i LAKIP Sekretariat DJPB TAHUN 2013 KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Tahun 2013 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya merupakan laporan capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan setiap sub program untuk mendukung program peningkatan produksi perikanan budidaya oleh seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tahun 2013, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai upaya mendukung kegiatan pembangunan perikanan budidaya. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna sebagai informasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Jakarta, Februari 2014 Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Moh. Abduh Nurhidajat
133
Embed
LAKIP Sekretariat DJPB KATA PENGANTAR€¦ · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Tahun 2013 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya kerjasama dari semua
pihak yang terkait di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Tahun 2013 ini dapat
diselesaikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya merupakan laporan capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan setiap
sub program untuk mendukung program peningkatan produksi perikanan budidaya oleh
seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tahun
2013, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai upaya mendukung kegiatan
pembangunan perikanan budidaya.
Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna sebagai informasi akuntabilitas kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
Jakarta, Februari 2014
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Moh. Abduh Nurhidajat
ii
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................... viii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................................... ix
11 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB
26 Service Level Agreement di Setditjen PB (persen)
70 80 114,29
27 Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5)
4 4 100
12 Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB
28 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB (persen)
100 100 100
29 Nilai AKIP Setditjen PB NILAI AKIP A
NILAI AKIP A
100
30 Nilai Integritas Setditjen PB 6,5 7,12 109,54
31 Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB 7,5 7,16 95,47
25
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
REALISASI TAHUN
2013
% CAPAIAN
32 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB **
75 69,30 92,40
13 Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal
Ket : * = Angka merupakan penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena perhitungan dari Biro Kepegawaian KKP belum ada hingga laporan disusun
26
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
a. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB
SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap
(attitude) dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk
mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada
integritasnya. Penempatan pejabat dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya
dilaksanakan melalui sistem penempatan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan
(SKJ) yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan
pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu indeks kesenjangan kompetensi jabatan
merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan
untuk satu jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Angka ini dihitung berdasarkan Level
Kompetensi pada Kamus Kompetensi Manajerial. Nilai minimum seorang dikatakan telah
memenuhi kompetensi jabatannya adalah telah memenuhi level kompetensi yang
dipersyaratkan.
Capaian Indeks kesenjangan kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen.
Perikanan Budidaya tahun 2013 sebesar 12,71% yang menunjukkan persentase jabatan
Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya yang belum memenuhi kompetensi
jabatan, karena belum ada kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pejabat struktural
dengan standar kompetensi jabatannya. Indeks tersebut bersifat kumulatif di masing-
masing unit kerja, sehingga hasil perhitungan hanya menunjukkan nilai indeks kesenjangan
pada masing-masing unit kerja. Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya karena merupakan IKU baru yang baru dihitung di tahun 2013. Namun, bila
dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 50% maka telah mencapai target, sehingga
ke depan perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Capaian indeks kesenjangan
pegawai struktural Eselon III, IV dan V dapat dilihat sebagaimana pada tabel 5.
27
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 5. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (%)
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB
- Target * * * 60 50
- Realisasi ** ** ** 12,71 *** -
- Persentase 21,18 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Angka merupakan penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena perhitungan dari Biro Kepegawaian KKP
belum ada hingga laporan disusun
Data dukung capaian per tingkatan jabatan eselon III, IV dan V pada setiap unit kerja
meliputi Setditjen Perikanan Budidaya, 5 direktorat teknis dan 15 unit pelayanan teknis yang
tersebar di seluruh Indonesia, sebagaimana pada tabel 6 berikut.
Tabel 6. Rincian Kompetensi Pejabat Eselon II, III dan IV lingkup Ditjen Perikanan Budidaya
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Angka merupakan penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena perhitungan dari Biro Kepegawaian KKP
belum ada hingga laporan disusun
Data dukung capaian adalah jumlah pejabat fungsional tertentu yang mengajukan usulan
penilaian angka kredit dan pejabat fungsional tertentu yang mendapat rekomendasi dari tim
penilai angka kredit jabatan fungsional untuk dapat dipertimbangkan kenaikkan pangkat,
kenaikkan jabatan dan pengangkatan pertama dalam jabatan.
Capaian kinerja IKU ini didukung oleh : (i) pelaksanaan Penilaian Angka Kredit jabatan
fungsional tertentu; dan (ii) pimbinaan jabatan fungsional.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah belum adanya penetapan standar
kompentesi jabatan fungsional yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina,
sehingga pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pejabat
fungsional tertentu yang mendapat rekomendasi untuk diangkat dalam jabatan/kenaikkan
30
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
pangkat/kenaikkan jabatan dengan jumlah pejabat fungsional tertentu yang mengajukan
usulan penilaian angka kredit.
Saat ini penghitungan dalam manual IKU ini terfokus pada jabatan fungsional tertentu
belum mencakup jabatan fungsional umum, sehingga dalam penghitungan yang akan
datang perlu dilakukan perbaikan penghitungan manual IKU sehingga dapat diperoleh hasil
yang lebih akurat.
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Informasi yang Valid, Handal,
dan Mudah Diakses di Bidang PB
Informasi yang baik adalah informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, baik
kelengkapan materi, waktu pemberian, keakuratan data sehingga informasi akan bersifat
valid dan handal. Selain itu informasi juga harus mudah diakses melalui teknologi berbasis
IT, seperti website. Dalam rangka mencapai sasatan strategis tersedianya informasi yang
valid, handal dan mudah diakses bidang perikanan budidaya, maka ditetapkan 2 (dua) IKU
dengan capaian masing-masing IKU Tahun 2013 di atas 100%. Pencapaian sasaran strategis
ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan hasil sebagaimana tabel 8 berikut.
Tabel 8. Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Informasi yang Valid, Handal, dan Mudah Diakses di Bidang PB
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 %
CAPAIAN
1 Service Level Agreement di Ditjen PB (persen) 70 80 114,29
2 Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5)
4 4 100
a. Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)
Upaya peningkatan reformasi dan birokrasi menuntut pemerintah untuk memberikan
pelayanan terbaik bagi stakeholder. Salah satu cara yang digunakan untuk menilai layanan
tersebut adalah melalui IKU Service Level Agreement (SLA) yang merupakan kesepakatan
formal dua entitas yaitu pihak penyedia layanan dan penerima layanan tentang penyediaan
data dan informasi serta aksesibilitasnya melalui teknologi Informasi. SLA dihitung
berdasarkan (i) Penyediaan data dan Informasi, yaitu perbandingan jumlah data/informasi
yang dibutuhkan dan jumlah data/informasi yang tersedia, sesuai bidang tugasnya; dan (ii)
penyediaan sarana aksesibilitas data dan Informasi menggunakan Teknologi Informasi, yang
31
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
dihitung melalui (a) jaringan koneksi internet berfungsi 98 % dalam setahun (downtime 175
jam = 7 hari); (b) teraksesnya aplikasi sistem informasi oleh publik dalam 24 jam sehari.
Target capaian SLA tahun 2013 adalah 70, dengan capaian nilai realisasi SLA tahun 2013
sebesar 80 (114,29%). Bila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 75, maka
capaian ini telah dapat dipenuhi, namun demikian perlu ditingkatkan. Capaian IKU
sebagaimana pada tabel 9 berikut.
Tabel 9. Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya
- Target * * * 70 75
- Realisasi ** ** ** 80 -
- Persentase 114,29 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Adapun dasar perhitungan SLA yaitu:
1. Dalam setahun terdapat 365 hari kerja;
2. Terjadi down time selama 73 hari kerja yang disebabkan oleh: i) pengembangan website
selama 43 hari kerja; dan ii) pindah kantor selama 30 hari kerja;
3. Sehingga capaian realisasi SLA adalah 80%
Capaian kinerja IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pada Bagian Hukum, Organisasi
dan Humas serta berkoordinasi mengenai peningkatan pelayanan dengan direktorat lingkup
Ditjen. Perikanan Budidaya. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif
strategis yang akan dilakukan adalah melakukan melakukan penyusunan kuesioner tingkat
kepuasan pengguna informasi dan menyebarkannya secara berkala untuk mengetahui
secara detil Service Level Agreement yang diperoleh. Pengguna dapat secara langsung
mengisi kuesioner yang tersedia di website, sehingga dapat diperoleh hasilnya secara up to
date. Pengembangan kuesioner dan sistem penilaian SLA ini termasuk dalam kegiatan
Pengembangan Website.
32
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
b. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen PB
(skala likert 1-5)
Layanan infprmasi ke masyarakat dilakukan melalui website www.djpb.go.id dengan
harapan masyarakat dapat mengetahui lebih banyak informasi, khususnya di bidang
perikanan budidaya. DJPB melalui website www.djpb.go.id, menyimpulkan presepsi user
terhadap kemudahan akses informasi dan data melalui survei kemanfaatan penggunaan
(user) dengan satu kepercayaan bahwa data dan informasi tersebut memberikan kontribusi
positif bagi penggunanya melalui questionare yang meliputi: (i) kepuasan terhadap
ketersediaan informasi yang ada; (ii) kegunaan informasi; dan (iii) kemudahan akses
website.
Capaian persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen
Perikanan Budidaya sebesar 4 pada tahun 2013 (tabel 10) dan diupayakan dapat
ditingkatkan pada tahun 2014 yaitu dengan target 4,25. Dari hasil survei tersebut akan
diupayakan peningkatan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi yang dapat
dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pembudidaya ikan.
Tabel 10. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya
- Target * * * 4 4,25
- Realisasi ** ** ** 4 -
- Persentase 100,00 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Adapun dasar penghitungan dan teknik menghitung IKU ini dapat dilihat pada tabel 11 dan
12.
Tabel 11. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya
KomponenSurvei Skor
1 2 3 4 5
1. kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada
Tidak Puas Kurang
Puas Cukup Puas
Puas Sangat Puas
2. kegunaan informasi Tidak
Berguna Kurang
Berguna Cukup
Berguna Berguna
Sangat Berguna
3. kemudahan akses website Sulit Agak Sulit Cukup Mudah
Kendala dalam pencapaian nilai ini adalah karena masih ada beberapa sub komponen
penilaian yang belum memenuhi standard kriteria penilaian seperti dokumen renstra belum
memuat indikator tujuan, dan belum dilakukan monitoring secara berkala terhadap rencana
aksi yang telah ditetapkan.
Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan
melakukan kegiatan reviu renstra dengan menambahkan indikator kinerja tujuan pada
Renstra Ditjen Perikanan Budidaya dan perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja dan
targetnya, serta melaksanakan Bimtek Penguatan SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.
f. Nilai Pengukuran Kinerja DJPB
Nilai Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 20% diperoleh dari hasil pengukuran
terhadap (i) Pemenuhan Pengukuran; (ii) Kualitas Pengukuran; dan (iii) Implementasi
Pengukuran. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pengukuran kinerja dari
masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 23.
44
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 23. Komponen, Bobot, dan Hasil Penilaian Pengukuran Kinerja
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT
PENILAIAN NILAI
1 2 3 4
PENGUKURAN KINERJA 20% 17,02
I. PEMENUHAN PENGUKURAN 4% 4
1 IKU Unit kerja telah ada
2 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja
II. KUALITAS PENGUKURAN 10% 9,64
3 IKU telah dapat diukur secara obyektif
4 IKU telah menggambarkan hasil
5 IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur
6 IKU telah cukup mengukur kinerja
7 IKU telah diukur realisasinya
8 IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP
9 Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif
10 Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil
11 Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur
12 indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya
13 Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya
14 Indikator kinerja unit kerja telah selaras dengan indikator kinerja IP
15 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan
16 Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan)
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN 6% 3,38
17 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
18 IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
19 IKU telah direviu secara berkala
20 Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
21 Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang
22 Sudah terdapat indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi
23 Pengukuran kinerja individu sudah dilaksanakan
24 Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi
Pada tahun 2013, berdasarkan penilaian Itjen KKP, Nilai Pengukuran Kinerja Ditjen Perikanan
Budidaya adalah sebesar 17,02 dari target sebesar 15,5 atau tercapai sebesar 109,80%.
Meskipun capaian sudah melampaui target yang ditetapkan, namun masih perlu
peningkatan nilai karena nilai masih di bawah batas maksimal penilaian yang ditetapkan
oleh Itjen yaitu 20. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2013, tetapi sudah dilakukan
penilaian di tahun 2012 dengan nilai sebesar 16,52 sehingga pencapaian tahun 2013
mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012. Target dan pencapaian nilai
45
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
pengukuran kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 24 berikut.
Tabel 24. Nilai Pengukuran Kinerja DJPB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Pengukuran Kinerja DJPB
- Target * * * 15,5 15,5
- Realisasi ** 15,64 16,52 17,02 -
- Persentase 121,93 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah : (i) Pengukuran kinerja dengan
pendekatan Balanced Scorecard (BSC); (ii) Pengukuran Individu berdasarkan SKP; dan (iii)
Pengukuran Individu Berbasis teknologi informasi (online).
Kendala dalam pencapaian nilai ini adalah masih ada beberapa sub komponen penilaian
yang belum memenuhi standard kriteria penilaian seperti kontrak kinerja individu yang
masih mencapai 62,12% dari total pegawai Ditjen Perikanan Budidaya di Pusat dan Daerah,
dan belum dilakukan pengukuran individu untuk Pejabat Eselon III hingga staf. Upaya tindak
lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan melakukan
pengukuran kinerja instansi dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) dan pengukuran
individu berdasarkan SKP dan berbasis teknologi informasi (online) melalui aplikasi
SIPKINDU, serta melakukan pendokumentasian data dukung dengan lebih baik.
g. Nilai Pelaporan Kinerja DJPB
Nilai Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 20% diperoleh dari hasil penilaian terhadap :
(i) Pemenuhan Pelaporan; (ii) Penyajian Informasi Kinerja; dan (iii) Pemanfaatan Informasi
Kinerja. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pelaporan kinerja dari masing-
masing komponen dapat dilihat pada tabel 25 berikut.
Tabel 25. Komponen, Bobot, dan Hasil Penilaian Pelaporan Kinerja
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT
PENILAIAN NILAI
1 2 3 4
PELAPORAN KINERJA 15% 12,85
I. PEMENUHAN PELAPORAN 3% 3
1 LAKIP Eselon I telah disusun
2 LAKIP Eselon I telah disampaikan tepat waktu
3 LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA 8% 6,86
4 LAKIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya
46
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT
PENILAIAN NILAI
1 2 3 4
5 LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome
6 LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan
7 LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja
8 LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan
9 LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja
10 Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 4% 3
11 Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan
12 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
13 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja
14 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja
Pada tahun 2013, berdasarkan penilaian Itjen KKP, Nilai Pelaporan Kinerja Ditjen Perikanan
Budidaya adalah sebesar 12,85 dari target sebesar 11,5 atau tercapai sebesar 111,74%.
Meskipun capaian sudah melampaui target yang ditetapkan, namun masih perlu
peningkatan nilai karena nilai masih di bawah batas maksimal penilaian yang ditetapkan
oleh Itjen yaitu 15. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2013, tetapi sudah dilakukan
penilaian di tahun 2012 dengan nilai sebesar 14,43 sehingga pencapaian ini menurun
dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini dikarenakan pada LAKIP Tahun 2012, masih belum
menyajikan outcomes secara keseluruhan dan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar
pengambilan kebijakan di tahun 2013. Target dan pencapaian nilai pelaporan kinerja DJPB
sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 26 berikut.
Tabel 26. Nilai Pelaporan Kinerja DJPB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Pelaporan Kinerja DJPB
- Target * * * 11,5 12
- Realisasi ** 13,08 14,43 12,85 -
- Persentase 111,74 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
47
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah Penyusunan LAKIP Eselon I (Ditjen
Perikanan Budidaya), dan pada tahun 2014 kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan
beberapa perbaikan terhadap kualitas pelaporan.
Kendala dalam pencapaian nilai ini adalah karena masih ada beberapa sub komponen
penilaian yang belum memenuhi standard kriteria penilaian antara lain bukti dukung
pemanfaatan informasi LAKIP untuk pemberian reward and punishment belum
terdokumentasi dengan baik, dan informasi dalam LAKIP belum dapat diandalkan. Upaya
tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah Penyusunan
kinerja; (viii) peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (ix) monitoring, evaluasi dan
pelaporan. Pada tahun 2013, Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen
Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%
(tabel 44). Data dukung capaian rencana aksi RB yang telah dilaksanakan sebagaimana pada
lampiran 6.
Tabel 44. Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi
- Target * * * 100 -
- Realisasi ** ** ** 100 -
- Persentase 100,00 - Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
62
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
3.8. Pencapaian Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan
Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB
Sasaran strategis “Terlaksananya Ke rja Sama Internasional dan Antar Lembaga sesuai Ruang
Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB” melalui IKU “Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerja
Sama yang Berhasil Dilaksanakan terhadap Total Ruang Lingkup Kerja Sama” dengan
realisasi sebesar 61,72% dari target sebesar 80% atau tercapai 77,15% seperti pada tabel 45
berikut.
Tabel 45. Pencapaian Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 % CAPAIAN
1 Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerja Sama yang berhasil dilaksanakan terhadap Total Ruang Lingkup Kerja Sama (persen)
80 61,72 77,15
Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerja Sama yang berhasil dilaksanakan terhadap Total Ruang
Lingkup Kerja Sama (persen)
Ruang lingkup kerjasama di bidang perikanan budidaya sangat penting untuk direalisasikan
dan dilaksanakan terhadap total ruang lingkup yang mencakup kerjasama di bidang
perikanan budidaya dan memiliki kesepakatan kerjasama yang dapat memberikan hasil yang
baik dan saling menguntungkan untuk semua pihak. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan
kerjasama di bidang perikanan budidaya dapat dilakukan dengan mitra atau pihak lain yang
berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan dari ruang lingkup kerjasama
khususnya di bidang perikanan budidaya adalah memiliki kejelasan hasil yang diinginkan
antara perikanan budidaya dengan pihak atau mitra kerja tertentu. Guna keberhasilan
kerjasama yang dilaksanakan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin
tahapan proses kerjasama antarlembaga maupun antar negara yang dimulai dari proses
penjajakan sampai dengan pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan mencapai
tujuan yang diharapkan.
Teknik menghitung rasio jumlah ruang lingkup kerjasama yang berhasil dilaksanakan
terhadap total ruang lingkup kerjasama dengan cara membandingkan jumlah ruang lingkup
yang direalisasikan dengan jumlah ruang lingkup yang direncanakan dalam satuan persen.
Capaian kinerja ini sebesar 61,72% dari target 80% (tabel 46). Capaian ini belum dapat
63
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan merupakan IKU baru yang
mulai dihitung di tahun 2013. Data dukung capaian tersebut sebagaimana dalam lampiran 7.
Tabel 46. Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup Kerjasama (%)
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Rasio jumlah ruang lingkup kerjasama yang berhasil dilaksanakan terhadap ruang lingkup kerjasama
- Target * * * 80 85
- Realisasi ** ** ** 61,72 -
- Persentase 77,15 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Capaian kinerja IKU ini didukung oleh kegiatan: (i) penguatan ruang lingkup kerjasama
dengan pihak lain atau antar lembaga; (ii) pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak lain
yang terkait dengan ruang lingkup kerjasama; dan (iii) evaluasi dokumen ruang lingkup
kerjasama antara Ditjen Perikanan Budidaya dengan mitra atau satuan kerja.
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU antara lain adalah kurangnya koordinasi
lintas sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif
strategis yang akan dilakukan adalah melibatkan satuan kerja terkait dan mitra dalam
mendukung dan meningkatkan kegiatan kerjasama dalam hal perencanaan kerja sama yang
terdiri dari: (i) Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama yang terdiri dari; (ii) Pelaksanaan Kerja
Sama; dan (iii) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
3.9. Pencapaian Sasaran Strategis 9 : Terselenggaranya Perencanaan Program
Perikanan Budidaya yang Efektif
Sasaran strategis “Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan Budidaya yang Efektif”
diidentifikasi melalui 3 (tiga) IKU, yaitu (i) Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan
dibanding dengan Jumlah Anggaran yang diterima; (ii) Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan
terhadap Rencana Kerja Pemerintah; dan (iii) Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang
Ditindaklanjuti dalam Perencanaan dengan realisasi masing-masing IKU seperti yang tertera
pada tabel 47.
