Lakip Kementerian pariwisata 2015.pdf

@

www.indonesia.travel indonesia.travel @indtravel

indtravel indonesia.travel theindonesiatravel

LaporanAkuntabilitasKinerjaKementerianPariwisata

Tahun2015

Lantai 19, Gedung Sapta Pesona

Jl. Medan Merdeka Barat No. 17

Jakarta 10110

Telepon : (021) 3838524, 3838535, 3838519

Faximile : (021) 3440076

Jakarta, Februari 2016

BIROPERENCANAANDANKEUANGAN

SEKRETARIATKEMENTERIAN

KEMENTERIANPARIWISATA

i

LAK KEMENTERIAN PARIWISATA

2015

Kata Pengantar

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat

Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya, sehingga

penyusunan buku Laporan Kinerja Kementerian

Pariwisata Tahun 2015 dapat tersusun dan diselesaikan.

Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015 disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015 ini menjabarkan hasil kerja

yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata berdasarkan Penetapan Sasaran

dan Indikator Kinerja tahun 2015 yang termuat dalam Rencana Strategis

Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019, serta Sasaran Strategis Kementerian

Pariwisata dalam RPJM 2015 – 2019, yang merupakan cerminan amanat visi dan

misi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWA

CITA.

Prospek kepariwisataan yang semakin cerah dan posisi strategis yang diemban dalam kerangka pembangunan nasional, memberikan dorongan dan keharusan akan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja kepariwisataan nasional, maupun peningkatan daya saing yang semakin kuat agar mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara yang semakin besar, pergerakan wisatawan nusantara yang semakin merata serta minat investasi yang semakin tinggi di Indonesia. Dengan demikian nilai manfaat ekonomi yang didorong oleh sektor Pariwisata akan berkontribusi signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi kepariwisataan nasional tahun 2015 secara makro menunjukkan

perkembangan dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan

terhadap PDB nasional sebesar 4,23% atau senilai Rp. 461,36 triliun, dengan

peningkatan devisa yang dihasilkan mencapai US$ 11,9 milyar, dan tenaga kerja

pariwisata sebanyak 12,16 juta orang.

ii


2015

Pada kondisi mikro, juga ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan

mancanegara (wisman) sebanyak 10,4 juta wisman dan wisatawan nusantara

(wisnus) sebanyak 255,20 juta perjalanan. Disisi lain lain, salah satu indikator

penting yaitu aspek daya saing kepariwisataan, berdasar penilaian WEF (World

Economic Forum) posisi Indonesia juga meningkat signifikan dari ranking 70 dunia

menjadi rangking 50 di tahun 2015.

Pertumbuhan pariwisata Indonesi-a yang melebihi rata-rata dunia, sebagai mana

tercatat di tahun 2015 sebesar 10,63 % memberikan kepercayaan diri Kementerian

Pariwisata untuk meningkatkan target kunjungan wisman pada tahun 2016 dari 10

juta menjadi 12 juta.

Akhir kata, atas diselesaikannya dokumen Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata

tahun 2015 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berkontribusi dalam proses penyusunan dan diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun

evaluasi kinerja.

Jakarta, Februari 2016

Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc

Menteri Pariwisata Republik Indonesia

iii


2015

Kata Pengantar ............................................................................................ i Daftar Isi ..................................................................................................... iii Ikhtisar Eksekutif ......................................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................................................ 8 B. Gambaran Kementerian Pariwisata ..................................................................... 11 1. Posisi Strategis Kementerian Pariwisata dan Dukungan Sektoral dalam

Pembangunan Kepariwisataan ..................................................................... 12 2. Permasalahan Pembangunan Kepariwisataan .............................................. 13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis ................................................................................................ 20 B. Penetapan dan Perjanjian Kinerja........................................................................ 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................................. 26 Sasaran Strategis Kemenpar 2015 ....................................................................... 26 Capaian dan Analisis Kinerja 2015 ....................................................................... 28

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata ............................ 29 2. Meningkatnya Investasi di sektor Pariwisata .................................................. 43 3. Meningkatnya Kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan

tenaga kerja nasional ...................................................................................... 48 4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional .......................................................... 52 5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ........... 56 6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa ...................................................... 71 7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) .................. 75 8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus) ............... 81 9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas SDM Pariwisata ........................ 91

10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata ........................................................... 98

11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata .............. 109 B. Anggaran Tahun 2015 .......................................................................................... 127

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 131

Lampiran Perjanjian Kinerja Pernyataan Hasil Evaluasi

1

LAK Kementerian Pariwisata - 2015

Sesuai dengan rentang waktu Rencana

Strategis 2015 – 2019, maka Laporan

Kinerja Kementerian Pariwisata

Tahun 2015 ini merupakan Laporan

Kinerja yang pertama, yang

menyajikan perbandingan antara

capaian kinerja (performance results)

dengan Rencana Kinerja (Performance

Plan) dan informasi akuntabilitas

kinerja selama Tahun 2015.

Bagi Kementerian Pariwisata, Laporan

Kinerja memiliki dua fungsi utama.

Pertama, merupakan sarana untuk

menyampaikan pertanggungjawaban

kinerja kepada seluruh para pemangku

kepentingan (Presiden, Instansi

Pemerintah Pusat/Daerah,

pelaku/industri pariwisata). Kedua,

merupakan sumber informasi untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja

secara berkelanjutan. Adanya dua

fungsi utama ini memperjelas bahwa

informasi yang tertuang dalam

Laporan Kinerja Tahun 2015 harus

dapat memenuhi kebutuhan pengguna

internal dan eksternal.

Laporan Kinerja ini secara garis besar

berisikan informasi mengenai rencana

kinerja dan capaian kinerja yang telah

dicapai pada tahun 2015. Rencana

Kinerja (Performance Plan) 2015 dan

Perjanjian Kinerja 2015 merupakan

kinerja yang ingin dicapai selama

tahun 2015 yang sepenuhnya mengacu

pada Rencana Strategis 2015 – 2019

Kementerian Pariwisata. Sementara

itu, capaian kinerja (Performance

Results) merupakan hasil realisasi

seluruh kegiatan selama tahun 2015

yang memang diarahkan bagi

pemenuhan target yang ditetapkan

dalam Rencana Kinerja 2015.

Data statistik per Januari s.d.

Desember 2015 menunjukkan capaian

pembangunan pariwisata Indonesia

mampu melampaui target yang telah

ditentukan. Hal ini dibuktikan melalui

kunjungan wisatawan mancanegara

yang meningkat menjadi 10,4 juta

orang, dari target 2015 sebesar 10 juta

orang. Adapun kunjungan wisatawan

mancanegara tersebut berkontribusi

terhadap penerimaan devisa sebesar

Rp 144 triliun. Peningkatan

pencapaian devisa tersebut justru

terjadi ketika devisa dari komoditi

batu bara dan migas cenderung

mengalami penurunan, seperti

diproyeksikan melalui tabel berikut.

Ikhtisar Eksekutif

2


Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan nusantara telah mencapai 255

juta perjalanan, dengan total pengeluaran wisnus sebesar Rp 224.68 Triliun. Jumlah

penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 11,3 juta orang.

Tidak hanya itu, branding Wonderful Indonesia pada tahun 2015 naik 100

peringkat, dari semula tanpa peringkat menjadi peringkat ke-47, serta diraihnya

berbagai penghargaan internasional untuk beberapa kategori, seperti; UNWTO

Award 2015, ASEANTA Award 2015, World Halal Destination 2015.

3


Capaian Kinerja terhadap Sasaran RPJMN 2015 – 2019

Kebijakan pembangunan kepariwisataan tahun 2015 merupakan tahun pertama dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 yang

tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata Tahun 2015-

2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 merupakan

pelaksanaan Visi dan Misi Presiden terpilih. Dokumen RPJMN 2015–2019 memuat

Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Prioritas Nasional, dan Program

serta Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L. Seperti diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Kementerian Pariwisata perlu melakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan RPJMN

2015–2019, dan memasuki tahun 2015 merupakan evaluasi tahun pertama

pelaksanaan RPJMN 2015–2019. Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan

nasional sampai dengan tahun 2019 dituangkan dalam sejumlah indikator

pencapaian sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian RPJMN Tahun 2015

NO. SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

2015

TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (Juta orang)

Rata-rata pertumbuhan 7,93 % per tahun

10,63 % 134 %

2. Meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (Juta perjalanan)

Rata-rata pertumbuhan 2,1% per tahun

1,53 % 72,8 %

3. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

Jumlah penerimaan devisa (US$ miliar)


13,1 % 122 %

4


NO. SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

2015


4 Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara

Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara per kunjungan (US$)


0.05 % 20 %

5 Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara

Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara per kunjungan (ribu Rp)

Rata-rata pertumbuhan 4% per tahun

5 % 125 %

6 Meningkatnya jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata

Jumlah penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata (juta orang)


18% 183 %

7 Meningkatnya kontribusi produk domestik bruto di bidang Kepariwisataan

Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Trilliun Rp)


4,23 % 72,8 %

Capaian Kinerja terhadap Sasaran Strategis Tahun 2015-2019

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa

Kementerian Pariwisata memenuhi Sasaran Strategis yang ditargetkan. Realisasi

pencapaian sasaran Kementerian Pariwisata yang diukur dengan menggunakan

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015

SASARAN KEMENTERIAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA

2015


(%)

1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata

1 Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi)

27 28 103

5



UTAMA

2015


(%)

2 Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan (lokasi)

15 15 100

3 Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata (lokasi)

25 25 100

4 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat (provinsi)

34 34 100

2 Meningkatnya investasi di sektor pariwisata

5 Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional (persentase)

3.6 2.6 72

3 Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional

6 Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)

11.3 12.16* 107,6

4 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

7 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)

4 4,23 105,75

5 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

8 Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)

10 10,41 100,26

6 Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

9 Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)

144 163 113,2

7 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

10 Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)

255 255,05 100

6



UTAMA

2015


(%)

8 Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus)

11 Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Triliun Rp)

191,25 224,65 117

9 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata

12 Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)

17.500 17.500 100

13 Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)

1.750 1.750 100

10 Terlaksananya/ terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata

14 Indeks Reformasi Birokrasi RB (Presentase)

70% 64,47% 92,10

11

Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

15 Opini keuangan Kementerian Pariwisata (predikat)

WDP Masih dalam proses

Audit BPK

-

16 Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)

A BB -

Jumlah Anggaran Tahun 2015............................................................Rp 2.479.340.591.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 ........................................Rp 2 .102.336.219.932,-

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 terdapat

11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 3 (tiga) program dengan

anggaran sebesar Rp 2.479.340.591.000,-. Secara keseluruhan dapat diinformasikan

bahwa hasil capaian kinerja Kementerian Pariwisata selama tahun 2015 telah

memenuhi 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang ditargetkan. Dengan demikian, tugas

dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab (core area) Kementerian Pariwisata yaitu

Mengembangkan Pariwisata dapat diwujudkan. Komitmen yang kuat dari Pimpinan

dan seluruh aparatur Kementerian Pariwisata, untuk memfokuskan pemanfaatan

7


sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan

kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja

Tahun 2015, serta masukan dari pemangku kepentingan yang telah bersama-sama

memajukan pariwisata menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini.

Sesuai dengan hasil analisis di atas, kami merumuskan beberapa langkah penting

sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai

bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2016, yaitu sebagai

berikut:

1. Melakukan koordinasi yang baik di antara unit-unit organisasi terkait yang

berada dalam lingkungan Kementerian Pariwisata, Instansi Pemerintah Pusat dan

Daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk merumuskan kebijakan bidang

Pariwisata dalam rangka mencapai target kunjungan Wisatawan Mancanegara

dan Wisatawan Nusantara;

2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi

dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini

secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategis yang capaian

kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan;

3. Menyusun dan merumuskan kebijakan melalui Rencana Strategis Kementerian

Pariwisata 2015 - 2019 yang akan dijadikan pijakan dalam pencapaian target

kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara, Kontribusi

Pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto, Penerimaan Devisa, dan

Penyerapan Tenaga Kerja sektor Pariwisata.

BABIPENDAHULUANBABIPENDAHULUANBABIPENDAHULUAN

@



Wakatobi - Sulawesi Tenggara

8


A. LATAR BELAKANG

Kementerian Pariwisata secara resmi telah terbentuk pada tanggal 27 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019.

Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015 disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis global dan berbagai arah kebijakan pembangunan nasional bidang pariwisata, serta Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,

Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dalam RPJMN 2015 – 2019, yang merupakan cerminan amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam

NAWA CITA.

Sejak terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI ke 7, beberapa prioritas pembangunan era Kabinet Kerja senantiasa digaungkan, salah satunya terkait dengan pariwisata. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penerimaan devisa, dan penyerapan tenaga kerja adalah sederetan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai melalui pembangunan pariwisata.

“Pariwisata sebagai sektor

andalan yang harus didukung

oleh semua sektor lain

terutama yang terkait

langsung dengan infrastruktur

dan transportasi” –

Presiden Joko Widodo

1

PENDAHULUAN

B A B

9


Dalam kerangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wisata tersebut, Kementerian Pariwisata mengidentifikasi dan menetapkan fokus pengembangan produk wisata Indonesia dalam tiga kategori portofolio produk, yaitu produk wisata alam, budaya dan buatan, yang didalamnya terdiri dari sejumlah produk-produk wisata yang spesifik sebagaimana tergambar dalam diagram dibawah ini (gambar 1.1).

Dalam diagram tergambar portofolio pasar yang akan menjadi fokus pengembangan

pasar pariwisata Indonesia, baik yang terkait dengan pengembangan pasar

wisatawan nusantara (meliputi segmen personal dan bisnis), serta pasar pariwisata

mancanegara.

Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan di daerah, sehingga koordinasi dan kolaborasi pengembangan destinasi dan pemasaran wisata harus didorong pada tingkat daerah dengan menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah melakukan Koordinasi Strategis Lintas Sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Gambar 1.1. Portofolio pasar dan produk wisata Kementerian Pariwisata

10


Dalam melaksanakan pengembangan pariwisata, Kementerian Pariwisata berperan sebagai penggerak utama, yaitu sebagai katalisator, advokator, regulator, koordinator, fasilitator, hub agency, public outreach, dan sekaligus sebagai konsumen, yang akan senantiasa menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan.

Kontribusi Ekonomi Pariwisata

Pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Dampak kepariwisataan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun

2015 sebesar Rp. 461,36 triliun, 4,23 % dari PDB nasional. Penciptaan PDB di sektor

pariwisata terjadi melalui pengeluaran wisatawan nusantara, anggaran pariwisata

pemerintah, pengeluaran wisatawan mancanegara, dan investasi pada usaha

pariwisata yang meliputi: (1) Usaha daya tarik wisata; (2) Usaha kawasan

pariwisata; (3) Jasa transportasi wisata; (4) Jasa perjalanan wisata; (5) Jasa

makanan dan minuman; (6) Penyedia akomodasi; (7) Penyelenggaraan

kegiatan hiburan dan rekreasi; (8) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan

insentif, konferensi dan pameran; (9) Jasa informasi pariwisata; (10) Jasa

konsultan pariwisata; (11) Jasa pramuwisata; (12) Wisata tirta; dan (13) SPA.

Sektor pariwisata juga memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah

bagi perekonomian nasional. Selain pencipta nilai tambah, sektor pariwisata

menyerap banyak tenaga kerja. Tahun 2015, dampak kepariwisataan terhadap

penyerapan tenaga kerja sebesar 12,16 juta orang. Sehingga dengan demikian

sektor Pariwisata merupakan sektor yang efektif dalam menjawab kebutuhan

peningkatan nilai tambah ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan (pro poor)

dan penciptaan lapangan kerja (pro-job).

Sektor pariwisata juga merupakan pencipta devisa yang tinggi. Tahun 2015 sektor

pariwisata menciptakan devisa sebesar US$ 11,9 miliar US$ atau setara Rp. 163

trilliun (meningkat 113% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai angka devisa

sebesar US$ 11,17 miliar). Peningkatan penerimaan devisa di tahun 2015 tidak saja

bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari 9,4 juta di tahun

2014 dan menjadi 10,4 juta di tahun 2015, tetapi juga bersumber dari peningkatan

rata-rata pengeluaran per kunjungan dari US$ 1.183,43 di tahun 2014, menjadi US$

1.190 di tahun 2015. Dengan kata lain, peningkatan kuantitas devisa kepariwisataan

diikuti dengan peningkatan kualitas pengeluaran wisatawan.

11


B. GAMBARAN KEMENTERIAN PARIWISATA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata, Kementerian Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah, dipimpin oleh seorang Menteri yang barada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Pariwisata memiliki tugas sebagai berikut:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata; 2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Pariwisata; 3. pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata; 4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian Pariwisata di daerah; 5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Menteri Pariwisata dibantu oleh 9 orang Eselon 1 yang terdiri atas Sekretaris Kementerian, 4 orang Deputi, serta 4 orang Staf Ahli Menteri.

Adapun struktur organisasi Kementerian Pariwisata dapat dilihat pada diagram di

bawah ini:

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata

12


1. POSISI STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN DUKUNGAN SEKTORAL DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Mempertimbangkan pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat dinamis serta nilai

strategisnya sebagai sektor andalan bagi pembangunan nasional ke depan, maka

Pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar kepada sektor Pariwisata baik

dalam kebijakan anggaran maupun dukungan sektoral lintas kementerian/ lembaga

untuk mendukung program-program pembangunan kepariwisataan.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

tentang Kepariwisataan, dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan

kepariwisataan, pada tanggal 3 Juli 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Kepariwisataan. Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang

Koordinasi Strategis Lintas Sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan

kepariwisataan.

Untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis, telah dibentuk Tim Koordinasi

Kepariwisataan dengan melibatkan 3 (tiga) Kementerian Koordinasi dan 14 (empat

belas) Kementerian/ Lembaga, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia

Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Ketua Harian : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Anggota : Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hubungan kerja Tim Koordinasi Kepariwisataan bersifat koordinatif dan konsultatif

dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program

masing-masing kementerian/ lembaga dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

13


Peningkatan koordinasi lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan

kepariwisataan, berupa : (a) pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina; (b)

keamanan dan ketertiban; (c) prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih,

listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; (d) transportasi darat, laut,

dan udara; dan (e) bidang promosi dan kerja sama luar negeri; serta koordinasi dan

kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Peningkatan koordinasi lintas sektor terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh

Kementerian Pariwisata dan didukung oleh instansi terkait diantaranya untuk

rencana aksi:

a. Peningkatan Integrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Penguatan, melibatkan Kementerian Koordinator Kesra, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemda;

b. Peningkatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri, melibatkan Kementerian Koordinasi Kesra, Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Daerah (Pemda).

2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Upaya mengukuhkan peran dan posisi sektor pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan nasional ke depan, serta mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan, tidak dapat dipungkiri masih dihadapkan

pada sejumlah permasalahan dan tantangan yang menuntut langkah dan upaya yang taktis dan terpadu dalam mengatasinya.

Permasalahan dan tantangan tersebut dapat dijabarkan pada masing-masing pilar pembangunan sebagai berikut:

a. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Dalam kerangka pengembangan destinasi wisata, beberapa permasalahan pokok

yang harus dihadapi, yaitu : (1) kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari

aspek manajemen atraksi, amenitas maupun aksesibilitas; (2) kesiapan masyarakat di

sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal.

14


1) Kesiapan Destinasi Pariwisata yang Belum Merata

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis

pantai lebih dari 81.000 km memiliki 17.508 pulau, serta dihuni 300 lebih

suku bangsa menyimpan potensi sumber daya pariwisata yang sangat besar

dan beragam untuk dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang

menarik dan menjadi tujuan utama wisata dunia. Namun demikian, potensi

dan peluang menjadi destinasi pariwisata yang mampu menarik kunjungan

wisatawan dari berbagai belahan dunia tersebut masih menghadapi kendala,

karena kesiapan destinasi pariwisata yang masih belum optimal dan merata.

Kesiapan destinasi yang belum optimal tersebut antara lain terkait dengan :

keterbatasan manajemen atau pengelolaan daya tarik wisata yang memiliki

kelas dunia, keterbatasan aksesibilitas dan konektifitas ke destinasi wisata dan

hub-hub regional, nasional maupun internasional, serta keterbatasan

ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung wisata (amenitas). Hal ini juga

tercermin dari angka indeks daya saing pariwisata Indonesia yang dikeluarkan

ioleh WEF (2015) dengan skor yang relative rendah dari aspek infrastruktur

pariwisata (tourism sevice infrastructure = 101; ground and port infrastructure

= 77) serta dari aspek kesiapan ICT (skor 85).

Perkembangan dan kesiapan destinasi pariwisata juga masih belum merata

dan terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali. Wilayah-wilayah potensial

lainnya seperti Sumatera (al : Toba, Nias), Kalimantan (al : Tanjung Putting,

Derawan), Sulawesi (al : Toraja, Togean, Takabonerate, Wakatobi), Maluku (al :

Ambon, Morotai, Ternate), Papua (al : Biak, Asmat, Cartenz) serta NTB (al :

Tambora), dan NTT (al : Komodo, Kelimutu) cenderung masih tertinggal jauh

perkembangannya, karena faktor infrastruktur dan ketersediaan fasilitas

pendukung wisata. Investasi di bidang pariwisata relatif masih belum tumbuh

di wilayah-wilayah potensial tersebut.

2) Kesiapan Masyarakat di Sekitar Destinasi Pariwisata yang Masih Belum

Optimal

Keberhasilan pembangunan kepariwisataan juga sangat ditentukan oleh

kesiapan dan dukungan masyarakat di destinasi pariwisata. Banyak daerah

yang sudah dikenal wisatawan dan menjadi destinasi wisata, namun tidak

mampu berkembang baik dan cenderung stagnan karena masih terbatasnya

dukungan dan kesiapan masyarakat sekitar. Terbatasnya pemahaman

terhadap nilai manfaat pariwisata bagi masyarakat dan wilayah setempat

seringkali memunculkan iklim yang kurang kondusif bagi tumbuh dan

berkembangnya kepariwisataan. Unsur-unsur SAPTA PESONA Pariwisata

(aman, tertib, bersih, nyaman, indah, ramah dan kenangan) belum sepnuhnya

15


terwujud di destinasi-destinasi pariwisata, sehingga kondisi tersebut

cenderung menciptakan persepsi yang kurang positif bagi wisatawan, karena

merasa tidak nyaman dan aman dalam melakukan kunjungan wisatanya.

b. PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

Dalam kerangka pengembangan industri pariwisata, terdapat beberapa masalah

utama yang dihadapi dan menjadi kendala bagi tumbuhnya industri pariwisata,

antara lain yaitu : (1) sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal;

(2) daya saing produk wisata yang belum optimal; (3) pengembangan tanggung jawab

terhadap lingkungan yang masih belum optimal.

1) Sinergi Antar Mata Rantai Usaha Pariwisata Yang Masih Belum Optimal

Salah satu aspek penting dalam perkembangan industri pariwisata adalah

terciptanya sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang kuat di destinasi

pariwisata. Kelemahan yang masih terjadi dalam pengembangan destinasi

pariwisata menunjukkan, bahwa belum semua destinasi pariwisata didukung

oleh operasi berbagai jenis usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam

menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan. Sehingga

di satu pihak kualitas industri pariwisata belum bisa berkembang optimal, dan

disisi lain nilai manfaat ekonomi pariwisata juga belum mampu dikembangkan

untuk menopang perekonomian daerah setempat.

Belum terjadinya sistem operasi yang utuh pada struktur dan mata rantai

usaha pariwisata (antara lain : transportasi, akomodasi, rumah makan,

informasi wisata, pemanduan wisata, cinderamata, telekomunikasi, fasilitas

umum lainnya) dan juga ketimpangan standar kualitas mata rantai usaha

pariwisata akan menjadi faktor yang kritis terhadap keterjangkauan,

kemudahan dan kenyamanan kunjungan wisatawan di destinasi pariwisata.

2) Daya Saing Produk Wisata Yang Masih Belum Optimal

Daya saing produk wisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas

pariwisata dan aksesilibitas merupakan aspek yang strategis dalam

meningkatkan kemampuan destinasi pariwisata untuk berkompetisi dengan

destinasi pariwisata lainnya dalam memperebutkan potensi pasar wisatawan.

Kondisi daya saing fasilitas pariwisata Indonesia saat ini relatif masih kurang,

dibanding dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan

Thailand. Daya saing usaha pariwisata Indonesia masih di bawah ketiga negara

tersebut, di atas Philipina dan Brunei Darussalam namun bersaing dengan

Vietnam. Tinggi rendahnya daya saing tersebut sangat bergantung pada

standar usaha pariwisata dan standar kompetensi tenaga kerja usaha

16


pariwisata yang saat ini di Indonesia masih terus dalam proses pemantapan

kelengkapan perangkat sertifikasi usaha dan pelaksanaan upaya sertifikasi di

tingkat nasional maupun di daerah.

3) Pengembangan Tanggung Jawab Lingkungan oleh Kalangan Usaha

Pariwisata Masih Belum Optimal

Pengembangan tanggung jawab lingkungan usaha pariwisata, baik lingkungan

sosial, alam maupun budaya agar tetap berkelanjutan berpotensi untuk

mengembangkan jejaring usaha pariwisata berkelanjutan yang dapat

meningkatkan daya saing usaha pariwisata Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah masih terbatasnya jumlah

usaha pariwisata yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab

lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan,

kurangnya insentif terhadap usaha pariwisata yang menerapkan prinsip-

prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan, serta kurangnya alokasi

program CSR usaha pariwisata dan usaha non pariwisata untuk

pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.

c. PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Dalam kerangka pengembangan pemasaran pariwisata, terdapat beberapa masalah

utama yang dihadapi dan menjadi kendala bagi tumbuhnya kepariwisataan nasional,

antara lain yaitu: (1) Kompetisi destinasi pariwisata regional dan pencitraan

Pariwisata Indonesia yang belum optimal; (2) Strategi pemasaran yang belum

komprehensif dan terpadu.

