output Jumlah

Laporan laporan 2

Kajian Current Issue Input SDM OH 328 Dana Rp 142.808 Output Jumlah Kajian Kajian 6

Kompilasi pemetaan dan penyelesaian TPB depdagri


Laporan laporan 1

Evaluasi LPPD Input SDM OH 1.914 Dana Rp 405.402 Output Jumlah

Laporan laporan 34

Validasi Hasil Evaluasi LAKIP

Input SDM OH 1.826 Dana Rp 200.117 Output Jumlah

Laporan laporan 19

Penyusunan TOR Revitalisasi OTDA


Laporan laporan 1


Halaman 19

PROGRAM



JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 Survey dalam rangka Evaluasi terhadap mekanisme & realisasi penyusunan Peraturan Per Uuan di Tingkat Pusat (Termasuk Penyusunan Pedoman)


Laporan laporan 1

Survey dalam rangka Evaluasi terhadap hubungan antar strata pemerintahan (Termasuk Penyusunan Pedoman)


Laporan laporan 1

Survey dalam rangka Evaluasi terhadap Sumber Daya (Kapasitas fiskal minimum dan Kebijakan Sumber Daya) Pemerintah Daerah


Laporan laporan 1

Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Evaluasi terhadap Sumber Daya Pemda


Pedoman Pedoman 1

Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah


Pedoman Pedoman 1

Evaluasi percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah ( Inpres no.7 tahun 2008)


Laporan laporan 1

Penyusunan TOR Evaluasi terhadap kondisi pengelolaan keuangan daerah dalam masa transisi RPJMN 2004-2009 ke 2009-2014


Laporan laporan 1


Halaman 20

PROGRAM



JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 Audit/Monitoring/Optimalisasi PAD


Laporan laporan 1

Pengembangan Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemda


Laporan laporan 1

Kompilasi Audit Kinerja Pelayanan Pemda

Input SDM OH 1.568 Dana Rp 104.710 Output Jumlah

Laporan laporan 32

Pengembangan SIMDA Input SDM OH 660 Dana Rp 348.789 Output Jumlah

Laporan laporan 1

Penyusunan Laporan Semesteran SPIP


Laporan laporan 4

Penilaian Risiko Direktorat Input SDM OH 282 Dana Rp 89.910 Output Jumlah

Laporan laporan 3

Pengembangan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah


Pedoman Pedoman 1

Pengembangan Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah


Pedoman Pedoman 1

Bimtek SPIP pada Kementerian Dalam Negeri


Laporan laporan 2


Halaman 21

PROGRAM



JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 Memberikan masukan atas Pedoman/Modul/Juknis Kegiatan Pengawasan


Laporan laporan 2

Forum komunikasi Bidang APD


Kegiatan Kegiatan 2

Penyusunan Renja Satgas Penyelenggaraan SPIP Deputi IV


Laporan laporan 1

Supervisi/ Quality Assurance Bimtek SPIP pada Perwakilan BPKP


Laporan laporan 18

Penyusunan Juknis SPIP Input SDM OH 310 Dana Rp 58.050 Output Jumlah

Laporan laporan 1

Penyusunan Laporan Sosialisasi SPIP pada Perwakilan


Laporan laporan 17

Penyusunan Infrastruktur/ Kebijakan/ Unsur-unsur Penyelenggaraan SPIP

Input SDM OH 165 Dana Rp - Output Jumlah Laporan laporan 1

Pelaksanaan & Pengolahan Diagnostik Assesment


Evaluasi Penyelenggaraan SPIP


Kompilasi Laporan Supervisi Bimtek SPIP Pemda

Input SDM OH 190 Dana Rp 30.180 Output Jumlah Laporan laporan 1


Halaman 22

PROGRAM



JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 Pengembangan Pedoman OPAD


Pedoman

Pedoman 1

Sosialisasi Pedoman OPAD Input SDM OH 264 Dana Rp - Output Jumlah

Laporan

laporan 17

Penyusunan Laporan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah


Laporan laporan 18

Pengembangan GLG Input SDM OH 195 Dana Rp 30.180 Output Jumlah

Laporan laporan 1

Pengembangan Pedoman EPPD


Laporan laporan 2

sosialisasi SPIP pada perwakilan/pemda


Laporan laporan 17

Forum Manajemen Data Input SDM OH - Dana Rp - Output Jumlah

Laporan laporan 1

Bimtek SPIP Pemda Input SDM OH - Dana Rp - Output Jumlah

Laporan laporan 2

TOTAL PKPT

OH 17.077 Rp 3.806.606

Output 354


Halaman 23

PROGRAM



JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP

Mengikuti PKS/Sosialisasi/Seminar


Laporan Kegiatan 25

Penyusunan Laporan PKS Input SDM OH 148 Dana Rp 21.600 Output Jumlah

Laporan laporan 12

Mengikuti Diklat Input SDM OH 85 Dana Rp - Output Jumlah

Kegiatan Kegiatan 4

Penyusunan Laporan Bulanan RKT dan GDN


Laporan laporan 48

Penyusunan dan Revisi RKT Input SDM OH 70 Dana Rp 37.360 Output Jumlah

Laporan laporan 2

Penyusunan/Revisi TAPKIN Input SDM OH 112 Dana Rp 74.720 Output Jumlah

Laporan laporan 2

Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja


Laporan laporan 12

Penyusunan Laporan Budaya Kerja


Laporan laporan 6

Forum Kehumasan dan website


Kegiatan Kegiatan 1


Halaman 24

PROGRAM



JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 Rapat Kerja BPKP Input SDM OH 20 Dana Rp 53.060 Output Jumlah

Kegiatan Kegiatan 2

Rapat Kerja Deputi Input SDM OH 20 Dana Rp 53.060 Output Jumlah

Kegiatan Kegiatan 2

Pembinaan Deputi ke Perwakilan


Kegiatan Kegiatan 6

Penyusunan Jakwas dan Jatekwas Deputi Tahun 2011


Laporan laporan 1

Penyusunan LAKIP Deputi Tahun 2010


Laporan laporan 1

Penyelenggaraan kegiatan Budaya kerja


Kegiatan Kegiatan 1

Forum Kepegawaian Input SDM OH 12 Dana Rp 16.920 Output Jumlah

Kegiatan Kegiatan 1

Penilaian Angka Kredit dan penerbitan PAK


Laporan

laporan 2

Penyusunan RKAKL 2011 Input SDM OH 54 Dana Rp 38.270 Output Jumlah

Laporan

laporan 1


Halaman 25

PROGRAM



JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 Penyusunan Laporan

Keuangan Input SDM OH 120

Dana Rp 69.480 Output Jumlah

Laporan laporan 12

Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Biro Keuangan


Kegiatan Kegiatan 1

Pembenahan Arsip Input SDM OH 60 Dana Rp 12.380 Output Jumlah

Laporan laporan 1

Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan


Kegiatan Kegiatan 1

Proses kenaikan pangkat dan jabatan


Kegiatan Kegiatan 2

Forum Arsiparis Input SDM OH 8 Dana Rp 16.920 Output Jumlah

Kegiatan Kegiatan 1

Pengadaan perlengkapan kantor (ATK,Barang cetak dll)


Kegiatan Kegiatan 1

Total PKAU

OH 2.758 Rp 900.652 Output 148

Total PKPT DAN PKAU

OH 19.835 Rp 4.707.258 Output 502


Halaman 26

Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam tahun 2010 didukung dengan

pendanaan yang diperoleh dari DIPA Nomor : 0001.0/089-01.0/-/2010 tanggal

31 Desember 2009 dengan jumlah anggaran seluruhnya sebesar

Rp10.627.279.550,00. Jumlah tersebut termasuk anggaran untuk belanja pegawai

(gaji dan tunjangan).


Halaman

27

aporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban

kinerja Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

selama tahun 2010 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tanggal

31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Dalam Bab III ini akan disajikan akuntabilitas kinerja,

termasuk akuntabilitas keuangan.

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah melaksanakan dua

program kegiatan yaitu program utama dan program pendukung. Program utama

merupakan program yang sesuai dengan tujuan dan fungsi Deputi IV dalam

mendukung kinerja BPKP, sedangkan program pendukung merupakan program yang

dilaksanakan dalam mendukung kinerja unit lain di lingkungan BPKP yang bertujuan

untuk memperlancar pelaksanaan tugas, baik penyusunan anggaran, rencana kerja,

meningkatkan kapasitas pegawai, pengadaan sarana prasarana dan lain-lain.

AAA... CCCaaapppaaaiiiaaannn KKKiiinnneeerrrjjjaaa ppprrrooogggrrraaammm uuutttaaammmaaa

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan

Daerah.

Bab

3 AKUNTABILITAS

KINERJA


Halaman

28

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan

sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator input,

output, maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektivitas, dan kualitas

pencapaian program..

Pengukuran kinerja mencakup dua hal sebagai berikut:

11.. Kinerja program merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator

program. Pengukuran tingkat pencapaian program didasarkan pada data hasil

pengukuran kinerja kegiatan.

2. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing

kelompok indikator kinerja kegiatan.

Dalam Renstra BPKP Tahun 2010-2014, telah ditetapkan program serta

indikator program yang harus dilaksanakan oleh Deputi IV. Program utama Deputi

Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah adalah “Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Program utama

tersebut ditetapkan dan dilaksanakan oleh Deputi IV untuk mendukung keberhasilan

kinerja BPKP yang pencapaian indikator keberhasilan dilaksanakan oleh 25

Perwakilan BPKP. Untuk membantu pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP, Deputi IV,

yang berfungsi sebagai perencana dan pengendali, melaksanakan kegiatan

penyusunan pedoman-pedoman yang diperlukan Perwakilan BPKP, serta melakukan

sosialisasi ke Perwakilan BPKP.

Guna mewujudkan akuntabilitas keuangan negara dan terselenggaranya

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah. Deputi

Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah merencanakan untuk

melaksanakan secara bertahap program ini selama lima tahun dimulai tahun 2010.

Pentahapan ini diperlukan karena terwujudnya penyelenggaraan SPIP pada

pemerintah daerah tergantung pada beberapa faktor yaitu kesiapan sumber daya


Halaman

29

manusia, tersedianya sarana dan prasarana, serta tersedianya perangkat peraturan

perundang-undangan yang mendukung penerapan SPIP.

Kinerja program peningkatan pengawasan intern akuntabilitas keuangan

negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP diukur dengan 7 (tujuh) indikator

outcome Pencapaian kinerja program utama terhadap target yang direncanakan dalam tahun

2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian Indikator Outcome atas Program Utama

PROGRAM PERSENTASE


Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

1. Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

50% 63,79% 127,58%

2. Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan

50% 57,78% 115,56%

3. Persentase masukan yang direspon Presiden

75% 100% 133,33%


75% 76,34% 101,79%

5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

100% 100% 100%

6. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima

50 IPD 48 IPD 96%

Rata-rata Capaian Program 112,38%


Halaman

30

Selain hal tersebut di atas, perlu kami tambahkan informasi bahwa terdapat kinerja/hasil

kegiatan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang

didukung Perwakilan BPKP yang belum tercantum sebagai capaian kinerja, yaitu:

No Kinerja 2009 2010

1. Jumlah pemda yang telah mengimplementasikan program aplikasi SIMDA

223 Pemda 273 Pemda

2. Jumlah MOU antara BPKP dengan Pemda 322 Pemda 442 Pemda

3. Jumlah Perkada tentang SPIP 22 Pemda 285 Pemda

4. Penghematan atas hasil pengawasan N/A Rp248,8 M

US$5.000

5. Penerimaan Negara dari hasil pengawasan N/A Rp31,30 M

US$1.080

Uraian masing-masing indikator outcome adalah sebagai berikut :

a. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh Stakeholders

Target indikator outcome “persentase hasil pengawasan lintas sektor yang

dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders” tahun 2010 adalah

sebesar 50 % yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan pengawasan

lintas sektor bidang keuangan daerah.

Realiasi persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan

pengambilan keputusan oleh stakeholders adalah sebesar 63,79%. Capaian ini

diperoleh dari persentase kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut atas

atensi (rekomendasi) yang disampaikan oleh BPKP kepada kepala daerah.

Dengan demikian, capaian kinerja outcome ini dalam tahun 2010 adalah sebesar

127,58%.


Halaman

31

Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang bersifat lintas sektor yang

belum ada pencapaian outcomenya yaitu:

1) Pengawasan terhadap Pengembangan Kawasan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh/Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk evaluasi terhadap penerapan

kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Tujuan evaluasi

adalah untuk memberikan informasi awal kepada para pembuat keputusan,

berkaitan dengan permasalahan yang mungkin timbul dan memerlukan

harmonisasi antara Kebijakan KAPET, yang awalnya bersifat sentralistik,

dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Kegiatan ini menghasilkan satu laporan atau 100% dari rencana sebanyak

satu laporan. Laporan tersebut baru terbit pada bulan Desember 2010.

Realisasi anggaran adalah Rp30.155.000,00 atau 55% dari anggaran yang

tersedia sebesar Rp54.900.000,00 dengan realisasi SDM adalah 56 OH

atau 19% dari yang direncanakan sebesar 300 OH.

2) Evaluasi Kerjasama Antar Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk evaluasi terbatas yang bertujuan

memberikan masukan kepada para pembuat keputusan berkaitan dengan:

a) Pemahaman konsep dan landasan kerjasama sebagai kebijakan

pemerintahan dalam kerangka hubungan antar strata pemerintahan

secara vertikal dan horizontal

b) Panduan implementasi kebijakan yang mungkin dapat dilakukan dalam

kerjasama antara daerah dalam kerangka pengembangan kawasan

(zona ekonomi)

Kegiatan evaluasi telah sepenuhnya dapat dilakukan dengan menghasilkan

satu laporan hasil evaluasi atau 100% dari rencana sebanyak satu laporan.

Kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Desember 2010. Realisasi

anggaran adalah Rp32.970.000,00 atau 60% dari anggaran yang tersedia


Halaman

32

sebesar Rp54.900.000,00 dengan realisasi SDM adalah 110 OH atau 51%

dari yang direncanakan sebesar 215 OH.