64
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 47. Pencapaian Sasaran Strategis 9 : Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan Budidaya yang Efektif
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 % CAPAIAN
1 Rasio Jumlah Anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan Jumlah Anggaran yang diterima (persen)
80 92,17 115,21
2 Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (persen)
80 71,01 88,76
3 Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti dalam Perencanaan (persen)
80 96,49 120,61
a. Rasio Jumlah Anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan Jumlah Anggaran yang
diterima (persen)
Penghitungan indikator kinerja rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan
dengan jumlah anggaran yang diterima adalah dengan menggunakan usulan anggaran
Ditjen Perikanan Budidaya dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja
(Renja) tahun 2013 dibagi dengan anggaran yang diterima pada tahun tersebut. Pada tahun
2013 Ditjen Perikanan Budidaya mengusulkan anggaran (pagu indikatif) sebesar Rp
1.353.635.000.000, dan yang diterima sebesar Rp 1.247.663.865.000. Sehingga capaian
indikator rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan jumlah anggaran
yang diterima adalah sebesar 92,17% (tabel 48), dikarenakan adanya kebijakan
pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih difokuskan pada pengembangan
perikanan tangkap. Hal ini sudah melampaui target jumlah anggaran yang diterima sebesar
80% dari anggaran yang dibutuhkan (diusulkan) dan diprediksikan akan tercapai juga di
tahun 2014 dengan target 85%.
Tabel 48. Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2013
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima
Target * * * 80 85
Realisasi ** ** ** 92,17 -
Persentase 115,21 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
65
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Bila dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi peningkatan penerimaan dari jumlah anggaran
yang diusulkan sebesar 1%. Akan tetapi jumlah anggaran yang diterima Ditjen Perikanan
Budidaya pada tahun 2010 dan 2011 melebihi jumlah anggaran yang diusulkan. Hal ini
terjadi karena pada tahun 2010 dan 2011 kegiatan percontohan sedang mulai digalakkan
terutama komoditas-komoditas yang menjadi unggulan perikanan budidaya. Secara detil,
jumlah penerimaan anggaran dibandingkan dengan aggaran yang diusulkan seperti pada
tabel 49 berikut.
Tabel 49. Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2013
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima
Ket : * Angka merupakan penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena perhitungan dari Biro Kepegawaian KKP belum ada hingga laporan disusun
a. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB
(persen)
Penempatan pejabat dalam jabatan yang sesuai dengan kompetensinya didasarkan pada
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi
syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu, indeks kesenjangan
kompetensi jabatan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi
yang dibutuhkan untuk satu jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Angka ini dihitung
berdasarkan Level Kompetensi pada Kamus Kompetensi Manajerial. Nilai minimum seorang
dikatakan telah memenuhi kompetensi jabatannya adalah telah memenuhi level
kompetensi yang dipersyaratkan.
Indeks kesenjangan kompetensi Pejabat Eselon III dan IV lingkup Setditjen Perikanan
Budidaya tahun 2013 sebesar 9% yang menunjukkan persentase Pejabat Struktural Eselon III
dan IV lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya belum memenuhi kompetensi jabatan
dengan standar kompetensi jabatannya. Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya dikarenakan merupakan IKU baru yang baru dihitung di tahun
2013. Namun, bila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 50% maka telah
mencapai target, sehingga ke depan perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Capaian
indeks kesenjangan pegawai struktural Eselon III dan IV dapat dilihat sebagaimana pada
tabel 53.
69
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 53. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III dan IV lingkup Setditjen PB (%)
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB
- Target * * * 60 50
- Realisasi ** ** ** 9 *** -
- Persentase 15,00 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Data sementara penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena data dari Biro Kepegawaian belum ada
Capaian IKU ini merupakan rata-rata dari indeks kesenjangan pegawai struktural
dibawahnya yaitu (i) bagian program sebesar 0%, bagian keuangan dan umum sebesar 16%
dan bagian kepegawaian sebesar 0% dan bagian hukum, organisasi dan humas sebesar 26%.
Capaian kinerja IKU ini didukung oleh : (i) Pelaksanaan assesment bagi pejabat Eselon III dan
IV oleh Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan (ii) Transformasi
Budaya guna meningkatkan kemampuan manajerial, khususnya dalam melakukan
perencanaan. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang
akan dilakukan adalah menyelenggarakan transformasi budaya kerja Ditjen Perikanan
Budidaya tahap II untuk pejabat Eselon IV yang belum mengikuti.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah Belum ditetapkannya peraturan
perundang-undangan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar
Kompetensi Jabatan Pejabat Struktural, Sehingga Pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara
membandingkan standar kompetensi jabatan struktural secara normatif sesuai dengan
Peraturan Kepala BKN Nomor : 13 Tahun 2011 dengan usulan standar kompetensi jabatan
struktural Ditjen. Perikanan Budidaya.
Saat ini penghitungan dalam manual IKU ini belum mencakup hasil assessment bagi pejabat
struktural yang selenggarakan oleh Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan,
sehingga dalam penghitungan yang akan datang perlu dilakukan perbaikan penghitungan
manual IKU sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat.
70
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
b. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (persen)
Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional merupakan angka yang menunjukkan
perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan fungsional tertentu,
dalam hal ini terkait dengan pengumpulan angka kredit oleh pejabat fungsional tertentu
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun
jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil. Angka ini dihitung berdasarkan jumlah pejabat
fungsional tertentu yang mengusulkan Penilaian Angka Kredit pada tahun 2013. Nilai
minimum seseorang telah memenuhi memenuhi persyaratan dalam jenjang jabatan dan
golongan pangkat adalah telah memenuhi nilai minimum yang dipersyaratkan untuk dapat
dipertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, serta pengangkatan
pertama dalam jabatan.
Indeks kesenjangan kompetensi jabatan fungsional lingkup Setditjen. Perikanan Budidaya
tahun 2013 sebesar 0% yang menunjukkan persentase jumlah pejabat fungsional yang
belum memenuhi persyaratan untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat, kenaikan
jabatan dan diangkat dalam jabatan. Indeks tersebut bersifat kumulatif pada masing-masing
unit kerja yang memiliki jabatan fungsional tertentu, sehingga hasil perhitungannya hanya
menunjukkan nilai kesenjangan pada masing-masing unit kerja yang memiliki jabatan
fungsional tertentu. Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
dikarenakan merupakan IKU baru yang baru dihitung di tahun 2013. Namun bila
dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 50% maka telah mencapai target, sehingga
ke depan perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Capaian indeks kesenjangan
pejabat fungsional dapat dilihat sebagaimana pada tabel 54 berikut.
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Data sementara penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena data dari Biro Kepegawaian belum ada
71
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Data dukung capaian adalah jumlah pejabat fungsional tertentu yang mengajukan usulan
penilaian angka kredit dan pejabat fungsional tertentu yang mendapat rekomendasi dari tim
penilai angka kredit jabatan fungsional untuk dapat dipertimbangkan kenaikkan pangkat,
kenaikkan jabatan dan pengangkatan pertama dalam jabatan.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah belum adanya penetapan standar
kompentesi jabatan fungsional yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina,
sehingga pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pejabat
fungsional tertentu yang mendapat rekomendasi untuk diangkat dalam jabatan/kenaikan
pangkat/kenaikan jabatan dengan jumlah pejabat fungsional tertentu yang mengajukan
usulan penilaian angka kredit.
Saat ini penghitungan dalam manual IKU ini terfokus pada jabatan fungsional tertentu
belum mencakup jabatan fungsional umum, sehingga dalam penghitungan yang akan
datang perlu dilakukan perbaikan penghitungan manual IKU sehingga dapat diperoleh hasil
yang lebih akurat.
3.11. Pencapaian Sasaran Strategis 11 : Tersedianya Informasi yang Valid, Handal
dan Mudah diakses di Bidang PB
Sasaran strategis “Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah diakses di Bidang
PB“ diidentifikasi melalui 2 (dua) IKU, yaitu (i) Service Level Agreement di Setditjen PB; dan
(ii) Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB
dengan realisasi masing-masing tertera pada tabel 55 berikut.
Tabel 55. Pencapaian Sasaran Strategis 11 : Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah diakses di
Bidang PB
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 % CAPAIAN
1 Service Level Agreement di Setditjen PB (persen)
70 80 114,29
2 Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5)
4 4 100
72
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
a. Service Level Agreement di Setditjen PB (persen)
Target capaian SLA Sekretariat DJPB tahun 2013 adalah 70%, sedangkan capaian nilai SLA
Sekretariat DJPB tahun 2013 sebesar 80% atau tercapai sebesar 114,29%. Nilai ini sama
dengan capaian nilai DJPB, dikarenakan belum ada pengukuran SLA tingkat Sekretariat DJPB.
Hal ini dikarenakan website Ditjen PB sudah meliputi website Sekretariat sehingga untuk
penghitungan SLA pada Sekretariat DJPB sama dengan pada Ditjen PB yaitu 1 tahun = 365.
Sedangkan down time yang terjadi selama tahun 2013 adalah 73 hari kerja yang terdiri dari
(i) Pengembangan website selama 43 hari kerja; (ii) Pindah kantor selama 30 hari kerja.
Sehingga SLA yang didapatkan sebesar 292 hari atau 80%. Hal ini menunjukkan bahwa
sebagian besar informasi yang terkait dengan perikanan budidaya telah sampai kepada
masyarakat. Bila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 75%, maka capaian ini
telah dapat dipenuhi. Namun demikian perlu ditingkatkan. Capaian IKU sebagaimana pada
tabel 56 berikut.