1) Kompetisi destinasi pariwisata regional dan terbatasnya pemahaman

terhadap destinasi pariwisata Indonesia

Potensi dan citra Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan

menyimpan asset kepariwisataan yang memiliki nilai daya tarik yang tinggi

cenderung masih belum dikenal luas oleh masyarakat internasional/ pasar

wisatawan dunia. Upaya membangun pencitraan Indonesia melalui branding

pariwisata Indonesia (Wonderful Indonesia) masih belum terpublikasikan

secara luas dan optimal pada berbagai negara pasar utama dan potensial

pariwisata Indonesia, sehingga product awareness dari masyarakat (calon

wisatawan) pada negara-negara pasar utama dan potensial terhadap produk

dan destinasi pariwisata Indonesia masih lemah bila dibandingkan dengan

negara-negara pesaing Indonesia.

17


Upaya promosi dan pencitraan pariwisata yang massif yang dilakukan oleh

destinasi pesaing di tingkat regional (Malaysia, Thailand, Vietnam) perlu

mendapat perhatian dan diimbangi dengan upaya promosi dan pencitraan

pariwisata Indonesia yang lebih kuat dan taktis.

2) Strategi Pemasaran yang belum komprehensif dan terpadu

Upaya meningkatkan pemahaman (awareness) pasar internasional terhadap

Indonesia, yang bermuara pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan

internasional ke Indonesia menuntut strategi komunikasi pemasaran yang

efektif dan terpadu.

Strategi pemasaran tersebut harus merupakan keterpaduan antara produk

dan pasar, serta mencakup aspek-aspek pemasaran dan promosi yang utuh

baik dari aspek produk, instrument promosi, lini distribusi maupun strategi

harga; serta aspek target dan segmentasi pasar, dan pencitraan atau

positioning melalui branding. Keutuhan pola pemasaran dan keterpaduan

pengembangan dari sisi pasar dan produk/ destinasi pariwisata masih

menjadi kendala utama untuk membangun pemasaran pariwisata yang efektif

dan berdaya saing.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal dimanfaatkan

dalam mempromosikan destinasi pariwisata di dunia internasional,

dikarenakan masih terbatasnya kesadaran dan kemampuan pemangku

kepentingan pariwisata dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan

informasi tersebut dalam mendukung promosi pariwisata.

d. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Dalam kerangka pengembangan Kelembagaan kepariwisataan, terdapat beberapa

masalah utama yang dihadapi, antara lain yaitu : (1) masih terbatasnya organisasi

yang membidangi kepariwisataan di daerah; (2) SDM Pariwisata dan Pengembangan

pendidikan Tinggi Pariwisata yang masih terbatas; (3) koordinasi dan sinkronisasi

pembangunan lintas regional dan sektor masih belum berjalan efektif.

1) Masih terbatasnya Organisasi yang Membidangi Kepariwisataan di

Daerah

Komitmen nasional untuk membangun sektor pariwisata sebagai sektor

unggulan nasional, belum sepenuhnya terdukung oleh komitmen di tingkat

daerah terkait dengan aspek organisasi atau institusi yang membidangi

pembangunan kepariwisataan di daerah.

18


Desentralisasi yang juga menempatkan Pariwisata sebagai sektor pilihan, dan

bukannya sebagai sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi

berarti bagi pembangunan daerah maupun bagi kesejahteraan masyarakat,

berdampak pada penguatan organisasi yang membidangi pembangunan

kepariwisataan belum merata di berbagai daerah. Sebagai akibatnya

koordinasi lintas daerah dalam penanganan terpadu asset kepariwisataan

yang bersifat lintas wilayah-pun seringkali mengalami kendala dan hambatan.

Disisi lain, lemahnya pemahaman tentang kepariwisataan, seringkali

memposisikan Kepariwisataan sebagai sebagai sektor pelengkap yang tidak

memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi pembangunan di daerah.

2) SDM Pariwisata dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Pariwisata yang

Masih Terbatas

Peningkatan daya saing produk pariwisata Indonesia agar memiliki

keunggulan banding dan keunggulan saing secara regional dan global harus

diimbangi oleh ketersediaan SDM yang kompeten, yang tidak hanya berada

pada tataran operasional atau tenaga teknis saja tetapi juga pada tataran

akademisi, teknokrat, dan profesional. Pengembangan SDM Kepariwisataan

dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan formal dan pelatihan, bagi

Aparatur, Pengusaha Industri Pariwisata, Karyawan pada Industri Pariwisata

dan Masyarakat yang berada di kawasan pariwisata.

Perkembangan Pariwisata Indonesia saat ini kurang diimbangi dengan

pengembangan SDM bidang pariwisata. Pengembangan SDM bidang

pariwisata meliputi aparatur, industri dan masyarakat. Hal ini berguna untuk

menunjang pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Badan

pengembangan Sumber Daya Pariwisata menyikapi tantangan tersebut

dengan program antara lain melalui Pembekalan SDM bidang pariwisata

terhadap aparatur/industri dan masyarakat; penyusunan dan review

kurikulum serta melakukan Penyusunan modul pembekalan bidang

pariwisata. Dengan akan diberlakukannya kesepekatan Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA), maka tuntutan SDM yang kompeten dan mampu bersaing

dengan SDM dari luar negeri akan semakin dipersyaratkan. Oleh sebab itu

penyiapan SDM Pariwisata baik secara kuantitas dan kualitas harus didorong

semaksimal mungkin.

3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Lintas Sektor dan Regional

Yang Belum Efektif

Karakter sektor pariwisata yang bersifat multi sektor, lintas wilayah

(borderless) dan multi stakeholders menuntut fungsi koordinasi dan sinergi

pengembangan yang efektif baik secara horizontal antar kementerian dan

19


lembaga terkait, serta segenap pemangku kepentingan pariwisata

(pemerintah, swasta, dan masyarakat), maupun secara vertical antara

pemerintah Pusat dan daerah.

Persoalan koordinasi dan sinergi pembangunan masih menjadi kendala serius

dalam melakukan akselerasi pembangunan kepariwisataan, karena factor ego

sektoral ataupun ego wilayah yang belum mampu melihat kepentingan dan

nilai manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang.

@



BABIIPERENCANAANDANBABIIPERENCANAANDANPERJANJIANKERJAPERJANJIANKERJA

BABIIPERENCANAANDANPERJANJIANKERJA

Borobudur - Jawa Tengah

20


“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

A. RENCANA STRATEGIS

Visi dan Misi Kementerian Pariwisata dalam menunjang pembangunan nasional dan

kehidupan bangsa dijabarkan sebagai berikut :

VISI

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden

Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu:

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir

keenam yakni:

“MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR

INTERNASIONAL SEHINGGA BANGSA INDONESIA DAPAT MAJU DAN BANGKIT

BERSAMA BANGSA-BANGSA ASIA LAINNYA”

Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal,

2

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

B A B

21


salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

MISI KEMENTERIAN PARIWISATA 2015 -2019

Berdasarkan agenda prioritas tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 29 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pariwisata, dengan mengadaptasi 4 (empat) pilar pembangunan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Kementerian Pariwisata 2015-209 adalah:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;

2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing

internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;

3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar

Internasional;dan

4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

TUJUAN KEMENTERIAN PARIWISATA 2015 -2019

Berdasarkan Visi Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka dirumuskan tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional ;

2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;

3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif

22


4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

SASARAN KEMENTERIAN PARIWISATA 2015 -2019

Dalam mengembangkan pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memiliki 11

sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan

dilakukan pada periode 2015–2019. Setiap sasaran strategis Kemenpar memiliki

indikator kinerja serta target yang harus dicapai setiap tahunnya sebagai ukuran

kinerja dari Kemenpar yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019


UTAMA UNIT KERJA



DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN

INDUSTRI PARIWISATA



4 Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi







DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

PEMASARAN PARIWISATA

MANCANEGARA

23



UTAMA UNIT KERJA







DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA

8 Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara

11 Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp)



DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

KEPARIWISATAAN 13 Jumlah lulusan

pendidikan tinggi

kepariwisataan yang

tersalurkan di industri

pariwisata (orang)

10 Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata

14 Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

11



SEKRETARIAT

KEMENTERIAN


B. PENETAPAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, Kementerian Pariwisata secara

terencana dan berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan, termasuk didalamnya Rencana Kerja Kementerian Pariwisata Tahun

2015 yang merupakan proses Perencanaan Kinerja.

Penyusunan Rencana Kerja tersebut dilakukan seiring dengan agenda penyusunan

dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2015 ditetapkan maka disusunlah

24


Perjanjian Kinerja 2015 yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang akan

dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/tugas dan pihak yang

memberi amanah/tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Secara

umum tujuan penetapan kinerja/perjanjian kinerja Kementerian Pariwisata Tahun

Anggaran 2015, antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata

2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya

3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.

4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata

5. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam pemberian penghargaan (reward) maupun sanksi (punishment).

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator Kinerja Utama. Perjanjian Kinerja Kementerian Tahun 2015 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015


UTAMA TARGET UNIT KERJA



27 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN

INDUSTRI PARIWISATA


15


34

4 Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi

25

25



UTAMA TARGET UNIT KERJA



3.6



11.3



4 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

PEMASARAN PARIWISATA

MANCANEGARA 5 Meningkatnya jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)


10



144



255 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA 8 Meningkatnya jumlah

pengeluaran wisatawan nusantara

11 Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp)

191.3



17,500 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

KEPARIWISATAAN 13 Jumlah lulusan pen-

didikan tinggi kepa-riwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)

1,750

10 Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata

14 Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

70%

11



WDP SEKRETARIAT

KEMENTERIAN


A

@



BABIIIAKUNTABILITASKINERJABABIIIAKUNTABILITASKINERJABABIIIAKUNTABILITASKINERJA

Danau Toba - Sumatera Utara

26


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran Strategis Kemenpar 2015

Kementerian Pariwisata telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai

dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor KM.125/UM.001/MP/2015 tanggal 15

Desember 2015. Indikator Kinerja Utama tersebut digunakan sebagai ukuran

keberhasilan/kegagalan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran kinerja,

pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja oleh masing-masing unit kerja di lingkungan

Kementerian Pariwisata.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama di atas, realisasi capaian sasaran strategis

Kementerian Pariwisata Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

3

AKUNTABILITAS KINERJA

B A B

27


Tabel 3.1. Realisasi Target Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015


UTAMA

2015


(%)



27 28 103


15 15 100


25 25 100


34 34 100



3,6 2,6 72



11,3 12,16* 107,6



4 4,23 105,75



10 10,41 100,26



144 163 113,2

28



UTAMA

2015


(%)



255 255,05 100,01

8 Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus)

11 Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Triliun Rp)

191,25 224,65 117



17,500 17,500 100

13 Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)

1,750 1,750 100

10 Terlaksananya/ terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata

14 Indeks Reformasi Birokrasi RB (Presentase)

70% 64,47% 92,10

11



WDP Masih dalam proses

Audit BPK

-


A BB -

Jumlah Anggaran Tahun 2015...........................…………………...….Rp 2.479.340.591.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 ........................................Rp 2 .102.336.219.932,-

Capaian dan Analisis Kinerja 2015

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2015, Kementerian

Pariwisata telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab

organisasi. Berikut ini akan diuraikan kinerja dari Kementerian Pariwisata,

berdasarkan masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan.

29


MENINGKA TNYA KUA LITAS DA N KUANT ITAS DESTINASI PARIWISATA

1 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS DESTINASI PARIWISATA

Pengembangan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas destinasi pariwisata, melalui: (1) Pengembangan infrastruktur dan

ekosistem kepariwisataan antara lain meliputi perancangan destinasi pariwisata

(kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata

nasional), peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata; (2)

Pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing antara

lain meliputi pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata

tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan, wisata bahari, wisata

ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta wisata konvensi, olahraga dan

rekreasi; (3) Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan

masyarakat antara lain meliputi tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus,

internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi

masyarakat di bidang pariwisata.

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata yang diukur dengan

indikator jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan

ekosistem, jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan,

jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata, jumlah fasilitasi

pemberdayaan masyarakat, merupakan sasaran dan indikator baru di tahun pertama

Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, sehingga belum ada sasaran dan

indikator pembanding pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun capaian dari masing-

masing indikator dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini.

a. Jumlah Daerah Yang Difasilitasi untuk Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

Meningkatnya kualitas infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata

adalah hal penting dalam upaya peningkatan daya saing. Semakin banyak destinasi

pariwisata yang memiliki infrastruktur (akses, amenitas, sarana dan prasarana) yang

berkualitas, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan untuk

berkunjung ke suatu destinasi. Untuk itu, fasilitasi terhadap daerah untuk

pengembangan infrastruktur dan ekosistem menjadi salah satu indikator penting

untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata.

Realisasi jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan

ekosistem pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

30


Tabel 3.2. Realisasi Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk Pengembangan

Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata

Dari tabel capaian Indikator Kinerja di atas, dapat dilihat pada tahun 2015 dari target

27 provinsi telah tercapai sebanyak 28 provinsi yang difasilitasi untuk

pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata atau melampaui target yang

ditentukan.

Walaupun indikator yang diukur berbasis

lokasi, namun fasilitasi yang telah

dilakukan terkait pengembangan

infrastruktur dan ekosistem pariwisata di

daerah mampu memberikan dampak dan

capaian yang positif , diantaranya adalah :

Peningkatan Ekonomi di Banyuwangi, Jawa Timur

Adanya pengembangan Bandara

Blimbingsari di Banyuwangi, Jawa Timur

melalui koordinasi dan dukungan dari

Kementerian Perhubungan telah

memberikan dampak pada peningkatan

jumlah penumpang, peningkatan jumlah

wisatawan, yang kemudian memberikan

dampak ekonomi yang positif kepada

masyarakat, diantaranya adalah

meningkatnya pendapatan per kapita.

Peningkatan jumlah penumpang dapat

dilihat pada tabel berikut :

2011 2012 2013 2014 2015

7.000 24.000 44.000 87.000 110.234

Sumber : Pemda Banyuwangi, 2015

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

1 Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (Provinsi)

27 28 103

Kegiatan pengembangan aksesibilitas

di destinasi pariwisata melalui skema

dukungan dari Kementerian/Lembaga

terkait pada tahun 2015 menjadi

kegiatan prioritas janji presiden/wakil

presiden yang dipantau oleh Kantor

Staf Presiden (KSP) setiap 3 bulan,

dengan hasil evaluasi dan capaian

untuk Kementerian Pariwisata pada

periode B-06 : 100% (hijau), B-09 :

100% (hijau), dan B-12 : 100%

(hijau)

31


Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dalam periode tahun 2010-2015 dapat

dilihat pada tabel berikut :

Wisatawan 2010 2015 Peningkatan

Nusantara 651.500 1.701.230 161%

Mancanegara 13.200 41.000 210%

Sumber : Pemda Banyuwangi, 2015 (hasil verifikasi dari hotel dan pengelola destinasi wisata)

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Banyuwangi memberikan kontribusi

terhadap peningkatan pendapatan per kapita di Banyuwangi. Menurut data Badan

Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita di Banyuwangi mengalami peningkatan

sebesar 229% selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2010 sebesar Rp 14,7juta (per tahun)

menjadi Rp 33,7 juta (per tahun) pada tahun 2015. Hal tersebut dapat dilihat pada

grafik berikut :

1) Peningkatan Minat Investasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan minat investasi untuk sektor

pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus mengalami peningkatan hingga 102,89

persen pada periode Oktober 2014 hingga Juni 2015. Sepanjang periode Oktober

2014 Juni 2015, minat investasi melalui pengajuan izin prinsip untuk sektor

pariwisata dan kawasan sebesar Rp 168,9 triliun, atau naik 102,89 persen

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 83,24 triliun.

Adanya dukungan pengembangan infrastruktur di KEK Mandalika di Nusa Tenggara

Barat dan KEK Tanjung Lesung di Banten ikut memberikan peran dalam peningkatan

minat untuk berinvestasi di bidang pariwisata pada Kawasan Ekonomi Khusus

tersebut.

Grafik 3.1 Pendapatan Per Kapita Banyuwangi 2010 - 2015

32


2) Tercapainya Target Prioritas Presiden

Peningkatan aksesibilitas di destinasi pariwisata yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Pariwisata melalui skema dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait

(Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU-PR) pada tahun 2015 merupakan

kegiatan prioritas yang menjadi janji Presiden/Wakil Presiden. Janji Presiden/Wakil

Presiden tersebut dalam implementasinya oleh Kementerian/Lembaga yang

bertanggung jawab, dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Pada hasil evaluasi

yang dilakukan periodik setiap 3 bulan telah tercapai hasil positif untuk Kementerian

Pariwisata pada periode B-06: 100% (hijau), B-09 : 100% (hijau), dan B-12 : 100%

(hijau).

Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya target jumlah

daerah yang difasilitasi pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata antara

lain:

a) Dukungan Amenitas di 28 provinsi

Untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dilakukan dengan

memberikan dukungan amenitas melalui Tugas Pembantuan berupa

pembangunan fasilitas pariwisata yang dilakukan di 28 Provinsi. Adapun jenis

fasilitas pariwisata yang dapat dibangun oleh penerima Tugas Pembantuan

antara lain:

(1) Fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, dan pusat informasi

pariwisata (tourism information center), dan e-tourism kiosk;

(2) Pembangunan dan penataan kawasan pariwisata: aula kesenian, kios

cinderamata, kios kaki lima, panggung terbuka, rest area, stand

jajanan/kuliner, gazebo.

(3) Penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (tourism

sign and posting)

b) Peningkatan Aksesibilitas di KSPN prioritas

Peningkatan aksesibilitas di destinasi pariwisata merupakan salah satu janji

Presiden pada tahun 2015-2019 untuk mewujudkan pariwisata Indonesia

yang berdaya saing. Pada tahun 2015 telah tercapai dukungan dan sinergi

lintas sektor sebagai upaya pengembangan infrastruktur di 25 KSPN,

diantaranya sebagai berikut:

(1) Pengembangan 20 bandara di 13 KSPN dengan kegiatan: perpanjangan

dan pelapisan runway, pembangunan taxiway, apron, fillet, dan fasilitas

bandara, (b)Pengembangan 8 pelabuhan di 8 KSPN dan 7 dermaga di 3

KSPN, (c) Pembangunan terminal/fasilitas kelengkapan jalan/kereta api di

4 KSPN, yang mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan.

33


(2) Pembangunan jalan baru di 5 KSPN dengan total 143,72 Km dan

pemeliharaan, pelebaran, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan di 10 KSPN

sepanjang 460,29 Km, (b) Pengembangan kawasan pemukiman, sistem

penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan tersebar 14 KSPN di

1.080 lokasi dan penataan bangunan tersebar 8 KSPN di 28 lokasi, yang

mendapatkan dukungan dari Kementerian PU-PERA.

Kegiatan pengembangan aksesibilitas di destinasi pariwisata melalui skema

dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Perhubungan dan

Kementerian PU-PR) pada tahun 2015 menjadi kegiatan prioritas yang terus

dimonitor oleh Kantor Staf Presiden (KSP).

b. Jumlah Fasilitasi Peningkatan Destinasi Wisata, Budaya, Alam dan Buatan

Menurut data dari Passenger Exit Survey (PES) tahun 2014, kontribusi wisatawan

terbesar pada destinasi wisata budaya (wisata warisan budaya dan sejarah, belanja

dan kuliner, kota dan desa) yaitu sebesar 60%, wisata alam (wisata bahari, ekowisata,

petualangan) yaitu sebesar 35%, dan wisata buatan (wisata MICE dan even, olahraga,

kawasan terintegrasi) sebesar 5%. Terkait dengan hal tersebut, Deputi Bidang

Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata melakukan upaya pengembangan

destinasi pariwisata melalui fasilitasi terhadap ketiga produk destinasi tersebut yaitu

destinasi wisata budaya, alam dan buatan untuk meningkatkan kualitas destinasi

pariwisata.

Realisasi fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.3. Jumlah Fasilitasi Peningkatan Destinasi Wisata Budaya, Alam dan Buatan

Dari tabel di atas dapat dilihat dari target sebanyak 15 lokasi KSPN yang difasilitasi

terkait peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, telah tercapai

sebanyak 16 lokasi yaitu (1) Weh, Prov. Aceh (2) Toba, Prov. Sumatera Utara, (3)

Pangandaran, Prov. Jawa Barat, (4) Kota Tua, Prov DKI Jakarta (5) Borobudur, Prov

Jawa Tengah (6) Bromo Tengger Semeru, Prov. Jawa Timur (7) Sanur, Prov. Bali (8)

Batur, Prov. Bali (9) Rinjani, Prov. NTB (10) Flores, Prov. NTT (11) Tanjung Puting,


(%)


15 16 107

34


Prov. Kalimantan Tengah (12) Bunaken, Prov. Sulawesi Utara (13) Toraja, Prov.

Sulawesi Selatan (14) Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara, (15) Derawan, Prov.

Kalimantan Timur dan (16) Raja Ampat, Prov. Papua Barat dengan capaian sebesar

107%.

Walaupun indikator yang diukur hanya berbasis lokasi, namun fasilitasi yang telah

dilakukan terkait peningkatan wisata budaya, alam dan buatan di daerah mampu

memberikan dampak dan capaian yang positif , diantaranya adalah :

1) World Halal Travel Awards

Pada tahun 2015, Indonesia mendapatkan penghargaan World Halal Travel Summit dalam kategori World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination untuk Lombok, mengalahkan pesaing terberat yaitu Malaysia dan Turki.

2) UNWTO Award for Innovation in Public Policy

Dalam penghargaan United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Awards ke-

12 di Madrid - Spanyol, Banyuwangi menghasilkan capaian yang sangat positif bagi pariwisata di Indonesia, yaitu menjadi pemenang dalam UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism untuk kategori Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola, sukses mengalahkan pesaingnya seperti Kolombia, Kenya, dan Puerto Rico.

Gambar 3.1 Penyerahan Penghargaan World’s

Best Halal Tourism Destination

Gambar 3.2 Awards World’s Best Halal

Tourism Destination

35


Pemerintah Banyuwangi dengan berbagai potensi wisata yang dimilikinya, dinilai mampu menjaga kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata bersama para pemangku kepentingan pariwisata setempat.

Gambar 3.3 Penyerahan Penghargaan

UNWTO Award

Gambar 3.4 UNWTO Award for Innovation in

Public Policy

3) Gunung Sewu dalam Global Geopark Network UNESCO

Gunung Sewu yang merupakan kawasan karst istimewa di Jawa, dan berada di 3 provinsi yaitu DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur telah resmi menjadi anggota Global Geoparks Network (GGN) UNESCO pada

tanggal 19 September 2015 pada acara Asia Pasific Geoparks Network San’iin Kaigan Symposium yang berlangsung di Jepang.

4) World Best Snorkeling Destination

Raja Ampat di Papua Barat dan Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur dinobatkan sebagai destinasi

snorkeling terbaik dunia atau World’s Best Snorkeling Destination berdasarkan survei CNN pada tahun 2015. Adanya pengakuan dan publikasi dari media internasional merupakan capaian yang positif untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Raja Ampat dan Pulau Komodo sebagai destinasi bahari berkualitas di Indonesia.

Gambar 3.5 Raja Ampat

36


5) Kemudahan Wisatawan Asing ke Indonesia

Koordinasi dan sinergi lintas sektor telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui pengembangan wisata bahari. Dalam upaya tersebut telah dihasilkan performansi positif berupa regulasi yaitu Perpres Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia dan Perpres Nomor 104 Tentang Bebas Visa Kunjungan yang memberikan kemudahan bagi wisatawan asing/kapal wisata asing (yacht)/kapal pesiar asing (cruise) untuk berkunjung ke Indonesia. Layanan kemudahannya antara lain adalah penghapusan Clearance Approval for Indonesia Territory (CAIT) yang selama ini dianggap menjadi penghambat bagi kapal wisata.

Perpres No. 105 Tahun 2015 tentang kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia. Perpres ini antara lain menghapus ketentuan CAIT (Clearance Approval for Indonesian Territory).

Jumlah kunjungan yacht (kapal wisata) asing diproyeksikan meningkat dari 750 kapal wisata (2014) menjadi 5000 kapal wisata (2019), dengan penerimaan devisa sebesar USD 500 juta.

Permenhub No. 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruise ship) Berbendera Asing, yang mengatur embarkasi dan/atau debarkasi wisatawan di 5 pelabuhan Indonesia.

Jumlah kunjungan kapal pesiar asing diproyeksikan akan meningkat dari 400 (2014) menjadi 1000 kapal pesiar (2019), dengan perolehan devisa sebesar USD 300 juta.

TEROBOSAN TOKOH UTAMA UNTUK PARIWISATA

Beberapa terobosan terkait deregulasi kebijakan juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, selaku tokoh nomor satu di Indonesia, guna meningkatkan jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara.

Gambar 3.6 Kunjungan Kapal Wisata (Yacht)

Gambar 3.7 Kapal Wisata Tradisional

37


Perpres No. 104 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK), jumlah negara penerima BVK bertambah menjadi 90 negara.

Tahun 2016, kunjungan wisman bebas visa kunjungan (BVK) diproyeksikan meningkat sebanyak 1 juta dengan perolehan devisa sebesar USD 1 miliar.