3) Analisis dan Evaluasi atas Dukungan Pemerintah Daerah terhadap 11 Prioritas Pembangunan Pemerintah

Analisis dan evaluasi (anev) dilakukan pada 113 pemerintah daerah, terdiri

dari 31 pemerintah provinsi, 63 pemerintahan kabupaten, dan 19

pemerintah kota dengan hasil sebagai berikut:

a) Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD/Renstra) yang berlaku tahun 2010-2014 dan dokumen

perencanaan tahun 2010 (RKPD/Renja) seluruh pemerintah daerah

belum sepenuhnya mengacu pada 11 prioritas pembangunan

sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014.

b) Dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan pemerintah

daerah belum difungsikan sebagai bentuk komitmen tertulis terhadap

arah dan fokus pembangunan, dan capaian kinerja

c) Perumusan sasaran/program pembangunan yang dinyatakan dalam

dokumen perencanaan tahunan tidak konsisten dengan yang dinyatakan

dalam dokumen jangka menengahnya

d) Sasaran/program/kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen

perencanaan belum seluruhnya dilengkapi dengan target dan indikator

kinerja, baik yang bersifat jangka menengah, maupun tahunan

e) Lima urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah

belum didukung dengan program pembangunan oleh pemerintah daerah

yaitu pertanahan, statistik, perumahan, penataan ruang dan kearsipan,

serta keluarga berencana dan kesejahteraan sosial

f) Prioritas “Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik” adalah

substansi rumusan yang paling sedikit dinyatakan sebagai prioritas

dalam dokumen RPJMD, dan juga paling banyak tidak dinyatakan


Halaman

33

sebagai prioritas pembangunan, serta paling sedikit mendapat dukungan

pemerintah daerah dalam bentuk adanya penetapan program

g) Penetapan tugas pokok, fungsi dan kewenangan organisasi perangkat

daerah belum secara utuh merangkum seluruh urusan wajib yang harus

diselenggarakan dan urusan pilihan yang ditetapkan untuk

diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h) Seluruh pemerintah daerah yang dianev belum dibangun dan

dikembangkan database kinerja, tidak secara konsisten ditetapkan

target kinerja dan indikator kinerja sehingga sulit untuk dilakukan

pengukuran atas hasil capaian kinerja yang diperoleh

i) Secara keseluruhan pemerintah daerah yang dianev belum melakukan

penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara berkala dan

berkelanjutan

Terhadap permasalahan tersebut di atas BPKP memberikan atensi kepada

Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan surat edaran, ditujukan kepada

seluruh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat

kabupaten/kota agar sebagai berikut:

a) Meriviu masing-masing dokumen perencanaan strategis, mengacu

kepada RPJMN 2010-2014. Selain itu perlu dipetegas pula agar pada

dokumen perencanaan pemerintah daerah ditetapkan target jangka

menengah, tahunan dan indikator kinerja outcome/input yang

diinginkan, penuangan sasaran/program selaras antara satu dokumen

perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya

b) Meriviu kembali seluruh penetapan kepala daerah tentang organisasi

perangkat daerah, antara lain dengan mengevaluasi tugas pokok,

fungsi dan kewenangan masing-masing perangkat kerja sehingga

diperoleh keyakinan bahwa seluruh urusan wajib yang harus

dilaksanakan dan urusan pilihan yang telah ditetapkan untuk

diselenggarakan pemerintah daerah telah seluruhnya dijelaskan dan

ditegaskan sesuai dengan struktur organisasi yang dibangun dengan


Halaman

34

memperhatikan organisasi kementerian/lembaga, dan tetap mengacu

pada PP 41 No 47 tahun 2007

c) Meminta seluruh pemerintah daerah agar menaati Keputusan Menteri

Negara PAN Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004,

tentang kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan penyusunan

indeks kepuasan masyarakat, dilakukan secara berkala dan

berkelanjutan. Dengan demikian diketahui tingkat kinerja pelayanan

secara berkala sehingga dapat digunakan untuk penetapan kebijakan

guna peningkatan kualitas pelayanan publik

Analisis dan evaluasi atas dukungan pemerintah terhadap 11 prioritas

pembangunan pemerintah menghasilkan laporan kompilasi sebanyak satu

laporan atau 100% dari rencana sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran

adalah Rp90.673.000,00 atau 100,2% dari anggaran yang tersedia sebesar

Rp90.450.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 30 OH atau 97% dari

yang direncanakan sebanyak 31 OH.

b. Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Menteri Keuangan

Target indikator outcome ‘’Persentase hasil pengawasan kebendaharaan

umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri

Keuangan’’ pada tahun 2010 adalah sebesar 50% yang diharapkan dapat

dicapai melalui kegiatan kebendaharaan umum negara berupa kegiatan

audit/monitoring DAK dan DPDF-PPD.

Pada tahun 2010, realisasi persentase hasil pengawasan kebendaharaan

umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri

Keuangan mencapai 57,78%. Capaian ini diperoleh dari persentase rekomendasi

hasil pengawasan kebendaharaan umum negara oleh BPKP yang ditindaklanjuti

oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. Dengan demikian, capaian indikator

kinerja outcome ini dalam tahun 2010 sebesar 115,56%.


Halaman

35

Pencapaian outcome tersebut, diperoleh dari kegiatan pengawasan BUN

berupa Audit/Monitoring DAK dan DPDF-PPD yang merupakan permintaan

Menteri Keuangan. Monitoring DAK dilakukan pada 170 Pemerintah Daerah dari

506 Pemerintah Daerah yang menerima DAK. Sementara dari 263 Pemerintah

Daerah yang menerima Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan

Pembangunan Daerah (DPDF-PPD), telah dilakukan monitoring terhadap 107

Pemerintah Daerah. Secara umum hasil dari monitoring adalah sebagai berikut :

1. Terdapat sisa DAK dan DPDF-PPD yang tidak dimanfaatkan dan tersimpan

di Kas Umum Daerah.

2. Terdapat pengajuan pencairan DAK dan DPDF-PPD yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

3. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dicairkan dengan prestasi

kerja (fisik)

4. Terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penggunaan DAK dan DPDF-PPD.

5. Terdapat sebagian kecil hasil kegiatan dari DAK dan DPDF-PPD yang belum

dimanfaatkan.

6. Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan dan pengelolaan DAK dan DPDF-

PPD pada sebagian besar pemerintah daerah tidak/belum dilakukan oleh

Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, dan Kementerian

PPN/Bappenas.

7. Ketaatan terhadap ketentuan dalam pelaksanaan pelaporan dan

pertanggungjawaban masih rendah.

Berdasarkan hasil tersebut, BPKP menyarankan kepada Menteri Keuangan hal-

hal sebagai berikut :

1) Menyusun peraturan berisi rancangan sistem yang memungkinkan Menteri

Keuangan melaksanakan fungsi verifikasi atas kebenaran laporan

penyerapan dana sebagai dasar pengajuan pencairan setiap tahapan.

2) Menyusun peraturan berisi rancangan sistem yang dapat memastikan bahwa

DAK dan DPDF-PPD seluruhnya telah dijabarkan dalam DPA, sehingga

dapat dihindari adanya sisa DAK dan DPDF-PPD yang tidak dapat


Halaman

36

dimanfaatkan pada akhir tahun atau digunakan untuk pembiayaan di luar

peruntukan DAK dan DPDF-PPD.

3) Memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah berupa :

(a) Penundaan, pemotongan atau pembatalan anggaran DAK dan DPDF-

PPD apabila Pemerintah Daerah tidak membuat laporan realisasi

penyerapan DAK dan DPDF-PPD tiap tahap sesuai dengan bukti

pengeluaran/realisasi pembayaran kepada SKPD/Pihak III yang

sebenarnya.

(b) Penundaan, pemotongan atau pembatalan anggaran DAK dan DPDF-

PPD apabila Pemerintah Daerah melakukan penyimpangan atas

penggunaan dana DAK dan DPDF-PPD

4) Mendorong Kementerian Teknis agar mempercepat penerbitan pedoman

teknis/petunjuk pelaksanaan masing-masing bidang DAK dan DPDF-PPD

pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan DAK dan DPDF-

PPD dapat diselesaikan dan dapat dimanfaatkan hasilnya pada tahun

anggaran berjalan.

5) Meminta kepada kementerian/lembaga teknis terkait untuk melakukan

pengendalian terhadap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kegiatan audit DAK merupakan kegiatan monitoring DAK dan DPDF-PPD dan

telah menghasilan 25 laporan atau 139% dari rencana sebanyak 18 laporan.


tersedia sebesar Rp224.573.000,00 dengan realisasi SDM adalah 490 OH atau

82% dari yang direncanakan sebesar 594 OH.

Dalam mendukung kegiatan monitoring DAK dan DPDF-PPD, telah dihasilkan

pedoman monitoring DAK dan DPDF-PPD sebanyak satu pedoman atau100%

dari rencana sebanyak satu pedoman. Realisasi anggaran adalah

Rp86.540.000,00 atau 150% dari anggaran yang tersedia sebesar

Rp57.700.000,00 dengan realisasi SDM adalah 345 OH atau 160% dari yang

direncanakan sebesar 215 OH.


Halaman

37

c. Persentase masukan yang direspon Presiden

Target indikator outcome ‘’Persentase masukan yang direspon presiden’’

tahun 2010 adalah sebanyak 75% yang diharapkan dapat dicapai melalui

kegiatan penugasan presiden bidang keuangan daerah..

Pada tahun 2010, realisasi persentase masukan yang direspon presiden

adalah sebesar 100%. Capaian ini diperoleh dari tercapainya seluruh target atas

kegiatan terkait tindak lanjut Rapat Kerja Nasional III di Bogor. Dengan demikian,

capaian kinerja outcome ini dalam tahun 2010 adalah sebesar 133,33%.

Pencapaian outcome tersebut, diperoleh dari kegiatan terkait dengan Unit Kerja

Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Dalam

Rapat Kerja Nasional III di Bogor tanggal 5-6 Agustus 2010, Presiden

menginstruksikan BPKP untuk melakukan asistensi kepada pemerintah daerah

dalam penggunaan anggaran daerah. Sebagai tindak lanjut atas instruksi

tersebut, telah dibuat rencana aksi kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan

Desember 2010 dengan uraian sebagai berikut :

1) Rencana Aksi & Ukuran Keberhasilan.

a) Rencana aksi dan ukuran keberhasilan yang harus dicapai oleh BPKP

secara keseluruhan meliputi :

(1) Merumuskan mekanisme asistensi kepada daerah dalam pemanfaatan

anggaran daerah dan menjalankan peraturan.

(2) Merumuskan mekanisme percepatan peningkatan kualitas

akuntabilitas keuangan negara/daerah.

Untuk melaksanakan rencana aksi nomor (1) telah ditetapkan tiga ukuran

keberhasilan yaitu :

(1) Pembentukan mekanisme asistensi kepada daerah dalam

pemanfaatan anggaran daerah,

(2) Pembentukan mekanisme asistensi kepada daerah dalam

menjalankan peraturan tentang pemanfaatan anggaran daerah,

(3) Pembentukan mekanisme asistensi kepada daerah tentang

perubahan ketentuan prosedur pengadaan barang/ jasa.


Halaman

38

Sedangkan ukuran keberhasilan untuk pelaksanaan rencana aksi nomor

(2) adalah terbitnya Inpres Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas

Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah.

b) Ukuran Keberhasilan dari seluruh rencana aksi tersebut, yang menjadi

target di bulan Desember 2010 meliputi :

Target 1 : Pelaksanaan asistensi pemanfaatan anggaran daerah di 25 provinsi

Target 2 : Pelaksanaan asistensi penerapan peraturan terkait pemanfaatan anggaran daerah di 25 provinsi

Target 3 : 1) Sosialisasi Perpres 54 Tahun 2010 di 25 provinsi

2) Pelaksanaan asistensi persiapan pelaksanaan perubahan ketentuan pengadaan di 6 provinsi

2) Tindak Lanjut atas Rencana Aksi BPKP

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKP sampai dengan posisi bulan

Desember 2010 atas rencana aksi sebagaimana dikemukakan pada butir b)

di atas adalah sebagai berikut:

a) Target 1, pelaksanaan asistensi pemanfaatan anggaran daerah telah

dilaksanakan pada 33 provinsi atau 132 % dari target sebanyak 25

provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : bimbingan teknis

implementasi penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah,

pendampingan penyusunan RAPBD, memfasilitasi penyusunan rencana

kinerja, dan pendampingan penerapan program aplikasi Sistem

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

b) Target 2, pelaksanaan asistensi penerapan peraturan terkait

pemanfaatan anggaran daerah telah dilaksanakan pada 33 provinsi atau

132 % dari target sebanyak 25 provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan

meliputi : asistensi penerapan peraturan terkait pemanfaatan APBD,

asistensi penerapan Sistem Akuntansi Keungan Daerah (SAKD), dan

memberikan asistensi, help desk, dan bimbingan dalam penerapan

peraturan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.


Halaman

39

c) Target 3 :

(1) Sosialisasi Perpres 54 Tahun 2010 telah dilaksanakan bersama-sama

dengan LKPP pada 33 provinsi atau 132 % dari target 25 provinsi.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan pemahaman tentang

perbedaan antara Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010 , agar

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dan efektif,

serta mempermudah dalam penyerapan anggaran dengan tetap

memperhatikan good governance. Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 mulai berlaku tanggal 1 Januari

2010.

(2) Pelaksanaan asistensi persiapan pelaksanaan perubahan ketentuan

pengadaan, telah dilaksanakan pada 9 provinsi atau 150 % dari target

6 provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : mendorong

terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),

memfasilitasi penyusunan organisasi ULP dan LPSE, serta

penyusunan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa .

Dengan demikian seluruh rencana aksi telah direalisasikan 100% dan

telah memenuhi target yang ditetapkan.

Dalam mendukung pecapaian target tersebut di atas, Deputi Pengawasan

Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah melakukan kegiatan sebagai

berikut :

1) Penyusunan Modul Asistensi Pemanfaatan Anggaran

Kegiatan penyusunan tersebut telah menghasilkan satu modul dengan

realisasi anggaran sebesar Rp26.240.000,00 serta realisasi SDM sebanyak

70 OH.

2) Penyusunan Pedoman Asistensi Menjalankan Peraturan Terkait

Pemanfaatan Anggaran Tahap I

Kegiatan penyusunan pedoman ini telah menghasilan satu pedoman dengan

realisasi anggaran sebesar Rp10.950.000,00 serta realisasi SDM sebanyak

18 OH.


Halaman

40

3) Perumusan Tugas Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan

Daerah Dalam Mendukung Pemantauan UKP4

Kegiatan Perumusan tersebut telah menghasilkan dua laporan dan realisasi

anggaran sebesar Rp11.540.000,00 serta realisasi SDM sebanyak 60 OH.

