LAKIP - tebokab.go.id€¦ · lakip (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) sekretariat dprd kabupaten tebo tahun 2017 muara tebo, bulan januari tahun 2018

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEBO

TAHUN 2017

MUARA TEBO, BULAN JANUARI

TAHUN 2018

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO


LAKIP SKPD TAHUN 2017

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadhirat Allah Yang Maha

Kuasa dengan segala Rakhmat dan Izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2017 telah selesai disusun.

Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan,

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten

Tebo dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar

Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2017.

Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak

pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan

akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap

pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam

menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan

yang baik (good governace)

Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2017 ini,

disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo yaitu “ Terwujudnya Pelayanan

Legislatif secara Profesional dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Kewajiban bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo”.dengan 2 (dua)

misi yaitu

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja dan peningkatan SDM Anggota

DPRD

2. Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan dalam menampung semua

aspirasi Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2017,

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan

37 kegiatan dalam 8 program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten



2

Tebo dan sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2017, untuk mendukung

pencapaian 2 sasaran dalam 4 indikator kinerja (outcome/output) dan 2

tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil

capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi

pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :

No

Sasaran

Strategis

Target

Indikator

Kinerja

Sasaran

(Outcome/

Output)

(indikator)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

(Output)

Sangat

Baik

(100%)

(indikator)

Baik

(85% sd <

100%)

(indikator

)

Sedang

(70% sd <

85%)

(indikator)

Kurang

Baik

(0 sd <

70%

(indikator)

1 Meningk

atnya

kualitas

Anggota

DPRD

Tebo

dalam

melaksan

akan

tugas-

tugas

kelegislati

fannya

Persentase

terlaksanan

ya sidang-

sidang

Anggota

DPRD

90,00%

2 Meningk

atnya

kualitas

hasil

produk

hukum

yang

dibahas

oleh

Anggota

DPRD

Tebo

Persentase

produk

hukum

yang

dihasilkan

oleh DPRD

Tebo

90,00%

3 Persentase

Terserapny

a aspirasi

masyaraka

t

89,24 %

4 Persentase

meningkat

nya

wawasan

Anggota

DPRD dan

90,00%



3

Staf dalam

memahami

tugas-

tugasnya

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target

rencana kinerja (performance plan) sebanyak 4 indikator sasaran :

Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 0 indikator sasaran strategis.

Terlaksana dengan “baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.

Terlaksanan dengan “sedang” sebanyak 1 indikator sasaran strategis.

Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 0 indikator sasaran strategis.

Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana

dengan “baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis atau sebesar 85 ≥100%

tersebut di atas adalah sebagai berikut :.

No Sasaran Strategis Capaian Indikator Kinerja Sasaran (85 ≥ 100%)

1. Meningkatnya

kualitas hasil

produk hukum

yang dibahas

oleh Anggota

DPRD Tebo

Dari semua kualitas hasil produk hukum yang dibahas

oleh Anggota DPRD Tebo yang dilaksanakan pada

tahun 2017, semuanya terselenggara dengan baik

berkat kerjasama antara Anggota DPRD, staf sekwan

dan pihak-pihak lain yang berkompeten didalamnya

Kegagalan/celah kinerja (performance gap) sejumlah 0 indikator

kinerja sebesar 0 (klasifikasi kurang baik) terdiri atas :

No Sasaran Strategis Capaian Indikator Kurang Baik (0 sd < 70%)

- -

Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya

(100 %) disebabkan beberapa hambatan dengan pokok-pokok

permasalahan yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :



4

1. Waktu pelaksanaan kegiatan yang kadang bertabrakan dengan jadwal-

jadwal lain yang juga sama pentingnya untuk pembangunan

Kabupaten Tebo ke depan

2. Adanya miss communication dengan instansi-instansi lain yang terkait

3. belum sadarnya masyarakat akan peran DPRD selaku pemegang

kekuasaan legislatif

4. Jumlah dana yang dialokasikan tidak singkron dengan kenyataan riil

dilapangan

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-

hambatan/permasalahan-permasalah diungkapkan di dalam bab-bab

LAKIP ini.

Berbagai keberhasilan Persentase terlaksananya sidang-sidang

Anggota DPRD tersebut di atas akan tetap dipertahankan, dan terhadap

kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki

untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang

berlaku.

Muara Tebo, Januari 2018

Sekretaris DPRD

Kabupaten Tebo

NAFRI JUNAIDI, SH. MH

Nip.19710621 200012 1 004



5

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................. 1

DAFTAR ISI ..................................................................................................... 5

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG ............................................................................ 6

B. BIDANG KEWENANGAN .................................................................. 6

C. CORE AREA ..................................................................................... 6

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................ 7

E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD TEBO ............ 16

F. SUMBER DAYA APARATUR ............................................................... 18

G. SISTEM PENYAJIAN ......................................................................... 18

BAB II PERENCANAN STRATEJIK

1. RENCANA STRATEJIK ....................................................................... 20

2. VISI .................................................................................................... 20

3. MISI ................................................................................................... 20

4. TUJUAN ............................................................................................ 21

5. SASARAN ......................................................................................... 21

6. KEBIJAKAN ....................................................................................... 22

7. RENCANA KINERJA TAHUNAN ........................................................ 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKUR KINERJA ................................................... 24

B. INDIKATOR KINERJA ........................................................................ 25

C. EVALUASI KINERJA ......................................................................... 26

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN ........................................................... 29

E. ANALISA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA KEGIATAN ............... 30

BAB IV PENUTUP

A.KESIMPULAN ..................................................................................... 31

LAMPIRAN ..................................................................................................... 33



6

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2017

dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas

kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo

dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri,

dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2017 yang

ditujukan kepada Bupati Tebo dan sebagai bahan dukungan untuk

penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017

Tujuan penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun

2017 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi

kepada pihak pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem

pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap

pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam

menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan

dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governace).

