Lakip Malang

i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kepada Allah SWT,

atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2010 dapat diselesaikan tepat

waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memuat

informasi kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan Pemerintah Kota

Malang dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang

Tahun 2009-2013. Laporan Akuntabilitas ini disusun berdasarkan ketentuan

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat

gambaran tingkat keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Malang pada

tahun 2010.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Malang

ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan,

penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan

kinerja dan penilaian kinerja.

Malang, Maret 2011 WALIKOTA MALANG

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara

periodik terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu

kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini

menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang

setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam

pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan

strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran

tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja

yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan

iii

dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana

strategis.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

penyelenggaraan pemerintahan dengan didasarkan pada suatu

perencanaan strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana telah

diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Malang Tahun 2009-2013, Visi Kota Malang adalah “TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN YANG

BERKUALITAS, KOTA SEHAT DAN RAMAH LINGKUNGAN, KOTA PARIWISATA YANG BERBUDAYA, MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI”.

Dalam mencapai Visi Kota Malang, telah dijabarkan melalui

6 (enam) Misi yang pada tahun 2010 telah mencapai tingkat

keberhasilan pada tiap-tiap Misi sebagai berikut :

Berdasarkan capaian kinerja yang di ukur melalui pencapaian

Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran pada tiap-tiap Misi, telah

diperoleh hasil capaian pada tiap-tiap Misi, dengan cara menghitung

rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran pada tiap-

tiap Misi, sehingga diperoleh capaian pada tiap-tiap Misi sebagai

berikut:

MISI 1 : Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan

yang berkualitas tercapai 95,36%, dengan

parameter penilaian Sangat Berhasil;

iv

MISI 2 : Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat,

tercapai 106%, dengan parameter penilaian

Sangat Berhasil; MISI 3 : Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan

yang ramah lingkungan tercapai 83%, dengan

parameter penilaian Berhasil; MISI 4 : Mewujudkan pemerataan perekonomian dan

pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya tercapai

95,5%, dengan parameter penilaian Sangat

Berhasil; MISI 5 : Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata

yang berbudaya tercapai 94%, dengan parameter

penilaian Berhasil;

MISI 6 : Mewujudkan pelayanan publik yang prima tercapai

88%, dengan parameter penilaian Sangat Berhasil.

v

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja tiap-tiap Misi pada

tahun 2009 dan 2010, yang dihitung dari rata-rata capaian kinerja

tiap-tiap tujuan dapat digambarkan sebagai berikut :

Misi Capaian

Tahun 2009

Capaian

Tahun 2010

1 MEWUJUDKAN DAN MENGEMBANGKAN

PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

94,06 % 95,36%

2 MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT

97 % 106%

3 MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN YANG RAMAH LINGKUNGAN

78 % 83%

4 MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEREKONOMIAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH SEKITARNYA

87 % 95,5%

5 MEWUJUDKAN DAN MENGEMBANGKAN PARIWISATA YANG BERBUDAYA

88 % 94%

6 MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

87% 88%

vi

B. Akuntabilitas kinerja keuangan

Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi

lanjutan terhadap kinerja kegiatan dalam bentuk rasio ekonomi, rasio

efisiensi dan rasio efektifitas yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomi, merupakan nilai perbandingan antara realisasi

anggaran belanja dibandingkan dengan Rencana anggaran

belanja, dengan formula sebagai berikut.

Realisasi Anggaran

Belanja Rasio Ekonomi

= Rencana Anggaran

Belanja

X 100%

2. Rasio Efisiensi, merupakan perbandingan antara rasio ekonomi

dibandingkan dengan capaian kinerja keluaran, dengan formula

sebagai berikut.

Rasio Ekonomi Rasio Efisiensi

= Capaian Kinerja

keluaran

X 100%

3. Rasio Efektifitas, merupakan nila perbandingan antara capaian

kinerja output dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran,

dengan formula sebagai berikut.

Capaian kinerja

output Rasio Efektifitas

= Capaian kinerja

sasaran

X 100%

vii

Pada tahun Anggaran 2010 pencapaian Visi Kota Malang yang

dijabarkan melalui Misi-Misi Kota didukung dengan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan Belanja Langsung

sejumlah Rp. 404.737.887.493,00 dengan realisasi belanja

langsung sejumlah Rp. 373.979.583.395,13, dengan rincian

Anggaran Belanja langsung per satuan Misi adalah sebagai

berikut :

MISI 1 : Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas, yang diwujudkan melalui 3 tujuan dan 4 sasaran dengan didukung anggaran sebesar Rp. 71.846.184.211,00 dan realisasi sebesar Rp. 63.180.719.885,00

MISI 2 : Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat, diwujudkan melalui 2 tujuan dan 8 sasaran dengan didukung anggaran sebesar Rp. 27.736.713.128 dan realisasi sebesar Rp. 26.707.615.918.13

MISI 3 : Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan, yang diwujudkan melalui 3 tujuan dan 4 sasaran dengan didukung anggaran sebesar Rp. 14.815.856.228 dan realisasi sebesar Rp. 13.780.532.699

MISI 4 : Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya, yang diwujudkan melalui 2 tujuan dan 3 sasaran dengan didukung anggaran sebesar Rp. 14.045.308.376 dan realisasi sebesar Rp. 13.104.983.595

MISI 5 : Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya, yang diwujudkan melalui 2 tujuan dan 4 sasaran dengan didukung anggaran sebesar Rp. 1.959.201.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.869.533.250;

viii

MISI 6 : Mewujudkan pelayanan publik yang prima, yang

diwujudkan melalui 9 tujuan dan 27 sasaran dengan

didukung anggaran sebesar Rp. 274.395.462.750 dan

realisasi sebesar Rp. 255.395.808.048.

Berdasarkan akuntabilitas keuangan misi satu sampai dengan misi

enam serta evaluasi kinerja yang berdasarkan aspek keuangan dan

aspek kinerja, maka hasil perhitungan rasio per satuan Misi adalah

sebagai berikut:

a. Misi 1 Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan yang

berkualitas :

1. Rasio ekonomis tercapai 87,94%

2. Rasio efisiensi tercapai 89,5%

3. Rasio efektifitas tercapai 98,24%

b. Misi 2 Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat:




c. Misi 3 Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang

ramah lingkungan :

1. Rasio ekonomis tercapai 93%


3. Rasio efektifitas tercapai 114%

d. Misi 4 Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat

pertumbuhan wilayah sekitarnya:


2. Rasio efisiensi tercapai 93,96% 3. Rasio efektifitas tercapai 104,87%

ix

e. Misi 5 Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya : 1. Rasio ekonomis tercapai 95,42%



f. Misi 6 Mewujudkan pelayanan publik yang prima: 1. Rasio ekonomis tercapai 93,08%



Akuntablitas keuangan yang telah dicapai pada tiap-tiap misi,

setelah digabung untuk melihat kinerja keuangan secara

keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Rasio ekonomi pada tahun 2010, dimana klasifikasi rasio

ekonomi kinerja Pemerintah Kota Malang rata-rata senilai

92,9%, berada pada kategori Ekonomis.

2. Rasio efisiensi pada tahun 2010, dimana klasifikasi rasio

efisiensi kinerja Pemerintah Kota Malang rata-rata senilai

96,1%, berada pada kategori Cukup Efisien.

3. Rasio efektifitas pada tahun 2010, dimana klasifikasi rasio

efektifitas kinerja Pemerintah Kota Malang senilai 103,16%,

berada pada kategori Efektif.

Selaras dengan capaian kinerja Pemerintah Kota Malang tahun

2010, capaian prestasi Pemerintah Kota Malang juga mengalami

peningkatan, dimana pada tahun 2010 telah diperoleh prestasi

sebanyak 492 prestasi meningkat sebanyak 170 prestasi

dibandingkan dengan perolehan tahun 2009 sebanyak 322

prestasi.

x

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota

Malang yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Misi pada

Tahun 2010 dalam mendukung pencapaian Visi Kota Malang.

Malang, Maret 2011

WALIKOTA MALANG

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

xi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ....................................................................................i

Ringkasan Eksekutif.............................................................................ii

Daftar Isi...............................................................................................vi

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................1

A. Latar Belakang .....................................................................1

B. Maksud dan Tujuan..............................................................2

C. Gambaran Umum.................................................................3

D. Dasar Hukum .......................................................................56

E. Sistematika...........................................................................58

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......................60

A. Perencanaan Strategis.........................................................60

1. Visi ..................................................................................61

2. Misi .................................................................................64

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program ......................64

B. Perjanjian Kinerja .................................................................96

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................118

A. Pedoman dan tanggung jawab pengumpulan data kinerja...118

B. Pengukuran Capaian Kinerja ...............................................118

C. Capaian Kinerja....................................................................121

1. Capaian kinerja jangka pendek.......................................121

2. Kemajuan pencapaian target jangka menengah.............152

3. Perbandingan data kinerja antara realisasi tahun 2010

dengan realisasi tahun 2009 dan capaian 2009 dengan

capaian 2010 ..................................................................176

4. Perbandingan capaian per Misi dan tujuan tahun 2009

dengan tahun 2010.........................................................202

xii

5. Perbandingan capaian prestasi yang diperoleh Pemerintah

Kota Malang tahun 2009 dengan tahun 2010.................209

D. Akuntabilitas Keuangan........................................................210

E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah ...............226

BAB IV PENUTUP ................................................................................230

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan

laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi

pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis, merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada

pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah

dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari

berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu

perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat

beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungannya;

b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan nasional;

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota Malang

berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran

ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan bahwa tingkat

pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja

aktual dengan rencana atau target dan membandingkan kinerja aktual

dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa

penyusunan LAKIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana

strategis, penyusunan rencana kinerja, dan pengukuran kinerja.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada

atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana

strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan

kegagalan dalam pelaksanaannya. Perencanaan kinerja merupakan

proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja

berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa

rencana kinerja tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah

3

proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah . Proses ini

dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis

akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian

kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Selanjutnya menurut Surat Edaran Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 10

Tahun 2010 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011, bahwa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun

2010 disampaikan kepada Presiden Rl melalui Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir yaitu tanggal 31

Maret 2011 dengan menyajikan indikator kinerja utama yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kota Malang adalah untuk mengukur tingkat

keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap

kinerja pemerintah selama kurun waktu Tahun Anggaran 2010 yang

4

merupakan tahun kedua perencanaan pembangunan daerah

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2009-2013 yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Malang Tahun 2009-2013, sebagai bahan pengambilan kebijakan,

penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih

efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

C. Gambaran Umum 1. Letak Geografis

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan

merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya,

memiliki wilayah seluas 110,06 km2, terdiri dari 5 Kecamatan dan

57 Kelurahan.

Kota Malang terletak pada koordinat 7 °06 - 8°02 Lintang

Selatan dan 112°06 - 112°07 Bujur Timur dengan ketinggian antara

339 – 662,5 meter dari permukaan laut. Karena letaknya yang

cukup tinggi, kondisi iklim Kota Malang tercatat rata-rata suhu

udara berkisar antara 22,7 oC sampai 25,1oC. Sedangkan suhu

maksimum mencapai 32,7oC dan suhu minimum 18,4oC. Rata-rata

kelembaban udara berkisar 79% - 86%, dengan kelembaban

maksimum 99% dan minimum mencapai 40% serta curah hujan

rata-rata 1.883 milimeter per tahun. Kondisi iklim demikian

membuat Kota Malang relatif sejuk dibandingkan dengan daerah-

daerah lain.

2. Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif Daerah Kota Malang berbatasan

langsung dengan daerah Kabupaten Malang yaitu :

5

• Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso

• Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

• Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

• Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Pembagian wilayah administratif di Kota Malang adalah :

• Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT.

• Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 125 RW, 889 RT.

• Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan,114 RW, 847 RT.

• Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 89 RW, 831 RT.

• Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan,119 RW, 751 RT.

Sedangkan jumlah penduduk Kota Malang berdasarkan data

Hasil Sensus penduduk Tahun 2010 yang tercatat pada Badan

Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2010 sebanyak 819.708

jiwa. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen, Blimbing, Kedungkandang,

Sukun dan Lowokwaru), 57 Kelurahan, 536 RW dan 3.994 RT.

3. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan

pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kota

Malang telah membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah yang

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan ditetapkan

dalam :

a. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Pembentukan, Kedudukan, tugas pokok, fungsi, Susunan

6

Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan peralatan Satuan

Polisi Pamong Praja;

b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;

c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

dan Lembaga Teknis Daerah;

e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Sedangkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota

Malang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah

sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli, terdiri dari :

(1) Sekretaris Daerah

(2) Asisten Administrasi Pemerintahan mengkoordinasi :

a) Bagian Pemerintahan;

b) Bagian Hukum;

c) Bagian Organisasi;

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan,

mengkoordinasi :

a) Bagian Pembangunan;

b) Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal;

c) Bagian Kesejahteraan Rakyat.

7

(4) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasi :

a) Bagian Hubungan Masyarakat;

b) Bagian Umum;

c) Bagian Keuangan;

d) Bagian Perlengkapan.

(5) Sekretariat DPRD terdiri atas :

a) Bagian Umum;

b) Bagian Keuangan;

c) Bagian Hubungan Masyarakat;

d) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

(6) Staf Ahli

b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang terdiri dari :

(1) Dinas Pendidikan;

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Subbagian Penyusunan Program;

2) Subbagian Keuangan;

3) Subbagian Umum.

c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :

1) Seksi Kurikulum;

2) Seksi Sarana dan Prasarana;

3) Seksi Pembinaan Kelembagaan.

d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :

1) Seksi Pelaksanaan Kurikulum;

2) Seksi Sarana dan Prasarana;

3) Seksi Pembinaan Kelembagaan.

8

e. Bidang Pendidikan Nonformal, terdiri dari :

1) Seksi Kelembagaan;

2) Seksi Kesiswaan;

3) Seksi Pengembangan Minat dan Bakat.

f. Bidang Fungsional Kependidikan, terdiri dari

1) Seksi Fungsional Pendidikan Dasar;

2) Seksi Fungsional Pendidikan Menengah;

3) Seksi Fungsional Non Guru dan Non Formal.

g. UPT

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Dinas Kesehatan

a. Kepala Dinas




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;

2) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;

3) Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga

Kesehatan.

d. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

1) Seksi Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;

2) Seksi Gizi;

3) Seksi Promosi Kesehatan.

e. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

serta Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :

1) Seksi Pencegahan Penyakit;

2) Seksi Pemberantasan Penyakit;

3) Seksi Penyehatan Lingkungan.

9

f. Bidang Farmasi dan Makanan Minuman, terdiri dari :

1) Seksi Farmasi;

2) Seksi Makanan dan Minuman;

3) Seksi Kosmetik, Alat Kesehatan dan Obat

Tradisonal.

g. UPT;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial;

a. Kepala Dinas;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Sosial, terdiri dari :

1) Seksi Pengembangan Potensi, Profesi dan

Swadaya Sosial;

2) Seksi Rehabilitasi Sosial;

3) Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.

d. Bidang Pelatihan dan Penempatan, terdiri dari :

1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;

2) Seksi Penempatan Kerja.

e. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari :

1) Seksi Penyelesaian Perselisihan;

2) Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan

Purna Kerja.

3) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan.

10

f. Bidang Pengawasan dan Kesehatan dan Keselamatan

Kerja, terdiri dari :

1) Seksi Norma Kerja

2) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

3) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

g. UPT;


(4) Dinas Perhubungan

a. Kepala Dinas;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :

1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

2) Seksi Pengelolaan Sarana Transportasi.

d. Bidang Angkutan, terdiri dari :

1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;

2) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;

3) Seksi Angkutan Barang, Hewan, Angkutan Khusus

dan Kebandarudaraan.

e. Bidang Pengendalian dan Ketertiban, terdiri dari :

1) Seksi Pengendalian;

2) Seksi Ketertiban.

f. Bidang Perparkiran, terdiri dari :

1) Seksi Perencanaan;

2) Seksi Pemungutan;

3) Seksi Pengawasan dan Pembinaan

g. UPT;


11

(5) Dinas Komunikasi dan Informatika;

a. Kepala Dinas;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :

1) Seksi Pos

2) Seksi Telekomunikasi

d. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi,

terdiri dari :

1) Seksi Penyiaran;

2) Seksi Kelembagaan Komunikasi;

3) Seksi Kemitraan Media.

e. Bidang Aplikasi Telematika, terdiri dari :

1) Seksi Informasi dan Telematika;

2) Seksi Sarana dan Prasarana Sistem Informasi dan

Telematika;

3) Seksi Analisa dan Evaluasi Sistem Informasi dan

Telematika.

f. Bidang Informasi Publik, terdiri dari :

1) Seksi Dokumentasi dan Publikasi;

2) Seksi Pengembangan Informatika;

3) Seksi Penyuluhan dan Pengaduan.

g. UPT;


12

(6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

a. Kepala Dinas;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Jarahnitra dan Muskala, terdiri dari :

1) Seksi Sejarah;

2) Seksi Nilai Tradisi;

3) Seksi Museum dan Kepurbakalaan.

d. Bidang Kesenian dan Perfilman, terdiri dari

1) Seksi Kesenian;

2) Seksi Perfilman;

3) Seksi Perlindungan.

e. Bidang Pengembangan Produk Wisata, terdiri dari :

1) Seksi Pengembangan Usaha Rekreasi dan Hiburan

Umum;

2) Seksi Pengembangan Jasa dan Sarana Wisata;

3) Seksi Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata.

f. Bidang Penyuluhan dan Promosi Wisata, terdiri dari :

1) Seksi Pengelolaan Data Wisata;

2) Seksi Promosi;


g. UPT;


13

(7) Dinas Pekerjaan Umum;

a. Kepala Dinas;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Perencanaan, terdiri dari :

1) Seksi Perencanaan Teknis;

2) Seksi Penyuluhan dan Pengaduan;

3) Seksi Pelaporan.

d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri dari :

1) Seksi Jalan;

2) Seksi Jembatan;

3) Seksi Drainase dan Sumber Daya Air.

e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1) Seksi Perkotaan dan Permukiman;

2) Seksi Pembangunan Gedung;

3) Seksi Sarana Air Bersih dan Air Limbah.

f. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari :

1) Seksi Bangunan;

2) Seksi Penataan Ruang;

3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

g. UPT;


14

(8) Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

a. Kepala Dinas;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Pelayanan Kebersihan, terdiri dari :

1) Seksi Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan;

2) Seksi Pemungutan Retribusi;


d. Bidang Pengelolaan Kebersihan, terdiri dari :

1) Seksi Kebersihan Jalan, Taman dan Makam

2) Seksi Pengangkutan;

3) Seksi Pengelolaan TPS dan TPA.

e. Bidang Pertamanan, terdiri dari :

1) Seksi Taman;

2) Seksi Penghijauan Kota;

3) Seksi Penerangan Jalan dan Dekorasi Kota.

f. Bidang Pemakaman, terdiri dari :

1) Seksi Registrasi;

2) Seksi Penataan dan Perawatan;

3) Seksi Fasilitasi dan Peranserta Masyarakat.

g. UPT;


15

(9) Dinas Pasar;

a. Kepala Dinas;


1) Subbagian Penyusunan Program


3) Subbagian Umum.

c. Bidang Pendataan dan Pemungutan, terdiri dari :

1) Seksi Pendataan;

2) Seksi Pemungutan.

d. Bidang Pengawasan dan Penertiban, terdiri dari :

1) Seksi Pengawasan;

2) Seksi Penertiban.

e. Bidang Pemeliharaan, terdiri dari :

1) Seksi Kebersihan;

2) Seksi Sarana dan Prasarana

f. Bidang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL),

terdiri dari :

1) Seksi Pemberdayaan;

2) Seksi Pengendalian.

g. UPT;


(10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

a. Kepala Dinas;




3) Subbagian Umum;

16

c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :

1) Seksi Industri, Logam, Mesin, Elektronika dan

Aneka;

2) Seksi Industri Kimia dan Agro Hasil Hutan;

3) Seksi Pengembangan Industri

d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :

1) Seksi Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri;

2) Seksi Distribusi dan Ekspor-Impor;

3) Seksi Pendaftaran Perusahaan.

e. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen, terdiri

dari :

1) Seksi Promosi;

2) Seksi Perlindungan Konsumen;

3) Seksi Kemetrologian.

f. Bidang Pengendalian, terdiri dari :

1) Seksi Monitoring;

2) Seksi Pengolahan Data;

3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

g. UPT;


(11) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

a. Kepala Dinas;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri dari :

1) Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Hukum;

2) Seksi Pengembangan;

3) Seksi Pengawasan.

17

d. Bidang Usaha dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi,

terdiri dari:

1) Seksi Usaha Koperasi;

2) Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;

3) Seksi Usaha Simpan Pinjam.

e. Bidang Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

1) Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha;

2) Seksi Pengembangan Kewirausahaan;

3) Seksi Pengembangan Informasi Bisnis.

f. UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(12) Dinas Pertanian;

a. Kepala Dinas;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Tanaman, terdiri dari :

1) Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

2) Seksi Kehutanan dan Perkebunan;

3) Seksi Perlindungan Tanaman.

d. Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Pertanian, terdiri

dari :

1) Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Pertanian;

2) Seksi Penyuluhan Pertanian.

3) Seksi Pemasaran Produk Pertanian.

e. Bidang Perikanan, terdiri dari :

1) Seksi Bina Produksi Perikanan;

2) Seksi Bina Mutu Perikanan;

3) Seksi Pengendalian Hama Penyakit.

18

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :

1) Seksi Bina Produksi Peternakan;

2) Seksi Kesehatan Hewan;

3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

g. UPT;


(13) Dinas Pendapatan Daerah;

a. Kepala Dinas;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :

1) Seksi Pendataan;

2) Seksi Pendaftaran;

3) Seksi Penetapan.

d. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional,

terdiri dari :

1) Seksi Perencanaan;

2) Seksi Pengembangan Potensi;

3) Seksi Pengendalian Operasional.

e. Bidang Penagihan, terdiri dari :

1) Seksi Penagihan Pajak Daerah;

2) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan

Lain-lain;

3) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :

1) Seksi Pembukuan;

2) Seksi Pelaporan;

3) Seksi Pengelolaan Benda Berharga.

19

g. UPT;


(14) Dinas Perumahan;

a. Kepala Dinas;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Pengadaan dan Pengelolaan Aset, terdiri dari :

1) Seksi Pengadaan;

2) Seksi Pengelolaan Aset.

d. Bidang Pemanfaatan dan Persengketaan, terdiri dari :

1) Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan;

2) Seksi Penyelesaian Sengketa.

e. Bidang Pendataan dan Pemetaan, terdiri dari :

1) Seksi Pendataan;

2) Seksi Pemetaan.

f. Bidang Penetapan dan Penagihan, terdiri dari :

1) Seksi Penetapan;

2) Seksi Penagihan.

g. UPT;


(15) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

a. Kepala Dinas;




3) Subbagian Umum.

20

c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari :

1) Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda;

2) Seksi Lembaga Kepemudaan;

3) Seksi Kerjasama Pemuda.

d. Bidang Pengembangan Olahraga, terdiri dari :

1) Seksi Olahraga Rekreasi;

2) Seksi Olahraga Prestasi.

e. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari :

1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;

2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.

f. Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga,

terdiri dari :

1) Seksi Kewirausahaan Pemuda;

2) Seksi Industri Olahraga.

g. UPT;


(16) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

a. Kepala Dinas;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :

1) Seksi Kelahiran dan Kematian;

2) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan;

3) Seksi Pengelolaan Dokumen Catatan Sipil.

d. Bidang Kependudukan, terdiri dari :

1) Seksi Pendataan;

2) Seksi Pendaftaran Penduduk;

3) Seksi Transmigrasi.

21

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan, terdiri dari :

1) Seksi Pengelolaan Informasi;

2) Seksi Penyuluhan dan Pengaduan;

3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

f. UPT;


c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang


Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

dan Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

(1) Inspektorat;

a. Inspektur;




3) Subbagian Umum.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :

1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari




22

e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :


2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan


f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :




(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

a. Kepala Badan;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

1) Subbidang Penelitian;

2) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi.

d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :

1) Subbidang Ekonomi;

2) Subbidang Sosial dan Budaya.

e. Bidang Tata Kota, terdiri dari :

1) Subbidang Prasarana dan Sarana;

2) Subbidang Tata Ruang

f. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari :

1) Subbidang Pendataan dan Pelaporan;

2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi.


23

(3) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;

a. Kepala Badan;

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1) Subbag Penyusunan Program;

2) Subbag Keuangan;

3) Subbag Umum.

c. Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian;

d. Bidang Pelayanan Perijinan Kepariwisataan dan Sosial

Budaya;

e. Bidang Pelayanan Perijinan Pekerjaan Umum;

f. Tim Teknis;


(4) Badan Kepegawaian Daerah;

a. Kepala Badan;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Mutasi, terdiri dari :

1) Subbidang Kepangkatan;

2) Subbidang Jabatan.

d. Bidang Formasi dan Informasi, terdiri dari :

1) Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;

2) Subbidang Informasi Kepegawaian.

e. Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin

Pegawai, terdiri dari :

1) Subbidang Kesejahteraan Pegawai;

2) Subbidang Pembinaan Disiplin Pegawai.

24

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :

1) Subbidang Perencanaan;

2) Subbidang Penyelenggaraan.


(5) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat;

a. Kepala Badan;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela

Negara, terdiri dari :

1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

2) Subbidang Bela Negara dan Nilai-Nilai Sejarah

Kebangsaan.

d. Bidang Pengembangan Politik dan Kemasyarakatan,

terdiri dari :

1) Subbidang Partai Politik, Pemilihan Umum dan

Legislatif;

2) Subbidang Organisasi Masyarakat dan Lembaga

Swadaya Masyarakat.

e. Bidang Kewaspadaan Daerah, terdiri dari :

1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Intelkam;

2) Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan

Orang Asing.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari

1) Subbidang Kesiapsiagaan dan Peningkatan Sumber

Daya;

2) Subbidang Satuan Perlindungan Masyarakat.

25

g. UPT


(6) Badan Lingkungan Hidup;

a. Kepala Badan;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Tata Laksana dan Dokumen Lingkungan, terdiri

dari :

1) Subbidang Tata Laksana Lingkungan;

2) Subbidang Dokumen Lingkungan.

d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan,

terdiri dari :

1) Subbidang Pengawasan Lingkungan;

2) Subbidang Pengendalian Lingkungan dan

Pengolahan Limbah.

e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Konservasi,

terdiri dari:

1) Subbidang Pengembangan Kapasitas

Kelembagaan;

2) Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam.

f. Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan

Masyarakat, terdiri dari :

1) Subbidang Komunikasi Lingkungan;

2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.

g. UPT;


26

(7) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Masyarakat;

a. Kepala Badan;




3) Subbagian Umum.

c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi, terdiri dari :

1) Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana;

2) Subbidang Kesehatan Reproduksi.

d. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,

terdiri dari :

1) Subbidang Pemberdayaan Keluarga;

2) Subbidang Kesejahteraan Keluarga.

e. Bidang Pembangunan Masyarakat, terdiri dari :

1) Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat;

2) Subbidang Pengembangan Potensi Masyarakat.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, terdiri dari :

1) Subbidang Pemberdayaan Perempuan;

2) Subbidang Perlindungan Anak.

g. UPT


27

(8) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.

a. Kepala Kantor;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Layanan dan Informasi;

d. Seksi Akuisisi, Deposit dan Pengolahan;

e. Seksi Pengembangan dan Kerjasama;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Peraturan Daerah Kota Malang Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:

(1) Wilayah Daerah terbagi atas 5 (lima) Kecamatan, terdiri

dari :

a. Kecamatan Klojen;

b. Kecamatan Blimbing;

c. Kecamatan Kedungkandang;

d. Kecamatan Lowokwaru;

e. Kecamatan Sukun

(2) Wilayah Kecamatan, terdiri dari 57 (lima puluh tujuh)

kelurahan

e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang



Polisi Pamong Praja

28

4. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan

dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya

Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan.

Adapun Sumber Daya Manusia Aparatur yang melaksanakan tugas

pokok fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang

adalah sebagai berikut :

Tabel 1

DATA PEGAWAI KOTA MALANG

JUMLAH % GOLONGAN

RUANG Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

GOLONGAN I

I a 396 511 511 4,20% 5,15% 5.02%

I b 12 8 29 0,13% 0,08% 0.29%

I c 434 610 563 4,60% 6,15% 5.53%

I d 75 60 43 0,80% 0,61% 0.42%

Jumlah 917 1189 1146 9,73% 11,99% 11.27%

JUMLAH % GOLONGAN

RUANG Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

GOLONGAN II

II a 1046 1105 1,117 11,10% 11,14% 10.98%

II b 362 456 504 3,84% 4,60% 4.95%

II c 388 387 459 4,12% 3,90% 4.51%

II d 209 221 243 2,22% 2,23% 2.39%

Jumlah 2,005 2,169 2,323 21,27% 21,87% 22.83%

29

JUMLAH % GOLONGAN

RUANG Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

GOLONGAN III

III a 971 974 1,042 10,30% 9,82% 10.24%

III b 792 825 967 8,40% 8,32% 9.51%

III c 873 791 674 9,26% 7,98% 6.63%

III d 1322 1208 1,144 14,02% 12,18% 11.25%

Jumlah 3,958 3,798 3,827 41,99% 38,30% 37.62%

JUMLAH % GOLONGAN

RUANG Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

GOLONGAN IV

IV a 2395 2615 2,704 25,41% 26,37% 27%

IV b 137 119 149 1,45% 1,20% 1.46%

IV c 15 25 24 0,16% 0,25% 0.24%

IV d 0 1 - 0% 0,01% 0%

Jumlah 2,547 2,760 2,877 27,0% 27,8% 28.28%

Jumlah PNS 9,427 9,916 10,173 100% 100% 100%

Jumlah PTT 938 433 304 9,95% 4,36 2,9%

Sumber data BKD Kota Malang di olah 31 Desember 2010

Berdasarkan tabel 1 data Pegawai, dapat digambarkan bahwa

pada tahun 2010, Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III

merupakan kelompok Golongan PNS yang terbanyak dengan

prosentase 37,62%, dan bila dibandingkan dengan jumlah PNS

golongan III pada tahun 2009, mengalami penurunan sebesar

0,82%, kemudian di ikuti Golongan IV pada tahun 2010 dengan

prosentase 28,28% dan bila dibandingkan dengan PNS Golongan

IV pada tahun 2009, mengalami kenaikan sebesar 1,73%,

sedangkan PNS Golongan II pada tahun 2010 dengan prosentase

22,83%, dan bila dibandingkan dengan PNS Golongan II pada

30

tahun 2009, mengalami penurunan sebesar 4,39%, sedangkan

PNS Golongan I dengan prosentase 11,27%, dan bila dibandingkan

dengan PNS Golongan I pada tahun 2009, mengalami kenaikan

sebesar 6%. Sedangkan dari keseluruhan PNS, pada tahun 2010

berjumlah 10.173 orang, dan bila dibandingkan dengan PNS pada

tahun 2009 sejumlah 9.916 orang, mengalami kenaikan sebesar

2,59%.

5. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2009

Sebelum diuraikan perencanaan strategis, perencanaan

kinerja dan pengukuran kinerja Tahun 2010, guna memberikan

gambaran terhadap Capaian kinerja Tahun 2009 yang merupakan

tingkat keberhasilan Kinerja Kota Malang pada periode Tahun

pertama, sejak di tetapkannya Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2009-2013

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 97

Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 6 Tahun 2010, yang memuat Capaian Misi, Tujuan

dan Sasaran Strategis dalam mewujudkan Visi Kota Malang Tahun

2009-2013.

Selanjutnya dalam mengukur kinerja Kota Malang telah

ditetapkan Indikator Sasaran selama 5 (lima) tahunan yang telah

ditargetkan pertahunnya dalam RPJMD Kota Malang dan

berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2009

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Pemerintah Kota Malang telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum

dalam RPJMD. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 19 berbunyi Indikator Kinerja

Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan

31

keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan,

sehingga Indikator Sasaran dan IKU serta IKK merupakan

kesatuan alat pengukuran atas kinerja penyelenggaraan

pemerintahan.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2009 yang telah

disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 25 Maret

2010 sebagai berikut :

1) Misi Pertama

Tujuan 1 : Meningkatkan Mutu Pendidikan

1. Sasaran meningkatnya mutu tenaga kependidikan dengan

indikator :

1. Rasio guru/murid, pada tahun 2009 tercapai

a. SD : 100%

b. SMP : 87,5%

c. SMA : 91%

d. SMK : 87,5%

2. Rasio guru/murid per kelas rata-rata, pada tahun 2009

tercapai

a. rata-rata guru SD per kelas : 85%

b. rata-rata guru SMP per kelas : 91,33%

c. rata-rata guru SMA per kelas : 80%

d. rata-rata guru SMK per kelas : 81,33%

3. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, pada tahun

2009 tercapai 120,50%;

2. Sasaran meningkatnya mutu manajemen pendidikan

dengan indikator :

4. Angka pendidikan yang ditamatkan, pada tahun 2009

tercapai

a. SD : 97%

b. SMP : 79%

32

c. SMA : 87%

d. SMK : 67%

Nilai rata-rata capaian kKinerja dalam mewujudkan tTujuan

meningkatkan mutu pendidikan, adalah 88,78%

Tujuan 2 : Memeratakan Kesempatan Memperoleh

Pendidikan

3. Sasaran meningkatnya pemerataan akses pendidikan

dengan indikator :

5. Angka partisipasi kasar, pada tahun 2009 tercapai :

a. SD : 100,7%

b. SMP : 101%

c. SMA : 99,8%

6. Angka partisipasi murni, pada tahun 2009 tercapai :

a. SD : 99%

b. SMP : 97%

c. SMA : 96%

7. Angka partisipasi sekolah, pada tahun 2009 tercapai :

a. SD : 126,2%

b. SMP : 110%

c. SMA : 98%

8. Angka rata-rata lama sekolah, pada tahun 2009

tercapai :

a. SD : 102%

b. SMP : 101%

c. SMA/SMK: 101%

9. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pada tahun 2009

tercapai 94,4%;

10. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

(perjenjang pendidikan), pada tahun 2009 tercapai :

a. SD : 100%

33

b. SMP : 100%

c. SMA/SMK : 100%

11. Angka melek huruf, pada tahun 2009 tercapai 100%;

Nilai rata-rata capaian kinerja dalam mewujudkan tujuan

memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan,

adalah 101,6%

Tujuan 3 : Meningkatnya pengetahuan masyarakat

4. Sasaran meningkatnya akses masyarakat ke perpustakaan

dengan indikator :

12. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, pada

tahun 2009 tercapai 89,49%;

13. Jumlah perpustakaan, pada tahun 2009 tercapai

100%

14. Prosentase meningkatnya jumlah buku di

perpustakaan kota, pada tahun 2009 tercapai 40%;

15. Meningkatnya jumlah perpustakaan keliling, pada

tahun 2009 tercapai 122%;

16. Meningkatnya jumlah perpustakaan di setiap

kelurahan (sudut baca), pada tahun 2009 tercapai

27,8%;

17. Meningkatnya manajemen perpustakaan, pada tahun

2009 tercapai 100%;

18. Meningkatnya kerja sama antar perpustakaan, pada


19. Peningkatan fasilitas virtual library , pada tahun 2009

tercapai 33,3%;


meningkatnya pengetahuan masyarakat, adalah 70,32%

34

Dalam rangka mencapai Misi 1 yaitu Mewujudkan dan

Mengembangkan Pendidikan yang Berkualitas, telah dilakukan

upaya-upaya pencapaian tujuan meningkatkan mutu pendidikan

dengan sasaran meningkatnya mutu tenaga kependidikan dan

meningkatnya mutu manajemen pendidikan, telah tercapai

88,78 %, dengan kategori capaian yaitu Sangat Berhasil.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan memeratakan

kesempatan memperoleh pendidikan dengan sasaran

meningkatnya pemerataan akses pendidikan telah tercapai

101,6%, dengan kategori Sangat Berhasil.

Untuk mewujudkan tujuan meningkatnya pengetahuan

masyarakat, dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat

ke perpustakaan tercapai 70,32% dengan kategori Berhasil.

2) Misi Kedua

Tujuan 4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana kesehatan

5. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana/

prasarana kesehatan dengan indikator :

20. Jumlah sarana kesehatan yang menyediakan layanan

kesehatan dasar, pada tahun 2009 tercapai 100%;

21. Layanan rumah sakit yang telah terakreditasi, pada


22. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, pada tahun

2009 tercapai 100%;

23. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan

penduduk, pada tahun 2009 tercapai 53,57%;

24. % persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah,

pada tahun 2009 tercapai 100%;

25. % peningkatan pengawasan sarana peredaran obat,


35

26. % peningkatan pengawasan sarana peredaran

kosmetik, pada tahun 2009 tercapai 100%;

6. Sasaran meningkatnya kuantitas/kualitas tenaga medis

dengan indikator :

27. Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap

1.000 penduduk), pada tahun 2009 tercapai 100%;

28. Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap

penduduk (tiap 1.000 penduduk) , pada tahun 2009

tercapai 108%;

7. Sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

miskin dengan indikator :

29. Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat

miskin, pada tahun 2009 tercapai 100%;


peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

kesehatan, adalah 93,95%

Tujuan 5 : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

dan lingkungan

8. Sasaran meningkatnya kualitas kesehatan bayi dan ibu

melahirkan dengan indikator :

30. Cakupan pelayanan ANC bagi ibu hamil, pada tahun

2009 tercapai 79,24%;

31. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, pada


32. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, pada


33. Cakupan kunjungan bayi, pada tahun 2009 tercapai

59,7%;

36

9. Sasaran meningkatnya kualitas peran serta masyarakat

dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan

indikator :

34. Rasio posyandu per satuan balita , pada tahun 2009

tercapai 22%;

35. % Posyandu Purnama dan Mandiri, pada tahun 2009

tercapai 104%;

36. Angka usia harapan hidup, pada tahun 2009

tercapai 91%;

10. Sasaran menurunnya angka kesakitan terutama potensial

wabah dengan indikator :

37. Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit TBC BTA, pada tahun 2009 tercapai

106%;


penyakit DBD, pada tahun 2009 tercapai 100%;

39. Kelurahan UCI, pada tahun 2009 tercapai 89,88%;

40. Prosentase kasus Kejadian Luar Biasa yang

ditangani, pada tahun 2009 tercapai 100%;

11. Sasaran meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan

dengan indikator :

41. Persentase rumah tinggal bersanitasi, pada tahun

2009 tercapai 75,41%;

42. Rasio rumah layak huni, pada tahun 2009 tercapai

117,65%;

43. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan

air bersih, pada tahun 2009 tercapai 80,99%;

44. Rasio permukiman layak huni, pada tahun 2009

tercapai 111,3%;

45. % Rumah Tangga Per Sanitasi, pada tahun 2009

tercapai 75,41%;

37

46. % Kawasan Kumuh, pada tahun 2009 tercapai 188%;

12. Sasaran peningkatan status gizi balita dengan indikator :

47. Persentase balita gizi buruk , pada tahun 2009

tercapai 153,85%;

48. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan,


49. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI,



peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan

lingkungan, adalah 96, 5%

Dalam rangka mencapai Misi 2 yaitu Mewujudkan Peningkatan

Kesehatan Masyarakat, telah dilakukan upaya-upaya

pencapaian tujuan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana kesehatan, dengan sasaran meningkatnya

kualitas dan kuantitas sarana/prasarana kesehatan,

meningkatnya kuantitas/kualitas tenaga medis dan

meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin, telah

tercapai 93,95% dengan kategori Sangat Berhasil.

Sedangkan untuk tujuan peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dan lingkungan, dengan sasaran meningkatnya

kualitas kesehatan bayi dan ibu melahirkan, meningkatnya

kualitas peran serta masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS), Menurunnya angka kesakitan terutama

potensial wabah dan meningkatnya kualitas kesehatan

lingkungan, telah tercapai 96,5% dengan kategori Sangat Berhasil.

38

3) Misi Ketiga

Tujuan 6 : Penataan dan pengendalian ruang kota

13. Sasaran meningkatnya penataan dan pengendalian tata

ruang, serta perencanaan pembangunan dengan

indikator :

51. Ketaatan terhadap RTRW, pada tahun 2009 tercapai

100%;

52. Luas Wilayah produktif, pada tahun 2009 tercapai

100%;

53. Luas wilayah industri, pada tahun 2009 tercapai

100%;

54. Luas wilayah perkotaan, pada tahun 2009 tercapai

100%;

55. Persentase luas permukiman yang tertata, pada tahun

2009 tercapai 100%;


penataan dan pengendalian ruang kota, adalah 100%

Tujuan 7 : Menyediakan rencana pembangunan yang

memadai

14. Sasaran meningkatnya hasil kajian yang berkualitas

dengan indikator :

56. Studi kelayakan ekonomi, pada tahun 2009 tercapai

0%

57. Studi kelayakan sosial budaya , pada tahun 2009

tercapai 50%;

58. Studi kelayakan tata ruang, pada tahun 2009

tercapai 200%;

59. Studi kelayakan pemerintahan umum, pada tahun

2009 tercapai 50%;

39

15. Sasaran Meningkatnya perencanaan pembangunan

berbasis masyarakat dengan indikator :

60. RPJPD, pada tahun 2009 tercapai 100%;

61. RPJMD, pada tahun 2009 tercapai 100%;

62. RKPD, pada tahun 2009 tercapai 100%;


menyediakan rencana pembangunan yang memadai,

adalah 85,7%

Tujuan 8 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

16. Sasaran meningkatnya kualitas air, tanah dan udara

dengan indikator :

63. Jumlah sungai yang telah ditetapkan kelas air, pada


64. % Pengendalian potensi sumber pencemaran air,


65. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber

HPL/HGB, pada tahun 2009 tercapai 100%;


meningkatnya kualitas lingkungan hidup, adalah 100%

Dalam rangka mencapai Misi 3 yaitu Mewujudkan

Penyelenggaraan Pembangunan yang Ramah Lingkungan,

telah dilakukan upaya-upaya pencapaian tujuan penataan dan

pengendalian ruang kota dengan sSasaran meningkatnya

penataan dan pengendalian tata ruang, serta perencanaan

pembangunan telah tercapai 100%.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan menyediakan rencana

pembangunan yang memadai, dengan sasaran meningkatnya

hasil kajian yang berkualitas dan meningkatnya perencanaan

40

pembangunan berbasis masyarakat 85,7% dengan kategori

Sangat Berhasil.

Sedangkan dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatnya

kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran meningkatnya

kualitas air, tanah dan udara telah tercapai 100% .

4) Misi Keempat Tujuan 9 : Peningkatan perekonomian daerah

17. Sasaran meningkatnya investasi dengan indikator :

66. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA),


67. Jumlah nilai investasi berskala nasional

(PMDN/PMA), pada tahun 2009 tercapai 0%;

68. Peningkatan nilai investasi, pada tahun 2009 tercapai

170,33%;

18. Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan

sekitarnya dengan indikator :

69. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor, pada

tahun 2009 tercapai (dalam Rp Juta):

1. Pertanian : 43%

2. Pertambangan : 0%

3. Industri : 105%

4. Listrik : 98%

5. bangunan : 47%

6. Perdagangan : 101%

7. Pengangkutan : 35%

8. Keuangan : 39%

9. jasa : 21%

70. Rasio ketersediaan daya listrik , pada tahun 2009

tercapai 99,3%;

41

71. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, pada


72. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-

cabangnya, pada tahun 2009 tercapai 100%;

73. Pertumbuhan PDRB per-tahun, pada tahun 2009

tercapai 100%;

74. Laju inflasi kota, pada tahun 2009 tercapai 143,5%;

75. PDRB per kapita, pada tahun 2009 tercapai 83,39%;

76. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, pada tahun

2009 tercapai 104,43%;

77. Produktivitas sektor industri , pada tahun 2009

tercapai 38,5%;

78. Kontribusi ekspor hasil industri terhadap total ekspor,

pada tahun 2009 tercapai 134%.

79. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

tercapai 100,85%

80. Ekspor Bersih Perdagangan tercapai 157,13%


peningkatan perekonomian daerah, adalah 75,85%

Tujuan 10 : Peningkatan usaha mikro, kecil, menengah

dan koperasi

19. Sasaran meningkatnya kemandirian koperasi, Usaha Kecil

Mikro dan Menengah (UMKM) dengan indikator :

81. % Jumlah koperasi aktif, pada tahun 2009 tercapai

97,55%;

82. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil , pada tahun 2009

tercapai 89,60%;

83. Jumlah BPR/LKM, pada tahun 2009 tercapai 100%;

42


peningkatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,

adalah 93,5%

Dalam rangka mencapai Misi 4 yaitu Mewujudkan Pemerataan

Perekonomian dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Sekitarnya,

telah dilakukan upaya-upaya pencapaian tujuan peningkatan

perkenomian daerah, dengan sasaran meningkatnya investasi

serta meningkatnya perekonomian daerah dan sekitarnya, telah

tercapai 75,85%, dengan kategori Berhasil. Pada tahun 2009

Kota Malang telah mengalami penurunan jumlah investor

berskala nasional (PMDN/PMA) dan nilai investasi berskala

nasional (PMDN/PMA) pun mengalami penurunan, namun dari

peningkatan nilai investasi mengalami peningkatan yang cukup

baik.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan peningkatan usaha mikro,

kecil, menengah dan koperasi, telah tercapai 93,5% dengan

kategori Sangat Berhasil.

5) Misi Kelima Tujuan 11 : Mewujudkan dan mengembangkan potensi

pariwisata

20. Sasaran meningkat dan berkembangnya obyek wisata

dengan indikator :

84. Jenis, kelas, dan jumlah restoran, pada tahun 2009

tercapai 100%;

85. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel, pada


43

21. Sasaran meningkatnya nilai jual potensi pariwisata daerah

dengan indikator :

86. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, pada



mewujudkan dan mengembangkan potensi pariwisata,

adalah 100%

Tujuan 12 : Mengembangkan seni budaya

22. Sasaran pembangunan dan pengembangan sarana dan

prasarana wisata, seni dan budaya dengan indikator :

87. Ketersediaan gedung kesenian, pada tahun 2009

tercapai 100%;

23. Sasaran meningkatkan seni budaya Malangan dengan

indikator :

88. Jumlah grup kesenian, pada tahun 2009 tercapai

100%;


mengembangkan seni budaya, adalah 100%


Mengembangkan Pariwisata yang Berbudaya, telah dilakukan

upaya-upaya pencapaian tujuan mewujudkan dan

mengembangkan potensi pariwisata, dengan sasaran

meningkat dan berkembangnya obyek wisata serta

meningkatnya nilai jual potensi pariwisata daerah, telah tercapai

100% dengan kategori Sangat Berhasil.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan mengembangkan seni

budaya dengan sasaran pembangunan dan pengembangan

sarana dan prasarana wisata, seni dan budaya serta

44

meningkatkan seni budaya Malangan tercapai 100% dengan

kategori Sangat Berhasil. 6) Misi Keenam

Tujuan 13 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

24. Sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas

pertanian dengan indikator :

89. Rasio jaringan irigasi, pada tahun 2009 tercapai 89%;

90. Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000


91. Konsumsi dan Keamanan Pangan, pada tahun 2009

tercapai 102,31% (energi) dan 100,64% (protein);

92. Distribusi Pangan, pada tahun 2009 tercapai 100%;

25. Sasaran meningkatnya kesempatan dan kualitas tenaga

kerja dengan indikator :

93. Rasio penduduk yang bekerja, pada tahun 2009

tercapai 100,8%;

94. Rasio daya serap tenaga kerja, pada tahun 2009

tercapai 96%;

95. Rasio lulusan S1/S2/S3, pada tahun 2009 tercapai

20%;

96. Rasio ketergantungan, pada tahun 2009 tercapai

99%;

97. Angka partisipasi angkatan kerja, pada tahun 2009

tercapai 63%;

98. Angka perselisihan pengusaha-pekerja per tahun,

pada tahun 2009 tercapai 93,33%;

99. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, pada

tahun 2009 tercapai 100% (target dan realisasi tidak

ada);

26. Sasaran meningkatnya kerjasama yang harmonis dan

sinergis dengan pemerintah provinsi maupun dengan

45

daerah lain guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan di Kota Malang. dengan indikator :

100. Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain, pada tahun

2009 tercapai 100%;

101. Frekuensi penyelenggaraan konsultasi Pemerintah

kota dengan Pemerintah, pada tahun 2009 tercapai

50%;

102. penyelenggaraan konsultasi pemerintah Kota dengan

Gubernur selaku Wakil Pemerintah, pada tahun 2009

tercapai 100%;

27. Sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan informasi

komunikasi dengan indikator :

103. Jumlah jaringan komunikasi, pada tahun 2009

tercapai 100%;

104. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk, pada tahun

2009 tercapai 90%;

105. Jumlah surat kabar nasional/lokal, pada tahun 2009

tercapai 100%;

106. Jumlah penyiaran radio/TV lokal, pada tahun 2009

tercapai 100%;

107. Persentase penduduk yang menggunakan

HP/Telepon, pada tahun 2009 tercapai 56%;

108. Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda, pada


109. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, pada tahun

2009 tercapai 100%;

110. Web site milik pemerintah daerah, pada tahun 2009

100%;

111. Adanya media informasi pemda yang dapat diakses

oleh publik (website, kotak pos, bag/biro humas,

leaflet/brosur, pada tahun 2009 tercapai 100%;

46

112. Keberadaan e-procurement, pada tahun tercapai

100% (target dan realisasi tidak ada);

28. Sasaran meningkatnya pelayanan kependudukan dengan

indikator :

113. Kepemilikan akta kelahiran umum, pada tahun 2009

tercapai 99%;

114. Kepemilikan KTP, pada tahun 2009 tercapai 96%;

115. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, pada tahun

2009 tercapai 100%;

29. Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

dengan indikator :

116. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, pada

tahun 2009 tercapai 100% pajak daerah, 100%

retribusi daerah;

30. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan

kepada masyarakat dengan indikator :

117. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, pada


118. Lama proses perijinan, pada tahun 2009 tercapai

100%;

119. % Rumah yang memiliki IMB, pada tahun 2009

tercapai 98%;

120. Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya

berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh

Pemerintah, pada tahun 2009 tercapai 100%;

121. Jumlah pelayanan dasar yang sudah menerapkan

SPM, pada tahun 2009 tercapai 100%;

122. Urusan wajib yang diselenggarakan daerah, pada


123. Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka

peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan

47

masyarakat, pada tahun 2009 tercapai 100%;

31. Sasaran meningkatnya partisipasi pemuda dan perempuan

dalam pembangunan dengan indikator :

124. KDRT, pada tahun 2009 tercapai 95%;

125. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, pada


126. % Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun

keatas, pada tahun 2009 tercapai 100%;

127. % partisipasi angkatan kerja perempuan, pada tahun

2009 tercapai 99%;

128. Jumlah PKK aktif, pada tahun 2009 tercapai 100%;

129. Jumlah organisasi pemuda, pada tahun 2009

tercapai 40%;

130. Jumlah kegiatan kepemudaan, pada tahun 2009

tercapai 100%;

131. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, pada tahun

2009 tercapai 100%;

32. Sasaran meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat

dengan indikator :

132. Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas

dan OKP, pada tahun 2009 tercapai 100%;

133. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga

pemberdayaan masyarakat (LPM), pada tahun 2009

tercapai 100%;

134. Jumlah LSM, pada tahun 2009 tercapai 100%;

33. Sasaran meningkatnya kualitas Keluarga Berencana dan

kesejahteraan keluarga dengan indikator :

135. Rata-rata jumlah anak per keluarga, pada tahun 2009

tercapai 100%;

48

136. Rasio akseptor KB, pada tahun 2009 tercapai

90,37%;

34. Sasaran meningkatnya pembinaan keolahragaan dengan

indikator :

137. Jumlah klub olahraga, pada tahun 2009 tercapai

100%;

138. Jumlah gedung olah raga, pada tahun 2009 tercapai

100%;

139. Jumlah organisasi olahraga, pada tahun 2009

tercapai 106%;

140. Jumlah kegiatan olahraga, pada tahun 2009 tercapai

45%;

35. Sasaran penataan organisasi perangkat daerah dan

ketatalaksanaan dengan indikator :

141. Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007, pada



mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, adalah

91,3%

Tujuan 14 : Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan

36. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur

pemerintah daerah dengan indikator :

142. Sistem Informasi Kepegawaian, pada tahun 2009

tercapai 100%;


meningkatkan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan, adalah 100%

49

Tujuan 15 : Meningkatkan pengelolaan aset-aset milik

daerah

37. Sasaran meningkatnya pendayagunaan dan pengamanan

aset daerah dengan indikator :

143. % Bidang/ lahan bersertifikat, pada tahun 2009

tercapai 45%;

144. % Penyelesian Ijin Lokasi, pada tahun 2009 tercapai

100%;

145. % Penyelesaian Kasus Tanah Aset Pemkot, pada



meningkatkan pengelolaan aset-aset milik daerah, adalah

72,5%

Tujuan 16 : Meningkatnya ketersediaan fasilitas umum

38. Sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan

prasarana kota, serta lingkungan perumahan dan

permukiman dengan indikator :

146. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik,


147. Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik, pada


148. Kawasan yang masih terjadi genangan, pada tahun

2009 tercapai 100%;

149. Jumlah pelanggan listrik golongan rumah tangga,

pada tahun 2009, tercapai 106%;

150. Saluran drainase yang berfungsi baik pada ruas jalan

kota, pada tahun 2009 tercapai 100,86%;

50

151. Prosentase jumlah gedung daerah dalam kondisi baik,


152. Prosentase luas jalan kampung dan jembatan dalam

kondisi baik, pada tahun 2009 tercapai 103,65%;

153. Prosentase drainase kawasan permukiman dalam

kondisi baik, pada tahun 2009 tercapai 103,65%;


meningkatnya ketersediaan fasilitas umum, adalah 101,7%

Tujuan 17 : Peningkatan pelayanan dasar masyarakat

39. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan

permukiman serta penyediaan air bersih dengan indikator :

154. Penduduk berakses air minum, pada tahun 2009

tercapai 93,7%;

155. Ketersediaan tempat pemakaman umum, pada tahun

2009 tercapai 63%;

40. Sasaran meningkatnya pengelolaan sampah di sumber

sampah, TPS dan TPA dengan indikator :

156. Persentase penanganan sampah, pada tahun 2009

tercapai 93%;

157. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan

penduduk, pada tahun 2009 tercapai 97%;


peningkatan pelayanan dasar masyarakat, adalah 86,6%

Tujuan 18 : Pengembangan sarana transportasi

41. Sasaran meningkatnya penerapan sistem manajemen

transportasi sesuai standar transportasi kota dengan

indikator :

158. Jumlah arus penumpang angkutan umum, pada tahun

2009 tercapai 94%;

51

159. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, pada


160. Ijin trayek, pada tahun 2009 tercapai 99,78%;

161. Jumlah uji kir angkutan umum, pada tahun 2009

tercapai 54,92%;

42. Sasaran tercukupinya sarana dan prasarana kenyamanan

lalu lintas dan penumpang dengan indikator :

162. Jumlah terminal bis, pada tahun 2009 tercapai 100%;

163. Jumlah angkutan darat (bermotor), pada tahun 2009

tercapai 98,43%;


pengembangan sarana transportasi, adalah 91,1%

Tujuan 19 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban

masyarakat

43. Sasaran meningkatnya jumlah produk hukum dengan

indikator :

164. Jumlah perda per tahun, pada tahun 2009 tercapai

55%;

165. Jumlah Raperda yang disetujui legislatif tahun

berjalan, pada tahun 2009 tercapai 55%;

166. Jumlah Perda yang dibatalkan, pada tahun 2009

tercapai 100% (target dan realisasi tidak ada) ;

167. Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD

dan Pemda dalam rangka penyusunan perda, pada


168. Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada


169. Keputusan KDH (yang bersangkutan dengan

pengaturan) yang tidak dilaksanakan, pada tahun

52

2009 tercapai 100% (target dan realisasi tidak ada);

44. Sasaran penegakan Perda dan atau penyelesaian

sengketa hukum dengan indikator :

170. % Angka kriminalitas yang tertangani, pada tahun

2009 tercapai 100%;

45. Sasaran meningkatnya fungsi legislasi dalam perumusan

kebijakan publik dengan indikator :

171. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha, pada


172. Voting yang diadakan DPRD dalam sidang paripurna

selama 1 tahun, pada tahun 2009 tercapai 0%;

46. Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam

keamanan dan ketertiban masyarakat dengan indikator :

173. Angka kriminalitas, pada tahun 2009 tercapai 112%;

174. Aksi masyarakat terhadap layanan publik, pada tahun

2009 tercapai 80,71%;

175. % Protes terselesaikan, pada tahun 2009 tercapai

98,7%;

176. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000


177. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk, pada


178. Rasio Pos Sis kamling per jumlah kelurahan, pada


47. Sasaran meningkatnya pendidikan politik, hukum, dan

HAM pada masyarakat dengan indikator :

179. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah, pada



meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat,

53

adalah 79,6%

Tujuan 20 : Meningkatkan Kerukunan dan Kemantapan

kehidupan beragama

48. Sasaran meningkatnya pembinaan dan kerukunan hidup

antar umat beragama dengan indikator :

180. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk, pada


181. Meningkatnya kesejahteraan modin, guru ngaji dan

guru sekolah minggu, pada tahun 2009 tercapai

101%;

182. Fasilitasi kegiatan keagamaan, pada tahun 2009

tercapai 118%;


meningkatkan kerukunan dan kemantapan kehidupan

beragama, adalah 107,3%

Tujuan 21 : Kesejahteraan Masyarakat

49. Sasaran pengentasan kemiskinan dengan indikator : 183. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan,

pada tahun 2009 tercapai 82,05%; 50. Sasaran meningkatnya pembinaan terhadap Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS dengan indikator : 184. % penanganan penyandang masalah kesejahteraan

sosial, pada tahun 2009 tercapai 100%; 185. % PMKS yg memperoleh bantuan sosial, pada tahun

2009 tercapai 100%; Nilai rata-rata capaian kinerja dalam mewujudkan tujuan

kesejahteraan masyarakat, adalah 94%

54

Dalam rangka mencapai Misi 6 yaitu Mewujudkan Pelayanan

Publik yang Prima, telah dilakukan upaya-upaya pencapaian

tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, telah

tercapai 91,3% dengan kategori Sangat Berhasil.

Sedangkan dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran

meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah

daerah, telah tercapai 100% dengan kategori Sangat Berhasil.

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan pengelolaan

aset-aset milik daerah, dengan sasaran meningkatnya

pendayagunaan dan pengamanan aset daerah, telah tercapai

72,5%, dengan kategori Berhasil.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan meningkatnya

ketersediaan fasilitas umum, dengan sasaran meningkatnya

kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota, serta

lingkungan perumahan dan permukiman, telah tercapai 101,7% dengan Kategori Sangat Berhasil, Dalam upaya mewujudkan

tujuan peningkatan pelayanan dasar masyarakat, dengan

sasaran meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan

permukiman serta penyediaan air bersih dan meningkatnya

pengelolaan sampah di sumber sampah, TPS dan TPA, telah

tercapai 86,6% dengan kategori Sangat Berhasil. Untuk

mewujudkan tujuan pengembangan sarana transportasi,

dengan sasaran meningkatnya penerapan sistem manajemen

transportasi sesuai standar transportasi kota dan tercukupinya

sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan penumpang,

telah tercapai 91,1% dengan kategori Sangat Berhasil.

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya ketentraman dan

ketertiban masyarakat, dengan sasaran meningkatnya jumlah

produk hukum dan penegakan Perda dan/atau penyelesaian

sengketa hukum, meningkatnya fungsi legislasi dalam

55

perumusan kebijakan publik serta meningkatnya peran serta

masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat dan

meningkatnya pendidikan politik, hukum, dan HAM pada

masyarakat, telah tercapai 79,6% dengan kategori Berhasil.

Sedangkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kerukunan

dan kemantapan kehidupan beragama, dengan sasaran

meningkatnya pembinaan dan kerukunan hidup antar umat

beragama tercapai 107,33% dengan kategori Sangat Berhasil,

hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah tempat ibadah

yang dibangun oleh masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat,

dengan sasaran pengentasan kemiskinan dan meningkatnya

pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial/PMKS telah tercapai 94% dengan kategori Sangat Berhasil.

