LAKIP LAN TAHUN 2012| i KATA PENGANTAR uji syukur kita ...

LAKIP LAN TAHUN 2012| i

KATA PENGANTAR

uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan

Akuntabilitas Kinerja Lembaga Administrasi Negara Tahun

2012 dapat tersusun. LAKIP LAN ini disusun berdasarkan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas

pelaksanaan tugas dan fungsi LAN dalam rangka mendukung

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan

alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di

lingkungan LAN. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian

sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator

Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala LAN

Nomor 1 Tahun 2011.

Sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 103

Tahun 2001 dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Presiden No. 64 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

Non Departemen, tugas LAN adalah melaksanakan tugas pemerintahan

di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LAN

menetapkan visi menjadi Institusi yang Handal dalam Pengembangan

Sistem Administrasi dan Peningkatan Kompetensi SDM Penyelenggara

Negara.

Dalam mencapai visi di atas, LAN menetapkan 7 (tujuh) misi,

yaitu (1) Perumusan Kebijakan dalam bidang administrasi negara; (2)

Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi

negara; (3) Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur

negara; (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur

P

LAKIP LAN TAHUN 2012| ii

negara; (5) Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi

negara; (6) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

administrasi; dan (7) Peningkatan kapasitas organisasi LAN. Misi

tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) LAN

Tahun 2010-2014 yang digunakan sebagai landasan penyusunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). RKT dan

PK berfungsi sebagai pedoman kerja operasional, yang harus

dipertanggungjawabkan dalam LAKIP.

Semoga LAKIP LAN Tahun 2012 ini, dapat menjadi sarana

evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat

umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang

akan datang.

Jakarta, 14 Maret 2013

Kepala Lembaga Administrasi Negara

Agus Dwiyanto

LAKIP LAN TAHUN 2012| iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

aporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Administrasi

Negara Tahun 2012 ini disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program

dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi,

tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis LAN Tahun 2010-2014. Di dalamnya memuat gambaran

mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur

berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui

Peraturan Kepala LAN No. 1 Tahun 2010.

LAKIP LAN tahun 2012 ini lebih menekankan pada analisis di

tataran atau dimensi outcome daripada output. Hal ini dimaksudkan

agar kinerja organisasi yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat

kemanfaatannya, daripada sekedar pencapaian output kegiatan.

Sehingga dengan demikian, analisis pada LAKIP ini lebih mengulas dan

mendalami kapasitas makro organisasi dengan baseline pencapaian

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2012

ditetapkan berdasarkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang akan

dicapai dalam tahun 2012. Ke sembilan sasaran strategis tersebut

selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari Sembilan sasaran

strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun

2012 menunjukkan 8 (delapan) sasaran telah berhasil dilaksanakan

dengan baik sedangkan 1 (satu) sasaran belum sepenuhnya

dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan tingkat pencapaian

kinerja LAN adalah sebesar 94,99 %. Rincian capaian kinerja masing-

masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan

dalam tabel berikut :

L

LAKIP LAN TAHUN 2012| iv

SASARAN STRATEGIS 1: Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah

IKU Target Realisasi Capaian

Persentase hasil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan kepada stakeholders

100% 100% 100%

SASARAN STRATEGIS 2:

Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan


Persentase hasil kajian dan litbang LAN yang dijadikan bahan referensi bagi stakeholders

100% 100% 100%




Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi

43 Lembaga Diklat

40 Lembaga Diklat

93,02%

Jumlah Pedoman/bahan ajar/modul Kediklatan yang diterbitkan

8 Pedoman/bahan ajar/modul

1 Modul 12,5%


Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar


Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar

100%

73,68 % 73,68 %

Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal memuaskan

40% 52.44 % 118.18%

Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur

Baik Baik 100%

LAKIP LAN TAHUN 2012| v


Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi


Persentase permintaan advokasi bidang administrasi negara dari instansi lain yang terpenuhi

100% 100% 100%


Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi


Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi

50 Penerbita

n

55 Penerbitan

110%

Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi di bawah 5 tahun

70% 73,5% 105%


Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja


Opini BPK terhadap pengelolaan WTP WTP 100%

Skor Evaluasi SAKIP LAN B B 100%

Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN

90% 78,75% 87,5%


Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi


Tingkat kepuasan stakeholders atas produk-produk LAN

Sedang Baik 120%


Peningkatan kualitas sarana dan prasarana


Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras kerja yang memadai

90% 94,69% 105%

LAKIP LAN TAHUN 2012| vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _______________________________________ i

IKHTISAR EKSEKUTIF _____________________________________ iii

DAFTAR ISI ____________________________________________ vi

DAFTAR GAMBAR _______________________________________ vii

DAFTAR TABEL _________________________________________ vii

BAB I PENDAHULUAN ___________________________________ 1

A. Latar Belakang _______________________________________ 1

B. Tugas, Fungsi dan Sumberdaya Manusia __________________ 2

C. Sistematika Laporan __________________________________ 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ____________ 11

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ___________________ 11

B. Rencana Strategis LAN Tahun 2010-2014 _________________ 14

C. Penetapan Kinerja Tahun 2012 _________________________ 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN _________ 22

A. Pengukuran Kinerja __________________________________ 22

B. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) __________________ 22

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja ___________________________ 27

D. Kinerja Lainnya ______________________________________ 46

E. Analisis Capaian Keuangan ____________________________ 47

BAB IV PENUTUP _______________________________________ 50

LAKIP LAN TAHUN 2012| vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi LAN .................................................. 7

Gambar 1.2 Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan

Tingkat Pendidikan ........................................................ 8

Gambar 1.3 Grafik Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi

Sarjana dan Nonsarjana ............................................... 9

Gambar 3.1 Perkembangan Pagu LAN ............................................... 48

Gambar 3.2 Grafik Tren Penyerapan Anggaran Tahun 2010-2012 .. 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama LAN ____________ 16

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja LAN Tahun 2011 ___________________ 19

Tabel 3.1 Indikator Kinerja utama (IKU), Target, Realisasi dan

Capaiannya tahun 2012 _____________________________ 23

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2011-2012 ______ 25

Tabel 3.3. Capaian IKU 1 Tahun 2012 ___________________________ 27


Tabel 3.5. Capaian IKU 3-4 Tahun 2012 _________________________ 32

Tabel 3.6. Capaian IKU 5-7 Tahun 2012 _________________________ 33


Tabel 3.8. Capaian IKU 9-10 Tahun 2012 ________________________ 39

Tabel 3.9. Profil Lulusan STIA LAN ______________________________ 40

Tabel 3.10. Capaian IKU 11-13 Tahun 2012 _____________________ 41

Tabel 3.11. Hasil Penilaian RB __________________________________ 42

Tabel 3.12. Capaian IKU 14 Tahun 2012 ________________________ 43

Tabel 3.13. Tingkat Kepuasan Stakeholderss ____________________ 44

Tabel 3.14. Rentang Nilai Penilaian PMPRB ______________________ 45

Tabel 3.15. Capaian IKU 15 Tahun 2012 ________________________ 45

Tabel 3.16. Penyerapan Anggaran Per ProgramTahun 2012 _______ 48

LAKIP LAN TAHUN 2012 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

agian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan

LAKIP LAN 2012, yang memuat dasar hukum penyusunan dan

dasar filosofis penyusunan LAKIP 2012. Selain itu, pada bagian

ini juga diuraikan tentang tugas, fungsi dan sumber daya

manusia, serta sistematika laporan.

A. Latar Belakang

Suatu keniscayaan bagi instansi pemerintah untuk

mengembangkan akuntabilitas baik dalam kerangka external

accountability maupun internal accountability. Hal ini karena dalam

perspektif External accountability, instansi pemerintah adalah

penerima kewenangan dan pengelola keuangan yang bersumber dari

masyarakat. Dalam perspektif demikian, instansi pemerintah sudah

seharusnya menyampaikan informasi kinerjanya kepada publik.

Sedangkan internal accountability adalah kegiatan instansi pemerintah

berakuntabilitas dalam bingkai relasi kewenangan struktur birokrasi.

Pada perspektif ini, instansi pemerintah harus menyampaikan

informasi kinerjanya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja

secara internal telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan

amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan

daerah, dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat

eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kinerjanya

kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara

berjenjang.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pemerintah

juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan LAKIP kepada Presiden.