B. BIDANG KEWENANGAN

Berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8

tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD kabupaten

Tebo, telah diidentifikasi terdapat urusan wajib dan urusan pilihan.

Sedangkan kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo masuk dalam

urusan pemerintah bidang onotomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan

persandian. Sebagai dasar hukum lebih lanjut dikeluarkan Peraturan Bupati

Tebo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Sekretariat

DPRD Kabupaten Tebo.

C. CORE AREA

Core area yang dimiliki dalam kedudukan Organisasi Sekretariat

DPRD Kabupaten Tebo yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi



7

dan tugas pokok DPRD Kabupaten Tebo dalam rangka meningkatkan

Kualitas, Produktifitas dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 2016 tentang tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo yaitu merupakan unsur

pelayanan terhadap DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan fungsinnya, Sekretariat DPRD dipimpin oleh

seorang Sekretariat DPRD yang dibantu oleh :

1. Bagian Umum dan kepegawaian, membawahkan:

a. Subbagian Tata Usaha dan kepegawaian;

b. Subbagian Perlengkapan dan rumah tangga; dan

c. Subbagian Protokol dan Humas.

2. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan:

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Subbagian Anggaran; dan

c. Subbagian Penatausahaan Keuangan.

3. Bagian Persidangan, membawahkan:

a. Subbagian Rapat dan Risalah;

b. Subbagian Alat Kelengkapan Dewan; dan

c. Subbagian Pengkajian Hukum.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD

sebagaimana diatur dalam bab II bagian keenam Peraturan Bupati Tebo

Nomor 39 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo :

a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur

pelayanan terhadap DPRD yang mempunyai tugas

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan



8

menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

3. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD.

c. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.

d. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris DPRD di bantu oleh :

a. Bagian Umum;

b. Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Bagian Persidangan;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu dan

bertanggung jawab kepada Sekertaris DPRD dalam hal :

a. penyusunanan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan,

kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta keprotokolan

dan humas;

b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan,

kepegawaian, keprotokolan dan humas;

c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

d. penerimaan naskah dinas/surat-surat dinas yang masuk, mencatat

dalam lembar disposisi dan mendistribusikannya ke bidang lain dalam

lingkungan Sekretariat DPRD serta mengarsipkan;

e. pelaksanaan urusan naskah dinas/surat-surat yang keluar dan

melaksanakan urusan kearsipan;

f. penyiapan dan menginventarisasi kebutuhan rumah Sekretariat

DPRD;

g. pelaksanaan pencatatan dan pemeliharaan peralatan rumah

tangga Sekretariat DPRD;

h. penyiapan dan pengaturan rapat-rapat intern sekretariat dewan;



9

i. pengelolaan urusan perpustakaan;

j. penyiapan usulan pengisian jabatan dilingkungan secretariat dewan;

k. pelaksanaan urusan kenaikan gaji berkala, urusan kenaikan pangkat

dan golongan pegawai dilingkungan sekretariat dewan;

l. penyiapan administrasi untuk keperluan izin, cuti, urusan pegawai dan

urusan kesejahteraan pegawai;

m. penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka kerjasama peningkatan

kinerja antara DPRD dengan pihak lain;

n. pelaksanaan fasilitasi penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh

DPRD;

o. pemberian saran dan pertimbangan hasil analisa kepada atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya , Bagian Umum, Perlengkapan dan

keuangan dibantu oleh :

a. Subbagian Tata Usaha

b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan

c. Subbagian Protokol.

3. Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dalam hal :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan

dengan ketatausahaan;

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang

ketatausahaan;

b. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan urusan ketatausahaan;

c. mengelola kegiatan surat-menyurat yang meliputi pengetikan,

penggandaan, pengiriman dan pengarsipan;

d. menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis tentang

pembinaan pegawai;

e. melakukan exspedisi surat keluar, penyimpanan dan pendistribusian

alat tulis kantor, pemeliharaan dan penghapusan arsip;

f. melaksanakan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan

lingkungan kantor;

g. mengendalikan pengadaan, pendistribusian, penggunaan,

perawatan inventaris dan penghapusan barang perlengkapan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;



10

h. menyusun formasi pegawai berdasarkan data informasi sebagai

bahan masukan bagi atasan dan konsep rencana pengadaan data

penetapan pegawai;

i. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) kenaikan pangkat dan

kenaikan gaji berkala;

j. melakukan fasilitasi usulan penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Istri/suami,

Taspen, dan Kartu Akses;

k. melakukan usulan cuti dan izin Pegawai dan berkas usulan

pemberhentian dan pensiun pegawai sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

l. menyusun rencana pengembangan pegawai sebagai bahan

masukan atasan;

m. menyiapkan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa

pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

n. membuat usulan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan

latihan, tugas belajar, izin belajar sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

o. melaksanakan penyelesaian kasus kepegawaian sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

p. melaksanakan pelaksanaan upacara, peningkatan disiplin pegawai

sekretariat DPRD;

q. menyiapkan DP3 pegawai Sekretariat DPRD;

r. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi

kepegawaian dan administrasi anggota DPRD;

s. mengkoordinasikan pelaksanaan apel pagi dan apel siang

dilingkungan Sekretariat DPRD; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

4. Tugas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dalam hal :



dengan rumah tangga dan perlengkapan;

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang rumah

tangga dan perlengkapan;

c. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan urusan rumah tangga dan perlengkapan;