Berdasarkan capaian kinerja yang di ukur melalui pencapaian

Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran, telah diperoleh hasil

capaian pada tiap-tiap Misi, dengan cara menghitung rata-rata

capaian Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran, sehingga

diperoleh capaian kinerja tiap-tiap Misi pada tahun 2009

sebagai berikut :

MISI 1 : Mewujudkan dan mengembangkan

pendidikan yang berkualitas tercapai

82,04%, dengan parameter penilaian

Berhasil; MISI 2 : Mewujudkan peningkatan kesehatan

masyarakat, tercapai 93,28%, dengan

parameter penilaian Sangat Berhasil;

MISI 3 : Mewujudkan penyelenggaraan

pembangunan yang ramah lingkungan

56

tercapai 86,91%, dengan parameter

penilaian Sangat Berhasil; MISI 4 : Mewujudkan pemerataan perekonomian

dan pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya


penilaian Berhasil; MISI 5 : Mewujudkan dan mengembangkan

pariwisata yang berbudaya tercapai 100%,

dengan parameter penilaian Sangat

Berhasil; MISI 6 : Mewujudkan pelayanan publik yang prima


penilaian Sangat Berhasil

D. Dasar Hukum

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Malang

dilaksanakan dengan berlandaskan pada dasar hukum sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pusat dan Daerah;

57

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor :

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang



Polisi Pamong Praja;


Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli ;


Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;



58

Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan

Lembaga Teknis Daerah ;


Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2010;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang

Tahun 2009-2013;

22. Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2009 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota

Malang;


Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2010;


Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2010;


Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

E. Sistematika

Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

59

B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum

1. Letak Geografis 2. Pembagian Wilayah Administrasi 3. Organisasi Perangkat Daerah 4. Sumber Daya Manusia Aparatur 5. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2009

D. Dasar Hukum E. Sistematika BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi

2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pedoman dan tanggungjawab pengumpulan data kinerja B. Pengukuran Capaian Kinerja C. Capaian Kinerja 1. Capaian kinerja jangka pendek 2. Capaian kinerja jangka menengah 3. Perbandingan data kinerja antara realisasi tahun 2010

dengan realisasi tahun 2009 dan caoaian 2009 dengan capaian 2010

4. Perbandingan capaian per Misi dan tujuan tahun 2009 dengan tahun 2010

5. Perbandingan capaian prestasi yang diperoleh Pemerintah Kota Malang tahun 2009 dengan tahun 2010

C. Akuntabilitas Keuangan D. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah BAB IV PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN

60

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan

suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta

ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Sedangkan Perencanaan Strategis sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional disebut Rencana Pembangunan Jangka

Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM yang merupakan

dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, berdasarkan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ayat (1) RPJM Daerah

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah

yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan

memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan

Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program

Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat

Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana

kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat

indikatif.

61

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013 merupakan

dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun

2009-2013 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah

Kebijakan sebagai berikut :

1. Visi

Pengertian Visi menurut Undang-undang 25 tahun 2004

pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa

visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2009-2013

harus dicapai pada tahun 2013. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2)

disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi,

misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya

berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM

Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program

dalam RPJMD Kota Malang ini tidak sepenuhnya berasal dari visi,

misi dan program Kepala daerah, namun juga menyesuaikan

dengan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi dalam RPJMD Kota

Malang tahun 2009-2013 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, KOTA SEHAT DAN

RAMAH LINGKUNGAN, KOTA PARIWISATA YANG BERBUDAYA, MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU DAN

MANDIRI”

62

Adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kota Pendidikan yang Berkualitas, mengandung makna bahwa

pembangunan Kota Malang diarahkan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan dalam arti yang luas. Pengertian pendidikan yang

bekualitas adalah bahwa :

a. penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang di Kota

Malang harus memiliki kualitas tinggi;

b. penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan

SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal

penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, serta

memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti

luhur);

c. kebijakan pemerintah kota diarahkan pada kebijakan-kebijakan

yang berpihak kepada kepentingan pendidikan dalam arti luas,

yang meliputi : (1) peningkatan kapasitas SDM pemerintah kota

sebagai pengemban fungsi pelayanan publik; (2) peningkatan

kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua level melalui

pengembangan SDM dan kelembagaan; (3) membuka akses

seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya

kepada masyarakat yang kurang/tidak mampu secara ekonomi,

untuk dapat menuntut ilmu melalui jalur formal (sekolah).

Kota Sehat dan Ramah Lingkungan , mengandung makna bahwa

pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota

yang sehat dan berwawasan lingkungan. Pengertian kota sehat

dan ramah lingkungan adalah sebagai berikut :

a. Kota sehat adalah kota yang memiliki kualitas lingkungan fisik

dan sosial kemasyarakatan yang baik sehingga menjadi kota

yang memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warga

kotanya (City fit to live in)

63

b. Kota yang ramah lingkungan adalah kota yang dalam

melaksanakan pembangunan selalu memperhatikan kelestarian

daya dukung lingkungan.

Kota Pariwisata yang Berbudaya , mengandung makna bahwa

pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota

Malang sebagai kota tujuan wisata dengan tetap melestarikan

budaya khas malangan. Pengertian Kota Pariwisata yang

berbudaya adalah sebagai berikut :

a. Kota pariwisata adalah kota yang menjadi tujuan wisatawan

baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik.

Obyek wisata yang akan dikembangkan adalah obyek wisata

pendidikan, wisata sejarah, wisata belanja maupun wisata

lainnya.

b. Kota pariwisata yang berbudaya adalah kota pariwisata yang

tetap melestarikan budaya khasnya beserta nilai-nilai yang

dikandungnya.

Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri, mengandung makna

bahwa tujuan pembangunan yang akan dilakukan adalah untuk

mewujudkan masyarakat Kota Malang yang maju dan mandiri.

Pengertian masyarakat yang maju dan mandiri adalah sebagai

berikut :

a. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang maju dalam

penguasaan ilmu dan teknologi, maju dalam derajat

kesehatannya dan maju dalam mengembangkan budaya dan

pariwisatanya.

b. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu

membiayai sendiri semua kebutuhan dan aktifitas yang

dilakukannya.

64

2. Misi

Pengertian Misi menurut Undang-undang 25 tahun 2004

pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka

mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi Kota

Malang Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :

MISI 1 : Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan

yang berkualitas;

MISI 2 : Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat;

MISI 3 : Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang

ramah lingkungan;

MISI 4 : Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat

pertumbuhan wilayah sekitarnya;

MISI 5 : Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang

berbudaya;

MISI 6 : Mewujudkan pelayanan publik yang prima.

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Pengertian tujuan menurut Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahunan. Tujuan dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan

misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan

dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan

suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini

penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan misi.

65

Berdasarkan tujuan tersebut, maka disusunlah strategi dan

arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang 25

tahun 2004 pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah

langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Sedangkan pada angka 15 disebutkan

bahwa kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran

dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator

sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran

untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator

sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya)

masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam

kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam

rencana strategis/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah.

Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan

oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu

5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya

melalui APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program

ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat

sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah,

serta kinerjanya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat

kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu

66

diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah

ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum

diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu

untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-

benar dapat dilaksanakan.

Dalam rangka mewujudkan misi, maka telah ditetapkan 21

(dua puluh satu) tujuan yang telah berorientasi hasil, 50 (lima

puluh) Sasaran yang telah berorientasi hasil, 50 (lima puluh)

Kebijakan dan 51 (lima puluh satu) program, sebagai berikut :

1) Misi Pertama : Mewujudkan dan Mengembangkan

Pendidikan yang Berkualitas, melalui :

Tujuan 1. Meningkatkan Mutu Pendidikan

Sasaran 1. Meningkatnya mutu tenaga kependidikan

Kebijakan : Peningkatan mutu tenaga kependidikan

Program : 1. Peningkatan mutu tenaga kependidikan

Sasaran 2. Meningkatnya mutu manajemen pendidikan

Kebijakan : Peningkatan manajemen pendidikan

Program : 2. Peningkatan mutu manajemen pendidikan

Tujuan 2. Memeratakan Kesempatan Memperoleh

Pendidikan

Sasaran 3. Meningkatnya Pemerataan akses pendidikan

Kebijakan : Pemerataan akses dan fasilitas pendidikan

Program : 3. Pemerataan akses dan fasilitas

pendidikan

Tujuan 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat

Sasaran 4. Meningkatnya akses masyarakat ke

perpustakaan

Kebijakan : Mengembangkan budaya baca

67

Program : 4. Peningkatan akses masyarakat ke

perpustakaan

2) Misi Kedua : Mewujudkan Peningkatan Kesehatan

Masyarakat, melalui :

Tujuan 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana kesehatan

Sasaran 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana/

prasarana kesehatan

Kebijakan : Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan

yang memadai

Program : 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas

sarana/ prasarana kesehatan

Sasaran 6. Meningkatnya kuantitas/kualitas tenaga medis

Kebijakan : Peningkatan kuantitas/kualitas tenaga medis

Program : 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas

tenaga medis dan paramedis

Sasaran 7. Meningkatnya pelayanan kesehatan

masyarakat miskin

Kebijakan : Peningkatan pelayanan kesehatan

masyarakat miskin

Program : 7. Peningkatan pelayanan kesehatan

masyarakat

Tujuan 5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

dan lingkungan

Sasaran 8. Meningkatnya kualitas kesehatan bayi dan ibu

melahirkan

Kebijakan : Peningkatan kesehatan bayi dan ibu

melahirkan

68

Program : 8. Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan

ibu melahirkan

Sasaran 9. Meningkatnya kualitas peran serta

masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS)

Kebijakan : Peningkatan peran serta dan sosialisasi

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PBHS)

pada masyarakat

Program : 9. Peningkatan perilaku hidup sehat

Sasaran 10. Menurunnya angka kesakitan terutama

potensial wabah

Kebijakan : Peningkatan upaya pencegahan dan

pemberantasan penyakit potensial wabah

terutama pada masyarakat miskin

Program : 10. Peningkatan pencegahan dan

pemberantasan penyakit

Sasaran 11. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan

Kebijakan : Peningkatan sarana sanitasi dasar di

masyarakat

Program : 11. Peningkatan kualitas kesehatan

lingkungan

Sasaran 12. Peningkatan status gizi balita

Kebijakan : Peningkatan pendidikan dan pelayanan gizi

pada masyarakat

Program : 12. Peningkatan derajat kesehatan ibu dan

anak

69

3) Misi Ketiga : Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan

Yang Ramah Lingkungan, melalui

Tujuan 6. Penataan dan pengendalian ruang kota

Sasaran 13. Meningkatnya penataan dan pengendalian

tata ruang, serta perencanaan pembangunan

Kebijakan : Mengoperasionalisasikan ’Rencana Tata

Ruang’ sesuai dengan hirarki perencanaan

(RTRW-Nasional, RTRW-Pulau, RTRW-

Provinsi, RTRW-Kabupaten/Kota) sebagai

acuan koordinasi dan sinkronisasi

pembangunan antar sektor dan antar wilayah

Program : 13. Peningkatan perencanaan, penataan dan

pengendalian tata ruang

Tujuan 7. Menyediakan rencana pembangunan yang

memadai

Sasaran 14. Meningkatnya hasil kajian yang berkualitas

Kebijakan : Mempertajam prioritas penelitian,

pengembangan dan rekayasa yang

berorientasi pada permintaan dan kebutuhan

masyarakat dan dunia usaha

Program : 14. Perencanaan pembangunan berbasis

IPTEK

Sasaran 15. Meningkatnya perencanaan pembangunan

berbasis masyarakat

Kebijakan : Menanamkan dan menumbuhkembangkan

partisipasi masyarakat untuk aktif dalam

perencanaan

Program : 15. Perencanaan pembangunan berbasis

masyarakat

70

Tujuan 8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran 16. Meningkatnya kualitas air, tanah dan udara

Kebijakan : Meningkatkan upaya pengendalian dampak

lingkungan

Program : 16. Peningkatan kualitas air, tanah dan udara

4) Misi Keempat: Mewujudkan Pemerataan Perekonomian dan

Pusat Pertumbuhan Wilayah Sekitarnya,

melalui:

Tujuan 9. Peningkatan perkenomian daerah

Sasaran 17. Meningkatnya investasi

Kebijakan : Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan

menarik investasi

Program : 17. Peningkatan investasi

Sasaran 18. Meningkatnya perekonomian daerah dan

sekitarnya

Kebijakan : Meningkatkan akses dan perluasan pasar

ekspor serta perkuatan kinerja eksportir dan

calon eksportir

Program : 18. Peningkatan perekonomian daerah dan

sekitarnya

Tujuan 10. Peningkatan usaha mikro, kecil, menengah

dan koperasi

Sasaran 19. Meningkatnya kemandirian koperasi, Usaha

Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

71

Kebijakan : Mengembangkan usaha kecil dan menengah

(UKM) yang diarahkan untuk memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan

kerja, dan peningkatan daya saing;

Program : 19. Peningkatan kemandirian koperasi,

Usaha Kecil Mikro dan Menengah

(UMKM)

5) Misi Kelima : Mewujudkan dan Mengembangkan Pariwisata

yang Berbudaya, melalui :

Tujuan 11. Mewujudkan dan mengembangkan potensi

pariwisata

Sasaran 20. Meningkat dan berkembangnya obyek wisata

Kebijakan : Memfasilitasi pemakaian produk khas Kota

Malang di event-event seremonial

Program : 20. Peningkatan dan mengembangkan obyek

wisata

Sasaran 21. Meningkatnya nilai jual potensi pariwisata

daerah

Kebijakan : Pengembangan jenis dan kualitas produk-

produk wisata

Program : 21. Peningkatan nilai jual potensi pariwisata

daerah

Tujuan 12. Mengembangkan seni budaya

Sasaran 22. Pembangunan dan pengembangan sarana

dan prasarana wisata, seni dan budaya

Kebijakan : Mendorong kecintaan masyarakat terhadap

budaya dan produk-produk dalam negeri

72

Program : 22. Pembangunan dan pengembangan

sarana dan prasarana wisata, seni dan

budaya

Sasaran 23. Meningkatkan seni budaya Malangan

Kebijakan : Peningkatan seni budaya Malangan

Program : 23. Peningkatan seni budaya Malangan

6) Misi Keenam: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima,

melalui :

Tujuan 13. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran 24. Meningkatnya produksi dan produktivitas

pertanian

Kebijakan : Pengembangan usaha pertanian dengan

pendekatan kewilayahan terpadu dengan

konsep pengembangan agribisnis

Program : 24. Peningkatan produksi dan produktivitas

pertanian

Sasaran 25. Meningkatnya kesempatan dan kualitas

tenaga kerja

Kebijakan : Menciptakan lapangan pekerjaan formal

seluas-luasnya

Program : 25. Peningkatan kesempatan kerja

Sasaran 26. Meningkatnya kerjasama yang harmonis dan

sinergis dengan pemerintah provinsi maupun

dengan daerah lain guna meningkatkan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan di

Kota Malang.

Kebijakan : Mendorong kerjasama antar pemerintah

daerah termasuk dengan pemerintah provinsi

dalam rangka peningkatan pelayanan publik

73

dan kesejahteraan masyarakat

Program : 26. Peningkatan kerjasama yang harmonis

dan sinergis dengan pemerintah provinsi

maupun dengan daerah lain

Sasaran 27. Meningkatnya kualitas dan jangkauan

informasi komunikasi

Kebijakan : Pengembangan kualitas dan jaringan

informasi dan komunikasi

Program : 27. Peningkatan jangkauan informasi dan

kualitas jaringan informasi

Sasaran 28. Meningkatnya pelayanan kependudukan

Kebijakan : Menata kebijakan administrasi kependudukan

guna mendorong terakomodasinya hak-hak

penduduk dan meningkatkan kualitas

dokumen, data, dan informasi penduduk,

dalam mendukung perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

serta pelayanan publik

Program : 28. Penataan Administrasi Kependudukan

Sasaran 29. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Kebijakan : Penggalian sumber dana dan pembiayaan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

tidak menghambat kemajuan perekonomian

daerah

Program : 29. Penataan keuangan daerah

Sasaran 30. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan

kepada masyarakat

Kebijakan : Penataan peraturan dan prosedur perijinan

dan pengembangan kapasitas lembaga publik

pelayanan perijinan

74

Program : 30. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan

dan non perijinan kepada masyarakat

Sasaran 31. Meningkatnya partisipasi pemuda dan

perempuan dalam pembangunan

Kebijakan : Meningkatkan prakarsa dan peran aktif

masyarakat termasuk masyarakat mampu,

dunia usaha, perguruan tinggi, dan

Orsos/LSM dalam penyelenggaraan

pembangunan kesejahteraan sosial secara

terpadu dan berkelanjutan

Program : 31. Peningkatan partisipasi pemuda dan


Sasaran 32. Meningkatnya partisipasi organisasi

masyarakat

Kebijakan : Meningkatkan partisipasi pemuda dan

perempuan dalam pembangunan dan

menumbuhkan budaya prestasi guna

meningkatkan kualitas SDM

Program : 32. Peningkatan organisasi kemasyarakatan

Sasaran 33. Meningkatnya kualitas Keluarga Berencana

dan kesejahteraan keluarga

Kebijakan : Mengendalikan pertumbuhan penduduk serta

meningkatkan keluarga kecil berkualitas

Program : 33. Peningkatan kualitas Keluarga

Berencana dan kesejahteraan keluarga

Sasaran 34. Meningkatnya pembinaan keolahragaan

Kebijakan : Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi

guna meningkatkan kualitas jasmani dan

rohani

Program : 34. Pembinaan keolahragaan

75

Sasaran 35. Penataan organisasi perangkat daerah dan

ketatalaksanaan

Kebijakan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan

administrasi pemerintahan

Program : 35. Penataan organisasi dan

ketatalaksanaan organisasi perangkat

daerah

Tujuan 14. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan

Sasaran 36. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur

pemerintah daerah

Kebijakan : Penataan dan peningkatan kapasitas sumber

daya manusia aparatur agar lebih profesional

sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk

memberikan pelayanan yang terbaik bagi

masyarakat

Program : 36 Peningkatan kualitas dan kuantitas

aparatur pemerintah daerah

Tujuan 15. Meningkatkan pengelolaan aset-aset milik

daerah

Sasaran 37. Meningkatnya pendayagunaan dan

pengamanan aset daerah

Kebijakan : Menginventarisir aset daerah dan

mengoptimalisasikan pemanfaatannya

Program : 37. Peningkatan pendayagunaan dan

pengamanan aset daerah

76

Tujuan 16. Meningkatnya ketersediaan fasilitas umum

Sasaran 38. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana

dan prasarana kota, serta lingkungan

perumahan dan permukiman

Kebijakan : Membangun sarana dan prasarana kota

Program : 38. Peningkatan kuantitas dan kualitas

sarana dan prasarana kota

Tujuan 17. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat

Sasaran 39. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

dan permukiman serta penyediaan air bersih

Kebijakan : Ketersediaan kebutuhan air bersih bagi

masyarakat

Program : 39. Penyediaan air bersih

Sasaran 40. Meningkatnya pengelolaan sampah di sumber

sampah, TPS dan TPA

Kebijakan : Ketersediaan sarana pengelolaan sampah

Program : 40. Peningkatan pengelolaan sampah di

sumber sampah, TPS dan TPA

Tujuan 18. Pengembangan sarana transportasi

Sasaran 41. Meningkatnya penerapan sistem manajemen

transportasi sesuai standar transportasi kota

Kebijakan : Meningkatkan kelancaran pelayanan

angkutan jalan secara terpadu

Program : 41. Peningkatan pengaturan dan

pengendalian sistem manajemen

transportasi sesuai tataran transportasi

kota

77

Sasaran 42. Tercukupinya sarana dan prasarana

kenyamanan lalu lintas dan penumpang

Kebijakan : Pengembangan transportasi massal

Program : 42. Penyediaan sarana dan prasarana


Tujuan 19. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban

masyarakat

Sasaran 43. Meningkatnya jumlah produk hukum

Kebijakan : Penyediaan Peraturan Daerah untuk

meningkatnya ketentraman dan ketertiban di

masyarakat

Program : 43. Peningkatan jumlah produk hukum

Sasaran 44. Penegakan Perda dan atau penyelesaian

sengketa hukum

Kebijakan : Pelaksanaan Peraturan Daerah untuk


masyarakat

Program : 44. Penegakan Perda melalui Sidang Yustisi

dan penyelesaian sengketa hukum

Sasaran 45. Meningkatnya fungsi legislasi dalam

perumusan kebijakan publik

Kebijakan : Pelaksanaan Peraturan Daerah untuk


masyarakat

Program : 45. Peningkatan fungsi legislasi dalam

perumusan kebijakan publik

Sasaran 46. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

keamanan dan ketertiban masyarakat

Kebijakan : Mendorong masyarakat, terutama untuk

menjaga keamanan dan ketertiban

78

Program : 46. Peningkatan peran serta masyarakat

dalam keamanan dan ketertiban

masyarakat

Sasaran 47. Meningkatnya pendidikan politik, hukum, dan

HAM pada masyarakat

Kebijakan : Meningkatkan pendidikan politik, hukum dan

HAM

Program : 47. Peningkatan pendidikan politik, hukum,

dan HAM pada masyarakat

Tujuan 20. Meningkatkan Kerukunan dan Kemantapan

kehidupan beragama

Sasaran 48. Meningkatnya pembinaan dan kerukunan

hidup antar umat beragama

Kebijakan : Peningkatan kerukunan intern dan antar umat

beragama

Program : 48. Pembinaan dan kerukunan hidup antar

umat beragama

Tujuan 21. Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran 49. Pengentasan kemiskinan

Kebijakan : Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin

Program : 49. Pengentasan kemiskinan

Sasaran 50. Meningkatnya pembinaan terhadap

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial/PMKS

Kebijakan : Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan

dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial

79

Program : 50. Peningkatan pembinaan terhadap

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial/PMKS

51. Peningkatan pelayanan bagi korban

bencana alam dan sosial

4. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu

yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan

dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber

daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam

komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan

dan rencana capaiannya, sedangkan Indikator kinerja adalah

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan

dikategorikan kedalam kelompok:

a. Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam

rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia,

dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;

b. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa

(fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari

pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan

masukan yang digunakan;

c. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

80

d. Manfaat (Benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs)

yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa

tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;

e. Dampak (Impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial,

ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang

dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu

kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak

langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan

pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator

kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan,

seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja

atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada

perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran

yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini,

indikator kinerja kegiatan yang disajikan adalah indikator kinerja

input, output dan outcome, dengan mempertimbangkan bahwa

indikator benefit dan impact tidak dapat diukur kinerjanya secara

langsung.

Adapun rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan


a. Misi Pertama Tujuan 1 : Meningkatkan Mutu Pendidikan

Sasaran 1. Meningkatkan mutu tenaga Pendidikan

1. Program peningkatan mutu tenaga kependidikan,

dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan;

81

Sasaran 2. Meningkatnya mutu manajemen pendidikan

2. Program peningkatan mutu manajemen pendidikan,


a. Manajemen Pelayanan Pendidikan;


Pendidikan

Sasaran 3. Meningkatnya Pemerataan akses pendidikan

3. Program pemerataan akses dan fasilitas pendidikan,


a. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

b. Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun;

c. Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);

d. Program Pendidikan Menengah;

e. Pendidikan Non Formal;


Sasaran 4. Meningkatnya akses masyarakat ke

perpustakaan

4. Program peningkatan akses masyarakat ke

perpustakaan, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan;

b. Misi Kedua

Tujuan 4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana kesehatan

Sasaran 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana/

prasarana kesehatan

82

5. Program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/

prasarana kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Obat dan Perbekalan Kesehatan;

b. Upaya Kesehatan Masyarakat;

c. Pengawasan Obat dan Makanan;

d. Pengembangan obat asli Indonesia;

e. Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

f. Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu

dan jaringannya;

Sasaran 6. Meningkatnya kuantitas/kualitas tenaga medis

6. Program peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga

medis dan paramedis, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;

Sasaran 7. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

miskin

7. Program peningkatan pelayanan kesehatan

masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Upaya kesehatan masyarakat;

Tujuan 5 : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan

lingkungan

Sasaran 8. Meningkatnya kualitas kesehatan bayi dan ibu

melahirkan

8. Program peningkatan kualitas kesehatan bayi dan ibu

melahirkan, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;

Sasaran 9. Meningkatnya kualitas peran serta masyarakat

dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

83

9. Program peningkatan perilaku hidup sehat,


a. Promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat;

b. Perbaikan gizi masyarakat;

c. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia;

Sasaran 10. Menurunnya angka kesakitan terutama

potensial wabah

10. Program peningkatan pencegahan dan pemberantasan

penyakit, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular,

Sasaran 11. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan

11. Program peningkatan kualitas kesehatan lingkungan,


a. Pengembangan lingkungan sehat;

Sasaran 12. Peningkatan status gizi balita

12. Program peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak,


a. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;

c. Misi Ketiga Tujuan 6 : Penataan dan pengendalian ruang kota Sasaran 13. Meningkatnya penataan dan pengendalian tata

ruang, serta perencanaan pembangunan

13. Program peningkatan perencanaan, penataan dan

pengendalian tata ruang, dilaksanakan melalui

kegiatan :

a. Pemanfaatan ruang;

b. Pengendalian pemanfaatan ruang;

84

c. Perencanaan pengembangan kota-kota menengah

dan besar;


memadai

Sasaran 14. Meningkatnya hasil kajian yang berkualitas

14. Program perencanaan pembangunan berbasis IPTEK,


a. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah;

b. Perencanaan pembangunan daerah;

c. Pengembangan data / informasi / statistik daerah;

d. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya

alam;

Sasaran 15. Meningkatnya perencanaan pembangunan

berbasis masyarakat

15. Program perencanaan pembangunan berbasis


a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun wilayah kelurahan;

b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa;

Tujuan 8 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Sasaran 16. Meningkatnya kualitas air, tanah dan udara

16. Program peningkatan kualitas air, tanah dan udara,


a. Peningkatan pengendalian polusi;

b. Pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup;

85

c. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber

daya alam, dan lingkungan hidup;

d. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam;

e. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);

d. Misi Keempat Tujuan 9 : Peningkatan perkenomian daerah Sasaran 17. Meningkatnya investasi

17. Program peningkatan investasi, dilaksanakan melalui

kegiatan :

a. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;

b. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;

Sasaran 18. Meningkatnya perekonomian daerah dan

sekitarnya

18. Program peningkatan perekonomian daerah dan

sekitarnya, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan

prasarana daerah;

b. Perlindungan konsumen dan pengamanan

perdagangan;

c. Peningkatan dan pengembangan Ekspor;

d. Peningkatan kerjasama Perdagangan

Internasional;

e. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;

f. Pengembangan dan peningkatan pelayanan pasar;

g. Peningkatan keberdayaan masyarakat;

h. Pengembangan lembaga ekonomi;

i. Perencanaan pembangunan ekonomi;

j. Perencanaan sosial budaya;

86

k. Pendataan, pembinaan, penataan dan rencana

relokasi PKL;

Tujuan 10: Peningkatan usaha mikro, kecil, menengah

dan koperasi

Sasaran 19. Meningkatnya kemandirian koperasi, Usaha

Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

19. Program peningkatan kemandirian koperasi, Usaha

Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), dilaksanakan

melalui kegiatan :

a. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif Usaha Kecil Menengah;

b. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;

c. Pengembangan indutri kecil dan menengah;

d. Peningkatan kemampuan teknologi industri;

e. Penataan struktur industri;

f. Pengembangan sentra-sentra industri potensial;

g. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah;

h. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;

i. Peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi;

e. Misi Kelima Tujuan 11 : Mewujudkan dan mengembangkan potensi

pariwisata

Sasaran 20. Meningkat dan berkembangnya obyek wisata

20. Program peningkatan dan mengembangkan obyek

wisata, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pengembangan destinasi pariwisata;

87

Sasaran 21. Meningkatnya nilai jual potensi pariwisata

daerah

21. Program peningkatan nilai jual potensi pariwisata

daerah, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pengembangan pemasaran pariwisata;

b. Pengembangan kemitraan;

Tujuan 12 : Mengembangkan seni budaya Sasaran 22. Pembangunan dan pengembangan sarana dan

prasarana wisata, seni dan budaya

22. Program pembangunan dan pengembangan sarana dan

prasarana wisata, seni dan budaya, dilaksanakan

melalui kegiatan :

a. Pengelolaan kekayaan budaya;

Sasaran 23. Meningkatkan seni budaya Malangan

23. Program peningkatan seni budaya Malangan,


a. Pengembangan nilai budaya;

b. Pengelolaan keragaman budaya;

f. Misi Keenam

Tujuan 13: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Sasaran 24. Meningkatnya produksi dan produktivitas

pertanian

24. Program peningkatan produksi dan produktivitas

pertanian, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Peningkatan kesejahteraan petani;

b. Peningkatan ketahanan pangan

(pertanian/perkebunan);

88

c. Peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan;

d. Peningkatan penerapan teknologi pertanian /

perkebunan;

e. Pengembangan budidaya perikanan;

f. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;

Sasaran 25. Meningkatnya kesempatan dan kualitas tenaga

kerja

25. Program peningkatan kesempatan kerja, dilaksanakan

melalui kegiatan :

a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja;

b. Peningkatan kesempatan kerja;

c. Perlindungan pengembangan lembaga

ketenagakerjaan;

Sasaran 26. Meningkatnya kerjasama yang harmonis dan

sinergis dengan Pemerintah Provinsi maupun

dengan daerah lain guna meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang.