4) Mapping Kegiatan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan

Daerah Dalam Rangka Sinergi Dengan UKP4

Kegiatan mapping tersebut telah menghasilan dua laporan dengan realisasi

anggaran adalah Rp8.725.000,00 serta realisasi SDM sebanyak 38 OH.

5) Penyusunan Bahan Retreat Dengan Tema Penyusunan APBN dan APBD

yang Sehat

Kegiatan penyusunan tersebut telah menghasilan satu laporan dengan

realisasi anggaran adalah Rp2.320.000,00 serta realisasi SDM sebanyak 10

OH.

6) Sosialisasi Direktif Presiden dan Perpres No. 54 Tahun 2010

Kegiatan Sosialisasi tersebut telah menghasilan satu laporan dengan

realisasi anggaran sebesar Rp7.609.000,00 serta realisasi SDM sebanyak 3

OH.

d. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Target indikator outcome ‘’Persentase IPD yang laporan keuangannya

memperoleh opini minimal WDP’’ tahun 2010 adalah sebanyak 75%, diharapkan

dapat dicapai melalui kegiatan bimtek/asistensi penyusunan LKPD.

Pada tahun 2010, persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini

minimal WDP telah mencapai 76,34%. Capaian ini diperoleh dari persentase

pemda yang diasistensi BPKP yang opini laporan keuangannya minimal WDP

dari BPK. Opini BPK diperoleh berdasarkan hasil audit BPK atas laporan

keuangan pemerintah daerah tahun 2009. Dengan demikian, capaian kinerja

outcome ini dalam tahun 2010 adalah sebesar 101,79%.


Halaman

41

Keberhasilan ini diperoleh melalui kegiatan sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis

oleh Perwakilan BPKP dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Asistensi APBD mulai dari penetapan KAU dan PPAS sampai dengan

penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD.

2) Asistensi SAKD yang meliputi penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),

Kebijakan Akuntansi, Sistem dan Prosedur Akuntansi, Inventarisasi aset

daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah,

Sosialisasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lainnya.

3) Asistensi SIMDA yang dimulai dari implementasi program aplikasi SIMDA,

baik itu SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, maupun SIMDA Gaji; sistem dan

prosedur (sisdur) program aplikasi SIMDA; sampai dengan penatausahaan

keuangan daerah dengan menggunakan program aplikasi tersebut baik untuk

keperluan penganggaran, penyusunan RKA, DPA, dan lain-lain; serta bimtek

kepada pengelola keuangan daerah misalnya bendahara dan pejabat

penatausahaan keuangan (PPK)

4) Asistensi SAKIP yang meliputi Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra

SKPD, Renja SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK),

Standar Pelayanan Minimal (SPM), LAKIP, LPPD, dan Lainnya

5) Asistensi Lainnya yang meliputi asistensi reviu laporan keuangan pemda,

asistensi reviu PBJ, Sosialisasi dan asistensi OPAD.

Selama tahun 2010, Perwakilan BPKP telah melakukan asistensi/bimtek

APBD/SAKD/SIMDA/SAKIP terhadap 453 pemerintah daerah (pemda) atau

86,45% dari 524 pemda yang ada dengan materi asistensi meliputi Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), Sistem Infomasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan materi lainnya seperti

asistensi reviu atas laporan keuangan pemda, asistensi pengadaan barang/jasa,

dan lain-lain.


Halaman

42

Dari 524 pemda tersebut masih terdapat 71 pemda yang belum diasistensi

dengan berbagai alasan antara lain sebagai berikut :

- Pemerintah daerah tidak menganggarkan kegiatan asistensi/bimtek.

- Kegiatan asistensi/bimtek telah dilakukan oleh pihak lain selain BPKP

- Pemerintah daerah belum memberi perhatian terhadap tanggung jawab yang

melekat.

Frekuensi asistensi/bimtek yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP selama

tahun 2010 adalah sebanyak 2.057 kali pada 453 pemda, dengan rincian per

materi asistensi sebagai sebagai berikut:

No Materi Asistensi Frekuensi (Kali)

Persentase Frekuensi (%)

1 APBD 72 3,50 2 SAKD 650 31,60 3 SIMDA 582 28,29 4 SAKIP 432 21,00 5 Lainnya 321 15,61 Jumlah 2.057 100,00


Halaman

43

Rincian jumlah pemda yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP per materi

asistensi, dibandingkan dengan jumlah pemda yang diasistensi dan jumlah

pemda yang ada, adalah sebagai berikut:

No Materi Asistensi

Jumlah Pemda yang

diasistensi

Persentase terhadap seluruh Pemda yang

diasistensi (453 pemda)

(%)

Persentase terhadap seluruh

Pemda (524 pemda)

(%)

1 APBD 56 12,36 10,68

2 SAKD 316 69,75 60,30 3 SIMDA 225 49,66 42,93 4 SAKIP 228 50,33 50,33 5 Lainnya 228 50,33 43,51

Asistensi APBD relatif kecil karena kegiatan penyusunan APBD secara umum

telah dilakukan oleh pemda secara mandiri.

Selain kegiatan sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis oleh Perwakilan BPKP,

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah juga


Halaman

44

melaksanakan kegiatan sosialisasi/ asistensi/bimbingan teknis SIMDA Versi 2.1

langsung ke pemerintah daerah atas permintaan Perwakilan BPKP. Kegiatan

yang dilaksanakan sehubungan dengan aplikasi SIMDA Versi 2.1 tersebut

adalah sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis SIMDA pada 225 pemerintah

daerah.

Untuk kegiatan asistensi, implementasi dan bimbingan teknik SIMDA Versi 2.1

ke 225 pemerintah daerah, seluruh biaya asistensi meggunakan dana dari

pemerintah daerah yang bekerja sama dengan BPKP dalam rangka penerapan

Program Aplikasi SIMDA. Jumlah realisasi anggaran pemerintah daerah untuk

Tim Satgas SIMDA Pusat sebesar Rp. 996.872.000,00 dengan realisasi SDM

adalah 1.424 OH.

Selain itu Deputi IV juga melakukan sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis

penyusunan laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri dengan realisasi

SDM sebanyak 360 OH

Disamping itu, beberapa indikator lain yang menunjukkan keberhasilan

pelaksanaan program-program Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan

Keuangan Daerah antara lain:

1) Dari 15 pemda yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang di audit BPK,

di antaranya termasuk 13 Pemda yang diasistensi oleh BPKP.

2) Dari 320 pemda yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang diaudit BPK,

diantaranya termasuk 229 pemda yang diasistensi oleh BPKP

3) Pemda yang paling awal menyelesaikan dan menyampaikan Perda APBD

Tahun 2009 adalah Pemda yang diasistensi oleh BPKP dengan

menggunakan Aplikasi SIMDA.

Dalam mendukung pecapaian outcome di atas, Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut :


Halaman

45

1) Updating Profil Pemda Profil pemda dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai

pemerintah daerah secara komprehensif khususnya dikaitkan dengan

akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Profil pemda setiap periodik

dilakukan pemutahiran (updating) agar informasi yang disajikan dapat

menggambarkan kondisi sebenarnya. Dari informasi tersebut diharapkan

dapat diperoleh perbaikan ke depan dalam meningkatankan akuntabilitas

keuangan pemda. Kegiatan Updating Profil Pemda telah menghasilkan tiga

laporan profil pemda atau 100% dari rencana sebanyak tiga laporan.


tersedia sebesar Rp118.500.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 153 OH

atau 66% dari yang direncanakan sebanyak 231 OH.

2) Evalusasi atas Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2010. Evaluasi atas proses penyusunan dan penetapan APBD tahun anggaran

2010 terhadap 119 pemerintah daerah (8 provinsi, 96 kabupaten, 15 kota)

dengan hasil bahwa penyebab utama keterlambatan penyusunan dan

penetapan APBD Tahun 2010 terjadi pada seluruh tahapannya. Penyebab

utama keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD Tahun 2010

terbesar terjadi pada tahap penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS

pemda yaitu sebanyak 98 pemda atau 82,35% dari pemda yang terlambat.

Keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD Tahun 2010 tersebut

disebabkan sebagai berikut:

(a) Kelalaian aparatur pemerintah daerah pada 102 pemda

(b) Kelalaian anggota dewan dalam penetapan KUA dan PPAS maupun

persetujuan bersama Raperda pada 66 pemda.

(c) Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas pada 18 pemda.

(d) Menunggu penetapan dana perimbangan (DAU/DAK/DBH) pada 14

pemda.


Halaman

46

(e) Pergantian pejabat bupati dan atau pejabat eselon II, III, IV pada 11

pemda.

(f) Kurangnya komitmen aparatur pemerintah daerah pada 10 pemda.

(g) Penataan ulang struktur kelembagaan pada 6 pemda

(h) Menunggu penetapan APBD tahun 2009 pada 6 pemda.

(i) Menunggu hasil musrenbang provinsi/nasional atau RKPD provinsi/RKP

nasional pada 3 pemda.

(j) Menunggu penetapan APBD Provinsi (dana bantuan keuangan) pada 2

pemda

(k) Adanya pemekaran wilayah pada 2 pemda, dan

(l) Penambahan jumlah SKPD baru; adanya proses hukum terhadap pejabat

daerah; dan kegiatan SKPD sangat banyak, masing-masing pada 1

pemda.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, telah diberikan saran-saran kepada

Menteri Dalam Negeri sebagai berikut :

(a) Meningkatkan pembinaan kepada pemerintah daerah

(provinsi/kabupaten/kota) dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan

daerah

(b) Meminta kepada gubernur/bupati/walikota untuk lebih mengoptimalkan

pelaksanaan proses penyusunan dan penetapan APBD secara tepat

waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan

koordinasinya dengan DPRD terkait.

(c) Menciptakan suatu sistem monitoring atas penyusunan APBD

provinsi/kabupaten/kota agar mutu dan ketepatan waktu penetapan APBD

lebih baik.

Kegiatan evaluasi atas proses penyusunan dan penetapan APBD Tahun

2010 oleh Deputi IV adalah kompilasi nasional atas laporan hasil evaluasi

yang dilaksanakan oleh perwakilan BPKP. Kompilasi hasil evaluasi atas

kegiatan ini telah menghasilkan output satu laporan hasil kompilasi atau

100% dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran


Halaman

47

untuk kegiatan ini adalah Rp47.863.000,00 atau 111% dari anggaran yang



3) Database Akuntabilitas Pemerintah Daerah Untuk mendukung kegiatan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah,

Deputi IV telah melakukan penyusunan Database Akuntabilitas Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini telah menghasilkan output satu

laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi

anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp10.800.000,00 atau 12% dari anggaran

yang tersedia sebesar Rp88.740.000,00 dengan realisasi SDM adalah 140

OH atau 93% dari yang direncanakan sebanyak 150 OH.

4) Kompilasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan kompilasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh

Deputi IV berupa kompilasi nasional atas kompilasi LPKD provinsi yang

dilakukan oleh perwakilan BPKP. Kompilasi atas analisis LKPD ini telah

menghasilkan output satu laporan hasil kompilasi nasional atau 100% dari

target satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp

40.748.000,00 atau 105% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp

38.850.000,00 dengan realisasi SDM adalah 108 OH atau 77% dari yang

direncanakan sebanyak 140 OH

5) Pengolahan Data Laporan Bulanan Bidang APD Deputi IV sebagai perencana dan pengendalian (rendal) terhadap Bidang

Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) pada Perwakilan BPKP, melakukan

koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan bidang APD. Hasil kegiatan

bidang APD tersebut dirangkum menjadi database kinerja Deputi IV.


Halaman

48

Database ini diperlukan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan antara lain

sebagai berikut :

• Untuk mengetahui performance perwakilan BPKP berkaitan dengan

pengelolaan keuangan daerah

• Mengetahui kinerja Deputi IV, dan

• Sebagai salah satu sumber data penyusunan bahan laporan ke presiden.

Database ini dituangkan dalam bentuk laporan bulanan kegiatan APD yang

kemudian dikompilasi menjadi laporan triwulanan bidang APD.

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak empat laporan kompilasi triwulanan

atau 100% dari yang direncanakan sebanyak empat laporan. Realisasi

anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp257.810.000 atau 176% dari anggaran

yang tersedia sebesar Rp 146.568.000,00 dengan realisasi SDM adalah 777

OH atau 102% dari yang direncanakan sebanyak 760 OH.

6) Monev Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Keuangan Daerah Monev bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Perwakilan BPKP

dalam memasarkan produk-produk Deputi IV untuk membantu pemerintah

daerah di wilayahnya menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada Perwakilan BPKP

dengan output 18 laporan atau 100% dari yang ditargetkan sebanyak 18

laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp

15.825.000,00 atau 31% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp

50.760.000,00 dengan realisasi SDM adalah 166 OH atau 63% dari yang

direncanakan sebanyak 265 OH.

7) Asistensi Implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA Asistensi implementasi program aplikasi komputer SIMDA merupakan

kegiatan yang sifatnya permintaan dari pemerintah daerah yang bertujuan


Halaman

49

untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah secara tepat

waktu.

Kegiatan asistensi telah menghasilkan output sebanyak 115 laporan atau

147% dari yang ditargetkan sebanyak 78 laporan. Anggaran untuk kegiatan

tersebut merupakan beban pemerintah daerah yang bersangkutan dengan

realisasi SDM adalah 1.424 OH atau 184% dari yang direncanakan sebesar

775 OH.

8) Asistensi Pengelolaan Keuangan Negara pada Kemendagri Asistensi tersebut merupakan kegiatan atas permintaan dari Kemendagri

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemendagri.

Kegiatan asistensi ini telah menghasilkan output sebanyak satu laporan atau

100% dari yang ditargetkan sebanyak satu laporan. Anggaran untuk kegiatan

tersebut merupakan beban Kemendagri dengan realisasi SDM sebanyak 360

OH atau 240% dari yang direncanakan sebesar 150 OH.