11

d. merencanakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan sekretariat

DPRD;

e. melakukan iventarisasi barang-barang dan perlengkapan milik

Sekretariat DPRD;

f. melakukan pemeliharaan gedung/kantor serta kendaraan dinas dan

peralatan lainnya pada Sekretariat DPRD;

g. mempersiapkan ruangan sidang, rapat-rapat dan pertemuan lainnya

pada Sekretariat DPRD; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


5. Tugas Kepala Sub Bagian Protokol, dalam hal :



dengan keprotokolan;


keprotokolan;


dengan keprotokolan;

d. mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan

penerimaan, pelepasan tamu;

e. memfasilitasi tamu yang datang mengunjungi secretariat dewan;

f. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi lain dalam pelaksanaan

tugas keprotokolan;

g. menyiapkan acara penyelenggaraan upacara-upacara pelantikan,

rapat-rapat dinas dan pertemuan-pertemuan dinas lainnya,

penyelenggaraan penerimaan tamu DPRD, mengatur persiapan

rapat, pertemuan/resepsi, upacara dan kendaraan untuk tamu yang

memerlukan pelayanan yang bersifat protokoler serta mengatur

akomodasi, pengamanan dan acara perjalanan tamu DPRD;

h. melaksanakan administrasi mengenai segala sesuatu yang

berhubungan dengan perjalanan Pimpinan DPRD dan Anggota,

menyiapkan upacara dan mengatur keprotokolannya serta

melakukan kerjasama dengan instansi lain dibidang keprotokolan;

dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan




12

6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu dan


a. penyusunanan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan

keuangan;

b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan penyusunan

anggaran pendapatan dan belanja dan perubahan anggaran dan

belanja sekretariat DPRD;

c. pengelolaan pembukuan, penerimaan dan pengeluaran Sekretariat

DPRD;

d. pengelolaan gaji pegawai Sekretariat DPRD;

e. pengelolaan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Dalam menyelenggarakan tugasnya , Bagian Perencanaan dan

Keuangan dibantu oleh :

a. Subbagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. Subbagian Anggaran; dan

c. Subbagian Penatausahaan Keuangan.

7. Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dalam

hal :



dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;


perencanaan, evaluasi dan pelaporan;


dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. melakukan perencanaan program/kegiatan Sekretariat DPRD;

e. melaksanakan evaluasi seluruh kegiatan pada Sekretariat DPRD;

f. membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan Sekretariat DPRD;

dan;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan




13

8. Kepala Sub Bagian Anggaran, dalam hal :



dengan anggaran;


dengan urusan anggaran keuangan;

c. menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis dan petunjuk teknis yang

berkaitan dengan anggaran keuangan;

d. menyiapkan bahan penyusunan rancana kerja dan anggaran serta

dokumen pelaksanaan anggaran pada Sekretariat DPRD;

e. mengatur pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan dan

pengeluaran anggaran Sekretariat DPRD; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


9. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan, dalam hal :



dengan penatausahaan keuangan;


dengan urusan penatausahaan keuangan;


berkaitan dengan penatausahaan keuangan;

d. menyiapkan bahan penyusunan konsep surat keputusan

pengangkatan bendahara pengeluaran, penerimaan, barang, PPK

dan PPTK pada Sekretariat DPRD;

e. mengatur pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan dan

pengeluaran anggaran Sekretariat DPRD;

f. membuat daftar gaji pegawai Sekretariat DPRD;

g. melaksanakan koordinasi dengan PPTK dalam pembuatan laporan

bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan Sekretariat DPRD; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


10. Kepala Bagian Persidangan

Kepala Bagian Persidangan mempunyai tugas membantu dan


a. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Rapat DPRD;



14

b. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan rapat pimpinan,

komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan

dan alat kelengkapan DPRD lainnya yang diperlukan;

c. memberikan pelayanan penunjang pembentukan alat kelengkapan

DPRD;

d. penyelenggaraan penyusunan risalah rapat; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Dalam menyelenggarakan tugasnya , Bagian Persidangan

dibantu oleh :

a. Subbagian Persidangan dan Rapat;

b. Subbagian Alat Kelengkapan Dewan; dan

c. Subbagian Risalah.

11. Kepala Sub Bagian Persidangan dan Rapat, dalam hal :



dengan persidangan dan rapat;


dengan persidangan dan rapat;


berkaitan dengan persidangan dan rapat;

d. memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan persidangan

dan rapat DPRD;

e. penyiapan bahan-bahan dalam kegiatan persidangan dan rapat-

rapat DPRD;

f. mengatur pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan dan

pengeluaran anggaran Sekretariat DPRD;

g. melaksanakan koordinasi dengan PPTK dalam pembuatan laporan

bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan sekretariat DPRD; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

12. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan, dalam hal :



dengan alat kelengkapan dewan;



15

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan urusan alat kelengkapan dewan;


berkaitan dengan alat kelengkapan dewan;

d. membantu dan memfasilitasi terbentuknya unsur pimpinan dewan;

e. membantu dan memfasilitasi terbentuknya komisi;

f. membantu dan memfasilitasi terbentuknya panitia musyawarah;

g. membantu dan memfasilitasi terbentuknya panitia anggaran;

h. membantu dan memfasilitasi terbentuknya badan kehormatan DPRD;

i. membantu dan memfasilitasi terbentuknya panitia legislasi;

j. membantu dan memfasilitasi terbentuknya alat kelengkapan lain

yang diperlukan;

k. mengumpulkan hasil-hasil rapat alat kelengkapan DPRD; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


13. Kepala Sub Bagian Risalah, dalam hal :



dengan risalah;


dengan risalah;

c. melakukan penyusunan risalah rapat-rapat DPRD;

d. melakukan pembukuan hasil risalah rapat DPRD;

e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


E. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Tebo

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Nomor : 39 Tahun 2017 dengan susunan

organisasi sebagai berikut:

F. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Sekretariat DPRD kabupaten Tebo

keadaan pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebanyak 47 orang, dan



16

pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebanyak 55 orang dengan

golongan sebagai berikut:

Golongan

(Pegawai

Negeri/Honor)

Keadaan 1 Januari 2018

(orang)

Keadaan 31 Desember

2017

(orang)

IV 3 3

III 15 15

II 6 6

I - -

Honor 23 31

Jumlah 47 55

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan Keadaan 1 Januari 2018

(orang)

Keadaan 31 Desember

2017

(orang)

S3 - -

S2 2 2

S1 21 21

D III 1 1

D II - -

D I - -

SLTA 23 31

SLTP - -

SD - -

Jumlah 47 55

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2017 Kabupaten Tebo

ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2017. Penyusunan LAKIP dimulai

dengan menjelaskan Recana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi

dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan

selanjutya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi

sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja

(performance result) tahun 2018 diperbandingkan dengan rencana kinerja

(performance plan) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan

menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja

dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan

ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (performance



17

gap) kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas

kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo

tahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN :

Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan

tujuan penyusunan LAKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS :

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana

kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan

dalam pengukuran kinerja, analisis pecapaian sasaran

strategis, dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP :

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta

strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa

yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



18

BAB II

RENCANA STRATEJIK

1. RENCANA STRATEJIK

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi

pada keluaran (out put) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama

kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016 – 2020 dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin

timbul. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo mencakup visi, misi, tujuan,

sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

2. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana

instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya

secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovativ, serta produktif. Visi

merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi

pemerintah.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2017 mengacu pada

batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Tebo

yaitu: “ Terwujudnya Pelayanan Legislatif secara

Profesional dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kewajiban

bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo”

Penjelasan Visi :

Merupakan gambaran kedepan guna memberikan arahan dan fokus

strategi yang jelas sebagai dasar untuk mencapai tujuan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Sehingga kegiatan yang

dilaksanakan Anggota DPRD yaitu rapat-rapat, urusan rumah tangga,

perjalanan dinas dan tata urusan administrasif dapat terlaksana dengan

tertib, lancar dan berhasil.



19

3. Mis

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam

bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

oleh instansi pemeritah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo ditetapkan sebanyak 2

(dua) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja dan peningkatan SDM

Anggota DPRD

2. Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan dalam menampung

semua aspirasi Masyarakat

Penjelasan Misi 1

Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang berorientasi

pada peningkatan pelayanan kegiatan Anggota DPRD, maka untuk

mewujudkannya perlu peningkatan kualitas pelayanan yang

berkaitan dengan rapat-rapat dalam menentukan kebijakan dan

pembahasan Peraturan Daerah; dan mengadakan pelatihan bagi

anggota DPRD yang berhubungan dengan bidang tugasnya untuk

meningkatkan profesionalisme dan Sumber Daya Manusia.

Penjelasan Misi 2

Sesuai dengan fungsi Sekretariat DPRD yang berorientasi pada

Pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan tata usaha

kegiatan Anggota DPRD, maka untuk mewujudkannya perlu

mengoptimalkan mutu pelayanan dan kemudahan pelaksanaan

kunjungan kerja baik di dalam maupun luar daerah; menjaring

aspirasi masyarakat; dan sosialisasi kinerja Legislatif dan Perda. Untuk

mendukung hal tersebut diperlukan optimalisasi, penambahan

prasarana dan sarana, serta memperlancar kegiatan dengan

didukung tertib administrasi.

4. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan



20

ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu dan analisis strategis, yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya Manusia dalam

memaksimalkan peran, fungsi, dan kapasitas Sekretariat DPRD tebo.

2. Peningkatan mutu pelayanan dan kemudahan menjaring aspirasi

masyarakat dan sosialisasi kinerja Legislatif dan Perda.

5. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam

rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek

dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dan

2 (dua) sasaran strategis pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo

seperti pada tabel berikut:

Tujuan 1

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas Anggota DPRD Tebo dalam

melaksanakan tugas-tugas kelegislatifannya

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas hasil produk hukum yang dibahas

oleh Anggota DPRD Tebo

6. Kebijakan

Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dalam tahun 2017 terdiri

atas 2 kebijakan, 2 program yang didukung dengan kegiatan yang

merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada

sebanyak 10 kegiatan untuk mencapai 2 sasaran dan 1 tujuan strategis,

dapat dijabarkan seperti dalam tabel berikut :

Tujuan 1

Sasaran

Strategis

Kebijakan Program Kegiatan

1

Meningkatn

ya kualitas

Anggota

DPRD Tebo

1.

Meningk

atakan

SDM

sumber

1

Peningkata

n Kapasitas

Lembaga

Perwakilan

1.

2.

Pembahasan

Rancangan

Peraturan Daerah



21

dalam

melaksana

kan tugas-

tugas

kelegislatifa

nnya

Meningkatn

ya kualitas

hasil produk

hukum

yang

dibahas

oleh

Anggota

DPRD Tebo

2.

daya

aparatur

dan

Anggota

DPRD

Meningk

at kan

kualitas

hasil

produk

hukum

yang

akan

dikeluark

an

2

Rakyat

Daerah

Penataan

peraturan

perundang

-undangan

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Hearing/dialog

dan koordinasi

dengan pejabat

pemerintah daerah

dan tokoh

masyarakat/tokoh

agama

Rapat-rapat alat

kelengakapan

dewan

Rapat-Rapat

Paripurna

Kegiatan Reses

Peningkatan

Kapasitas pimpinan

dan Anggota

DPRD

Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

Rapat-rapat

koordinasi Anggota

DPRD

Kunjungan Kerja

Pimpinan dan

Anggota DPRD luar

daerah

Koordinasi

kerjasama

permasalahan

peraturan

perundang-

undangan



22

7. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pada dasarnya rencana kInerja (performance plan) tahun 2017

menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo selama tahun 2017 Target kinerja merepresentasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator

kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target

kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam

mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Rencana kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2017 secara

lengkap disajikan pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 2:

Formulir RKT).