Penyampaian LAKIP LAN tahun 2012 ini dimaksudkan sebagai

B


perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pencapaian sasaran strategis LAN yang diukur

berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2010-

2014 LAN, khususnya Penetapan Kinerja tahun 2012. Disamping itu

penyusunan LAKIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk

memperbaiki kinerja LAN di masa yang akan datang

B. Tugas, Fungsi dan Sumberdaya Manusia

1) Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun

2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Presiden No. 64 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen, tugas LAN adalah “melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, LAN kemudian

mengembangkan sejumlah fungsi. Berdasarkan Keputusan Kepala LAN

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Administrasi Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2011, fungsi LAN adalah

sebagai berikut:

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di

bidang administrasi negara;

b. Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur

dalam rangka pembangunan administrasi negara dan

peningkatan kualitas sumber daya aparatur;

c. Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan

pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;

d. Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan

otomasi administrasi negara;


e. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

(Diklat) aparatur negara;

f. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;

g. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi

pemerintah di bidang administrasi negara; dan

h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi

umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi

dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum,

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala LAN dibantu

oleh 1 (satu) Sekretariat Utama dan 5 (lima) Deputi dengan tugas dan

fungsi sebagai berikut.

1. Sekretaris Utama

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi

dan sumber daya di lingkungan LAN.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Utama

menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan

LAN;

b. pengkoordinasian penyusunan rencana dan perumusan

kebijakan teknis LAN serta penyelenggaraan administrasi kerja

sama internasional di bidang administrasi negara;

c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan,

organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,

hukum, persandian, pelengkapan, dan rumah tangga LAN;

d. pemberian dukungan administrasi penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan

LAN;

e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan tugas LAN;

f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan LAN;


g. pengkoordinasian dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;

h. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh

Kepala LAN

2. Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya

Aparatur

Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya

Aparatur atau Deputi K3SDA mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kinerja

kelembagaan, dan sumber daya aparatur.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Kajian

Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan telaahan kebijakan di bidang kinerja kelembagaan,

sumber daya aparatur, dan otonomi daerah;

b. penyusunan agenda kajian kinerja kelembagaan, sumber daya

aparatur, dan otonomi daerah;

c. pengkajian kinerja kelembagaan, sumber daya aparatur, dan

otonomi daerah; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh Kepala

LAN.

3. Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya

Aparatur

Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, atau

Deputi Bidang KMKP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan

manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan

administrasi negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang KMKP


a. penyusunan telaahan kebijakan di bidang manajemen kebijakan

dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan


manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi

negara;

b. penyusunan agenda kajian kebijakan di bidang manajemen

kebijakan dan pembangunan, manajemen perekonomian

negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan

administrasi negara;

c. pengkajian kebijakan pengembangan sistem manajemen

kebijakan dan pembangunan, manajemen perekonomian

negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan

administrasi negara; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh Kepala

LAN.

4. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi

Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara

Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi

Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara, atau Deputi Bidang

P2APOAN mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan

administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang P2APOAN


a. penyusunan telaahan kebijakan di bidang administrasi

pembangunan, pengembangan sistem informasi dan otomasi

administrasi negara, kerja sama regional dan internasional

di bidang administrasi negara, dan kajian hukum


b. penyusunan agenda kajian kebijakan di bidang administrasi

pembangunan, pengembangan sistem informasi dan otomasi

administrasi negara, kerja sama regional dan internasional

di bidang administrasi negara, dan kajian hukum


c. pengkajian administrasi pembangunan dan kerja sama

regional;


d. pengkajian dan pengembangan sistem informasi dan

otomasi administrasi negara;

e. pengkajian dan pengembangan hukum administrasi negara;

f. pengembangan kerja sama internasional di bidang


g. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh

Kepala LAN.

5. Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, atau

Deputi Bidang P3A mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur

negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang P3A


a. pengkajian, perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan,

pemantauan dan pembinaan pendidikan dan pelatihan

prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, ujian

dinas, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan

pelatihan fungsional, standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi,

serta sistem informasi pendidikan dan pelatihan aparatur;

b. pengkajian, perumusan kebijakan jabatan fungsional

Widyaiswara, pembinaan dan pemantauan Widyaiswara di

lingkungan Departemen, LPND, dan instansi lainnya;

c. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh

Kepala LAN.

6. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Pimpinan

Administrasi Nasional

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Pimpinan

Administrasi Nasional, atau Deputi Bidang Diklat SPIMNAS mempunyai

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pendidikan dan pelatihan Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Diklat

SPIMNAS menyelenggarakan fungsi:


a. perencanaan, perumusan kebijakan, dan penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Program

Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN), evaluasi dan

pelayanan informasi serta bahan pustaka di bidang


b. perencanaan, perumusan kebijakan dan penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Teknik Manajemen dan Kebijakan

Pembangunan, serta evaluasi;

c. pengkajian, perencanaan, perumusan kebijakan dan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa

asing, serta evaluasi;

d. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh

Kepala LAN.

Bagan Struktur Organisasi LAN sampai dengan Unit Kerja Eselon II

dapat disajikan sebagaimana tampak dalam gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi LAN


2) Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, LAN

didukung oleh 785 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar

belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai

LAN dapat diklasifikasikan ke dalam 7 golongan, meliputi : SD, SLTP,

SLTA, D-3, S-1, S-2, dan S-3. Rincian jumlah pegawai LAN berdasarkan

tingkat pendidikan, ditunjukkan dalam gambar 1.2 sebagai berikut :

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tahun 2012

Gambar 1.2 Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan

Tingkat Pendidikan

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, terlihat bahwa jumlah paling besar

adalah golongan berpendidikan S-2, yaitu 255 orang, yang kemudian

diikuti golongan berpendidikan S-1 dengan jumlah pegawai sebesar

228 orang. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya LAN

telah memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang baik.

Bahkan, total jumlah pegawai yang berpendidikan S-1, S-2 dan S-3

mencapai 521 orang, atau sekitar 66% dari total pegawai yang dimiliki

LAN pada tahun 2012. Gambaran tentang kekuatan sumberdaya

manusia aparatur LAN, dapat ditunjukkan dalam gambar 1.3 sebagai

berikut :


Gambar 1.3 Grafik Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan

Klasifikasi Sarjana dan Nonsarjana

C. Sistematika Laporan

Berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam dokumen LAKIP 2012

ini diuraikan tentang Renstra LAN, Renja LAN 2012, Penetapan Kinerja

LAN 2012, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang

ditujukan baik untuk perbaikan kinerja LAN maupun pemerintah di

masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LAKIP ini

tergambar dalam sistematika laporan, yang tersusun sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari LAKIP LAN tahun

2012

Bab I – Pendahuluan, Menguraikan secara singkat latar belakang

penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LAKIP

dan juga gambaran umum struktur organisasi serta sistimatika

penulisan;

Bab II - Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja, menguraikan muatan

rencana strategi LAN untuk periode 2010 – 2014, Rencana Kinerja

Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012.


Bab III – Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, menguraikan analisis

pencapaian kinerja LAN dikaitkan dengan pertanggungjawaban

publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012,

dalam bab ini juga diinformasikan juga capaian dari kegiatan-kegiatan

lainnya, yang berkembang pada saat pelaksanaan dokumen penetapan

kinerja 2012.

Bab IV – Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi

yang berkaitan dengan hasil pengukuran dan evaluasi Lembaga

Administrasi Negara Tahun 2012.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

ab ini memuat gambaran umum arah kebijakan dan strategi

nasional, rencana strategis (Renstra), dan perjanjian kinerja

Tahun 2012. Arah kebijakan dan strategi nasional berisi uraian

mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai

berdasarkan RPJMN sebagai pedoman dalam dokumen perencanaan

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAN agar efektif,

efisien dan akuntabel. Renstra LAN memuat visi, misi, tujuan, sasaran

strategis, indikator kinerja utama (IKU), sedangkan Penetapan kinerja

memuat Sasaran strategis, IKU dan target yang diperjanjikan untuk

diwujudukan LAN pada Tahun 2012.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan

aparatur adalah searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 bidang pembangunan aparatur

negara adalah: Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui

reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur

negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat

maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan

pembangunan di bidang-bidang lainnya. Kemudian dijabarkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPMN 2010-

2014) yang menitikberatkan pada: Mewujudkan aparatur Negara yang

melayani, profesional, efektif, efisien dan akuntabel untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari rumusan ini kemudian

dijabarkan dalam beberapa fokus prioritas, yakni:

a. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik

c. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi

d. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi

B


Berdasarkan fokus prioritas baik RPJPMN tersebut kemudian

dijabarkan dalam beberapa sasaran yang akan dicapai berikut indikator

yang digunakan, yakni:

1. Fokus Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan

prioritas kegiatan:

a. Harmonisasi Peraturan perundangan dalam rangka

pelaksanaan strategi nasional pemberantasan korupsi.

b. Pengembangan sistem integritas (kebijakan kode etik, pakta

integritas, konflik kepentingan)

c. Pengembangan sistem e-procurement nasional.