Tabel 56. Service Level Agreement di Setditjen PB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Service Level Agreement di Setditjen PB
- Target * * * 70 75
- Realisasi ** ** ** 80 -
- Persentase 114,29 - Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Capaian kinerja IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengembangan website dan
pembentukan tim website DJPB. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka
inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah melakukan penyusunan kuesioner tingkat
kepuasan pengguna informasi dan menyebarkannya secara berkala untuk mengetahui
secara detil Service Level Agreement yang diperoleh. Pengguna dapat secara langsung
mengisi kuesioner yang tersedia di website, sehingga dapat diperoleh hasilnya secara up to
date.
73
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
b. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB
(skala likert 1-5)
DJPB melalui websitenya www.djpb.kkp.go.id, mencoba menyimpulkan presepsi user
terhadap kemudahan akses informasi dan data melalui survei kemanfaatan penggunaan
(user) dengan satu kepercayaan bahwa data dan informasi tersebut memberikan kontribusi
positif bagi penggunanya melalui questionare yang meliputi : (i) kepuasan terhadap
ketersediaan informasi yang ada dengan nilai 3; (ii) kegunaan informasi dengan nilai 5; dan
(iii) kemudahan akses website dengan nilai 4. Dari hasil survei tersebut akan diupayakan
peningkatan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi yang dapat dinikmati oleh
seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pembudidaya ikan, sehingga capaian 4 yang
didapat pada tahun 2013 dapat ditingkatkan pada tahun 2014 yaitu dengan target 4,25.
Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini lingkup Sekretariat
hasilnya adalah sama dengan hasil yang diperoleh Ditjen Perikanan Budidaya mengingat
informasi pada Sekretariat menjadi satu dengan Ditjen Perikanan Budidaya dalam website
yang sama.
Tabel 57. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini
- Target * * * 4 4,25
- Realisasi ** ** ** 4 -
- Prosentase 100,00 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Dasar perhitungan persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di
Ditjen Perikanan Budidaya berdasarkan skor adalah seperti pada tabel 58, sedangkan teknik
Sasaran strategis “Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Setditjen PB”
diidentifikasi melalui 5 (lima) IKU, yaitu (i) Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal
dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di
Setditjen PB; (ii) Nilai AKIP Setditjen PB; (iii) Nilai Integritas Setditjen PB; (iv) Nilai Inisiatif
Anti Korupsi Setditjen PB; dan (v) Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB. Adapun
capaian dari masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel 60 berikut.
Tabel 60. Pencapaian Sasaran Strategis 12 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Ditjen PB
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 % CAPAIAN
1 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB (persen)
100 100 100
2 Nilai AKIP Setditjen PB NILAI AKIP A NILAI AKIP A 100
3 Nilai Integritas Setditjen PB 6,5 7,12 109,54
4 Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB 7,5 7,16 95,47
5 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB
75 69,30 92,40
Ket : * : Data tahun 2012 karena data penilaian RB 2013 baru akan keluar pada bulan April 2014
75
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
a. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP)
yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB (persen)
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Itjen KKP dan BPKP Satker Sekretariat
sampai dengan 2013 yang ditindak lanjuti semester II tahun 2013 untuk Bagian Program,
Bagian Keuangan dan Umum, Bagian Kepegawaian dan Bagian Hukum, Humas dan Ortala
sebanyak 42 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Temuan pemeriksaan BPK RI mayoritas
mengenai Asset, Penghapusan Barang Milik Negara, Ruislag Tanah, Penatausahaan
Persediaan, dan Denda Keterlambatan Pekerjaan Lelang. Selanjutnya, capaian sasaran untuk
laporan yang ditindaklanjuti mencapai 100%. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak
bisa dibandingkan dengan target tahun sebelumnya, namun bila dibandingkan dengan
target di tahun 2014 (100%) maka telah mencapai 100% yang telah ditindaklanjuti semester
II Tahun 2013 oleh Setditjen Perikanan Budidaya. Capaian Jumlah Rekomendasi Aparat
Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total
Rekomendasi di Setditjen PB dapat dilihat sebagaimana pada tabel 61 berikut.
Tabel 61. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang
ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB
- Target * * * 100 100
- Realisasi ** ** ** 100 -
- Persentase 100,00 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Adapun rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Setditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013
adalah seperti pada tabel 62.
76
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 62. Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Setditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013
NO SATKER JUMLAH TEMUAN
LHP YANG DITINDAK LANJUTI
SISA TINDAK LANJUT
KETERANGAN
Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan s.d 2013 BPK RI
Ditindak Lanjuti Semester II Tahun 2013
Pusat
Proses Rekonsiliasi Dengan TIM BPK
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang –Undangan
1 Bagian Keuangan dan Umum 14 14 0
Sistem Pengendalian Intern
2 Bagian Keuangan dan Umum 12 12 0
JUMLAH LHP BPK 26 26 0 100%
Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan s.d 2013 ITJEN KKP
Ditindak Lanjuti Semester II Tahun 2013
Pusat
1 Bagian Program 4 4 0 Proses Penyelesain Dengan Itjen KKP
2 Bagian Keuangan dan Umum 6 6 0
3 Bagian Hukum,Humas dan Ortala 2 2 0
4 Bagian Kepegawaian 4 4 0
JUMLAH LHP ITJEN KKP 16 16 0 100%
JUMLAH LHP BPK dan ITJEN KKP 42 42 0 100%
Dalam pencapaian IKU pada tahun 2013, tim tindaklanjut eselon I Ditjen Perikanan Budidaya
melakukan rekonsiliasi dan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan dengan Satker Pusat, DK
dan TP Provinsi, TP Kabupaten UPT DJPB melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
Sebagai antisipasi pencapaian kegiatan di tahun mendatang Tim Tindak Lanjut Eselon I
Ditjen Perikanan Budidaya mengupayakan tindak lanjut temuan dapat diselesaikan 100%
sesuai dengan target tahun 2014 dengan melakukan tindaklanjut terus ke satker dan BPK RI,
dan Itjen KKP.
b. Nilai AKIP Setditjen PB
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem AKIP terdiri dari berbagai
komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
77
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Dengan Implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh
diharapkan menjadikan Ditjen Perikanan Budidaya mampu melaksanakan tugas dan
fungsinya secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya; mewujudkan transparansi Ditjen Perikanan Budidaya dan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta memelihara kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah.
Nilai AKIP Sekretariat DJPB tahun 2013 sama dengan Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya
(Nilai AKIP A dengan skor 78,54) karena pengukuran AKIP baru dilaksanakan hingga level
Eselon I. Nilai tersebut menunjukkan kinerja sangat baik. Bila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya mengalami penurunan (skor nilai AKIP
tahun 2012 adalah 78,92) walaupun masih dalam nilai A, sehingga ke depan perlu
ditingkatkan. Capaian IKU sebagaimana tabel 63 berikut.
Tabel 63. Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya
- Target * * * Nilai AKIP A Nilai AKIP A
(80)
- Realisasi ** Nilai AKIP B
(66,42) Nilai AKIP A
(78,92) Nilai AKIP A
(78,54) -
- Persentase - - 100,00 - Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Langkah antisipatif yang akan dilakukan dalam penguatan AKIP pada tahun 2014 antara lain:
(i) Menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat pengelolaan kinerja; (ii) Reviu
Renstra KKP dan Indikator Kinerja Utama, menggunakan pendekatan BSC; (iii) IKU dan
target Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL; (iv) Penyusunan
Penetapan Kerja (Tapja) dari Level 1 s/d V melalui BSC; (v) Penetapan Tapja Level individu /
SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) melalui SIPKINDU; (vi) Target kinerja dalam Tapja diuraikan
secara triwulanan dan dilakukan pengukuran monitoring dan evaluasi capaian Tapja secara
berkala setiap tiga bulan; (vii) Bimtek Penguatan SAKIP; (viii) Pengukuran kinerja berbasis
informasi teknologi; (ix) Tertib pelaporan & pendokumentasian; (x) Melakukan penerapan
SPIP; (xi) Melakukan penerapan manajemen risiko; dan (xii) Melaksanakan hasil
rekomendasi penilaian AKIP.
78
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
c. Nilai Integritas Setditjen PB
Salah satu upaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya guna mencapai target tersebut
adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya yang memerlukan
dukungan dari beberapa faktor, salah satunya transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan program-program kerja. Peningkatan dalam memberikan layanan kepada
masyarakat tanpa adanya gratifikasi menunjukan keseriusan Sekretariat Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya dalam mendukung Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Di sisi lain, penilaian
ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan
kualitas layanan publik pada indikator-indikator yang dinilai masih lemah.
Upaya yang perbaikan yang menggambarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk
mendukung Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di
lingkup Sekretariat DJPB, yaitu terselenggaranya pengadaan barang/jasa sesuai dengan
prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip-prinsip efektif,
efisien, transparan serta mampu menerapkan prosedur e-procurement, melakukan upaya
motivator untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam mencegah perilaku koruptif,
meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen PB serta menjadi corong untuk
menyampaikan spirit anti korupsi di lingkup Ditjen Perikanan melalui www.djpb.go.id
Kegiatan yang telah dilakukan oleh Sekretariat DJPB turut mendukung capaian nilai
integritas tahun 2013, untuk memenuhi persyaratan memperoleh nilai laporan keuangan
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
LAKIP mendapat nilai A; dan nilai hasil survei integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sebesar 7,12 (tabel 64), sehingga nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan
kualitas good govermance and clean govermment di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya. Dari target yang telah dicapai pada tahun 2013 akan menjadi acuan untuk target
pada tahun berikutnya. Nilai integritas Sesditjen Perikanan Budidaya sama dengan nilai
integritas Ditjen Perikanan Budidaya dikarenakan nilai integritas dihitung per Eselon I.