23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media

pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya

merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau

kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis

akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan

menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis

akuntabilitas keuangan.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Cara mengukur kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2017

berdasarkan kepada :

1. PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) ini berisi tentang program, kegiatan

yang didasarkan kelompok masukan, keluaran dan hasil, serta target

realisasi beserta persentase pencampaian rencana tingkat capaian

(target), dan

2. PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang berisi tentang sasaran yang

sesuai rencana stratejik dan indikatornya, rencana tingkat capaian,

realisasi dan persentasi pencapaian rencana tingkat capaian.

Untuk lebih jelas terhadap hal tersebut di atas, dapat diterapkan

sebagai berikut :

1. bahwa PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) ini berisi tentang program,

kegiatan yang didasarkan kelompok masukan, keluaran dan hasil,

serta target realisasi beserta persentase pencapaian rencana tingkat

capaian (target) , kenyataan ini berdasarkan pada pengukuran

kinerja kegiatan dilingkungan Sekretariat DPRD.

2. Terhadap PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang berisi tentang

sasaran yang sesuai rencana stratejik dan indikatornya, rencana

tingkat capaian, realisasi dan persentase pencapaian rencana

tingkat capaian, dapat dijelaskan sebagai berikut :



24

a. Berdasarkan masukan, pada tahun anggaran 2017 telah

disediakan dana sebesar Rp.25.186.906.278 dan dapat

direalisasikan sebesar Rp. 21.591.439.344 atau 85,72 %

b. Berdasarkan keluaran, jumlah Rancangan Peraturan Daerah

(Raperda) pada tahun Anggaran 2017 sebanyak 2 (Dua) buah,

yang dapat diselesaikan menjadi perda yang definitif sebanyak 0

(Tidak ada), hal ini dikarenakan Ranperda yang dibahas belum

dapat diselesaikan dan masih kurangnya kesiapan dari

Dinas/instansi yang berhubungan dengan Ranperda yang

dibahas.

c. Berdasarkan hasil, yakni terselesainya Raperda yang berasal dari

DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan

bersama dan ditetapkan menjadi peraturan daerah definitif.

B. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan

diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat

kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau

kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi

organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan

dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. Indikator Masukan (Input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang

diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya

sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya

yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi

keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau

aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan

berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi

keluaran.

3. Indikator Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.



25

4. Indikator Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang

diharapkan terwujud.

5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan

akhir dari pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan

pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas.

Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam

jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang

baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo tahun 2017 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat

Indikator Keluaran (Output)/Indikator hasil (Outcome).

C. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis

Pemerintah Kabupaten tebo tahun 2017 dilakukan dengan

membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 4 indikator

kinerja dengan 2 sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil

pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam

4 klasifikasi penilaian yaitu:

Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya “Sangat Baik.”

Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah

100 % predikatnya “Baik.”

Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan di bawah

85 % predikatnya “Sedang.”

Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 70

% predikatnya “Kurang Baik”

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas Anggota DPRD Tebo dalam

melaksanakan tugas-tugas kelegislatifannya

Analisis pencapaian target 2 indikator kinerja pada sasaran nomor 1 yaitu 2

dalam 1 program adalah sebagai berikut :



26

INDIKATOR KINERJA Target Realisasi %

1

Persentase terlaksananya sidang-

sidang dan rapat-rapat Anggota

DPRD

100% 100% 100 %

2

Persentase Terserapnya aspirasi

masyarakat 100% 80.52% 80.52%

3

Persentase meningkatnya

wawasan Anggota DPRD dan Staf

dalam memahami tugas-tugasnya

100% 90% 90%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian

Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 3 Indikator Sasaran Strategis nomor 1

yaitu Meningkatnya kualitas Anggota DPRD Tebo dalam melaksanakan

tugas-tugas kelegislatifannya adalah sebagai berikut :

No. Klasifikasi

Penilaian

Predikat

Jumlah Indikator Sasaran

1 100% Sangat Baik -

2 85% sd < 100% Baik 3

3 70% sd < 85% Sedang 1

4 0 sd < 70% Kurang Baik -

- Jumlah - 4

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas

Anggota DPRD Tebo dalam melaksanakan tugas-tugas kelegislatifannya

dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 0 indikator, predikat

baik sebanyak 3 indikator, predikat sedang sebanyak 1 indikator, dan

predikat kurang baik sebanyak 0 indikator.

Tidak tercapainya seluruh indikator sasaran 100% terdapat pada 2

(dua) indikator dalam 1 program yaitu seperti tabel berikut :



27

Sasaran

1


1.

Persentase Terserapnya

aspirasi masyarakat 100% 80.52% 80,52%

2.

Persentase meningkatnya

wawasan Anggota DPRD

dan Staf dalam memahami

tugas-tugasnya

100% 90% 90%

Hambatan-hambatan/permasalahan dalam pencapaian target 2

indikator kinerja sasaran Meningkatnya kualitas Anggota DPRD Tebo dalam

melaksanakan tugas-tugas kelegislatifannya adalah sebagai berikut :

1. Program: Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

1) Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah

Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

- Kurang kooperatipnya dinas/instansi ketika ada undangan hearing

aleh Anggota DPRD Tebo dalam membahas kepentingan

kabupaten Tebo itu sendiri

- Jadwal hearing yang kadang bertabrakan dengan acara-acara

Pemerintah daerah lainnya yang juga mempunyai arti penting

2] Kegiatan reses

- Kesadaran masyarakat yang masih kurang akan peran penting

Anggota DPRD selaku pemegang kekuasaan legislatif

- Jadwal reses yang kadang bersamaan dengan sidang-sidang

pembahasan lainnya yang prioritas utama haruslah mendahulukan

jadwal sidang pembahasan

3] Kegiatan Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

- Jumlah dana yang dianggarkan kadang tidak singkron dengan

kenyataan riil dilapangan



28

Sasaran

2

Meningkatnya kualitas hasil produk hukum yang dibahas



1.