2. Fokus Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan prioritas

kegiatan:

a. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik dalam rangka

mewujudkan sistem dan manajemen pelayanan publik yang

berkualitas: standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem

pengaduan, ganti rugi, reward and punishment.

b. Penyusunan pedoman pengaduan masyarakat atas pelayanan

publik.

c. Penyusunan kebijakan diklat pelayanan publik.

d. Fasilitasi penyusunan dan penerapan standar pelayanan

minimal (SPM)

3. Fokus Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Birokrasi

prioritas kegiatan:

a. Penataaan kelembagaan instansi pemerintah.

b. Penyusunan kebijakan ketatalaksanaan isntansi pemerintah.

c. Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah.

d. Penyusunan kebijakan penerapan e-government.

e. Penyusunan rencana induk penerapan e-government.

f. Penyusunan kebijakan pemantapan sistem merit dalam

manajemen kepegawaian negara.


g. Penyusunan kebijakan gaji dan pensiun pegawai negeri dan

pejabat negara.

h. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan kepemimpinan pegawai negeri.

i. Penyusunan kebijakan manajemen kinerja.

j. Penyusunan kebijakan kontrak kinerja.

k. Penyusunan kebijakan reward and punishment untuk kinerja

instansi pemerintah.

4. Fokus Pemantapan Reformasi Birokrasi Instansi dengan

prioritas kegiatan:

a. Penyusunan Kebijakan dan koordinasi pelaksanaan reformasi

birokrasi dengan output: tersusunnya grand design reformasi

birokrasi, penyempurnaan pedoman umum reformasi birokrasi,

tersusunnya juklak/juknis reformasi birokrasi, terlaksananya

asistensi dan sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi

kepada instansi, terlaksananya monitoring evaluasi dan

penialian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi instansi,

terlaksananya penetapan remunerasi bagi instansi yang telah

melaksanakan reformasi birokrasi.

b. Kebijakan penanganan realokasi pegawai.

c. Kebijakan diklat menunjang realokasi pegawai

5. Peningkatan Efektivitas Otonomi Daerah, dengan prioritas

kegiatan:

a. Penyiapan prosedur, mekanisme dan langkah - langkah untuk

evaluasi menyeluruh terhadap pemekaran daerah

b. Penyiapan konsep pengkajian ulang dalam rangka peningkatan

efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, termasuk otonomi

khusus

c. Evaluasi sistem dan peningkatan efektivitas penggunaan dana

perimbangan daerah

d. Pengembangan konsep peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah daerah


B. Rencana Strategis LAN Tahun 2010-2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap

Kementerian diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana

Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untuk periode lima

tahun dan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan

Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja-KL) untuk periode satu tahun.

Sebagai tindak lanjut undang – undang tersebut, LAN telah

menyusun Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun

2010 – 2014 yang berisi tentang tujuan, sasaran dan kebijakan LAN

untuk periode lima tahun sesuai Peraturan Kepala LAN No. 2 Tahun

2010 tentang Penetapan Rencana Strategis Lembaga Administrasi

Negara Tahun 2010-2014. Secara ringkas subtansi Renstra LAN Tahun

2010 – 2014 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi LAN untuk 5 (lima) tahun mendatang yang menggambarkan

peranan dan fungsi organisasi LAN adalah : “Menjadi Institusi yang

Handal dalam Pengembangan Sistem Administrasi dan Peningkatan

Kompetensi SDM Penyelenggara Negara”

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, LAN telah menetapkan 7

(tujuh) misi yang akan dilakukan secara berkesinambungan yaitu :

1) Perumusan Kebijakan dalam bidang administrasi negara;

2) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang


3) Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur

negara;

4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;

5) Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi

negara;

6) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi;

7) Peningkatan kapasitas organisasi LAN.


3. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, LAN menetapkan

7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu

sampai tahun 2014. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata

dari perumusan visi dan misi yang sangat idealistic, Tujuh tujuan

strategis LAN tersebut adalah sebagai berikut :

1) Menyediakan Rekomendasi Kebijakan bagi Peningkatan Kinerja

Penyelenggaraan Administrasi Negara;

2) Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara Guna

Mendorong Transformasi Administrasi NKRI Secara Struktural,

Sistemik, Akuntabel, Konsisten dan Berkelanjutan;

3) Menghasilkan Sistem Diklat Aparatur Untuk Menjamin

Terwujudnya Aparatur Yang Profesional;

4) Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif Dan Efisien

Dalam Mendukung Peningkatan Kompetensi Dan Kapasitas

Aparatur Negara Yang Akuntabel, Handal, Profesional, Bersih

dan Bebas KKN;

5) Memberikan Pelayanan Perkonsultasian Yang Berkualitas di

Bidang Administrasi Negara;

6) Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu Administrasi

Negara Melalui Pendidikan Dan Pengembangan Teknologi

Administrasi; dan

7) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana dan

Sumberdaya Manusia Aparatur LAN Yang Profesional.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan,diperlukan

penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih

pendek. Tujuan adalah hasil yang akan diwujdukan LAN dalam jangka

menengah, sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan

diwujudkan LAN untuk kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran

strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran

strategis selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :


Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama LAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA

Tujuan 1 : Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan

kinerja penyelenggaraan administrasi negara;

Sasaran Strategis 1

Tersedianya rekomendasi kebijakan yang

berkualitas bagi instansi pusat dan daerah

Persentase hasil

kajian/litbang LAN yang

disebarluaskan kepada

stakeholderss.

Tujuan 2 : Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara

Guna Mendorong Transformasi Administrasi NKRI

Secara Struktural, Sistemik, Akuntabel, Konsisten

Dan Berkelanjutan;

Sasaran Strategis 2

Ketepatan kajian dan litbang dengan

kebutuhan

Persentase hasil kajian

dan litbang LAN yang

dijadikan bahan referensi

stakeholderss.

Tujuan 3 : Menghasilkan Sistem Diklat Aparatur Untuk Menjamin

Terwujudnya Aparatur Yang Profesional;

Sasaran Strategis 3

Peningkatan kualitas pembinaan diklat

aparatur

1) Jumlah lembaga diklat

yang diakreditasi

2) Jumlah Pedoman

Kediklatan/bahan

ajar/kurikulum/

modul yang

diterbitkan

Tujuan 4 : Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif

Efisien Dalam Mendukung Peningkatan Kompetensi

Dan Kapasitas Aparatur Negara Yang Akuntabel,

Handal, Profesional, Bersih dan Bebas KKN;



UTAMA

Sasaran Strategis 4 :

Penyelenggaraan diklat Aparatur yang

sesuai standar

1) Persentase diklat

aparatur yang

terselenggara sesuai

standar

2) Persentase lulusan

Diklat Aparatur

dengan predikat

minimal memuaskan

3) Tingkat kepuasan

peserta terhadap

penyelenggaraan

Diklat Aparatur

Tujuan 5 : Memberikan Pelayanan Perkonsultasian yang

Berkualitas di Bidang Administrasi Negara


Profesionalisme pelaksanaan advokasi

Persentase permintaan

advokasi bidang

administrasi negara dari

instansi lain yang

terpenuhi

Tujuan 6 : Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu

Administrasi Negara Melalui Pendidikan Dan

Pengembangan Teknologi Administrasi


Pengembangan Ilmu dan teknologi

administrasi

1) Jumlah penerbitan

ilmiah di bidang ilmu

administrasi

2) Persentase lulusan

STIA dengan IPK di

atas 3,00 dengan masa

studi di bawah 5

tahun.



UTAMA

Tujuan 7 : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana

Dan Sumberdaya Manusia Aparatur LAN Yang

Profesional


Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan,

Tatalaksana Dan Sumberdaya Manusia

Aparatur LAN Yang Profesional.

1) Opini BPK terhadap

pengelolaan keuangan

LAN

2) Skor Evaluasi SAKIP

LAN

3) Persentase

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

LAN


Publikasi dan diseminasi produk LAN yang

terintegrasi

Tingkat kepuasan

stakeholders atas produk

LAN


Peningkatan kualitas sarana dan

prasarana

Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana kerja yang

memadai

C. Penetapan Kinerja Tahun 2012

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004

dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004

tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya

adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu

satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan

akuntabillitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,


sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar

evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau

penghargaan dan sanksi.

LAN telah membuat penetapan kinerja tahun 2012 secara

berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.

Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir tahun 2012. Penetapan Kinerja LAN tahun 2012

disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2012 yang

telah ditetapkan.Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran,

indikator kinerja dan target LAN tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja LAN Tahun 2011

No Sasaran Strategis Indikator Target

1 Tersedianya

rekomendasi

kebijakan yang

berkualitas bagi

instansi pusat dan

daerah

Persentase hasil

kajian/litbang LAN

yang disebarluaskan

kepada stakeholders

100%

2 Ketepatan kajian dan

litbang dengan

kebutuhan



dijadikan bahan

referensi bagi

stakeholders

100%

3 Peningkatan kualitas

pembinaan diklat

aparatur

Jumlah lembaga diklat

yang terakreditasi

43

Lembaga

Diklat

Jumlah Pedoman

Kediklatan yang

diterbitkan

8 Pedoman



4 Penyelenggaraan

Diklat Aparatur yang

sesuai standar

Persentase Diklat

Aparatur yang


standar

100%

Persentase lulusan

Diklat Aparatur dengan

predikat minimal

memuaskan

40%

Tingkat kepuasan

peserta terhadap

penyelenggaraan Diklat

Aparatur

Baik

5 Profesionalisme

Pelaksanaan Advokasi


advokasi bidang

administrasi negara

dari instansi lain yang

terpenuhi

100%

6 Pengembangan Ilmu

dan Teknologi

Administrasi

Jumlah penerbitan

ilmiah di bidang ilmu

administrasi

50

Penerbitan

Persentase lulusan STIA

dengan IPK di atas 3,00

dengan masa studi di

bawah 5 tahun

70%

7 Pengembangan

Organisasi LAN

Berbasis Kinerja

Skor Evaluasi SAKIP

LAN

B

Opini BPK terhadap


LAN

WTP

Persentase pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

90%



LAN

8 Publikasi dan

diseminasi produk

LAN yang terintegrasi

Tingkat kepuasan

stakeholders atas

produk-produk LAN

Sedang

9 Peningkatan kualitas

sarana dan prasarana




memadai

90%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

alam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja LAN pada

tahun 2012 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan di dalam Renstra LAN 2010 – 2014, dan dituangkan lebih

lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2012 dan Penetapan Kinerja 2012.

Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran

yang diterima LAN baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM)

maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka

pencapaian kinerja LAN.

A. Pengukuran Kinerja

Dalam mengukur capaian indikator kinerja LAN tahun 2012,

didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%

2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian

target indikator kinerja adalah :

B. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada tahun 2012, LAN menetapkan 15 IKU yang merupakan

ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) atau

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang

ditetapkan. Pencapaian terhadap 15 IKU tersebut dapat ditabulasikan

menjadi sebagai berikut :

D


Tabel 3.1

Indikator Kinerja utama (IKU), Target, Realisasi dan

Capaiannya tahun 2012

SASARAN STRATEGIS/IKU TARGET REALISASI CAPAIAN

Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi

instansi pusat dan daerah

Persentase hasil



stakeholders

100% 100% 100%


Persentase hasil kajian dan

litbang LAN yang dijadikan

bahan referensi bagi

stakeholders

100% 100% 100%

Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur

Jumlah lembaga diklat yang

terakreditasi

43

Lembaga

Diklat

40 Lembaga

Diklat

93,02%

Jumlah Pedoman Kediklatan

yang diterbitkan

8 Pedoman 1 Modul 12,5%

Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar

Persentase Diklat Aparatur

yang terselenggara sesuai

standar

100%

73,68 % 73,68 %

Persentase lulusan Diklat

Aparatur dengan predikat

minimal memuaskan

40%

52.44 % 118.18 %

Tingkat kepuasan peserta

terhadap penyelenggaraan

Diklat Aparatur

Baik Baik 100 %


SASARAN STRATEGIS/IKU TARGET REALISASI CAPAIAN

Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi


advokasi bidang


instansi lain yang terpenuhi

100% 100% 100%

Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi

Jumlah penerbitan ilmiah di

bidang ilmu administrasi

50

Penerbitan

55

Penerbitan

110%



dengan masa studi di bawah

5 tahun

70% 73,5% 105%

Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja

Opini BPK terhadap

pengelolaan keuangan LAN

B

B

100%

Skor Evaluasi SAKIP LAN

WTP

WTP 100%

Persentase pelaksanaan

Reformasi Birokrasi LAN

90% 78,75% 87,5%

Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi

Tingkat kepuasan

stakeholders atas produk-

produk LAN

Sedang Baik 120%

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana




memadai

90% 94,69% 105%

Rata – rata capaian IKU 94,99%


Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan

bahwa dari 15 indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil

dicapai 11 sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal

tahun, bahkan 4 indikator dapat melebihi target, sedangkan 4

indikator yang belum tercapai targetnya.

Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada

tahun 2011 seperti digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2011-

2012

No Indikator Kinerja Realisasi Indikator

Tahun 2011

(%)

Tahun 2012

(%)

1 Persentase hasil



stakeholders

100% 100%

2 Persentase hasil kajian


dijadikan bahan referensi

bagi stakeholders

100% 100%

3 Jumlah lembaga diklat

yang terakreditasi

22 Lembaga

Diklat

40 Lembaga

Diklat

4 Jumlah Pedoman

Kediklatan yang

diterbitkan

12Pedoman 1 Modul

5 Persentase Diklat

Aparatur yang


standar

100%

73,68 %

6 Persentase lulusan Diklat


39,65%

52.44 %


No Indikator Kinerja Realisasi Indikator

Tahun 2011

(%)

Tahun 2012

(%)

minimal memuaskan

7 Tingkat kepuasan peserta

terhadap penyelenggaraan

Diklat Aparatur

Baik Baik

8 Persentase permintaan

advokasi bidang


instansi lain yang

terpenuhi

100% 100%

9 Jumlah penerbitan ilmiah

di bidang ilmu

administrasi

55 Penerbitan 55 Penerbitan

10 Persentase lulusan STIA


dengan masa studi di

bawah 5 tahun

83,85% 73,5%

11 Opini BPK terhadap


LAN

WTP

WTP

12 Skor Evaluasi SAKIP LAN CC B

13 Persentase pelaksanaan


72,25%

78,75%

14 Tingkat kepuasan

stakeholders atas produk-

produk LAN

Belum dilakukan

pengukuran

Baik

15 Persentase pemenuhan



memadai

Belum dilakukan

pengukuran

94,69%


Dari tabel di atas menunjukan realisasi indikator kinerja LAN

secara agregasi meningkat, peningkatan tertinggi dicapai melalui

realisasi peningkatan lembaga diklat yang terakreditasi, bahkan

beberapa IKU seperti tingkat kepuasan stakeholders atas produk –

produk LAN dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja

yang memadai telah dilakukan pengukuran. Namun demikian, masih

terdapat tiga indikator yang mengalami penurunan realisasi, kondisi ini

terjadi karena adanya transisi perubahan kebijakan khususnya di

bidang diklat sedangkan penurunan realisasi persentase kelulusan

mahasiswa STIA LAN antara lain disebabkan oleh faktor motivasi

mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir disamping kurangnya

monitoring dari pengelola program studi.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan

formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun seluruh

capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat

sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Tersedianya Rekomendasi Kebijakan

yang Berkualitas Bagi Instansi Pusat dan Daerah

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, LAN mengidentifikasikan

1 (satu) IKU yaitu Persentase hasil kajian/litbang LAN yang

disebarluaskan kepada stakeholders yang dihitung dengan

perbandingan antara jumlah yang disebarluaskan baik secara langsung,

maupun melalui media lainnya. Pencapaian Sasaran Strategis yang

diukur dengan menggunakan IKU ini, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Capaian IKU 1 Tahun 2012

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Capaian

Persentase Hasil

Kajian/Litbang LAN yang

disebarluaskan

100% 100% 100


Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya baik

pada tahun 2010 maupun tahun 2011, dari sisi persentase capaian

dapat dikatakan LAN terus mempertahankan capaiannya. Realisasi

100% didapatkan dari hasil – hasil kajian yang telah dihasilkan oleh

LAN yang dalam hal ini direpresentasikan dengan penyebarluasan hasil

kajian baik pada lingkup internal, maupun eksternal.

Pada tahun 2012, LAN menghasilkan 34 kajian yang dibiayai oleh

DIPA LAN. Selain 34 kajian tersebut unit kajian di LAN juga terlibat

dalam berbagai kegiatan kajian dalam bentuk kerjasama dengan pihak

lain. Penyebarluasan hasil kajian ini dilakukan melalui berbagai cara

seperti: pengiriman hasil kajian kepada pemangku kepentingan, upload

di website, penyebarluasan melalui media informasi seperti radio, tv,

surat kabar, majalah, jurnal (internal dan eksternal) maupun melalui

press release. Penyebarluasan ini menunjukkan besarnya perhatian

LAN dalam berbagi pengetahuan (knowledge sharing) yang merupakan

salah satu proses utama di dalam Knowledge Management (KM).