Adapun Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya target

jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan yaitu :

1) Fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya

Untuk mengembangkan destinasi

wisata budaya dilakukan fasilitasi

pada destinasi wisata sejarah dan

religi, destinasi wisata perdesaan

dan perkotaan, destinasi wisata

tradisi dan seni budaya. Kegiatan

yang telah dilakukan antara lain

Launching Jalur Samudera Chengho,

pengembangan wisata ziarah

Walisongo.

2) Fasilitasi peningkatan destinasi

wisata alam dan buatan

Fasilitasi pengembangan destinasi wisata alam dan buatan antara lain meliputi

identifikasi/pemetaan potensi pariwisata, focus group discussion, workshop,

bimtek, koordinasi dalam rangka pengembangan percontohan/model destinasi

wisata alam dan buatan serta penyusunan rencana aksi pada destinasi wisata

bahari, destinasi ekowisata dan petualangan, destinasi wisata konvensi,

olahraga dan rekreasi, serta destinasi wisata kawasan terpadu.

c. Jumlah Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Peningkatan kualitas destinasi pariwisata salah satunya dilakukan melalui upaya

peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata. Tata kelola destinasi pariwisata

yang terstruktur dan sinergis mencakup fungsi koordinasi, perencanaan,

implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik

melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu

Gambar 3.8 Menteri Pariwisata dalam Launching Jalur Samudera Chengho

38


dengan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah

yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan

kualitas pengelolaan, jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal dan besaran

pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat lokal.

Tata Kelola Destinasi Pariwisata/Destination Management Organization (DMO)

mencakup pengelolaan Destinasi (pembangunan 6 pilar destinasi : perwilayahan,

aksesibilitas, daya tarik wisata, amenitas, pemberdayaan masyarakat, dan investasi)

dengan Management (financial, operational, marketing, human resources, innovation)

dan Organisasi yang terstruktur.

Realisasi capaian jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dapat

dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4. Jumlah Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Pada tahun 2015 telah dilakukan program pengembangan tata kelola destinasi

pariwisata melalui Destination Management Organization (DMO) di 16 lokasi prioritas

yaitu Sabang, Danau Toba. Kota Tua Jakarta, Tanjung Puting, Pangandaran,

Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Danau Batur, Rinjani, Flores, Wakatobi,

Derawan, Toraja, Bunaken, Raja Ampat, Sanur, dan 9 lokasi baru yaitu Muaro Jambi,

Palembang Kota, Kepulauan Seribu, Menjangan - Pemuteran, Sentarum, Bangka

Belitung, Nias, Maluku Utara, dan Pulau Komodo, sehingga pada tahun 2015 ini telah

tercapai fasilitasi di 25 lokasi.

Meningkatnya kualitas kelola destinasi pariwisata di setiap cluster DMO memberikan

peranan yang strategis terhadap pembangunan kepariwisataan, salah satunya adanya

peningkatan jumlah kunjungan. Hal tersebut dapat terlihat dalam gambar di bawah

ini:


(%)


25 25 100

39


Jumlah Kunjungan Wisatawan di 16 Cluster DMO Tahun 2014-2015

Dari gambar grafik di atas terlihat peningkatan jumlah kunjungan yang cukup

signifikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 yakni sebesar 152%. Berikut tabel detail

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara di 16 cluster :

Tabel 3.5. Jumlah Kunjungan Wisatawan di 16 Cluster DMO Tahun 2014 – 2015

NO KLUSTER 2014 2015

WISMAN WISNUS TOTAL WISMAN WISNUS TOTAL

1. DMO Batur 447,199 200,408 647,607 421,318 138,794 560,112

2. DMO Borobudur

254,082 3,182,738 3,436,820 246,494 3,885,443 4,131,937

3. DMO BTS 23,172 546,443 569,615 16,639 433,350 449,989

4. DMO Bunaken

34,443 832,015 866,458 40,205 1,073,136 1,113,341

5. DMO Derawan

10,728 77,574 88,302 2,872 53,141 56,013

6. DMO Flores 80,273 55,108 135,381 12,633 50,324 62,957

7. DMO Kota Tua Jakarta

116,461 247,272 363,735 41,761 1,241,504 1,283,265

8. DMO 5,515 946,580 952,095 31,775 3,089,055 3,120,830

Grafik 3.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan di 16 Cluster DMO Tahun 2014-2015

40


NO KLUSTER 2014 2015

WISMAN WISNUS TOTAL WISMAN WISNUS TOTAL

Pangandaran

9. DMO Raja Ampat

10,427 2,961 13,388 6,674 1,401 8,075

10. DMO Rinjani 15,827 26,364 42,191 25,733 67,706 93,439

11. DMO Sabang 3,564 512,992 516,556 5,582 623,635 629,217

12. DMO Sanur***

154,054 210,286 364,340 4,001,654 5,263,766 9,265,420

13. DMO Tanjung Puting

10,986 5,703 16,689 9,576 2,577 12,153

14. DMO Toba 30,751 104,098 134,849 116,795 - 116,795

15. DMO Toraja 61,225 131,591 192,816 40,312 84,545 40,312

16. DMO Wakatobi

9,704 4,568 14,272 8,854 9,194 18,048

TOTAL 1,268,411 7,086,701 8,355,114 5,028,877 16,017,571 21,046,448

Sumber :Kemenpar, 2015

Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya target

peningkatan tata kelola destinasi pariwisata yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan dan Penataan Organisasi Pengelolaan Destinasi

Fokus utama dalam tahapan penguatan dan penataan organisasi pengelolaan

destinasi adalah terbentuknya Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) di 16

lokasi. FTKP terdiri dari berbagai stakeholder terkait dalam pengembangan

pariwisata, yaitu SKPD terkait pariwisata, industri, dan masyarakat. Hingga

tahun 2015 telah terbentuk FTKP yaitu FTKP Sabang, FTKP Bunaken, FTKP

Toba, FTKP Kota Tua, FTKP Wakatobi, FTKP Toraja, FTKP Bromo Tengger

Semeru, FTKP Batur, FTKP Sanur, FTKP Rinjani, FTKP Raja Ampat.

Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui stakeholder meeting, convergence

meeting, workshop dan dukungan peningkatan tata kelola destinasi pariwisata.

Hasil kegiatan tesebut adalah adanya identifikasi, rekomendasi dan komitmen

terkait pengembangan destinasi pariwisata di masing-masing cluster yang dapat

memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk

meningkatkan kualitas destinasi pariwisata.

41


2. Sosialiasi program tata kelola destinasi pariwisata dan pembentukan Kelompok Kerja Lokal atau Local Working Group (LWG)

Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan di tahapan awal pengembangan

9 lokasi DMO baru yaitu melalui Stakeholder’s Mapping, Baseline Assessment,

serta Penanaman Ownership dan Involvement untuk menghasilkan kesadaran

para pemangku kepentingan.

d. Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar dalam strategi pengembangan

destinasi pariwisata. Masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam

pariwisata. Masyarakat merupakan tuan rumah bagi wisatawan yang berkunjung ke

daerahnya. Upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat antara lain

meliputi kegiatan peningkatan sadar wisata dan potensi usaha masyarakat di bidang

pariwisata. Realisasi capaian jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat yaitu:

Tabel 3.6. Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

4 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat (Provinsi)

34 34 100

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa dari target 34 provinsi telah tercapai fasilitasi

di bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 100% yakni di 34 provinsi.

“Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas destinasi pariwisata yang pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Salah satu capaian penting pada tahun 2015 adalah dengan diperolehnya penghargaan oleh 5 homestay Indonesia (Homestay Sudirman12 – Bangka Belitung, Homestay Oma – Sumatera Barat, Homestay Acacia -

Jawa Tengah, Homestay Omah Tembi – DIY, Homestay Panglipuran – Bali) pada acara ASEAN Homestay Award yang merupakan rangkaian kegiatan ASEAN Tourism Forum di Manila pada awal Januari 2016. Homestay tersebut sekaligus merupakan peringkat pemenang terbaik dalam kegiatan Apresiasi Usaha Masyarakat Bidang Pariwisata tahun 2015. “

Gambar 3.9 Penerima awards bersama Menteri Pariwisata pada saat Penyerahan

Penghargaan ASEANTA Award

42


Adapun program/ kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya fasilitasi pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Sadar Wisata

Peningkatan sadar wisata dilakukan di 34 provinsi di Indonesia melalui kegiatan kampanye sadar wisata, sosialisasi sadar wisata, bimbingan teknis sadar wisata dan Sapta Pesona, gerakan sadar wisata dan aksi Sapta Pesona, serta apresiasi sadar wisata dan Sapta Pesona.

2. Pengembangan Potensi Usaha Masyarakat di Bidang Pariwisata

Kegiatan Pengembangan Potensi Usaha Masyarakat di Bidang Pariwisata

meliputi Identifikasi Potensi Usaha Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat, serta Dukungan Peningkatan Kualitas Usaha Masyarakat, serta Apresiasi Usaha Masyarakat Bidang Pariwisata.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Kementerian Pariwisata tidak dapat melakukan intervensi penuh dalam pembangunan pariwisata di destinasi yang perwilayahannya di bawah Kementerian/Lembaga lain, misal : Taman Nasional yang berada di bawah Kementerian Kehutanan

2. Tidak semua daerah menjadikan pariwisata dalam prioritas pembangunan di daerahnya, sehingga peran aktif dalam pengembangan destinasi wisata oleh Pemerintah Daerah dinilai masih kurang maksimal

Namun, untuk menghadapi permasalahan tersebut telah dilakukan upaya antara lain :

1. Melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait, misal terkait pengembangan destinasi wisata di kawasan Taman Nasional dengan Kementerian Kehutanan

2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga swasta.

MENINGKA TNYA INVESTASI D I SEKT OR PARIWISATA

43


2 MENINGKATNYA INVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA

Investasi merupakan salah satu dari 6 pilar pengembangan destinasi pariwisata.

Meningkatnya investasi di sektor pariwisata menjadi salah satu faktor kunci dalam

pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan

infrastruktur. Realisasi kontribusi investasi di sektor pariwisata terhadap total

investasi nasional tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7. Kontribusi Investasi di Sektor Pariwisata terhadap Total Investasi Nasional


(%)


3.6 2.4 67

* Data BKPM Q3 2015

Dari tabel di atas dapat terlihat realisasi persentase kontribusi sektor pariwisata

terhadap total investasi nasional adalah sebesar 2.4%. Jika dibandingkan dengan

target sebesar 3.6%, nilai capaiannya adalah sebesar 67%. Berdasarkan pada data

realisasi investasi tahun 2015, nilai investasi nasional adalah sebesar US$ 43.632 dan

nilai investasi bidang pariwisata sebesar US$ 1.048,66. Nilai investasi pariwisata

tersebut telah memberikan kontribusi terhadap total investasi nasional sebesar 2,4%.

Berikut ini adalah tabel nilai realisasi investasi pada tahun 2015 :

Tabel 3.8. Nilai Realisasi Investasi Pariwisata Tahun 2015

2015 Realisasi Investasi *

Total Investasi Bidang Pariwisata 1.048,66

Total Investasi Nasional 43.632

* PMA dan PMDN dalam Juta US$

Sumber : BKPM, 2015

Adapun perbandingan capaian nilai realisasi investasi bidang pariwisata terhadap investasi nasional dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

44


Tabel 3.9. Perbandingan capaian nilai realisasi investasi bidang pariwisata (2013 – 2015)

No Investasi 2013

%

Kontri- busi

2014

%

Kontri- busi

2015

%

Kontri-busi

1 Bidang Pariwisata

PMA 462,522 673,91 732,46

PMDN 140,178 265,29 316,20

Total PMA & PMDN

602,700 1,63 939,20 2,18 1.048,66 2,4

Pertumbuhan 56% 11.65%

2 Nasional

PMA 25.109,36 28.527,34 29.280

PMDN 11.901,56 14.490,07 14.352

Total PMA & PMDN

37.010,92 100 43.017,41 100 43.632 100

Pertumbuhan 16% 1%

Sumber : BKPM, 2013-2015

* Data realisasi investasi pariwisata 2013 dihitung dari 8 jenis usaha pariwisata, sedangkan tahun 2014 & 2015 dihitung dari 18 jenis usaha pariwisata

Dari tabel di atas dapat terlihat nilai realisasi investasi sektor pariwisata pada tahun

2015 sebesar US$ 1.048,66 dan nilai total investasi nasional sebesar US$ 43.632. Nilai

realisasi investasi pariwisata tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan

dengan nilai investasi pariwisata pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah

investasi pariwisata di tahun 2015 adalah sebesar 11.65% jika dibandingkan dengan

tahun 2014.

Jika dikaitkan dengan perbandingan capaian kontribusi investasi pariwisata terhadap

total investasi nasional pada Indikator Kinerja Utama pada tahun 2013-2015, nllai

capaiannya mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel berikut

ini:

45


Tabel 3.10. Perbandingan capaian kontribusi investasi bidang pariwisata terhadap total investasi nasional (2013- 2015)

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi kontribusi investasi sektor pariwisata

terhadap total investasi nasional pada tahun 2015 sebesar 2.4% meningkat sebesar

10% jika dibandingkan dengan realisasi sebesar 2.18% pada tahun 2014 dan realisasi

pada tahun 2015 meningkat sebesar 47% jika dibandingkan dengan realisasi sebesar

1.63% pada 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2013.

Secara umum, menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), peningkatan

investasi di Indonesia pada tahun 2015 disebabkan antara lain oleh adanya berbagai

paket kebijakan dengan berbagai pilihan insentif investasi, penyederhanaan

perizinan dan berbagai kemudahan pada investor, termasuk fasilitasi atas

permasalahan yang dihadapi investor. Selain itu, terkait dengan sektor pariwisata,

melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI Pemerintah berkomitmen untuk

mempermudah investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Insentif dan

kemudahan yang ditawarkan antara lain terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh),

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),

Kepabeanan, Pemilikan Properti Bagi Orang Asing, Kegiatan Utama Pariwisata,

Ketenagakerjaan, Keimigrasian, Pertanahan dan Perizinan.

Meningkatnya investasi di sektor pariwisata juga tidak dapat terlepas dari adanya

komitmen yang kuat untuk melakukan pengembangan investasi di bidang pariwisata

sesuai dalam amanah PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk

Pembangunan Pariwisata Nasional (Ripparnas), pendanaan yang konsisten terhadap

pengembangan investasi pariwisata, dukungan dari berbagai pihak

(Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait), serta

ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 untuk mendukung sasaran meningkatkan investasi di sektor pariwisata adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2015 2014 2013

REALISASI CAPAIAN

(%) REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI CAPAIAN

(%)

Kontribusi

investasi sektor

pariwisata

terhadap total

investasi nasional

(Persentase)

2,4 67 2.18 45 1,63 35

46


1. Penyusunan Proposal Investasi Penyusunan proposal investasi bertujuan untuk memetakan lokasi-lokasi

potensi investasi pariwisata untuk selanjutnya dapat dilakukan promosi

investasi baik dengan melakukan penyebaran informasi maupun melalui

pertemuan-pertemuan bisnis dengan potensial investor baik dalam maupun

luar negeri. Dengan adanya proposal Investasi dapat tersedia informasi peluang

investasi di Destinasi Pariwisata dan dapat mendorong daerah yang memiliki

potensi investasi untuk berkembang.

Penyusunan proposal investasi telah dimulai dari tahun 2012 dengan jumlah

lokasi sebanyak 3 tempat, tahun 2013 sebanyak 4 tempat, dan tahun 2014

sebanyak 6 tempat. Pada tahun 2015 telah tersusun proposal investasi pada 16

Kabupaten/Kota di 55 lokasi potensial investasi. Proposal-proposal investasi

tersebut telah berhasil menarik minat investor asing maupun dalam negeri

untuk berinvestasi di bidang pariwisata (hotel, resort, marina) antara lain di

Wakatobi, Maluku Tenggara Barat, Sabang, dan Lombok Barat.

2. Promosi Investasi Pariwisata Promosi investasi pariwisata bertujuan untuk meningkatkan awareness calon

investor pada sektor pariwisata baik investor dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan adanya promosi investasi dapat membantu penyebaran informasi

terkait potensi sebuah destinasi pariwisata dan peluang-peluang investasi di

dalamnya. Pada tahun 2015 telah dilakukan promosi investasi pariwisata

melalui pertemuan bisnis di Dubai, Bali, Milan, Hongkong, serta event investasi

pariwisata THINC di Bali.

NO KEGIATAN TEMPAT WAKTU

PELAKSANAAN HASIL

1 Pertemuan Bisnis dengan Investor Timur Tengah

Dubai 3 – 6 Mei 2015 Tindak lanjut rencana investasi di KEK Mandalika dan KEK Tanjung Lesung

2 Tourism, Hotel Investment & Networking Conference (THINC)

Bali 2 – 3 September 2015

Kawasan Potensi Investasi (KPI) menjadi Kawasan Siap Investasi (KSI) di Sabang oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

3 Pertemuan Bisnis dalam acara Tourism, Hotel Investment & Networking Conference (THINC)

Bali 2 September 2015

5 investor menyatakan ketertarikannya menanamkan modal di bidang pariwisata di Indonesia, rencana site visit di lokasi potensi investasi

47


NO KEGIATAN TEMPAT WAKTU

PELAKSANAAN HASIL

4 Partisipasi dalam Indonesia Investment Day

Milan 7 September 2015

Rencana pertemuan bisnis dan mendatangkan investor Italia ke Indonesia untuk melihat potensi investasi pariwisata

5 Pertemuan Bisnis dalam Rangka Pengembangan Wisata Bahari

Hongkong 9 Desember 2015

Investasi Meridian Capital untuk membangun marina dan fasilitas pendukungnya, hotel, resort dan pusat aktivitas bahari di Raja Ampat

\

Gambar 3.10 Pertemuan Bisnis di Hongkong.

Permasalahan

Dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya investasi di sektor pariwisata terdapat

kendala yang dihadapi, diantaranya adalah: (1) Ketidakyakinan investor asing

terhadap jaminan infrastruktur di destinasi pariwisata; (2) Adanya permasalahan

lahan yang tidak clean & clear dalam proposal investasi. (3) Kesalahpahaman

Pemerintah Daerah terhadap implementasi dalam promosi investasi, serta (4)

Adanya keluhan dari investor terkait peraturan yang tumpang tindih antar instansi

pemerintah.

Upaya yang dilakukan

Untuk mengatasi permasalah tersebut, telah dilakukan upaya antara lain: (1) Mendorong pertemuan bisnis dengan investor untuk meyakinkan adanya perkembangan terkait dukungan pembangunan infrastruktur di destinasi pariwisata yang memiliki potensi investasi; (2) Dalam penyusunan proposal investasi mengutamakan lahan milik Pemda atau lahan milik private yang sudah jelas kepemilikannya; (3) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Daerah terkait penyusunan proposal investasi dan promosi investasi. Serta (4) Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memberikan kemudahan berinvestasi.

48


MENINGKA TNYA KONTRIBUSI KEPARIWISATAA N TERHADA P PENYERAPA N TENAGA KERJA NASIONA L

3 MENINGKATNYA KONTRIBUSI KEPARIWISATAAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA NASIONAL

Pariwisata merupakan sektor yang memberikan dampak yang luas bagi sektor-sektor

lainnya, termasuk terhadap penyerapan tenaga kerja baik itu tenaga kerja langsung

(direct), tenaga kerja tidak langsung (indirect), maupun tenaga kerja ikutan (induce)

di sektor pariwisata. Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor

pariwisata dihitung dari total tenaga kerja yang terserap di sektor-sektor

perekonomian akibat adanya aktivitas pariwisata, baik langsung, tidak langsung,

maupun ikutan. Penciptaan lapangan pekerjaan sudah dimulai sejak wisatawan akan

berangkat (tenaga kerja jasa perjalanan wisata), tiba di bandara (tenaga kerja

pengangkutan), dan ketika melakukan aktivitas perjalanan wisata (pemandu wisata

dan penginapan).

Dalam sasaran meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional diukur dengan indikator kinerja utama “Jumlah Tenaga Kerja

Langsung, Tidak Langsung dan Ikutan Sektor Pariwisata”. Adapun realisasi Indikator

tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Jumlah Tenaga Kerja Langsung, Tidak Langsung Dan Ikutan Sektor Pariwisata


(%)

6

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)

11,3 12,16* 107,6

*angka estimasi

Capaian indikator jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor

pariwisata di tahun 2015 melebihi target yang ditetapkan, dari target 11,3 juta orang

tercapai sebesar 12,16 juta orang atau sebesar 107,6 %.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian jumlah tenaga kerja

langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata terus mengalami kenaikan.

Perbandingan capaian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dijelaskan

pada tabel berikut ini :

49


Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Jumlah Tenaga Kerja Langsung, Tidak Langsung dan Ikutan Sektor Pariwisata

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2015 sebesar 12.16 juta

orang meningkat sebesar 11.16% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014

sebesar 10.32 juta orang dan realisasi pada tahun 2014 meningkat sebesar 9.32% jika

dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 9.61 juta orang.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor

pariwisata antara lain disebabkan oleh :

1. Kemudahan Investasi

Pemerintah telah berkomitmen mempermudah investasi pariwisata,

khususnya pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Kemudahan

investasi ditetapkan melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI. Insentif dan

kemudahan yang ditawarkan antara lain terkait dengan Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM), Kepabeanan, Pemilikan Properti Bagi Orang Asing, Kegiatan

Utama Pariwisata, Ketenagakerjaan, Keimigrasian, Pertanahan dan Perizinan.

Nilai realisasi investasi pariwisata tahun 2015 tercatat mencapai angka US$

1.048,66 Juta. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan total realisasi

investasi pariwisata tahun 2014 yang mencapai angka US$ 939,20 Juta.

Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di bidang pariwisata, dapat

meningkatkan jumlah usaha pariwisata yang tentu saja memberikan dampak

positif bagi penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata.


2015 2014 2013

REALISASI CAPAIAN

(%) REALISASI

CAPAIAN

(%) REALISASI

CAPAIAN

(%)

Jumlah tenaga

kerja

langsung,

tidak

langsung dan

ikutan sektor

pariwisata

(juta orang)

12,16 107,6 10,32 118,03 9,61 115,09

50


2. Meningkatnya jumlah akomodasi

Hotel merupakan salah satu dalam 56 jenis usaha pariwisata. Perkembangan

hotel dan akomodasi menjadi hal penting dalam pengembangan

kepariwisataan. Dalam beberapa tahun ini, jumlah hotel berbintang dan

akomodasi lainnya mengalami pertumbuhan signifikan seiring dengan

peningkatan investasi pada usaha akomodasi. Peningkatan akomodasi terlihat

dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.13. Perbandingan Jumlah Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya Tahun 2010 s.d 2015

TAHUN HOTEL BERBINTANG AKOMODASI LAINNYA

2015 2.197 16.156

2014 1.996 15.488

2013 1.778 14.907

2012 1.623 14.375

2011 1.489 13.794

2010 1.306 13.281

Total 10.389 88.001

Sumber : BPS.go.id, 2015

Meningkatnya jumlah hotel dan akomodasi lainnya memberikan dampak

terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata. Berdasarkan

data dari BPS pada tahun 2015, rata-rata pekerja di setiap usaha hotel

berbintang mampu menyerap sebanyak 92,3 orang dan pada usaha akomodasi

lainnya sebanyak 8.1 orang.

Adapun kegiatan untuk mendukung keberhasilan terhadap pencapaian jumlah tenaga

kerja langsung, tak langsung dan ikutan pariwisata meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan standar usaha pariwisata

Tenaga kerja di bidang pariwisata tidak dapat dilepaskan dari usaha

pariwisata. Sesuai amanat Undang-Undang Kepariwisataan nomor 10 tahun

2009, telah ditetapkan 13 jenis bidang usaha pariwisata. Untuk meningkatkan

kualitas industri pariwisata, pada tahun 2014 telah ditetapkan 28 standar

usaha pariwisata melalui Peraturan Menteri dan pada tahun 2015 telah

diselesaikan 28 (dua puluh delapan) rancangan standar usaha pariwisata,

diantaranya 7 (tujuh) rancangan standar usaha telah ditetapkan menjadi

Permen Pariwisata, yaitu : Wisata Memancing (Permen Pariwisata no 19 tahun

2015), Pramuwisata (Permen Pariwisata no 13 tahun 2015), Sanggar Seni

51


(Permen Pariwisata no 21 tahun 2015). Lapangan Tenis (Permen Pariwisata

no 18 tahun 2015, Gelanggang Renang (Permen Pariwisata no 16 tahun 2015),

Panti Pijat (Permen Pariwisata no 20 tahun 2015), dan gedung Pertunjukan

Seni (Permen Pariwisata no 17 tahun 2015).

2. Penyusunan Proposal Investasi dan Promosi Investasi

Peningkatan usaha pariwisata yang memberikan dampak terhadap

penyerapan tenaga kerja tidak dapat terlepas dari peran serta peningkatan

investasi pariwisata. Upaya untuk mendorong peningkatan penanaman modal

asing dan penanaman modal dalam negeri terhadap usaha pariwisata

dilakukan melalui penyusunan proposal investasi di lokasi-lokasi yang

memiliki potensi investasi serta melalui promosi investasi, baik dalam negeri

maupun luar negeri.

3. Pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pariwisata secara

tidak langsung mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan baru di bidnag

pariwisata yang mencakup 13 bidang usaha pariwisata. Kegiatan yang

dilakukan antara lain :

Peningkatan sadar wisata melalui sosialisasi sadar wisata dan gerakan

sadar wisata dan aksi sapta pesona

Pengembangan potensi usaha masyarakat di bidnag pariwisata melalui

peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata

4. Asistensi Tata Kelola Destinasi Pariwisata (Destination Management

Organisation = DMO)

Upaya yang dilakukan untuk mendukung meningkatnya tenaga kerja antara

lain melalui peningkatan kualitas tata kelola destinais pariwisata yang

dilakukan di 25 kluster prioritas. Bentuk kegiatan antara lain adalah :

stakeholder meeting yang mempertemukan segenap pemangku kepentingan

pariwisata yaitu unsur Pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha

pariwisata serta masyarakat; serta peningkatan kapasitas SDM.