Tabel 64. Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya
- Target * * * 6,5 6,75
- Realisasi ** ** ** 7,12 -
- Persentase 109,54 - Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Sebagai upaya untuk meningkatkan nilai integritas pada tahun selanjutnya maka perlu
dilaksanakan penerapan culture transformation (perubahan budaya kerja menjadi lebih
baik) dan evaluasi integritas di lingkup Sesditjen PB.
d. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB
Penilaian terhadap inisiatif anti korupsi dilaksanakan sejak 2008 dan selanjutnya
dilaksanakan penilaian setiap tahun. Penilaian ini dilaksanan oleh pengawas internal
Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu inspektorat Jenderal. Penilaian ini terdiri dari :
(1) pengukuran komitmen anti korupsi pimpinan instansi yang dilatarbelakangi oleh
bagaimana komitmen pimpinan instansi dalam menjaga integritas dan anti korupsi di
instansinya yang berdasarkan pada transparansi dan kontrol internal di dalam instansi; dan
(2) Peningkatan transparansi Pegawai Negeri, yang didasarkan pada perubahan gaya hidup
dari pegawai negeri dengan posisi “beresiko”.
Nilai inisiatif anti korupsi Ditjen PB pada 2013 adalah 7,16 dari target sebesar 75 atau
tercapai 95,47% yang menunjukkan tingkat komitmen pimpinan instansi pada inisiatif anti
Korupsi. Penilaian tersebut didasarkan pada Kuisioner Penilaian Anti Korupsi yang dibuat
oleh Itjen KKP. Capaian nilai inisiatif anti korupsi, dapat dilihat sebagaimana tabel 65 berikut.
Tabel 65. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB
- Target * * * 7,5 7,75
- Realisasi ** 7,31 7,14 7,16 *** -
- Persentase 95,47 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Nilai inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB sama dengan Ditjen PB karena pengukuran dihitung pada level Eselon I
IKU ini belum mencapai target dikarenakan kurangnya sosialisasi budidaya anti korupsi, dan
pelayanan publik yang belum memenuhi standar sehingga ke depan perlu dilakukan upaya
perbaikkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Guna meningkatkan capaian
target di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang dilakukan adalah (i)
menyelenggarakan sosialisasi terhadap budaya anti korupsi di lingkungan internal; (ii)
pemanfaatkan ruang pelayanan terpadu secara optimal; (iii) implementasi zona integritas;
dan (iv) Evaluasi inisiatif anti korupsi.
80
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
e. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB
Capaian nilai penerapan reformasi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2013
sebesar 68,46 (tabel 66). Nilai ini masih bersifat sementara karena baru diukur pada bulan
April 2014. Nilai ini sama dengan nilai pada Ditjen Perikanan Budidaya dikarenakan tidak ada
penilaian RB pada lingkup Sekretariat atau Eselon II yang lainnya. Kendala capaian RB adalah
(i) faktor internal: sistem prosedur pelayanan yang masih lemah, terutama keterbatasan
fasilitas ruang pelayanan publik; dan (ii) faktor eksternal: jumlah responden yang terbatas.
Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi dan birokrasi adalah
pelayanan publik secara terpadu satu pintu dengan SDM yang memadai.
Tabel 66. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB
- Target * * * 75
80 (setara level 4)
- Realisasi ** ** 69,30 *** -
- Persentase - -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Data penilaian RB 2013 baru akan keluar pada bulan April 2014
Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai
(a). sistem manajemen kinerja perlu disempurnakan (b). keterlibatan para pimpinan dalam mendukung upaya manajemen perubahan dan strategi komunikasi secara internal belum maksimal (c). Memo dan Surat Edaran Sesditjen tentang Disiplin masih belum dilakukan secara baik
85 jt -
(1). Penyusunan sasaran kinerja pegawai akan dilaksanakan bulan mei 2013 (2). pembinaaan mental pegawai akan dilaksanakan pada bulan juni dan juli 2013
laporan kegiatan
2 Penataan Peraturan Perundang-undangan
(a). mengidentifikasinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan (b). membuat Peta peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di bidang pembudidayaan ikan dan terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan
belum optimalnya pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentnag Lahan dan Air
1,5 M 197 Jt
(1). TW I sudah dilaksanakan di 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat (Bandung, Sukabumi, Bogor dan Indramayu), DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Banten. (2). Untuk pembahasan RPP intern Kementerian Rencana akan
draft RPP Lahan dan Air
ada
108
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Program RB dan
Quick Wins Rencana Aksi
Tantangan/ Hambatan/ Kendala
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Pelaksanaan Bukti/ Evidence Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dilaksanakan pada bulan Oktober 2013.
3 Penataan Penguatan Organisasi
(a). membuat peta tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian/Lembaga yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) (b). Terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
belum disahkan beberapa draft SK Dirjen mengenai Uraian Tugas Pejabat Eselon IV , SK Dirjen Kamus Jabatan lingkup DJPB dan
206 jt 35 Jt dilaksanakan pada bulan Juli
2013
draft SK dirjen mengenai
Uraian Tugas Pejabat Eselon
IV
ada
4 Penataan Tatalaksana
membuat dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan
belum disahkan SK Dirjen Pelayanan Publik Lingkup DJPB, masih dalam pembahasan
187 jt 35 Jt akan dilaksanakan pada bulan mei
lembar Identifikasi
standar norma waktu
pelayanan di UPT
ada
109
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Program RB dan
Quick Wins Rencana Aksi
Tantangan/ Hambatan/ Kendala
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Pelaksanaan Bukti/ Evidence Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
(a). Tersedianya uraian jabatan dan Tersedianya peringkat jabatan (b). Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan (c). Tersedianya peta profil kompetensi individu Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur (d). Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat (e). Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
(a). Sebaran komposisi pegawai belum merata (b). Penempatan pegawai belum sesuai kompetensi (c). Penataan pegawai sesuai dengan uraian tugas dan beban kerja belum optimal (d). Pemindahan pegawai sesuai dengan formasi
988 jt -
untuk penataan pegawai akan dilaksanakan pada bulan april, juni dan september 2013
peta jabatan, evaluasi
jabatan, analisa beban kerja
ada
110
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Program RB dan
Quick Wins Rencana Aksi
Tantangan/ Hambatan/ Kendala
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Pelaksanaan Bukti/ Evidence Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Penguatan Pengawasan
(1) peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (2) workshop pedoman SPIP
evaluasi dan penyempurnaan laporan keuangan blm maksimal
238 jt -
(1)Peningkatan Laporan KKP TW I sudah dilaksanakan di 6 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat (Karawang, Cirebon, dan Indramayu), Kalimantan Selatan, Lampung, Sumatera Barat (Padang), Sulawesi Utara (Manado), dan Banten (Serang). (2). workshop pedoman SPIP telah dilaksanakan pada bulan februari
Laporan SAK, SIMAK BMN,
PNBP, laporan workshop SPIP
ada
7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
(1). Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (2).Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
belum ditandatangani usulan perubahan IKK
101 jt -
Penyusunan LAKIP sudah dilaksanakan pada bulan
februari
LAKIP ada
111
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Program RB dan
Quick Wins Rencana Aksi
Tantangan/ Hambatan/ Kendala
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Pelaksanaan Bukti/ Evidence Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penerapan standar pelayanan pada unit kerja
Draft penyempurnaan penetapan standar pelayanan publik masih dalam tahap pembahasan
312 Jt 96 Jt Juni 2013.
draft SK dirjen pelayanan
publik lingkup DJPB
ada
9 Monitoring Evaluasi penyusunan laporan monitoring, laporan evaluasi tahunan dan laporan evaluasi lima tahunan
belum dioptimalkan pelaksanaan SPI
256 jt 60 Jt dilaksanakan setiap bulan
Laporan Monev Bulanan, Tahunan
ada
112
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Lampiran 7. Ruang Lingkup Kerja Sama yang Berhasil Dilaksanakan terhadap Total Ruang Lingkup Kerja Sama
No Kerjasama Ruang Lingkup Ruang Lingkup yang Berhasil
ANTAR LEMBAGA
1 DJPB dengan Dirjen Permasyarakatan
1 Peningkatan kemampuan petugas permasyarakatan dan warga binaan permasyarakatan di bidang pelatihan keterampilan pembudidayaan ikan
0%
2 Komoditas budidaya perikanan diutamakan pada komoditas-komoditas dengan menggunakan teknologi yang telah dikuasai dan memiliki daya serap pasar