Persentase produk hukum yang

dihasilkan oleh DPRD Tebo 100% 90% 90%

Hambatan-hambatan/permasalahan dalam pencapaian target 2 indikator

kinerja sasaran Meningkatnya kualitas hasil produk hukum yang dibahas oleh

Anggota DPRD Tebo adalah sebagai berikut :

- 1. Program: Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1) Kegiatan Pembahasan rancangan Peraturan daerah

- Jadwal pembahasan yang sangat sempit

- belum adanya tenaga ahli yang membidangi masalah-masalah

yang akan dibahas

- 2. Program: Penataan Peraturan Perundang-undangan

1) Kegiatan koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-

undangan

- Birokrasi yang cukup panjang untuk bisa menghsilkan sebuah

perda inisiatif

- Tidak adanya tenaga ahli dibidang hukum dan ekonomi yang

mumpuni yang dapat memberi masukan guna suksesnya sebuah

produk hukum

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tebo

dan sumber lainnya yang sah (APBD Provinsi Jambi, APBN/Dekonsentrasi

Tugas Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Tebo adalah sebesar

Rp. 25.186.906.278 dengan realisasi sebesar Rp. 21.591.439.344 atau 85,72%,

dengan rincian sebagai berikut :



29

No Sumber Dana

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

Realisasi

1 APBD Pemerintah

Kabupaten .........

25.186.906.278

21.591.439.344

85,72%,

2 APBD Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat

3 APBN/Dekonsentrasi

4 APBN/Tugas Perbantuan

5 Bantuan Luar Negeri

6 Bantuan Masyarakat

dan lain-lain

Jumlah

25.186.906.278

21.591.439.344

85,72%,

Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara

langsung dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis

akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD kabupaten Tebo tahun 2017 adalah

sebesar Rp25.186.906.278 dengan realisasi sebesar Rp. 20,908,256,351 atau

85,72%, dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis adalah

sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

Realisasi

1 Meningkatnya kualitas

Anggota DPRD Tebo dalam

melaksanakan tugas-tugas

kelegislatifannya

14.125.501.500

12.028.546.206

85,15

2 Meningkatnya kualitas hasil

produk hukum yang dibahas


1.525.630.300

1.009.026.052

93.66

Jumlah

15.651.131.800

13.037.575.258

Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan hambatan-

hambatan/permasalahan yang sudah diuraikan di dalam pencapaian

indikator sasaran pada analisis pencapaian sasaran strategis akuntabilitas

kinerja di bagian depan. Di samping itu disebabkan sebagai berkut :

1. Waktu pencairan yang tidak tepat waktu

2. waktu pelaksanaan yang jadwalnya bersamaan dengan acara-

acara lain yang juga mendesak



30

E. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA KEGIATAN

1. Efisiensi

Nilai efekesiennsi didapat dari unit cost Ouput atau dengan kata lain

dari biaya dapat diserap dan telah disediakan di DPA tahun 2017, namun

belum mampu diserap secara optimal.

Dalam rencana biaya dalam tahun 2017, telahdisampaikan dalam

DPA sesuai kebutuhan secara pola anggaran maximal pada pos Sekretariat

DPRD untuk menjaga kemungkinan sesuai dengan kondisi dan situasi dalam

lingkup kerja yang bersifat birokrasi.

2. Efektifitas

Sedangkan dalam pencapaian secara efektif, didapat dari unit cost

come, atau dengan kata lain dari hasil berupa perda definitif telah sesuai

dengan kebutuhan dari pihak Pemerintah Daerah melalui kepala daerah

atau dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.



31

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2017 Sekretariat

DPRD kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 37

kegiatan dalam 8 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD

tahun anggaran 2017 untuk mendukung pencapaian 2 sasaran dalam 4

indikator kinerja (output) dan 1 tujuan yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis.

2. Hasil capaian atas 4 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi

pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :

Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 0 indikator sasaran

strategis

Terlaksana dengan “baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis

Terlaksanan dengan “sedang” sebanyak 1 indikator sasaran strategis

Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 0 indikator sasaran strategis.

3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya

(100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-

pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu :

Waktu pelaksanaan kegiatan yang kadang bertabrakan dengan

jadwal-jadwal lain yang juga sama pentingnya untuk

pembagunan Kabupaten Tebo ke depan

Adanya miss communication dengan instansi-instansi lain yang

terkait

belum sadarnya masyarakat akan peran DPRD selaku

pemegang kekuasaan legislatif

Jumlah dana yang dialokasikan tidak singkron dengan

kenyataan riil dilapangan

4. Strategi pemecahan masalah

Untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD kabupaten Tebo pada

masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah

yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berkut :



32

1. Menyediakan tenaga ahli yang mumpuni dibidang hukum,

ekonomi atau yang lainnya sehingga produk hukum yang

dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Tebo benar-benar berdaya guna

dan berhasil guna

2. Melakukan survey dan penelitian secara mendalam sebelum

menganggarkan dana untuk suatu kegiatan sehingga dan

tersebut dapat digunakan secara bijak dan efektif

3. Sering memberikan penyuluhan dan pengertian secara

mendalam kepada masyarakat akan peran penting DPRD selaku

pemegang kebijakan legislatif di daerah sehingga apapun yang

dihasilkan oleh DPRD Tebo dapat diterima oleh masyarakat

dengan hati terbuka

Muara Tebo, Januari 2018

Sekretaris DPRD

Kabupaten Tebo

NAFRI JUNAIDI, SH. MH

Nip.19710621 200012 1 004

Formulir RS

Instansi : Sekretariat DPRD TeboVisi :