26. Program peningkatan kerjasama yang harmonis dan

sinergis dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan

daerah lain, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah;

b. Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah /

Wk. Kepala Daerah;

Sasaran 27. Meningkatnya kualitas dan jangkauan informasi

komunikasi

27. Program peningkatan jangkauan informasi dan kualitas

jaringan informasi, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi;

89

b. Pengembangan komunikasi, informasi dan media

massa;

c. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan

informasi;

d. Kerjasama informasi dengan mass media;

Sasaran 28 : Meningkatnya pelayanan kependudukan

28. Program penataan administrasi kependudukan,


a. Penataan administrasi kependudukan;

Sasaran 29 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

29. Program penataan keuangan daerah, dilaksanakan

melalui kegiatan :

a. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah;

c. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

kota;

d. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan;

Sasaran 30. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan

kepada masyarakat

30. Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan

non perijinan kepada masyarakat, dilaksanakan melalui

kegiatan:

a. Mengintensifkan penanganan pengaduan

masyarakat;

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Sasaran 31. Meningkatnya partisipasi pemuda dan


31. Program peningkatan partisipasi pemuda dan

perempuan dalam pembangunan, dilaksanakan melalui

kegiatan :

90

a. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak

dan perempuan;

b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

dan anak;

c. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan;

d. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;

Sasaran 32. Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat

32. Program peningkatan organisasi kemasyarakatan,


a. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;

b. Pengembangan wawasan kebangsaan;

Sasaran 33. Meningkatnya kualitas Keluarga Berencana dan

kesejahteraan keluarga

33. Program peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan

kesejahteraan keluarga, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Keluarga Berencana;

b. Pembinaan peran serta masyarakat dalam

pelayanan KB/KR yang mandiri;

c. Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui

kelompok kegiatan di masyarakat;

d. Kesehatan reproduksi remaja;

e. Pelayanan kontrasepsi;

Sasaran 34. Meningkatnya pembinaan keolahragaan

34. Program pembinaan keolahragaan, dilaksanakan

melalui kegiatan :

a. Pengembangan kebijakan dan manajemen

olahraga;

b. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;

c. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;

91

Sasaran 35. Penataan organisasi perangkat daerah dan

ketatalaksanaan

35. Program penataan organisasi dan ketatalaksanaan

organisasi perangkat daerah, dilaksanakan melalui

kegiatan:

a. Penataan kelembagaan dan perangkat daerah;

b. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

c. peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

d. Pengembangan sistem dan prosedur

ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

e. Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar

Manajemen Mutu;

Tujuan 14 : Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran 36. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur

pemerintah daerah

36. Program peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur

pemerintah daerah, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Peningkatan disiplin aparatur;

b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan

pemerintahan;

d. Pendidikan Kedinasan;

e. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

f. Peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;

92


daerah Sasaran 37. Meningkatnya pendayagunaan dan pengamanan

aset daerah

37. Program peningkatan pendayagunaan dan

pengamanan aset daerah, dilaksanakan melalui

kegiatan :

a. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan;

b. Pengembangan sistem informasi pertanahan;

c. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah;

d. Pengembangan sistem informasi manajemen aset

(SIMA);

e. Pelatihan Manajemen Aset bagi Aparatur;

Tujuan 16 : Meningkatnya ketersediaan fasilitas umum Sasaran 38. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan

prasarana kota, serta lingkungan perumahan

dan permukiman

38. Program peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan

prasarana kota, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan; b. Pembangunan/perbaikan gedung daerah dan

fasilitas umum;

c. Tanggap darurat jalan dan jembatan;

d. Peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan;

e. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;

f. Pembangunan turap/talud/brojong;

g. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;

93

h. Pelayanan administrasi pembangunan;

Tujuan 17 : Peningkatan pelayanan dasar masyarakat Sasaran 39. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

dan permukiman serta penyediaan air bersih

39. Program penyediaan air bersih, dilaksanakan melalui

kegiatan :

a. Penyediaan dan pengelolaan air baku;

b. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum;

c. Lingkungan sehat perumahan;

d. Pengelolaan areal pemakaman;

Sasaran 40. Meningkatnya pengelolaan sampah di sumber

sampah, TPS dan TPA

40. Program peningkatan pengelolaan sampah di sumber

sampah, TPS dan TPA, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;

Tujuan 18 : Pengembangan sarana transportasi Sasaran 41. Meningkatnya penerapan sistem manajemen

transportasi sesuai standar transportasi kota

41. Program peningkatan pengaturan dan pengendalian

sistem manajemen transportasi sesuai tataran

transportasi kota, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor;

b. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;

Sasaran 42. Tercukupinya sarana dan prasarana


94

42. Program penyediaan sarana dan prasarana

kenyamanan lalu lintas dan penumpang, dilaksanakan

melalui kegiatan :

a. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas LLAJ;

b. Peningkatan pelayanan angkutan;

c. Pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan;

d. Pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan;

Tujuan 19 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Sasaran 43. Meningkatnya jumlah produk hukum

43. Program peningkatan jumlah produk hukum,


a. Penataan Peraturan Perundang-undangan;

Sasaran 44. Penegakan Perda dan atau penyelesaian

sengketa hukum

44. Program penegakan Perda melalui Sidang Yustisi dan

penyelesaian sengketa hukum, dilaksanakan melalui

kegiatan :

a. Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal;

Sasaran 45. Meningkatnya fungsi legislasi dalam perumusan

kebijakan publik

45. Program peningkatan fungsi legislasi dalam perumusan

kebijakan publik, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah;

95

Sasaran 46. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

keamanan dan ketertiban masyarakat

46. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam

keamanan dan ketertiban masyarakat, dilaksanakan

melalui kegiatan :

a. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan;

b. Peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan;

Sasaran 47. Meningkatnya pendidikan politik, hukum, dan

HAM pada masyarakat

47. Peningkatan pendidikan politik, hukum, dan HAM pada


a. Pendidikan Politik Masyarakat;

Tujuan 20 : Meningkatkan Kerukunan dan Kemantapan kehidupan beragama

Sasaran 48. Meningkatnya pembinaan dan kerukunan hidup

antar umat beragama

48. Pembinaan dan kerukunan hidup antar umat beragama,


a. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;

Tujuan 21 : Kesejahteraan Masyarakat Sasaran 49. Pengentasan kemiskinan

49. Pengentasan kemiskinan, dilaksanakan melalui

kegiatan

a. Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;

96

b. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; Sasaran 50. Meningkatnya pembinaan terhadap Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS

50. Peningkatan pembinaan terhadap Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial/PMKS, dilaksanakan melalui

kegiatan:

a. Pembinaan panti asuhan/ panti jompo; b. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial

lainnya); c. Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS

termasuk HIV AIDS; d. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

51. Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan

sosial, dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pencegahan dini dan penanggulangan korban

bencana alam;

b. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran;

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kota

Malang pada tahun 2010 dan kemudian ditetapkan dalam Dokumen

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh

Pemerintah Kota Malang pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu,

penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan

oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur

keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Sebagai tolok ukur

keberhasilan kinerja, Pemerintah Kota Malang telah menetapkan

indikator kinerja utama (indikator kinerja sasaran) sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2009

97

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah

Kota Malang. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut

merupakan indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam

RPJMD Kota Malang tahun 2009-2013. Indikator kinerja sasaran

memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah,

demikian pula dengan indikator kinerja utama tersebut juga memiliki

target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah, sesuai dengan

dokumen RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

Malang Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Malang Tahun 2010. Adapun target indikator kinerja

utama/sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2010 adalah sebagai

berikut :

1) Misi Pertama Tujuan 1 : Meningkatkan mutu pendidikan


indikator :

1. Rasio guru/murid, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai

a. SD : 6 guru SD/100 murid b. SMP : 8 guru SMP/100 murid c. SMA : 12 guru SMA/100 murid d. SMK : 8 guru SMK/100 murid 2. Rasio guru/murid per kelas rata-rata, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai a. rata-rata guru SD per kelas : 2 guru SD/kelas

b. rata-rata guru SMP per kelas : 3 guru SMP/kelas

c. rata-rata guru SMA per kelas : 5 guru SMA/kelas

d. rata-rata guru SMK per kelas : 3 guru SMK/kelas

3. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 69,21%;

98

2. Sasaran meningkatnya mutu manajemen pendidikan dengan

indikator :

4. Angka pendidikan yang ditamatkan, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai

a. belum tamat SD : 10,28%

b. SD : 22,27%

c. SMP : 18,04%

d. SMA : 23,64%

e. SMK : 14,43%

f. Diploma I/II : 1,48%

g. Diploma III : 1,81%

h. S1 : 7,28%

i. S2 : 0,76%

Tujuan 2 : Memeratakan kesempatan memperoleh

pendidikan

3. Sasaran meningkatnya pemerataan akses pendidikan dengan

indikator :

5. Angka partisipasi kasar, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai :

a. SD : 119,63%

b. SMP : 97,84%

c. SMA : 85,18%

6. Angka partisipasi murni, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai :

a. SD : 104,62%

b. SMP : 77,35%

c. SMA : 62,41%

99

7. Angka partisipasi sekolah, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai

a. SD : 95,76%

b. SMP : 96,31%

c. SMA : 69,85%

8. Angka rata-rata lama sekolah, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai

a. SD : 6 tahun

b. SMP : 3 tahun

c. SMA/SMK: 3 tahun

9. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 50,53%;


(perjenjang pendidikan), pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai :

a. SD : 25 sekolah tiap 10.000 penduduk usia SD

b. SMP: 18 sekolah tiap 10.000 penduduk usia SMP

c. SMA/SMK : 6 sekolah tiap 10.000 penduduk usia

SMA/SMK

11. Angka melek huruf, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 100%;



dengan indikator :

12. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 353.322 kunjungan;

13. Jumlah perpustakaan, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 1 perpustakaan;

100

14. Meningkatnya jumlah buku di perpustakaan kota, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 160.738 buku;

15. Meningkatnya jumlah layanan perpustakaan keliling,

pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 120 kali;

16. Meningkatnya jumlah perpustakaan di setiap kelurahan

(sudut baca), pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 31

perpustakaan;

17. Meningkatnya manajemen perpustakaan, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai ada;

18. Meningkatnya kerja sama antar perpustakaan, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 5 kali;

19. Peningkatan fasilitas virtual library, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 4 server;

2) Misi Kedua


prasarana kesehatan

5. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana/



kesehatan dasar, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai

15 puskesmas;

22. Layanan rumah sakit yang telah terakreditasi, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 5 rumah sakit;

23. Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk (tiap 10.000

penduduk), pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 0,26

unit/10.000 jiwa (22 rumah sakit)

101

24. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

(tiap 1000 penduduk), pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 0,14 unit per 1.000 jiwa;


pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 100%;




kosmetik, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 74%;


dengan indikator :

28. Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000

penduduk), pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 0,09;

29. Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk

(tiap 1.000 penduduk), pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 0,25;




miskin, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 100%;

Tujuan 5 : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan

lingkungan



31. Cakupan pelayanan ANC bagi ibu hamil, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 95%;

32. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 100%;

102

33. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 100%;

34. Cakupan kunjungan bayi, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 55%;

9. Sasaran meningkatnya kualitas peran serta masyarakat dan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan indikator :

35. Rasio posyandu per satuan balita, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 646/69.292 x 1.000 = 9,3 posyandu

per 1000 balita;

36. % Posyandu Purnama dan Mandiri, pada tahun 2010


37. Angka usia harapan hidup, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 69,31 tahun;




penyakit TBC BTA, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 65%;


penyakit DBD, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai

100%;

40. Kelurahan UCI, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai

85%;

41. Pengamatan dan Pencegahan Penyakit (Prosentase

kasus Kejadian Luar Biasa yang ditangani), pada tahun


11. Sasaran meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan dengan

indikator :

42. Persentase rumah tinggal bersanitasi, pada tahun 2010


103

43. Rasio rumah layak huni, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 87%;

44. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air

bersih, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 85%;

45. Rasio permukiman layak huni, pada tahun 2010


46. % Rumah Tangga Per Sanitasi, pada tahun 2010


47. % Kawasan Kumuh, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 37%;


48. Persentase balita gizi buruk, pada tahun 2010


49. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, pada


50. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 5.635 (100%);

3) Misi Ketiga



ruang, serta perencanaan pembangunan dengan indikator :

51. Ketaatan terhadap RTRW, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 79%;

52. Luas Wilayah produktif, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 1.430 Ha;

53. Luas wilayah industri, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 320,70 Ha;

54. Luas wilayah perkotaan, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 11.006 Ha;

104

55. Persentase luas permukiman yang tertata, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 76,13 Ha;


memadai

14. Sasaran meningkatnya hasil kajian yang berkualitas dengan

indikator :

56. Studi kelayakan ekonomi, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 4 studi;

57. Studi kelayakan sosial budaya, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 4 studi;

58. Studi kelayakan tata ruang, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 2 studi;

59. Studi kelayakan pemerintahan umum, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 4 studi;

15. Sasaran meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis

masyarakat dengan indikator :

60. RPJPD, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai Ada;

61. RPJMD, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai Ada;

62. RKPD, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai Ada;


16. Sasaran meningkatnya kualitas air, tanah dan udara dengan

indikator :

63. Jumlah sungai yang telah ditetapkan kelas air, pada

tahun 2010 ditargetkan 2 sungai;

64. % Pengendalian potensi sumber pencemaran air, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 49,32%;


HPL/HGB, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 40%;

105

4) Misi Keempat

Tujuan 9 : Peningkatan perekonomian daerah


66. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 2 investor;

67. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA),

pada tahun 2010 ditargetkan tercapai

Rp 37.500.000.000;

68. Peningkatan nilai investasi, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai (27%X712313977244,72) = 192.324.773.856,07

18. Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan sekitarnya

dengan indikator :

69. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai (dalam Rp Juta):

a. Pertanian : 57.950 dalam Rp Juta)

b. Pertambangan : 7.109 (dalam Rp Juta)

c. Industri : 4.499.830 (dalam Rp Juta)

d. Listrik : 51.679 (dalam Rp Juta)

e. Bangunan : 321.998 (dalam Rp Juta)

f. Perdagangan : 5.250.106 (dalam Rp Juta)

g. Pengangkutan: 495.574 (dalam Rp Juta)

h. Keuangan : 1.200.674 (dalam Rp Juta)

i. Jasa : 1.888.990 (dalam Rp Juta)

70. Rasio ketersediaan daya listrik, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 844.383 kVA;

71. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 31 bank konvensional

dan 5 bank syariah;


cabangnya, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 14

asuransi jiwa dan 18 asuransi kerugian;

106

73. Pertumbuhan PDRB per-tahun, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 6,45 %;

74. Laju inflasi kota, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai

6%;

75. PDRB per kapita, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai

Rp16.260.000,00;

76. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 32,81%;

77. Produktivitas sektor industri, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 60,14 (juta Rp per tenaga kerja);

78. Kontribusi ekspor hasil industri terhadap total ekspor,

pada tahun 2010 ditargetkan tercapai $ 64.470.468.


ditargetkan tercapai 5250106/12,712,117.88 juta Rp

=(41%);

80. Ekspor Bersih Perdagangan 5.250.106/12,712,117.88

US $ (41,3%)

Tujuan 10 : Peningkatan usaha mikro, kecil, menengah dan

koperasi



81. % Jumlah koperasi aktif, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 413/ 688 koperasi (60%);

82. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 67905 unit;

83. Jumlah BPR/LKM, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai

9 BPR;

107

5) Misi Kelima

Tujuan 11 : Mewujudkan dan mengembangkan potensi

pariwisata

20. Sasaran meningkat dan berkembangnya obyek wisata dengan

indikator :

84. Jenis, kelas, dan jumlah restoran, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 3.475 unit;

85. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 10 hotel berbintang, 41 hotel

melati, 12 akomodasi lainnya;


dengan indikator :

86. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 627.255.000 (dalam juta

rupiah);




87. Ketersediaan gedung kesenian, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 1 gedung;


indikator :

88. Jumlah grup kesenian, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 177 grup;

6) Misi Keenam


24. Sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian

dengan indikator :

108

89. Rasio jaringan irigasi, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 184,252 km/1435,7 ha;

90. Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk,

pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 12.230.400 kg per

1.000 penduduk tiap tahun;

91. Konsumsi dan Keamanan Pangan, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 2.000 Kkal/kap/hr, 52 gram/kap/hr;

92. Distribusi Pangan, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai

stabil;

25. Sasaran meningkatnya kesempatan dan kualitas tenaga kerja

dengan indikator :

93. Rasio penduduk yang bekerja, pada tahun 2010


94. Rasio daya serap tenaga kerja, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 54.197/715 (75,8) tenaga kerja per

perusahaan;

95. Rasio lulusan S1/S2/S3, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 8,01%;

96. Rasio ketergantungan, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 37,69 jiwa;

97. Angka partisipasi angkatan kerja, pada tahun 2010


98. Angka perselisihan pengusaha-pekerja per tahun, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 37 kasus;

99. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, pada

tahun 2010 ditargetkan 0% ;


sinergis dengan pemerintah provinsi maupun dengan daerah

lain guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan


109

100. Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 13 MoU;

101 Frekuensi penyelenggaraan konsultasi Pemerth kota

dengan Pemerintah, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 2 pertemuan;


Gubernur selaku Wakil Pemerintah, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 2 pertemuan;



103. Jumlah jaringan komunikasi, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 8 jaringan;

104. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 0,0028 (2.324 wartel per

816.637 penduduk;

105. Jumlah surat kabar nasional/lokal, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 12 koran lokal dan 30 koran

regional/nasional;

106. Jumlah penyiaran radio/TV lokal, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 12 stasiun radio, 5 stasiun tv lokal,

dan 5 stasiun tv nasional;

107. Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon,

pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 26,30%;

108. Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 22 SIM;

109. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai ada survey IKM;

110. Web site milik pemerintah daerah, pada tahun 2010

ditargetkan ada;

110

111. Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh

publik (website, kotakpos, bag/biro humas,

leaflet/brosur, pada tahun 2010 ditargetkan ada;

112. Keberadaan E-procurement, pada tahun 2010

ditargetkan ada.


indikator :

113. Kepemilikan akta kelahiran umum, pada tahun 2010


114. Kepemilikan KTP, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai

95,80%;

115. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, pada tahun

2010 ditargetkan sudah ada;

29. Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan

indikator :

116. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 6 jenis pajak daerah, 22

jenis retribusi daerah;

30. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan kepada


117. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 79;

118. Lama proses perijinan, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 4 hari untuk bangunan lantai 2 kebawah,

7 hari untuk bangunan lantai 2 keatas;

119. % Rumah yang memiliki IMB, pada tahun 2010



berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah,

pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 6 urusan;

111

121. Jumlah pelayanan dasar yang sudah menerapkan SPM,

pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 5 urusan;

122. Urusan wajib yang diselenggarakan daerah, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 26 urusan;



masyarakat, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 1

bentuk inovasi;



124. KDRT, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 29 jumlah

kasus;

125. partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 4.758 orang;

126. % Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 100 persen;

127. % partisipasi angkatan kerja perempuan, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 282.376orang;

128. Jumlah PKK aktif, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai

63 Tingkat Kel, Kecamatan dan Kota;

129. Jumlah organisasi pemuda, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 95 organisasi;

130. Jumlah kegiatan kepemudaan, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 88 kegiatan;

131. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 63 binaan;


dengan indikator :

132. Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan

OKP, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 5 kali;

112


pemberdayaan masyarakat (LPM), pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 114 kelompok binaan LPM, 114

LPM;

134. Jumlah LSM, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 20

lembaga;



135. Rata-rata jumlah anak per keluarga, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 2 anak/keluarga;

136. Rasio akseptor KB, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 0,810 (101.710/125.492);


indikator :

137. Jumlah klub olahraga, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 172 klub;

138. Jumlah gedung olah raga, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 3 GOR;

139. Jumlah organisasi olahraga, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 31 organisasi olah raga;

140. Jumlah kegiatan olahraga, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 120 kegiatan;



141. Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007, pada tahun

2010 ditargetkan sesuai;


pemerintahan



113

142. Sistem Informasi Kepegawaian, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai ada;


daerah



143. % Bidang/ lahan bersertifikat, pada tahun 2010


144. % Penyelesaian Ijin Lokasi, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 100%;

145. % Penyelesaian Kasus Tanah Aset Pemkot, pada tahun




prasarana kota, serta lingkungan perumahan dan permukiman

dengan indikator :

146. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, pada


147. Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik, pada


148. Kawasan yang masih terjadi genangan, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 115 lokasi;

149. Jumlah pelanggan listrik golongan rumah tangga, pada

tahun 2010, ditargetkan tercapai 677.523 pelanggan;


kota, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 94%;



114


kondisi baik, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 84%;


kondisi baik, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 84%;




154. Penduduk berakses air minum, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 92.040 pelanggan;

155. Ketersediaan tempat pemakaman umum, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 52.250/819.708;



156. Persentase penanganan sampah, pada tahun 2010



penduduk, pada tahun 2010, ditargetkan tercapai

527.879/816.637 penduduk;




indikator :

158. Jumlah arus penumpang angkutan umum, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 1.613.537orang;

159. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 4,34meter/unit;

160. Ijin trayek, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 2.308

ijin;

115

161. Jumlah uji kir angkutan umum, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 0 angkutan;

42. Sasaran tercukupinya sarana dan prasarana kenyamanan lalu

lintas dan penumpang dengan indikator :

162. Jumlah terminal bis, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 3 terminal;

163. Jumlah angkutan darat (bermotor), pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 337.604angkutan;


masyarakat


indikator :

164. Jumlah perda per tahun, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 20 Perda;

165. Jumlah Raperda yang disetujui legislatif tahun berjalan,

pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 20

Perda;

166. Jumlah perda yang dibatalkan, pada tahun 2010

ditargetkan tidak ada;


dan Pemda dalam rangka penyusunan perda, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 20 kali;


sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai belum ada;


pengaturan) yang tidak dilaksanakan, pada tahun 2010

ditargetkan tidak ada;

44. Sasaran penegakan Perda dan/atau penyelesaian sengketa

hukum dengan indikator :

116

170. % Angka kriminalitas yang tertangani, pada tahun 2010




171. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 22 Perda;

172. voting yang diadakan DPRD dalam sidang paripurna

selama 1 tahun, pada tahun 2010 ditargetkan tidak ada;



173. Angka kriminalitas, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 2455 kejadian;

174. Aksi masyarakat terhadap layanan publik, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 140 kali;

175. % Protes terselesaikan, pada tahun 2010 ditargetkan

tercapai 100%;

176. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk,

pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 2,7;

177. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 2.059 org;

178. Rasio Pos Sis kamling per jumlah kelurahan, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 3945 pos/47 kelurahan;

47. Sasaran meningkatnya pendidikan politik, hukum, dan HAM

pada masyarakat dengan indikator :

179. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 8 kegiatan;

Tujuan 20 : Meningkatkan Kerukunan dan Kemantapan

kehidupan beragama

48. Sasaran meningkatnya pembinaan dan kerukunan hidup antar

umat beragama dengan indikator :

117

180. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk, pada tahun

2010 ditargetkan tercapai 496 tempat ibadah;

181. Meningkatnya kesejahteraan modin, guru ngaji dan guru

sekolah minggu, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai

300 org modin dan 7.000 guru;

182. Fasilitasi kegiatan keagamaan, pada tahun 2010

ditargetkan tercapai 6 MTQ dan 5 Safari Romadhon;

Tujuan 21 : Kesejahteraan Masyarakat

49. Sasaran pengentasan kemiskinan dengan indikator :

183. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, pada

tahun 2010 ditargetkan tercapai 10,86%;

50. Sasaran meningkatnya pembinaan terhadap Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS dengan indikator :

184. % penanganan penyandang masalah kesejahteraan

sosial, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai 100%;

185. % PMKS yg memperoleh bantuan sosial, pada tahun


118

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Pedoman dan Tanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan

formulir Capaian Indikator Kinerja Utama yang berpedoman pada

Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan formulir

isian data kinerja Realisasi Tahun 2009, Target Tahun 2010 dan

Realisasi Tahun 2010, selanjutnya diisi oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) berdasarkan kewenangannya. Formulir Capaian

Indikator Kinerja Utama yang telah terisi, dilakukan verifikasi data

internal guna menjaga keandalan data tersebut.

Kualitas Indikator Kinerja Utama telah memenuhi persyaratan-

persyaratan sebagai berikut :

a. IKU dapat diukur secara obyektif

b. IKU menggambarkan hasil

c. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur

d. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Sedangkan tanggungjawab pengumpulan data kinerja yang handal

merupakan kewenangan Sekretariat Daerah Kota Malang yang

memiliki fungsi pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan

kebijakan pemerintahan daerah.

B. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi

instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian

119

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang

menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan

program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan,

visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja

Pemerintah Kota Malang dilakukan dengan cara membandingkan

antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran

yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap

indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang dari segi

pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja ini merupakan hasil kinerja Pemerintah Kota Malang melalui

pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan

menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana

terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan activity basic

management pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran

kinerjanya yaitu sebagai berikut :

1. Rencana Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang meliputi Penetapan dan pengukuran

indikator kinerja mencakup target/rencana masing–masing misi Kota

Malang dengan cara mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja

120

Utama, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan. Kemudian

dilakukan Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir

Pengukuran Kinerja . Adapun cara menghitung capaian indikator

kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja

yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Realisasi Persentase Pencapaian rencana

tingkat capaian =

Rencana x 100%

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja

yang semakin rencah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Rencana – (Realisasi – Rencana) Persentase Pencapaian rencana

tingkat capaian =

Rencana x 100%

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja

Pemerintah Kota Malang, ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai

parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan

teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 keatas : Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 : Berhasil

55 ≤ X < 70 : Cukup Berhasil

X < 55 : Kurang Berhasil

121

C. Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Jangka Pendek

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam

Pengukuran Kinerja sebagaimana terlampir, dapat dijelaskan lebih

lanjut tentang pencapaian kinerja jangka pendek dalam Tahun

2010 sebagai berikut :

1) Misi Pertama Tujuan 1 : Meningkatkan mutu pendidikan


indikator :

1. Rasio guru/murid, tercapai

a. SD : 83%

b. SMP : 88%

c. SMA : 83%

d. SMK : 88%

2. Rasio guru/murid per kelas rata-rata, tercapai

a. rata-rata guru SD per kelas : 100%

b. rata-rata guru SMP per kelas : 100%

c. rata-rata guru SMA per kelas : 60%

d. rata-rata guru SMK per kelas : 67%

3. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, tercapai

118%;

2. Sasaran meningkatnya mutu manajemen pendidikan

dengan indikator :

4. Angka pendidikan yang ditamatkan, tercapai

a. Belum tamat SD : 0,39%

b. SD : 80,4%

c. SMP : 155%

d. SMA : 36%

e. SMK : 99,5%

f. Dipl I/II : 54,73%

122

g. Dipl III : 177,34%

h. S1 : 109,20%

i. S2 : 128,95%


meningkatkan mutu pendidikan, adalah 91%


Pendidikan

3. Sasaran meningkatnya pemerataan akses pendidikan

dengan indikator :

5. Angka partisipasi kasar, tercapai

a. SD : 111%

b. SMP : 106,87%

c. SMA : 102,9%

6. Angka partisipasi murni, tercapai :

a. SD : 101%

b. SMP : 90%

c. SMA : 96%

7. Angka partisipasi sekolah, tercapai :

a. SD : 110%

b. SMP : 83%

c. SMA : 87%

8. Angka rata-rata lama sekolah, tercapai 100%

9. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tercapai 128%;


(perjenjang pendidikan), tercapai :

a. SD : 172%

b. SMP : 156%

c. SMA/SMK : 317%

11. Angka melek huruf, tercapai 99,92%;

123


memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan, adalah

115%



dengan indikator :

12. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, tercapai

102%;

13. Jumlah perpustakaan, tercapai 100%;

14. Prosentase meningkatnya jumlah buku di

perpustakaan kota, tercapai 81%;

15. Meningkatnya jumlah perpustakaan keliling, tercapai

100%;

16. Meningkatnya jumlah perpustakaan di setiap

kelurahan (sudut baca), tercapai 87,09%;

17. Meningkatnya manajemen perpustakaan, tercapai

100%;

18. Meningkatnya kerja sama antar perpustakaan,

tercapai 20%;

19. Peningkatan fasilitas virtual library, tercapai 25%;

20. Prosentase penerapan pengelolaan arsip secara baku

pada tahun 2010 tercapai 100%


meningkatnya pengetahuan masyarakat, adalah 79%


Mengembangkan Pendidikan yang Berkualitas, telah dilakukan

upaya-upaya dalam pencapaian tujuan meningkatkan mutu

pendidikan dengan sasaran meningkatnya mutu tenaga

kependidikan dan meningkatnya mutu manajemen pendidikan,

telah tercapai 91 %, dengan kategori capaian yaitu Sangat

124

Berhasil. Dalam meningkatkan mutu tenaga kependidikan,

khususnya rasio guru terhadap 100 murid belum dapat tercapai

sesuai target yang telah ditetapkan, namun guru yang memiliki

kualifikasi S1/D-IV telah tercapai dari target yang telah

ditetapkan. Untuk angka pendidikan yang ditamatkan khususnya

untuk SMA masih perlu ditingkatkan angka kelulusan siswanya.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan memeratakan

kesempatan memperoleh pendidikan dengan sasaran

meningkatnya pemerataan akses pendidikan telah tercapai

115%, dengan kategori Sangat Berhasil.

Berdasarkan capaian indikator sasaran Angka Partisipasi

Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Sekolah dan

Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan jumlah siswa

24.611 anak serta mengurangi angka melek huruf sebagai

indikator tercapainya pemerataan akses pendidikan telah

tercapai dengan sangat baik. Angka melek huruf merupakan

jjumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis

sejumlah 635.784 jiwa dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke

atas.

Untuk mewujudkan tujuan meningkatnya pengetahuan

masyarakat, dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat

ke perpustakaan tercapai 79% dengan kategori Berhasil.

Perpustakaan Kota Malang merupakan perpustakaan yang telah

memenuhi standar perpustakaan umum dan modern yang telah

berdiri sejak tahun 2004, dengan bangunan tiga lantai dan

koleksi buku sejumlah 111.817 eksemplar yang terdiri dari

77.395 judul buku serta 120 perpustakaan yang terdiri dari

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat yang

menjadi bagian dari kegiatan perpustakaan keliling .

125

2) Misi Kedua


prasarana kesehatan

5. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana /



kesehatan dasar, tercapai 100%;

22. Layanan rumah sakit yang telah terakreditasi, tercapai

140%;

23. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, tercapai

100%;

24. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan

penduduk, tercapai 112,86%;


tercapai 100%;


tercapai 100%;


kosmetik, tercapai 135%;


dengan indikator :

28. Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap

1.000 penduduk), tercapai 90%;

29. Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap

penduduk (tiap 1.000 penduduk), tercapai 104%;




miskin, tercapai 100%;

126


peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

kesehatan, adalah 105%

Tujuan 5 : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

dan lingkungan



31. Cakupan pelayanan ANC bagi ibu hamil, tercapai

104,83 %;

32. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan,

tercapai 89,83%;

33. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani,

tercapai 79,50%;

34. Cakupan kunjungan bayi, tercapai 94,98%;

9. Sasaran meningkatnya kualitas peran serta masyarakat

dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan

indikator :

35. Rasio posyandu per satuan balita, tercapai 19,8%;

36. % Posyandu Purnama dan Mandiri, tercapai 101%;

37. Angka usia harapan hidup, tercapai 100,69%;




penyakit TBC BTA, tercapai 119,69%;


penyakit DBD, tercapai 100%;

40. Kelurahan UCI tercapai 92,82%;

41. Pengamatan dan Pencegahan Penyakit, tercapai

100%;

127

11. Sasaran meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan

dengan indikator :

42. Persentase rumah tinggal bersanitasi, tercapai 51%;

43. Rasio rumah layak huni, tercapai 111%;

43. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan

air bersih, tercapai 111,76%;

45. Rasio permukiman layak huni, tercapai 108%;

46. % Rumah Tangga Per Sanitasi, tercapai 76%;

47. % Kawasan Kumuh, tercapai 186%;


48. Persentase balita gizi buruk, tercapai 126%;

49. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan ,

tercapai 100%;

50. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI,

tercapai 64%;


peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan,

adalah 102%


Peningkatan Kesehatan Masyarakat, telah dilakukan upaya-

upaya pencapaian tujuan peningkatan kualitas dan kuantitas

sarana dan prasarana kesehatan, dengan sasaran

meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana/prasarana

kesehatan, meningkatnya kuantitas/kualitas tenaga medis dan

meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin, telah

tercapai 105% dengan kategori Sangat Berhasil.

Pelayanan kesehatan dasar telah dilaksanakan di masing-

masing puskesmas maupun puskesmas pembantu, dan rumah

bersalin yang dikelola Pemerintah Kota Malang. Sedangkan

rumah sakit yang telah terakreditasi sejumlah 7 unit baik yang

128

milik pemerintah maupun swasta, dengan rasio jumlah rumah

sakit tiap 1000 jiwa mencapai 0,26. Disamping itu dalam rangka

memaksimalkan pelayanan kesehatan dasar tidak terlepas dari

ketersediaan obat yang selalu dilakukan pengawasan secara

intensif.