2 DJPB dengan PT ADIB Global Food Supplies
1 Kegiatan pemanfaatan ruang proses dan unit pengolahan ikan di BLUPPB Karawang 50%
3 BBPBAT Sukabumi dengan Golden Fisheries Co Ltd Korea
1 Capacity building termasuk training staf di Korea Selatan
2 Menyediakan semua fasilitas dan input produksi yang dimulai dari produksi belut, pengolahan sampai pemasaran
0%
3 Kunjungan ahli dari Korea sebagai supervisor di BBPBAT Sukabumi
4 Menyediakan tanah di BBPBAT Sukabumi untuk membangun kolam dan hatchery.
4 DJPB dengan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
1 Pendataan kebutuhan sambungan listrik untuk program pengembangan kawasan pembudidayaan ikan
45%
2 Fasilitasi penyediaan tenaga listrik untuk program pengembangan kawasan pembudidayaan ikan
5 DJPB dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
1 Persiapan lahan tambak untuk budidaya tambak udang/ikan/rumput laut dengan teknologi semi intensif dan intensif
40%
2 Pelaksanaan kegiatan mulai dari pra produksi, produksi sampai dengan panen
3 Pendampingan dan pembinaan bagi para pelaku utama/usaha perikanan budidaya
4 Pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pengembangan usaha budidaya tambak udang/ikan/rumput laut
6 DJPB dengan PT Windu Butir Mas 1 Mengoperasionalkan unit pembenihan udang tuban sehingga terhindar dari kerusakan kemungkinan hilangnya fasilitas/peralatan yang ada
55%
2 Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan perikanan budidaya dalam rangka peningkatan produksi benih udang
3 Melaksanakan proses alih teknologi (pelatihan, magang) setelah mendapat rekomendasi dari DJPB
7 BLUPPB Karawang dengan PT.Cakrawala Nusa Prima
1 Mengoperasionalkan tanah tambak BLUPPB Karawang sehingga terhindar dari kemungkinan hilangnya fasilitas/peralatan yang ada
55%
2 Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan perikanan budidaya dalam rangka peningkatan pembesaran udang dan ikan
113
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Kerjasama Ruang Lingkup Ruang Lingkup yang Berhasil
8 DJPT, DJPB, dan DJP2HP dengan Dirjen Cipta Karya KemenPU
1 Melaksanakan kebijakan, strategi, dan program pengembangan kawasan minapolitan
2 Melaksanakan klarifikasi lokasi minapolitan sesuai persyaratan seperti yang tercantum dalam Permen KP Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan
100%
3 Memetakan kawasan Minapolitan berdasarkan skala prioritas seperti yang tercantum dalam Kepmen KP Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
4 Menyiapkan data dan informasi serta mengembangkan sistem informasi manajemen mengenai kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi dan kawasan-kawasan potensial unggulan untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan
5 Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan program dan penyiapan pengembangan kawasan minapolitan
6 Menyiapakan seluruh dokumen pendukung pelaksanaan penyediaan pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan minapolitan
7 Menyiapkan unit pengelola teknis untuk melakukan pelaksanaan penyediaan pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan minapolitan
8 Menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana sistem produksi, dan pemasaran produk kawasan minapolitan
9 Melaksanakan fasilitas dan pembinaan terhadap usaha perikanan dalam kawasan minapolitan yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan terpadu meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran
10 Menyiapkan pedoman pelaksanaan dukungan infrastruktur dasar pemukiman untuk pengembangan kawasan minapolitan
11 Mengusulkan anggaran pembangunan infrastruktur dasar pemukimanan pada kawasan minapolitan berdasarkan skala prioritas
12 Melakukan sinkronisasi lokasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kawasan minapolitan
13 Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar permukiman yang mendukung kegiatan utama pada kawasan minapolitan
9 DJPB dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertahanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertahanan Nasional
1 Perencanaan, koordinasi, dan sosialisasi kegiatan
2 Inventarisasi, identifikasi subjek dan objek, seleksi, dan verifikasi serta rekomendasi pembudidaya ikan sebagai calon subjek hak
90%
3 Sertifikasi hak atas tanah
4 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
10 DJPB dengan PT Suri Tani Pemuka 1 Memanfaatkan unit pembenihan udang eks TIR instalasi BBPBL Lampung agar terhindar dari kerusakan kemungkinan hilangnya fasilitas/peralatan yang ada
114
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Kerjasama Ruang Lingkup Ruang Lingkup yang Berhasil
2 Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan perikanan budidaya, dalam rangka peningkatan produksi benih udang
50%
3 Melaksanakan proses alih teknologi (pelatihan, magang) setelah mendapat rekomendasi dari DJPB
11 DJPB dengan PT Tri Karta Pratama
1 Memanfaatkan Unit Pembenihan Ikan Pejamben agar terhidar dari kerusakan kemungkinan hilangnya fasilitas/peralatan yang ada
2 Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan perikanan budidaya, dalam rangka peningkatan produksi benih ikan untuk pembenihan ikan pantai
50%
3 Melaksanakan proses alih teknologi (pelatihan, magang) setelah mendapat rekomendasi dari DJPB
12 DJPB dengan PT. Mandiri Syariah 1 Penyaluran pembiayaan oleh Bank Mandiri Syariah kepada nasabah yang menjadi binaan DJPB dalam rangka mengembangkan usahanya sehingga menjadi lebih tangguh dan mandiri
100%
13 DJPB dengan PT Bank Mandiri (PERSERO)
1 Percepatan penyaluran kredit program dan komersial kepada perseorangan (pembudidaya ikan), kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN), koperasi maupun badan usaha lain ( baik badan hukum maupun tidak badan hukum) yang bergerak di bidang budidaya ikan
80%
14 DJPB dengan Bank Negara Indonesia
1 Penyaluran kredit program baik secara langsung kepada debitur atau melalui linkage program 80%
2 Penyaluran kredit komersial kepada debitur
15 DJPB dengan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU
1 Penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak di kawasan budidaya ikan
100%
2 Pelaksanaan survey investigasi desain area tambak, budidaya tambak beserta jaringan primer irigasi tambak, jaringan sekunder irigasi tambak dan jaringan tersier irigasi tambak di kawasan budidaya ikan
3 Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak di kawasan budidaya ikan
4 Penyediaan data dan informasi
5 Pelaksanaan koordinasi dengan Pemda dalam penyusunan program, pengembangan dan penyiapan pengelolaan jaringan irigasi tambak di kawasan budidaya ikan
16 DJPB dengan BRI 1 Pemberian kerdit kepada pembudidaya ikan, Pokdakan, dan/atau Koperasi, Badan Usaha/Badan Hukum lainnya yang bergerak dibidang usaha pembudidaya ikan melalui unit kerja operasional BRI yang berada di seluruh Indonesia
100%
2 Penyediaan layanan jasa perbankan kepada pembudidaya ikan Pokdakan, dan/atau koperasi, badan usaha/badan hukum lainnya yang bergerak di bidang usaha pembudidaya ikan dan DJPB melalui unit kerja operasional BRI yang berada di seluruh Indonesia
3 Pengembangan kerjasama lainnya berdasarkan kesepakatan yang berkaitan dengan layanan jasa perbankan
115
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Kerjasama Ruang Lingkup Ruang Lingkup yang Berhasil
17 DJPB dengan PERUM (Perikanan Indonesia)
1 Perencanaan, koordinasi, dan sosialisasi kegiatan akses pembiayaan, pengembangan teknologi, jaminan pemasaran, dan penyaluran sarana produksi serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya
35%
2 Inventarisasi dan identifikasi kelayakan usaha pokdakan yang akan diusulkan untuk menjadi sasaran
akses pembiayaan, pengembangan teknologi, dan jaminan pemasaran serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya dari PERUM
3 Penyediaan pembiayaan, teknologi, pasar, penyaluran sarana produksi serta optimalisasi
pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya oleh PERUM atas rekomendasi dari DJPB
4 Pembinaan dan pendampingan pembiayaan, teknologi, pemasaran, penyaluran, sarana produksi serta
optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya untuk peningkatan produktivitas pokdakan
5 Pemanfaatan sarana dan prasarana masing-masing pihak
6 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
18 DJPB dengan Seamo Regional for Tropical Biology (Seameo Biotrop) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1 Penyediaan bibit rumput laut melalui metode kultur jaringan 20%
2 Pengembangan bibit rumput laut dari hasil kultur jaringan untuk dapat dikembangkan sebagai bibit
unggul
19 Fasilitasi Kerjasama Teknik bagi Negara Berkembang di Bidang KP
1 Pendidikan dan pelatihan
2 Lokakarya dan studi banding 80%
3 Pertukaran tenaga ahli
4 Pemanfaatan sarana dan prasarana
5 Kerjasama teknik kelautan dan perikanan
20 Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha di Bidang KP
1 Penumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dibidang kelautan dan perikanan
2 Pendidikan, pelatihan, dan pendampingan untuk menjadi wirausaha di bidang kelautan dan perikanan 80%
3 Pembentukan perluasan kewirausahaan di bidang kelautan dan perikanan
4 Penguatan permodalan, produksi, dan pemasaran di bidang kelautan dan perikanan
BILATERAL
21 KKP dengan Kenya 1 Pengembangan budidaya air laut, payau, dan tawar secara berkelanjutan
2 Capacity building di bidang kelautan dan perikanan termasuk training dan pertukaran informasi mengenai budidaya
70%
3 Penelitian di bidang kelautan dan perikanan
116
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Kerjasama Ruang Lingkup Ruang Lingkup yang Berhasil
4 Kerjasama di bidang pengolahan produk yang ramah lingkungan, keamanan pangan, dan pemasaran
MULTILATERAL
22 Pemerintah Indonesia dengan ADB 100
1 Proyek ini terdiri dari 3 komponen yaitu (i) produksi akuakultur; (ii) dukungan layanan di bidang akuakultur; dan (iii) penguatan kelembangaan manajemen projek
100%
23 Indonesia dengan NACA 1 Melakukan riset disiplin dan antar disiplin ilmu dalam bidang sistem budidaya perikanan terpilih untuk adaptasi atau perbaikan teknologi, dan untuk pengembangan teknologi baru
2 Melatih dan meningkatkan kemampuan petugas inti yang dibutuhkan untuk perencanaan riset, pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan akukultur nasional
55%
3 Mendirikan sistem informasi regional untuk menyediakan informasi yang tepat untuk perencanaan pembangunan, riset, dan pelatihan
4 Membantu para anggota dalam upaya memperkuat pusat-pusat nasional mereka yang berhubungan dengan pusat-pusat regional
5 Membantu pusat-pusat nasional para anggota dalam melakukan pengujian dan penyesuaian teknologi yang ada terhadap kebutuhan lokal dan dalam melatih para teknisi, tenaga penyuluhan dan para pembudidaya pada tingkat nasional