9) Evaluasi atas Pelayanan Perwakilan BPKP kepada Pemda Dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan secara preventif dan

edukatif, salah satu bentuk yang dilakukan oleh BPKP adalah kegiatan

asistensi. Agar pelaksanaan kegiatan asistensi (khususnya yang terkait

dengan pengelolaan keuangan daerah) dapat berjalan dengan seragam,

transparan, dan akuntabel, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan

Keuangan Daerah telah mengeluarkan Prosedur Kegiatan Baku (Standard

Operating Procedure/SOP) Kerjasama Perwakilan BPKP dengan Pemerintah

Daerah melalui Surat Edaran Deputi Pengawasan Bidang Penyelanggaraan

Keuangan Daerah Nomor: SE-211/D4/03/2008 tanggal 28 Agustus 2008.

Untuk memastikan bahwa kegiatan asistensi yang dilakukan oleh Perwakilan

BPKP telah berjalan sesuai dengan SOP di atas, serta telah memberikan

hasil dan manfaat sebagaimana yang diharapkan, Deputi Pengawasan

Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah melakukan evaluasi atas


Halaman

50

pelayanan kerjasama asistensi Perwakilan BPKP kepada Pemerintah

Daerah. Melalui evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

perbaikan kualitas pelayanan kerjasama asistensi.

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak empat buah laporan atau 133% dari

yang direncanakan sebanyak tiga laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan

ini adalah Rp 41.644.000,00 atau 37% dari anggaran yang tersedia sebesar

Rp 113.260.000,00 dengan realisasi SDM adalah 52 OH atau 43% dari yang


10) Memberikan bahan hasil pengawasan Deputi IV Realisasi kegiatan ini berupa penyediaan data terkait kinerja deputi IV dalam

rangka penyusunan Laporan Presiden yang dikoordinir oleh Pusat Informasi

Pengawasan BPKP.

Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 2 laporan (100%) dari yang

direncanakan sebanyak 2 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan tidak menggunakan

anggaran dengan realisasi SDM sebanyak 25 OH atau 50% dari 50 OH yang

direncanakan

11) Perekaman data dan kegiatan operasi TI Asistensi tersebut merupakan kegiatan atas perekaman data yang terkait

dengan kegiatan pengembangan aplikasi SIMDA.

Kegiatan asistensi ini telah menghasilkan output sebanyak empat laporan

atau 100% dari yang ditargetkan sebanyak empat laporan dengan realisasi

SDM sebanyak 128 OH atau 107% dari yang direncanakan sebesar 100 OH.

12) Reviu proses PBJ oleh APIP Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak dua laporan atau 100% dari yang

direncanakan sebanyak dua laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini

adalah Rp83.570.000,00 atau 92% dari anggaran yang tersedia sebesar

Rp90.450.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 190 OH atau 100% dari

yang direncanakan sebanyak 190 OH.


Halaman

51

e. Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders

Target indikator outcome ‘’Persentase hasil pengawasan atas permintaan

stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders’’

tahun 2010 adalah sebanyak 100% yang diharapkan dapat dicapai melalui

kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder bidang keuangan daerah.

Pada tahun 2010, realisasi persentase hasil pengawasan atas permintaan

stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

adalah 100%. Realisasi ini diperoleh dari persentase hasil pengawasan oleh

BPKP yang dimanfaatkan oleh stakeholders. Dengan demikian, capaian kinerja

outcome ini dalam tahun 2010 adalah sebesar 100%.

Pencapaian outcome tersebut, diperoleh dari kegiatan pengawasan yang

bersifat permintaan stakeholder antara lain sebagai berikut:

1) Audit atas Pembelanjaan yang Berkaitan dengan Program Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Atas permintaan Menteri Dalam Negeri, BPKP melakukan audit atas

pembelanjaan yang berkaitan dengan program pengembangan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tahun anggaran 2003 – 2009

dan audit atas Teknologi Informasi pada Data Center (DC) dan Disaster

Recovery Center (DRC).

Audit pembelanjaan bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan

ekonomi (3-E) atas pembelanjaan yang dilaksanakan sejak 2003-2009; dan

menilai ketaatan pada ketentuan yang berlaku serta memberikan masukan

dalam rangka penyempurnaannya. Sementara audit atas teknologi informasi

bertujuan sebagai berikut:

Meyakinkan bahwa pengembangan SIAK didasarkan atas grand design

atau dokumen lainnya yang dipersamakan, dan telah memperoleh

pengesahan dari pejabat yang berwenang


Halaman

52

Meyakinkan bahwa pengorganisasian penanggungjawab dan pengelola

pengembangan SIAK telah menganut asas-asas umum yang berlaku

dalam TI dan sistem pengendalian intern yang memadai.

Meyakinkan bahwa proses pengadaan infrastruktur TI (perangkat keras,

perangkat lunak, dan perangkat pendukung lainnya) telah melalui proses

yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan.

Meyakinkan bahwa pembangunan SIAK telah memanfaatkan dan

mengintegrasikan secara optimal hasil pembangunan sistem informasi

yang telah ada sebelumnya di pemerintah daerah

Meyakinkan bahwa tata kelola TI dalam penerapan SIAK telah diterapkan

secara efektif

Simpulan atas hasil audit tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Grand design pengembangan SIAK masih lemah

2. Penerapan e-KTP belum sepenuhnya mengacu pada undang-undang

3. Pemilihan software database oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan belum dilakukan berdasarkan kajian kebijakan yang memadai

4. Pengelolaan data SIAK tersebar pada beberapa sub direktorat pada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan

5. Implementasi Aplikasi SIAK belum dapat menghindari duplikasi penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

6. Beberapa pemerintah provinsi/kabupaten/kota belum menggunakan Aplikasi SIAK sehingga struktur database kependudukan secara nasional menjadi berbeda-beda

7. Kompetensi administrator dan operator SIAK kurang memadai

8. Infrastruktur DC Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal

9. Infrastruktur DRC belum dimanfaatkan


Halaman

53

10. Pembangunan dan pengelolaan DRC belum mengacu standar

11. Pengoperasian data di Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan belum didukung dengan contingency plan

12. Perangkat e-KTP yang diadakan kurang dimanfaatkan

13. Pada saat pemeriksaan berlangsung (Juni 2010), uji petik penerapan e-KTP yang berjalan di 6 kecamatan pada 6 kabupaten/kota tidak terhubungkan dengan jaringan server terpusat sebagai alat kendali

14. Stimulan perangkat teknologi informasi untuk menjalankan SIAK belum seluruhnya dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota/ kecamatan

Dari hasil audit ini, BPKP telah memberikan 14 jenis rekomendasi perbaikan

yang ditujukan kepada Direktur Jendral Administrasi Kependudukan

Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan audit tersebut telah menghasilkan dua laporan hasil audit dengan

realisasi SDM adalah 382 OH.

Disamping kegiatan tersebut, kegiatan lain terkait yang mendukung adalah

kegiatan audit dan bimtek pelaksanaan NIK dan e-KTP pada Dinas

Kependudukan dan Capil, kegiatan reviu RAB penerbitan NIK dan penerapan

KTP TA 2010 pada Ditjen Adminduk Kemendagri, serta kegiatan penyusunan

TOR reviu, audit dan pendampingan pengadaan barang dan jasa pada Ditjen

Adminduk pada Kemendagri. Kegiatan tersebut menghasilkan output

sebanyak 12 laporan dengan realisasi SDM sebanyak 406 OH. Realisasi

anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp347.845.600,00 atau 43,51% dari

anggaran yang tersedia sebesar Rp799,546.000,00. Anggaran tersebut

menggunakan droping dana dari Sekretariat Utama BPKP.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)

Dalam tahun 2010 telah dilakukan validasi atas evaluasi kinerja atas instansi

pemerintah terhadap 215 kabupaten/ kota sebagaimana disajikan dalam


Halaman

54

laporan No : LHE- 210 /D4/01/2010 tanggal 22 Oktober 2010. Pelaksanaan

evaluasi kami laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010.

Evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan yang harus diterapkan dalam

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), meliputi komponen

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi

kinerja, serta pencapaian kinerja.

SAKIP sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1999 berdasarkan Inpres

Nomor 7 Tahun 1999. Hal ini diperkuat dengan terbitnya UU Nomor 17 tahun

2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanahkan adanya transparansi

kinerja dalam melaporkan prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna

Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan

perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan

mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output) setiap kegiatan berikut

hasil (outcome) ataupun sasaran dari setiap program. Namun melihat hasil

penilaian evaluasi tersebut di atas menunjukkan bahwa perkembangan

SAKIP masih jauh dari yang diharapkan.

Secara keseluruhan, atas 215 kabupaten/kota yang dievaluasi tidak terdapat

kabupaten/ kota yang memperoleh kategori sangat memuaskan dan sangat baik. Kategori baik diperoleh satu kota atau 0,46%, kategori cukup baik

diperoleh dua kabupaten atau 0,93%. Selebihnya dengan kategori agak kurang diperoleh 95 kabupaten/kota atau 44,19%, dan dengan kategori

kurang diperoleh 117 kabupaten/kota atau 54,42%.

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 215 laporan atau 1.132% dari yang

direncanakan sebanyak 19 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini


Rp200.117.000,00 dengan realisasi SDM adalah 1.606 OH atau 88 % dari

yang direncanakan sebesar 1.826 OH.


Halaman

55

3) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Dalam tahun 2010 telah dilakukan validasi EKPPD atas hasil tim daerah di 33

provinsi sebanyak 439 kabupaten/kota serta melakukan evaluasi LPPD atas

33 pemerintah provinsi. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 34 laporan

atau 100% dari yang direncanakan sebanyak 34 laporan. Realisasi anggaran



direncanakan sebesar 1.914 OH.

Disamping kegiatan di atas, kegiatan lain yang turut medukung pencapaian

outcome adalah:

1) Kajian Current Issues Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, Deputi

Pengawasan Bidang Penyelenggaraaan Keuangan Daerah BPKP melakukan

beberapa kajian di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah sebagai

berikut :

• Kajian terhadap UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

• Kajian atas hasil pemeriksaan BPK semester I dan II Tahun 2009

• Kajian Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara serta Penyampaiannya

• Telaah atas honor dan tambahan penghasilan bagi PNS di Kabupaten

Pangkajene Kepulauan

• Kajian Pengawalan terhadap Grand Design Revitalisasi Desentralisasi

dan Otonomi Daerah

• Kajian atas Dana Abadi pada Pemerintah Aceh


Halaman

56

Realisasi anggaran untuk kegiatan Kajian Current Issue adalah


Rp142.808.000,00 dengan realisasi SDM adalah 330 OH atau 101% dari

yang direncanakan sebesar 328 OH.

2) Kompilasi pemetaan dan penyelesaian TPB Kemendagri Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk rekonsiliasi antara data dari Pusat

Informasi Pengawasan dengan data yang dimiliki oleh Deputi Pengawasan

Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah atas hasil pengawasan pada

Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan BUMD. Dari hasil

rekonsiliasi dapat ditelusuri perbedaan saldo temuan yang belum

ditindaklanjuti dari kedua sumber data tersebut. Selain itu juga dilakukan

pemetaan terhadap temuan hasil pemeriksaan yang diklasifikasikan dalam

kelompok temuan yang valid dan temuan yang sudah tidak valid. Terhadap

temuan yang sudah tidak valid, direkomendasikan kepada Kepala Perwakilan

untuk memprosesnya menjadi temuan pemeriksaan yang tidak dapat

ditindaklanjuti (TPTD) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu laporan atau 100% dari yang

direncanakan sebanyak satu laporan.




3) Penyusunan TOR Revitalisasi OTDA

Penyusunan TOR ini dilakukan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan

pembuatan kegiatan dan/atau instrumen yang diperlukan dalam rangka

Rencana Pengawalan Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada para pembuat

keputusan berkaitan dengan penyempurnaan kebijakan desentralisasi dan


Halaman

57

otonomi daerah. Kegiatan tersebut telah dapat diselesaikan dengan

menghasilkan satu dokumen TOR atau 100% dari target satu dokumen.




4) Kajian Dalam Rangka Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Kajian ini bersifat terbatas dan merupakan langkah awal dan sebagai bagian

dari kegiatan dalam rangka rencana pengawalan revitalisasi desentralisasi

dan otonomi daerah. Kajian dilaksanakan melalui beberapa kegiatan survei

dalam bentuk studi literatur, yaitu sebagai berikut:

(a) Survei dalam rangka evaluasi terhadap mekanisme dan realisasi

penyusunan Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Kegiatan ini

menghasilkan output satu laporan dengan realisasi anggaran sebesar

Rp42.380.000 atau 133% dari anggaran sebesar Rp31.910.000,00 serta

realisasi SDM sebesar 62 OH atau 46% dari yang direncanakan sebesar

134 OH.

(b) Survei dalam rangka evaluasi terhadap hubungan antar strata

pemerintahan. Kegiatan ini menghasilkan output satu laporan dengan

realisasi anggaran sebesar Rp43.878.000 atau 92% dari anggaran

sebesar Rp47.865.000,00 serta realisasi SDM sebesar 66 OH atau 49%

dari yang direncanakan sebesar 134 OH

(c) Survei dalam rangka evaluasi terhadap sumber daya pemerintah daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan kegiatan survei

di atas. Kegiatan ini menghasilkan output satu laporan dengan realisasi

anggaran sebesar Rp14.310.000 atau 30% dari anggaran sebesar

Rp47.865.000,00 serta realisasi SDM sebesar 25 OH atau 19% dari yang


Kajian terbatas ini telah dilaksanakan dengan hasil berupa satu dokumen

Laporan Kajian Awal Dalam Rangka Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi


Halaman

58

Daerah, dengan mengindikasikan berbagai permasalahan yang terkait

dengan kebijakan, hubungan antara strata pemerintahan (kelembagaan), dan

tata kerja pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dari hasil ini

disimpulkan perlunya melakukan evaluasi terhadap berbagai indikasi

permasalahan tersebut, dan untuk itu juga telah disusun 3 jenis pedoman

sebagai berikut:

(a) Petunjuk pelaksanaan evaluasi kebijakan dalam rangka revitalisasi

desentralisasi dan otonomi daerah.

(b) Petunjuk pelaksanaan evaluasi aransemen kelembagaan dalam rangka

revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah.

(c) Petunjuk pelaksanaan evaluasi tata kerja dalam rangka revitalisasi

desentralisasi dan otonomi daerah

5) Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Evaluasi terhadap Sumber Daya Pemda.