INGKATNYA KONTRIBUS I PARIWISATA TERHADA P PROD UK DOMESTIK BRUT O (PD B) NASIONA L

52


4 MENINGKATNYA KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) NASIONAL

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional, yaitu persentase dari dampak

yang dihasilkan oleh sektor pariwisata, baik yang bersifat langsung maupun tak

langsung, terhadap nilai PDB nasional. Perhitungan indikator ini dilakukan oleh

Kementerian Pariwisata bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan dilaporkan

sebagai cerminan keberhasilan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan

kedatangan dan perjalanan wisatawan di Indonesia yang berkualitas sehingga

mampu meningkatkan PDB sektor pariwisata.

Indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional merupakan dukungan

Kementerian Pariwisata terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kontribusi PDB

sektor pariwisata, semakin penting pula posisi sektor kepariwisataan dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kontribusi ini diupayakan

seiring dengan penciptaan lingkungan sosial budaya yang berkualitas, penciptaan

rekreasi dan pemanfaatan waktu senggang yang berkualitas, serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui tingkat hidup yang berkualitas.

Indikator keberhasilan dari sasaran tersebut di atas, berikut target dan realisasinya

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14. Target dan Realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDB Nasional


7

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (Persentase)

4 4,23* 105,75*

*angka sangat sementara

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja untuk Kontribusi sektor pariwisata

terhadap PDB nasional yang memiliki target sebesar 4 % terealisasi sebesar 4.23%

dengan total nilai sebesar 461,36 triliun rupiah. Dengan demikian indikator kinerja

ini melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Untuk melihat perkembangan capaian indikator Kontribusi sektor pariwisata

terhadap PDB nasional, bila dibandingkan Realisasi dengan Target setiap tahunnya

sejak Tahun 2011-2015, dapat dilihat dalam tabel berikut:

53


Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDB

Nasional


2015 2014 2013

REALISASI CAPAIAN

(%) REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI CAPAIAN

(%)

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)

4,23 105,75 4.04 96,19 4,02 95,67

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap

PDB Nasional tahun 2015 sebesar 4,23% meningkat 4,7% jika dibandingkan dengan

tahun 2014 sebesar 4,04% dan jika dibanding dengan realisasi tahun 2013 terjadi

peningkatan sebesar 0,49% dari 4,02 % tahun 2013 menjadi 4,04% pada tahun 2014.

Hal ini mengindikasikan industri pariwisata dapat dijadikan sebagai industri andalan

yang dapat membangun perekonomian Indonesia.

Apabila dilihat sejak awal RPJMN, terlihat grafik tren kontribusi sektor pariwisata

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mengalami peningkatan yang

signifikan, sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3.16. Perbandingan Pendapatan PDB 2011 – 2015

No. Sektor PDB Pariwisata (miliar Rp)

2011 2012 2013 2014*) 2015**)

1. Pertanian 30.467,30 32.512,3 36.391,1 39.331,3 45.995,1

2. Pertambangan & Penggalian 14.938,50 16.347,0 18.304,8 19.783,7 23.135,7

3. Industri 75.562,40 84.191.0 94.091,1 101.693,1 118.922,8

4. Listrik, gas dan air 1.757,20 1.930,3 2.119,3 2.290,6 2.678,7

5. Konstruksi 32.990,80 35.369,3 37.020,7 40.011,8 46.790,9

6. Perdagangan 18.192,00 19.640,6 21.671,8 23.422,8 27.391,3

7. Restoran 26.409,00 24.904,6 26.375,7 28.506,7 33.336,6

8. Hotel 24.320,40 30.023,3 36.894,3 39.875,1 46.631,2

9. Angkutan Darat 17.576,10 21.898,1 25.471,4 27.471,0 32.125,4

10. Angkutan Air 3.050,00 3.142,6 2.021,5 2.184,8 2.555,0

11. Angkutan Udara 14.771,90 14.529,9 17.502,6 18.916,7 22.121,8

54


No. Sektor PDB Pariwisata (miliar Rp)

2011 2012 2013 2014*) 2015**)

12. Jasa Penunjang Angkutan 5.696,20 6.090,3 6.891,5 7.448,3 8.710,2

13. Komunikasi 6.144,40 7.202,6 7.743,3 8.369,0 9.786,9

14. Jasa Lainnya 25.092,30 28.458,5 32.579,8 35.212,0 41.177,9

Total 296.968,50 326.240,7 365.025,0 394.516,8 461.359,5

PDB Nasional Harga Berlaku (Triliun Rp)

7.427,09 8.241,86 9.083,97 9.765,27 10.898,69

Persentase kontribusi 4,00% 3,96% 4,02% 4,04% 4,23%

Sumber : Neraca Satelit Pariwisata Nasional

Keterangan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDB yang dihasilkan dari pariwisata nasional mengalami peningkatan yang cukup

berarti tiap tahunnya. Pada tahun 2010 pariwisata menghasilkan PDB sebesar 261,06

triliun rupiah dan meningkat di tahun 2011 menjadi 296,97 triliun rupiah, di tahun

2012 sebesar 326,24 triliun rupiah, serta pada tahun 2013 nilai PDB yang dihasilkan

mencapai 365,02 triliun rupiah. Lebih lanjut pada tahun 2014 PDB yang dihasilkan

dari sektor pariwisata mencapai 394,52 triliun rupiah, dan pada tahun 2015

mencapai 4,61 36 trilliun rupiah.

Berikut grafik dampak kepariwisataan terhadap PDB dikontribusikan oleh kegiatan

kepariwisataan:

261,06296,97

326,24365,02

394,52

461,36

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2011 2012 2013 2014* 2015**

Angka dalam tril iun rupiah)

Grafik 3.3. Peningkatan PDB Pariwisata

Grafik 3.4. Kontribusi Kepariwisataan Terhadap

PDB Nasional

55


Dampak perekonomian terbesar sektor kepariwisataan terjadi pada penyerapan

tenaga kerja sebanyak 10,59% terhadap tenaga kerja nasional di tahun 2015 atau

sekitar 12,16 juta orang yang berada pada sektor-sektor terkait kepariwisataan.

Sementara dampak sektor kepariwisataan terhadap PDB, upah atau gaji dan pajak

tidak langsung berada pada kisaran 4,2%-4,6%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Dampak Ekonomi Makro Berdasarkan Neraca Satelit Pariwisata Nasional

(NESPARNAS), 2011– 2015**

TAHUN

KOMPONEN OUTPUT

Dampak terhadap Output Dampak terhadap PDB Dampak terhadap

Tenaga Kerja Dampak terhadap

Upah/Gaji Dampak terhadap

Pajak Tak Langsung

Pariwisata

Nasional Share

(%) Pariwis

ata Nasional

Share (%)

Pariwisata

Nasional Share

(%) Pariwis

ata Nasional

Share

(%)

Pariwisata

Nasional

Share (%)

2011 648,49 14.934,02 4,34 296,97 7.427,09 4,00 8,53 109,95 7,75 96,57 2.307,21 4,14 10,72 278,28 3,85

2012 709,18 16.595,58 4,27 326,24 8.241,86 3,96 9,35 110,81 8,46 105,93 2.572,45 4,12 11,77 308,29 3,82

2013 790,01 18.280,75 4,32 365,02 9.083,97 4,02 9,61 112,76 8,52 118,34 2.850,39 4,15 13,26 337,63 3,93

2014* 848,99 19.651,81 4,32 394,52 9.765,27 4,04 10,32 114,63 9,00 126,87 3.049,92 4,16 14,21 361,26 3,93

2015** 994,01 21.647,32 4,59 461,36 10.898,69 4,23 12,16 114,82 10,59 148,56 3.507,40 4,24 16,64 395,65 4,21

Sumber : Neraca Satelit Pariwisata Nasional Keterangan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

MENINGKA TNYA J UMLA H KUNJUNGA N WISATA WAN MANCANE GARA (WISMAN)

56


5 MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA (WISMAN)

Jumlah wisman ke Indonesia sangat berpengaruh terhadap potensi devisa yang

akan diperoleh oleh negara. Wisman ke Indonesia adalah setiap orang yang berasal

dari wilayah luar Indonesia, yang mengunjungi Indonesia, didorong oleh satu atau

beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang

dikunjungi, dengan lama tinggal minimal 24 jam dan maksimal 6 (enam) bulan,

dengan tujuan: (a) berlibur, rekreasi, dan olah raga; (b) bisnis, mengunjungi teman

dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan

kesehatan, belajar, dan keagamaan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya

kuantitas wisatawan mancanegara ke Indonesia adalah Jumlah wisatawan

mancanegara ke Indonesia. Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan

realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18. Target dan realisasi Jumlah Kunjungan Wisman tahun 2015


8

Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (Juta Orang)

10 10,41 100,26 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “Jumlah

wisatawan mancanegara ke Indonesia” mencapai 10.406.759 orang, capaian 2015

tersebut melampaui target yang telah ditentukan sebesar 10.000.000 orang atau

mengalami peningkatan sebesar 0,26%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun

2014 sebanyak 9.435.411 orang mengalami pertumbuhan sebesar 10,63 %.

Adapun rincian data kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia

selama tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19. Kunjungan Wisatawan Mancanegara Per Pasar Tahun 2015

NO PASAR TARGET REALISASI

1 Singapura 1.905.000 1,519,430

2 Malaysia 1.665.000 1,200,202

3 Great China 1.335.000 1,324,851

4 Australia 1.170.000 1,035,325

57


NO PASAR TARGET REALISASI

5 Eropa 855.000 898.016

6 Jepang 560.000 492,077

7 Korea Selatan 390.000 338,671

8 USA 260.000 251,221

9 India 230.000 271,252

10 Timteng 197.000 182,143

11 Filipina 275.000 271,252

12 Thailand 165.000 89,577

Lainnya* 993.000 2,308,951

Total 10.000.000 10.406.759

*termasuk PLB dan KITAS

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan, bahwa Jumlah kunjungan terbesar wisatawan

mancanegara ke Indonesia, adalah: Singapore sebanyak 1.519.430 wisman, China

sebanyak 1.324.851 wisman, Malaysia sebanyak 1.200.202 wisman, Australia

sebanyak 1.035.325 wisman, dan Jepang sebanyak 492.077 wisman. Berdasarkan

pintu masuk utama secara kumulatif, sebagai berikut: Ngurah Rai sebanyak

3.923.970 wisman, Soekarno Hatta sebanyak 2.304.275 wisman dan Batam sebanyak

1.545.818 wisman.

Tabel 3.20. Kunjungan Wisatawan Mancanegara Per Pintu Masuk Tahun 2015

PINTU MASUK TARGET 2015 CAPAIAN

BALI (Ngurah Rai) 3.720.000 3,923,970

DKI JAKARTA 2.600.000 2,304,275

BATAM 1.510.000 1.545.818

TANJUNG UBAN 400.000 304.010

SUMATERA UTARA (Kuala Namu) 250.000 197.818

SUMATERA BARAT (Minangkabau) 50.000 42.330

RIAU (Sultan Syarief Kasim II) 30.000 25.337

JAWA BARAT (Husein Sastranegara) 180.000 159.647

JAWA TENGAH (Adi Soemarmo) 30.000 7.885

D.I. YOGYAKARTA (Adi Soecipto) 90.000 81.278

JAWA TIMUR (Juanda) 250.000 200.851

58


PINTU MASUK TARGET 2015 CAPAIAN

NTB (BIL) 40.000 70.217

KALIMANTAN BARAT (Entikong) 30.000 24.852

KALIMANTAN TIMUR (Sepinggan) 20.000 7.865

SULAWESI UTARA (Sam Ratulangi) 30.000 19.465

SULAWESI SELATAN (Hassanudin) 20.000 13.091

OTHER PORT 490.000 548.145

PLB - 370.869

KITAS - 306.540

T O T A L 10.000.000 10.406.759

Tabel 3.3 dan tabel 3.4 memasukkan data wisatawan dari Pos Lintas Batas (PLB) dan

Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan

pada orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara. Menurut pasal 31 PP No. 32

Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (“PP No.

32/1994”), Izin Tinggal Terbatas sendiri adalah salah satu jenis izin keimigrasian

yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia

dalam jangka waktu yang terbatas. Untuk melihat perkembangan capaian indikator

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, bila dibandingkan Realisasi dengan

Target setiap tahunnya sejak Tahun 2011-2015, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun

2013 – 2015


2015 2014 2013

REALISASI CAPAIAN

(%) REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI CAPAIAN

(%)

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

10.41 100.26 9.435.411 100.1 8.802.129 100.20

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2015, kunjungan wisatawan

mancanegara berhasil mencapai 100.26%. Angka ini melampaui target yang telah

ditetapkan juga melampaui pencapaian kunjungan wisatawan mancanegara pada

tahun sebelumnya. Pada grafik dibawah tersaji tren perubahan selama periode 2011

sampai 2015.

59


Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Dari grafik di atas menginformasikan bahwa kunjungan wisatawan periode 2011

hingga 2015 mengalami kenaikan per tahunnya dan puncak kunjungan setiap

tahunnya berada di triwulan II dan triwulan III.

Pada 2015, wisatawan internasional yang melakukan perjalanan mencapai 1,184

miliar orang atau tumbuh dari tahun sebelumnya 4.4% miliar. Pertumbuhan terbesar

di kawasan Eropa, yakni meningkat hingga 5% menjadi 609 juta orang dari tahun lalu

580 juta orang. Kunjungan wisatawan internasional ke Indonesia tahun 2015

tercatat 10.405 juta pada 2015 dengan pertumbuhan di atas rata-rata dunia.

*data estimasi **Sumber: UNWTO World Tourism Barometer, Januari 2016

Grafik 3.5 Kunjungan Wisatawan Mancanegara

60


Pertumbuhan kunjungan wisatawan mancangera ke Indonesia, sangat didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata melalui kerangka strategi Pemasaran : melihat DOT (Destination, Origin, Time) dan melalui BAS (Branding – Advertising – Selling) dengan berbagai jalur media (POS = Paid Media, Owned media, Social media).

Pemasaran pariwisata Indonesia di kancah mancanegara memiliki strategi yang pertama adalah DOT (Destination, Origin, Time), yaitu:

1. Destination – melihat destinasi wisata mana sajakah yang diminati oleh masing-masing wisatawan, dengan cara melihat dashboard atau demografi dari masing-masing wisatawan.

2. Origin – merupakan strategi untuk melihat asal negara dari masing-masing wisatawan. Kemudian data ini akan dijabarkan menjadi sebuah data demografi atau dashboard mengenai ciri-ciri, kegemaran, tipe, waktu libur, hari raya, dsb.

3. Time – waktu merupakan strategi penting untuk mensikronisasikan waktu libur/Hari Libur dari masing-masing negara asal wisatawan dengan event/festival yang diselenggarakan di Indonesia.

Setelah DOT, BAS merupakan strategi pemasaran pariwisata Indonesia selanjutnya adalah:

1. Branding adalah upaya untuk mempromosikan pariwisata melalui penempatan iklan di Website, Media Ruang, TV, dan Media Cetak, mengadakan festival di mancanegara, dan mengadakan famtrip dengan mendatangkan sekelompok wisatawan asing sesuai dengan paket wisata yang ditawarkan.

2. Advertising adalah salah satu strategi pemasaran pariwisata mancanegara malalui pemasangan iklan di Media Cetak (koran dan majalah), di event-event mancanegara, blocking sale di televisi, pembuatan bahan-bahan promosi, dan kerja sama promosi dengan pelaku industri pariwisata.

3. Selling adalah memfasilitasi penjualan Paket Wisata yang dibuat oleh industri

melalui Tradeshows dan Sales Mission.

61


Dalam memasarkan produk pariwisata Indonesia erat kaitannya dengan publikasi

atau pengiklanan yang menggunakan metode POSE (paid media, owned media, social

media, dan endorse). Hal tersebut diaplikasikan pada berbagai jenis media untuk

pengiklanan. Yaitu media online, media cetak, media ruang, media elektronik.

PAID MEDIA

Gambar 3.11 Promosi Wonderful Indonesia di Megacom circuit 7, Dubai

Gambar 3.12 Promosi Wonderful Indonesia di Lightbox, Narita International Airport

Gambar 3.13 Promosi Wonderful Indonesia di Malvern Tram, Melbourne

Gambar 3.14 Promosi Wonderful Indonesia di Moda Taksi, London

62


“Strategi-strategi yang diupayakan oleh Kementerian Pariwisata cukup efektif dalam memasarkan pariwisata Indonesia. Hal ini terlihat dari naiknya peringkat Country Branding “Wonderful

Indonesia” pada tahun 2015 yaitu menduduki peringkat 47 dari tidak ada peringkat di tahun sebelumnya. Peringkat itu mengalahkan

negara-negara kompetitor seperti Malaysia yang berada di peringkat 96 dan Thailand yang menduduki peringkat 83”

Selain strategi pemasaran diatas beberapa upaya pemasaran yang memiliki peran

strategis dalam mendorong peningkatan kunjungan wisman adalah ikut

berpartisipasi dalam event internasional, event yang diikuti antara lain:

OWNED MEDIA

Endorser : Metode pengiklanan ini adalah

dengan menggunakan brand ambassador

dan testimoni artis di sosial media. Pada

tahun 2015, Kementerian Pariwisata

mengendorse jurnalis-jurnalis dan blogger

luar negeri (Luke Latty, Diana Wee, dan

Mae Tan). Dan juga program wondernesia

yang disiarkan oleh TLC dibawakan oleh

Nadia Hutagalung dan Nicholas Saputra

sebagai pembawa acara tersebut. Gambar 3.15 Menteri Pariwisata bersama Nadia

Hutagalung dalam acara Wondernesia Press Gathering

63


Gambar 3.16 Kunjungan tamu VIP ke booth Indonesia

Gambar 3.17 Coffee Corner

NATAS Travel Fair 2015

Singapura, 4 – 8 Maret 2015

NATAS Travel Fair merupakan bursa

pariwisata bersifat consumer show yang

diselenggarakan setiap tahun 2 kali oleh

Asosiasi Travel Agen Singapura. Bursa

pariwisata yang berlangsung selama

3(tiga) hari dari tanggal 6-8 Maret 2015

di Singapore Expo ini menempati 3 halls

(Hall 7, 8, dan 9)diikuti oleh 82 exhibitors

terdiri dari: 11 National Tourism

Organisation (Indonesia, Cina, India, Jepang, Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, New

Zealand, Johor Tourism, dan New Taipei City), 21 travel agents dan tour operators, 9

hotels & resorts, 6 Airlines, 4 banks, 2 car rentals, 6 cruises companies, 7 travel

related, dan 16 other business.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah

industri termasuk didalamnya travel agent,

hotel/resort, dan pemangku kepentingan

lainnya. Peserta yang berasal dari industri

sebanyak 20 terdiri dari7 travel agent dan 13

hotel/resort dari Jakarta, Jawa Barat,

Yogyakarta, Makassar, Jawa Timur, Jawa

Tengah, Batam, Lombok, Sumatera Utara, dan

Bali. Sebanyak 3 pelaku usaha Indonesia

berpartisipasi dengan booth independen

antara lain: PT. Garuda Indonesia, Jayakarta Hotel & Resorts, dan Ayana Resort & Spa

Bali, Rimba Jimbaran Bali by Ayana.

Secara keseluruhan keikutsertaan Kementerian Pariwisata pada NATAS Travel Fair

2015 dengan memfasilitasi 33 industri pada Table Top dan 20 industri pada Pameran,

berdasarkan laporan para sellers diperkirakan telah terjadi transaksi sebanyak 8.053

pax dengan nilai transaksi sebesar USD 1,498,280 atau setara dengan Rp. 19,48

Milyar dengan rincian sebagai berikut:

Table Top sebanyak ± 3.609 pax dengan nilai transaksi sebesar Rp. 6,35 Milyar

Pameran sebanyak ± 4.444 pax dengan nilai transaksi sebesar Rp. 13,13 Milyar

Pencapaian transaksi ini mengalami kenaikan sebesar 75% apabila

dibandingkan dengan partisipasi pada tahun lalu, dimana tahun 2014 jumlah

transaksi sebesar Rp. 11,13 Milyar.

64


Gambar 3.18 Booth Indonesia

Destinasi yang paling diminati Batam, Bintan, Bali, Bandung dan disusul oleh

Yogyakarta, Medan, Surabaya, Lombok, Makassar, dan Jawa Tengah.

MATTA Fair Kuala Lumpur

Sabah, Malaysia, 3 – 5 Juli 2015

MATTA Fair Sabah 2015 adalah kegiatan

bursa pariwisata internasional, consumer

show yang diselenggarakan setiap tahun

oleh asosiasi travel agen Malaysia di Sabah

(MATTA Sabah Chapter). Bursa pariwisata

yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dari

tanggal 3-5 Juli 2015 di Suria Sabah

Shopping Mall ini diikuti oleh 46 exhibitors terdiri dari: 2 National Tourism

Organisation (Indonesia & Taiwan), 2 State Tourism Board (Sabah & Johor), 2 Airlines

(Silkair & Royal Brunei Airlines), 30 travel agents & tour operators, 3 hotels & resorts,

dan 7 other business.

1. Peserta table top sebanyak 12 industri terdiri dari 9 travel agent dan3 hotel/

resort berasal dari Jakarta, Yogyakarta, Batam, Sumatera Utara, dan Bali.

2. Peserta pameran sebanyak 7 industri terdiri dari6travel agent dan1 hotel/

resort berasal dari Jakarta, Yogyakarta, Batam, Sumatera Utara, dan Bali.

3. Beberapa pelaku usaha Indonesia khususnya akomodasi berpartisipasi pada

pameran secara independent dengan bergabung bersama dengan local partner-

nya.

Table Top dengan round robin system (sellers meet buyers) untuk mengadakan

kontrak bisnis dengan alokasi waktu masing-masing 7 menit, tanggal 1 Juli 2015

bertempat di Horizon Hotel Kota Kinabalu diikuti oleh 12 sellers dan 41 buyers

(daftar terlampir). Kegiatan table top ini diakhiri dengan jamuan makan malam (buka

puasa bersama) dilaksanakan pada pukul 18.30 – 20.00, dihadiri oleh Konjen RI di

Sabah, Bapak Akhmad Daya Handasah Irfan, serta undangan lainnya.

Pembukaan MATTA Fair Sabah 2015

dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2015

pukul 15.00 waktu setempat, dibuka oleh

YB Datuk Seri Panglima Masidi Manjun

(Minister of Tourism, Culture, and

Environment Sabah).

Gambar 3.19 Pertunjukan Kesenian

65


Pada kesempatan tersebut Tim kesenian Indonesia diberikan kesempatan untuk

tampil dengan Tarian Wonderful Indonesia yang mendapatkan sambutan luar biasa

dari penonton.

Pameran berlangsung selama 3 hari (3-5 Juli 2015) mulai pukul 10.00 – 22.00 dan

Indonesia menempati lahan seluas 36 SQM (4BOOTHS), BERTEMPAT DI BOOTH

NOMOR E6 – E9 (LOWER GROUND) didesain bernuansa Wonderful Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan selama event berlangsung yaitu pelayanan informasi,

pendistribusian bahan promosi dan penjelasan destinasi pariwisata Indonesia kepada

para pengunjung, promosi paket-paket wisata oleh perwakilan dari masing-masing

peserta, serta pertunjukan tim kesenian dari Kementerian Pariwisata di Common

Stage dan Indonesia diberi kesempatan tampil 2 kali dalam 1 hari selama pameran

berlangsung.

China International Travel Mart (CITM) 2015 Kunming Dianchi International Convention & Exhibition Centre, China, 13 – 15 November 2015

CITM 2015 adalah bursa pariwisata internasional tahunan terbesar di RRT, dengan

luas lahan sebesar 70.000 sqm, dengan total 3.087 booth diikuti oleh 1.200 buyers,

278 exhibitors dari 105 negara, dan dikunjungi oleh 110.000 pengunjung.

Kementerian Pariwisata memfasilitasi sewa lahan seluas 108 m² (12 booths)

bertempat di Hall 9, nomor 9C07. Desain pavilion menggunakan perahu Phinisi

sebagai Icon dan menampilkan image destinasi Indonesia yang diminati pasar Jepang,

dengan tema 3 Greater, Greater Bali, Greater Batam dan Greater Jakarta. Industri

Pariwisata Indonesia yang tergabung dalam pavilion Indonesia Peserta terdiri dari 24

industri pariwisata (9 akomodasi, 13 travel agent, 1 wisatabahari, 1 taman wisata),

dengan komposisidari Bali 16 industri, dansisanyadari Yogyakarta, Surabaya, Jakarta

dan Bandung. Di samping itu, terdapatjuga booth ASEAN, yang lokasinya berdekatan

dengan pavilion Indonesia, yang diisi oleh perwakilan-perwakilan Negara ASEAN.

Keluaran yang dihasilkan dari partisipasi pada kegiatan CITM 2015 adalah brand

Gambar 3.20 Penampilan Kesenian Indonesia di Main Stage Gambar 3.21 Promosi Free Visa

66


awareness “Wonderful Indonesia” dan pencapaian nilai transaksi yang

menguntungkan.

Berdasarkan questionnaire yang dibagikan kepada para peserta industri, adapun

perkiraan transaksi yang diperoleh selama kegiatan CITM berlangsung adalah 9.400

orang, denganpengeluaran rata-rata per kunjungan wisman sebesarUSD 810,

sehingga potensial transaksi sebesar USD 7.614.000, atau sebesar Rp. 106 Milyar.