Misi : 12 Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan dalam menampung semua aspirasi masyarakat

No Indikator No Kebijakan No Program No Kegiatan Pokok1 3 4 5 6 7

I. Mengidentifikasi sasaran, serta kebijakan dan program yang akan dilaksanakan

I.1 - Persentase terlaksananya sidang-sidang Anggota DPRD

I.1.1 Meningkatakan SDM sumber daya aparatur dan Anggota DPRD

I.1.1.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

I.1.1.1.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Sekretariat DPRD Tebo

II. Mengawasi supaya program dan kegiatan yang dijalankan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan

I.2 - Persentase produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Tebo

I.1.2 Meningkatkan kualitas hasil produk hukum yang akan dikeluarkan

1.1.1.1.2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

- Persentase Terserapnya aspirasi masyarakat

1.1.1.1.3 Rapat-rapat alat kelengakapan dewan

- Persentase meningkatnya wawasan Anggota DPRD dan Staf dalam memahami tugas-tugasnya

1.1.1.2.1 Rapat-Rapat Paripurna

1.1.1.2.2 Kegiatan Reses

Rencana StrategisTahun 2016 S/D 2020

Tujuan Ketera-ngan

SasaranNo Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

“ Terwujudnya Pelayanan Legeslatif secara Profesional dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kewajiban bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo”.

Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja dan peningkatan SDM Anggota DPRD

Meningkatnya kualitas hasil produk hukum yang dibahas oleh Anggota DPRD Tebo

Uraian2

Meningkatnya kualitas Anggota DPRD Tebo dalam melaksanakan tugas-tugas kelegislatifannya

No Indikator No Kebijakan No Program No Kegiatan Pokok1 3 4 5 6 7

Tujuan Ketera-ngan

SasaranNo Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian2

1.1.1.3.1 Peningkatan Kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD

1.1.1.3.2 Sosialisasi peraturan perundang-undanganRapat-rapat koordinasi Anggota DPRDKunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah

Penataan peraturan perundang-undangan

I.1.1.2.1 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

MuaraTebo, Januari 2018 SEKRETARIS DPRDKABUPATEN TEBO

NAFRI JUNAIDI, SH. MHNIP. 19710621 200012 1 004

Instansi : Sekretariat DPRD TeboMisi : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja dan peningkatan SDM Anggota DPRD

2. Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan dalam menampung semua aspirasi masyarakat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.1 % 80,5 I.1.1.1 I.1.1.1.1 Input :Dana Rp 2,384,300,000

Output :% 72.17 buah

Outcomes :% 70,25 %

75,50

% 80.74 Benefit :% 31.52

Impact:% 89.72

1.1.1.1.2

Input :Dana Rp 331,725,000 SDM Orang 150


Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Persentase terlaksananya sidang-sidang Anggota DPRD

Persentase produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Tebo

Persentase Terserapnya aspirasi masyarakat

Persentase meningkatnya wawasan Anggota DPRD dan Staf dalam memahami tugas-tugasnya

Rancangan peraturan daerah kabupaten Tebo

Peraturan daerah kabupaten tebo Tahun 2016

Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui peraturan daerah

Kebijakan pemerintah daerah mempunyai payung hukum yang kuat

KeteranganSatuan

Sasaran Kegiatan

Indikator KinerjaUraianNo

UraianProgram

No

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Formulir RKT

Satuan

Rencana Kinerja TahunanTahun 2017

NoRencana Tingkat Capaian (Target)

Indikator Rencana Tingkat Capaian (Target)

11 rancangan perda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KeteranganSatuan

Sasaran Kegiatan

Indikator KinerjaUraianNo

UraianProgram

No SatuanNo

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Indikator Rencana Tingkat Capaian (Target)



1 2 3 4 5 6 7 8I.1.1.1 I.1.1.1.1 Input :

Dana Rp 2,384,300,000 1,804,906,051 75.70%

Output :buah 40%

Outcomes :% 95 70 73.68%

Benefit :% 95 60 63.16%

Impact:% 90 65 72.22%

1.1.1.1.2

Input :Dana Rp 331,725,000 97,760,000 29%SDM Orang 35 35 100%

11 rancangan perda

Peraturan daerah kabupaten tebo Tahun 2017

Uraian


20 rancangan perda

Program Indikator Kinerja SatuanRencana

Tingkat Capaian (target)


No Realisasi

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017

Kegiatan

No

Prosentase pencapaian

rencana tingkat capaian (target)

Keterangan

Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui peraturan daerah

Kebijakan pemerintah daerah mempunyai payung hukum yang kuat

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian




No Realisasi

Peningkatan Kapasitas

Kegiatan

No



Keterangan

Output :Rapat hearing dengan dinas/instansi dan tokoh masyarakat/tokoh agama

tahun 1 1 100%

Outcomes :

% 90 32 35.02%

Benefit :

% 80 40 50.00%

Impact :% 80 40 50.00%

1.1.1.1.3

Input :Dana Rp 3,314,950,000 3,272,371,058 98.72%

Output :

Tahun 1 1 100%

Outcomes:

% 90 93.28 103.64%

Benefit:

% 90 93.28 103.64%

Terselesaikannya semua keluhan masyarakat

Rapat-rapat alat kelengakapan dewan

Rapat-rapat alat-alat kelengkapan DPRD Tebo

Keputusan-keputusan yang sesuai dengan Tatib dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tupoksi Anggota