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam

proses pengumpulan data yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan

evaluasi tata kerja yang dilakukan oleh Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP dalam rangka revitalisasi

desentralisasi dan otonomi daerah. Ruang lingkup pengumpulan data yang

diatur dalam pedoman ini adalah pengelolaan sumber daya keuangan dan

sumber daya non keuangan pemda. Pengelolaan sumber daya keuangan

mencakup kriteria dan kondisi kecukupan fiskal minimum pemda. Sedangkan

pengelolaan sumber daya non keuangan meliputi pengelolaan aset dan

sumber daya manusia pemda. Kegiatan tersebut telah dapat diselesaikan

dengan menghasilkan satu pedoman atau 100% dari target satu pedoman.

Realisasi adalah Rp19.600.000,00 atau 61% dari anggaran yang tersedia

sebesar Rp31.910.000,00 dengan realisasi SDM adalah 30 OH atau 22%

dari yang direncanakan sebesar 135 OH


Halaman

59

6) Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan pedoman ini masih berkaitan dengan penyiapan dukungan

untuk pelaksanaan evaluasi dalam rangka revitalisasi desentralisasi dan

otonomi daerah. Ruang lingkup dari pengumpulan data meliputi pelaksanaan

urusan wajib dan urusan pilihan, serta bagian dari urusan pemerintahan yang

dilaksanakan berdasarkan pengaturan tertentu, seperti urusan yang terkait

dengan penyerahan kewenangan dekonsentrasi, tugas perbantuan, dan lain-

lain. Kegiatan tersebut telah dapat diselesaikan dengan menghasilkan satu

pedoman atau 100% dari target satu pedoman.



48% dari yang direncanakan sebesar 135 OH

7) Penyusunan TOR Evaluasi Terhadap Kondisi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Masa Transisi RPJMN 2004 - 2009 ke 2010 - 2014

Tujuan dari penyusunan TOR ini adalah memberikan kerangka acuan bagi

rencana pelaksanaan evaluasi terhadap kondisi pengelolaan keuangan

daerah dalam masa transisi RPJMN 2004 - 2009 ke 2010 – 2014, yang

diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2011. Pada TOR ini dijelaskan

tentang gambaran umum kegiatan, desain kegiatan yang terdiri dari metode,

pertanyaan, dan kriteria evaluasi, serta anggaran kegiatan. Kegiatan tersebut

telah dapat diselesaikan dengan menghasilkan satu dokumen TOR atau

100% dari target satu laporan. Realisasi anggaran adalah Rp32.425.000,00

dengan realisasi SDM adalah 55 OH atau 61% dari yang direncanakan

sebesar 90 OH


Halaman

60

8) Pengumpulan Data realisasi transfer DBH SDA Gas Bumi atas Sumur Suban 4 dari Tahun 2001 s.d 2007 yang diterima oleh Kab. Musi Banyuasin

Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 1 laporan. Kegiatan ini

menggunakan SDM sebanyak 35 OH.

f. Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima

Target indikator outcome ‘’Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai

Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima’’ yang ditetapkan untuk tahun 2010

adalah sebanyak 50 yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan

pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang keuangan daerah.

Pada tahun 2010, jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai standar

pelayanan minimal/pelayanan prima mencapai 48 IPD atau 96% dari target 50

IPD.

Pencapaian outcome tersebut tidak tercapai seluruhnya disebabkan

pemerintah daerah belum melaksanakan SPM sesuai dengan ketentuan.

Untuk mencapai target indikator program ”Jumlah IPD yang melaksanakan

pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima” Deputi IV

melaksanakan kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1) Pengembangan Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemda

Terhadap pedoman audit kinerja pelayanan yang telah ada dilakukan

pengembangan pedoman. Realisasi hasil kegiatan penyusunan

pengembangan pedoman mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan,

yaitu menghasilkan 1 pedoman audit kinerja pelayanan pemerintah daerah

untuk 6 bidang pelayanan, yaitu bidang pendidikan , kesehatan, koperasi

dan usaha kecil menengah, ketenagakerjaan, kependudukan dan catatan

sipil serta bidang pekerjaan umum. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini


Halaman

61

adalah Rp34.411.000,00 atau 89% dari dana yang disediakan

Rp38.880.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 56 OH atau 70% dari 80

OH yang disediakan

2) Kompilasi Audit Kinerja Pelayanan Pemda

Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 6 laporan atau 19% dari yang



Rp104.710.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 1.320 OH atau 84% dari

1.568 OH yang disediakan.

g. Persentase K/L dan Pemda yang telah Menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008

Target indikator outcome ‘’persentase K/L dan pemda yang telah

menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008’’ merupakan tanggungjawab

Deputi Bidang Perekonomian. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi IV

berupa laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang keuangan

daerah dalam menunjang outcome tersebut di atas.

Dalam mendukung pencapaian outcome, kegiatan pengawasan atas

pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang keuangan daerah

dilakukan melalui sosialisasi, diklat, dan bimbingan teknis SPIP pada pemda. Selama tahun 2010, Perwakilan BPKP telah melakukan Sosialisasi SPIP pada

417 pemda atau 79,58% dari 524 pemda yang ada, serta pelaksanaan Diklat

sebanyak 111 kali kegiatan dengan peserta yang mencakup 419 Pemda atau

79,96% dari 524 pemda yang ada. Bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

kepada pemerintah daerah didahului dengan asistensi penyusunan PERKADA

SPIP dan pelaksanaan pemetaan SPIP (diagnostic assessment). Dari hasil

bimtek SPIP tersebut, Pemda yang telah menerbitkan Perkada SPIP adalah

sebanyak 285 Perkada atau 54% dari keseluruhan pemda yang ada, sehingga


Halaman

62

telah terjadi peningkatan 263 pemda dari 22 pemda yang menerbitkan perkada

dalam tahun 2010, sedangkan jumlah pemda yang telah melakukan pemetaan

SPIP sebanyak 50 pemerintah daerah pada masing-masing 3 SKPD.

Deputi Keuangan Daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan di

Kementerian Dalam Negeri. Dalam tahun 2010, telah dilakukan pemetaan SPIP

pada 3 satker eselon I yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, Ditjen Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa, dan Setjen Kementerian

Dalam Negeri.

Bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP baru dilakukan pada Ditjen

Dukcapil pasca pemetaan SPIP tersebut.

Di samping kegiatan tersebut di atas, dalam mendukung pencapaian target indikator

program ”persentase K/L dan pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai

PP 60 Tahun 2008”, Deputi IV melaksanakan kegiatan dengan uraian sebagai

berikut :

1) Pengembangan SIMDA

Kegiatan pengembangan SIMDA yang dilakukan oleh satgas SIMDA pada

Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

a) Update/maintenance perubahan aturan penggajian pada aplikasi SIMDA

Gaji

b) Update/maintenance Aplikasi SIMDA Versi 2.1 sesuai Permendagri 55

Tahun 2008.

c) Update/maintenance manajemen aset pada aplikasi SIMDA BMD

d) Bimtek administrator SIMDA

e) Uji Coba SIMDA BMD Versi 2

Realisasi anggaran untuk kegiatan pengembangan SIMDA adalah


Rp348.789.000,00 dengan realisasi SDM adalah 1.353 OH atau 205% dari

yang direncanakan sebesar 660 OH


Halaman

63

2) Penyusunan Laporan Semesteran SPIP

Laporan ini disusun sebagai media akuntabilitas Deputi Kepala BPKP Bidang

Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah serta bahan pemantauan

dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Deputi Pengawasan

Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah tahun 2010. Informasi yang

disampaikan dalam laporan mencakup penyelenggaraan SPIP yang terdiri

dari tahap persiapan dan pelaksanaan di tingkat kedeputian. Tahap

persiapan terdiri dari pemberian pemahaman dan pemetaan, sedangkan

tahap pelaksaan meliputi kegiatan penilaian risiko, pembangunan

infrastruktur dan internalisasi/implementasi.


direncanakan sebanyak 6 laporan.

Realisasi anggaran untuk kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran SPIP




3) Penilaian Risiko Direktorat

Kegiatan penilaian risiko yang dilakukan baru sebatas penyusunan prototype

profil risiko dan pelaksanaanya bersifat piloting (percontohan) pada Direktorat

Pengawasan PKD Wilayah II. Penyusunan prototype penilaian risiko ini

dilakukan terhadap kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Direktorat.

Meskipun masih dalam bentuk kerangka awal, hasil penilaian risiko ini telah

mencoba mengidentifikasi risiko atas pencapaian tujuan kegiatan dan

kemungkinan bentuk dampaknya. Diharapkan pada tahun 2011, proses

penilaian risiko ini dapat lebih disempurnakan dengan metode yang memadai

serta cakupan yang lebih luas pada seluruh direktorat yang ada pada Deputi

Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.


direncanakan sebanyak 3 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan


Halaman

64

Penilaian Risiko adalah Rp10.080.000,00 atau 11% dari anggaran yang



4) Pengembangan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka memenuhi tuntutan pertanggungjawaban keuangan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tahun

2010 Deputi IV telah menerbitkan draft Modul Pengelolaan Dana Bergulir

sebagai acuan bagi Perwakilan BPKP dalam membantu pemda menyajikan

perlakuan akuntansi dana bergulir dalam laporan keuangan sesuai Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah draft Modul Dana Bergulir

atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu buah. Realisasi anggaran



direncanakan sebesar 230 OH

5) Pengembangan Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah

Dengan terbit ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, maka

Deputi IV menyususun draft modul sistem akuntansi pemerintahan berbasis

akrual sebagai acuan bagi Perwakilan BPKP dalam melaksanakan asistensi

penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah draft pedoman atau 100 %

dari yang telah direncanakan sebanyak satu buah pedoman. Realisasi

anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp12.600.000,00 atau 32% dari anggaran

yang direncanakan sebesar Rp 38.850.000,00 dengan realisasi SDM adalah

210 OH atau 62% dari yang direncanakan sebesar 340 OH


Halaman

65

6) Bimtek SPIP pada Depdagri

Bimbingan teknis ini diikuti oleh pejabat dan staf pada Direktorat Jendral

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai

tindak lanjut dari pemetaan (diagnostic assessment) yang telah dilakukan

sebelumnya. Materi bimtek diarahkan pada upaya untuk meningkatkan

pemahaman peserta terhadap penyelenggaraan SPIP serta meyusun

rencana tindak pada area yang perlu diperbaiki. Secara khusus juga dibahas

rencana pembentukan satgas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jendral

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan atau 100 % dari

yang telah direncanakan sebanyak satu buah laporan. Realisasi anggaran

untuk kegiatan ini adalah Rp14.945.000,00 atau 51% dari anggaran yang

direncanakan sebesar Rp29.135.000,00 dengan realisasi SDM adalah 377

OH atau 109% dari yang direncanakan sebesar 345 OH.

7) Memberikan masukan atas pedoman/modul/juknis kegiatan pengawasan

Kegiatan ini merupakan memberi masukan atas pedoman audit kinerja sektor

publik dan TOR/revisi (kerja sama antara BPKP, LKPP, dan AusAID)

pengembangan pengadaan (layanan pengadaan secara elektronik). Realisasi

kegiatan ini adalah sebanyak dua buah laporan atau 100 % dari yang telah

direncanakan sebanyak dua buah laporan. Realisasi SDM adalah 42 OH atau


8) Forum Komunikasi Bidang APD

Forum komunikasi bidang APD diikuti oleh Kepala Bidang APD dari seluruh

Perwakilan BPKP. Forum ini bertujuan untuk mengkomunikasikan rencana

kegiatan Bidang APD serta berbagai pedoman yang disusun oleh Deputi IV

sebagai bentuk pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian. Di

dalam forum juga diagendakan penjaringan masukan dari Perwakilan BPKP


Halaman

66

serta pembahasan berbagai isu dan masalah penting yang dihadapi oleh

Perwakilan BPKP khususnya Bidang APD dalam menjalankan tugas-

tugasnya. Selama tahun 2010, telah dilaksanakan forum komunikasi bidang

APD sebanyak dua kali penyelenggaraan dan seluruh hasil forum telah

didokumentasikan dalam bentuk prosiding yang disebarluaskan ke

Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia

Realisasi anggaran untuk kegiatan forum komunikasi Bidang APD adalah




9) Penyusunan Renja Satgas Penyelenggaraan SPIP Deputi IV

Kegiatan ini merupakan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP

pada Deputi IV. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah dokumen

renja penyelenggaraan SPIP atau 100 % dari yang telah direncanakan

sebanyak satu buah dokumen. Realisasi anggaran adalah Rp12.400.000,00

dengan realisasi SDM adalah 45 OH atau 64% dari yang direncanakan

sebesar 70 OH.

10) Supervisi/Quality Assurance Bimtek SPIP pada Perwakilan BPKP

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 18 buah laporan atau 100 % dari yang

telah direncanakan sebanyak 18 buah laporan. Realisasi anggaran untuk

kegiatan Supervisi/Quality Assurance Bimtek SPIP pada Perwakilan BPKP




11) Penyusunan Juknis SPIP

Penyusunan juknis terkait dengan SPIP yang dilakukan oleh Deputi IV pada

tahun 2010 ini adalah dalam bentuk Petunjuk Fasilitasi Penyelenggaraan


Halaman

67

SPIP pada Pemerintah Daerah. Petunjuk fasilitasi ini digunakan sebagai

acuan untuk melakukan berbagai kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh

Perwakilan BPKP dalam membantu penerapan SPIP pada pemerintah

daerah. Beberapa aspek yang diatur dalam petunjuk fasilitasi adalah sebagai

berikut:

a) Fasilitasi penyusunan Perkada Penyelenggaraan SPIP

b) Fasilitasi penyusunan Juklak Perkada Penyelenggaraan SPIP

c) Fasilitasi penerapan awal SPIP

d) Fasilitasi penyusunan rencana aksi Pemda






12) Penyusunan Infrastruktur/Kebijakan/Unsur-unsur Penyelenggaraan SPIP

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjabarkan

pokok-pokok isi dan substansi dari infrastruktur serta kebijakan yang perlu

dibangun dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Deputi Pengawasan

Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai

kerangka awal untuk penyusunan infrastruktur dan kebijakan yang

sebenarnya. Penyusunan atau penyempurnaan infrastruktur dan kebijakan

pada dasarnya dapat merujuk pada hasil pemetaan dan penilaian risiko,

namun kerangka awal yang disusun saat ini hanya mengacu pada hasil

pemetaan (diagnostic assessment), mengingat penilaian risiko juga masih

dalam tahap awal pelaksanaannya.