Berkaitan dengan ketersediaan tenaga medis yang

mendukung tercapainya tujuan peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana kesehatan, telah tercapai rasio

dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)

dan rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk

(tiap 1.000 penduduk) telah menggambarkan kondisi yang

sangat baik dengan capaian 90% dan 104% yang terdiri 67

dokter dan 215 tenaga paramedis.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat

miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar, telah

dilakukan pelayanan sebaik-baiknya dengan memberikan

pengobatan yang terjangkau kepada 122.900 keluarga miskin.

Sedangkan untuk tujuan peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dan lingkungan, dengan sasaran meningkatnya

kualitas kesehatan bayi dan ibu melahirkan, meningkatnya

kualitas peran serta masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS), menurunnya angka kesakitan terutama

potensial wabah dan meningkatnya kualitas kesehatan

lingkungan, telah tercapai 102% dengan kategori Sangat Berhasil. Dalam meningkatkan kesehatan bayi dan ibu

melahirkan telah dilakukan melalui pelayanan ANC bagi ibu

hamil, pemberian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan, yang telah dilaksanakan

sesuai standar pelayanan kesehatan yang telah ditentukan.

Disamping itu juga telah didukung dengan tingkat partisipasi

masyarakat yang tinggi dalam membentuk Posyandu di

129

wilayahnya, sehingga persentase bali ta gizi buruk di Kota

Malang mencapai 0,26% di bawah standar pelayanan minimal

yaitu < 1%, sehingga dapat dikatakan bahwa balita di Kota

Malang telah memiliki gizi cukup baik. Dalam rangka menurunnya angka kesakitan terutama yang

disebabkan potensial wabah telah dilakukan melalui upaya

penurunan penderita penyakit TBC/BTA dan DBD serta kejadian

luar biasa. Disamping itu juga dilakukan upaya-upaya

peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air

bersih dan menempati rumah tinggal yang telah bersanitasi.

3) Misi Ketiga



ruang, serta perencanaan pembangunan dengan indikator :

51. Ketaatan terhadap RTRW, tercapai 96%;

52. Luas Wilayah produktif, tercapai 100%;

53. Luas wilayah industri, tercapai 100%;

54. Luas wilayah perkotaan, tercapai 100%;

55. Persentase luas permukiman yang tertata, tercapai

136,78%;


Penataan dan pengendalian ruang kota, adalah 99 %


memadai

14. Sasaran meningkatnya hasil kajian yang berkualitas

dengan indikator :

56. Studi kelayakan ekonomi, tercapai 0%

57. Studi kelayakan sosial budaya, tercapai 25%;

58. Studi kelayakan tata ruang, tercapai 200%;

59. Studi kelayakan pemerintahan umum, tercapai 0%;

130

15. Sasaran meningkatnya perencanaan pembangunan

berbasis masyarakat dengan indikator :

60. RPJPD, tercapai 100%;

61. RPJMD, tercapai 100%;

62. RKPD, tercapai 100%;


menyediakan rencana pembangunan yang memadai, adalah

78%.


16. Sasaran meningkatnya kualitas air, tanah dan udara

dengan indikator :

63. Jumlah sungai yang telah ditetapkan kelas air,

tercapai 100%;

64. % Pengendalian potensi sumber pencemaran air ,

tercapai 79%;


HPL/HGB, tercapai 45%;


meningkatnya kualitas lingkungan hidup, adalah 75%.


Penyelenggaraan Pembangunan yang Ramah Lingkungan,

telah dilakukan upaya-upaya pencapaian tujuan penataan dan

pengendalian ruang kota dengan sasaran meningkatnya

penataan dan pengendalian tata ruang, serta perencanaan

pembangunan telah tercapai 99% dengan kategori Sangat

Berhasil, hal ini menggambarkan bahwa Kota Malang dalam

mengendalikan tata ruang, telah dilakukan dengan cukup baik,

sehingga dapat menjamin ketersediaan luas wilayah produktif,

luas wilayah industri, luas wilayah perkotaan dan luas

permukiman yang tertata.

131

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan menyediakan

rencana pembangunan yang memadai, dengan sasaran

meningkatnya hasil kajian yang berkualitas dan meningkatnya

perencanaan pembangunan berbasis masyarakat 78% dengan

kategori Berhasil. Perencanaan pembangunan Kota Malang

telah dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat,

sehingga perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang

dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2009-2013 telah dilakukan

melalui musyawarah dengan melibatkan masyarakat. RPJMD

tersebut, setiap tahunnya telah dijabarkan melalui perencanaan

tahunan sebagaimana tertuang dalam RKPD ( Rencana Kerja

Pemerintah Daerah).

Sedangkan dalam rangka mewujudkan tujuan

meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran

meningkatnya kualitas air, tanah dan udara telah tercapai 75%

dengan kategori Berhasil. Untuk mempertahankan kualitas air,

tanah dan udara telah dilakukan melalui pengelolaan kualitas air

(penetapan kelas air), pengendalian potensi sumber

pencemaran air dan rasio ruang terbuka hijau per satuan luas

wilayah ber-HPL/HGB. Dalam pengelolaan kualitas air

(penetapan kelas air) telah ditetapkan 2 (dua ) sungai dengan

18 titik, sedangkan pengendalian potensi sumber pencemaran

air telah dilaksanakan 12 lokasi perusahaan dari 31 jumlah

beban pencemaran air yang dihasilkan.

4) Misi Keempat

Tujuan 9 : Peningkatan perekonomian daerah


66. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA),

tercapai 0%;

132

67. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

tercapai 100,38%;

68. Peningkatan nilai investasi, tercapai 88,89%;

18. Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan

sekitarnya dengan indikator :

69. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor, tercapai

(dalam Rp Juta):

a. Pertanian : 96,9%

b. Pertambangan : 89,7%

c. Industri : 90,7%

d. Listrik : 96,6%

e. bangunan : 103,2%

f. Perdagangan : 85%

g. Pengangkutan : 75%

h. Keuangan : 93%

i. jasa : 85%

70. Rasio ketersediaan daya listrik, tercapai 94,7%;

71. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya,

tercapai 117%;


cabangnya, tercapai 165%;

73. Pertumbuhan PDRB per-tahun, tercapai 103,6%;

74. Laju inflasi kota, tercapai 88,3%;

75. PDRB per kapita, tercapai 239%;

76. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, tercapai

97,90%;

77. Produktivitas sektor industri, tercapai 126%;

78. Kontribusi ekspor hasil industri terhadap total ekspor

tercapai 138%.

133


tercapai 85%

80. Ekspor Bersih Perdagangan tercapai 131%


peningkatan perekonomian daerah, adalah 90%

Tujuan 10 : Peningkatan usaha mikro, kecil, menengah

dan koperasi



81. % Jumlah koperasi aktif, tercapai 100,28%;

82. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil, tercapai 93,49%;

83. Jumlah BPR/LKM, tercapai 100%;


peningkatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, adalah

97,9%


Pemerataan Perekonomian dan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Sekitarnya, telah dilakukan upaya-upaya pencapaian tujuan

peningkatan perkenomian daerah, dengan sasaran

meningkatnya investasi serta meningkatnya perekonomian

daerah dan sekitarnya, telah tercapai 89,62%, dengan kategori

Sangat Berhasil. Pada tahun 2010 tidak terdapat investor

berskala nasional (PMDN/PMA) yang masuk ke Kota Malang,

namun nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) yang

investornya telah masuk sebelum tahun 2010 telah memberikan

kontribusi terhadap jumlah nilai investasi sebesar

Rp. 37.641.123.425,00. Pada tahun 2010 telah dilakukan

kerjasama dalam pengelolaan barang milik daerah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

134

antara lain Kerjasama Pengembangan Pasar Dinoyo senilai

Rp. 249.836.000.000,00 dan Pasar Blimbing senilai

Rp. 191.823.000.000,00., yang keduanya bukan merupakan

Investor berskala Nasional PMDN/PMA sebagaimana diatur

dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara

Penanaman Modal.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan peningkatan usaha

mikro, kecil, menengah dan koperasi, telah tercapai 97,92%

dengan kategori Sangat Berhasil, Capaian keberhasilan ini

disebabkan peningkatan jumlah koperasi yang aktif, disamping

itu juga telah terjadi peningkatan jumlah UMKM sebagai dampak

dari keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5) Misi Kelima

Tujuan 11 : Mewujudkan dan mengembangkan potensi

pariwisata

20. Sasaran meningkat dan berkembangnya obyek wisata

dengan indikator :

84. Jenis, kelas, dan jumlah restoran, tercapai 101%;

85. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel, tercapai

116%;


dengan indikator :

86. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, tercapai

95,23%;


mewujudkan dan mengembangkan potensi pariwisata, adalah

95,75%

135




87. Ketersediaan gedung kesenian, tercapai 100%;


indikator :

88. Jumlah grup kesenian, tercapai 66%;


mengembangkan seni budaya, adalah 89,28%


mengembangkan Pariwisata yang Berbudaya, telah dilakukan

upaya-upaya pencapaian tujuan mewujudkan dan

mengembangkan potensi pariwisata, dengan sasaran meningkat

dan berkembangnya obyek wisata serta meningkatnya nilai jual

potensi pariwisata daerah, telah tercapai 95,75% dengan

kategori Sangat Berhasil. Kota Malang sebagai kota yang

memiliki potensi yang mendukung sektor pariwisata,

mengembangkan sarana prasarana perhotelan dan restoran

serta sarana pariwisata belanja. Sejak tahun 2000 telah

dikembangkan wisata belanja Pasar Tugu, yang merupakan

inovasi obyek pariwisata dengan prioritas partisipasi Usaha Kecil

dan menengah sebagai tempat wisata belanja bagi masyarakat

Kota Malang, disamping itu juga telah dipusatkan daerah Sanan

sebagai pusat produksi Tempe Malang dan Kripik Tempe serta

kripik buah sebagai salah satu obyek wisata belanja. Konsep

inovasi pariwisata ini dikembangkan dengan berdirinya pusat-

pusat perbelanjaan modern dengan memadukan unsur

pedagang tradisional dan modern.

Disamping itu setiap tahun dalam rangka memperingati HUT

Kota Malang yang jatuh pada tanggal 1 April, dilaksanakan

136

acara ”Malang Tempo Doeloe” yang memberikan gambaran

sejarah situasi Kota Malang pada jaman penjajahan, yang

menampilkan nuansa antara lain kendaraan, dokar, sepeda dan

sepeda motor pada jaman dahulu serta penjual dengan

menggunakan pakaian jaman penjajahan. Malang Kembali atau

yang lebih terkenal dengan Malang Tempo Doeloe ini digelar di

sepanjang Jalan Ijen mulai tanggal 20-23 Mei 2010. Acara ini

menghadirkan berbagai pertunjukan, pameran, gelar budaya,

pasar rakyat, dan workshop. Dimana acara-acara yang digelar

tersebut menampilkan kekhasan tersendiri terhadap budaya

Indonesia, khususnya Budaya Panji yang merupakan budaya

khas Jawa Timur. Selain itu, acara ini juga menjadi salah satu

wujud nyata yang menjadi kebanggaan tersendiri untuk

mengenalkan lebih jauh budaya bangsa khususnya Budaya Panji

serta mengenalkan kembali cerita Panji kepada masyarakat

Malang dan sekitar. Selama ini Budaya Panji sudah banyak

ditinggalkan masyarakat Indonesia, padahal budaya luhur ini

justru lebih banyak dikembangkan masyarakat luar negeri karena

dianggap mampu menjawab permasalahan zaman. Budaya Panji

merupakan satu-satunya budaya nusantara dari Malang yang

menyebar hingga ke wilayah Asia. Budaya Panji dimulai dari

Kerajaan Kanjuruhan, Malang, di abad ke-8 dengan hasil

kesenian berupa Topeng Panji Malang. Budaya Panji yang

berasal dari Malang perlu diangkat dan dijadikan tema ikon

penting Kota Malang, sehingga masyarakat dapat mengenal

kembali tentang Budaya Panji yang berasal dari Kota Malang.

Budaya Panji mengajarkan tentang kebaikan kepada sesama

dan kebaikan kepada alam yang mencakup tentang tatanan

sosial dan etika untuk kebaikan bersama. Salah satunya,

pengaruh Budaya Panji dalam sistem pertanian nusantara yang

mengedepankan sistem organik yang perlu dihidupkan kembali

137

untuk menjamin kemandirian di sektor tersebut. Konsep

pertanian dalam Budaya Panji adalah kesuburan. Bagaimana

memperlakukan tanah (lahan) seperti menyayangi istri dan

berhubungan dengan konservasi alam. Tidak hanya sekedar

cerita tentang Panji, tetapi juga menyangkut semua kehidupan.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan mengembangkan seni

budaya dengan sasaran pembangunan dan pengembangan

sarana dan prasarana wisata, seni dan budaya serta

meningkatkan seni budaya Malangan tercapai 89,28% dengan

kategori Sangat Berhasil, Kekayaan etnis dan budaya yang

dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional

yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Wayang Topeng

Malangan (Topeng Malang), namun kini semakin terkikis oleh

kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan

tiga budaya (Jawa Tengahan, Madura, dan Tengger). Hal

tersebut terjadi karena Malang memiliki tiga sub-kultur, yaitu sub-

kultur budaya Jawa Tengahan yang hidup di lereng gunung

Kawi, sub-kultur Madura di lereng gunung Arjuna, dan sub-kultur

Tengger sisa budaya Majapahit di lereng gunung Bromo-

Semeru. Etnik masyarakat Malang terkenal religius, dinamis,

suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya

sebagai Arek Malang (AREMA) serta menjunjung tinggi

kebersamaan dan setia kepada Malang. Di Kota Malang juga

terdapat tempat yang merupakan sarana apresiasi budaya Jawa

Timur yaitu Taman Krida Budaya Jawa Timur, di tempat ini

sering ditampilkan aneka budaya khas Jawa Timur seperti

Ludruk, Ketoprak, Wayang Orang, Wayang Kulit, Reog, Kuda

Lumping, Sendra tari, saat ini bertambah kesenian baru yang

kian berkembang pesat di kota Malang yaitu kesenian

"BANTENGAN" kesenian ini merupakan hasil dari kreatifitas

masyarakat asli Malang, sejak dahulu sebenarnya kesenian ini

138

sudah dikenal oleh masyarakat Malang, namun baru sekaranglah

"BANTENGAN" lebih dikenal oleh masyarakat tidak hanya

masyarakat lokal, namun juga luar daerah bahkan mancanegara.

Khusus di Malang sering diadakan pergelaran bantengan hampir

setiap perayaan hari besar baik keagamaan maupun peringatan

hari kemerdekaan. Hal ini sangat perlu mendapat apresiasi dari

seluruh masyarakat. Belajar pada pengalaman - pengalaman

yang sebelumnya agar tidak diakui oleh pihak - pihak yang

kurang bertanggung jawab seperti Reog Ponorogo yang telah

diakui oleh negara lain, maka patutlah kita melegalkan dimata

dunia bahwa ini adalah murni kesenian Indonesia.

6) Misi Keenam


24. Sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian

dengan indikator :

89. Rasio jaringan irigasi, tercapai 90%;

90. Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000

penduduk, tercapai 73,27%;

91. Konsumsi dan Keamanan Pangan, tercapai 54,74%

(energi) dan 39,80% (protein);

92. Distribusi Pangan, tercapai 100%;

25. Sasaran meningkatnya kesempatan dan kualitas tenaga

kerja dengan indikator :

93. Rasio penduduk yang bekerja, tercapai 85,39%;

94. Rasio daya serap tenaga kerja, tercapai 92%;

95. Rasio lulusan S1/S2/S3, tercapai 88%;

96. Rasio ketergantungan, tercapai 99,97%;

97. Angka partisipasi angkatan kerja, tercapai 65%;

98. Angka perselisihan pengusaha-pekerja per tahun,

tercapai 84%;

139

99. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur,

tercapai 100% (target dan realisasi tidak ada);


sinergis dengan pemerintah provinsi maupun dengan



100. Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain, tercapai

38%;

101. Frekuensi penyelenggaraan konsultasi Pemerintah

kota dengan Pemerintah, tercapai 10%;


Gubernur selaku Wakil Pemerintah, tercapai 10%;



103. Jumlah jaringan komunikasi, tercapai 100%;

104. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk, tercapai

21%;

105. Jumlah surat kabar nasional/lokal, tercapai 100%;

106. Jumlah penyiaran radio/TV lokal, tercapai 136%;

107. Persentase penduduk yang menggunakan

HP/Telepon, tercapai 36%;

108. Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda, tercapai

50%;

109. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, tercapai

100%;

110. Web site milik pemerintah daerah, tercapai 100%;

111. Adanya media informasi pemda yang dapat diakses

oleh publik (website, kotakpos, bag/biro humas,

leaflet/brosur, tercapai 100%;

112. Keberadaan E-procurement, tercapai 0% (realisasi

tidak ada);

140


indikator :

113. Kepemilikan akta kelahiran umum, tercapai 85%;

114. Kepemilikan KTP, tercapai 96%;

115. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, tercapai

100%;

29. Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

dengan indikator :

116. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah,

tercapai 100% pajak daerah, 107% retribusi daerah;

30. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan kepada


117. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan,

tercapai 99,9%;

118. Lama proses perijinan, tercapai 100%;

119. % Rumah yang memiliki IMB, tercapai 94%;


berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh

Pemerintah, tercapai 266%;

121. Jumlah pelayanan dasar yang sudah menerapkan

SPM, tercapai 200%;

122. Urusan wajib yang diselenggarakan daerah, tercapai

100%;



masyarakat, tercapai 100%;



124. KDRT, tercapai (17,2%);

125. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah,

tercapai 104%;

141

126. % Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun

keatas, tercapai 99,84%;

127. % partisipasi angkatan kerja perempuan, tercapai

54%;

128. Jumlah PKK aktif, tercapai 100%;

129. Jumlah organisasi pemuda, tercapai 53%;

130. Jumlah kegiatan kepemudaan, tercapai 56%;

131. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, tercapai

100%;


dengan indikator :

132. Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas

dan OKP, tercapai 20%;


pemberdayaan masyarakat (LPM), tercapai 100%;

134. Jumlah LSM, tercapai 125%;



135. Rata-rata jumlah anak per keluarga, tercapai 100%;

136. Rasio akseptor KB, tercapai 95%;


indikator :

137. Jumlah klub olahraga, tercapai 105%;

138. Jumlah gedung olah raga, tercapai 100%;

139. Jumlah organisasi olahraga, tercapai 129%;

140. Jumlah kegiatan olahraga, tercapai 94%;



141. Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007, tercapai

100%;

142


mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, adalah 89,28%


pemerintahan



142. Sistem Informasi Kepegawaian, tercapai 100%;


meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan,

adalah 100%


daerah



143. % Bidang/ lahan bersertifikat, tercapai 95%;

144. % Penyelesian Ijin Lokasi, tercapai 67%;

145. % Penyelesaian Kasus Tanah Aset Pemkot, tercapai

67%;


mMeningkatkan pengelolaan aset-aset milik daerah, adalah

76%



prasarana kota, serta lingkungan perumahan dan

permukiman dengan indikator :

146. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik,

tercapai 99,86%;

147. Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik,

tercapai 96%;

148. Kawasan yang masih terjadi genangan, tercapai

143

177%;

149. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik,

tercapai 98,81%;


kota, tercapai 98%;


tercapai 98,81%;


kondisi baik, tercapai 100%;


kondisi baik, tercapai 100%;


meningkatnya ketersediaan fasilitas umum, adalah 109%




154. Penduduk berakses air minum, tercapai 107%;

155. Ketersediaan tempat pemakaman umum, tercapai

51%;



156. Persentase penanganan sampah, tercapai 88,5%;


penduduk, tercapai 100%;


peningkatan pelayanan dasar masyarakat, adalah 87%




indikator :

158. Jumlah arus penumpang angkutan umum, tercapai

144

95%;

159. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, tercapai

92%;

160. Ijin trayek, tercapai 91,33%;

161. Jumlah uji kir angkutan umum, tercapai 100%;

42. Sasaran tercukupinya sarana dan prasarana kenyamanan

lalu lintas dan penumpang dengan indikator :

162. Jumlah terminal bis, tercapai 100%;

163. Jumlah angkutan darat (bermotor), tercapai 105%;


pengembangan sarana transportasi, adalah 99%


masyarakat


indikator :

164. Jumlah Perda per tahun, tercapai 19%;

165. Jumlah Raperda yang disetujui legislatif tahun

berjalan, tercapai 100%;

166. Jumlah Perda yang dibatalkan, tercapai 100% (target

dan realisasi tidak ada) ;


dan Pemda dalam rangka penyusunan perda,

tercapai 100%;


sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

tercapai 0%;


pengaturan) yang tidak dilaksanakan, tercapai 100%

(target dan realisasi tidak ada);

44. Sasaran penegakan Perda dan atau penyelesaian sengketa

hukum dengan indikator :

145

170. % Angka kriminalitas yang tertangani, tercapai

36,85%;



171. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha, tercapai

55%;

172. Voting yang diadakan DPRD dalam sidang paripurna

selama 1 tahun, tercapai 100%;



173. Angka kriminalitas, tercapai 40%;

174. Aksi masyarakat terhadap layanan publik, tercapai

74%;

175. % Protes terselesaikan, tercapai 90%;

176. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000

penduduk, tercapai 78%;

177. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk,

tercapai 105%;

178. Rasio Pos Sis kamling per jumlah kelurahan,

tercapai 100%;

47. Sasaran meningkatnya pendidikan politik, hukum, dan HAM

pada masyarakat dengan indikator :

179. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah, tercapai

25%;


mMeningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, adalah

58%

146

Tujuan 20 : Meningkatkan kerukunan dan kemantapan

kehidupan beragama

48. Sasaran meningkatnya pembinaan dan kerukunan hidup

antar umat beragama dengan indikator :

180. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk, tercapai

99%;

181. Meningkatnya kesejahteraan modin, guru ngaji dan

guru sekolah minggu, tercapai 104%;

182. Fasilitasi kegiatan keagamaan, tercapai 91%;


meningkatkan kerukunan dan kemantapan kehidupan

beragama, adalah 97,8%

Tujuan 21 : Kesejahteraan masyarakat

49. Sasaran pengentasan kemiskinan dengan indikator :

183. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan ,

tercapai 96%;

50. Sasaran meningkatnya pembinaan terhadap Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS dengan indikator :

184. % penanganan penyandang masalah kesejahteraan

sosial, tercapai 99%;

185. % PMKS yg memperoleh bantuan sosial, tercapai

9,16%;


kesejahteraan masyarakat, adalah 68,05%


Pelayanan Publik yang Prima, telah dilakukan upaya-upaya

pencapaian tujuan mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya produksi dan

produktivitas pertanian dan meningkatnya kesempatan dan

kualitas tenaga kerja, meningkatnya kerjasama yang harmonis

147

dan sinergis dengan pemerintah provinsi maupun dengan


pemerintahan di Kota Malang, meningkatnya kualitas dan

jangkauan informasi komunikasi dan meningkatnya pelayanan

kependudukan, meningkatnya pengelolaan keuangan daerah,

meningkatnya kualitas pelayanan perijinan kepada masyarakat

serta meningkatnya partisipasi pemuda dan perempuan dalam

pembangunan, meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat,

meningkatnya kualitas Keluarga Berencana dan kesejahteraan

keluarga dan meningkatnya pembinaan keolahragaan serta

penataan organisasi perangkat daerah dan ketatalaksanaan,

telah tercapai 89,28% dengan kategori Sangat Berhasil.

Dalam bidang pertanian Kota Malang Tahun 2010

mengembangkan inovasi go organik yang berarti dalam bertani

tidak akan lagi menggunakan pestisida atau pupuk kimia buatan

pabrik yang bisa merusak lingkungan dan bisa mengganggu

kesehatan, namun mulai beralih menggunakan pupuk organik,

baik yang berasal dari kotoran ternak maupun yang dibuat dari

humus. Untuk kerjasama dengan daerah lain, telah dilaksanakan

kerjasama yang meliputi :

a. Kerjasama pengujian kendaraan bermotor yang

dilaksanakan oleh Kota Malang dengan Kabupaten Malang

serta Kota Batu dalam melaksanakan pengujian kendaraan

bermotor;

b. Kerjasama dalam pengelolaan Bandara Abdurahman Saleh

yang dilaksanakan oleh Kota Malang dengan Kabupaten

Malang, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur dan TNI Angkatan

Udara;

c. Kerjasama pengelolaan terminal Landungsari yang

dilaksanakan oleh Kota Malang dengan Kabupaten Malang ;

148

d. Kerjasama pengambilan Air minum yang dilaksanakan oleh

Kota Malang dengan Kabupaten Malang ; e. Kerjasama pengambilan Air minum yang dilaksanakan oleh

Kota Malang dengan Kota Batu ; Sedangkan dalam pemberian pelayanan kependudukan

dan pencatatan Sipil, telah dilakukan pelayanan KTP dan KK

serta akta kelahiran yang gratis, sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta

Catatan Sipil. Dengan capaian sangat berhasil ini menunjukkan

komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Dalam memberikan pelayanan perijinan, telah

dilakukan pola pelayanan perijinan terpadu yang dilaksanakan

oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang bertempat di

Kantor Pelayanan Terpadu, bersama- sama pelayanan

kependudukan, pertanahan, ketenagakerjaan serta pajak dan

retribusi, disamping itu juga didukung dengan jaringan internet

dan intranet yang dapat mengakses pelayanan perijinan,

sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses

pelayanan perijinan.

Disamping itu juga dalam hal pengembangan

keolahragaan, Kota Malang telah memiliki GOR Ken Arok dan

Stadion Olahraga yang bertaraf internasional, yang juga

dilengkapi dengan sarana penginapan atlet serta sarana

perdagangan yang berada di Kawasan Stadion Gajayana

Malang, selain itu Kota Malang memiliki dua Klub Sepakbola

yang saat ini sedang disegani oleh seluruh masyarakat

Indonesia yaitu AREMA INDONESIA yang berada dalam

Kompetisi Super Liga Indonesia dan PERSEMA yang berada

dalam Kompetisi Liga Primer Indonesia dan kedua-duanya

berada pada papan atas di dua kompetisi tersebut, bahkan

149

AREMA INDONESIA pernah menjuarai Super Liga Indonesia

tahun 2009 serta COPA Indonesia pada tahun 2007 dan 2008,

yang saat ini sedang mempersiapkan berlaga dikompetisi Liga

Champion Asia Tahun 2011. Disamping itu juga ada beberapa

Cabang Olahraga yang menjadikan harum nama Kota Malang

antara lain dari Cabang Olahraga Tinju, Bulutangkis, Balap

sepeda, bahkan Kota Malang telah memiliki lintasan balap

sepeda (velodrom).

Sedangkan dalam rangka mewujudkan tujuan

meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur

pemerintah daerah, telah tercapai 100% dengan kategori

Sangat Berhasil, dengan mengedepankan Sistem Informasi

Kepegawaian yang berbasis IT .

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan

pengelolaan aset-aset milik daerah, dengan sasaran

meningkatnya pendayagunaan dan pengamanan aset daerah,

telah tercapai 76%, dengan kategori Berhasil. Hal ini

disebabkan telah ditingkatkan pemanfaatan Aset milik

Pemerintah Kota Malang untuk kepentingan masyarakat dan

peningkatan pengamanan aset-aset pemerintah.

Sedangkan untuk mewujudkan Tujuan Meningkatnya

ketersediaan fasilitas umum, dengan Sasaran Meningkatnya

kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota, serta

lingkungan perumahan dan permukiman, telah tercapai 109%

dengan Kategori Sangat Berhasil, hal ini disebabkan karena

beberapa indikator kinerja realisasi mencapai di atas target

yang direncanakan, disamping itu juga bahwa telah dilakukan

pemeliharaan yang rutin terhadap jalan dan jembatan serta

saluran air.

150

Dalam upaya mewujudkan tujuan Peningkatan pelayanan

dasar masyarakat, dengan sasaran Meningkatnya kualitas

lingkungan perumahan dan permukiman serta penyediaan air

bersih dan Meningkatnya pengelolaan sampah di sumber

sampah, TPS dan TPA, telah tercapai 87% dengan kategori

Sangat Berhasil. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian

besar penduduk Kota Malang telah berakses air minum dan

pelayanan persampahan telah berjalan dengan baik. Volume

sampah di Kota Malang dalam per harinya mencapai 350 ton

yang seluruhnya dibuang di TPA Supit Urang Kota Malang.

"TPA Supit Urang adalah satu-satunya TPA yang ada di Kota

Malang, sehingga diperlukan upaya perbaikan dalam sistem

pengelolaan sampah yaitu sistem penangkapan gas metan

yang dihasilkan dari sampah. Dengan penangkapan gas metan

itu, maka kondisi tanah bisa tetap aman bahkan mampu

menekan potensi penumpukan sampah hingga 40%, sehingga

potensi ancaman polusi udara akibat penumpukan sampah,

rusaknya kandungan tanah, dan ancaman lainnya bisa

diminimalisir melalui Twin Development Mekanisme.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan pengembangan

sarana transportasi, dengan sasaran meningkatnya penerapan

sistem manajemen transportasi sesuai standar transportasi kota

dan tercukupinya sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas

dan penumpang, telah tercapai 99% dengan kategori Sangat Berhasil.

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya ketentraman

dan ketertiban masyarakat, dengan sasaran meningkatnya

jumlah produk hukum dan Penegakan Perda dan/atau

penyelesaian sengketa hukum, meningkatnya fungsi legislasi

dalam perumusan kebijakan publik serta meningkatnya peran

serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat

151

dan meningkatnya pendidikan politik, hukum, dan HAM pada

masyarakat, telah tercapai 58% dengan kategori Cukup Berhasil. Capaian keberhasilan ini merupakan bentuk hasil

kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota

Malang dalam melakukan pembahasan Ranperda menjadi

Peraturan Daerah Kota Malang, termasuk di dalamnya Perda

yang mendukung iklim usaha, untuk mengatur perekonomian

masyarakat. Dalam rangka mengendalikan pelaksanaan

Peraturan Daerah tersebut, telah dilakukan pencegahan dan

penindakan terhadap pelanggaran tindak pidana ringan yang

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan

daerah. Disamping itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan

masyarakat telah digiatkan Siskamling yang merupakan

Pengamanan masyarakat sendiri untuk menjaga kemanan,

dengan harapan dapat menurunkan angka kriminalitas di Kota

Malang.

Sedangkan untuk mencapai tujuan Meningkatkan

Kerukunan dan Kemantapan kehidupan beragama,dengan

Sasaran Meningkatnya pembinaan dan kerukunan hidup antar

umat beragama tercapai 97,8% dengan kategori Sangat Berhasil, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah tempat

ibadah yang dibangun oleh masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kesejahteraan

Masyarakat, dengan sasaran pengentasan kemiskinan dan

meningkatnya pembinaan terhadap Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial/PMKS telah tercapai 68,05% dengan

kategori Cukup Berhasil. Hal ini disebabkan karena bantuan

terhadap PMKS masih belum sesuai dengan kebutuhan PMKS.