JATA Tourism Expo (JTE) 2015

Tokyo, Jepang, 24 – 27 September 2015

Pameran JTE adalah bursa pariwisata

internasional tahunan terbesar di Jepang

bersifat B to B (Business to Business) dan B to

C (Business to Consumer) show yang

dilaksanakan di Tokyo Big Sight East Hall

1,2,3,4, dan 5, Tokyo, Jepang.JTE 2015

diikuti oleh 412 booths dari 150 negara,

dengan 170.000 pengunjung. Kegiatan

berlangsung selama 3 (tiga) hari (25 – 27

September 2015), mulai pukul 10.00 – 18.00

waktu setempat.

Kementerian Pariwisata memfasilitasi sewa lahan seluas 108 m² (12 booths)

bertempat di East Hall 1, nomor A-36. Desain pavilion menggunakan perahu Phinisi

sebagai Icon dan menampilkan image destinasi Indonesia yang diminati pasar Jepang,

dengan tema 3 Greater, Greater Bali, Greater Batam dan Greater Jakarta. Partisipasi

Indonesia kali ini juga berupapemberian sponsorship berupa pendistribusian Forum

Bag dengan logo Wonderful Indonesia yang dibagikan kepada 1.500 pengunjung.

Delegasi Indonesia yang menghadiri JATA selain Kementerian Pariwisata dan Dinas

Pariwisata Daerah juga dihadiri oleh VITO Tokyo, Jepang, Garuda Indonesia di Jepang,

Seniman dan Barista, Media (wartawan), industri pariwisata (terdiri dari 30 peserta).

Peserta pameran di pavilion

Indonesia sudah cukup beragam.

Selain industri dari Bali, peserta juga

berasal dari berbagai daerah yaitu:

DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Nusa

Tenggara Barat, Sumatera Barat,

Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau.

Hal ini merupakan kesempatan yang

Gambar 3.22 Pertemuan Menteri Pariwisata, Arief Yahya

dengan Menteri Pariwisata Thailand

Gambar 3.23 Suasana Media on Briefing di Booth

Indonesia

67


baik bagi Indonesia untuk mempromosikan destinasi-destinasi Indonesia Greater Bali

kepada masyarakat Jepang. Sampai saat ini, sesuai informasi dari industri, destinasi

favorit Indonesia di kalangan buyers antara lain DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara

Barat (Lombok), DI Yogyakarta, dan Pulau Jawa. Sedangkan untuk tipe atraksi atau

tour yang diminati antara lain cultural heritage, world heritage, eco-tourism, leisure,

beach, wellness, business trip, golf, nature, exploration, culture, dan diving;

Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin 2015

Messe Berlin, Berlin, Jerman

4 – 8 Maret 2015

ITB Berlin 2015 berlangsung pada 4 – 8 Maret 2015 di

Messe Berlin, Berlin. Pavilion Indonesia menempati

lahan seluas total 410 m2 di Hall 26 A No. 120. Paviliun

Indonesia terdiri dari 2 lantai, lantai pertama berfungsi

sebagai dealing table, coffee corner, stage performance

dan information desk, sementara lantai kedua seluas 90

m2 berfungsi sebagai meeting room dan VIP lounge.

Konstruksi paviliun Indonesia dibangun dengan inspirasi

“Maritime and Living Culture” yang menampilkan model

Kapal Phinisi sebagai warisan budaya nenek moyang

sekaligus menonjolkan kekuatan Indonesia sebagai bangsa

bahari serta negara maritim modern yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya

dan kearifan lokal.

Gambar 3.24 Menteri Pariwisata

dan high official Malaysia Tourism

Gambar 3.25 Crowd Pavillion Indonesia dari pintu masuk

68


Industri pariwisata yang bergabung pada pavilion utama Indonesia sebanyak 99

hotel/travel agent/tour operator yang mewakili destinasi di wilayah Sumatera, Jawa,

Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Dalam 5 (lima) hari rangkaian

kegiatan, tiga hari pertama merupakan B-to-B show, dan dua hari berikutnya

merupakan Consumer Show. Kementerian Pariwisata telah melaksanakan beberapa

program kegiatan, seperti press conference, awareness campaign, cultural

performance, coffee corner, dan demo spa tradisional Indonesia bekerjasama dengan

Bima Sena Spa dari The Dharmawangsa Hotel, pelayanan informasi pariwisata

Indonesia, dan pendistribusian bahan promosi serta appointment meeting dengan

Menteri Pariwisata dan Dirjen Pemasaran Pariwisata.

Tanggal 4-8 Maret 2015, paviliun Indonesia menampilkan representasi wajah

Indonesia dengan tampilan walking

acts performers dengan kostum

tradisional Indonesia yang telah

dimodifikasi agar lebih menarik

pengunjung untuk ke paviliun

Indonesia. Tampilan pramugari

Garuda Indonesia juga membantu

merepre-sentasikan wajah

Indonesia. Dalam partisipasi di ITB

Berlin 2015 ini, paviliun Indonesia

mendapatkan penghargaan 5 Best Booth dari penyelenggara ITB Berlin bekerjasama

dengan CBS Cologne Business School.

Di akhir pekan pada 7-8 Maret 2015, ITB Berlin 2015 terbuka bagi publik Berlin dan

disajikan berbagai pertunjukan tari tradisional Indonesia yang ditampilkan Ayoub

Zyckra Dance, antara lain Gebyar Indonesia, Sekar Jepun, Bajidor Tanjung,

Cendrawasih, Rentak Ramolai, Wiranata, Payoang, Kembang Topeng serta Gending

Sriwijaya. Tim Kesenian Prov. Kalimantan Timur juga menghadirkan nuansa Borneo

dengan penampilan The Wonderful East Kutai. Selain itu, sebagai simbol exchange of

culture, para pesilat warga negara Jerman yang tergabung dalam perguruan Silat

Gerak Pilihan (SiGePi) juga melakukan demonstrasi Silat Indonesia

Diving Equipment & Marketing Association (DEMA) Show 2015 Orlando, Florida, Amerika Serikat 4 s.d 7 November 2015

DEMA SHOW : The Diving Equipment and Marketing Association, tahun ini diadakan di

Orlando bertempat di Orange County Convention Center, 9899 International Dr,

Gambar 3.26 Pemasangan awareness campaign pada shuttle ITB

Berlin 2015

69


Orlando, Florida, Amerika Serikat. Pameran berlangsung selama 4 hari dari tgl 4 - 7

November 2015. Dema Show merupakan Pameran International tahunan untuk

industri selam (diving), olahraga air (action water sports), dan industri perjalanan

(travel industries).

Beberapa hal yang dapat

ditemui dalam acara pameran

ini adalah adalah 630 peserta

pameran yang terdiri 95 negara,

50 negara bagian USA dan 6

wilayah USA merupakan

perusahaan - perusahaan

terkemuka dalam penyediaan

perlengkapan menyelam,

daerah-daerah tujuan wisata,

pakaian olahraga air serta

pelayanan terkait olahraga menyelam.

DEMA juga menjadi sponsor seminar

yang memiliki keterkaitan dengan

isu-isu industri dan ekonomi terkini

terkait dunia selam (diving). DEMA

Show juga dihadiri oleh agen-agen

pelatihan menyelam dan para exhibitor

yang mensponsori seminar-seminar.

DEMA Award Party, salah satu

kegiatan yang diyakini menjadi salah

satu kegiatan yang wajib untuk

dihadiri tahun ini karena merupakan

ajang jejaring bagi berbagai pihak industry premier.

Terdapat juga IRC (Image Resource Center), merupakan area exclusive yang

khusus menyajikan berbagai informasi terkait dengan aktivitas fotografi.

Acara Gathering di Paviliun Indonesia yang banyak dinantikan peserta dan

pengunjung dari tahun ke tahun menjadi pamungkas dari rangkaian kegiatan selama

pameran berlangsung. Gathering juga dihadiri oleh Konsul Jenderal; Bpk. Henk

Saroinsong beserta Kabid Ekonomi; Bpk. Isman Pasha dari KJRI Houston. Pengunjung

sangat menikmati suguhan kue-kue kecil, minuman ringan, serta penampilan

kesenian, dan juga sangat menyukai souvenir selendang khas Indonesia yang

dibagikan pada saat gathering berlangsung. Bahkan keesokan harinya beberapa dari

peserta/ pengunjung terlihat masih memakai selendang tersebut. 8 (delapan)

doorprize dari industri juga menambah semarak suasana. Daftar 14 industri dari

Gambar 3.27 Meeting Delegasi Pariwisata RI dengan Kementerian Okinawa

Gambar 3.28 Salah satu peserta pavilion Indonesia, Papua Explorer

70


Paviliun Indonesia yang mengikuti kegiatan DEMA Show 2015 adalah sebagai

berikut; Lembeh Resort, Pindito, Dewi Nusantara, Alam Batu, Siladen Island Resort

Spa, Amira Dive & Travel, Papua Explorers, Arenui, ECO Divers, Safari Tours & Travel,

Singapore Airlines, Manado City, Dive Damai dan Misool Eco Resort.

Meskipun kunjungan wisman terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, namun

dibandingkan dengan kompetitor, posisi Indonesia masih tertinggal dibandingkan

dengan negara lainnya. Hal ini terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.6. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara

Dari grafik diatas terlihat bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dari segi jumlah

kunjungan wisman, hal ini dikarenakan sejumlah permasalahan yang masih dihadapi

sehingga perlu terobosan dan strategi yang lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan

kunjungan wisman ke Indonesia. Adapun sejumlah permasalahan dan upaya yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Pariwisata dalam memasarkan produk

pariwisata Indonesia yaitu adanya bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia,

seperti meletusnya gunung berapi (contohnya gunung Raung). Hal itu sudah

diupayakan dengan memaksimalkan iklan mengenai Indonesia yang aman dan Indah.

71


6 MENINGKATNYA JUMLAH PENERIMAAN DEVISA

Jumlah penerimaan devisa dipengaruhi oleh jumlah serta pengeluaran wisatawan

mancanegara di Indonesia. Dalam mengembangkan kepariwisataan nasional,

peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia diupayakan sejalan

dengan peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara di Indonesia,

sehingga penerimaan devisa negara dari kegiatan kepariwisataan pun meningkat.

Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.22. Target dan realisasi Jumlah Penerimaan Devisa tahun 2015


(%)

9 Meningkatnya jumlah penerimaan devisa (Triliun Rp)

144 163* 113,2

*angka estimasi

Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah penerimaan devisa wisatawan

mancanegara melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp. 163 trilliun (11,9 miliar

USD) atau pencapaian devisa sebesar 113,2 % dari target yang ditetapkan (Rp. 144

triliun).

Tabel 3.23. Perbandingan Target Dan Realisasi Jumlah Penerimaan Devisa

Tahun 2013 - 2015


2015 2014 2013

REALISASI CAPAIAN

(%) REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI CAPAIAN

(%)

Meningkatnya jumlah penerimaan devisa (Triliun Rp)

163

Atau

US$ 11,9 miliar

113,2 US$ 11,17

miliar

93,05 US $

10,054

miliar

97,14

* angka estimasi

Tahun 2015 sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar US$ 11,9 miliar,

meningkat dari US$ 11,17 miliar di tahun 2014. Peningkatan penerimaan devisa di

tahun 2014 tidak saja bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara

72


dari 9 ,4 juta di tahun 2014 dan menjadi 1 0 ,4 juta di tahun 2015, tetapi

bersumber dari peningkatan rata-rata pengeluaran per kunjungan dari US$ 1.183,43

di tahun 2014, menjadi US$ 1.190 di tahun 2015. Dengan kata lain, peningkatan

kuantitas devisa kepariwisataan diikuti dengan peningkatan kualitas pengeluaran

wisatawan.

Bila dilihat perbandingan antara penerimaan devisa pariwisata dengan komoditi

ekspor lainnya dari tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24. Penerimaan Devisa Pariwisata Dibandingkan dengan Komoditi Ekspor Lainnya Tahun 2012 – 2015

No.

2012 2013 2014 2015*

Jenis Komoditi

Nilai Juta US$

Jenis Komoditi

Nilai Juta US$

Jenis Komoditi

Nilai Juta US$

Jenis Komoditi

Nilai Juta US$

1 Minyak dan Gas Bumi

36.977,00 Minyak dan Gas Bumi



15.755,6

2 Batu Bara 26.166,30 Batu Bara 24.501,4 Batu Bara 20.819,3 Batu Bara 13.633,0

3 Minyak Kelapa Sawit

18.845,00 Minyak Kelapa Sawit



12.904,2

4 Karet Olahan 10.394,50 Pariwisata 10.054,1 Pariwisata 11.166,1 Pariwisata 9.691,6

5 Pariwisata 9.120,85 Karet Olahan 9.316,6 Pakaian Jadi 7.450,9 Pakaian Jadi 6.117,1

6 Pakaian Jadi 7.304,70 Pakaian Jadi 7.501,0 Karet Olahan 7.021,7 Makanan Olahan

5.292,7

7 Alat Listrik 6481,90 Alat Listrik 6,418,6 Makanan Olahan

6.486,8 Karet Olahan 4.997,8

8 Tekstil 5.278,10 Makanan Olahan

5.434,8 Alat Listrik 6.259,1 Alat Listrik 4.761,1

9 Makanan Olahan

5.135,60 Tekstil 5.293,6 Tekstil 5.379,7 Tekstil 4.207,3

10 Kertas dan Barang dari Kertas

3.972,00 Kertas dan Barang dari Kertas

3.802,2 Kayu Olahan

3.914,1 Kertas dan Barang dari kertas

3.039,6

11 Bahan Kimia 3.636,30 Kayu Olahan 3.514,5 Bahan Kimia 3.853,7 Kayu Olahan 2.874,1

12 Kayu Olahan 3.337,70 Bahan Kimia 3.501,6 Kertas dan Barang dari kertas

3.780,0 Bahan Kimia 2.393,1

Keterangan : *) Data 2015 sampai dengan posisi bulan Oktober

Peningkatan jumlah penerimaan devisa tersebut dinilai oleh beberapa faktor:

1. Selisih Nilai Tukar Mata Uang Asing

Semakin banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke

Indonesia, maka akan semakin banyak pula transaksi dalam bentuk rupiah

73


yang akan dilakukan. Perbedaan selisih kurs jual dan beli mata uang asing

tersebut turut menyumbang pada besarnya devisa wisatawan mancanegara.

Adapun tren kurs mata uang asing terhadap rupiah Indonesia selama tahun 2015

dapat dilihat pada tabel berikut:

Mata Uang

Tahun 2015

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

1 AUD 10.169,77 9.936,93 10.105,55 10.006,65 10.359,51 10.278,35 9.943,09 10.046,54 10.163,68 9.932,78 9.778,65 10.046,05

1 BND 9.405,29 9.413,56 9.491,94 9.592,10 9.842,62 9.895,12 9.841,42 9.861,15 10.176,32 9.837,47 9.676,33 9.837,21

1 CAD 10.422,33 10.190,41 10.363,71 10.482,18 10.788,37 10.779,31 10.451,66 10.479,75 10.858,94 10.546,47 10.313,47 10.127,56

1 CHF 13.378,55 13.652,59 13.342,89 13.461,25 14.083,02 14.295,69 14.054,57 14.245,08 14.820,45 14.232,15 13.564,58 13.914,05

1 CNY 2.053,14 2.078,65 2.124,45 2.112,14 2.149,06 2.176,95 2.186,79 2.187,49 2.260,69 2.171,85 2.147,54 2.149,17

1 DKK 1.967,80 1.944,21 1.899,65 1.871,16 1.963,52 2.003,49 1.976,86 2.056,97 2.168,79 2.075,57 1.970,00 2.019,31

1 EUR 14.640,36 14.482,56 14.166,49 13.972,07 14.649,05 14.946,39 14.754,42 15.353,95 16.181,77 15.484,61 14.696,06 15.066,43

1 GBP 19.070,63 19.528,21 19.588,30 19.347,38 20.312,52 20.740,47 20.802,32 21.489,11 22.098,28 21.144,98 20.801,14 20.786,76

1 HKD 1.622,40 1.644,07 1.684,31 1.670,46 1.695,01 1.717,26 1.725,38 1.777,73 1.857,49 1.780,09 1.764,07 1.787,46

100 JPY 10.624,61 10.751,89 10.854,43 10.833,42 10.877,03 10.764,26 10.865,84 11.192,93 11.983,67 11.487,24 11.162,66 11.377,48

1 KRW 11,55 11,59 11,74 11,92 12,02 11,97 11,70 11,68 12,14 12,04 11,86 11,81

1 KWD 42.746,22 43.157,41 43.713,41 42.924,44 43.510,41 44.063,87 44.182,92 45.565,50 47.651,63 45.655,48 45.006,55 45.613,62

1 MYR 3.510,86 3.543,45 3.551,50 3.563,30 3.646,67 3.560,38 3.520,66 3.395,52 3.341,77 3.232,23 3.170,32 3.236,79

1 NOK 1.638,11 1.679,00 1.638,76 1.639,64 1.738,41 1.706,62 1.651,54 1.671,02 1.739,72 1.666,69 1.584,74 1.595,19

1 NZD 9.621,73 9.493,25 9.758,91 9.814,86 9.696,62 9.305,99 8.931,58 9.025,61 9.121,48 9.209,52 8.987,86 9.342,11

1 PGK 4.823,03 4.818,10 4.922,16 4.823,41 4.850,63 4.881,43 4.853,62 4.977,18 5.098,17 4.770,87 4.643,17 4.641,90

1 PHP 282,06 288,31 293,82 291,52 294,49 295,57 295,34 298,01 307,83 297,41 290,56 293,51

1 SAR 3.349,91 3.397,91 3.483,93 3.452,31 3.503,94 3.549,88 3.566,28 3.674,45 3.839,21 3.679,28 3.645,01 3.693,04

1 SEK 1.552,40 1.526,87 1.531,91 1.496,77 1.574,86 1.611,51 1.572,79 1.611,92 1.721,06 1.655,04 1.576,36 1.628,32

1 SGD 9.405,29 9.413,56 9.491,94 9.592,10 9.842,62 9.895,12 9.841,42 9.861,15 10.176,32 9.837,47 9.676,33 9.837,21

1 THB 384,09 391,42 400,59 398,19 391,88 394,78 389,81 388,98 399,73 386,17 382,19 384,86

1 USD 12.579,10 12.749,84 13.066,82 12.947,76 13.140,53 13.313,24 13.374,79 13.781,75 14.396,10 13.795,86 13.672,57 13.854,60

Sumber : Bank Indonesia

74


2. Jumlah wisatawan mancanegara

Besarnya jumlah wisatawan mancanegara dan besarnya pengeluaran yang

mereka keluarkan di Indonesia turut berpengaruh terhadap jumlah devisa

wisatawan mancanegara

Matriks 3. 1 Kunjungan Wisatawan Mancanegara

TAHUN JUMLAH KUNJUNGAN (juta)

2012 8,04

2013 8,80

2014 9,44

2015 10,41

3. Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara

Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara berpengaruh signifikan terhadap

jumlah devisa yang diterima oleh negara.

Matriks 3. 2 Perbandingan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dengan Penerimaan Devisa

TAHUN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA (juta)

JUMLAH PENERIMAAN DEVISA (miliar USD)

2012 8,04 9,12

2013 8,80 10,05

2014 9,44 11,17

2015* 10,41 12,0

*) Angka sementara devisa tahun 2015

4. Lama tinggal wisatawan mancanagera

Semakin lama wisatawan mancanegara tinggal di Indonesia, semakin besar

pula devisa yang dihasilkan oleh negara.

MENINGKA TNYA J UMLA H PERJALA NAN WISATA WAN NUSANT ARA (WISNUS)

75


7 MENINGKATNYA JUMLAH PERJALANAN WISATAWAN NUSANTARA (WISNUS)

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara sangat berpengaruh terhadap potensi

pendapatan negara dan penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dimana

destinasi berada. Wisatawan Nusantara adalah penduduk Indonesia yang melakukan

perjalanan dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 (enam)

bulan dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji),

serta sifat perjalanannya bukan rutin, dengan kriteria :

1. Mereka yang melakukan perjalanan ke obyek wisata komersial tidak

memandang apakah menginap atau tidak menginap di hotel/penginapan

komersial ataupun perjalanannya lebih kurang dari 100 km (PP);

2. Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial tetapi

menginap di hotel /penginapan komersial, walaupun jarak perjalanannya

kurang dari 100 km (PP);

3. Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial tetapi

menginap di hotel dan tidak menginap di hotel/penginapan komersial tetapi

jarak perjalanannya lebih dari 100 km.

Data jumlah wisatawan nusantara diperoleh dari hasil Survei Rumah Tangga (Modul

Perjalanan) yang dilakukan sejalan dengan pelaksanaan SUSENAS. Data hasil survei

ini kemudian diolah dan dipublikasikan oleh BPS setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan

selang waktu perbedaan data adalah 3 (tiga) bulan sejak bulan publikasi yang

kemudian diolah kembali oleh Kementerian Pariwisata. Indikator keberhasilan dari

sasaran tersebut di atas, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24. Target dan Realisasi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Tahun 2015


10

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (Juta Perjalanan)

255 255,05 100,01

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator kinerja jumlah

perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) yang pada tahun 2015 ditargetkan sebesar

255 juta perjalanan, telah melampaui target dengan mencapai 255.05 juta perjalanan

atau 100,01 %. Pencapaian ini didorong adanya beberapa liburan ganda dan liburan

nasional. Selain itu faktor lain yang mendukung adalah munculnya kelas menengah

76


baru, pertumbuhan telekomunikasi yang cukup pesat serta teknologi informasi, dan

semakin banyaknya konektivitas penghubung antar pulau melalui angkutan udara.

Perkembangan capaian indikator Jumlah perjalanan wisatawan nusantara,

dibandingkan dengan Realisasi dengan Target setiap tahunnya sejak Tahun 2011-

2015, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel.3.25. Angka Pertumbuhan Perjalanan Wisatawan Nusantara

TAHUN TARGET PERJALANAN WISNUS

(JUTA)

JUMLAH PERJALANAN

WISNUS(JUTA) +/- (%)

2011 237,00 236,75 1.01%

2012 245,00 245,29 3.61%

2013 250,00 250,04 1.93%

2014 250,00 251,20 0.46%

2015 255,00 255,05 1,53%

Sumber : Kemenpar dan BPS, 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Jumlah

perjalanan wisatawan nusantara selalu mengalami peningkatan, peningkatan

terendah berada pada tahun 2014 sebesar 0,46% sedangkan peningkatan tertinggi

pada tahun 2012 sebesar 3,61%.

Tabel di atas menjelaskan adanya kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya,

baik dalam jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan jumlah pengeluaran

wisatawan nusantara. Jika dibandingkan antara tahun 2015 dan tahun sebelumnya

yaitu tahun 2014 dalam indikator meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan

nusantara ialah 250,00 juta wisatawan nusantara di tahun 2014 dan pada tahun 2015

diangka 255,05 juta wisatawan nusantara, realisasi yang didapatkan pada tahun

2015 meningkat 9,8 %.

Untuk wisatawan nusantara, provinsi dengan jumlah wisatawan tertinggi berturut-

turut adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. Keempat provinsi ini

terletak di pulau Jawa, dan merupakan pusat aktivitas serta relatif berkembang

dengan baik. Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan pusat budaya di pulau Jawa,

sedangkan Jakarta dan Jawa Timur adalah pusat bisnis di Indonesia. Indonesia

memiliki potensi untuk mampu melaksanakan diversifikasi tujuan wisata, mengingat

potensi wisata yang dimiliki di berbagai provinsi di Indonesia. Performansi pasar

wisatawan nusantara berdasarkan data provinsi asal adalah sebagai berikut:

77


Grafik 3.7. Pasar Wisatawan Nusantara Berdasarkan Data Provinsi Asal

Tabel dan grafik di atas menggambarkan performansi pasar wisatawan nusantara

pada tahun 2015 yang berdasarkan pada data provinsi asal. Data di atas

menggambarkan bahwa 10 besar provinsi yang teratas adalah Jawa Barat, Jawa

Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali,

Lampung, dan Riau. Provinsi tersebut merupakan daerah asal yang paling banyak

mengunjungi tujuan-tujuan wisata atau objek wisata. Market Share dari 10 besar

tersebut adalah sebesar 79%, dengan total dari 10 pasar tersebut adalah 198.064.474

orang pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2014 adalah sebesar 196.033.745

orang. Jika dilihat dari tabel tersebut di atas, yang mengalami penurunan adalah dari

provinsi Jawa Timur dengan penurunannya yang cukup signifikan (± 1 juta orang).

Jumlah perjalanan dan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara setiap tahunnya

akan mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Pariwisata Nasional

seperti yang akan terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.26. Produk Domestik Bruto (PDB) Pariwisata

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2013 2014*) 2015**)

PDB Pariwisata (Triliun Rp) 365,02 394,52 461,36

2015

2014

78


PDB Pariwisata yang dihasilkan dari pariwisata nasional mengalami peningkatan

yang cukup berarti tiap tahunnya. Pada tahun 2013 pariwisata menghasilkan PDB

365,02 triliun rupiah, di tahun 2014 sebesar 394,52 triliun rupiah, serta pada tahun

2015 PDB yang dihasilkan adalah 461,36 triliun rupiah. Peningkatan angka pada

tahun 2014 dan tahun 2015 terdapat kenaikan sebesar 1,17 % dari tahun

sebelumnya.