Kegiatan ini menghasilkan satu laporan atau 100% dari yang telah

direncanakan sebanyak satu laporan dengan realisasi anggaran sebesar


Halaman

68

Rp10.700.000 serta realisasi SDM sebesar 30 OH atau 18% dari yang


13) Pelaksanaan dan Pengolahan Diagnostik Assessment

Tujuan dari pelaksanaan diagnostic assessment ini adalah menyajikan hasil

pemetaan berupa gambaran kondisi penerapan SPIP, serta memberikan

saran perbaikan atas kelemahan yang ditemukan. Ruang lingkup pemetaan

mencakup aspek pemahaman konsepsi pengendalian intern dan penerapan

unsur-unsur SPIP yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko,

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Metode

pengumpulan data yang dilakukan dalam pemetaan ini adalah dengan

kuesioner, reviu dokumen, wawancara dan observasi. Atas pengolahan data

yang diperoleh tersebut, telah dapat diidentifikasi area of improvement serta

saran-saran perbaikan yang perlu dilakukan.

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak lima buah laporan atau 500 % dari

yang telah direncanakan sebanyak satu buah laporan dengan realisasi SDM

adalah 782 OH atau 823% dari yang direncanakan sebesar 95 OH.

14) Evaluasi Penyelenggaraan SPIP

Tujuan evaluasi penyelenggaraan SPIP adalah untuk memastikan apakah

sistem pengendalian intern pada Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah berjalan sebagaimana yang

diharapkan, serta apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah

dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Evaluasi dilakukan terhadap

pelaksanaan rencana kinerja (renja) penyelenggaraan SPIP dan atas

pelaksanaan tindak lanjut dari pemetaan (diagnostic assessment). Dari hasil

evaluasi terhadap pelaksanaan renja disimpulkan bahwa penyelenggaraan

SPIP di lingkungan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan

Daerah telah terealisasi 100% sesuai dengan road map dalam Renja SPIP

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Sementara


Halaman

69

hasil evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemetaan menyimpulkan bahwa

belum seluruh area of improvement yang diidentifikasi ditindaklanjuti sesuai

dengan saran yang diberikan



adalah Rp11.300.000,00 dengan realisasi SDM adalah 20 OH atau 20% dari

yang direncanakan sebesar 99 OH.

15) Kompilasi Laporan Supervisi Bimtek SPIP Pemerintah Daerah

Penyusunan kompilasi laporan supervisi Bimtek SPIP pada pemerintah

daerah menghasilkan informasi tentang frekuensi dan jumlah pemerintah

daerah yang telah diberikan bimbingan teknis. Sampai dengan bulan

Desember tahun 2010 diketahui bahwa telah dilaksanakan 300 kali

bimbingan teknis pada 224 Pemerintah Daerah..

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak tujuh buah laporan atau 43 % dari

yang telah direncanakan sebanyak 17 buah laporan. Realisasi anggaran


Rp30.840.000,00dengan realisasi SDM adalah 36 OH atau 19% dari yang


16) Penyusunan Laporan Sosialisasi SPIP pada Perwakilan

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 17 buah laporan atau 100% dari yang

telah direncanakan sebanyak 17 buah laporan. Realisasi anggaran adalah


Rp33.840.000,00dengan realisasi SDM adalah 141 OH atau 43% dari yang


17) Pengembangan Pedoman Optimalisasi PAD

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah pedoman atau 100% dari

yang telah direncanakan sebanyak satu pedoman. Realisasi anggaran


Halaman

70




18) Penyusunan Laporan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam melaksanaan kegiatan bidang APD, Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menerbitkan pedoman terkait

pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan bagi Perwakilan BPKP dalam

melakukan asistensi ke pemda. Untuk itu, Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah melakukan diseminasi/sosialiasi

pedoman agar perwakilan BPKP dapat memahami pedoman yang telah

disusun tersebut yang dilaksanakan melalui forum APD karena tidak

tersedianya dana untuk melakukan sosialisasi ke masing-masing perwakilan.

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 2 Kali kegiatan tanpa menggunakan

anggaran. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 18 buah laporan atau

100% dari yang telah direncanakan sebanyak 18 dengan realisasi SDM

adalah 43 OH atau 11% dari yang direncanakan sebesar 398 OH.

19) Pengembangan Pedoman EPPD

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak dua buah laporan atau 100% dari

yang telah direncanakan sebanyak dua buah laporan. Realisasi anggaran




20) Sosialisasi Pedoman Optimalisasi PAD

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak tujuh buah laporan atau 100% dari

yang telah direncanakan sebanyak tujuh buah laporan dengan realisasi SDM

adalah 30 OH atau 125% dari yang direncanakan sebesar 24 OH


Halaman

71

21) Sosialisasi SPIP pada Perwakilan/Pemda

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak tujuh buah laporan atau 100% dari

yang telah direncanakan sebanyak tujuh buah laporan. Realisasi anggaran

adalah Rp4.588.000,00 dengan realisasi SDM adalah 2 OH.

22) Rapat Koordinasi/workshop Pedoman Pemetaan SPIP

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi

anggaran Rp5.963.000,00 dan realisasi SDM 29 OH.

23) Rapat Koordinasi/workshop Pedoman Pemetaan SPIP Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi


24) Menghadiri MoU BPKP dengan Pemda Kegiatan ini merupakan acara penandatangan MoU antara BPKP dengan

pemda di lingkungan Provinsi Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Papua dan

Papua Barat. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak tiga kegiatan dengan

realisasi anggaran Rp38.838.000,00 dan realisasi SDM 8 OH.

25) Rencana Konferensi Nasional APIP Tahun 2010 Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu kegiatan dengan realisasi


26) Bimtek SPIP Pemda Kegiatan bimtek SPIP dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Realisasi kegiatan ini adalah

sebanyak dua buah laporan atau 100% dari yang telah direncanakan

sebanyak dua buah laporan dengan realisasi SDM 6 OH.


Halaman

72

27) FGD Rancangan Struktur Organisasi BPKP dan Rancangan Pengembangan Keahlian Pejabat Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi

anggaran Rp525.000,00 dan realisasi SDM 4 OH.

28) Tabulasi Hasil Kuisioner Pemetaan SPIP Tabulasi hasil kuisioner pemetaan SPIP merupakan bagian dari kegiatan

diagnostic assessment yang dilakukan pada Kementerian Dalam Negeri.

Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi


29) Penyusunan Memori Masa Jabatan Deputi Keuangan Daerah Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi

anggaran Rp13.975.000,00 dan realisasi SDM 28 OH

30) Pembinaan ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi

anggaran Rp11.401.000,00 dan realisasi SDM 2 OH

31) Forum Manajemen Data Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi


32) Narasumber diskusi terbatas pengelolaan BMN/D Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi



Halaman

73

BBB... CCCaaapppaaaiiiaaannn KKKiiinnneeerrrjjjaaa PPPrrrooogggrrraaammm PPPeeennnddduuukkkuuunnnggg

Seperti disebutkan diatas bahwa ada satu program pendukung ditetapkan dan

dilaksanakan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

untuk mendukung kinerja unit kerja lainnya di lingkungan internal BPKP yang

bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas, baik penyusunan anggaran,

rencana kerja, meningkatkan kapasitas pegawai, pengadaan sarana prasarana dan

lain-lain.

Program pendukung Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

adalah “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP”. Capaian indikator pendukung menjadi tanggungjawab unit kerja lainnya di

lingkungan BPKP karena Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan

Daerah hanya melaksanakan sub-sub kegiatan yang mendukung capaian indikator

kinerja tersebut.

Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-

BPKP diukur dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

1. Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi

2. Persentase jumlah pegawai yang kompeten dan profesional di setiap bidang

kompetensi yang dibutuhkan

3. Persepsi kepuasan atas layanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi

4. Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai

prosedur

5. Tingkat opini auditor eksternal terhadap laporan keuangan BPKP

6. Persepsi publik yang positif terhadap BPKP

7. Persepsi auditor intern pemerintah yang kompeten

8. Persentase tingkat penerapan JFA

9. Tingkat kepuasan penerima layanan

10. Indeks efektivitas pengelolaan aset


Halaman

74

Kegiatan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam

mendukung indikator keberhasilan ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah Rencana Pengawasan yang Terealisasi

Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro

Perencanaan Pengawasan BPKP.

Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan

Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah :

a. Penyusunan/Revisi TAPKIN Deputi IV Tahun 2010

Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak tiga laporan atau 75% dari yang

direncanakan sebanyak empat laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini

adalah Rp21.470.000,00 atau 29% dari dana yang disediakan Rp74.720.000,00

dengan realisasi SDM sebanyak 48 OH atau 43% dari 112 OH yang

direncanakan.

b. Penyusunan Lapbul RKT





direncanakan.

c. Penyusunan dan Revisi RKT Tahun 2010

Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak dua laporan dari yang direncanakan

sebanyak dua laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah

Rp48.004.000,00 atau 128% dari dana yang disediakan Rp37.360.000,00


direncanakan.

d. Penyusunan Jakwas dan Jatekwas Deputi Tahun 2011

Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu buah laporan atau 100% dari

yang direncanakan sebanyak satu buah laporan. Realisasi anggaran untuk

kegiatan ini adalah Rp50.775.000,00 atau 136% dari dana yang disediakan


Halaman

75

Rp37.360.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 97 OH atau 231% dari 42 OH

yang direncanakan.

e. Penyusunan LAKIP Deputi Tahun 2010

Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu buah laporan atau 100% dari

yang direncanakan sebanyak satu buah laporan. Realisasi anggaran untuk

kegiatan ini adalah Rp59.582.000,00 atau 84% dari dana yang disediakan


OH yang direncanakan.

f. Laporan Triwulanan Kinerja





direncanakan.

g. Rapat Kerja BPKP

Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak dua laporan atau 100% dari yang




OH yang direncanakan.

h. Rapat Kerja Deputi




dengan realisasi SDM sebanyak 2 OH atau 10% dari 20 OH yang direncanakan.

i. Pembinaan Deputi ke Perwakilan

Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak enam laporan atau 100% dari yang

direncanakan sebanyak enam laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini


Halaman

76



2. Persentase Jumlah Pegawai yang Kompeten dan Profesional di Setiap Bidang Kompetensi yang Dibutuhkan


Kepegawaian BPKP.

Kegiatan yang direncanakan Deputi IV untuk mendukung capaian indikator hasil

program ini adalah :

a. Proses kenaikan pangkat dan jabatan




dengan realisasi SDM sebanyak 41 OH atau 93% dari 44 OH yang direncanakan

b. Pelaksanaan PKS


direncanakan sebanyak 25 laporan dengan realisasi SDM sebanyak 208 OH

atau 59% dari 350 OH yang direncanakan

c. Mengikuti Diklat

Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak empat laporan atau 100% dari yang

direncanakan sebanyak empat laporan dengan realisasi SDM sebanyak 35 OH

atau 41% dari 85 OH yang direncanakan.

3. Persepsi Kepuasan Atas Pelayanan Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi

Keberhasilan

Pencapaian Indikator Program ini Menjadi Tanggung Jawab Biro Kepegawaian

BPKP. Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan


a. Laporan Semesteran Budaya Kerja


Halaman

77

Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak enam laporan atau 100% dari yang

direncanakan sebanyak enam laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini



direncanakan.

b. Penyelenggaraan Kegiatan Budaya kerja

Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100% dari yang

direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini



direncanakan.

c. Forum Kepegawaian





direncanakan.

4. Persepsi Kepuasan Pengguna Atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur


Keuangan BPKP.

Kegiatan yang direncanakan Deputi IV untuk mendukung capaian indikator hasil

program ini adalah penyusunan RKA-KL 2011. Kegiatan ini menghasilkan output

sebanyak satu laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu laporan.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp78.239.000,00 atau 204% dari dana

yang disediakan Rp38.270.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 126 OH atau

233% dari 54 OH yang direncanakan.


Halaman

78

5. Tingkat Opini Auditor Eksternal terhadap Laporan Keuangan BPKP


Keuangan BPKP.



a. Penyusunan Laporan Keuangan





direncanakan.

b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Biro Keuangan





direncanakan.

6. Persepsi Publik yang Positif Terhadap BPKP

Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro Hukum

dan Humas BPKP.


Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini

adalah Forum Kehumasan dan Website. Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak

satu laporan atau 100 % dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi

anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp13.221.000,00 atau 78% dari dana yang

disediakan Rp16.920.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 20 OH atau 250%

dari 8 OH yang direncanakan.


Halaman

79

7. Persentase Auditor Intern Pemerintah yang Kompeten

Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Pusat

Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP.


Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini

adalah Laporan Triwulanan PKS. Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 12

laporan atau 100 % dari yang direncanakan sebanyak 12 laporan. Realisasi

anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp23.780.000,00 atau 110% dari dana yang

disediakan Rp21.600.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 130 OH atau 88%

dari 148 OH yang direncanakan.

8. Persentase Tingkat Penerapan JFA

Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Pusat

pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP.


Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah

penilaian angka kredit dan penerbitan SK PAK. Kegiatan ini menghasilkan output

sebanyak dua laporan atau 100 % dari yang direncanakan sebanyak dua laporan.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp62.655.000,00 atau 100% dari dana

yang disediakan Rp62.400.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 121 OH atau

159% dari 76 OH yang direncanakan.

9. Tingkat Kepuasan Penerima Layanan

Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro Umum

BPKP.



a. Pembenahan Arsip

Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100 % dari yang



Halaman

80



direncanakan.

b. Forum Arsiparis





direncanakan.

10. Indeks Efektivitas Pengelolaan Aset

Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro Umum

BPKP.



a. Pengelolaan BMN dan barang persediaan





direncanakan.

b. Pengadaan perlengkapan kantor (ATK, barang cetak dll)






Halaman

81

CCC... AAAkkkuuunnntttaaabbbiiillliiitttaaasss KKKeeeuuuaaannngggaaannn

Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan, Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam tahun 2010 didukung dengan pendanaan

yang diperoleh dari DIPA Nomor :001.1/089-01/-/2010 tanggal 31 Desember 2009

dengan jumlah anggaran sebesar Rp10.627.279.550,00. Anggaran ini terdiri dari:

• Murni anggaran Deputi IV (sesuai RKT) Rp 4.707.258.000,00

• Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) Rp 4.131.679.650,00

• Tambahan (penggunaan dana sekretariat utama) Rp 1.788.341.900,00

Jumlah Rp 10.627.279.550,00

Rekapitulasi anggaran dan realisasi tahun 2010 adalah sebagai berikut:

URAIAN Belanja Barang (Rp)

Belanja Pegawai

(Rp) Jumlah

(Rp)

Anggaran

Realisasi penarikan dana

6.495.599.900,00

5.455.544.092,00

4.131.679.650,00

4.131.679.650,00

10.627.279.550,00

9.587.223.742,00

Sisa Dana per 31

Desember 2010

1.040.055.808,00 0,00 1.040.055.808,00

Sisa dana belanja barang sebesar Rp1.040.055.808,00 tidak direalisasikan karena

secara umum kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RKT sudah dilaksanakan.