Pada Tahun 2010 telah dilakukan bantuan kepada 785 PMKS

dari PMKS yang ada sejumlah 8.566 orang.

152

2. Kemajuan Pencapaian Target Jangka Menengah

Kemajuan pencapaian target jangka menengah adalah

kemajuan pencapaian target kinerja tiap-tiap Indikator kinerja

dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam

RPJMD, Sedangkan Capaian Kinerja jangka menengah adalah

tahapan membandingkan antara Realisasi sampai dengan Tahun

2010 dibandingkan target lima tahunan.

Capaian kinerja jangka menengah yang merupakan tingkat

kemajuan pencapaian target jangka menengah adalah sebagai

berikut :

MISI 1 MEWUJUDKAN DAN MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

SASARAN INDIKATOR SASARAN

FORMULA INDIKATOR SASARAN

TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

a Rasio guru/murid

Jumlah guru SD tiap 100 murid SD

6 5 81%

Jumlah guru SMP tiap 100 murid SMP

8 7 83%

Meningkat-nya mutu tenaga kependidik-an Jumlah guru SMA

tiap 100 murid SMA 14 10 69%

Jumlah guru SMK tiap 100 murid SMK

8 7 85%

b Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Rata-rata jumlah guru SD per kelas

2 2 81%

Rata-rata jumlah guru SMP per kelas

3 3 88%

Rata-rata jumlah guru SMA per kelas

6 3 53%

Rata-rata jumlah guru SMK per kelas

3 2 60%

153



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

c Jumlah guru (PNS) berijasah kualifikasi S1/D-IV

75.00 81.59 109%

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah Guru (PNS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

%Angka pendidikan yang ditamatkan

Penduduk usia 10 th ke-atas tamat (< SD, SD, SLTP,SLTA, Univ) x 100%

Meningkat-nya mutu manajemen pendidikan

Jumlah penduduk

Belum tamat SD 7,03 20,52 (91%)

SD/MI 22.87 17.92 78%

SMP/MTs dan sederajat

17.23 28 162%

SMU/MA dan sederajat

22.52 8,53 37,8%

SMK 18.18 14 77%

Dipl I/II 1,99

0,81

40%

Dipl III 2,06 3,21 155%

S1 7,26 7,95 109%

S2 0,87 0,98 112,6%

a Angka partisipasi kasar

Banyaknya murid SD, SLTP, SLTA x 100

Pemerataan akses pendidikan

Banyaknya penduduk usia 7-12, 13,15,16-18 th

APK SD 121.88 133 109%

APK SMP 99.52 104.54 105%

APK SMA 85.66 87.73 102%

154



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

b Angka partisipasi murni

Banyaknya murid usia 7-12, 13-15, 16-18 th x 100

Banyaknya penduduk usia 7-12, 13-15,16-18 th

APM SD 107.02 105.81 98%

APM SMP 82.87 69.94 84%

APM SMA 3.58 60.02 167%

c Angka partisipasi sekolah

Jumlah murid usia pendidikan dasar

Jumlah penduduk usia pendidikan dasar

APS SD 98 105.81 107%

APS SMP 98 69.94 71%

APS SMA 80 60.02 75%

d Angka rata-rata lama sekolah

12 12 100%

Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yg diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan.

e Pendidikan Usia Dini (PAUD)

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

50.53 64.84 128%

Jumlah anak usia 4 – 6 tahun

Jumlah SD (tiap 10.000 penduduk usia SD)

25 43 172%

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (perjenjang pendidikan)

Jumlah SMP (tiap 10.000 penduduk usia SMP)

18 28 155%

Jumlah SMA/MA/SMK (tiap 10.000 penduduk usia SMA)

6 19 316%

Angka melek huruf

Jumlah Penduduk usia 15 th ke atas dapat baca tulis

100 99.92 99,92% Peningkatan pendidikan luar sekolah (PLS)

Jumlah Penduduk usia 15 th ke atas

155



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

a Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

368,322 360.960 98%

b Jumlah perpustakaan

Jumlah perpustakaan

1 1 100%

c Meningkatnya jumlah buku di perpustakaan kota

Penyediaan jumlah bacaan di perpustakaan kota dari yang dibutuhkan dalam 5 tahun

220,738 130.000 59%

Meningkat-nya akses masyarakat ke perpusta-kaan

d Meningkatnya jumlah perpustakaan keliling

Jumlah perpustakaan keliling

165 120 73%

e Meningkatnya jumlah perpustakaan di setiap kelurahan (sudut baca)

Jumlah kelurahan yang memiliki perpustakaan

57 27 47%

f Meningkatnya manajemen perpustakaan

Ketersediaan jaringan otomasi perpustakaan

ada ada 100%

g Meningkatnya kerja sama antar perpustakaan

Jumlah kerjasama antara perpustakaan Pemkot dengan pihak lain

12 1 8%

h Peningkatan fasilitas virtual library

Ketersediaan server di perpustakaan

5 1 20%

Meningkat-nya pengelolaan kearsipan

Prosentase Penerapan pengelolaan arsip secara baku

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku

42 42 100%

156

MISI 2 MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

a Jumlah sarana kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan dasar

1. Jumlah puskesmas yg menyediakan layanan kesehatan dasar

15 15 100%

2. Jumlah puskesmas rawat inap

4 3 75%

3. Peningkatan status Rumah Bersalin (RB) menjadi Rumah Sakit Bersalin (RSB)

1 1 100%

Meningkat-nya kualitas dan kuantitas sarana/ prasarana kesehatan

b Layanan rumah sakit yang telah terakreditasi

Jumlah Rumah Sakit yang telah terakreditasi

6 7 117%

c Jumlah rumah sakit x 10.000

0.25 0.26 103%

Jumlah penduduk

Jumlah RS (RS Umum, RS Khusus)

22 22

Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk (tiap 10.000 penduduk)

jumlahpenduduk 872,777 819708

d Jumlah total (puskesmas, poliklinik dan pustu) x 1.000

0.13 0.158 121%

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk 872,777 819708

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1000 penduduk)

jumlah puskesmas 16 15

jumlah puskesmas pembantu

35 33

jumlah poliklinik/ BP 65 68

157



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

e % persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah

(Jumlah dan jenis obat yg dapat disediakan untuk pelayanan kesehatan dasar di sarana kesehatan pemerintah / Jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar di sarana kesehatan pemerintah) x 100%

100 100 100%

f % peningkatan pengawasan sarana peredaran obat

(Jumlah sarana peredaran obat yang diawasi / Jumlah sarana peredaran obat yang ada) x 100%

100 100 100%

g Jumlah sarana peredaran kosmetika yang diawasi x 100%

80 100 125%

% peningkatan pengawasan sarana peredaran kosmetik

Jumlah sarana peredaran kosmetika yang ada

a Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)

Jumlah dokter puskesmas / jumlah penduduk

0.10 0.081 79%

Jumlah dokter 90 67 74%

Jumlah penduduk 872,777 819708 94%

Meningkat-nya kuantitas/kualitas tenaga medis

Jumlah tenaga paramedis puskesmas / jumlah penduduk

0.28 0.26 92,8% b


Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)

Tenaga paramedis (perawat dan bidan)

245 215

158



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

Meningkat-nya pelayanan kesehatan masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin

Jumlah keluarga miskin yang memiliki kartu x 100%

100 100 100%

a Cakupan pelayanan ANC bagi ibu hamil

Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan ANC di satu wil. kerja pd kurun waktu tertentu x 100%

95 99,59 104,8%

Jumlah seluruh sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

Meningkat-nya kualitas kesehatan bayi dan ibu melahirkan

b Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wil. kerja pd kurun waktu tertentu x 100%

100 89.83 90%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah seluruh

sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

c Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan definitif di satu wil kerja pd kurun wkt tertentu x100%

100 79.5 80%

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

d Cakupan kunjungan bayi

Jmlh kunjungan bayi memperoleh ply kesesuai standar di satu wil. kerja pd kurun waktu tertentu x 100%

70 52.19 75%

Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama

159



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

a Jumlah posyandu x 1000

53/12504x 1000

(4,23)

655/ 65.898 x

1.000

(9,9)

Rasio posyandu per satuan balita

Jumlah balita

Jumlah balita 12,504 12504 100%

Meningkatnya kualitas peran serta masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

b Jumlah posyandu purnama & mandiri x 100%

80 78.02 98%

% Posyandu Purnama dan Mandiri

Total Posyandu 666 655 98%

c Angka usia harapan hidup

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

71.36 69.79 97,7%

a Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn x 100 %

76 77.8 102.3% Menurunnya angka kesakitan terutama potensial wabah

Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama

b Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn x 100 %

100 100 100%

Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama

c. Kelurahan UCI Jumlah Kelurahan UCI x 100 %

100 78.9 79%

Jumlah Seluruh Kelurahan

d Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yg ditangani x 100%

100 100 100%

Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa

160



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN a Persentase

rumah tinggal bersanitasi

Jumlah rumah tinggal bersanitasi (berjamban) x 100

90 44.41 49% Meningkat-nya kualitas kesehatan lingkungan Jumlah rumah

tinggal

b Rasio rumah layak huni

Jumlah rumah layak huni

Jumlah penduduk 90 90 100%

c Persentase Rumah T angga (RT) yang menggunakan air bersih

Jumlah RT menggunakan air bersih x 100 Jumlah RT

90 95 106%

d Rasio permukiman layak huni

Luas pemukiman layak huni

90 94 104%

Luas wilayah permukiman

e % Rumah Tangga Per Sanitasi

Jumlah rumah tangga ber sanitasi x 100%

90 66.3 74%

f % Kawasan Kumuh

Luas Kawasan Kumuh x 100% Luas Wilayah

20 5.36 173%

a Persentase balita gizi buruk

Jumlah Balita gizi buruk x 100%

0.39 0.29 125.6% Peningkatan status gizi balita

Jumlah balita

b Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Jml balita gizi buruk mendpt perawatan di sarana Ply.Kes. di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu x 100%

100 100 100%

Jml seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wil. kerja dlm wkt yg sama

c Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI

Jml balita usia 6 -24 bln dari keluarga miskin yg mendpt MP-ASI X 100%

100 64 64%

seluruh balita usia 6 - 24 bulan dari keluarga miskin

161

MISI 3 MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN YANG RAMAH LINGKUNGAN



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

a Ketaatan terhadap RTRW

Realisasi peruntukan Rencana T ata Ruang Wilayah -RTRW

85 76 89%

Rencana Peruntukan

b Luas Wilayah produktif

Jumlah luas wilayah produktif ke-I x 100

1,430.00 1430 100%

Jumlah luas keseluruhan wil.budidaya

1,435.00 1435

c Luas wilayah industri

Luas wilayah industri

320.70 320.7 100%

d Luas wilayah perkotaan

Luas wilayah perkotaan

11,006 11.006 100%

Meningkat-nya penataan dan pengendali-an tata ruang, serta perenca-naan pembangun-an

e Persentase luas permukiman yang tertata

Luas area permukiman tertata x 100 Luas area permukiman

80.09 104.136 130%

Studi kelayakan

a Ekonomi Jumlah studi bidang ekonomi

10 0 0%

b Sosial Budaya Jumlah studi bidang sosial budaya

10 1 10%

Meningkatnya hasil kajian yang berkualitas

c Tata ruang Jumlah studi bidang tata ruang

7 4 57%

d Pemerintahan umum

Jumlah studi bidang pemerintahan umum

10 0 0%

Pelaksanaan perencanaan pembangunan :

Perencanaan pembangunan daerah

a RPJPD a. Jangka panjang (20 tahun)

sudah ada sudah ada 100%

b RPJMD b. Jangka menengah (5 tahun)

sudah ada sudah ada 100%

Meningkat-nya perencana-an pembangunan berbasis masyarakat

c RKPD c. Jangka pendek (1-tahunan)

5 2 40%

162



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

a Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air)

Jumlah sungai yang telah ditetapkan kelas air

5 2 40% Meningkat-nya kualitas air, tanah dan udara b Jumlah beban

pencemaran air yang telah dikendalikan

80 39 49%

Pengendalian potensi sumber pencemaran air

Jumlah beban pencemaran air yang dihasilkan

c Luas ruang terbuka hijau

40 18.09 45%

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Luas wilayah ber

HPL/HGB

MISI 4 MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEREKONOMIAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH SEKITARNYA



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

5 0 0% Meningkat nya investasi

a

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)


b Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) :

135,000,000,000

37,641,123,425 28%

c Peningkatan nilai investasi

Kenaikan/penurunan nilai investasi x 100%

100 24 24%

a Peningkatan pertumbuhan ekonomi

sektor:

Meningkat-nya perekono-mian daerah dan sekitarnya 1) Pertanian 56,946.05 56158.91 98.6%

2) Pertambangan dan penggalian

7,218.56 6380.72 88%

163



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

3) Industri pengolahan

5,136,224.79

4083960.28 79%

4) Listrik 57,444.70 49966.29 86%

5) Bangunan 380,021.70 332272.21 87%

6) Perdagangan 6,328,984.86

4444634.10 70%

7) Pengangkutan dan komunikasi

471,020.72 372204.61 79%

8) Keuangan 1,434,318.87 1121062.06 78%

9) Jasa 2,352,415.64 1599114.34

67.9%

b Rasio ketersediaan daya listrik

Daya listrik terpasang

921,983.82 799.692,09 87%

Jumlah kebutuhan

c a. Jumlah bank konvensional

35 35 100%

Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya

b. Jumlah bank syariah

7 7 100%

d a. Jumlah perusahaan asuransi jiwa

15 32

213%

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

b. Jumlah perusahaan asuransi kerugian

20 21

105%

e Pertumbuhan PDRB per-tahun

{PDRB (t+1) - PDRB (t)} / PDRB (t)

6.45 6.68 103,6%

f Laju inflasi kota {Inf (t +1) - Inf (t)} / Inf (t)

6.00 6.7 88,3%

g PDRB per kapita

PDRB 18.59 38,9 209,25%

Penduduk pertengahan tahun

h Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri

31.66 32.12 101%

Jumlah total PDRB

164



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

h Produktivitas sektor industri

Output sektor industri

64.45 75.8 118%

Total tenaga kerja

i Kontribusi ekspor hasil industri terhadap total ekspor

Jumlah ekspor hasil industri

67,104,475.42 89,151,561.44

133%

Jumlah total ekspor

j Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan

6,328,984.86

4,444,634.10 70%

Jumlah total PDRB

k Ekspor Bersih Perdagangan

nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor

57,277,276.03 74,342,480.00

130%

nilai impor 9,827,199.40

14,809,081.44

151%

a % Jumlah koperasi aktif

Jumlah Koperasi aktif x 100

64.35 60.17 94%

Jumlah seluruh koperasi

Meningkat- nya kemandirian koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) b Jumlah Usaha

Mikro dan Kecil Jumlah usaha mikro dan kecil

75,650 63,483 84%

c Jumlah BPR/LKM

Jumlah BPR/LKM aktif

10 9 90%

165

MISI 5 MEWUJUDKAN DAN MENGEMBANGKAN PARIWISATA YANG BERBUDAYA



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

SASARAN

a Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Jumlah restoran menurut jenis dan kelas

4,000 3.522 88% Meningkat dan berkem-bangnya obyek wisata b Jenis, kelas,

dan jumlah penginapan/ hotel

Jumlah penginapan/ hotel menurut jenis dan kelas

11 12 109%

43 45 105%

13 14 108%

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata

725,448.530.

597.364,600 82,3%

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Meningkat-nya nilai jual potensi pariwisata daerah

Ketersediaan gedung kesenian

Jumlah gedung kesenian

1 1 100%

Pembangun-an dan pengem-bangan sarana dan prasarana wisata, seni dan budaya

Jumlah grup kesenian

Jumlah grup kesenian yang terdaftar

200 117 59% Meningkat-kan seni budaya Malangan

166

MISI 6 MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

SASARAN

a Rasio jaringan irigasi

Panjang saluran irigasi

184,252 165,826 90% Meningkat-nya produksi dan produktivitas pertanian

Luas lahan budidaya pertanian

1435.7 1435.7

b Rata2 jumlah stock pangan (beras) per tahun (kg) x 100%

Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk

Jumlah penduduk 15.5 11.1 72%

c Konsumsi dan Keamanan Pangan

Jumlah Gizi yg dikonsumsi / kapita / hari

(Gizi = Kalori, Protein, Vitamin, Lemak dan Mineral)

d Distribusi Pangan

Kestabilan Harga () stabil stabil 100%

a Rasio penduduk yang bekerja

Penduduk yang bekerja

70.00 56,73 81%

Angkatan kerja

b Rasio daya serap tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN

55000 57560 92%

Meningkat-nya kesempatan dan kualitas tenaga kerja

Jumlah seluruh PMA/PMDN

725 823

c Rasio lulusan S1/S2/S3

Jumlah penduduk yang lulus S1/S2/S3

8.08 7.03 87%

Jumlah penduduk

d Rasio ketergantungan

Penduduk usia < 15 th + usia > 64 x 100

37.76 37.68 100%

Penduduk usia 15-64

167



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

a Angka partisipasi angkatan kerja

Angkatan kerja 15 tahun ke atas

94.04 61 64,8%

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

Meningkat-nya kesempatan dan kualitas tenaga kerja

b Jumlah perselisihan antara pengusaha pekerja

20 43 215%

Angka perselisihan pengusaha-pekerja per tahun

c Pekerja anak usia 5-14 tahun x 100

0 0 100%

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Jumlah pekerja usia

5 tahun ke atas

a Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain

Jumlah kerjasama yang masih berlaku per tahun

13 5 38,4%

b Frekuensi penyelenggara-an konsultasi Pemertah kota dengan Pemerintah

Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintah Kota dengan Pemerintah per tahun

10 1 10%

c Penyelenggara- an konsultasi pemrth Kota dengan Gub selaku WP

Jumlah pertemuan konsultasi pemrth Kota dengan gubernur selaku WP per tahun

10 1 10%

Meningkat-nya kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah provinsi maupun dengan daerah lain guna meningkat-kan kualitas penyeleng-garaan pemerintah-an di Kota Malang.

a Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan telepon genggam/stasioner

8 8 100%

b Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

Jumlah wartel/warnet Jumlah penduduk

2,982 872,777

484 819708

17%

Meningkatnya kualitas dan jangkauan informasi komunikasi

c Jumlah surat kabar nasional/lokal

Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah

12 12 100%

30 30 100%

168



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

12 16 133%

5 4 80%

d

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah

5 10 200%

e Jumlah penduduk menggunakan HP/telpon

216,684 77658 38,1%

Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon


f Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda

Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs

22 11 50%

g Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Ada atau tidaknya survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Pemda

ada ada 100%

h Web site milik pemerintah daerah

Ada atau tidaknya web site milik Pemda

ada ada 100%

i ada ada 100%

Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, bag/biro humas, leaflet/brosur

Ada atau tidaknya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (web site, kotak pos, bagian/biro humas, leaflet, brosur) milik Pemda

j Keberadaan E-procurement

ada belum ada 0%

a Kepemilikan akta kelahiran umum

Jumlah penerbitan akta kelahiran umum x 100%

99 82 83% Meningkat-nya pelayanan kependu-dukan Jumlah kelahiran

b Kepemilikan KTP

Jumlah Penduduk yang memiliki KTP

97 92 95%

Jml penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sdh menikah)

169



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

c Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah/belum sudah sudah 100%

6 6 100% Meningkat-nya pengelolaan keuangan daerah

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah


25 24 96%

a Jumlah bangunan ber - IMB

85 78.99 93%

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Jumlah bangunan

Meningkat-nya kualitas pelayanan perijinan kepada masyarakat

b Lama proses perijinan

Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)

100%

4 hari untuk bangunan

lantai 2 kebawah,


lantai 2 keatas


lantai 2 kebawah,


lantai 2 keatas

Jmlh rmh berIMB 75 62.8 84%

c % Rumah yang memiliki IMB

Jmlh Rmh seluruhnya

d Jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya

5 8 160%

Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah

e Jumlah layanan dasar yang sdh ada SPMnya

5 4 80%

Jumlah pelayanan dasar yang sudah menerapkan SPM

f Jumlah urusan wajib yang dilaksanakan daerah

26 26 100%

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

sesuai PP 38/2007

g 1 1 100%

Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam 1 tahun

Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

170



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

a KDRT Jumlah KDRT 0 63 0% Meningkatnya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

b partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah (PNS)

5000 4949 99%

c Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf

100 99.84 100%

% Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas

Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun

d Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan

% partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah angkatan kerja perempuan

291,770 152.559 52%

e Jumlah PKK aktif

Jumlah PKK aktif 63 63 100%

f Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi pemuda

95 50 53%

g Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan

235 49 21%

h Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Jumlah kelompok binaan PKK

Jumlah PKK 63 63 100%

a 20 1 5% Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

b Jumlah kelompok binaan LPM

114 114 100%

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Jumlah LPM 114 114 100%

c Jumlah LSM Jumlah LSM yang aktif

20 25 125%

171



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

a Rata-rata jumlah anak per keluarga

Meningkat-nya kualitas Keluarga Berencana dan kesejahtera-an keluarga

b Rasio akseptor KB

Jumlah anak / jumlah keluarga Jumlah akseptor KB Jumlah pasangan usia subur

2 105,596 130,488

2 96.194 124388

100% 95.56%

a Jumlah klub olahraga

Jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk

172 181 105% Meningkat-nya pembinaan keolahragaan

b Jumlah gedung olah raga

Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk

3 3 100%

c Jumlah organisasi olahraga

Jumlah organisasi olahraga

31 40 129%

d Jumlah kegiatan olahraga

Jumlah kegiatan olahraga

315 113 36%

Penataan organisasi perangkat daerah dan ketatalaksa-naan

Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007

Ada/tidak SKPD yang tidak sesuai

sesuai sesuai 100%

Sistem Informasi Kepegawaian

Ada/ tidak ada ada ada 100%

Meningkat-nya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah

a % Bidang/ lahan bersertifikat

Bidang tanah aset yang bersertifikat x 100%

100.00 81.91 82%

Luas total tanah aset

b % Penyelesian Ijin Lokasi

Jumlah Ijin Lokasi X 100 %

100 67 67%

Meningkat-nya pendayagu-naan dan pengaman-an aset daerah

Permohonan Ijin Lokasi

172



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

c % Penyelesaian Kasus T anah Aset Pemkot

Jumlah kasus yang diselesaikan x 100 %

50 33 66%

Jumlah kasus yang terdaftar

a Panjang jalan kondisi baik

98 93.87 96%

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

b Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik

Jumlah jembatan dalam kondisi baik

98 90.32 92%

Meningkat-nya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota, serta lingkungan perumahan dan permukiman

c Kawasan yang masih terjadi genangan

Jumlah lokasi / titik genangan

100 26 174%

d Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Jumlah pelanggan listrik

712,254 669.463 93,9%

e Drainase berfungsi baik

98. 92 94%

Saluran drainase yang berfungsi baik pada ruas jalan kota

f Gedung yang layak (kondisi baik)

90 83 92%

Prosentase jumlah gedung daerah dalam kondisi baik

g 90 84 93%

Prosentase luas jalan kampung dan jembatan dalam kondisi baik

Jalan kampung dan jembatan dalam kondisi baik

h Drainase kawasan permukiman dalam kondisi baik

90 84 93%

Prosentase drainase kawasan permukiman dalam kondisi baik

a Penduduk berakses air minum

Jumlah pelanggan PDAM

99,163 99307 100%

b Ketersediaan tempat pemakaman umum

Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum

101,961 52250 51%

Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman serta penyediaan air bersih

173



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

a Persentase penanganan sampah

Volume sampah yang ditangani

100 88.55 90%

Volume produksi sampah

b Jumlah daya tampung TPS

75 75 100%

Meningkat-nya pengelolaan sampah di sumber sampah, TPS dan TPA

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

a Jumlah arus penumpang angkutan umum

1,750,000 1.613.537 92%

Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah (terminal bus)

Meningkat-nya penerapan sistem manajemen transportasi sesuai standar transportasi kota

b Rasio panjangjalan per jumlah kendaraan

Panjang Jalan Jumlah Kendaraan

3.64 3.9 107%

c Ijin trayek Jumlah ijin trayek (angkot) yang dikeluarkan

2,441 2108 86%

d Jumlah uji kir angkutan umum

Jumlah uji kir angkutan umum

1 0 0%

a Jumlah terminal bis

Jumlah terminal bis 3 3 100% Tercukupi-nya sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan penumpang

b Jumlah angkutan darat (bermotor)

Jumlah angkutan darat

402,314 354.195 88%

a Jumlah perda per tahun

- 83 16 19.2% Meningkat-nya jumlah produk hukum b Jumlah

Raperda yang disetujui legislatif tahun berjalan

Raperda tahun berjalan yang disetujui legislatif

100 20 20%

c Jumlah perda yang dibatalkan

Jumlah perda yang dibatalkan

0 0 100%

Jumlah perda yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi

174



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

d Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD dan Pemda dalam rangka penyusunan perda

Jumlah konsultasi publik

5 1 20%

e Ada/ tidak ada Perda

100 0 0%

Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

f

keputusan KDH (yang bersangkutan dengan pengaturan) yang tidak dilaksanakan

Jumlah keputusan KDH (yang bersangkutan dengan pengaturan) yang tdk dilaksanakan

0 0 100%

Jumlah keputusan dalam 1 tahun

Penegakan Perda dan atau penyelesai-an sengketa hukum

% Angka kriminalitas yang tertangani

Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun

100 36.85 36.85%

a Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

25 11 44%

b Jumlah pengambilan keputusan melalui voting

0 1 100%

Meningkat-nya fungsi legislasi dalam perumusan kebijakan publik

voting yang diadakan DPRD dalam sidang paripurna selama 1 tahun

Jumlah sidang paripurna dalam 1 tahun

175



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

a Angka kriminalitas

Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun x 100

0.423077 0.423959 100%

b Aksi masy thd layanan publik

Jumlah demo dalam 1 tahun

140 104 74%

c % Protes terselesaikan

Jumlah protes terselesaikan x 100

100 90 90%

Meningkat-nya peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat

Jumlah protes

d Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Jumlah polisi pamong praja

250 171 68%

e Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Jumlah Linmas 3891 3201 82%

f Rasio Pos Sis kamling per jumlah desa/kelurahan

Jumlah pos siskamling

3945 3945 100%

Jumlah desa/kelurahan

57 57

Meningkatnya pendidikan politik, hukum, dan HAM pada masyarakat

Jumlahkegiatan pembinaan politik daerah

Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

20 2 10%

a Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Jumlah tempat ibadah

500 491

98.2%

Meningkat-nya pembinaan dan kerukunan hidup antar umat beragama

b Bantuan insentif modin

300 300 100%

Meningkatnya kesejahteraan modin, guru ngaji dan guru sekolah minggu Bantuan insentif

guru ngaji dan sekolah minggu

7,000 7500 107%

c Fasilitasi kegiatan keagamaan

Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan dan tingkat kota

36 5 14%

Safari Ramadhan 25 5 20%

176



TARGET5 TAHUN*

REALISASI 2010

REALISASI 2010

DIBANDING TARGET 5

TAHUN

Pengentas-an kemiskinan

Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

Angka kemiskinan 10 11 110%

a Jumlah PMKS yg tertangani x 100%

100 99 99%

% penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah PMKS yg

ada

b % PMKS yg memperoleh bantuan sosial

Jumlah PMKS yg diberikan bantuan x 100%

100 9,16 9,16%

Meningkat-nya pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahte-raan Sosial/ PMKS

Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan

3. Perbandingan data kinerja antara realisasi tahun 2010 dengan realisasi tahun 2009 dan Capaian 2009 dengan Capaian 2010

MISI 1 MEWUJUDKAN DAN MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

Meningkatnya mutu tenaga kependidikan

a Rasio guru/murid

Jumlah guru SD tiap 100 murid SD

5 5 100% 83%

Jumlah guru SMP tiap 100 murid SMP

7 7 87.5% 88%

Jumlah guru SMA tiap 100 murid SMA

10 10 91.0% 83%

Jumlah guru SMK tiap 100 murid SMK

7 7 87.5% 88%

b Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Rata-rata jumlah guru SD per

kelas

1.70 2 85.0% 100%

Rata-rata jumlah guru SMP per kelas

2.74 3 91.3% 100%

Rata-rata jumlah guru SMA per kelas

3.20 3 80.0% 60%

177



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

Rata-rata jumlah guru SMK per kelas

2.44 2 81.3% 67%

c Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru (PNS) berijasah kualifikasi S1/D-IV

79.75 81.59 120.5% 118%

Jumlah Guru (PNS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

%Angka pendidikan yang ditamatkan

Penduduk usia 10 th ke-atas tamat (< SD, SD, SLTP,SLTA, Univ) x 100%

Meningkatnya mutu manajemen pendidikan

Jumlah penduduk

SD/MI 21.36 17.92 97% 80.4%

SMP/MTs dan sederajat

14.52 28 79% 155%

SMU/MA dan sederajat

21.28 8.53 87% 36%

SMK 8.46 14 67% 99,65%

a Angka partisipasi kasar

Banyaknya murid SD, SLTP, SLTA x 100

Pemerataan akses pendidikan

Banyaknya penduduk usia 7-12, 13,15,16-18 th

APK SD 119.40 133 100.7% 111%

APK SMP 97.99 104.54 101% 106.9%

APK SMA 84.78 87.73 99.8% 102.9%

b Angka partisipasi murni

Banyaknya murid usia 7-12, 13-15, 16-18 th x 100

Banyaknya penduduk usia 7-12, 13-15,16-18 th

APM SD 104.10 105.81 99% 101%

APM SMP 72.30 69.94 97% 90%

APM SMA 59.20 60.02 96% 96%

178



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

c Angka partisipasi sekolah

Jumlah murid usia pendidikan dasar

Jumlah penduduk usia pendidikan dasar

APS SD 119.51 105.81 126% 110%

APS SMP 104.57 69.94 110% 83%

APS SMA 63.41 60.02 98% 87%

d Angka rata-rata lama sekolah

12 12 100% 100%

Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yg diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan.

e Pendidikan Usia Dini (PAUD)

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

48 64.84 94.4% 128%

Jumlah anak usia 4 – 6 tahun

f Jumlah SD (tiap 10.000 penduduk usia SD)

43 43 100% 172%

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (perjenjang pendidikan) Jumlah SMP (tiap

10.000 penduduk usia SMP)

29 28 100% 156%

Jumlah SMA/MA/SMK (tiap 10.000 penduduk usia SMA)

22 19 100% 317%

Angka melek huruf

Jumlah Penduduk usia 15 th ke atas dapat baca tulis

100 99.92 100% 99.92% Peningkatan pendidikan luar sekolah (PLS)