6 Melakukan alih teknologi dan teknik akuakultur tepat guna yang dikembangkan di pusat-pusat regional kepada anggota
7 Menfasilitasi pertukaran tenaga ahli nasional, pengetahuan teknis dan informasi dalam rangka TCDC.
8 Mengembangkan program-program untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam pembangunan akuakultur pada semua tingkatan
9 Membantu para anggota dalam melakukan studi kelayakan dan formulasi proyek
10 Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi yang dapat disetujui oleh dewan pengatur
24 BBL Lombok – ACIAR Sensus data pengumpulan benihlobster
Survei dan Penempatan peralatan pengumpulan benih lobster 60%
Peningkatan metode pengumpulan benih lobster dan penanganannya untuk meningkatkan ketahanan hidup
Optimalisasi kondisi penanganan, transportasi dan pendederan untuk post puerulus dan juvenil pada masa awal paska penangkapan
Menegaskan dampak lingkungan dari KJA budidaya lobster pada penggunaan pakan pelet dan ikan rucah
Mengirimkan personil untuk mengikuti training/workshop budidaya lobster
117
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Kerjasama Ruang Lingkup Ruang Lingkup yang Berhasil
Workshop temu Koordinasi Project Lobster ACIAR di Indonesia, Vietnam dan Australia
Demplot budidaya lobster
Praktek pembuatan formulasi pakan dan manajemen pemberian pakan
Mengembangkan pemahanan dari indicator-indikator keberlanjutan yang mempengaruhi keberhasilan industri budidaya lobster di wilayah timur Indonesia
Pengembangan model ekonomi budidaya lobster di Indonesia, Vietnam dan Australia
Simposium Lobster di Norway, tahun 2011
25 BBAP Takalar/BBAP Ujung Batee – ACIAR
Identifikasi jenis komoditas budidaya untuk Sulawesi Selatan dan Aceh
Melakukan pemilihan lokasi uji coba dan Demplot budidaya komoditas terpilih
Menerapkan teknologi budidaya yang sederhana bagi pembudidaya skala kecil
Identifikasi sumber bahan pembuat pakan local 95%
Melakukan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan
Workshop dan pertemuan antar stakeholder
Pengembangan model ekonomi budidaya komoditas terpilih di Sulawesi Selatan
Melakukan pertemuan lapangan rutin kelompok petani
Melakukan penilaian terhadap kapasitas pasar domestic
Pengembangan dan pengujian kategori tambak
Pengaturan pembudidaya dalam ujicoba pembesaran
Pengembangan modifikasi formulasi pakan kerapu unuk pembudidaya kerapu di Aceh
Survey lokasi pengumpulan puerelus lobster di pulau Simeuleu Aceh
Melakukan uji coba pembesaran lobster dan Ikan
Mengevaluasi dampak lingkungan dari budidaya laut menggunakan CADS_TOOL model
Mengevaluasi faktor pendorong dan tantangan terhadap pengembangan diversifikasi budidaya tambak terhad pembudidaya, perdagangan, pemerintar dan Industri di Sulawesi Selatan.
Menyebarluaskan hasil pemetaan dan kategorisasi tambak kepada pemerintah indonesia, Dinas, dan kelompok petani
Identifikasi, menguji dan menajamkan keberlanjutan pendekatan terhdap adopsi teknologi dan adaptasi
26 BBAT Jambi - (French National Research Agency (ANR)- Inter-Establishment Agency for
Penelitian bidang budidaya. Yaitu pengaruh budidaya ikan terhadap perubahan kualitas air dan lingkungan
100%
Penggunaan bahan baku lokal sebagai pakan ikan dan meningkatkan eko service kolam
118
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Kerjasama Ruang Lingkup Ruang Lingkup yang Berhasil
Research for Development (AIRD)
Workshop dan simposium Life Cycle Assessment (LCA) "Survey Data Analysis dan Ecological Intensification Scenario
27 BBAT Takalar – ACIAR
28 Direktorat Kesling - FAO (Food and Agriculture Organization) 50
Workshop dan training 50%
29 KKP – WWF
Penciptaan dan pengembangan usaha perikanan Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab
Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan kampanye publik mengenai konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya
50%
Penelitian dan pengembangan serta kajian kebijakan terkait dengan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya
119
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Lampiran 8. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET ANGGARAN PADA RENJA Alokasi pada
RKAKL
Konsistensi
2013 (%)
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perikanan Budidaya Untuk Memenuhi Kebutuhan Konsumsi Dalam Negeri dan Ekspor, serta Menyerap Tenaga Kerja
Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 1.010.561.500 1.305.987.000 71,01
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan
Terpenuhinya kebutuhan pakan dengan pakan yang teregistrasi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir
Jumlah Unit pembudidayaan ikan tersertifikat dan memenuhi standar (Unit)
9.432.187 7.635.682 80,95
Jumlah Jenis pakan ikan terdaftar (jenis) 5.535.500 3.616.289 65,33
Jumlah Kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (kelompok)
54.992.622 42.545.225 77,37
Jumlah Terbitan Statistik Perikanan Budidaya 15.545.334 18.847.088 121,24
Jumlah RSNI 3 yang disusun 1.074.688 891.704 82,97
Jumlah produksi ikan hias (Ribu Ekor) 4.163.683 - -
Jumlah luas lahan minapadi (Hektar) 12.491.050 - -
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan
Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin
Jumlah Produksi induk unggul (juta induk) 43.936.660 32.595.497 74,19
Jumlah Unit perbenihan yang bersertifikat (unit) 4.163.683 6.345.153 152,39
Jumlah unit pembenihan skala besar operasional (unit) 9.658.496 - -
Jumlah unit pembenihan skala kecil operasional (unit) 11.590.195 - -
Jumlah Benih dengan mutu terjamin (milyar benih) 17.385.293 36.844.903 211,93
Jumlah Bibit Rumput Laut (ton) 11.465.521 7.879.626 68,72
Jumlah Data Infomasi dan Distribusi Perbenihan (Laporan) 3.102.809 3.123.221 100,66
Jumlah RSNI 3 yang disusun 1.352.316 781.615 57,80
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
Terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi
Laboratorium uji yang memenuhi standar teknis (Lab. Kualitas air; Lab HPI dan Lab. Residu)
28.526.817 12.121.400 42,49
jumlah Sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi perairannya (sentra budidaya)
6.748.551 6.999.354 103,72
Jumlah Penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan (jenis penyakit)
13.747.303 14.911.228 108,47
Persentasi produk perikanan budidaya yang bebas residu atau di bawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan permintaan pasar (persen)
9.477.832 10.338.376 109,08
Jumlah Obat ikan, bahan kimia dan biologi dan sesuai ketentuan (nomor pendaftaran)
6.129.358 5.454.195 88,98
Jumlah RSNI 3 yang disusun 1.249.105 - -
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan
Terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya
Jumlah Kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok)
23.553.209 6.232.066 26,46
120
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET ANGGARAN PADA RENJA Alokasi pada
RKAKL
Konsistensi
2013 (%)
yang mandiri Jumlah Pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) (kelompok)
292.900.898 299.574.294 102,28
Jumlah Pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui PUMP-PB mendukung program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) (kelompok)
- - -
Jumlah Investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya (Milyar Rupiah)
4.012.587 2.646.060 65,94
Jumlah modal kerja perikanan budidaya (Milyar rupiah) 1.249.105 - -
Jumlah tenaga kerja perikanan budidaya (orang) 5.063.432 1.381.875 27,29
Jumlah kredit program perikanan budidaya (Milyar rupiah) 10.242.661 - -
Unit usaha yang memperoleh layanan dan yang beraktivitas sesuai dengan ketentuan (unit)
4.026.410 2.493.391 61,93
Informasi dan promosi usaha perikanan budidaya (paket) 9.579.095 4.140.842 43,23
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan
Tersedianya lahan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai
Luas lahan yang difasilitasi sesuai target produksi perikanan budidaya (Ha)
17.992.106 17.631.194 97,99
Jumlah Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai (kawasan)
163.635.532 516.470.310 315,62
Jumlah Pengembangan Kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya (kabupaten/kota)
14.081.481 13.430.837 95,38
Jumlah RSNI 3 yang disusun 1.084.092 902.593 83,26
Jumlah kawasan potensial perikanan budidaya (kab./kota) 1.665.473 - -
Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya
Pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya
Jumlah kawasan budidaya binaan yang telah melaksanakan teknologi adaptif perikanan budidaya (kawasan)
2.706.394 - -
Jumlah diseminasi teknologi terapan dalam rangka pengembangan kawasan budidaya
4.053.877 4.862.991 119,96
Teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan (paket) 12.350.695 2.878.616 23,31
Jumlah tenaga teknis binaan (orang) 2.702.585 - -
Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)
5.293.155 - -
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. Perikanan Budidaya
Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi
Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen)
23.162.914 55.388.504 239,13
Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan (dokumen)
4.328.278 3.957.075 91,42
Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan (dokumen)
10.198.024 6.047.771 59,30
Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya (dokumen)
124.910.495 157.018.025 125,70
121
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Lampiran 9. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan
NO SASARAN PERMASALAHAN DALAM LAKIP 2012 RENCANA TINDAKLANJUT Tindak Lanjut Pada
RKA-KL 2013
57 55
1 Terpenuhinya kebutuhan pakan yang teregistrasi dalam rangka penerapan teknologi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir
(i) keterbatasan anggaran yang dialokasikan; (i) Mengadakan konsensus RSNI-3 bidang pembudidayaan; 1 1
(ii) kurangnya sosialisasi dan informasi dari Dinas terkait penerapan CBIB dan program GENTANADI kepada pembudidaya;
(ii) Melakukan sosialisasi SNI dan CBIB; 1 1
(iii) terbatasnya jumlah pelaku pembina khususnya di daerah; (iii) Mengadakan forum budidaya air tawar, payau/laut, ikan hias dan koordinasi statistik perikanan budidaya;
1 1
(iv) jarak beberapa lokasi binaan yang jauh, sehingga pada kawasan-kawasan tertentu khususnya budidaya laut pembinaan dan pendampingan teknologi belum bisa dilakukan secara intensif;
(iv) Mengadakan temu lapang budidaya air tawar dan payau/laut; 1 1
(v) belum lengkapnya data dari lapangan (pertumbuhan, ekonomi dan lingkungan) dan konversi protein di daging ikan untuk penyusunan 1 judul RSNI 3 yang berjudul “Pakan Buatan untuk Ikan Patin (Pangasius spp);
(v) Mengadakan penilaian, pengawasan, monitoring dan evaluasi sertifikasi CBIB;
1 1
(vi) selain harga pakan yang tinggi, belum semua pakan yang beredar telah diregistrasikan; dan
(vi) Mengadakan penilaian, pengawasan, koordinasi dan evaluasi pengadaan dan peredaran pakan/bahan baku pakan;
1 1
(vii) terlambatnya data maupun laporan dan data statistik dari Dinas.