Belanja pegawai tidak dianggarkan per kedeputian, namun dianggarkan secara

menyeluruh oleh Kantor Pusat BPKP. Dengan demikian realisasi anggaran belanja

pegawai diasumsikan sama dengan anggarannya.

Keseluruhan anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan mendukung

program utama dan kegiatan-kegiatan program penunjang yang dilaksanakan oleh

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.


Halaman

82

Kegiatan-kegiatan tersebut terinci sebagai berikut :

No. KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp) %

A DANA DEPUTI KEGIATAN PADA PROGRAM UTAMA

1 Audit Kinerja Pelayanan Pemda (Termasuk Validasi Audit Kinerja)

104.710.000,00 177.720.000,00 169,73

2 Pengembangan Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemda

38.880.000,00 34.411.000,00 88,51

3 Evaluasi LAKIP (Termasuk Validasi LAKIP) 109.667.000,00 107.907.473,00 98,40 4 Evaluasi LPPD (Termasuk Lap. Kompilasi) 405.399.000,00 408.389.172,00 100,74 5 Pengembangan Pedoman EKPPD 38.880.000,00 37.550.000,00 96,58

6 Reviu Proses PBJ oleh APIP 90.450.000,00 83.570.000,00 92,39 7 Profil Pemda (Meliputi 3 Wilayah) 118.500.000,00 68.787.500,00 58,05 8 Pedoman Asistensi Kerja Sama antar

Daerah 38.800.000,00 15.002.700,00 38,67

9 Kompilasi Laporan Anev RKP dan RKPD 90.450.000,00 90.672.600,00 100,25 10 Evaluasi Efektivitas Program (Rev Ev.

LAKIP) 90.450.000,00 97.206.600,00 107,47

11 Bimtek SPIP pada Depdagri 59.992.000,00 61.264.000,00 102,12 12 Optimalisasi Penerimaan Daerah 59.992.000,00 56.370.000,00 93,96 13 Pengembangan Pedoman Optimalisasi

Penerimaan Daerah 59.992.000,00 64.260.000,00 107,11

14 Sosialisasi Pedoman Optimalisasi Penerimaan Daerah

26.645.000,00 22.980.000,00 86,25

15 Audit Operasional atas Dana Perimbangan (DAK/DBH/DAU) meliputi 3 Wilayah)

224.573.000,00 222.525.712,00 99,09

16 Supervisi/QA Bimtek SPIP pada Perwakilan (3 Wilayah)

403.920.000,00 379.738.010,00 94,01

17 Pengembangan Pedoman Asistensi Pembentukan BLUD

59.992.000,00 71.975.000,00 119,97

18 Pengembangan Pedoman Audit Perimbanagn (DAK/DBH/DAU)

57.700.000,00 65.175.000,00 112,95

19 Penyusunan Juknis SPIP 58.050.000,00 60.288.000,00 103,86

20 Penyusunan Laporan Sosialisasi SPIP pada Perwakilan/Pemda

50.760.000,00 50.360.000,00 99,21


Halaman

83


REALISASI (Rp) %

21 Kompilasi Pemetaan dan Penyelesaian TPB Depdagri

30.180.000,00 26.500.000,00 87,81

22 Penyusunan Laporan Semesteran SPIP (3 Wilayah)

85.650.000,00 48.817.500,00 57,00

23 Penilaian Risiko Direktorat (3 Direktorat) 89.910.000,00 10.080.000,00 11,21 24 Bimtek SPIP Daerah 30.180.000,00 29.513.700,00 97,79 25 Pengawasan terhadap Pengembangan

Kawasan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh/Kawasan Ekonomi Terpadu

54.900.000,00 30.155.000,00 54,93

26 Evaluasi Kerja Sama antar Daerah 54.900.000,00 76.848.700,00 139,98 27 Kompilasi Evaluasi Penyusunan APBD 43.280.000,00 36.862.500,00 85,17 28 Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja

Keuangan Pemda 38.850.000,00 30.947.500,00 79,66

29 Pengembangan Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah

38.850.000,00 28.850.000,00 74,26

30 Pengembangan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

45.787.000,00 50.025.000,00 109,26

31 Penyusunan Database Akuntabilitas Pemda 88.740.000,00 96.460.000,00 108,70 32 Penyusunan Laporan Triwulan Bidang APD 146.568.000,00 143.550.000,00 97,94 33 Kajian Current Issue 60.000.000,00 65.525.000,00 109,21 34 Penyusunan Laporan Sosialisasi

Pengelolaan Keuangan Daerah (3 Wilayah) 50.760.000,00 23.790.000,00 46,87

35 Pengembangan GLG 30.180.000,00 32.625.000,00 108,10 36 Evaluasi Kebijakan 53.970.000,00 51.942.000,00 96,24 37 Pengembangan SIMDA 348.789.000,00 305.681.350,00 87,64 38 Forum Komunikasi Bidang APD 276.550.000,00 281.475.000,00 101,78 Sub Total 3.755.846.000,00 3.545.801.017,00 94,41 KEGIATAN PADA PROGRAM

PENDUKUNG

1 Penilaian Angka Kredit dan Penerbitan PAK 62.400.000,00 62.655.000,00 100,41 2 Proses Kenaikan Pangkat Terpadu 16.160.000,00 17.222.500,00 106,57 3 Forum Komunikasi Kepegawaian 16.920.000,00 15.176.800,00 89,70 4 Forum Komunikasi Arsiparis 16.920.000,00 16.087.500,00 95,08 5 Forum Komunikasi Humas/Website 16.920.000,00 13.221.500,00 78,14 6 Pengembangan Budaya Kerja 72.289.000,00 14.752.200,00 20,41 7 Penyususunan Jakwas & Jetekwas Deputi

Tahun 2011 37.360.000,00 32.725.000,00 87,59


Halaman

84


REALISASI (Rp) %

8 Revisi Tapkin Deputi 2010 37.360.000,00 38.817.500,00 103,90 9 Penyusunan Tapkin Deputi 2010 37.360.000,00 30.470.000,00 81,56 10 Penyusunan dan Revisi RKT 37.360.000,00 44.950.000,00 120,32 11 Penyusunan Laporan Bulanan RKT dan

GDN 36.768.000,00 36.470.000,00 99,19

12 Penyusunan Laporan Triwulan Kinerja dan PKS

43.200.000,00 40.480.000,00 93,70

13 Penyusunan Laporan Semesteran Buka 22.800.000,00 19.100.000,00 83,77 14 Penyusunan LAKIP Deputi 2010 71.190.000,00 59.580.000,00 83,69 15 Pembinaan Deputi ke Perwakilan 81.855.000,00 73.137.050,00 89,35 16 Rapat Kerja BPKP dan Rapat Kerja Deputi 106.120.000,00 113.268.700,00 106,74 17 Penyusunan RKA-KL 2011 38.270.000,00 37.375.000,00 97,66 18 Penyusunan. Laporan Keuangan 69.480.000,00 71.050.000,00 102,26 19 Rekonsilisasi Laporan Keuangan dengan

Biro Keuangan 16.920.000,00 16.147.500,00 95,43

20 Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan 15.620.000,00 15.237.500,00 97,55 21 Pembenahan Arsip 12.380.000,00 12.250.000,00 98,95 22 Kebutuhan Alat Tulis Kantor 35.000.000,00 34.510.025,00 98,60 23 Penyusunan Laporan Monev Kegiatan

Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Keuangan Daerah

50.760.000,00 0,00 0,00

Sub. Jumlah 951.412.000,00 814.683.775,00 85,63 TOTAL (A) 4.707.258.000,00 4.360.484.792,00 92,63

B DANA SEKRETARIAT UTAMA 1 Pengembangan SIMDA 280.000.000,00 279.871.600,00 99,95 2 Monitoring DAK 203.682.500,00 107.795.500,00 52,92 3 EKPPD 260.113.400,00 177.026.400,00 68,06 4 Adminduk Ditjen Kemendagri (Penerbitan

NIK dan e-KTP) 799.546.000,00 347.845.600,00 43,51

5 TPP-PBJ (Tim Pelaksanaan Harian Pengawasan PBJ)

245.000.000,00 182.520.200,00 74,50

TOTAL (B) 1.788.341.900,00 1.095.059.300,00 61,23

JUMLAH ( A + B ) 6.495.599.900,00 5.455.544.092,00 83,99


Halaman

85

DDD... SSSuuummmbbbeeerrr DDDaaayyyaaa MMMaaannnuuusssiiiaaa

Sumber daya manusia Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan

Daerah per 31 Desember 2010 sebanyak 92 orang dapat diklasifikasikan berdasarkan

golongan, jabatan, dan pendidikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

No Uraian Posisi Awal (31 Des 2009)

Mutasi Tahun 2010 Posisi Akhir (31 Des 2010) Tambah Kurang

1 Golongan IV 24 7 10 21 2 Golongan III 59 15 11 63 3 Golongan II 11 0 3 8 4 Golongan I 0 0 0 0 JUMLAH 94 22 24 92

2. Berdasarkan Jabatan



1 Eselon I 1 1 1 1 2 Eselon II 3 2 2 3 3 Eselon III 6 2 2 6 4 Eselon IV 1 0 0 1 5 PFA 62 12 14 60 6 Staf TU 21 5 5 21 JUMLAH 94 22 24 92

3. Berdasarkan Pendidikan



1 S3 1 0 0 1

2 S2 9 5 4 10


Halaman

86



3 S1 53 11 15 49

4 Sarmud/ D3 18 2 0 20

5 D1 0 0 0 0

6 SLTA 13 4 5 12

JUMLAH 94 22 24 92


Halaman

87

engan dilaksanakannya satu program utama dan program pendukung

dalam tahun 2010 dapat dikatakan bahwa secara umum rencana kinerja

yang ditetapkan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan

Keuangan Daerah telah dapat dilaksanakan.

Target program tahun 2010 telah seluruhnya tercapai. Pencapaian ini terwujud

berkat peran serta dan komitmen yang kuat dari segenap jajaran pimpinan maupun staf

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah ditunjukkan

untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dalam melaksanakan seluruh program

dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk masa yang akan datang, diperlukan peran penting Perwakilan BPKP di

daerah dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan pemerintah

provinsi, kabupaten, dan kota dalam membangun sistem pengendalian intern sesuai

dengan amanat dalam PP No. 60 Tahun 2008.

Berkaitan dengan hal tersebut, pedoman penerapan SPIP yang telah

dikembangkan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan pengembangan yang dilakukan oleh Tim

Satgas PP SPIP BPKP Pusat serta disesuaikan dengan kebutuhan penerapan pada

instansi pemerintah daerah.

Disamping itu, terdapat beberapa kegiatan yang masih perlu dilaksanakan dan

disempurnakan dalam tahun 2011, yaitu pengembangan SIMDA sesuai dengan

perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

dapat memenuhi kebutuhan stakeholder. Hal ini bertujuan agar aplikasi SIMDA selain

Bab

4 PENUTUP


Halaman

88

menghasilkan informasi keuangan, juga diharapkan dapat menghasilkan data kinerja

yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Aplikasi ini akan memerlukan penyempurnaan jika terdapat perubahan terhadap

peraturan yang berlaku.

Sebagai penutup, LAKIP 2010 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban

akuntabilitas Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, dan

sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan

kinerja yang lebih baik. Peningkatan komitmen, semangat kepemimpinan dan etos kerja

tetap harus dipertahankan terutama dalam rangka mendukung kebijakan pimpinan

BPKP mewujudkan peran BPKP sebagai auditor presiden yang responsif, interaktif, dan

terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/1 ‐ 12

JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Persentase 50 63.79 127.58

Input SDM OH 300 56 19 Dana Rp 54,900 30,155 55

Output Jumlah Pedoman

laporan 1 1 100

Input SDM OH 215 110 51

Dana Rp 54,900 32,970 60 Output Jumlah

Laporanlaporan 1 1 100

Input SDM OH 105 - ‐

Dana Rp 38,800 - ‐ Output Jumlah

Laporanlaporan 1 - ‐




OH 651 196 30 Rp 239,050 153,798 64

output 4 3 75

Persentase 50 57.78 115.56 Input SDM OH 594 490 82 Dana Rp 224,573 201,160 90


laporan 18 25 139




OH 809 835 82 Rp 282,273 287,700 102

output 19 26 #DIV/0!

Persentase 75 100 133.33 Input SDM OH - 70 #DIV/0!Dana Rp - 26,240 #DIV/0!


laporan - 1 #DIV/0!

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

PROGRAM

INDIKATOR HASIL

REALISASI

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PERSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

KETINDIKATOR SATUAN

RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambil keputusan oleh stakeholders

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah





Subtotal

Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan



Subtotal

Persentase masukan yang direspon Presiden Penyusunan modul asistensi

pemanfaatan anggaran


JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROGRAM

INDIKATOR HASIL

REALISASI


CAPAIAN (TARGET)


REALISASI



KETINDIKATOR SATUAN


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

#DIV/0!Input SDM OH - 18 #DIV/0!

Dana Rp - 10,950 #DIV/0!Output Jumlah

Laporanlaporan - 1 #DIV/0!