Dalam marketing strategi yang digunakan oleh Kementerian Pariwisata pada

umumnya dan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara

adalah untuk marketing strateginya menggunakan Destinasi-Originasi-Timeline

(DOT), untuk Strategi Promosi menggunakan Branding-Advertising-Selling (BAS),

Strategi Media menggunakan Paid-Owned-Social+Endorser (POSE), dan untuk

strategi waktu promosi menggunakan Pre-On-Post (POP). Penjelasan masing-masing

strategi dijabarkan dalam penjelasan di bawah ini.

Destinasi – Originasi – Timeline (DOT)

Destinasi yang digunakan adalah produk-produk dari wisata alam, wisata bahari, dan

wisata buatan. Dilakukan beberapa upaya berkaitan dengan destinasi, yaitu : selling

melalui direct promotion (pendukungan event berskala nasional, voucher wisata, dan

incentive), diferensiasi melalui keunggulan dan keunikan setiap daya tarik objek

wisata dengan adanya program sadar wisata, dan juga upaya marketing mix melalui

7P : Product (produk), Price (harga) Promotion (promosi), Place (lokasi), Process

(proses/pelayanan), Physical Evidence (lingkungan fisik). Originasi dilakukan melalui

beberapa tahapan yaitu : segmentasi dengan pembagian pasar berdasarkan kekuatan

ekonomi dan jumlah perjalan yang tinggi (dijelaskan dalam tabel 3.26.). Timeline

melalui branding Pesona Indonesia sebagai identitas pariwisata nusantara, promosi

yang dilakukan oleh Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara

Grafik 3.8. Produk Domestik Bruto (PDB) Pariwisata

79


dalam rangka menggerakkan pasar wisata nusantara. Strategi ini memperhatikan

kalender hari libur nasional pada tahun 2015.

Gambar di atas adalah portofolio produk strategi pariwisata Deputi Bidang

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara dengan produknya adalah alam

(nature) dengan porsi 35 %, budaya (culture) porsi 69 %, dan buatan manusia (man

made) porsi 5%.

Dalam pencapaian pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara, sangat didukung

oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata melalui

kerangka strategi Pemasaran : Branding – Advertising – Selling (BAS) dengan berbagai

jalur media (POS+E = Paid Media, Owned media, Social media, + Endorser). Di bawah

ini adalah penjelasan dari kerangka strategi dimaksud :

Branding-Advertising-Selling (BAS)

Branding yang dilakukan adalah

memperkenalkan Pesona Indonesia

sebagai simbol dan konten pariwisata pada

daerah asal wisatawan nusantara dan

daerah tujuan wisatawan nusantara.

Advertising yang dimaksud dalam hal ini

adalah memulai ketertarikan tentang

produk-produk atau objek daya tarik

wisata (ODTW) pada daerah asal

Gambar 3.29. Portofolio Strategi Pariwisata

Gambar 3.30. Branding Pesona Indonesia pada Bus Damri

80


wisatawan nusantara dan daerah tujuan wisatawan nusantara. Sedangkan untuk

Selling merupakan upaya Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Nusantara mulai mempromosikan produk yang berisi tentang insentif penjualan pada

daerah asal wisatawan nusantara dan daerah tujuan wisatawan nusantara.

Paid Media-Owned Media-Sosial Media-Endorser (POSE)

Paid Media menggunakan media berbayar nasional, lokal originasi, dan destinasi

wisatawan nusantara utnuk menciptakan awareness, convergence, media content :

elektronik, online, cetak, dan sosial media. Own Media yang telah dibuat oleh Deputi

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara merupakan sumber dari

segala informasi daerah tujuan wisata, website destinasi, dan event. Own Media yang

dimiliki adalah www.indonesia.travel, www.parekraf.go.id, serta media sosial yang

dimiliki oleh pemerintah daerah yang bekerja sama contohnya adalah

www.rajaampat.go.id. Social Media yang digunakan adalah sosial media sesuai origin

sebagai sarana untuk menciptakan keterikatan dengan target pasar melalui e-

marketing, www.indonesia.travel, dan www.parekraf.go.id. Sedangkan untuk

Endorser yaitu dengan pendukungan iklan, expert, selebrity, atau public figure.

Contohnya adalah saat pelaksanaan Festival Raja Ampat endorser yang diajak bekerja

sama adalah Slank.

PAID MEDIA

81


Pre-On-Post (POP)

Melalui Pre Event merupakan upaya promosi, misalnya berpromosi H-7 di tradisional

media dan digital, kegiatan selling dan lain sebagainya. On Event adalah pendukungan

melalui promotion item (umbul-umbul, T-Shirt, Payung, Baliho, dan bahan promosi

lainnya). Sedangkan untuk Post Event merupakan pelaporan kegiatan dalam bentuk

penulisan artikel (advertorial), testimony, dan lain sebagainya sebagai wujud

apresiasi untuk kegiatan yang dilaksanakan.

MEDIA CETAK

Display & Advertorial

Koran Sinar Pagi1 halaman(7 kolom (325mm) x 540 mm)

Senin, 14 September 2015halaman 12

Rabu, 16 September 2015halaman 12

MENINGKA TNYA J UMLA H PE NGELUARAN WISATA WAN NUSANT ARA (WISNUS)

8 MENINGKATNYA JUMLAH PENGELUARAN WISATAWAN NUSANTARA (WISNUS)

Jumlah Pengeluaran per wisatawan nusantara/kunjungan, yaitu rata-rata

pengeluaran setiap wisatawan nusantara pada setiap perjalanan wisata ke daerah di

Indonesia. Destinasi pariwisata tidak hanya diharapkan untuk menarik wisatawan

mancanegara yang berkualitas, namun juga wisatawan nusantara yang berkualitas.

Hal ini ditandai dengan peningkatan rata-rata pengeluaran setiap wisatawan

nusantara (per orang) per kunjungan ke daerah di Indonesia. Terjadinya peningkatan

rata-rata pendapatan yang berpengaruh terhadap ketahanan daya beli masyarakat

Indonesia, khususnya pada kelas ekonomi menengah beberapa tahun belakangan ini.

Oleh karena itu, sektor pariwisata perlu mengarahkan potensi wisatawan Indonesia

yang berkualitas (berdaya beli tinggi) untuk melakukan wisata di dalam negeri dan

membeli produk kepariwisataan lokal.

Gambar 3.31. Branding Pesona Indonesia pada Media Cetak

82


Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara dipengaruhi oleh jumlah serta pengeluaran

wisatawan nusantara di Indonesia. Semakin besar belanja wisatawan nusantara

terkait dengan pariwisata, maka aktvitas ekonomi suatu daerah semakin meningkat

pula kesejahteraan masyarakat.

Sasaran dari “Meningkatkannya Jumlah Pengeluaran Wisatawan Nusantara” adalah

untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengeluaran Wisatawan Nusantara

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Pariwisata dan Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional.

Indikator keberhasilan dari sasaran di atas, berikut target dan realisasinya adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.28. Target dan Realisasi Jumlah Pengeluran Wisatawan Nusantara Tahun 2015


11

Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Triliun Rupiah)

191,25 224,65 117

Sumber : Kemenpar & BPS

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai total penerimaan dari

pengeluaran wisatawan nusantara melampaui target yang diharapkan dengan

capaian sebesar 117% dengan nilai 224.65 triliun rupiah.Peningkatan jumlah

pengeluaran wisatawan nusantara disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Banyaknya event di dalam negeri yang menarik wisatawan untuk berwisata di

dalam negeri;

2. Terpromosinya dengan baik event di dalam negeri dalam berbagai media;

3. Kondusifnya kondisi politik di Indonesia yang berpengaruh akan berkembangnya

sektor pariwisata.

Faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pengeluaran per wisatawan

nusantara/kunjungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara;

2. Mulai dikembangkannya daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata nasional;

3. Beraneka ragamnya produk souvenir di suatu daerah pariwisata;

4. Meningkatnya daya beli masyarakat, terutama di Kawasan Asia; dan

5. Pengelolaan destinasi yang cukup baik pada masa sekarang ini, dengan sadarnya

masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam menjaga kelestarian dan

kebersihan sekitar destinasi pariwisata.

83


Kenaikan nilai total pengeluaran wisatawan nusantara dari tahun sebelumnya

didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Naiknya jumlah perjalanan wisatawan nusantara, sebesar 255.05 perjalanan

atau meningkat dibandingkan dengan jumlah perjalanan tahun sebelumnya

yaitu sebesar 251,20 perjalanan.

Tabel 3.29. Perbandingan Realisasi Jumlah Pengeluaran Wisatawan Nusantara


2015 2014 2013

REALISASI CAPAIAN

(%) REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI CAPAIAN

(%)

Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Triliun Rupiah)

224,65 117 213,94 120,30 177,84 102,89

Dari tabel di atas terlihat bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015

Indikator Kinerja Pengeluaran Wisatawan Nusantara selalu mengalami

peningkatan dan selalu melampaui dari target yang telah ditetapkan. Pada

tahun 2014 jumlah pengeluaran wisatawan nusantara sebesar 213,94 triliun

rupiah sedangkan di tahun 2015 meningkat 9,5 % atau sebesar 224,65 triliun

rupiah.

2. Meningkatnya rata-rata jumlah pengeluaran wisatawan nusantara, sebesar Rp.

880.940,- atau meningkat 3,44 % dibandingkan dengan jumlah rata-rata

pengeluaran tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 851.680,-.

Tabel 3.30. Rata-Rata Jumlah Pengeluaran Wisnus Tahun 2011 - 2015

TAHUN RATA2 PE-NGELUARAN (RP. RIBU) +/-(%)

2011 679,58 5.89%

2012 704,68 3.69%

2013 711,26 0.93%

2014 851,68 19.74%

2015 880,94 3, 44%

Mendukung upaya yang dilakukan tersebut di atas, maka diperlukan adanya

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2015 guna pencapaian sasaran

tersebut antara lain:

84


SAIL TOMINI

Sail Tomini merupakan agenda tahunan yang berskala nasional di bidang

kemaritiman, bertujuan untuk percepatan pembangunan dan pengembangan potensi

sumberdaya kelautan dan parwisata Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat yang seluas-luasnya khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau

kecil.Tujuan penyelenggaraan Sail Tomini adalah untuk percepatan pembangunan

dan pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan parwisata Indonesia guna

mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya khususnya masyarakat

pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada penyelenggaraan Sail Tomini 2015 ini dibentuk

panitia nasional yang diketuai oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan, dengan wakil dan anggota yang melibatkan 25 Kementerian/Lembaga.

Rangkaian acara puncak Sail Tomini 2015 berlangsung dari tanggal 14 September

2015 melalui kegiatan Pawai Budaya dan Pariwisata, dan kegiatan-kegiatan lainnya

dari 22 bidang acara, hingga puncak acara yang dihadiri oleh Bapak Presiden

Republik Indonesia pada tanggal 19 September 2015 di Kabupaten Parigi Moutong.

Melalui kegiatan ini kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 47.685 orang, dan

kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 2.396 orang.

TOUR DE SINGKARAK

Tour de Singkarak merupakan event Balap Sepeda Internasional yang sangat unik

dengan perpaduan Sport Tourism. Tour de Singkarak 2015 diikuti oleh 24 Tim dari 36

Negara dengan dukungan dari 18 Kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan

memperebutkan total hadiah yang bertambah setiap tahunnya, menjadi Rp. 1,4

milyar pada event tahun ini.

Tour de Singkarak diselenggarakan sejak tahun 2009 dan telah ditetapkan menjadi

agenda resmi tahunan oleh organisasi Balap Sepeda Dunia (Union Cyclisten

Internationale) sejak tahun 2010. Beberapa kali mengalami terpaan bencana gempa

Gambar 3.32 Pawai Budaya dan Pariwisata Gambar 3.33 Acara Puncak Sail Tomini 2015 di hadiri oleh Bapak Jokowi Widodo, Presiden RI

85


bumi, event Tour de Singkarak-pun mampu menjadi salah satu akselerator pemulihan

ekonomi Sumatera Barat. Dengan jumlah kunjungan sebesar 6.000 orang.

JAKARTA MARATHON

Marathon merupakan salah satu olahraga yang sangat diminati masyarakat dunia,

dan dengan penyelenggaraan Jakarta Marathon secara berkesinambungan

diharapkan dapat menempatkan event ini sejajar dengan event-event di dunia yang

popular, seperti New York Marathon, London Marathon ataupun Paris Marathon.

Jakarta Marathon juga diharapkan dapat meningkatkan citra Jakarta sebagai kota

yang aman dan nyaman untuk pelaksanaan event-event internasional, serta

mendorong pengembangan pariwisata dan olah raga di Tanah Air serta tentunya

mengundang lebih banyak wisatawan mancanegara. Penyelenggaraan event Jakarta

Marathon 2015 merupakan pelaksanaan ke-3,

Mengambil lokasi start dan finish di Silang Monas, para pelari menyusuri sudut-sudut

situs peninggalan sejarah, dan deretan kemegahan bangunan Jakarta masa kini,

seperti Monumen Nasional, Mesjid Istiqlal, Gereja Kathedral dan Kawasan Kota Tua

Jakarta.Jumlah kepesertaan dari dalam dan luar negeri selalu meningkat setiap

tahunnya dan untuk tahun 2015 ini peserta sebanyak 15.300, termasuk peserta asing

yang sebanyak 1.500 peserta.

Jakarta Marathon 2015 resmi dibuka pada hari Minggu, 25 Oktober 2015 oleh

Sekretaris Menteri, Bapak Ukus Kuswara, didampingi oleh Direktur Bank Mandiri dan

Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta dan Deputi Gubernur Bidang Budaya dan

Pariwisata DKI Jakarta.

Gambar 3.34 Total hadiah yang diperebutkan sebesar

Rp. 1,4 Milyar

Gambar 3.35 Tour De Singkarak 2015 diikuti oleh 24 Tim

dari 36 Negara

86


FESTIVAL DANAU TOBA

Festival Danau Toba secara resmi dibuka pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015

di Taman Mejuah-juah, Brastagi, Kabupaten Karo oleh Menteri Pariwisata, Bapak

Arief Yahya. Di samping Menteri Pariwisata, hadir pula Plt Gubernur Sumatera Utara,

Bupati Kabupaten Karo, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi

Sumatera Utara. Jumlah Kunjungan sebesar 11.213.000 orang.

Gambar 3.36 Jakarta Marathon 2015 diikuti oleh 15.300 peserta, termasuk dari mancanegara sebanyak 1.500 peserta

Gambar 3.37 Lokasi Start dan Finish di Silang Monas, Jakarta Pusat

87


Tema yang diusung pada Festival Danau Toba 2015 yaitu menjadikan Festival Danau

Toba sebagai festival internasional bercitra kuat dan diakui dunia sebagai destinasi

berbasis geopark yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.38 Festival Danau Toba dibuka oleh Menteri Pariwisata oleh Bapak Aief Yahya didampingi Plt. Gubernur Sumut

88


RAFTING CHAMPIONSHIP CITARIK

World Rafting Championship 2015 kerjasama antara Federasi Arung Jeram Indonesia

(FAJI) sebagai penyelenggara WRC 2015, Pemda Kabupaten Sukabumi sebagai Tuan

Rumah yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan

Olahraga dilaksanakan pada tanggal 29 November s/d 2 Desember 2015 di Citarik,

Sukabumi-Jawa Barat. Pembukaan dilakasanakan pada tanggal 30 November 2015 di

Alun Alun Pendopo Pemda Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dan dibuka secara

resmi oleh Dankomarinir Mayor Jenderal Buyung Lalana sebagai Ketua FAJI dihadiri

oleh Wakil KASAL dan ARMABAR, Bupati Kabupaten Sukabumi, DPRD Kabupaten

Sukabumi. Acara pembukaan dimeriahkan dengan Pawai Budaya, defile para peserta

WRC 2015 yang dihadiri ± 2.030orang dari 24 (dua puluh empat) negara, tarian

Budaya, pentas interaktif Angklung Mang Udjo (angklung diberikan kepada peserta

sebagai souvenir), acara dilaksankan secara Militer.

Tujuan dari kegiatan ini adalah : Menjadi tolak ukur keberhasilan pembinaan dan

proses regenerasi prestasi atlit-atlit Indonesia dikancah Internasional; Sebagai ajang

promosi destinasi wisata minat khusus Indonesia, khususnya Arung Jeram

Mengumandangkan Indonesia Raya di Kejuaraan Internasional; Memajukan

perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat; Meningkatkan kunjungan

wisatawan domestik dan mancanegara; Meningkatkan kesadaran masyarakat

setempat akan pentingnya sektor wisata bagi kelangsungan hidup ke depan; dan

Menciptakan sumber daya manusia yang berwawasan dan kompetitif.

Gambar 3.40 Pembukaan dimeriahkan dengan Pawai Budaya dan Pentas Interaktif Angklung Mang Udjo

Gambar 3.39 Lokasi Rafting di Citarik, Sukabumi Jawa Barat

89


SLANK "REOG AND ROLL"

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan branding pesona indonesia (promosi) dengan endorser yang memiliki massa yang cukup banyak. Sasarannya adalah Wisatawan Nusantara yang dilaksanakan pada Oktober-November 2015, di 10 Kota besar. Acara dimaksud adalah : 1. Kerjasama antara kemenpar dan SLANK untuk mempromosikan branding "Pesona Indonesia"; dan 2. Menumbuhkan rasa nasionalisme pada anak muda dan kaum menengah ke atas dan pentingnya pengetahuan akan budaya dan seni serta keindahan alam yang ada di negeri tercinta Indonesia.

EXHIBITION TAHUNAN PAMERAN DAN KONVENSI "INDONESIA CONVENTION EXHIBITION (ICE)"

Grand Opening ICE mengusung tema “Indonesia untuk Dunia” dalam rangka memperingati 70 tahun Hari Kemerdekaan Indonesia. Diisi dengan berbagai rangkaian acara, di antaranya adalah kegiatan pameran. Kegiatan pameran dilaksanakan pada tanggal 1-9 Agustus 2015 bertempat di Exhibition Hall 3 dan 3A pukul 09.00-19.00 WIB. Kementerian Pariwisata diundang untuk turut berpartisipasi dalam pameran ini. Sebagai strategi penyelenggaraan pameran yang layak dikunjungi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara ke destinasi wisata MICE di Indonesia, Kementerian Pariwisata, dalam hal ini Asdep Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah melalui Bidang Promosi Pameran mendukung kegiatan yang memiliki daya tarik bagi wisatawan nusantara dalam kepentingan pariwisata, investasi, dan perdagangan. Jumlah pengunjung yang mengapresiasi stan Kementerian Pariwisata adalah sebanyak 1.237 orang. Rata-rata pengunjung per harinya adalah 120 orang.

Gambar 3.41 Branding Pesona Indonesia kerja sama Kementerian Pariwisata dengan SLANK

Gambar 3.42 Exhibition Tahunan Pameran Dan Konvensi Indonesia Conven tion Exhibition (ICE)

90


Sasaran Meningkatnya Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara dengan

indikator Jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan sasaran Meningkatnya

Jumlah Pengeluaran Wisatawan Nusantara dengan indikator jumlah pengeluaran

wisatawan nusantara saling berkaitan satu sama lain atau tidak dapat dipisahkan.

Karena untuk mendapatkan angka jumlah pengeluaran wisatawan nusantara

diperoleh dari Jumlah perjalanan wisatawan nusantara dikalikan dengan rata-rata

pengeluaran.

Adapun permasalahan yang ditemui dari kedua sasaran diatas dan upaya yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

Permasalahan

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target jumlah perjalanan

wisatawan nusantara tahun 2015 adalah: (1) Bencana alam yang mengakibatkan

banyaknya perjalanan yang tertunda atau dibatalkan; (2) Tingkat keamanan di dalam

negeri; dan (3) Jadwal pelaksanaan event pariwisata yang kerap berubah waktu

pelaksanaannya.

Upaya yang Dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk permasalahan dalam pencapaian target jumlah

perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2015 adalah: (1) Meningkatkan promosi

branding Pesona Indonesia; (2) Meningkatkan pelaksanaan event pariwisata nasional;

(3) Mengaktifkan crisis center untuk memberikan informasi yang akurat tentang

kondisi terkini pariwisata Indonesia; (4) Menyusun Calendar of Event setiap

tahunnya; dan (5) Menggalakkan kembali Sapta Pesona dengan pemberdayaan

masyarakat di sekitar lokasi daya tarik wisata.

MENINGKA TNYA KAPAS ITAS DAN PROFESIONA LISME SD M PARIWISATA

91


9 MENINGKATNYA KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SDM PARIWISATA

Dengan meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM diharapkan kualitas

pelayanan dalam bidang kepariwisataan menjadi lebih baik, meningkatnya daya

saing SDM pariwisata Indonesia terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi

Asia (MEA).

Sasaran dari meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata adalah

peningkatan kualitas pelayanan untuk wisatawan baik mancanegara maupun

nusantara. Kualitas pelayanan yang baik terhadap wisatawan diharapkan

memberikan impresi yang baik dan menimbulkan keinginan untuk kembali

berkunjung. Di samping itu, sasaran tersebut juga berdampak pada meningkatnya

daya saing SDM pariwisata Indonesia terutama dalam menghadapi Masyarakat

Ekonomi Asia (MEA).

Posisi Tahun 2015 tenaga kerja langsung yang bekerja di sektor pariwisata Indonesia

adalah sebesar 3,326 juta orang atau 2,8% dari total tenaga kerja di Indonesia.

Didalam jumlah tersebut termasuk tenaga kerja bersertifikasi sebesar 67.500 orang,

sisanya menjadi fokus untuk sertifikasi di tahun-tahun yang akan datang. kontribusi

tersebut dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Sumber : WTTC, 2015

Grafik 3.9 Tenaga Kerja Langsung yang bekerja di Sektor Pariwisata Indonesia

92


Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan indikator kinerja berupaJumlah tenaga

kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi dan jumlah lulusan pendidikan tinggi

kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata.

a. Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang Disertifikasi (Orang)

Sasaran meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dapat dilihat

dari jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi pada tahun 2015.

Indikator keberhasilan sasaran, serta target dan realisasi dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 3.31. Target dan Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Tahun 2015


12

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)

17,500 17,500 100

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa capaian dari indikator kinerja jumlah tenaga

kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi mencapai target.

Tabel 3.32. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Yang Disertifikasi Di 28 Provinsi

NO. PROVINSI JUMLAH (ORANG)

1 DKI Jakarta 2250

2 Bali 4200

3 Kepulauan Riau 1100

4 Jawa Barat 1250

5 DI Yogyakarta 800

6 Sumatera Utara 300

7 Jawa Timur 1300

8 Sulawesi Selatan 1150

9 Jawa Tengah 1350

10 Kalimantan Timur 350

11 Banten 250

12 Riau 450

13 Sumatera Barat 200

14 Kalimantan Selatan 100

15 Sulawesi Utara 450

16 Nusa Tenggara Barat 250

17 Bangka Belitung 150

18 Maluku 100

19 Maluku Utara 100

20 Nusa Tenggara Timur 150

93


NO. PROVINSI JUMLAH (ORANG)

21 Lampung 200

22 Papua 100

23 Papua Barat 150

24 Kalimantan Tengah 100

25 Sulawesi Tenggara 150

26 Gorontalo 100

27 Aceh 250

28 Sulawesi Tengah 200

TOTAL 17,500

Berdasarkan tabel diatas terdapat 6 provinsi yang belum Provinsi Sumatera Selatan,

Jambi, dan Kalimantan Barat tahun ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan

Bencana Asap yang melanda Provinsi dimaksud, sehingga kuota dialihkan ke Provinsi

lain, Provinsi Bengkulu, Sulawesi Barat, dan Kalimantan UtaraTahun ini belum dapat

dilaksanakan dikarenakan kurangnya asesi.

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah tenaga kerja Pariwisata yang

tersertifikasi sampai dengan tahun 2015.

Tabel 3.33. Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata yang Disertifikasi

(2013 - 2015)


2015 2014 2013

REALISASI CAPAIAN

(%) REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI CAPAIAN

(%)

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)

17,500 100 0 - 6.000 100

Dari tabel di atas terlihat bahwa pencapaian

target sertifikasi berdasarkan Renstra

Kemenparekraf Tahun 2009-2014 adalah

50.000 orang tersertifikasi. Pada tahun 2009

sampai dengan 2013 target tersebut telah

tercapai. Pada tahun 2014 dikarenakan oleh

adanya optimalisasi anggaran, maka anggaran

sertifikasi termasuk yang dioptimalisasi. Pada

tahun 2015 target 17.500 orang dapat tercapai

100%. Dari jumlah tersebut, 10.900 orang atau 62,3% adalah SDM dari bidang

Gambar 3.43 Ujian Sertifikasi Kepariwisataan

94


perhotelan. Bidang perhotelan menjadi prioritas karena tercakup dalam Mutual

Recognition Arrangement (MRA) yang disepakati di Thailand pada tahun 2012 yang

diikuti oleh 10 Menteri Pariwisata ASEAN.

32 JOB TITLES YANG DISEPAKATI DALAM MUTUAL RECOGNITION AGREEMENT

(MRA) DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

No Jenis

Pekerjaan No

Jenis

Pekerjaan No

Jenis

Pekerjaan

FRONT OFFICE FOOD PRODUCTION 23. Public Area

Cleaner

1. FO Manager 12. Demi Chef TRAVEL AGENCIES

2. FO Supervisor 13. Commis Chef 24. General Manager

3. Receptionist 14. Chef de Partie 25 Assisstant General Manager

4. Telephone Operator

15. Commis Pastry 26. Senior Travel Consultant

5. Bell Boy 16. Baker 27 Travel Consultant

FOOD AND BEVERAGE 17. Butcher TOUR OPERATION

6. F & B Director HOUSE KEEPING

28 Product Manager

7. F & B Outlet Manager

18. Executive Housekeeper

29 Sales and Marketing Manager

8. Head Waiter 19. Laundry Manager

30 Credit Manager

9. Bartender 20. Floor Supervisor

31 Ticketing Manager

10. Waiter 21. Laundry Attendant

32 Tour Manager

11. Executive Chef

22. Room Attendant

95


Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi

Kompetensi juga didukung oleh beberapa

Komponen Uji Kompetensi seperti: 30 Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),

15 Materi Uji Kompetensi (MUK), 20 Lembaga

Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata Pihak 3,

1,400 orang Asesor Kompetensi, 16 orang

Master Asesor Kompetensi, danSkema

Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) dan

Okupasi untuk 6 Sub Bidang Pariwisata dan 32

Jenis Pekerjaan pada Bidang Pariwisata.