(vii) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data statistik sehingga penyajian dan publikasi data statistik tidak terlambat;
1 1
(viii) Melakukan penyusunan program dan rencana kerja. 1 1
2 Terpenuhinya Kebutuhan Benih untuk Produksi dan Pasar dengan Mutu Terjamin
(i) belum digunakannya induk unggul di berbagai Hatchery terutama pada pembenih skala kecil;
(i) Melakukan pelepasan dan penilaian varietas unggul; 1 1
(ii) perubahan iklim global yang menyebabkan terjadinya kondisi cuaca yang ekstrim yang menimbulkan berbagai masalah, termasuk terjadinya serangan penyakit;
(ii) Mengadakan sosialisasi, temu teknis dan workshop bidang perbenihan perikanan budidaya;
1 1
(iii) kondisi bisnis yang kurang kondusif pada usaha pembesaran untuk beberapa komoditas yang memberikan umpan balik negatif terhadap bisnis perbenihan,
(iii) Melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan produksi dan distribusi induk dan benih unggul;
1 1
(iv) keterbatasan prasarana dan sarana UPT Pusat maupun UPT Daerah dalam memproduksi induk unggul.
(iv) Memberikan paket bantuan kebun bibit rumput laut; 1 1
(v) Menyusun dan berkoordinasi terkait konsep dan teknis perumusan RSNI perbenihan ikan air tawar, payau dan laut;
1 1
(vi) Mengadakan konsensus RSNI-3 perbenihan ikan air tawar, ikan air payau dan laut serta revisi sni kakap putih dan lele;
1 1
(vii) Mengadakan harmonisasi standarisasi dan sertifikasi CPIB perbenihan;
1 1
122
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
NO SASARAN PERMASALAHAN DALAM LAKIP 2012 RENCANA TINDAKLANJUT Tindak Lanjut Pada
RKA-KL 2013
(viii) Mengadakaan pembinaan mutu perbenihan; 1 1
(ix) Mengadakan rapat tim teknis sertifikasi CPIB; 1 1
(x) Meningkatkan kualitas data perbenihan dengan berkoordinasi terkait sistem informasi dan distribusi perbenihan.
1 1
3 Tersedianya Lahan Kawasan Perikanan Budidaya yang Memiliki Prasarana dan Sarana yang Memadai
(i) terbatasnya data dan informasi yang akurat mengenai kondisi kawasan perikanan budidaya di kab/kota;
(i) Melakukan identifikasi data potensi kawasan budidaya; 1 1
(ii) kondisi lapangan yang cukup sulit di jangkau (jarak, musim/cuaca, kendaraan operasional, keterbatasan dana, keterbatasan SDM di daerah);
(ii) Melakukan sosialisasi/bimtek pada kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana budidaya air tawar,payau dan laut yang memadai;
1 1
(iii) manajemen evaluasi dan pelaporan yang kurang seragam; (iii) Melakukan pengadaan sarana budidaya; 1 1
(iv) kurangnya sarana dan prasarana di kawasan minapolitan; (iv) Melakukan rehabilitasi, penataan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana budidaya di kawasan industrialisasi perikanan;
1 1
(v) tingginya harga pakan sehingga menghambat pengembangan kawasan minapolitan;
(v) Melakukan forum dan koordinasi penyusunan informasi kegiatan di lokasi minapolitan berbasis perikanan budidaya sebagai embrio industrialisasi perikanan budidaya;
1 1
(vi) keterbatasan infrastruktur berupa sarana dan prasarana produksi, sarana dan prasarana penunjang seperti jalan produksi, saluran air menjadi persoalan mahalnya ongkos produksi kegiatan budidaya.
(vi) Melakukan inventarisasi materi RSNI prasarana dan sarana budidaya;
1 1
(vii) Melakukan rapat teknis dan konsensus gugus kerja RSNI bidang prasarana dan sarana budidaya;
1 1
(viii) Melakukan monitoring/evaluasi/pemantauan pelaksanaan kegiatan;
1 1
(ix) Melakukan penyusunan program dan rencana kerja. 1 1
4 Tersedianya terpenuhinya kebutuhan lahan yang sehat dan menghasilkan produksi perikanan budidaya yang aman dikonsumsi
(i) masih terbatasnya jumlah dan jenis vaksin untuk ikan yang teregistrasi;
i) Melakukan pengendalian penyakit ikan melalui vaksinasi; 1 1
(ii) belum terformulasikannya metode/teknologi pencegahan penyakit khususnya udang serta pengobatan penyakit secara bertanggung jawab;
ii) Melakukan kegiatan apresiasi pengendalian penyakit ikan; 1 1
(iii) kurangnya kualitas dan kuantitas SDM untuk mendukung monitoring penyakit;
iii) Melakukan pengelolaan lingkungan perikanan budidaya yang berkelanjutan;
1 1
(iv) kurangnya pengetahuan pembudidaya tentang pengendalian penyakit melalui upaya pencegahan masih relatif rendah;
iv) Melakukan rehabilitasi perairan budidaya serta perbaikan kualitas lingkungan budidaya;
1 1
(v) pengkayaan (eutrofikasi) pada perairan umum; v) Melakukan pembinaan bidang kesehatan ikan dan lingkungan; 1 1
(vi) kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan terhadap keberhasilan proses budidaya;
vi) Melakukan pengembangan standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan serta pengadaan peralatan laboratorium portabel;
1 1
(vii) penurunan kualitas air dan lahan budidaya karena pencemaran;
vii) Menyusun perencanaan pengendalian obat ikan, kimia dan bahan biologi;
1 1
123
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
NO SASARAN PERMASALAHAN DALAM LAKIP 2012 RENCANA TINDAKLANJUT Tindak Lanjut Pada
RKA-KL 2013
(viii) kurangnya kualitas dan kuantitas SDM laboratorium uji; viii) Meningkatkan pelayanan obat ikan dan penerbitan surat ijin usaha dan nomor pendaftaran obat ikan, kimia dan bahan biologi;
1 1
(ix) kurangnya sarana dan prasarana laboratorium uji; ix) Menyusun perencanaan dan pengendalian residu sehingga pengambilan sampel dalam rangka monitoring residu dapat berjalan dengan baik;
1 1
(x) masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan obat ikan yang diproduksinya namun sudah beredar dan ditemukan dilapangan;
x) Melakukan evaluasi kegiatan bidang kesehatan ikan dan lingkungan.
1 1
(xi) belum dipahaminya peraturan penulisan yang dipersyaratkan oleh BSN sesuai dengan PSN 08:2007 oleh Konseptor.
5 Terpenuhnya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri
(ii) sulitnya akses informasi terkait sumber permodalan dari perbankan;
ii) Mengadakan temu koordinasi PUMP-PB tingkat nasional; 1 1
(iii) rendahnya komitmen dari bank pelaksana kredit program disebabkan oleh adanya persepsi perbankan bahwa kegiatan pembudidayaan ikan memiliki resiko yang tinggi;
iii) Mengembangkan model usaha berbasis kelompok; 1 1
(iv) terbatasnya kemampuan pembudidaya dalam memenuhi persyaratan bank terutama agunan;
iv) Melakukan sinkronisasi peraturan dan pelayanan usaha perikanan budidaya;
1 1
(v) keterlambatan penyusunan perangkat aturan pelaksanaan PUMP-PB (pedoman pelaksanaan, pedoman teknis, penerbitan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pengalokasian PUMP) karena adanya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan;
v) Melakukan penyusunan dan revisi bahan regulasi perizinan bidang perikanan budidaya;
1 1
(vi) belum sinkronnya penempatan PPTK dengan besaran alokasi PUMP suatu daerah;
vi) Memberikan pembinaan pelayanan dan identifikasi kelayakan usaha perikanan budidaya;
1 -
(vii) kurangnya pemantauan terhadap ijin usaha yang sudah direkomendasikan.
vii) Menyusun database lokasi perusahaan budidaya laut yang memperoleh izin;
1 1
viii) Mengumpulkan bahan dan mengembangkan sistem informasi usaha dan industri perikanan budidaya;
1 1
ix) Melakukan pendampingan akses pembiayaan dan penyiapan sertifikasi lahan budidaya untuk mendukung akses pembiayaan usaha perikanan budidaya;
1 1
x) Melakukan evaluasi kegiatan bidang usaha perikanan budidaya. 1 1
6 Pengelolaan keuangan dan aset satker lingkup djpb menuju kkp dengan opini wajar tanpa pengecualian dan penataan organisasi
(i) keterlambatan data dukung perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program, anggaran, pengelolaan keuangan, aset milik negara (data pendukung);
i) Meningkatkan intensitas komunikasi kepada unit kerja terkait untuk memperoleh data dukung tersebut;
1 1
(ii) kurangnya komitmen dari unit kerja untuk menyampaikan data perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran;
ii) Menerapkan reward and punishment; 1 1
124
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
NO SASARAN PERMASALAHAN DALAM LAKIP 2012 RENCANA TINDAKLANJUT Tindak Lanjut Pada
RKA-KL 2013
(iii) terlambatnya Penyampaian DUPAK Pejabat Fungsional; iii) Melakukan Pembinaan Disiplin Pejabat Fungsional; 1 1
(iv) usul kebutuhan formasi pegawai tidak berdasarkan beban kerja;
iv) staff atau pejabat yang bertanggung jawab menyusun beban kerja sebaiknya yang menguasai materi beban kerja;
1 1
(v) keterlambatan pembahasan peraturan perundang-undangan; v) Mengadakan sosialisasi POS penyiapan bahan penyusunan tabloid; 1 -
(vi) kurangnya kualitas dan kuantitas SDM. vi) Pengkoordinasian yang baik dan tepat guna antara unit kerja; 1 1
vii) Merencanakan penambahan kuantitas SDM pada tahun anggaran berikutnya.
1 1
7
Pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya
(i) kurangnya kualitas dan kuantitas SDM; i) Merencanakan penambahan kuantitas SDM pada tahun anggaran berikutnya serta mengikuti pelatihan peningkatan keahlian SDM;
1 1
(ii) kurangnya sarana dan prasarana yang memadai; ii) Melakukan rehabilitasi atau pengadaan sarana dan prasarana yang sudah rusak atu sudah saatnya untuk diganti;
1 1
(iii) menurunnya kualitas air di sekitar UPT. iii) Melakukan pengelolaan kualitas air yang digunakan. 1 1