Selanjutnya penjelasan dari IKU ini adalah sebagai berikut :

a. Jumlah hasil kajian yang dicetak

Pencetakan hasil kajian merupakan salah satu dasar pengukuran

persentase hasil kajian yang disebarluaskan. Jumlah hasil kajian yang

dicetak merupakan hasil kajian yang di biayai oleh DIPA LAN. Pada

tahun 2012 ini dari 34 kegiatan kajian yang dilakukan telah dicetak

sebanyak 4508 eksemplar yang selanjutnya akan disebarluaskan

kepada stakeholderss.

b. Pengiriman kepada pemangku kepentingan

Hasil kajian yang telah dicetak selanjutnya dikirim kepada

stakeholderss, antara lain Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi lainnya. Gambaran

penyampaian hasil kajian pada beberapa kegiatan kajian prioritas

adalah sebagai berikut (1) Kajian Penyusunan Indikator Aparatur,

sebanyak 80 Stakeholders, (2) Kajian penyusunan database aparatur,

sebanyak 520 stakeholders, dan (3) Kajian Efektifitas dan Efisiensi

Kelembagaan, sebanyak 25 Stakeholders


Gambaran lainnya tentang penyebarluasan beberapa kegiatan

kajian adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Diklat, sebanyak 25

Stakeholders

2) Evaluasi Sistem Manajemen Kinerja, sebanyak 17 Stakeholders

3) Kajian Reformasi Sistem Pensiun PNS, sebanyak 194

Stakeholders

4) Pengembangan Pola Partisipasi, sebanyak 76 Stakeholders

5) Kajian Badan Layanan Umum Daerah, sebanyak 85 stakeholders

6) Kajian Pemodelan dan Instrumentasi Good Global Governance

Dalam Penanganan Isu-Isu Global, sebanyak 9 stakeholders

7) Kajian Desentralisasi Assimetris, sebanyak 250 stakeholders

8) Kajian sistem kesejahteraan PNS, sebanyak 380 stakeholders

9) Potret Pemekaran Daerah : Implikasi bagi Pelayanan Publik di

Sektor Pendidikan dan Kesehatan, sebanyak 6 stakeholders

10) Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan

Reformasi Birokrasi, sebanyak 337 stakeholders

11) Kajian Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Aceh, sebanyak

80 stakeholders

12) Kajian Keseimbangan Pembangunan Aceh, sebanyak 120

stakeholders

c. Jumlah kajian yang diunggah

Website saat ini menjadi media yang sangat efisien dan efektif

dalam penyebarluasan informasi. Menyadari hal tersebut, salah satu

cara yang ditempuh LAN untuk knowledge sharing adalah dengan

mengunggah hasil-hasil kajian dalam website, baik website LAN maupun

website yang dikembangkan secara mandiri oleh unit-unit kajian di

LAN, termasuk seluruh hasil kegiatan kajian tahun 2012 sudah di

upload dalam website.

Kondisi ini menunjukkan bahwa knowledge sharing yang

dilakukan LAN mempertimbangkan aspek kemudahan dan antisipasi

perkembangan teknologi. Kemudahan akses terhadap berbagai hasil


kajian LAN diharapkan pada akhirnya akan berkontribusi pada

perkembangan ilmu administrasi negara pada umumnya.

d. Jumlah kajian yang disampaikan dalam bentuk press release

Pada tahun 2012, press release dibuat dan disampaikan pada

kegiatan Seminar dan Lokakarya yang diselenggarakan secara nasional.

Pada tahun ini, tercatat 2 buah press release formal yang berhasil

disusun yaitu ”Grand Design Pensiun : Reformasi Sistem Pensiun PNS di

Indonesia (Tantangan dan Solusi)” dan ”Evaluasi Otonomi Khusus

Papua”. Press release ini disampaikan pada peserta yang hadir pada 2

kegiatan tersebut dan juga kepada media yang hadir seperti Metro TV,

Media Indonesia, Seputar Indonesia, TVOne, Liputan6, RRI, Tempo,

Bisnis Indonesia, dan lain-lain.

2. Sasaran Strategis 2 : Ketepatan kajian dan litbang dengan

kebutuhan

Sasaran ini merupakan wujud dari komitmen LAN dalam

mengemban amanah penyelenggaraan kajian dan litbang. Diharapkan

dengan ditetapkannya sasaran ini, setiap kajian dan litbang yang

dilakukan akan memberikan manfaat yang luas bagi para stakeholderss

LAN. Ketepatan kajian/litbang ini menjadi sangat penting karena

terkait dengan tanggung jawab LAN untuk terlibat secara langsung

dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam bidang

administrasi negara, sesuai bidang LAN. Keterlibatan untuk

menyelesaikan permasalahan ini harus didukung dengan bahan berupa

hasil laporan kajian/litbang yang sesuai dengan permasalahan yang

sedang terjadi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, LAN mengidentifikasikan 1

(satu) IKU yaitu IKU Persentase hasil kajian dan litbang LAN yang

dijadikan bahan referensi bagi stakeholders adalah sebagai berikut :



IndikatorKinerja Target Realisasi Persentase

Capaian



dijadikan bahan

referensi bagi

stakeholders

100% 100% 100

Bahan referensi yang dimaksud adalah semua hasil kegiatan kajian

yang digunakan pihak lain dalam hal perumusan kebijakan, kutipan

(melalui upload maupun hard copy), dan permintaan kajian (dengan

asumsi kajian bermanfaat dan dibutuhkan stakeholderss). Mengingat

keluaran utama yang diharapkan dari hasil kajian adalah untuk

menghasilkan rekomendasi kebijakan, maka indikator diukur dari hasil

kajian yang berupa rancangan kebijakan (naskah akademis dan

rancangan awal kebijakan).

Target capaian indikator berupa rekomendasi

kebijakan/buku/pedoman/model sebanyak 100%. Dari hasil kajian

yang diharapkan dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan

pada tahun 2012 ini, telah teridentifikasi 6 hasil kajian yang telah

menjadi rancangan kebijakan, yaitu (1) Perkalan tentang Diklat Khusus

Reformasi Birokrasi dari hasil kajian Penyelenggaraan Diklat Khusus

sebagai Implikasi RB, (2) Draft Perkalan tentang Diklat Magang dari

hasil kajian Magang bagi Calon Pimpinan Aparatur Negara pada

Institusi Bertaraf Internasional tahun 2011, (3) masukan atau usulan

terhadap draft RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), (4) RUU Pemerintah

Daerah dari hasil kajian Grand Design Reformasi PNS tahun 2010), (5)

RPP Penggajian PNS dari hasil kajian Sistem Penggajian PNS Tahun

2010, dan (6) Naskah Akademis Sistem Pensiun PNS dari hasil kajian

Reformasi Sistem Pensiun PNS tahun 2012.

Selain capaian untuk kegiatan tersebut, terdapat beberapa capaian

terkait dengan IKU ini yang berupa kontribusi hasil kajian LAN

terhadap sejumlah kebijakan pemerintah antara lain : Permenpan dan

RB No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis penyusunan, penetapan

dan penerapan Standar Pelayanan (kontribusi kajian penyusunan

standar pelayanan tahun 2009).


3. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan kualitas pembinaan

diklat aparatur

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 2

(dua) Indikator Kinerja Utama yaitu : (1) Jumlah lembaga diklat yang

terakreditasi dan (2) Jumlah Pedoman kediklatan yang diterbitkan.

Pencapaian terhadap IKU tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.5. Capaian IKU 3-4 Tahun 2012

Indikator

Kinerja Utama

Target Realisasi Persentase

Capaian

Jumlah lembaga

diklat yang

terakreditasi

43 Lembaga

Diklat

40 Lembaga

Diklat

93,02

Jumlah

Pedoman/bahan

ajar/kurikulum

kediklatan yang

diterbitkan

8

Pedoman/Bah

an

Ajar/kurikulu

m/modul

1 Modul 12,5

Lembaga diklat yang terakreditasi adalah jumlah satuan organisasi

penyelenggara Program Diklat yang mendapatkan pengakuan tertulis

dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan Program Diklat

tertentu. Pada tahun 2012 LAN telah melakukan proses pembinaan

dalam rangka akreditasi terhadap 43 lembaga diklat pemerintah.

Proses akreditasi terhadap lembaga diklat tersebut dilaksanakan untuk

program diklat prajabatan, kepemimpinan, diklat teknis dan fungsional.

Kriteria yang digunakan dalam proses akreditasi mengacu pada

peraturan kepala LAN Nomor 2 tahun 2008, tentang Pedoman

Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah yang meliputi kelayakan

terhadap tiga unsur kediklatan yakni, unsur tenaga kediklatan (bobot

45%), unsur program Diklat (bobot 30%), dan unsur fasilitas diklat

(bobot 25%). Setelah melalui proses rapat tim verifikasi dan sidang tim

penilai, diperoleh hasil sebanyak 40 Lembaga diklat terakreditasi.