Keputusan yang keluar dari DPRD Tebo tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di NKRI

Program yang sudah dijalankan oleh Pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan

Masyarakat dapat lebih sejahtera dan maju

1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian




No Realisasi


Kegiatan

No



Keterangan

Impact:% 88 93.28 106.00%

1.1.1.1.4 Input :Dana Rp 1,663,639,800 1,419,669,075 85.34%

Output :

kali 24 24 100%

kali 2 2 100%

Outcomes:

% 95 95 100%

Benefit :

% 90 88 97.78%

Impact:% 90 88 97.78%

1.1.1.1.5Kegiatan ResesInput :Dana Rp. 765,556,000 559,025,000 73,02%

Output :- - - - -

Outcomes:- - - - -

Rapat-Rapat Paripurna

Sidang-sidang paripurna DPRD Tebo tahun 2017

sidang paripurna istimewa DPRD Tebo

eksistensi DPRD Tebo selaku pemegang kekuasaan legislatif dapat terjaga dengan baik

Semua kegiatan yang berhubungan dengan fungsi legislatif dapat terlaksana

Kepercayaan masyarakat terhadap fungsi legislatif dapat terpelihara

Kualitas hasil Keputusan DPRD Tebo yang semakin bagus dan terncana

1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian




No Realisasi


Kegiatan

No



Keterangan

Benefit :- - - - -

Impact:- - - - -

1.1.1.1.6

Input :Dana Rp 1,890,874,000 1,527,076,920 80.76%SDM Orang 35 35 100%

Output :

tahun 1 1 100%

Diklat-diklat Anggota DPRD Tebo ke 0rang 35 35 100%

Outcomes:

% 90 78.79 88%

Benefit :

% 90 78.79 87.54%

Impact:

% 90 78.79 87.54%

1.1.1.1.7

Input :Dana Rp 640,196,700 631,196,700 98.59%SDM Orang 35 35 100%

Output :

Peningkatan Kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

SDM anggota DPRD Tebo menjadi bertambah luas

Premi Asuransi kesehatan Anggota DPRD dan keluarga

Kualitas dan kuantitas Anggota DPRD Tebo yang handal

Fungsi DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dapat terlaksana dengan

1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian




No Realisasi


Kegiatan

No



Keterangan

Output :Orang 35 35 100%

Outcomes:

% 95 72.17 76%

Benefit :

% 90 72.17 80.19%

Impact:

% 90 72.17 80.19%

1.1.1.1.8



Outcomes:

% 95 93.23 98.14%

Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan ke luar daerah

Peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dengan semestinya

Masyarakat dapat lebih memahami tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI

Ketertiban dan kemanan dalam hidup bernegara dan berpemerintahan

Rapat-rapat koordinasi Anggota DPRD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Anggota DPRD Tebo

Koordinasi dengan instansi vertikal maupun horizontal di negara NKRI dapat terjaga dengan baik

1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian




No Realisasi


Kegiatan

No



Keterangan

Benefit :

% 90 83.23 92.48%

Impact:

% 90 88 97.78%

1.1.1.1.9



Outcomes:

% 100 98.84 98.84%

Benefit :

% 100 98.84 98.84%

Impact:

% 88 87 98.86%

Suksesnya pembangunan sarana maupun prasarana di kabupaten Tebo

Wawasan dan pengetahuan Anggota DPRD menjadi bertambah

Dapat mencontoh program dan kegiatan di daerah lain yang dapat berguna untuk pembangunan di kabupaten Tebo

Kabupaten Tebo menjadi daerah yang dapat bersaing dengan daerah lain yang

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah

Kunjungan kerja Anggota DPRD dan staf keluar daerah

Wawasan dan pengetahuan Anggota DPRD dan staf menjadi bertambah luas

1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian




No Realisasi


Kegiatan

No



Keterangan

I.1.1.2 I.1.1.1.1 Input :Dana Rp 1,525,630,300 1,009,026,052 66.14%SDM Orang 35 35 100%

Output :buah 100%

Outcomes :% 90 89.72 99.69%

Benefit :% 90 89.72 99.69%

Impact:% 90 89.72 99.69%

SEKRETARIS DPRDKABUPATEN TEBO,

NAFRI JUNAIDI, SH, MH Nip. 19710621 200012 1 004

Dapat meningkatkan PAD Tebo dari hasil Perda-perda yang ditetapkan

11 rancangan perda

20 rancangan perda

Penataan peraturan perundang-undangan


Perda-perda inisiatif Anggota DPRD Tebo

Salah satu fungsi DPRD selaku pembuat rancangan peraturan daerah dapat terlaksana dengan baik

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Formulir PPS



No Sasaran Indikator Pencapaian Sasaran

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Realisasi

Prosentase Pencapaian

Rencana Tingkat Capaian

Keterangan

1 2 3 4 5 6

I.1 100% 79.60% 79.60%

95% 44% 46.76%

90% 32% 35.02%

100% 99% 98.84%

Meningkatnya kualitas hasil produk hukum yang dibahas oleh Anggota DPRD Tebo

Persentase produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Tebo

Persentase Terserapnya aspirasi masyarakat

Persentase meningkatnya wawasan Anggota DPRD dan Staf dalam memahami tugas-tugasnya

Pengukuran Pencapaian SasaranTahun 2017


Persentase terlaksananya sidang-sidang dan rapat-rapat Anggota DPRD

Persentase Realisasi merupakan akumulasi dari seluruh persentase realisasi kegiatan

LAKIP - tebokab.go.id€¦ · lakip (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) sekretariat dprd kabupaten tebo tahun 2017 muara tebo, bulan januari tahun 2018

Documents