OH - 199 #DIV/0!Rp - 67,384 #DIV/0!

output - 9 #DIV/0!Persentase 75 76.34 101.79

updating profil pemda Input SDM OH 231 153 66 Dana Rp 118,500 66,468 56


laporan 3 3 100







- Input SDM OH 140 108 77

Dana Rp 38,850 40,748 105


laporan 1 1 100

Penyusunan pedoman asistensi menjalankan peraturan terkait pemanfaatan anggaran tahap I

Perumusan tugas Deputi 4 dalam mendukung pamantauan UKP4

Mapping kegiatan Deputi 4 dalam rangka sinergi dengan UKP4

Penyusunan bahan retreat dengan tema penyusunan APBN dan APBD yang sehat

Sosialisasi Direktif Presiden dan Perpres No.54 Tahun 2010

Subtotal

Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP





JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROGRAM

INDIKATOR HASIL

REALISASI


CAPAIAN (TARGET)


REALISASI



KETINDIKATOR SATUAN


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN







Input SDM OH 775 1,424 184

Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah




KajianKajian 1 1 100









LaporanKegiatan 4 4 100




OH 3,091 3,789 123 Rp 705,408 564,727 80

output 118 156 132

Persentase 100 100 100 Input SDM OH 328 330 101 Dana Rp 142,808 57,560 40


laporan 6 6 100



laporan 1 1 100





Evaluasi atas Pelayanan Perwakilan BPKP kepada Pemda



Reviu Proses PBJ oleh APIP

Subtotal

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

Kajian Current Issue



JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROGRAM

INDIKATOR HASIL

REALISASI


CAPAIAN (TARGET)


REALISASI



KETINDIKATOR SATUAN


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

Input SDM OH 1,914 279 15



Input SDM OH 1,826 1,606 88


Laporanlaporan 19 215 1,132






















Evaluasi LPPD



Survey dalam rangka Evaluasi terhadap mekanisme & realisasi penyusunan Peraturan Per Uuan di Tingkat Pusat (Termasuk Penyusunan Pedoman)







JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROGRAM

INDIKATOR HASIL

REALISASI


CAPAIAN (TARGET)


REALISASI



KETINDIKATOR SATUAN


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN




Input SDM OH - 100 #DIV/0!





















OH 5,305 3,610 68 Rp 1,058,801 984,151 93

Output 69 278 403


Audit dan Bimtek pelaksanaan NIK dan e-KTP pada Dinas Kependudukan & Capil

Penyusunan TOR Reviu, Audit dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa pada Ditjen Adminduk Depdagri

Reviu RAB Penerbitan NIK dan Penerapan KTP TA 2010 pada Ditjen Adminduk Kementererian Dalam Negeri

Audit Pembelanjaan yang berkaitan dengan Program Pengembangan SIAK TA 2003 s.d 2009 pada Ditjen Adminduk, Kementerian Dalam Negeri

Audit TI pada Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC) pada Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri

Pengumpulan Data realisasi transfer DBH SDA Gas Bumi atas Sumur Suban 4 dari tahun 2001 s.d 2007 yang diterima oleh Kab Musi Banyuasin

Audit/Monitoring/Optimalisasi PAD

Subtotal


JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROGRAM

INDIKATOR HASIL

REALISASI


CAPAIAN (TARGET)


REALISASI



KETINDIKATOR SATUAN


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

IPD 50 48 96 Input SDM OH 80 56 70



Input SDM OH 1,568 1,320 84



OH 1,648 1,376 83 Rp 143,590 212,131 148

Output 33 7 21 Persentase

Input SDM OH 660 1,353 205 Dana Rp 348,789 287,717 82


laporan 1 1 100



















Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima



Subtotal

Persentase K/L dan pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008

Pengembangan SIMDA


Penilaian Risiko Direktorat




Memberikan masukan atas Pedoman/Modul/Juknis Kegiatan Pengawasan


JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROGRAM

INDIKATOR HASIL

REALISASI


CAPAIAN (TARGET)


REALISASI



KETINDIKATOR SATUAN


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN





































Penyusunan Juknis SPIP






Pengembangan Pedoman OPAD

Sosialisasi Pedoman OPAD


JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROGRAM

INDIKATOR HASIL

REALISASI


CAPAIAN (TARGET)


REALISASI



KETINDIKATOR SATUAN


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN




Input SDM OH 195 - -

Dana Rp 30,180 - - Output Jumlah

Laporanlaporan 1 - -


























Dana Rp - 525 #DIV/0!


Pengembangan GLG



Forum Manajemen Data

Rapat koordinasi SPIP/workshop pedoman pemetaan SPIP

Narasumber diskusi terbatas pengelolaan BMN/D

Menghadiri MOU BPKP dengan Pemda Sumbar

Rencana Konferensi Nasional APIP Tahun 2010

Bimtek SPIP Pemda

FGD rancangan struktur organisasi BPKP dan Rancangan

b k hli j b


JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROGRAM

INDIKATOR HASIL

REALISASI


CAPAIAN (TARGET)


REALISASI



KETINDIKATOR SATUAN


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN


laporan - 1 #DIV/0!
















OH 5,173 4,380 85 Rp 1,377,484 1,194,967 87

output 97 102 105 OH 16,677 14,385 86 Rp 3,806,606 3,464,857 91

output 340 581 171



laporan 4 3 75










pengembangan keahlian pejaba

Tabulasi hasil kuesioner pemetaan SPIP

Penyusunan memori masa jabatan deputi PKD

Pembinaan ke perwakilan BPKP Prov Sulsel

Penandatanganan MoU dengan Gubernur Sulut

MoU peningkatan akuntabilitas keuangan pada prov Papua dan Papua Barat

Subtotal

TOTAL PKPT

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP

Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi Penyusunan/Revisi TAPKIN


Penyusunan dan Revisi RKT



JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROGRAM

INDIKATOR HASIL

REALISASI


CAPAIAN (TARGET)


REALISASI



KETINDIKATOR SATUAN


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN
















OH 1,309 1,145 87 Rp 466,973 477,698 102

output 66 65 98



laporan 2 2 100

Input SDM OH 350 208 59 Dana Rp - - #DIV/0!


Kegiatan 25 21 84




OH 479 284 Rp 16,160 17,222

output 31 27



laporan 6 6 100



Rapat Kerja BPKP

Rapat Kerja Deputi


Subtotal

Persentase jumlah pegawai yang kompeten dan prosfesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan



Mengikuti Diklat

Subtotal

Persepsi kepuasan atas pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi

Penyusunan Laporan Semesteran Budaya Kerja


JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROGRAM

INDIKATOR HASIL

REALISASI


CAPAIAN (TARGET)


REALISASI



KETINDIKATOR SATUAN


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN







OH 377 292 Rp 112,009 54,429

output 8 8



laporan 1 1 100

OH 54 126 233 Rp 38,270 78,239 204

output 1 1 100



laporan 12 12 100




OH 174 150 86 Rp 86,400 90,298 105

output 13 13 100



laporan 1 1 100

OH 8 20 250 Rp 16,920 13,221 78

output 1 1 100



laporan 12 12 100

OH 148 130 88 Rp 21,600 23,780 110

output 12 12 100


Forum Kepegawaian

Subtotal

Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

Penyusunan RKAKL 2011

Subtotal

Tingkat opini auditor eksternal terhadap laporan keuangan BPKP Penyusunan Laporan Keuangan


Subtotal

Persepsi publik yang positif terhadap BPKP Forum Kehumasan dan website

Subtotal

Persentase auditor intern pemerintah yang kompeten Penyusunan Laporan Triwulanan

PKS

Subtotal


JENIS URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROGRAM

INDIKATOR HASIL

REALISASI


CAPAIAN (TARGET)


REALISASI



KETINDIKATOR SATUAN


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN




OH 76 121 159 Rp 62,400 62,655 100

output 2 2 100



laporan 1 1 100




OH 68 86 126 Rp 29,300 28,337 97

output 2 2 100



laporan 1 1 100

Input SDM OH 5 1 20



OH 65 19 29 Rp 50,620 49,749 98

output 2 2 100 OH 2,758 2,373 86 Rp 900,652 895,628 99

output 138 133 96 OH 19,435 16,758 86 Rp 4,707,258 4,360,485 93

output 478 714 149

Persentase tingkat penerapan JFAPenilaian Angka Kredit dan penerbitan PAK

Subtotal

Tingkat kepuasan penerima layananPembenahan Arsip

Total PKAU

Total PKPT DAN PKAU

Forum Arsiparis

Subtotal

Indeks efektivitas pengelolaan asetPengelolaan BMN dan Barang Persediaan


Subtotal


JENIS URAIAN

1 7 8 9 10 11 12 13 14


Output Jumlah Pedoman

laporan 1 1 100




















Penyusunan modul asistensi pemanfaatan anggaran




Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah



REALISASI



KETURAIAN

INDIKATOR

SATUAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

PROGRAM



JENIS URAIAN

1 7 8 9 10 11 12 13 14

REALISASI



KETURAIAN

INDIKATOR

SATUANPROGRAM

















updating profil pemda Input SDM OH 231 153 66











Perumusan tugas Deputi 4 dalam mendukung pamantauan UKP4

Mapping kegiatan Deputi 4 dalam rangka sinergi dengan UKP4

Penyusunan bahan retreat dengan tema penyusunan APBN dan APBD yang sehat

Sosialisasi Direktif Presiden dan Perpres No.54 Tahun 2010

Penyusunan pedoman asistensi menjalankan peraturan terkait pemanfaatan anggaran tahap I


JENIS URAIAN

1 7 8 9 10 11 12 13 14

REALISASI



KETURAIAN

INDIKATOR

SATUANPROGRAM


- Input SDM OH 140 108 77

Dana Rp 38,850 40,748 105


laporan 1 1 100







Input SDM OH 775 1,424 184





KajianKajian 1 1 100














Dana Rp 142,808 57,560 40


Reviu Proses PBJ oleh APIP

Kajian Current Issue


Evaluasi atas Pelayanan Perwakilan BPKP kepada Pemda







JENIS URAIAN

1 7 8 9 10 11 12 13 14

REALISASI



KETURAIAN

INDIKATOR

SATUANPROGRAM



laporan 6 6 100



laporan 1 1 100

Input SDM OH 1,914 279 15



Input SDM OH 1,826 1,606 88


Laporanlaporan 19 215 1,132













Evaluasi LPPD



Survey dalam rangka Evaluasi terhadap mekanisme & realisasi penyusunan Peraturan Per Uuan di Tingkat Pusat (Termasuk Penyusunan Pedoman)





JENIS URAIAN

1 7 8 9 10 11 12 13 14

REALISASI



KETURAIAN

INDIKATOR

SATUANPROGRAM























Reviu RAB Penerbitan NIK dan Penerapan KTP TA 2010 pada Ditjen Adminduk Kementererian Dalam Negeri





Audit dan Bimtek pelaksanaan NIK dan e-KTP pada Dinas Kependudukan & Capil

Penyusunan TOR Reviu, Audit dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa pada Ditjen Adminduk Depdagri


JENIS URAIAN

1 7 8 9 10 11 12 13 14

REALISASI



KETURAIAN

INDIKATOR

SATUANPROGRAM

















Input SDM OH 1,568 1,320 84



Input SDM OH 660 1,353 205






Pengembangan SIMDA




Audit Pembelanjaan yang berkaitan dengan Program Pengembangan SIAK TA 2003 s.d 2009 pada Ditjen Adminduk, Kementerian Dalam Negeri

Audit TI pada Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC) pada Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri

Pengumpulan Data realisasi transfer DBH SDA Gas Bumi atas Sumur Suban 4 dari tahun 2001 s.d 2007 yang diterima oleh Kab Musi Banyuasin

Audit/Monitoring/Optimalisasi PAD


JENIS URAIAN

1 7 8 9 10 11 12 13 14

REALISASI



KETURAIAN

INDIKATOR

SATUANPROGRAM































Penyusunan Juknis SPIP




Memberikan masukan atas Pedoman/Modul/Juknis Kegiatan Pengawasan



Penilaian Risiko Direktorat



JENIS URAIAN

1 7 8 9 10 11 12 13 14

REALISASI



KETURAIAN

INDIKATOR

SATUANPROGRAM

























Input SDM OH 195 - -

Dana Rp 30,180 - - Output Jumlah

Laporanlaporan 1 - -

Pengembangan GLG




Pengembangan Pedoman OPAD

Sosialisasi Pedoman OPAD




JENIS URAIAN

1 7 8 9 10 11 12 13 14

REALISASI



KETURAIAN

INDIKATOR

SATUANPROGRAM



























Dana Rp - 525 #DIV/0!Output Jumlah


FGD rancangan struktur organisasi BPKP dan Rancangan pengembangan keahlian pejabat

Forum Manajemen Data

Rapat koordinasi SPIP/workshop pedoman pemetaan SPIP

Narasumber diskusi terbatas pengelolaan BMN/D

Menghadiri MOU BPKP dengan Pemda Sumbar

Rencana Konferensi Nasional APIP Tahun 2010

Bimtek SPIP Pemda




JENIS URAIAN

1 7 8 9 10 11 12 13 14

REALISASI



KETURAIAN

INDIKATOR

SATUANPROGRAM

















OH 16,677 14,385 86 Rp 3,806,606 3,464,857 91

output 340 581 171



laporan 4 3 75







Penyusunan/Revisi TAPKINProgram Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP

Penandatanganan MoU dengan Gubernur Sulut

MoU peningkatan akuntabilitas keuangan pada prov Papua dan Papua Barat

TOTAL PKPT

Tabulasi hasil kuesioner pemetaan SPIP

Penyusunan memori masa jabatan deputi PKD

Pembinaan ke perwakilan BPKP Prov Sulsel


Penyusunan dan Revisi RKT


JENIS URAIAN

1 7 8 9 10 11 12 13 14

REALISASI



KETURAIAN

INDIKATOR

SATUANPROGRAM























Input SDM OH 350 208 59 Dana Rp - - #DIV/0!


Kegiatan 25 21 84






Mengikuti Diklat





Rapat Kerja BPKP

Rapat Kerja Deputi


JENIS URAIAN

1 7 8 9 10 11 12 13 14

REALISASI



KETURAIAN

INDIKATOR

SATUANPROGRAM





























Penyusunan Laporan Triwulanan PKS

Penyusunan Laporan Semesteran Budaya Kerja


Penilaian Angka Kredit dan penerbitan PAK

Penyusunan RKAKL 2011


Forum Kepegawaian

Penyusunan Laporan Keuangan

Forum Kehumasan dan website


JENIS URAIAN

1 7 8 9 10 11 12 13 14

REALISASI



KETURAIAN

INDIKATOR

SATUANPROGRAM











Input SDM OH 5 1 20



OH 2,758 2,373 86 Rp 900,652 895,628 99

output 138 133 96 OH 19,435 16,758 86 Rp 4,707,258 4,360,485 93

output 478 714 149

Total PKAU

Total PKPT DAN PKAU

Pembenahan Arsip

Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan


Forum Arsiparis

© Tim Penyusun LAKIP Deputi Pengawasan BidangPenyelenggaraan Keuangan Daerah

(LAKIP) Tahun 2010

Documents