Dalam proses akreditasi lembaga diklat, salah satu unsur yang

menjadi penilaian adalah aspek sertifikasi widyaiswara. Sertifikasi

Widyaiswara merupakan amanah dari Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009, tentang

Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, yang kemudian

ditindaklanjuti melalui Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN

Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Amanah

tersebut mensyaratkat bahwa sampai dengan 2014 semua widyaiswara

sudah tersertifikasi. Sampai dengan tahun 2012, LAN telah melakukan

sertifikasi terhadap 342 orang widyaiswara.

Terkait Indikator Kinerja ini jumlah pedoman kediklatan yang

diterbitkan, pencapaian kinerjanya 12,5%. Dari target 8 (delapan)

Pedoman (draft pedoman dan modul) sampai akhir 2012, 4 (empat)

pedoman yang direncanakan masih berupa draft sedangkan 4 (empat)

modul yang dihasilkan dan merupakan paket dari draft pedoman,

hanya 1 (satu) modul yaitu Modul Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang

Tingkat Lanjutan sudah siap untuk digunakan.

4. Sasaran Strategis 4 : Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang

sesuai standar


(tiga) indikator kinerja utama yaitu : (1) Persentase Diklat Aparatur

yang terselenggara sesuai standar, (2) Persentase lulusan Diklat

Aparatur dengan predikat minimal memuaskan dan (3) Tingkat

Kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat aparatur. Indikator

Kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut :



Capaian

Persentase Diklat

Aparatur yang


standar

100 % 73,68 % 73,68 %



Capaian

Persentase lulusan Diklat


minimal memuaskan

40 % 52.44 % 118.18 %

Tingkat Kepuasan peserta

terhadap

penyelenggaraan diklat

aparatur

Baik Baik 100 %

Indikator Persentase diklat aparatur yang terselenggara sesuai

dengan standar didasarkan pada seberapa banyak diklat yang

diselenggarakan yang telah sesuai dengan standar dibandingkan

dengan jumlah diklat yang telah diselenggarakan pada tahun 2012.

Sejak tahun 2001, LAN telah menetapkan standar-standar

penyelenggaraan diklat yang meliputi Diklat Prajabatan, Diklat

Kepemimpinan, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional, termasuk

standar-standar yang memfasilitasi proses pembelajaran pada diklat-

diklat tersebut antara lain :

1) Keputusan Kepala LAN No. 193/XIII/10/6/2001 tentang

Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS

2) Keputusan Kepala LAN Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman

Umum Pembinaan Penyelenggaraan Diklat Teknis

3) Keputusan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Umum Pembinaan Diklat Fungsional

4) Keputusan Kepala LAN Nomor 542/XIII/10/6/2001 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I

5) Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II


Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III


Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV


Secara keseluruhan diklat yang diselenggarakan di LAN berjumlah

76 diklat dengan rincian (1) Diklat Kepemimpinan dan Prajab

berjumlah 22, dan (2) Diklat Teknis berjumlah 54. Dari jumlah

tersebut, penyelenggaraan yang sesuai standar adalah 56 Diklat

sehingga pencapaian IKU persentase diklat yang terselenggara sesuai

standar ini, dicapai sebesar 73,68 % dari target yang ditetapkan.

Capaian ini dikarenakan terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah

peserta dengan standar yang ditetapkan dimana peserta diklat melebihi

rasio jumlah yang dipersyaratkan dalam pedoman penyelenggaraan

diklat teknis.

Selanjutnya, capaian terhadap IKU persentase peserta diklat

dengan nilai memuaskan diukur berdasarkan prestasi peserta diklat

kepemimpinan dan pra jabatan. Secara keseluruhan realisasinya sudah

mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi, yaitu dari target

yang ditetapkan 40 % realisasinya mencapai 52.44 % atau prosentase

capaiannya 118.18 %. Capaian ini terjadi seiring dengan dilakukannya

screening yang ketat terhadap kepesertaan sebagai row material diklat

serta secara internal dilakukan perbaikan terhadap metode

pembelajaran dan penyamaan persepsi diantara widyaiswara terkait

skenario pembelajaran. Predikat tingkat kelulusan peserta diklat

ditentukan dengan melakukan penilaian yang meliputi 2 (dua) aspek,

yaitu aspek sikap perilaku dan aspek kognitif.

Adapun untuk pengukuran IKU tingkat kepuasan peserta

terhadap penyelenggaraan diklat aparatur, dilakukan melalui metode

penyebaran kuesioner kepada seluruh peserta diklat baik Diklat

Kepemimpinan, Pra Jabatan maupun Diklat Teknis dan Fungsional.

Kuesioner tersebut mengukur tingkat kepuasan peserta dengan skala 1

– 10. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan secara

keseluruhan berada di range ”baik” yaitu pada interval 7.75. Jika

standar ini mengacu pada Kepmenpan No.KEP/25/M.PAN/2/2011

kriteria pelayanan yang baik berada pada interval 6.251 – 8.125.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi yang selalu

dilaksanakan setiap akhir penyelenggaraan diklat, secara umum

peserta diklat menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Hasil evaluasi tersebut juga terdapat masukan dalam rangka

peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan Diklat meliputi antara


lain : (a) perlunya up dating sarana prasarana diklat yang lebih

technological friendly; (b) perlunya peningkatan kapasitas widyaiswara

khususnya dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan; dan (c)

perlunya pengembangan metode pembelajaran yang lebih menarik.

5. Sasaran Strategis 5 : Profesionalisme Pelaksanaan

Advokasi

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu)

indikator kinerja utama yaitu jumlah pihak yang diberikan advokasi di

bidang administrasi negara. Kegiatan advokasi ini dilakukan oleh unit

lini dilingkungan LAN yakni kajian, diklat, dan STIA kepada

Kementerian, Lembaga, Daerah, dan instansi lainnya baik yang

dilakukan secara langsung (tatap muka) dan tidak langsung.

Pelaksanaan advokasi secara langsung dilakukan melalui sosialisasi,

bimbingan teknis, konsultasi, asistensi/pendampingan, dan diskusi

sedangkan secara tidak langsung advokasi dilakukan melalui media

telepon, surat maupun email. Materi yang diberikan dalam pemberian

advokasi ini mencakup bidang tindak lanjut reformasi birokrasi,

pelayanan publik, kelembagaan, sumber daya aparatur, pengelolaan

perkantoran dan sebagainya

Pencapaian terhadap advokasi ini diperoleh dari perbandingan

antara jumlah permintaan advokasi dengan jumlah yang dapat

dipenuhi, dengan angka pencapaian kinerja untuk sasaran ini adalah

100%. Indikator Kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai

berikut :



Capaian

Persentase

permintaan advokasi

bidang administrasi

negara dari instansi

lain yang terpenuhi

100 % 100 % 100


Gambaran pemenuhan permintaan advokasi pada tahun 2012

diantaranya adalah:

1. Pendampingan penyusunan rencana pencapaian target

standar pelayanan minimal pemerintah kabupaten Samosir

Sumatra Utara

2. Permintaan Penyusunan standar grading untuk fungsional

umum dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Kementerian

Riset dan Teknologi

3. Pendampingan Penyusunan analisis jabatan dan evaluasi

beban kerja pada Pemerintah Kabupaten Kaimana

4. Evaluasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan dan asistensi

penyusunan SOP Pemerintah Kabupaten Muara Enim

5. Pendampingan Penguatan Sumber Daya Aparatur dalam

rangka Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur

6. Bimbingan teknis penyusunan SOP Pengadilan Tinggi

Agama Kota Palembang

7. Fasilitasi Bidang Pemberdayaan SDM dan Kepemerintahan

yang baik pada Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri

8. Fasilitasi kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat Badan Diklat

Kalimantan Barat

9. Fasilitasi Kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi Tugas

dan Fungsi Camat dalam melaksanakan pelayanan terpadu

se Kab. Lampung Utara

10. Fasilitasi Bimbingan Teknis Urusan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Pusat kajian dan pelatihan MSDM

Fakultas Ekonomi Univ Mulawarman

11. Fasilitasi Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat Bidang Geologi

Untuk Aparatur Pemerintah Daerah Pusdiklat Geologi

kementrian ESDM

12. Fasilitasi Pemberdayaan dan mutu pelayanan kepada

masyarakat dalam cakupan kelurahan di Kecamatan

Cibodas, Kota Tangerang


13. Fasilitasi penyusunan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

di Kemenpan dan RB

14. Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

15. Sosialisasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Berau

16. Sosialisasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

17. Fasilitasi Penyusunan Standar Operating Procedure

Kejaksaan RI

18. Fasilitasi Penyusunan Standar Operating Procedure Hukum

dan HAM

19. Fasilitasi Penyusunan Standar Operating Procedure

Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara

20. Fasilitasi Penyusunan Standar Operating Procedure Kota

Medan

21. Fasilitasi Penyusunan Standar Operating Procedure BKD

Kota Medan

22. Bimtek SOP dengan Kab. Barito Selatan

23. Bimtek SOP RSUD dan BKD Kota Bontang

24. Bimtek SOP Dinas PU, Dinas Pariwisata, dan Setda Kab.

Berau

25. Implementasi PermenPAN No. 13 Tahun 2009 dengan RS

Kanujoso Prov. Kaltim

26. Implementasi PermenPAN No. 13 Tahun 2009 dengan

Dinkes Kota Bontang


6. Sasaran Strategis 6 : Pengembangan Ilmu dan teknologi

administrasi

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, LAN mengidentifikasikan

2 (dua) IKU yaitu jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi

dan Persentase lulusan STIA yang memuaskan yaitu mahasiswa S1

dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi di bawah 5 tahun dan

mahasiswa S2 dengan IPK di atas 3,25 dengan masa studi di bawah 2

tahun. Sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :


Indikator Kinerja Target Realisasi %

Jumlah Penerbitan di

Bidang Ilmu Administrasi

50 55 110


yang memuaskan yaitu

Mahasiswa S1 dengan IPK

di atas 3,00 dengan masa

studi di bawah 5 tahun

dan Mahasiswa S2 dengan

IPK di atas 3,25 dengan

masa studi di bawah 2

tahun

70% 73,5% 105

Untuk pemenuhan terhadap IKU Jumlah penerbitan di bidang

Ilmu administrasi dihasilkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

(STIA) LAN dan unit kerja kajian di lingkungan LAN. Pada tahun 2012,

telah terealisasi sebanyak 55 penerbitan yang berarti capaian terhadap

IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 110%.

Jumlah penerbitan di bidang Ilmu Administrasi menjelaskan

pentingnya peran LAN dalam mengembangkan ilmu administrasi

dengan menghasilkan berbagai penerbitan ilmiah dalam bentuk Jurnal,

Buku Teks dan hasil Penelitian. Beberapa jurnal yang telah diterbitkan

diantaranya: Jurnal Wacana Kinerja, Jurnal Ilmu Administrasi Negara,

Jurnal Ilmu Adminstrasi Publik, Jurnal Ilmu Administrasi, Jurnal Borneo

dan Jurnal Desentralisasi.


Selain jurnal yang diterbitkan oleh LAN, beberapa penulis LAN

juga aktif berkontribusi pada beberapa penerbitan ilmiah yang

dipublikasikan oleh institusi lain baik dalam maupun luar negeri, dalam

bentuk karya ilmiah/artikel/makalah/book chapter/prosiding, dan

lainnya, seperti: Jurnal Internasional ASIA Review of Public

Administration; Jurnal Warta Bappeda Jawa Barat; Prosiding Seminar

Nasional dipublikasikan oleh Universitas Brawijaya Press; Prosiding

Seminar nasional Planocosmo ITB, Book chapter Evaluasi Kebijakan

dalam Upaya Peningkaan Mutu Human Capital di Sektor Publik

(Comparative Study dengan Australia) dalam Pengembangan Human

Capital: perspektif nasional, regional, dan global.

Terkait kapasitas pendidikan di STIA-LAN dalam menghasilkan

alumni yang berkualitas, yang merupakan indikator kedua dari IKU

Pengembangan Ilmu dan Tehnologi Administrasi ini. Ketiga kampus

telah menghasilkan profil lulusan dengan standar kelulusan sangat

memuaskan pada masing-masing program studi. Bahkan sebagian lulus

dengan predikat cumlaude. Salah satu lulusan STIA-LAN terpilih

sebagai Indonesia Young Moslem Creative award 2012 yang

diselenggarakan oleh British Council dan mewakili Indonesia dalam

Social Impact Finance Forum, di Madrid tahun 2012.

Pencapaian terhadap IKU persentase lulusan STIA LAN yang

memuaskan yaitu sebesar 105%. Secara lebih rinci, profil lulusan STIA

LAN Jakarta, Bandung dan Makassar untuk tahun akademik 2012 dapat

ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.9. Profil Lulusan STIA LAN

Indikator Jakarta Bandung Makassar

S1 S2 S1 S2 S1 S2

Jumlah Lulusan

dengan hasil sangat

memuaskan

77 90 70 47 194 190

Total Jumlah Lulusan 113 119 204 129 210 244

Persentase Lulusan

dengan Hasil

Memuaskan

68% 76% 63% 67% 92% 78%


Meskipun capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu

105%, namun masih terdapat permasalahan yang diantaranya :

1) Kurang optimalnya peran dosen dalam pengembangan STIA.

2) Pengelolaan metode pembelajaran yang kurang memotivasi

mahasiswa STIA-LAN dalam penyelesaian studinya.

Tindak lanjut yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut

adalah :

1) Pembimbingan tugas akhir secara intensif dan terstruktur.

Misalnya dengan melakukan pemanggilan terhadap mahasiswa

yang sedang menyelesaikan tugas akhir, termasuk juga

mengingatkan dosen pembimbing untuk melakukan proses

pembimbingan secara intensif.

2) Memberikan fasilitasi kepada mahasiswa dalam penyelesaian studi

misalnya penyediaan sumber-sumber pustaka yang dibutuhkan

oleh mahasiswa yang ada perpustakaan, memberikan pelatihan-

pelatihan metodologi penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah

untuk mahasiswa.

7. Sasaran Strategis 7 : Pengembangan Organisasi LAN

Berbasis Kinerja


(tiga) indikator kinerja sasaran yaitu (1) Opini BPK terhadap

pengelolaan keuangan LAN, (2) Skor Evaluasi AKIP LAN dan (3)

Prosentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN. Indikator kinerja,

target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:


Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Capaian

Opini BPK atas laporan

keuangan LAN

WTP WTP 100 %

Skor Evaluasi AKIP LAN B B 100%

Prosentase Pelaksanaan


90%

78,75% 87,5%


Pada indicator kinerja pertama yaitu Opini BPK atas Laporan

Keuangan, LAN telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan

yaitu Opini WTP, sebagaimana Surat BPK Nomor 81/S/V-

XVI/06/2012, tentang Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan LAN

Tahun Anggaran 2011. Dengan keberhasilan ini, Pemerintah

(Kementerian Keuangan) memberikan Piagam Penghargaan kepada

LAN atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan

Keuangan Tahun 2011 dengan capaian standar tertinggi dalam

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Sejak tahun anggaran 2007 sampai tahun anggaran 2011 secara

berturut-turut LAN mendapatkan opini dengan predikat WTP,

sedangkan opini BPK atas laporan keuangan LAN tahun 2012 belum

dikeluarkan karena sampai saat ini proses pemeriksaan BPK sedang

berlangsung.

Indikator kedua yaitu Skor Evaluasi AKIP LAN telah berhasil

memperoleh predikat penilaian dengan kategori “B” (66,02)

sebagaimana surat Menteri Negara PAN & RB nomor B/3346/M.PAN-

RB/11/2012 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Nilai tersebut telah mengalami peningkatan dari

sebelumnya yaitu kategori ‘CC’ menjadi ‘B’. Hal ini menunjukkan bahwa

LAN telah mengimplementasikan AKIP dengan baik, meskipun masih

memerlukan perbaikan dari tingkat institusi sampai unit kerja.

Indikator ketiga, terkait persentase pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di lingkungan LAN. Penilaian ini diperoleh berdasarkan

kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)

yang baru dilaksanakan di LAN pada pertengahan tahun 2012. Hasil

penilaian pemenuhan target indikator internal yang mencerminkan

pencapaian program dan kegiatan RB LAN adalah 78,75% atau tercapai

87,5% persen dari target 90%. Secara rinci hasil penilaian pelaksanaan

Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Hasil Penilaian RB

No Tahapan Skor

1 Manajemen Perubahan 70,2%

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 71,8%


No Tahapan Skor

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 82,4%

4 Penataan Tata Laksana 81,5%

5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 84,7%

6 Penguatan Pengawasan 80,4%

7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 79,7%

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 73,5%

9 Monitoring dan Evaluasi 84,5%

Rata – rata persentase tingkat pelaksanaan 78,75%

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan

instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang

dilakukan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga. Hal ini diatur

dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012, tentang

Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012, tentang

Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformassi Birokrasi

Secara Online.

8. Sasaran Strategis 8 : Publikasi dan diseminasi produk LAN

yang terintegrasi


(satu) indikator kinerja sasaran yaitu tingkat kepuasan stakeholderss

atas produk-produk LAN. Indikator kinerja, target dan realisasinya

disajikan sebagai berikut:



Capaian

Tingkat kepuasan

stakeholderss atas

produk-produk LAN

Sedang Baik 120


Tingkat kepuasan stakeholders atas produk – produk LAN diukur

berdasarkan instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanakan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) terutama untuk komponen yaitu hasil yang

dirasakan dari para pemangku kepentingan/stakeholders berdasarkan

dan hasil pengukuran sosial Pengukuran kepuasan

masyarakat/Pengguna layanan.