Jumlah Penduduk usia 15 th ke atas

Meningkatnya akses masyarakat ke perpustakaan

a Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

309,456 360.960 89.49% 102%

179



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

b Jumlah perpusta-kaan

Jumlah perpustakaan

1 1 100% 100%

c Meningkat-

nya jumlah buku di perpustakaan kota

Penyediaan jumlah bacaan di perpustakaan kota dari yang dibutuhkan dalam 5 tahun

40,000 130.000 40% 81%

d Meningkat-nya jumlah perpusta-kaan keliling

Jumlah perpustakaan keliling

120 120 122% 100%

e Meningkat-nya jumlah perpusta-kaan di setiap kelurahan (sudut baca)

Jumlah kelurahan yang memiliki perpustakaan

5 27 28% 87.09%

f Meningkat-nya manajemen perpusta-kaan

Ketersediaan jaringan otomasi perpustakaan

ada ada 100% 100%

g Meningkat-nya kerja sama antar perpusta-kaan

Jumlah kerjasama antara perpustakaan Pemkot dengan pihak lain

1 1 50% 20%

h Peningkat-an fasilitas virtual library

Ketersediaan server di perpustakaan

1 1 33% 25%

Meningkatnya pengelolaan kearsipan

Prosentase Penerapan pengelola-an arsip secara baku

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku

42 42 100% 100%

180

MISI 2 MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

a Jumlah sarana kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan dasar

1. Jumlah puskesmas yg menyediakan layanan kesehatan dasar

15 15 100% 100%

2. Jumlah puskesmas rawat inap

2 3 100% 75%

3. Peningkatan status Rumah Bersalin (RB) menjadi Rumah Sakit Bersalin (RSB)

1 1 100% 100%

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana/prasarana kesehatan

b Layanan rumah sakit yang telah terakreditasi

Jumlah Rumah Sakit yang telah terakreditasi

7 7 78% 140%

c Jumlah rumah sakit x 10.000

0.26 0.26 100% 100%

Jumlah penduduk

Jumlah RS (RS Umum, RS Khusus)

22

Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk (tiap 10.000 penduduk)

jumlahpenduduk 819708

d Jumlah total (puskesmas, poliklinik dan pustu) x 1.000

0.075 0.158 53.6% 112.86%

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1000 penduduk)

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk 819708

jumlah puskesmas

15

jumlah puskesmas pembantu

33

jumlah poliklinik/ BP

82

181



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

e % persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah

(Jumlah dan jenis obat yg dapat disediakan untuk pelayanan kesehatan dasar di sarana kesehatan pemerintah / Jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar di sarana kesehatan pemerintah) x 100%

100 100 100% 100%

f % peningkat-an pengawas-an sarana peredaran obat

(Jumlah sarana peredaran obat yang diawasi / Jumlah sarana peredaran obat yang ada) x 100%

100 100 100% 100%

g Jumlah sarana peredaran kosmetika yang diawasi x 100%

71 100 100% 135%

% peningkat-an pengawas-an sarana peredaran kosmetik

Jumlah sarana peredaran kosmetika yang ada

a Rasio dokter puskes-mas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)

Jumlah dokter puskesmas / jumlah penduduk

0.081 0.081 100% 90%

Jumlah dokter 67


Meningkatnya kuantitas/ kualitas tenaga medis

b Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)

Jumlah tenaga paramedis puskesmas / jumlah penduduk

0.27 0.26 100% 104%


Tenaga paramedis (perawat dan bidan)

215

182



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

Jumlah keluarga miskin yang memiliki kartu x 100%

100 100 100% 100% Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin Jumlah seluruh

maskin di Kab/Kota

Meningkatnya kualitas kesehatan bayi dan ibu melahirkan

a Cakupan pelayanan ANC bagi ibu hamil

Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan ANC di satu wil. kerja pd kurun waktu tertentu x 100%

75.28 99.59 79.2% 104,83%

b Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wil. kerja pd kurun waktu tertentu x 100%

81.77 89.83 81.7% 89.83%

Cakupan pertolong-an persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

c Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan definitif di satu wil kerja pd kurun wkt tertentu x100%

96.58 79.5 96.6% 79.5%

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

d Cakupan kunjungan bayi

Jmlh kunjungan bayi memperoleh ply kesesuai standar di satu wil. kerja pd kurun waktu tertentu x 100%

29.85 52.19 59.7% 94.98%

Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama

183



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

a Jumlah posyandu x 1000

11,1 9,9 298% 237.98%

Rasio posyandu per satuan balita

Jumlah balita

Meningkatnya kualitas peran serta masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

b % Posyandu Purnama dan Mandiri

Jumlah posyandu purnama & mandiri x 100%

79 78.02 104% 101%

c Angka usia harapan hidup

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

69.31 69.79 91% 100.69%

Menurunnya angka kesakitan terutama potensial wabah

a Cakupan penemuan dan penangan-an penderita penyakit TBC BTA

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn x 100 %

66 77.8 106% 119.69%

Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama

b Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn x 100 %

100 100 100% 100%

Cakupan penemuan dan penangan-an penderita penyakit DBD Jumlah penderita

DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama

c. Kelurahan UCI

Jumlah Kelurahan UCI x 100 %

71.90 78.9 89.88% 92.82%

Jumlah Seluruh Kelurahan

d Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yg ditangani x 100%

100 100 100% 100%

Pengamat-an dan Pencegah-an Penyakit Jumlah Kasus

Kejadian Luar Biasa

184



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan

a Persentase rumah tinggal bersanitasi

Jumlah rumah tinggal bersanitasi (berjamban) x 100

64.10 44.41 75.4% 51%

Jumlah rumah tinggal

b Rasio rumah layak huni

Jumlah rumah layak huni

90 90 117.7% 111%

Jumlah penduduk

c Persentase Rumah Tangga (RT) yang mengguna-kan air bersih

Jumlah RT menggunakan air bersih x 100

67.22 95 80.99% 111.76%

Jumlah RT

d Rasio permukim-an layak huni

Luas pemukiman layak huni

94.60 94 111.3% 108%

Luas wilayah permukiman

e % Rumah Tangga Per Sanitasi

Jumlah rumah tangga ber sanitasi x 100%

66.3 76%

f % Kawasan Kumuh

Luas Kawasan Kumuh x 100%

5 5.36 188% 186%

Luas Wilayah

a Persentase balita gizi buruk

Jumlah Balita gizi buruk x 100%

0.18 0.29 153% 126% Peningkatan status gizi balita

Jumlah balita

b Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Jml balita gizi buruk mendpt perawatan di sarana Ply.Kes. di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu x 100%

100 100 100% 100%

Jml seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wil. kerja dlm wkt yg sama

185



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

c Cakupan Pemberian Makanan Pendam-ping ASI

Jml balita usia 6 -24 bln dari keluarga miskin yg mendpt MP-ASI X 100%

100 64 100% 64%

seluruh balita usia 6 - 24 bulan dari keluarga miskin

MISI 3 MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN YANG RAMAH LINGKUNGAN



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

a Ketaatan terhadap RTRW

Realisasi peruntukan Rencana T ata Ruang Wilayah -RTRW

76.00 76 100% 96%

Rencana Peruntukan

b Luas Wilayah produktif

Jumlah luas wilayah produktif ke-I x 100

1,430.00 1430 100% 100%

Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang, serta perencanaan pembangunan

Jumlah luas keseluruhan wil.budidaya

1,435.00 1435 100%

c Luas wilayah industri

Luas wilayah industri

320.70 320.7 100% 100%

d Luas wilayah perkotaan

Luas wilayah perkotaan

11,006.00 11006 100% 100%

e Luas area permukiman tertata x 100

74.14 104.136 100% 136,78%

Persentase luas permukiman yang tertata Luas area

permukiman

186



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

Studi kelayakan

a Ekonomi Jumlah studi bidang ekonomi 0 0 0% 0%

b Sosial Budaya

Jumlah studi bidang sosial budaya

1 1 50% 25%

Meningkatnya hasil kajian yang berkualitas

c Tata ruang Jumlah studi bidang tata ruang 2 4 200% 200%

d Pemerintahan umum

Jumlah studi bidang

pemerintahan umum

1 0 50% 0%

Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat

Pelaksana-an perencana-an pemba-ngunan :

Perencanaan pembangunan daerah

a RPJPD a. Jangka panjang (20 tahun)

sudah ada sudah ada 100% 100%

b RPJMD b. Jangka menengah (5 tahun)

sudah ada sudah ada 100% 100%

c RKPD c Jangka pendek (1-tahunan)

1.00 2 100% 100%

Meningkatnya kualitas air, tanah dan udara

a Pengelola-an kualitas air (penetapan kelas air)

Jumlah sungai yang telah ditetapkan kelas air

tidak ada 2 100% 100%

b Jumlah beban pencemaran air yang telah dikendalikan

33.98 39 100% 79%

Pengenda-lian potensi sumber pencemar-an air Jumlah beban

pencemaran air yang dihasilkan

c Luas ruang terbuka hijau

18.09 18.09 45.23% 45%

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Luas wilayah ber HPL/HGB

187

MISI 4 MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEREKONOMIAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH SEKITARNYA



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

SASARAN a Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

0 0 0% 0%

Meningkatnya investasi


b Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) :

0 37,641,123,425

0% 100.38%

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

c Peningkatan nilai investasi

Kenaikan/penurunan nilai investasi x 100%

18.92 24 170.30% 88,89%

a Peningkat-an pertumbuhan ekonomi

sektor:

Meningkatnya perekonomian daerah dan sekitarnya

1) Pertani-an

25,189 56,158.91 96.9% 96.9%

2) Pertam-bangan dan penggalian

0 6,380.72 89.7% 89.7%

3) Industri pengolahan

4,387,202 4,083,960.28

90.7% 90.7%

4) Listrik 48,060 49,966.29 96.6% 96.6%

5) Bangunan

136,433 332,272.21

103.2% 103.2%

6) Perdagangan

4,750,316 4,444,634.10

85% 85%

7) Pengangkutan dan komunikasi

179,311 372,204.61

75% 75%

8) Keuangan

421,867 1,121,062.06

93% 93%

9) Jasa 351,326 1,599,114.34

85% 85%

188



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

b Rasio ketersediaan daya listrik

Daya listrik terpasang

799692.09 799692.09

94.7% 94.7%

Jumlah kebutuhan

c a. Jumlah bank konvensional

30 35 117% 117%

Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya b. Jumlah bank

syariah 5 7 165%

d a. Jumlah perusahaan asuransi jiwa

13 32 165% 165%

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

b. Jumlah perusahaan asuransi kerugian

17 21

e Pertumbuhan PDRB per-tahun

{PDRB (t+1) - PDRB (t)} / PDRB (t)

6.45 6.68 93% 103,6%

f Laju inflasi kota

{Inf (t +1) - Inf (t)} / Inf (t)

3.39 6.7 143.5% 88.3%

g PDRB per kapita

PDRB 38.9 91% 239%

Penduduk pertengahan tahun

12,584,280.50

12100269.47

h Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri

34.86 32.12 97.9% 97.9%

Jumlah total PDRB

i Produktivitas sektor industri

Output sektor industri

22.34 75.8 126% 126%

Total tenaga kerja

j Kontribusi ekspor hasil industri terhadap total ekspor

Jumlah ekspor hasil industri

84,357,150

89,151,561.44

138% 138%

Jumlah total ekspor

189



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

K Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan

4,750,706.66

4,444,634.10

85% 85%

Jumlah total PDRB

l Ekspor Bersih Perdagangan

nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor

70,168,551.78

74,342,480

131% 131%

nilai impor

Meningkatnya kemandirian koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

a % Jumlah koperasi aktif

Jumlah Koperasi aktif x 100

56.58 60.17 100.28% 100.28%

Jumlah seluruh koperasi

b Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah usaha mikro dan kecil

58,979.20 63,483 93.4% 93.49%

c Jumlah BPR/LKM

Jumlah BPR/LKM aktif

9 9 100% 100%

MISI 5 MEWUJUDKAN DAN MENGEMBANGKAN PARIWISATA YANG BERBUDAYA



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

a Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Jumlah restoran menurut jenis dan kelas

3,213.00 3522 101% 101% Meningkat dan berkembang-nya obyek wisata

190



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

b Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Jumlah penginapan/ hotel menurut jenis dan kelas

10 12 116% 116%

39 45

11 14

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata

179,912 597,364.6 30% 95.23% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Meningkatnya nilai jual potensi pariwisata daerah

Keresediaan gedung kesenian

Jumlah gedung kesenian

1 1 100% 100%

Pembangunan dan pengembang-an sarana dan prasarana wisata, seni dan budaya

Meningkatkan seni budaya Malangan

Jumlah grup kesenian

Jumlah grup kesenian yang terdaftar

166 117 66% 66%

MISI 6 MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

a Rasio jaringan irigasi

Panjang saluran irigasi

166.54 165,826 89% 90% Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian

Luas lahan budidaya pertanian

1435.7

b Rata2 jumlah stock pangan (beras) per tahun (kg) x 100%

Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk Jumlah penduduk 684.93 11.1 129,04% 73,27%

191



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

c Konsumsi dan Keamanan Pangan

Jumlah Gizi yg dikonsumsi / kapita / hari

(Gizi = Kalori, Protein, Vitamin, Lemak dan Mineral)

d Distribusi Pangan

Kestabilan Harga ()

stabil stabil 100% 100%

a Rasio penduduk yang bekerja

Penduduk yang bekerja

67 56.73 100.8% 85.39% Meningkatnya kesempatan dan kualitas tenaga kerja

Angkatan kerja

b Rasio daya serap tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN

55,930 57560 96% 92%

Jumlah seluruh PMA/PMDN

762 823

c Rasio lulusan S1/S2/S3

Jumlah penduduk yang lulus S1/S2/S3

1.57 7.03 20% 88%

Jumlah penduduk

d Rasio ketergan-tungan

Penduduk usia < 15 th + usia > 64 x 100

37.00 37.68 99.00% 99.97%

Penduduk usia 15-64

e Angka partisipasi angkatan kerja

Angkatan kerja 15 tahun ke atas

59.10 61 63% 65%

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

f Angka

perselisih-an pengusaha-pekerja per tahun

Jumlah perselisihan antara pengusaha pekerja

48 43 93.3% 84%

g Pekerja anak usia 5-14 tahun x 100

0 0 100% 100%

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas

192



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

a Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain

Jumlah kerjasama yang masih berlaku per tahun

13 5 100% 38%

b Frekuensi penyelenggaraan konsultasi Pemerth kota dengan Pemerintah

Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintah Kota dengan Pemerintah per tahun

1 1 50% 10%

Meningkatnya kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah provinsi maupun dengan daerah lain guna meningkatkan kualitas penyelengga-raan pemerintahan di Kota Malang.

c

Penyeleng-garaan konsultasi pemrth Kota dengan Gub selaku WP

Jumlah pertemuan konsultasi pemrth Kota dengan gubernur selaku WP per tahun

1 1 100% 10%

a Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan telepon genggam/ stasioner

8 8 100% 100%

Jumlah wartel/warnet

0.23 484 90% 21% b

Rasio wartel/ warnet terhadap penduduk

Jumlah penduduk

819708

Meningkatnya kualitas dan jangkauan informasi komunikasi

c Jumlah surat kabar nasional/ lokal

Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah

12 12 100% 100%

30 30

d Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah

12 16 136% 136%

5 4

5 10

e Jumlah penduduk menggunakan HP/telpon

14.49 77658/819708(9%)

56% 36%

Persenta-se penduduk yang menggu-nakan HP/ Telepon Jumlah penduduk 819708

193



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

f Jumlah Sistim Informasi Manaje-men Pemda

Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs

10 11 58% 50%

g Indeks Kepuasan Layanan Masyara-kat

Ada atau tidaknya survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Pemda

ada ada 100% 100%

h Web site milik pemerintah daerah

Ada atau tidaknya web site milik Pemda

ada ada 100% 100%

i ada ada 100% 100%

Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, bag/biro humas, leaflet/ brosur

Ada atau tidaknya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (web site, kotak pos, bagian/biro humas, leaflet, brosur) milik Pemda

j Keberada-an e-procure-ment

belum ada belum ada 100% 0%

a Kepemilik-an akta kelahiran umum

Jumlah penerbitan akta kelahiran umum x 100%

95 82 99% 85% Meningkatnya pelayanan kependuduk-an

Jumlah kelahiran

b Kepemilik-an KTP

Jumlah Penduduk yang memiliki KTP

92.31 92 96% 96%

Jml penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sdh menikah)

c Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah/belum sudah sudah 100% 100%

194



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah



6 21

6 24

100% 107%

a Jumlah bangunan ber - IMB

75 78.99 98% 99%

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

Jumlah bangunan

Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan kepada masyarakat

b Lama proses perijinan

Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)

100% 100%

4 hari untuk

bangunan lantai 2

kebawah, 7 hari untuk

bangunan lantai 2 keatas

4 hari untuk

bangunan lantai 2

kebawah, 7 hari untuk

bangunan lantai 2 keatas

c % Rumah yang memiliki IMB

Jmlh rmh berIMB 61 62.8 100% 94%

Jmlh Rmh seluruhnya

d Jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya

3 8 100% 266%

Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah

e Jumlah layanan dasar yang sdh ada SPMnya

3 4 100% 200%

Jumlah pelayanan dasar yang sudah menerapkan SPM

f Jumlah urusan wajib yang dilaksanakan daerah

26 26 100% 100%

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

sesuai PP 38/2007

195



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

g 1 1 100% 100%

Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam 1 tahun

Jumlah inovasi yang dikembang-kan dalam rangka peningkat-an pelayanan publik dan kesejahte-raan masyarakat

Meningkatnya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

a KDRT Jumlah KDRT 45 63 95% (17,2)

b Pekerja perempuan di lembaga pemerintah (PNS)

4,778 4949 103% 104%

partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

c Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf

100 99.84 100% 99,84%

% Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas

Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun

d Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan

% partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah angkatan

kerja perempuan 276,113 152,559 99% 54%

e Jumlah PKK aktif

Jumlah PKK aktif 63 63 100% 100%

f Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi pemuda

38 50 40% 53%

g Jumlah kegiatan kepemuda-an

Jumlah kegiatan kepemudaan

43 49 100% 56%

h Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Jumlah kelompok binaan PKK

Jumlah PKK

63 63 100% 100%

196



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

a 1 1 100% 20% Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

b Jumlah kelompok binaan LPM

114 114 100% 100%

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Jumlah LPM 114

c Jumlah LSM

Jumlah LSM yang aktif

20 25 100% 125%

a Jumlah anak / jumlah keluarga

2 2 100% 100%

Rata-rata jumlah anak per keluarga

Meningkatnya kualitas Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga

b Rasio akseptor KB

Jumlah akseptor KB

73.30 96.19 90.37% 95%

Jumlah pasangan usia subur

124388

a Jumlah klub olahraga

Jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk

172 181 100% 105% Meningkatnya pembinaan keolahragaan

b Jumlah gedung olah raga

Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk

3 3 100% 100%

c Jumlah organisasi olahraga

Jumlah organisasi olahraga

33 40 106% 129%

d Jumlah kegiatan olahraga

Jumlah kegiatan olahraga

27 113 45% 94%

Penataan organisasi perangkat daerah dan ketatalaksa-naan

Kesesuaian SKPD berdasar-kan PP 41/2007

Ada/tidak SKPD yang tidak sesuai

sesuai sesuai 100% 100%

Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah

Sistem Informasi Kepega-waian

Ada/ tidak ada ada ada 100% 100%

197



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

a % Bidang/ lahan bersertifikat

Bidang tanah aset yang bersertifikat x 100%

35.96 81.91 45% 95%

Luas total tanah aset

b % Penyelesi-an Ijin Lokasi

Jumlah Ijin Lokasi X 100 %

67 67 100% 67%

Meningkatnya pendayaguna-an dan pengamanan aset daerah

Permohonan Ijin Lokasi

c % Penyele-saian Kasus Tanah Aset Pemkot

Jumlah kasus yang diselesaikan x 100 %

6 33 100% 67%

Jumlah kasus yang terdaftar

a Panjang jalan kondisi baik

93.40 93.87 100.43% 99.86%

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

b Jumlah jembatan dalam kondisi baik

94 90.32 100.1% 96%

Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota, serta lingkungan perumahan dan permukiman

c Kawasan yang masih terjadi genangan

Jumlah lokasi / titik genangan

120 26 100% 177%

d Jumlah pelanggan listrik

700,000 669.463 106% 98.81%

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

e Drainase berfungsi baik

93.80 92 100,86% 98%

Saluran drainase yang berfungsi baik pada ruas jalan kota

f Gedung yang layak (kondisi baik)

83 83 101.22% 98.81%

Prosentase jumlah gedung daerah dalam kondisi baik

198



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

g 85 84 103.7% 100%

Prosenta-se luas jalan kampung dan jembatan dalam kondisi baik

Jalan kampung dan jembatan dalam kondisi baik

h Prosentase drainase kawasan permukim-an dalam kondisi baik

Drainase kawasan permukiman dalam kondisi baik

85 84 103.7% 100%

a Penduduk berakses air minum

Jumlah pelanggan PDAM

93,000 99.307 93,7% 107% Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman serta penyediaan air bersih

b Ketersedia-an tempat pemakam-an umum

Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum

63,982 52250 63% 51%

a Persentase penangan-an sampah

Volume sampah yang ditangani

93.00 89.55 93% 88.55%

Volume produksi sampah

b Jumlah daya tampung TPS

62.70 75 97% 100%

Meningkatnya pengelolaan sampah di sumber sampah, TPS dan TPA

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

a Jumlah arus penum-pang angkutan umum

1,562,284 1,613,537 94% 95%

Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah (terminal bus)

Meningkatnya penerapan sistem manajemen transportasi sesuai standar transportasi kota

b Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Panjang Jalan Jumlah Kendaraan

4.80 3.9 100% 92%

c Ijin trayek Jumlah ijin trayek (angkot) yang dikeluarkan

2,236 2108 99.78% 91,33%

d Jumlah uji kir angkutan umum

Jumlah uji kir angkutan umum

0 0 100% 100%

199



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

a Jumlah terminal bis

Jumlah terminal bis

3 3 100% 100%

b Jumlah angkutan darat

300,463 354,195 98.43% 105%

Tercukupinya sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan penumpang

Jumlah angkutan darat (bermotor)

a Jumlah perda per tahun

- 11 16 55% 19% Meningkatnya jumlah produk hukum

b Jumlah Raperda yang disetujui legislatif tahun berjalan

Raperda tahun berjalan yang disetujui legislatif

11 20 55% 100%

c Jumlah perda yang dibatalkan

Jumlah perda yang dibatalkan

0 0 100% 100%

Jumlah perda yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi

d Pelaksana-an konsultasi publik yang diadakan DPRD dan Pemda dalam rangka penyusun-an perda

Jumlah konsultasi publik

1 1 100% 100%

e Ada/ tidak ada Perda

tidak ada tidak ada 0% 0%

Keberada-an Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

200



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

f

Jumlah keputusan KDH (yang bersangkutan dengan pengaturan) yang tdk dilaksanakan

0 0 100% 100%

keputusan KDH (yang bersang-kutan dengan pengaturan) yang tidak dilaksana-kan

Jumlah keputusan dalam 1 tahun

Penegakan Perda dan atau penyelesaian sengketa hukum

% Angka kriminalitas yang tertangani

Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun

100 36.85 100% 36.85%

a Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

3 11 14% 55%

b Jumlah pengambilan keputusan melalui voting

ada (2) 1 0% 0%

Meningkatnya fungsi legislasi dalam perumusan kebijakan publik

voting yang diadakan DPRD dalam sidang paripurna selama 1 tahun

Jumlah sidang paripurna dalam 1 tahun

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat

a Angka kriminalitas

Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun x 100

2,455 3,549 87% 40%

b Aksi masy thd layanan publik

Jumlah demo dalam 1 tahun

167 104 80.7% 74%

c % Protes terselesaikan

Jumlah protes terselesaikan x 100

98.70 90 98.7% 90%

Jumlah protes

d Jumlah polisi pamong praja

214 171 88.43% 78%

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

201



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

e Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Jumlah Linmas 3,201 3,201 121% 105%

f Rasio Pos Sis kamling per jumlah desa /kelurahan

Jumlah pos siskamling

69.21/kel 3945 100% 100%

Jumlah desa/kelurahan

57 57

Meningkatnya pendidikan politik, hukum, dan HAM pada masyarakat

Jumlah kegiatan pembina-an politik daerah

Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

3 2 150% 25%

a Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Jumlah tempat ibadah

513 491 103% 99%

b Meningkatnya kesejahte-raan modin, guru ngaji dan guru sekolah minggu

Bantuan insentif modin Bantuan insentif guru ngaji dan sekolah minggu

300

7,370

300

7500

100%

104%

Meningkatnya pembinaan dan kerukunan hidup antar umat beragama

c Fasilitasi kegiatan keagama-an

Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan dan tingkat kota

8 5 118% 91%

Safari Ramadhan 5 5 100%

Pengentasan kemiskinan

Angka kemiskinan

13.34 11 82.05% 96%

Persenta-se penduduk di bawah garis kemiskin-an

202



REALISA-SI

2009

REALI-SASI 2010

CAPAI-AN 2009

CAPAI-AN 2010

a Jumlah PMKS yg tertangani x 100%

100 99 100% 99%

% penangan-an penyan-dang masalah kesejahteraan sosial

Jumlah PMKS yg ada

b % PMKS yg mempero-leh bantuan sosial

Jumlah PMKS yg diberikan bantuan x 100%

100 9,16 100% 9,16%

Meningkatnya pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS

Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan

4. Perbandingan capaian per Misi dan Tujuan Tahun 2009 dengan Tahun 2010

Misi dan Tujuan Capaian Tahun

2009 Capaian Tahun

2010

1 MEWUJUDKAN DAN MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

94,06 % 95,36%

1 Meningkatkan Mutu Pendidikan 86,77 % 89,08 %

2 Memeratakan Kesempatan

Memperoleh Pendidikan

126,80 % 124,1%

3 Meningkatnya pengetahuan

masyarakat

68,63 % 79,45%

Capaian Misi Mewujudkan dan Mengembangkan Pendidikan

yang Berkualitas pada tahun 2010 adalah 95,36% (Sangat

Berhasil) dibandingkan capaian pada tahun 2009 yakni 94,06%

mengalami peningkatan sebesar 1,30%. Peningkatan tersebut

tercapai karena adanya peningkatan pada capaian tujuan

meningkatkan mutu pendidikan yang tercapai 89,08% dibanding

tahun 2009 yang tercapai 86,7% sehingga ada peningkatan 3,1%,

203

dan capaian tujuan meningkatnya pengetahuan masyarakat yang

tercapai 79,45% dibanding capaian tahun 2009 dengan capaian

68,3% sehingga ada peningkatan 11,15%.


2009 Capaian Tahun

2010

2 MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT

97 % 106%

1 Peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana

kesehatan

103 % 105%

2 Peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dan lingkungan

91 % 107%

Misi Mewujudkan Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada

Tahun 2010 tercapai 106% (Sangat Berhasil), dimana capaian ini

mengalami peningkatan sebesar 9% dari capaian tahun 2009 yang

tercapai 97%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya

peningkatan pada capaian tujuan peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana kesehatan yang tercapai 105%

dibandingkan capaian tahun 2009 yaitu 103% sehingga mengalami

peningkatan 2%, serta tujuan peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dan lingkungan yang tercapai 107% dibandingkan

capaian tahun 2009 yaitu 91% sehingga ada peningkatan 16%.

204


2009

Capaian Tahun

2010

3 MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN YANG RAMAH LINGKUNGAN

78 % 83%

1 Penataan dan pengendalian

ruang kota

100% 99%

2 Menyediakan rencana

pembangunan yang memadai

86% 75%

3 Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup

48% 75%

Misi mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan Yang

Ramah Lingkungan pada tahun 2010 tercapai 83% (Berhasil),

mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan capaian tahun

2009 yang tercapai 78%. Peningkatan ini tercapai dengan adanya

peningkatan yang cukup signifikan pada capaian tujuan

meningkatnya kualitas lingkungan hidup pada tahun 2010 yang

tercapai 75% dibandingkan capaian tahun 2009 yakni 48%

sehingga terjadi peningkatan sebesar 27%.


2009 Capaian Tahun

2010

4 MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEREKONOMIAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH SEKITARNYA

87 % 95,5%

1 Peningkatan perekonomian

daerah

78 % 93,08%

2 Peningkatan usaha mikro, kecil,

menengah dan koperasi

96 % 97,92%

205

Misi Mewujudkan Pemerataan Perekonomian dan Pusat

Pertumbuhan Wilayah Sekitarnya pada tahun 2010 tercapai 95,5%

(Sangat Berhasil), mengalami peningkatan 8,5% dibandingkan

capaian tahun 2009 yang tercapai 87%. Peningkatan tersebut

dapat terwujud karena adanya peningkatan pencapaian tujuan

peningkatan perekonomian daerah pada tahun 2010 yang tercapai

93,08% atau mengalami peningkatan 15,08% dibandingkan

capaian tahun 2009 yakni 78%, serta tujuan peningkatan usaha

mikro, kecil, menengah dan koperasi yang pada tahun 2010

tercapai 97,92% atau mengalami peningkatan 1,92% dibandingkan

capaian tahun 2009 yakni 96%.


2009 Capaian Tahun

2010

5 MEWUJUDKAN DAN MENGEMBANGKAN PARIWISATA YANG BERBUDAYA

88 % 94%

1 Mewujudkan dan

mengembangkan potensi

pariwisata

77 % 104%

2 Mengembangkan seni budaya 100 % 83%

Misi Mewujudkan dan Mengembangkan Pariwisata yang

Berbudaya pada tahun 2010 tercapai 94% (Sangat Berhasil),

mengalami peningkatan 6% dibandingkan capaian tahun 2009

yang tercapai 88%. Peningkatan ini dikarenakan adanya

peningkatan pada pencapaian tujuan mewujudkan dan

mengembangkan potensi pariwisata yang tercapai 104% atau

meningkat 27% dibandingkan capaian tahun 2009 yang tercapai

77%, meskipun terjadi penurunan pada tujuan mengembangkan

seni budaya pada tahun 2010 yang tercapai 83% atau terjadi

penurunan 17% dibandingkan tahun 2009 yang tercapai 100%.