Kegiatan ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia selama periode Juli sampai dengan

Desember 2015. Bidang yang diujikan dalam kegiatan sertifikasi kompetensi antara

lain:Hotel & Restoran, Biro Perjalanan Wisata, Jasa Boga, Kepemanduan Wisata,

Kepemanduan Wisata Selam, SPA, MICE, Kepemanduan Ekowisata, Kepemanduan

Arung Jeram, Kepemanduan Wisata Outbound, Tour Leader, Kepemanduan Museum.

Permasalahan

Sejumlah permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah : (1) Minimnya

sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi tenaga kerja bidang pariwisata; (2) Masih

kurangnya informasi di daerah mengenai kegiatan sertifikasi sehingga kalangan

stakeholder yang terlibat masih terbatas; (3) Masih kurangnya sinergi program

antara pemerintah pusat dan daerah sehingga program yang dijalankan di

pemerintah pusat tidak berkelanjutan di pemerintah daerah, (4) Masih kurangnya

jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta (5) Kurangnya tenaga assesor.

Upaya yang perlu dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara

lain adalah : (1) Perlu makin intensifnya diseminasi kegiatan di daerah agar

keterlibatan stakeholder di daerah dapat lebih luas,. (2) Koordinasi kegiatan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah perlu ditingkatkan agar keberlanjutan kegiatan di

Pemerintah Pusat dapat dilakukan di Daerah.

b. Jumlah Lulusan Pendidikan Tinggi Kepariwisataan yang Tersalurkan di Industri Pariwisata (Orang)

Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kualitas dan kuantitas

lulusan Pendidikan Tinggi Pariwisata adalah banyaknya lulusan pendidikan tinggi,

yaitu: Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung, Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali,

Akademi Pariwisata (Akpar) Medan, Akademi Pariwista (Akpar) Makassar, yang

Gambar 3.44 Ujian Sertifikasi Kepariwisataan

96


terserap di pasar tenaga kerja. Semakin besar jumlah lulusan yang terserap di pasar

tenaga kerja, maka semakin baik kualitas dan kuantitas lulusan pendidikan tinggi

pariwisata yang saat ini dikelola oleh Kementerian Pariwisata. Jumlah lulusan

pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata, dihitung

jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang tersalurkan di industri pariwisata

baik di dalam dan luar negeri. Semakin tinggi jumlah lulusan yang dihasilkan maka

semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi tuntutan

lapangan kerja sektor pariwisata.

Indikator keberhasilan dari sasaran di atas, berikut target dan realisasinya adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.34. Target dan Realisasi Lulusan Perguruan Tinggi Kepariwisataan yang

Tersalurkan di Industri Pariwisata (Orang) Tahun 2015


13

Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)

1.750 1.750 100.00

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran jumlah lulusan

pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja pada tahun 2015 mencapai

1.750 orang dari 4 (empat) UPT Pendidikan Tinggi Pariwisata yang terdiri dari STP

Bandung 620 orang, STP Bali 662 orang, Akpar Medan 264 orang, dan Akpar

Makassar 204 orang.

Persentase jumlah lulusan yang terserap di industri pariwisata dapat kita lihat dari

pelaksanaan jobfair di masing-masing UPT dimana kebutuhan industri pariwisata

akan tenaga kerja pariwisata lebih besar dari jumlah lulusan dari UPT di bawah

Kementerian Pariwisata. Dari pelaksanaan jobfair di empat UPT jumlah lowongan

kerja berkisar 10.000 posisi sedangkan yang ikut berpartisipasi mencari pekerjaan

pada pelaksanaan jobfair tersebut hanya berkisar 2.000 orang, angka tersebut secara

matematis menggambarkan untuk tiap 5 (lima) posisi memperebutkan 1 (satu)

tenaga kerja, sehingga peluang untuk diterima lebih dari 100%. Dari kondisi tersebut

dapat disimpulkan bahwa SDM pariwisata berpeluang tinggi untuk terserap di

industri pariwisata. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015 dengan

capaian kinerja tahun 2014, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian

kinerja sebagai berikut:

97


Tabel 3.35. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi

Kepariwisataan yang Tersalurkan di Industri Pariwisata


2015 2014 2013

REALISASI CAPAIAN

(%) REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI CAPAIAN

(%)

Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)

1.750 100 1.685 113.09 1.437 99,60

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja jumlah lulusan

pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata meningkat

setiap tahunnya hingga tahun 2015 mencapai 1.750 orang. Peningkatan tersebut

dapat dilihat dari peningkatan realisasi mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2015

berkisar 10,56% per tahun. Kontribusi langsung pariwisata Indonesia terhadap

kesempatan kerja di Asia berada di peringkat ke-5 dengan jumlah tenaga kerja

sebesar 3.325.800 orang tetapi kontribusi total tenaga kerja pariwisata terhadap

tenaga kerja seluruhnya berada di peringkat 104.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2015 yang mendukung kepada

keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain:

1) Wisuda

Pada tahun 2015 jumlah lulusan ke 4 (empat)

UPT Pendidikan Tinggi Pariwisata

Kementerian Pariwisata telah meluluskan

sebanyak 1750 orang dari target 1750 orang

terdiri dari STP Bandung 620 orang, STP Bali

662 orang, Akpar Medan 264 orang, dan

Akpar Makassar 204 orang. Hal ini sejalan

dengan kebijakan zero unemployment yang

telah dicanangkan bahwa selambat-

lambatnya dalam waktu satu tahun seluruh

lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan, khususnya 4 UPT pendidikan tinggi

kepariwisataan Kementerian Pariwisata sudah mendapatkan pekerjaan.

Gambar 3.45 Wisuda Perguruan Tinggi Pariwisata

98


2) Job Fair

Guna mendukung program pemerintah zero unemployment ke 4 (empat) UPT

Pendidikan Tinggi Pariwisata senantiasa melakukan upaya yang dapat menyalurkan

para lulusannya untuk dapat diterima di pasar kerja baik nasional maupun

internasional. Upaya tersebut antara lain kegiatan bursa kerja atau Job Fair yang

melibatkan perusahaan peserta rekruitmen, dan perusahaan peserta expo.

Dari sasaran meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata

ditemukenali beberapa permasalahan dan upaya yang dilakukan terhadap

permasalahan tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

Permasalahan

Sejumlah permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah: (1) Masih banyaknya

SDM bidang pariwisata yang belum tersertifikasi dalam persiapan menghadapi MEA.

(2) Masih kurangnya kuantitas dari lulusan pendidikan tinggi bidang pariwisata

untuk mengimbangi permintaan tenaga kerja dari industri pariwisata

Upaya yang Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara

lain adalah: (1) Meningkatkan kuantitas SDM tersertifikasi di bidang pariwisata baik

yang dilakukan oleh pemerintah maupun mandiri; (2) Mengembangkan pendidikan

tinggi pariwisata untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan. (3)

Meningkatkan kualitas SDM bidang pariwisata dalam memasuki MEA.

TERLAKSANANYA / TERWUJUD NYA PE LA KSANAA N REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGA N KEM ENTERIA N PARIWISATA

10 TERLAKSANANYA/ TERWUJUDNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

Sasaran terlaksananya/ terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata, dapat dilihat dari presentase Indeks Reformasi Birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Kementerian Pariwisata. Nilai ini merupakan nilai komulatif dari 8 area

perubahan sebagaimana Permenpan No. 11 Tahun 2015 tentang Roadmap

Reformasi Birokrasi. Indikator keberhasilan dari sasaran di atas, berikut target dan

realisasinya adalah sebagai berikut:

99


Tabel 3.36. Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2015


(%)

14 Indeks Reformasi Birokrasi (Persentase) 70% 64,47 % * 92,10

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari target indeks reformasi birokrasi sebesar 70%

sesuai hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat no B/

/D.I.PANRB-UPRBN/12/2015 baru tercapai 64,47%, penilaian ini baru sampai

dengan posisi bulan Desember 2015, hal ini disebabkan karena evaluasi oleh

Inspektorat baru akan dilaksanakan pada bulan Maret 2016 melalui PMPRB, hasilnya

akan dievaluasi kembali oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi pada bulan Mei-Juni 2016, hasilnya baru akan menjadi hasil final

Indeks Reformasi Birokrasi Tahun2015. Rincian penilaiannya terlihat pada tabel

berikut:

No Komponen Penilaian Nilai

Maks

Nilai

2014 Nilai2015

%

Capaian

A Pengungkit

1 Manajemen Perubahan 5,00 3,68 3,58 71,64%

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 2,71 2,71 54,25%

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 2,82 3,84 64,06%

4 Penataan Tatalaksana 5,00 3,34 3,47 69,35%

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 6,74 7,84 52,29%

6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 4,35 4,35 72,47%

7 Penguatan Pengawasan 12,00 5,52 5,99 49,88%

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 4,30 4,05 67,42%

Sub Total Komponen Pengungkit 60,00 33,46 35,83 59,71%

B Hasil

1 Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja

Organisasi 20,00 13,97 14,64 73,18%

2 Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN 10,00 6,32 6,79 67,85%

3 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 6,48 7,23 72,25%

Sub Total Komponen Hasil 40,00 26,77 28,65 71,61%

Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 60,23 64,47 64,47%

Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata Tahun 2015 adalah sebesar

64,47 dengan kategori ”B” naik sebesar 4,24 dari nilai tahun 2014 sebesar 60,23.

Perkembangan capaian indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dari

tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

100


Tabel 3.37. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun 2015


2015 2014 2013

REALISASI CAPAIAN

(%) REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI CAPAIAN

(%)

Indeks Reformasi Birokrasi (Persentase)

64,47 92,10 60,23 70,86 74,53 106,47

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penurunan nilai pada tahun 2014 sebesar

14,30% dari tahun 2013 sebesar 74,53% namun pada tahun 2015 meningkat kembali

menjadi 64,47% atau sebesar 4,24%.

Kementerian Pariwisata telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan

pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai

kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan, seperti:

1. Pelaksanaan manajemen reformasi birokrasi telah didukung dengan

perencanaan, dilaksanakan oleh seluruh tim reformasi birokrasi, dan dibantu

oleh para agen perubahan yang selalu mendorong dan memotivasi perbaikan

pola pikir, budaya kinerja dan kedisiplinan

2. Struktur kelembagaan telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi setelah

melakukan evaluasi kelembagaan dalam rangka mewujudkan organisasi yang

miskin struktur dan kaya fungsi;

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen internal organisasi

melalui penataan tata laksana atas sebagian prosedur kerja dan optimalisasi

pemanfaatan e-government, Upaya optimalisasi e-government telah dilakukan

dalam kaitan peningkatan koordinasi dan pemantauan kinerja. (Bidang Penataan

dan penguatan Organisasi)

4. Dalam upaya pengingkatan manajemen kinerja, seluruh jajaran pimpinan telah

terlibat secara aktif dalam proses perencanaan sampai dengan monitoring

kinerja.

5. Untuk meningkatkan integritas melalui pengawasan, Kementerian Pariwisata

telah berupaya menerapkan pengendalian internal dan pengelolaan pengaduan

masyarakat dan pencanangan Zona Integritas.

6. Memanfaatkan teknologi informasi dan berbagai media untuk menyebarluaskan

informasi kepariwisataan kepada seluruh stakeholder.

101


Jika upaya yang sudah dilakukan di atas dikaitkan dengan hasil reformasi birokrasi

yang dapat dirasakan oleh

masyarakat atau pihak penerima

layanan dari Kementerian

Pariwisata, dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Indeks kualitas pelayanan

publik yang dihasilkan dari

hasil survei terhadap

beberapa layanan utama

Kementerian Pariwisata, yaitu

layanan terhadap promosi

serta fasilitasi

kepariwisataan. Hasil survei

terhadap penerima layanan yang dipilih melalui purposive random sampling,

belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Dalam skala 4, hasil survei

persepsi pelayanan menunjukkan angka 2,89. Masih terdapat kualitas layanan

yang dibawah harapan serta secara umum kualitas layanan Kementerian

Pariwisata masih sedikit di bawah rata-rata layanan kementerian/lembaga

lainnya.

Sedangkan kualitas layanan di Kementerian Pariwisata dibandingkan dengan

rata-rata layanan di kementerian/lembaga lainnya adalah sebagai berikut:

Grafik 3.10 Perbandingan Kualitas Layanan Kemenpar dengan layanan di K/L Lain

102


Untuk meningkatkan nilai indeks pelayanan publik, Kementerian Pariwisata

melaksanakan Program Quick Wins Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

a. Fasilitasi pengembangan Wisata Sejarah dan Religi (jalur samudera Ceng

Ho dan Jalur Sutra)

b. Koordinasi pengembangan dan pemanfaatan kawasan geologi sebagai

Geopark

c. Pelayanan promosi pariwisata nusantara yang terintegrasi secara nasional

d. Peningkatan kualitas pelaksanaan event

e. Peningkatan kapasitas SDM melalui fasilitasi sertifikasi SDM pariwisata di

34 Provinsi Indonesia

f. Penyempurnaan Pelayanan pendidikan melalui Seleksi Bersama Masuk

Sekolah (SBM STAPP) yang terintegrasi secara online mellaui website

Kementerian Pariwisata

2. Indeks persepsi anti korupsi

Indeks persepsi anti korupsi merupakan persepsi penerima layanan terhadap

integritas petugas pemberi layanan. Integritas ini ditinjau tidak hanya dari

sistem layanan yang mungkin berpotensi menyimpang, namun juga perilaku

pemberi layanan dalam bersikap, misalnya menawarkan layanan yang lebih

cepat, kesediaan menerima gratifikasi, ketersediaan sarana pengaduan dan

sebagainya. Hasil survei atas indeks persepsi anti korupsi menunjukkan

gambaran yang tidak memuaskan. Dalam skala 4, indeks persepsi anti

korupsi menunjukkan angka 3,02, sedikit lebih rendah dari rata-rata

kementerian/lembaga yang 3,13.

Untuk meningkatkan Indeks persepsi anti korupsiKementerian Pariwisata

telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/

WBBM;

b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi telah ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

c. Pelaksanaan whistleblowing system telah ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Pariwisata No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan

Pengaduan Internal di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan telah ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Pariwisata No. 4 Tahun 2015 tentang Penanganan

Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja;

f. Penanganan pengaduan masyarakatkepentingan telah ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Pariwisata No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan

Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

103


Untuk meningkatkan terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan kementerian pariwisata, telah dilakukan upaya-upaya perbaikan pada 8

area perubahan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2015 untuk

mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut :

1. Bidang Manajemen Perubahan

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang

ditunjukkan dan dipratikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong

terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model

birokrasi yang dipandang lambat, dan berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka,

inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi

birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental

model/model perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya

budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan

akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang

berkualitas dalam rangka menjawab tantangan tersebut sesuai dengan

kegiatan mikro yang mengacu pada program prioritas nasional reformasi

birokrasi yang menjadi kewajiban Kementerian Pariwisata di bidang area

manajemen perubahan antara lain;

a. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas, dan

b. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya

perubahan pola pikir

Untuk itu telah diprogramkan beberapa kegiatan pendukung yang

dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, mulai dari

Pengembangan/Pembangunan Sistem, Sosialisasi dan Implementasi dan

Pengukuran Dampak Pengembangan Budaya Kerja antara lain dengan

kegiatan:

a. Penyusunan Pengembangan Budaya Kerja

b. Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria Manajemen Perubahan

c. Penyusunan Kode Etik Pegawai

d. Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja, dan

e. Bimtek Managemen Perubahan

2. Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif

aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih,

disharmonis, dapat diinterprestasikan berbeda atau sengaja dibuat tiidak jelas

untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali

104


dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan

negara. Karena itu perlu dilakukan perubahan/ penguatan terhadap sistem

perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan

masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan kegiatan mikro

yang mengacu pada program prioritas nasional reformasi birokrasidi Bidang

Perundang-undangan antara lain;

a. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang

sedang diberlakukan

b. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan

yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonisasi

dengan peraturan perundang-undangan lain.

c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan

yang dipandang menghambat pelayanan.

3. Bidang Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien.

Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan

timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan

keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena

itu perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas

dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan lam birokrasi.

Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong

terciptanya budaya/ perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan

birokrasi yang efektif dan efisien.

Pembenahan sistem dalam pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan ASN,

dilakukan dengan kegiatan antara lain:

a. Melakukan inventarisasi permasalahan tentang organisasi di masing-

masing unit kerja Kemenpar

b. Melakukan kajian terhadap struktur organisasi yang ada

c. Implementasi dan sosialisasi

d. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan struktur organisasi baru

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap efektivitas dan efisiensi dalam

pelaksanaan tupoksi Kementerian Pariwisata

105


4. Bidang Penataan Tatalaksana (Bussiness Process)

Kejelasan proses bisnis/tata kerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga

sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang

seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa

proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tata laksana yang baik. Hal ini

kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarki, feodal, dan kurang kreatif

pada birokrat/aparatur. Karena itu perubahan pada sistem tatalaksana sangat

diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

Pembangunan sistem dalam penerapan e-government dilakukan melalui

penerapan aplikasi e-office dalam administrasi persuratan dan penerapan e-

commando, dengan kegiatan antara lain:

a. Inventarisasi bidang/unit kerja pengguna aplikasi

b. Pembahasan rencana penggunaan aplikasi dalam administrasi persuratan

c. Implementasi aplikasi e-office dan e-commando di seluruh unit kerja

Kemenpar

d. Melakukan evaluasi atas implementasi

5. Bidang Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi

pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem

manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM yang tidak

diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan

dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan hingga

pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal

ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan. Karena iru, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu

dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu

menghasilkan pegawai yang profesional.

Perbaikan Berkelanjutan Sistem Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN

dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

a. Assesment terhadap seluruh pegawai

b. Sosialisasi dan impelemntasi dalam sistem perencanaan kebutuhan

pegawai ASN, Penyusunan analisis beban kerja setiap jabatan dan unit

kerja dan implementasi atas pelaksanaan analisis beban kerja

c. Melakukan evaluasi penilaian terhadap sistem perencanaan kebutuhan

pegawai ASN

106


6. Bidang Penguatan Pengawasan

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang

menjadi tanggungjawab kementerian pariwisata dan sebagai langkah riil

untuk meminimalisir berbagai penyimpangan yang terjadi serta untuk

meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian

Pariwisata perlu dilakukan peningkat dan penguatan peran dan fungsi

pengawasan. Karena lemahnya peran dan fungsi pengawasan akan mendorong

tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama

semakin menjadi, sehingga berubah menjadi kebiasaan. Karena itu perubahan

perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau

penguatan pengawasan. Dalam rangka mencapai kondisi tersebut telah

dilakukan kegiatan mikro yang mengacu pada program prioritas

nasionalreformasi birokrasi di Bidang Penguatan Pengawasan yaitu;

a. Predikat WBM/WBBM telah dilakukan Pencanangan Zona Integritas;

b. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi telah ditetapkan Permen tentang

Pengendalian Gratifikasi, dan Unit Pengendalian Gratifikasi;

c. Pelaksanaan Whistleblowing system telah ditetapkan Permen tentang

Pengaduan Internal di lingkungan Kementerian Pariwisata, Tim verifikator

dan penelaah dalam penanganan Whistleblowing system, Bimbingan

teknis dari dari LKPP kepada tim, Pembukaan Akun ke Aplikasi Pengaduan

Whistleblowing;

d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan telah ditetapkan Permen

Pariwisata tentang Benturan Kepentingan;

e. Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah

ditetapkan Permen Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian

Parekraf. Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas SPIP di masing-

masing unit kerja eselon I, Bimbingan teknis dan sosialisasi SPIP.

Implentasi SPIP juga telah dilakukan dengan Penyusunan Dokumen

Lingkungan Pengendalian, Identifikasi Resiko, kegiatan pengendalian dan

penyusunan SOP.

7. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber

yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi

pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan

kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan

outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat

penerapan sisitem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih

107


berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan

segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Untuk mewujudkan tujuan

tersebut reformasi birokrasi Bidang Penguatan Akuntabilitas akan

melaksanakan kegiatan prioritas nasional yaitu “Pembangunan/

Pengembangan teknologi Informasi dalam manajemen Kinerja” dan kegiatan

pendukung untuk mewujudkan kinerja yang terstruktur dan saling

mendukung mulai dari tingkat pimpinan tertinggi yang dijabarkan ke struktur

di bawahnya sampai dengan staf, sedangkan untuk pengukuran kinerja akan

ditetapkan indikator-indikator sesuai dengan level kinerjanya. Melalui

beberapa kegiatan antara lain;

a. Review e-performance b. Sosialisasi e-performance dan Bimbingan teknis c. Monev pelaksanaan e-performance d. Pengukuran kinerja

8. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjadi aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat.

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu

mendoronng peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah,

berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga

profesionalisme para petugas pelayanan. Oleh Karena itu, perlu dilakukan

penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu

mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta

peningkatan kualitas pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik, Kementerian Pariwisata melakukan kegiatan antara lain :

a. Penerapan Pelayanan Satu Atap b. Deregulasi Dalam Rangka Mempercepat Proses Pelayanan c. Pembangunan/Pengembangan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam

Pelayanan Selain itu, reformasi birokrasi kepariwisataan secara internal juga dilakukan oleh Kementerian Pariwisata melalui digitalisasi program untuk pemantauan media, e-procurement, e-office, Electronic Control Management Direction and Order (e-CoManDO), serta seleksi bersama masuk sekolah tinggi, akademi, dan politeknik pariwisata.

Kementerian Pariwisata juga melakukan digitalisasi di dalam birokrasi untuk membangun sinergi di dalam intansi Kementerian Pariwisata itu sendiri.

Gambar 3.46 e-Goverment Kementerian Pariwisata

108


Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih

menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Kementerian Pariwisata di tahun-tahun

berikutnya, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas manajemen reformasi birokrasi yang sebelumnya telah

dilakukan, melalui penyempurnaan Road Map Reformasi Birokrasi maupun

perencanaan tahunan reformasi birokrasi berdasarkan hasil evaluasi;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan-kegiatan

reformasi birokrasi dalam rangka memastikan proses reformasi birokrasi telah

berjalan sesuai dengan rencana;

3. Meningkatkan kualitas harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui

identifikasi, analisis dan pemetaan seluruh peraturan internal maupun eksternal

terkait dan melakukan revisi atas peraturan tersebut apabila ditemukan

peraturan yang tidak harmonis;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja, perlu

dilakukan penyelesaian reviu dan revisi seluruh prosedur kerja.

5. Meningkatan kualitas pengelolaan SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai

berdasarkan pada gap kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan

pelatihan secara berkelanjutan, penilaian kinerja individu yang selaras dengan

kinerja organisasi serta menyegerakan pelaksanaan kebijakan promosi terbuka

jabatan pimpinan tinggi secara kompetitif dan obyektif;

6. Penguatan pengawasan dengan meningkatkan kualitas penerapan kebijakan

penanganan gratifikasi, Whistle-Blowing System, dan benturan kepentingan.

Selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi penerapan seluruh kebijakan

pengawasan.

7. Menindaklanjuti pencanangan Zona Integritas melalui pembangunan unit kerja

pelayanan percontohan;

8. Melakukan survei atas seluruh jenis pelayanan kepada stakeholder, untuk

memperoleh umpan balik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

109


11 MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA ORGANISASI KEMENTERIAN PARIWISATA

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Meningkatnya

Kualitas Kinerja Organisasi Kementerian Pariwisata adalah Opini Laporan Keuangan

Kementerian Pariwisata, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan

Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata, yang merupakan hasil evaluasi Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat dalam uraian sebagai berikut:

A. OPINI KEUANGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Upaya

konkrit dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di lingkungan

Kementerian Pariwisata selaku instansi pemerintah yang melaksanakan penggunaan

dana APBN berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola

keuangan negara serta melaksanakan pengintegrasian pelaporan keuangan dan

kinerja yang merupakan konsekuensi logis dari penerapan anggaran berbasis kinerja.

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pengelolaan

keuangan adalah opini laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu secara berurutan dari penilaian yang paling

rendah, yaitu: (1) Tidak diyakini kewajaran (Adverse); (2) Tidak memberikan

pendapat (Disclaimer); (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan (4) Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Penilaian ini diukur melalui kriteria pemberian opini atas audit

laporan keuangan oleh BPK yang meliputi: kesesuaian dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Capaian indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata adalah sebagai

berikut :

110


Tabel 3.38. Target dan Realisasi Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata


(%)

15 Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata

WDP Masih dalam proses audit

BPK

-

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja Opini Laporan Keuangan

Kementerian Pariwisata pada saat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini

masih dalam proses audit BPK, sehingga belum dapat diukur apakah indikator kinerja

ini mencapai target atau tidak.