Berdasarkan hasil pengukuran ke dua komponen tersebut dapat

ditabulasikan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.13. Tingkat Kepuasan Stakeholderss

Satker

Hasil Pengukuran

Kepuasan

Masyarakat/

pengguna layanan

Hasil yang

dirasakan dari para

stakeholderss

berdasarkan hasil

pengukuran sosial

Sekretariat Utama 85 70

Kedeputian I 75 78

Kedeputian II 77 77

Kedeputian III 77 77

Kedeputian IV 70 70

Kedeputian V 83 85

PKP2A I LAN 80 77

PKP2A II LAN 57 66

PKP2A III LAN 85 86

PKP2A IV LAN 57 10

STIA LAN Jakarta 80 70

STIA LAN Bandung 72 70

STIA LAN Makassar 89 89

Rata – rata

Persentase 75.92 71.15

Rata – rata persentase keseluruhan hasil

pengukuran

73.54


Rentang nilai untuk penilaian PMPRB tersebut adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.14. Rentang Nilai Penilaian PMPRB

Rentang Nilai

PMPRB

Level Tingkat Kepuasan

0 – 10 0 Sangat Kurang

11 – 30 1 Kurang

31 – 50 2 Cukup

51 – 70 3 Sedang

71 – 90 4 Baik

91 - 100 5 Sangat Baik

Nilai rata – rata persentase keseluruhan hasil pengukuran hasil

kepuasan sebesar 73,54 berada pada rentang 71 – 90 sehingga dapat

dikatakan tingkat kepuasan stakeholders terhadap produk – produk

LAN adalah baik.

9. Sasaran Strategis 9 : Peningkatan kualitas sarana dan

prasarana

Indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini berikut target dan

realisasinya adalah sebagai berikut:



Capaian

Persentase

pemenuhan



memadai

90% 94,69% 105


Realisasi penyediaan sarana dan prasarana adalah sebesar 94,69

persen. Rincian pengadaan sarana prasarana tahun 2012 adalah

sebagai berikut :

1) Pembangunan gedung di Aceh dari target 25% pembangunan fisik

gedung baru tercapai sebanyak 19,69% sehingga pencapaian yaitu

sebesar 78,76%, hal ini disebabkan karena pembangunan gedung

yang mengalami beberapa kali proses gagal lelang sehingga baru

terlaksana setelah 3 (tiga) kali lelang dan belum adanya

sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan multi years contract

selain itu faktor cuaca dengan curah hujan yang tinggi juga

menyebabkan pembangunan gedung PKP2A IV LAN di Aceh tidak

optimal.

2) Pengadaan 2 (dua) buah Lift pada gedung Assessment PKP2A I

LAN di Jatinangor Jawa Barat mencapai realisasi 100% seperti

target yang telah ditetapkan

3) Renovasi Gedung Graha Wisesa, Kampus PPLPN – LAN Jakarta

mencapai realisasi 100% terdiri dari : Pekerjaan Kamar tidur

peserta Diklatpim Tk I Lantai III, Kamar tidur peserta Diklatpim

Tingkat II Lt I dan II, Kamar tidur Diklatpim Tk I Lt. III, Perluasan

ruang kelas Diklatpim Tk. I Lt. III, Renovasi ruang makan Diklatpim

Tk I Lt III, pekerjaan koridor, Pekerjaan Lt. Granit Area Sirkulasi Lt.

I, Pekerjaan Ruang Poliklinik, Perbaikan Instalasi Air Bersih Induk,

Pekerjaan Waterproofing Plat Atap, Lift dan Pekerjaan Pengecatan

dinding luar.

4) Pengadaan Peralatan Kantor dan Mesin terealisasi sebesar 100%

terdiri dari : Laptop, Komputer PC, Faxcimile, dan Scanner.

D. Kinerja Lainnya

Selain dari 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) yang ditetapkan oleh

Lembaga Administrasi Negara dengan capaian sebagaimana diuraikan

pada butir A dan B di atas, Lembaga Administrasi Negara juga telah

melakukan beberapa hal berikut ini yang merupakan kegiatan-kegiatan


yang bersifat adhoc dan terkait dengan tugas fungsi Lembaga

Administrasi Negara. Kinerja lain tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JAK).

Keterlibatan dilakukan pada level perencanaan (Naskah

Akademis), perumusan dan pembahasan sampai pada

persiapan pelaksanaan JAK. Dalam Permenpan No.005 Tahun

2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka

Kreditnya, disebutkan bahwa LAN merupakan instansi pembina

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

2. Pengembangan Reform Leaders Academy, project ini

merupakan bagian dari program Reformasi Birokrasi Nasional

yang ingin menciptakan agen-agen perubahan dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi. Keterlibatan unit kajian

dimulai dari level perencanaan dan pembahasan sampai pada

penyiapan pelaksanaan RLA.

E. Analisis Capaian Keuangan

Pagu anggaran LAN Tahun 2012 pada awal penetapan pagu

indikatif adalah sebesar Rp. 243,332,942,000 (Dua Ratus Empat Puluh

Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh

Dua Ribu Rupiah). Dalam perkembangannya, pagu tersebut mengalami

kenaikan karena adanya kenaikan Pagu PNBP, sehingga pada akhirnya

Pagu LAN Tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 276,666,494,000 ,- (Dua

Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta

Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Apabila dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun

2011 dimana LAN mendapatkan pagu anggaran sebesar

Rp. 246.091.148.000,- (Dua ratus empat puluh enam milyar sembilan

puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), maka pada

tahun 2012 ini pagu anggaran yang dimiliki LAN mengalami kenaikan

sebesar Rp. 30,575,346,000 (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh

Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) Perkembangan

pagu anggaran LAN dari tahun 2011 s.d. 2012 secara lengkap dapat

dilihat pada gambar di bawah ini :


Gambar 3.1 Perkembangan Pagu LAN

Dari pagu anggaran yang diterima LAN tahun 2012 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 3 (tiga) program yang menyebar di 13 (tiga belas) satuan kerja yang ada. Alokasi anggaran per program tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16. Penyerapan Anggaran Per ProgramTahun 2012

NO PROGRAM PAGU REALISASI %

1 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

149.383.358.000 132,172,538,551 88.48%

2 Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur

103.632.204.000 84,103,972,510 81,17%

3 Peningkatan Sarpras

23.650.932.000 23,438,588,109 99,10%

Jumlah 276.666.494.000 239,715,099,170 86,64%


Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penyerapan anggaran tahun 2012 mengalami penurunan. Pada tahun 2010, penyerapan anggaran LAN adalah sebesar 93,39%, selanjutnya tahun 2011 adalah sebesar 93,11%. Penurunan ini lebih dikarenakan adanya faktor efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa, dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang bersumber dari PNBP. Tren penurunan penyerapan anggaran ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2 Grafik Tren Penyerapan Anggaran Tahun 2010-

2012


BAB IV

PENUTUP

LAKIP LAN Tahun 2012 merupakan pertanggungjawaban atas

kinerja lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis LAN tahun 2010–2014. Di

dalamnya diuraikan tentang capaian indikator kinerja utama

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Strategis LAN

pada tahun 2012.

Mengacu pada sembilan sasaran yang diturunkan ke dalam 15 IKU,

telah berhasil dicapai 11 sesuai dengan target yang telah ditetapkan,

bahkan 4 indikator dapat melebihi target, sedangkan 4 indikator

lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Rata–rata

pencapaian kinerja pada tahun 2012 adalah sebesar 94,99% yang

berarti pencapaian kinerja sudah baik. Sementara pada kinerja

keuangan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2012 adalah

sebesar 86.64% atau 239,715,099,170 dari jumlah pagu sebesar

276.666.494.000. Capaian kinerja LAN pada tataran lembaga ini

merupakan agregat dari pencapaian kinerja unit di lingkungannya.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan

target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal–hal lainnya yang

harus diperhatikan agar kinerja LAN lebih baik lagi, yaitu: (1)

penguatan fungsi penjaminan kualitas terhadap standarisasi

penyelenggaraan diklat aparatur dan (2) Peningkatan sinergitas dan

koordinasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

LAN.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, LAKIP diharapkan dapat

menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja LAN secara utuh. Namun

demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada

menjadikan LAKIP LAN Tahun 2012 masih belum sempurna. Oleh

karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya

menyangkut perbaikan terhadap penetapan indicator-indikator kinerja

dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur.

Semoga LAKIP LAN Tahun 2012 ini dapat menjadi referensi yang

representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja LAN Tahun

2012, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja LAN di tahun

selanjutnya.

LAKIP LAN TAHUN 2012| i KATA PENGANTAR uji syukur kita ...

Documents