206

Misi dan Tujuan Capaian

Tahun 2009

Capaian

Tahun 2010


87% 88%

1 Mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan

89 % 88%

2 Meningkatkan pengawasan

penyelenggaraan

pemerintahan

100 % 100 %

3 Meningkatkan pengelolaan

aset-aset milik daerah

41 % 76%

4 Meningkatnya ketersediaan

fasilitas umum

102 % 108,55%

5 Peningkatan pelayanan dasar

masyarakat

86 % 87%

6 Pengembangan sarana

transportasi

82 % 98%

7 Meningkatnya ketentraman

dan ketertiban masyarakat

76 % 70%

8 Meningkatkan Kerukunan dan

Kemantapan kehidupan

beragama

110 % 98%

9 Kesejahteraan Masyarakat 94 % 68,05%

Misi Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima pada tahun

2010 tercapai 88% (Sangat Berhasil) atau mengalami peningkatan

1% dibandingkan tahun 2009 yang tercapai 87%. Peningkatan

tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada beberapa tujuan,

yakni tujuan meningkatkan pengelolaan aset-aset milik daerah

pada tahun 2010 tercapai 76% atau meningkat 35% dibandingkan

207

capaian tahun 2009 yang tercapai 41%. Tujuan meningkatnya

ketersediaan fasilitas umum pada tahun 2010 tercapai 108,55%

atau meningkat 6,55% dibandingkan tahun 2009 yang tercapai

102%. Tujuan peningkatan pelayanan dasar masyarakat pada

tahun 2010 tercapai 87% atau meningkat 1% dibandingkan tahun

2009 yang tercapai 86%. Serta tujuan pengembangan sarana

transportasi pada tahun 2010 tercapai 98% atau meningkat 16%

dibandingkan capaian tahun 2009 yakni 82%.

Berdasarkan hasil perbandingan capaian tiap-tiap Misi pada tahun

2009 dan 2010, yang dihitung dari rata-rata capaian kinerja tiap-

tiap tujuan dapat digambarkan sebagai berikut :

Misi Capaian

Tahun 2009 Capaian

Tahun 2010

1 MEWUJUDKAN DAN MENGEMBANGKAN

PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

94,06 % 95,36%

2 MEWUJUDKAN PENINGKATAN

KESEHATAN MASYARAKAT

97 % 106%

3 MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN YANG RAMAH

LINGKUNGAN

78 % 83%

4 MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEREKONOMIAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

SEKITARNYA

87 % 95,5%

208

5 MEWUJUDKAN DAN

MENGEMBANGKAN PARIWISATA YANG BERBUDAYA

88 % 94%


87% 88%

94,06%

95,36% 97%

106%

78%

83% 87%

93,77%

88%

94%

87%88%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

MISI 1 MISI 2 MISI 3 MISI 4 MISI 5 MISI 6

Capaian Tahun 2009Capaian Tahun 2010

Perbandingan capaian per Misi dan Tujuan Tahun 2009 dengan Tahun 2010

209

5. Perbandingan Capaian Prestasi yang Diperoleh Pemerintah

Kota Malang Tahun 2009 dengan Tahun 2010

REKAP PRESTASI KOTA MALANG TAHUN 2009 DAN 2010

TINGKAT

NO. JENIS PRESTASI JATIM NASIONAL INTERNASIONAL

TOTAL

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

1. PRESTASI UMUM 73 19 27 16 2 4 102 39

2. PRESTASI AKADEMIK 115 83 63 67 3 2 181 152

3. PRESTASI OLAHRAGA 16 222 23 74 0 5 39 301

JUMLAH 204 324 113 157 5 11 322 492

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perolehan total

prestasi yang diterima Pemerintah Kota Malang pada tahun 2010

yaitu sebanyak 492 prestasi mengalami peningkatan 170 prestasi,

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 yang tercapai

322 prestasi. Prestasi tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010

sebanyak 324 prestasi mengalami peningkatan 120 prestasi

dibandingkan perolehan pada tahun 2009 sebanyak 204 prestasi.

Sedangkan tingkat nasional pada tahun 2010 sebanyak 157

prestasi mengalami peningkatan 44 prestasi dibandingkan tahun

2009 sebanyak 113 prestasi. Kemudian tingkat internasional pada

tahun 2010 sebanyak 11 prestasi mengalami peningkatan 6

prestasi dibandingkan tahun 2009 sebanyak 5 prestasi.

210

D. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Malang Tahun 2010 yang tertuang dalam Peraturan

Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2010, pagu dan realisasi pelaksanaan anggaran Kota

Malang adalah sebagai berikut.

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Penerimaan yang Sah,

ditargetkan sebesar Rp. 971.739.444.973,79 dengan realisasi sebesar

Rp. 988.299.854.920,78 atau 101,70%.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi

Pendapatan Daerah tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 (dalam Rp)

NO URAIAN TARGET REALISASI PENCAPAIAN

(%)

1 Pendapatan Asli

Daerah

104.802.485.741,16 113.502.021.204,78 108,30

2 Dana Perimbangan 619.766.742.240,63 626.023.144.999,00 101,01

3 Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah

247.170.216.992,00 248.774.688.717,00 100,65

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

971.739.444.973,79 988.299.854.920,78

101,70

211

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah,

Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

ditargetkan sebesar Rp. 104.802.485.741,16 dengan realisasi

sebesar Rp. 113.502.021.204,78 atau 108,30 %.


Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut

ini:

Tabel 4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010

(dalam Rp)


(%)

1 Hasil Pajak Daerah 56.142.003.282,90 60.151.082.871,20 107,14

2 Hasil Retribusi Daerah 26.019.619.499,00 27.552.779.004,00 105,89

3 Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

11.706.439.124,26 13.255.093.254,18 113,23

4 Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah

10.934.423.835,00 12.543.066.075,40 114,71

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

104.802.485.741,16 113.502.021.204,78 108,30

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi

Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

ditargetkan sebesar Rp. 619.766.742.240,63 dengan realisasi

sebesar Rp. 626.023.144.999,00 atau 101,01%.

212


Dana Perimbangan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2010

(dalam Rp)


(%)

1 Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

117.378.955.240,63 123.635.357.999,00 105,33

2 Dana Alokasi Umum 494.910.987.000,00 494.910.987.000,00 100,00

3 Dana Alokasi Khusus 7.476.800.000,00 7.476.800.000,00 100,00

Jumlah Dana Perimbangan

619.766.742.240,63 626.023.144.999,00 101,01

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari

Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah lainnya ditargetkan sebesar

Rp. 247.170.216.992,00 dengan realisasi sebesar

Rp. 248.774.688.717,00 atau 100,65%.


Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2010 dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

213

Tabel 6

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2010


(%)

1 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 -

2 Dana Darurat 0,00 0,00 -

3 Dana Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah

lainnya

81.888.570.317,00 89.300.667.042,00 109,05

4 Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus

125.740.256.675,00 124.407.431.675,00 98,94

5 Bantuan Keuangan

dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah

lainnya

39.541.390.000,00 35.066.590.000,00 88,68

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

247.170.216.992,00 248.774.688.717,00 100,65

Belanja Daerah Tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp

1.018.990.676.790,37 dengan realisasi sebesar Rp 967.979.400.715,59 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp 614.252.789.297,37 dengan realisasi sebesar Rp 593.999.817.320,46 dan Belanja Langsung sebesar 404.737.887.493,00 dengan realisasi sebesar Rp 373.979.583.395,13 sehingga ada penghematan sebesar Rp. 51.011.276.074,78.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Daerah tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

214

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2010


(%)

1 Belanja Tidak Langsung

614.252.789.297,37 593.999.817.320,46 96,70

1.1 Belanja Pegawai 500.730.670.121,23 490.526.901.322,00 97,96

1.2 Belanja Bunga 2.196.448.962,78 2.196.448.962,78 100,00

1.3 Belanja Subsidi 0 0 -

1.4 Belanja Hibah 82.742.250.000,00 82.510.449.000,00 99,72

1.5 Belanja Bantuan

Sosial 17.892.780.000,00 8.475.793.500,00

47,37

1.6 Belanja Bagi Hasil

kepada

Provinsi/Kabupaten/

Kota dan

Pemerintahan Desa

100.000.000,00 64.402.800,00 64,40

1.7 Belanja Bantuan

Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/

Kota dan

Pemerintahan Desa

0 0 -

1.8 Belanja Tidak

Terduga

10.590.640.213,36 10.225.821.735,68 96,56

2 Belanja Langsung 404.737.887.493,00 373.979.583.395,13 92,40

JUMLAH BELANJA DAERAH

1.018.990.676.790,37

967.979.400.715,59 94,99

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam

Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap

Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

215

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, merupakan Anggaran yang

digunakan secara langsung untuk kegiatan pembangunan.

Pada tahun Anggaran 2010 pencapaian Visi Kota Malang yang

dijabarkan melalui Misi-Misi Kota didukung dengan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan Belanja Langsung

sejumlah Rp. 404.737.887.493,00 dengan realisasi belanja

langsung sejumlah Rp. 373.979.583.395,13, dengan rincian

Anggaran Belanja langsung per satuan Misi adalah sebagai

berikut :

MISI 1 : Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas, yang diwujudkan melalui 3 tujuan dan 4 Sasaran dengan didukung Anggaran sebesar Rp. 71.846.184.211,00 dan realisasi sebesar Rp. 63.180.719.885,00

MISI 2 : Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat, diwujudkan melalui 2 tujuan dan 8 Sasaran dengan didukung Anggaran sebesar Rp. 27.736.713.128,00 dan realisasi sebesar Rp. 26.707.615.918,13

MISI 3 : Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan, yang diwujudkan melalui 3 tujuan dan 4 Sasaran dengan didukung Anggaran sebesar Rp. 14.815.856.228,00 dan realisasi sebesar Rp. 13.780.532.699,00

MISI 4 : Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya, yang diwujudkan melalui 2 tujuan dan 3 Sasaran dengan didukung Anggaran sebesar Rp. 14.045.308.376,00 dan realisasi sebesar Rp. 13.104.983.595,00

216

MISI 5 : Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya, yang diwujudkan melalui 2 tujuan dan 4 Sasaran dengan didukung Anggaran sebesar Rp. 1.959.201.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.869.533.250,00

MISI 6 : Mewujudkan pelayanan publik yang prima, yang

diwujudkan melalui 9 tujuan dan 27 Sasaran dengan

didukung Anggaran sebesar Rp. 274.395.462.750,00

dan realisasi sebesar Rp. 255.395.808.048,00

Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi

lanjutan terhadap kinerja kegiatan dalam bentuk rasio ekonomi,

rasio efisiensi dan rasio efektifitas yang dirumuskan sebagai

berikut:

1. Rasio Ekonomi, merupakan nilai perbandingan antara realisasi

anggaran belanja dibandingkan dengan Rencana anggaran

belanja, dengan formula sebagai berikut.

Realisasi Anggaran Belanja

Rasio Ekonomi

= Rencana Anggaran

Belanja

X 100%

Selanjutnya untuk keperluan penetapan kesimpulan atas variasi

rasio ekonomi, maka ditentukan peringkat (scorring) sebagai

berikut.

Rasio Ekonomi Skor Kesimpulan

< 90 % 90 % - 94,99% 95% - 100 %

100% - 105 % > 105 %

5 4 3 2 1

Sangat Ekonomis Ekonomis

Cukup Ekonomis Kurang Ekonomis Tidak Ekonomis

217

2. Rasio Efisiensi, merupakan perbandingan antara rasio ekonomi

dibandingkan dengan capaian kinerja keluaran, dengan formula

sebagai berikut.

Rasio Ekonomi Rasio Efisiensi

= Capaian Kinerja

keluaran

X 100%

Selanjutnya untuk keperluan pengambilan kesimpulan dari

berbagai variasi rasio efisiensi yang diperoleh, kemudian

ditetapkan peringkat nilai sebagai berikut.

Rasio Efisiensi Skor Kesimpulan

≤ 96 % 96 % - 100%

101% - 105 % ≥ 105 %

4 3 2 1

Efisien Cukup Efisien Kurang Efisien Tidak Efisien

3. Rasio Efektifitas, merupakan nilai perbandingan antara capaian

kinerja output dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran,

dengan formula sebagai berikut.

Capaian kinerja

output Rasio Efektifitas

= Capaian kinerja

sasaran

X 100%

218

Selanjutnya guna penetapan efektifitas sesuai nilai rasio yang

diperoleh, ditetapkan peringkat nilai rasio sebagai berikut.

Rasio Efektivitas Skor Kesimpulan

> 100 % 95% - 100 %

90% - 94,99 % < 90 %

4 3 2 1

Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif

Capaian Rasio ekonomi, efisiensi dan efektifitas tahun 2010


Misi 1 Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas

SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI EKO-NOMIS

EFISI-ENSI

EFEKTI-FITAS

Meningkatnya mutu tenaga kependidikan 87,44%

Peningkatan mutu tenaga kependidikan 93%

12.964.051.000 9.253.201.000 71% 77% 106,36%

Meningkatnya mutu manajemen pendidikan 96%

Peningkatan mutu manajemen pendidikan 99%

525.000.000 488.210.000 93% 94% 103,13%

Meningkatnya Pemerataan akses pendidikan 129%

Pemerataan akses dan fasilitas pendidikan 103%

52.945.436.611 48.278.560.395 91% 89% 79,84%

Peningkatan pendidikan luar sekolah (PLS) 99,92%

Peningkatan pendidikan luar sekolah (PLS) 102%

4.060.131.000 3.850.330.250 95% 93% 102%

Meningkatnya akses masyarakat ke perpustakaan 79%

Peningkatan akses masyarakat ke perpustakaan 94%

1.291.007.400 1.250.808.240 97% 103% 118,99%

Meningkatnya pengelolaan kearsipan 100%

Pengelolaan dan pelestarian arsip daerah 90%

60.558.200 59.610.000 98% 108,89% 90%

98,56% 96,83% 71.846.184.211 63.180.719.885 87,94% 89,5% 98,24%

219

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Misi 1

Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas,

dimana klasifikasi rasio ekonomi rata-rata senilai 87,94% dalam

kategori Sangat Ekonomis, rasio efisiensi rata-rata senilai 89,5%

dalam kategori Efisien dan rasio efektivitas rata-rata senilai 98,24%

dalam kategori Cukup Efektif.

Misi 2 Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat


EFISI-ENSI

EFEKTI-FITAS

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana/ prasarana kesehatan 113%

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/ prasarana kesehatan 100%

21.262.625.328 20.411.084.595,96 96% 96% 88,5%

Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin 100%

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat 100%

3.578.398.900 3.462.619.652,17 97% 97% 100%

Meningkatnya kualitas kesehatan bayi dan ibu melahirkan 92%

Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan ibu melahirkan 98%

135.989.500 123.245.200,00 90,63% 92% 106,52%

Meningkatnya kualitas peran serta masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 169%

Peningkatan perilaku hidup sehat 100%

2.064.168.200 2.047.535.230, 99,19% 99% 59,17%

Menurunnya angka kesakitan terutama potensial wabah 100%

Peningkatan pencegahan dan pemberantas-an penyakit 100%

489.634.200 475.021.390 97,02% 97% 100%

Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan 106%

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan 98%

205.897.000 188.109.850 91,36% 93% 92,45%

113% 99% 27.736.713.128 26.707.615.918,13 96,29% 97,26% 87,62%

220

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan Misi

2 Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat, dimana

klasifikasi rasio ekonomi rata-rata senilai 96,29% dalam kategori

Cukup Ekonomis, rasio efisiensi rata-rata senilai 97,26% dalam

kategori Cukup Efisien dan rasio efektivitas rata-rata senilai 87,62%

dalam kategori Tidak Efektif.

Misi 3 Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan

SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI EKO-

NOMIS EFISI-ENSI

EFEKTI-FITAS

Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang, serta perencanaan pembangunan 99%

Peningkatan perencanaan, penataan dan pengendalian tata ruang 92%

1.980.000.000

1.883.951.200

95%

103%

92,9%

Meningkatnya hasil kajian yang berkualitas 56%

Perencanaan pembangunan berbasis IPTEK 95%

5.761.247.928 5.163.140.154, 90%

94%

169,6%

Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat 100%

Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat 97%

476.779.000 435.751.700

91%

94%

97%

Meningkatnya kualitas air, tanah dan udara 75%

Peningkatan kualitas air, tanah dan udara 93%

6.597.829.300 6.297.689.645 95%

103%

124%

82,5% 94,25% 14.815.856.228 13.780.532.699 93% 98,67% 114%


Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah

lingkungan dimana klasifikasi rasio ekonomi rata-rata senilai 93%

dalam kategori Ekonomis, rasio efisiensi rata-rata senilai 98,67%

dalam kategori Efisien dan rasio efektivitas rata-rata senilai 114%

dalam kategori Efektif.

221

Misi 4 Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya


EFISI-ENSI

EFEKTI-FITAS

Meningkatnya investasi 63,09%

Peningkatan investasi 100%

200.000.000 198.989.500 99% 100% 158,35%

Meningkatnya perekonomian daerah dan sekitarnya 123%

Peningkatan perekonomian daerah dan sekitarnya 100%

8.333.661.076 7.950.116.070 95% 95% 81,2%

Meningkatnya kemandirian koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) 98%

Peningkatan kemandirian koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) 97,92%

5.511.647.300 4.955.878.025 90% 91% 100,46%

94,69% 99,31% 14.045.308.376 13.104.983.595 93,31% 93,96% 104,87%


Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan

wilayah sekitarnya, dimana klasifikasi rasio ekonomi rata-rata

senilai 93,31% dalam kategori Ekonomis, rasio efisiensi rata-rata

senilai 93,96% dalam kategori Efisien dan rasio efektivitas rata-rata

senilai 104,87% dalam kategori Efektif.

Misi 5 Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya


EFISI-ENSI

EFEKTI-FITAS

Meningkat dan berkembangnya obyek wisata 108,5%

Peningkatan dan mengembangkan obyek wisata 99%

200.000.000

197.400.000 98,70% 100,00% 91,24%

Meningkatnya nilai jual potensi pariwisata daerah 95,23%

Peningkatan nilai jual potensi pariwisata daerah 93%

721.026.000 675.989.000 93,75% 100,35% 97,66%

Meningkatkan seni budaya Malangan 66,10%

Peningkatan seni budaya Malangan 96%

1.038.175.000 996.144.250 95,95% 100,26% 145%

89,94% 96% 1.959.201.000 1.869.533.250 95,42% 99,4% 106,74%

222


Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya

dimana klasifikasi rasio ekonomi rata-rata senilai 95,42% dalam

kategori Cukup Ekonomis, rasio efisiensi rata-rata senilai 99,4%

dalam kategori Cukup Efisien dan rasio efektivitas rata-rata senilai

111,4% dalam kategori Efektif.

Misi 6 Mewujudkan pelayanan publik yang prima


EFISI-ENSI

EFEKTI-FITAS

Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian 88,43%

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian 98%

19.772.109.467,79 19.205.422.775, 97,13% 99,43% 110,8%

Meningkatnya kesempatan dan kualitas tenaga kerja 88%

Peningkatan kesempatan kerja 100%

2.136.354.100 2.070.547.300, 96,92% 97,18% 113,64%

Meningkatnya kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah provinsi maupun dengan daerah lain guna meningkatkan kualitas penyelenggara-an pemerintahan di Kota Malang. 19,33%

Peningkatan kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah provinsi maupun dengan daerah lain 82%

1.758.673.000 1.218.785.472, 69,30% 84,12% 424,2%

Meningkatnya kualitas dan jangkauan informasi komunikasi 74%

Peningkatan jangkauan informasi dan kualitas jaringan informasi 100%

2.583.753.500 2.542.196.790 98,39% 98,63% 135%

Meningkatnya pelayanan kependudukan 94%

Penataan Administrasi Kependuduk-an 100%

588.599.500 582.571.065 98,98% 99,23% 106,4%

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah 107%

Penataan keuangan daerah 100%

18.463.762.700 16.994.442.197 92,04% 92,33% 93,46%

223

Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan kepada masyarakat 137%

Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat 99%

3.893.388.800 3.880.112.700 99,66% 100,36% 72,26%

Meningkatnya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan 78%

Peningkatan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan 100%

950.000.000 941.619.650 99,12% 99,37% 128,21%

Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat 98%

Peningkatan organisasi kemasyara-katan 96%

506.529.000 492.140.900 97,16% 101,21% 97,96%

Meningkatnya kualitas Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga 97,70%

Peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga 100%

770.000.000 765.168.185 99,37% 99,68% 102,4%

Meningkatnya pembinaan keolahragaan 106,99%

Pembinaan keolahragaan 99%

1.818.598.000 1.642.176.400 90,30% 91,42% 92,53%

Penataan organisasi perangkat daerah dan ketatalaksanaan 100%

Penataan organisasi dan ketatalaksana-an organisasi perangkat daerah 99%

73.943.814.760 66.948.104.398 90,54% 91,09% 99%

Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah 100%

Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah 95%

10.438.229.500 9.838.556.466 94,26% 99,09% 95%

Meningkatnya pendayagunaan dan pengamanan aset daerah 76,33%

Peningkatan pendayagu-naan dan pengamanan aset daerah 91%

1.466.300.000 1.452.618.700 99,07% 108,34% 119,2%

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota, serta lingkungan perumahan dan permukiman 108,56%

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota 101%

93.021.941.032,21 89.357.542.300 96,06% 95,51% 93%

224

Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman serta penyediaan air bersih 79%

Penyediaan air bersih 96%

3.975.480.000,00 3.887.869.200 97,80% 102,26% 121,52%

Meningkatnya pengelolaan sampah di sumber sampah, TPS dan TPA 94,28%

Peningkatan pengelolaan sampah di sumber sampah, TPS dan TPA 100%

12.217.508.350 11.495.671.700 94,09% 94,52% 106,07%

Meningkatnya penerapan sistem manajemen transportasi sesuai standar transportasi kota 94,58%

Peningkatan pengaturan dan pengendalian sistem manajemen transportasi sesuai tataran transportasi kota 98%

549.215.000 516.029.000 93,96% 95,90% 103,62%

Tercukupinya sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan penumpang 102,5%

Penyediaan sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan penumpang 99%

676.897.500 596.218.000 88,08% 88,62% 96,59%

Meningkatnya jumlah produk hukum 69,83%

Peningkatan jumlah produk hukum 74%

2.400.000.000 1.931.234.250 80,47% 109,07% 105,97%

Penegakan Perda dan atau penyelesaian sengketa hukum 36,85%

Penegakan Perda melalui Sidang Yustisi dan penyelesaian sengketa hukum 98%

1.800.540.500 1.604.298.350 89,10% 90,56% 265,94%

Meningkatnya fungsi legislasi dalam perumusan kebijakan publik 77,50%

Peningkatan fungsi legislasi dalam perumusan kebijakan publik 96%

12.407.986.540 9.357.360.350, 75,41% 78,53% 123,87%

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat 81,17%

Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat 100%

785.864.000 780.977.000 99,38% 99,38% 123,2%

225

Meningkatnya pembinaan dan kerukunan hidup antar umat beragama 98%

Pembinaan dan kerukunan hidup antar umat beragama 100%

5.012.915.000 4.981.449.800 99,37% 99,40% 102%

Pengentasan kemiskinan 96%

Pengentasan kemiskinan 100%

944.704.000, 940.092.500 99,51% 99,67% 104,2%

Meningkatnya pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS 54,08%

Peningkatan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS 100%

496.571.500 438.811.300 88,37% 88,37% 184,9%

Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial 99%

1.015.727.000 933.791.300 91,93% 92,86% 183,86%

86,81% 93,33% 274.395.462.750 255.395.808.048 93,08% 99,73% 107,51%


Mewujudkan pelayanan publik yang prima, dimana klasifikasi rasio

ekonomi rata-rata senilai 93,08% dalam kategori Ekonomis, rasio

efisiensi rata-rata senilai 99,73% dalam kategori Cukup Efisien dan

rasio efektivitas rata-rata senilai 107,51% dalam kategori Efektif. Berdasarkan akuntabilitas keuangan misi satu sampai

dengan misi enam serta evaluasi kinerja yang berdasarkan aspek

keuangan dan aspek kinerja, maka hasil evaluasi adalah sebagai

berikut :

1. Rasio ekonomi pada tahun 2010, dimana klasifikasi rasio

ekonomi kinerja Pemerintah Kota Malang rata-rata senilai

93,17%, berada pada kategori Ekonomis.

2. Rasio efisiensi pada tahun 2010, dimana klasifikasi rasio

efisiensi kinerja Pemerintah Kota Malang rata-rata senilai

96,42%, berada pada kategori Cukup Efisien.

226

3. Rasio efektifitas pada tahun 2010, dimana klasifikasi rasio

efektifitas kinerja Pemerintah Kota Malang senilai 103,16%,

berada pada kategori Efektif. E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

1. Misi 1 Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan yang

berkualitas

a. Pada sasaran meningkatnya mutu manajemen kependidikan

masih terdapat hambatan pada pencapaian indikator sasaran

angka pendidikan yang ditamatkan, dimana masih adanya

siswa sekolah yang tidak lulus dalam ujian nasional, sehingga

capaian cukup rendah. Adapun langkah strategis yang diambil

untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan

meningkatkan efektifitas belajar mengajar dengan harapan

pada tahun berikutnya jumlah kelulusan siswa lebih tinggi/baik.

b. Sasaran meningkatnya akses masyarakat ke perpustakaan

dengan capaian 68,02% yang belum mencapai kategori

berhasil, dikarenakan indikator meningkatnya jumlah

perpustakaan di setiap kelurahan (sudut baca) hanya tercapai 5

unit (16,13%) dari target. Adapun langkah strategis yang

dilaksanakan adalah meningkatkan pembinaan terhadap

kelompok masyarakat di kelurahan-kelurahan untuk

mengembangkan minat baca dan pembentukan kelompok-

kelompok baca serta meningkatkan jumlah perpustakaan di

kelurahan.

2. Misi 2 Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat

Sasaran meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan dengan

indikator persentase rumah tinggal bersanitasi yang masih tercapai

51% yang termasuk kategori kurang berhasil, hal ini diakibatkan

227

makin tingginya populasi penduduk yang berdampak pada

pembangunan rumah tinggal dan berkurangnya lahan untuk

sanitasi. Adapun langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut

adalah dengan mengoptimalkan kerja tim verifikasi/pertimbangan

ijin pendirian bangunan, agar masyarakat yang mengajukan ijin

pendirian bangunan untuk melengkapi fasilitas sanitasi dalam

gambar rencana bangunan.

3. Misi 3 Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang

ramah lingkungan

a. Sasaran meningkatnya hasil kajian yang berkualitas dengan

capaian 56% termasuk kategori cukup berhasil, hal tersebut

dikarenakan indikator kinerja studi kelayakan ekonomi dan studi

kelayakan pemerintahan umum tercapai 0%, dalam arti tidak

terlaksananya studi kelayakan dimaksud pada tahun 2010.

Adapun solusi yang akan ditempuh adalah akan dilakukannya

kajian atau studi kelayakan tersebut pada tahun berikutnya.

b. Sasaran meningkatnya kualitas air, tanah dan udara dengan

capaian 75% dengan indikator rasio ruang terbuka hijau per

satuan luas wilayah ber HPL/HGB tercapai 18,09%. Hal ini

berarti luas wilayah ruang terbuka hijau belum memenuhi

harapan sesuai yang ditargetkan, dikarenakan memprioritaskan

pemenuhan sarana prasarana wilayah kota. Adapun langkah

strategis untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan

menggiatkan/mengoptimalkan program/kegiatan penanaman

sejuta pohon di lingkungan permukiman penduduk di setiap

kelurahan.

228

4. Misi 4 Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat

pertumbuhan wilayah sekitarnya

Sasaran meningkatnya investasi dengan capaian 64% (kategori

cukup berhasil) diakibatkan indikator kinerja jumlah investor

berskala nasional (PMDN/PMA) dengan target 2 investor tidak

tercapai (0%). Hal ini berarti pada tahun 2010 belum ada investor

berskala nasional yang menanamkan investasinya di Kota Malang.

Adapun langkah strategis yang akan diambil untuk mengatasi

hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan kondisi

keamanan yang lebih kondusif dan meningkatkan SDM di bidang

pelayanan serta peninjauan kebijakan terkait investasi agar

terwujud pelayanan yang prima dan pelaksanaan investasi yang

lebih mudah.

5. Misi 5 Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya

Sasaran meningkatkan seni budaya Malangan dengan indikator

jumlah grup kesenian yang masih tercapai 66% (dengan kategori

cukup berhasil), hal ini diakibatkan kurangnya minat generasi muda

dan masyarakat dalam mengembangkan budaya Malangan dan

kurangnya promosi dan fasilitasi pementasan seni budaya

Malangan. Adapun langkah strategis untuk mengatasi hambatan ini

adalah dengan meningkatkan pemberian pembinaan dan motivasi

kepada generasi muda dan masyarakat agar lebih mengenal dan

mencintai seni budaya Malangan.

6. Misi 6 Mewujudkan pelayanan publik yang prima

a. Sasaran meningkatnya partisipasi pemuda dan perempuan

dalam pembangunan masih belum mencapai kategori berhasil

karena indikator KDRT yang masih cukup tinggi yaitu 63 kasus.

Langkah strategis untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan

229

mengoptimalkan program peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan dengan pelaksanaan kegiatan

fasilitasi pelayanan terpadu perlindungan anak dan perempuan

di Kota Malang, serta mengoptimalkan Program peningkatan

upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

pemuda.

b. Sasaran meningkatnya pendidikan politik, hukum, dan HAM

pada masyarakat yang masih tercapai 25% diakibatkan indikator

jumlah pembinaan politik masih terealisasi 2 kegiatan dari 8

kegiatan. Langkah strategis yang akan diambil untuk mengatasi

hal tersebut adalah dilakukan pengoptimalan program

pendidikan politik masyarakat.

c. Sasaran meningkatnya pembinaan terhadap Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS dengan indikator PMKS

yang memperoleh bantuan sosial masih terealisasi 8,9%

diakibatkan makin bertambahnya jumlah PMKS di wilayah Kota

Malang, sedangkan pembinaan dan bantuan untuk pelaksanaan

program/kegiatan tersebut belum sesuai kebutuhan. Adapun

langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan

mengoptimalkan program pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial melalui kegiatan pemulangan atau

pengiriman PMKS ke panti-panti sosial di wilayah Jatim.

230

BAB IV

PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Malang berkaitan

dengan penyelengaraan pemerintahan pada tahun 2010 sebagai bahan

pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya. Dari hasil

evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Malang dapat disimpulkan

bahwa sasaran - sasaran pada tiap - tiap Misi yang ditetapkan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dikategorikan berhasil

dicapai karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal

sebagai komitmen kinerja.

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan

capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau indikator

sasaran dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2009-2013, yang merupakan

capaian sasaran pada setiap Misi dalam mencapai Visi Kota Malang,

dapat diuraikan sebagai berikut :

MISI 1 : Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas tercapai 95,36%, dengan parameter penilaian Sangat Berhasil;

MISI 2 : Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat, tercapai 106%, dengan parameter penilaian Sangat Berhasil;

MISI 3 : Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan tercapai 83%, dengan parameter penilaian Berhasil;

MISI 4 : Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya tercapai 95,5%, dengan parameter penilaian Sangat Berhasil;

MISI 5 : Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya tercapai 94%, dengan parameter penilaian Sangat Berhasil;

231

MISI 6 : Mewujudkan pelayanan publik yang prima tercapai 88%, dengan parameter penilaian Sangat Berhasil.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota

Malang yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap Misi pada tahun 2010 dalam mendukung pencapaian Visi Kota Malang.

Lakip Malang

Documents