Untuk melihat perkembangan indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian

Pariwisata apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan

capaian indikator di tahun 2013-2015. Perbandingannya terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.39. Perbandingan Opini Laporan Keuangan tahun 2013 - 2015


2015 2014 2013

REALISASI CAPAIAN

(%) REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI CAPAIAN

(%)

Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata

Masih dalam proses audit

BPK

- Disclaimer - Disclaimer -

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2013 dan 2014 capaian tidak mengalami

peningkatan, sedangkan untuk tahun 2015 pada saat penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja 2015 ini masih dalam proses audit BPK, sehingga belum dapat

diketahui apakah di Tahun 2015 ini mengalami peningkatan atau penurunan.

Penurunan opini laporan keuangan pada tahun 2013 dan 2014 penyebab utamanya

adalah perubahan nomenklatur organisasi kementerian, semula Kementerian

Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

dan terakhir saat ini menjadi Kementerian Pariwisata. Perubahan berulang pada

nomenklatur organisasi kementerian ini berakibat pada penataan dan pencatatan

aset (aset tetap, peralatan, mesin dan nilai barang persediaan) mengalami dinamika

perubahan yang cukup signifikan sehingga berpengaruh pada nilai transaksi yang

keluar dan masuk dalam neraca baik pada sistem akuntansi keuangan maupun pada

sistem manajemen akuntansi barang milik negara.

111


Untuk meningkatkan pencapaian laporan keuangan agar tidak mendapat opini

disclaimer lagi di Tahun 2015, telah ditempuh berbagai strategi antara lain:

1. Melakukan reinventarisasi terhadap nilai keseluruhan aset dan nilai barang

persediaan yang dialihkan;

2. Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang kompeten di

bidang pengelolaan keuangan secara memadai melalui berbagai bimbingan

teknis dan sosialisasi;

3. Membentuk sifat dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas dengan

meningkatkan sistem pengendalian internal (SPI) pada masing-masing satuan

kerja;

4. Menyusun rencana kerja secara jelas dan terukur untuk mencapai kualitas

laporan keuangan yang baik dimulai dari proses perencanaan sampai dengan

pelaporan;

5. Memahami pemanfaatan laporan keuangan yang tidak hanya untuk keperluan

pertanggungjawaban, namun juga sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan;

6. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan

keuangan negara sehingga terwujud laporan keuangan yang andal dan

akuntabel;

7. Mengupayakan pemberikan reward and punishment bagi pengelola akuntansi

dan pelaporan keuangan.

“Diakhir tahun 2015 Kementerian Pariwisata mendapat penghargaan atas Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pada Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 Dengan Tingkat Akurasi Tinggi dari

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan”

Gambar 3.47 Penghargaan atas Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pada

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 dengan Tingkat Akurasi Tinggi

112


Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap upaya Kementerian Pariwisata

dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan karena salah satu indikator

penilaian dalam penghargaan ini, sebagaimana tertuang dalam surat Direktur

Jenderal Perbendaharaan No. S-22/017/PB/2015 tanggal 30 Desember 2015,

adalah keseuaian penyajian saldo kas Bendahara pengeluaran antara laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dengan Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga (LKKL). Disamping itu penghargaan ini juga menjadi suatu

hal yang membanggakan karena hanya 10 kementerian yang mendapatkannya.

Berikut ini 10 kementerian dimaksud:

Tabel Daftar Kementerian/Lembaga Penerima Penghargaan dari Kementerian

Keuangan

No Kode BA Nama Kementerian Negara/Lembaga

1 012 Kementerian Pertahanan

2 115 Badan Pengawas Pemilu

3 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional

4 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal

5 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

6 075 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

7 027 Kementerian Sosial

8 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

9 040 Kementerian Pariwisata

10 019 Kementerian Perindustrian

Sumber: Kemenkeu 2015

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka percepatan akuntabilitas dan

peningkatan kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbendaharaan dilaksanakan dengan

mengadakan pemantauan tindaklanjut penyelesaian tuntutan ganti rugi di

UPT/SKPD dan Sosialisasi Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara kepada

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), auditor, bendahara sebagai dasar untuk

menyelesaikan masalah temuan, piutang dan langkah-langkah untuk

meningkatkan opini laporan keuangan.

2. Meningkatkan pengelolaan PNBP melalui Pemantauan laporan realisasi

anggaran pendapatan secara intensif,Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP dan menetapkan

target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2016.

113


3. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kementerian tahun 2014 Unaudited dan Audited, Laporan Keuangan semester I tahun 2015, Pseudo laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober dan 30 November 2015.

4. Implementasi Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual

Penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kementerian Pariwisata di tahun

2015 merupakan tantangan baru sekaligus peluang yang baik dalam

meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dengan

penerapan akuntansi berbasis akrual pemerintah akan mendapatkan beberapa

manfaat antara lain meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dan

pertanggungjawaban Pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance,

clean government, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan Pemerintah

pada seluruh tahapan siklus anggaran antara lain dalam pengelolaan sumber

daya ekonomi, pengendalian defisit anggaran dan penentuan besaran biaya

penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi salah satu alat dalam

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan

dan penggunaan sumber daya ekonomi.

5. Kegiatan Pembinaan Pengelola BMN Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pariwisata melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara, Bimbingan Teknis Persediaan, Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan.

PERMASALAHAN

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target Opini Laporan Keuangan tahun 2015, sehingga berakibat pada pencapaian yang belum maksimal adalah:

1. Belum optimalnya komitmen para pejabat pusat dan daerah dalam mendorong

kualitas laporan keuangan dan percepatan penyelesaian temuan sehingga

terkesan lambat dalam menindaklanjuti temuan dalam LHP BPK.

2. Penerapan reward and punishment belum ada sehingga para pelaksana kurang

termotivasi untuk meningkatkan kinerja di lingkungan unit kerja masing-

masing.

3. Kualitas operator penyusun Laporan Keuangan pada masing-masing satuan

kerja belum optimal, sehingga laporan keuangan belum disajikan dan

diungkapkan secara lengkap (full disclosure).

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para Penanggung Jawab kegiatan belum

sepenuhnya taat terhadap peraturan pengelolaan keuangan negara sehingga

temuan berulang pada pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan perjalanan

dinasmasih terjadi.

114


5. Opini Keuangan Disclaimer, dapat mempengaruhi jumlah anggaran

Kementerian Pariwisata di tahun-tahun berikutnya, bahkan lebih jauh dapat

berdampak pada tidak meningkatnya tunjangan kinerja pegawai, yang pada

akhirnya dapat menurunkan motivasi kerja pegawai.

6. Penurunan kapasitas Inspektorat, sebagai akibat bergesernya Kementerian

Pariwisata menjadi Kementerian Klaster III, dalam hal ini Inspektur Jenderal

(eselon I) menjadi Inspektorat (eselon II). Kondisi ini berpotensi menimbulkan

permasalahan kecepatan proses audit internal Kementerian Pariwisata.

7. Inventarisasi barang milik negara belum selesai. Kondisi ini berpotensi

mempengaruhi kinerja akuntabilitas Kementerian Pariwisata khususnya opini

keuangan, mengingat permasalahan barang milik negara ini merupakan

penyumbang terbesar opini disclaimer yang diperoleh Kementerian Pariwisata.

8. Kompetensi SDM Auditor belum memadai, sehingga dibutuhkan percepatan

peningkatan kapasitas auditor di lingkungan Kementerian Pariwisata, agar

dapat menjawab tantangan audit internal yang semakin besar sebagai akibat

meningkatnya anggaran Kementerian Pariwisata di tahun-tahun berikutnya

secara signifikan

UPAYA YANG DILAKUKAN

Langkah-langkah yang dilakukan dalam meminimalisir permasalahan di atas adalah :

1. Melaksanakan percepatan proses pengadaan barang/jasa dengan melakukan

monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara rutin

dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi.

2. Menyusun petunjuk teknis Sistem Akuntansi Berbasis Akrual, petunjuk teknis

(DAK) dan petunjuk teknis lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan

yang tercantum dalam DIPA

3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi lain terkait permasalahan yang

ditemui pada saat pelaksanaan, dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan

Pemerintah (LKPP) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) terkait proses pengadaan barang dan jasa serta Kementerian

Keuangan terkait proses pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan.

4. Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, telah

dilakukan upaya sebagai berikut :

a. Membentuk Tim Pengelola Perbaikan Sistem PNBP untuk memperbaiki

Sistem Pengelolaan PNBP;

b. Melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan serta Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan untuk penetapan saldo aset persediaan hasil

likuidasi;

c. Melaksanakan pembenahan menyeluruh atas pengelolaan Aset Tetap;

115


d. Sudah dibuat laporan tim inventarisasi aset tentang rencana aksi

penyelesaian tindak lanjut temuan BPK yaitu maping database SIMAK,

sinkronisasi SIMAK dan SAI, sinkronisasi LK BMN dengan LK DJKN,

pendampingan Inventarisasi aset rusak berat, hilang, dikuasai pihak lain,

pendampingan penyusunan laporan hasil Inventarisasi aset tetap, usulan

penghapusan/hibah aset tetap, pendampingan tindak lanjut usulan hasil

inventarisasi aset dan perbaikan database SIMAK komprehensif.

e. Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan Tim

Reinvetarisir asset

f. Melakukan In House Training dan pendampingan dengan instansi terkait

(Kementerian Keuangan dan BPKP)

B. PREDIKAT SAKIP KEMENTERIAN PARIWISATA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang terselenggara secara

manual atau komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk tujuan

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada

instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. Penentuan

Predikat SAKIP adalah berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh

Kementerian PAN dan RB setiap tahunnya. Evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup

review dan evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek

pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja

output dan outcome serta kinerja lainnya.

Capaian Indikator Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40. Target dan Realisasi Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata


(%)

16 Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (Nilai)

A BB -

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja Predikat SAKIP Kementerian

Pariwisata dengan target A (Memuaskan) dapat direalisasikan dengan predikat BB

(Sangat Baik). Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, diperoleh berdasarkan hasil

evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB dan disampaikan

kepada Kementerian Pariwisata melalui Surat Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3986/M.PANRB/12/2015

tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

116


Berdasarkan surat tersebut diatas, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian

Pariwisata memperoleh nilai 72,08 atau predikat BB (Sangat Baik). Penilaian tersebut

menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan

dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan

penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Kementerian Pariwisata

sudah menunjukkan hasil yang baik.

Berikut rincian kategori tingkat akuntabilitas

kinerja Kementerian/ Lembaga Tahun 2015;

kategori “AA” (Sangat Memuaskan) belum ada

K/L yang memperoleh, kategori “A”

(Memuaskan) sebanyak 4 K/L, Kategori “BB”

(Sangat Baik) sebanyak 21 K/L(termasuk

Kementerian Pariwisata), Kategori “B” (Baik)

sebanyak 36 K/L, kategori “CC” (Cukup)

sebanyak 16 K/L, kategori “C” (Kurang) dan

kategori “D” (Sangat Kurang) tidak ada K/L

yang mendapatkan kategori tersebut.

Untuk melihat perkembangan capaian indikator Predikat SAKIP Kementerian

Pariwisata, bila dibandingkan Realisasi dengan Target pada Perjanjian Kinerja (PK)

setiap tahunnya sejak Tahun 2013-2015, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.41. Perbandingan Capaian tahun 2013 s.d. tahun 2015 terhadap Perjanjian

Kinerja (PK)


2015 2014 2013

REALISASI % REALISASI % REALISASI %

Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata

BB - B - B -

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi di tahun 2015 mendapat predikat BB

(Sangat Baik) meningkat bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 dan 2013

yaitu predikat B (Baik).

“Prestasi yang dicapai oleh Kementerian Pariwisata dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja tahun 2015 mendapat apresiasi berupa penerimaan

piagam penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden pada Desember 2015, yang dihadiri

oleh seluruh pimpinan dan perwakilan Kementerian/Lembaga.”

“Pada tahun 2015 tingkat

akuntabilitas kinerja

Kementerian Pariwisata

berada pada urutan 19 dari

77 K/L, dengan kategori BB

(Sangat Baik).”

117


Gambar 3.48 Penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla kepada Kementerian

Pariwisata yang diterima oleh Sekretaris Kementerian, Bapak Ukus Kuswara, di Istana Wapres.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan publikasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas

kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian adalah salah satu

upaya transparansi oleh pemerintah, selain itu dikatakan bahwa penyampaian

laporan kinerja akuntabilitas tahunan tersebut mirip penyerahan rapor siswa

sekolah, dengan harapan akan ada perbaikan bagi kementerian, lembaga pemerintah

non-kementerian dan pemerintah provinsi yang mendapat predikat di bawah

kategori A. "Ini menjadi cara mengevaluasi dan meningkatkan kinerja kita semua,

karena apapun yang kita lakukan jika tanpa evaluasi maka tidak akan bisa diketahui

penilaiannya, baik secara makro maupun mikro.”

Hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Pariwisata meliputi

5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran

Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Berdasarkan PermenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terjadi

perubahan terhadap sistem pembobotan dalam menentukan nilai hasil evaluasi

kinerja, perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

118


Tabel 3.42. Perubahan Pembobotan tahun 2015 dan tahun 2014

NO KOMPONEN SAKIP 2015 2014

BOBOT NILAI BOBOT NILAI

1. Perencanaan Kinerja 30 21,57 35 26,13

2. Pengukuran Kinerja 25 17,6 20 14,08

3. Pelaporan Kinerja 15 12,42 15 12,04

4. Evaluasi Kinerja 10 6,28 10 7,05

5. Capaian Kinerja 20 14,21 20 14,67

Nilai Hasil Evaluasi 100 72,08 100 73,97

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

BB B

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perubahan pada komponen perencanaan

kinerja pada tahun 2014 dengan bobot 35 % sedangkan pada tahun 2015 menjadi

30% dan untuk komponen pengukuran kinerja pada tahun 2014 dengan bobot 20%

menjadi 25% pada tahun 2015. Dari perubahan tersebut, capaian pada tahun 2015

dengan nilai sebesar 72,08 turun sebesar 1,89 dari nilai 73,97 pada tahun 2014,

namun untuk predikat Kementerian Pariwisata mengalami peningkatan dari predikat

B menjadi predikat BB. Disamping perubahan sistem pembobotan dalam menentukan

nilai hasil evaluasi kinerja, perubahan juga dilakukan terhadap penyebutan pada

predikat dan kategori, perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.43. Perubahan Penyebutan Predikat dan Kategori

2015 2014

BOBOT RANGE NILAI INTERPRETASI BOBOT RANGE NILAI INTERPRETASI

AA >90 -100 Sangat Memuaskan

AA >85-100 Memuaskan

A >80 – 90 Memuaskan A >75-85 Sangat baik

BB >70 – 80 Sangat Baik B >65-75 Baik

B >60 – 70 Baik CC >50-65 Cukup Baik

CC >50 – 60 Cukup (Memadai)

C >30-50 Agak Kurang

C >30 - 50 Kurang D 0-30 Kurang

D 0 - 30 Sangat Kurang - - -

119


Berdasarkan peringkat nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari seluruh

Kementerian/Lembaga Tahun 2015 dan Tahun 2014, peringkat Kementerian

Pariwisata dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3.44. Target dan realisasi Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata

NO. INSTANSI NILAI/

PREDIKAT 2015

INSTANSI NILAI/

PREDIKAT 2014

1 Kementerian Keuangan A Kementerian Keuangan A 2 Komisi Pemberantasan Korupsi A KPK A 3 Kementerian Kelautan

Perikanan A BPKP A

4 Badan Pemeriksa Keuangan A Kementerian Kelautan dan Perikanan

A

5 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

BB Kementerian PAN & RB A

6 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera Dan Reformasi Birokrasi

BB BPKP A

7 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

BB Kementerian PPPN/Bappenas

A

8 Kementerian Sekretaris Negara BB Kementerian Pertahanan B 9 Kementerian Perindustrian BB Kementerian Kesehatan B

10 Badan Pusat Statistik BB Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

B

11 Mahkamah Konstitusi BB Kementerian Kehutanan B 12 Kementerian Pendidikan Dan

Kebudayaan BB Kementerian Riset dan

Teknologi B

13 Badan Koordinasi Penanaman Modal

BB Kemendikbud B

14 Kementerian Perdagangan BB Kementerian Perhubungan B 15 Kementerian Kesehatan BB Kementerian Perdagangan B 16 Pusat Pelaporan Dan Analisis

Transaksi Keuangan BB Kementerian Hukum Dan

Hak Assasi Manusia B

17 Kementerian Luar Negeri BB Setjen Mahkamah Konstitusi B 18 Kementerian Pertanian BB Sekretariat Kabinet Ri B 19 Kementerian Pariwisata BB Badan Intelejen Negara B 20 Lembaga Administrasi Negara BB Pusat Pelaporan Analisis

dan Transaksi Keuangan

B

22 Kementerian Dalam Negeri BB Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

B

23 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

BB Arsip Nasional Republik Indonesia

B

24 Badan Tenaga Nuklir Nasional BB Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

B

25 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

BB Badan Kepegawaian Negara B

120


Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk predikat, Kementerian Pariwisata mengalami

kenaikan, dari predikat B (Baik) di tahun 2014 menjadi predikat BB (Sangat Baik) di

tahun 2015, namun untuk peringkat Kementerian Pariwisata mengalami penurunan,

berada pada peringkat 10 dari seluruh Kementerian/Lembaga di tahun 2014 menjadi

peringkat 19 di tahun 2015, hal ini disebabkan karena belakangan ini

Kementerian/Lembaga lain semakin termotivasi dalam meningkatkan akuntabilitas

kinerjanya sehingga terdapat 20 Kementerian/Lembaga lain yang juga mendapat

predikat BB (Sangat Baik).

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, untuk meningkatkan nilai dan predikat SAKIP

Kementerian Pariwisata, Kementerian PAN & RB memberikan rekomendasi sebagai

berikut:

1. Mendorong diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan

dan meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya

terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum

mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengkaitkan kinerja

utama (indikator dan target) dengan penganggarannya (mengaitkan IKU dengan

anggarannya) ;

2. Melakukan monitoring, mengukur, dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang

disepakati di tiap tingkatan dan mengaitkannya dengan penghargaan dan

pengakuan (reward and recognition) atas capaian kinerja yang pantas;

3. Inspektorat atau tim evaluasi agar terus mendorong dan memastikan unit kerja

untuk lebih akuntabel terhadap kinerjanya dan melakukan evaluasi akuntabilitas

kinerja serta memberikan rekomendasi yang mampu membangun unit yang

berbudaya (akuntabel terhadap) kinerja;

4. Setiap penanggung jawab program agar melakukan evaluasi program dalam

rangka memastikam tersedianya jawaban terukur atas keberhasilan program-

program prioritas atau unggulan yang ada di Kementerian. Penanggungjawab

program harus memastikan keberhasilan maupun kekurangkeberhasilan suatu

program secara nyata dan terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau

perubahan yang terjadi pada suatu target grup (kelompok) tertentu yang menjadi

target perubahan

5. Meningkatkan transparansi dengan memastikan diunggahnya dokumen dan

informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik (Seperti Renstra,

Perjanjian Kinerja, IKU, dan Laporan Kinerja) kedalaman laman (website) resmi

milik Kementerian Pariwisata dan/atau milik unit kerja dan memastikan

informasi yang disajikan bersifat terkini (updated).

121


6. Terus mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan

Sistem Akuntabilitas Kinerja di seluruh unit kerja, baik di pusat maupun

didaerah.

Dalam upaya meningkatkan capaian indikator Predikat SAKIP Kementerian

Pariwisata, telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tahun 2015 – 2019

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun

Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk

periode lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya. Rencana Strategis

Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 disusun mengacu pada usulan Rencana

Jangka Menengah yang disusun Kementerian Pariwisata, serta Rencana Jangka

Menengah Nasional (RPJMN), serta mengemban amanat visi dan misi Pemerintahan

Joko Widodo – Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWA CITA.

Renstra Kementerian Pariwisata disusun sebagai pedoman penyusunan program,

kegiatan dan pelaksanaan kebijakan yang merupakan salah satu subkomponen dari

komponen Perencanaan Kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dengan bobot 30% dalam mengevaluasi tingkat akuntabilitas

kinerja.

2. Penyusunan Renja K/L

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan

Pembangunan Nasional, penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegaitan-kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. RKP merupakan

penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga,

lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke

dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu

Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis K/L (Renstra K/L)

yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Renja K/L oleh

122


Kementerian/Lembaga dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat yang

ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan

tentang Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang

didasarkan atas kebijakan umum serta Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Pagu Indikatif tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci

menurut program dan kegiatan prioritas yang pendanaannya terdiri atas rupiah

murni, PHLN, dan PNBP.

Berkenaan dengan telah diberlakukannya penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

(PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) secara penuh yang

menggunakan struktur program dan kegiatan hasil restrukturisasi, maka mekanisme

penyusunan Renja K/L menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Dalam upaya

peningkatan kinerja dan pencapaian visi dan misi Kementerian Pariwisata,

Sekretariat Kementerian dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah

mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Kementerian (Renja K/L) Tahun 2015.

Renja K/L ini merupakan pengganti fungsi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dulu

menjadi salah satu subkomponen dalam mengevaluasi AKIP.

Dengan adanya Renja K/L ini, diharapkan sasaran dari masing-masing program dan

kegiatan akan semakin tampak dan jelas karena masing-masing telah dilengkapi

dengan indikator dan rencana tingkat capaian (target) secara kuantitatif. Untuk

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pariwisata Tahun

2015 yang bersifat indikatif.

3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam

reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen

pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus

peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP

diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah.

Ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan, melaksanakan, mengukur

dan memantau kinerjanya secara mandiri serta melaporkan kepada instansi yang

lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian perlu adanya

evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif

untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sampai sejauh mana suatu

instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya, serta

sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka

123


perlu dilakukan pengukuran kinerja. Salah satu dokumen untuk mengukur kinerja

perlu dilakukan perjanjian kinerja, dokumen tersebut merupakan salah satu

subkomponen dari komponen Perencanaan Kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja

adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati

tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi

termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kementerian memiliki dua fungsi

utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi

Kementerian Pariwisata untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada

seluruh para stakeholders (Presiden, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah,

Pelaku/industri pariwisata). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sumber

informasi bagi internal Kementerian Pariwisata untuk perbaikan dan peningkatan

kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa

informasi yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja Kementerian tahun 2014

harus dapat memenuhi kebutuhan bagi pengguna baik eksternal dan internal.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Kementerian Pariwisata pada Tahun Anggaran 2015

telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja secara

berjenjang mulai dari penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja tingkat eselon II, eselon I, dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata

Tahun 2014.

124


5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja dari suatu organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran

ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan

tingkat keberhasilaan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program

dan kebijakan yang ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat kemajuan kinerja

organisasi diperlukan suatu indikator atas keberhasilan yang diraih.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu tujuan, sasaran, atau kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan

fungsi organisasi. Diantara konsep indikator kinerja adalah konsep Indikator Kinerja

Utama (IKU) atau yang dikenal dengan Key Performance Indicators (KPI). Setiap

organisasi atau K/L memiliki IKU yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan, fungsi

dan strategi masing-masing organisasi.

Kebijakan penyusunan IKU di lingkungan Kementerian Pariwisata pada dasarnya

terintegrasi dengan berbagai dokumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), yang meliputi dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Perjanjian Kinerja (PK), Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP), sedangkan IKU itu sendiri

merupakan subkomponen dari komponen Pengukuran Kinerja yang tidak terpisah

dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Setiap Instansi pemerintah menurut Peraturan Kemen PAN dan RB Nomor.

PER/09.M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007, wajib menetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing

tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi

pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja

keluaran (output) dan hasil (outcome).

6. e-Performance

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan menindaklanjuti

amanah dalam Road Map Reformasi Birokrasi, perlu adanya sistem yang mampu

mendorong tercapainya kinerja organisasi dengan tujuan untuk memudahkan proses

pemantauan dan pengendalian kinerja, yang salah satunya melalui pemanfaatan

aplikasi berbasis web yaitu e-Performance. E-PERFORMANCE adalah aplikasi sistem

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (E-SAKIP) yang bertujuan untuk

memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. aplikasi ini telah dioperasikan

sejak tahun 2014, namun berkenaan dengan adanya perubahan struktur organisasi

yang berdampak pada perubahan indikator kinerja, sehingga pada tahun 2015 telah

dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan yang cukup signifikan terhadap aplikasi

dimaksud, baik pada tampilan maupun pada menu input data.

125


Server khusus untuk aplikasi e-Performance ditempatkan pada ruangan Billing

Cabinet Server Pusat Data dan Informasi. Untuk mengakses dapat dilakukan melalui

Web www:\\eperformance.kemenpar.go.id. Masuk ke web ini, langsung dapat

melihat capaian kinerja kementerian sampai dengan capaian eselon II per triwulan,

tanpa login melalui user name atau password. Aplikasi ini menampilkan proses

perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam

pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan

keuangan. Dokumen yang digunakan untuk menginput data: dokumen Renstra, IKU,

Perjanjian Kinerja, DIPA/POK dan realisasi anggaran serta realisasi kinerja, dengan

aplikasi ini publik dapat melihat capaian kinerja kementerian s.d. eselon II per

triwulan.

Dengan adanya aplikasi e-Performance diharapkan pengukuran kinerja dapat

dilakukan setiap triwulan. Ini yang diharapkan baik oleh Kementerian Pariwisata

maupun oleh Kementeria PAN & RB agar dapat meningkatkan kinerja dan mendorong

percepatan tercapainya target kinerja per triwulan. Diharapkan aplikasi e-

Perfromance dapat dimanfaatkan secara maksimal karena berdampak pada

pemenuhan kewajiban untuk meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian

Pariwisata dan selanjutnya berdampak pula pada penilaian yang menjadi syarat

peningkatan besaran tunjangan kinerja aparatur negara di lingkungan Kementerian

Pariwisata.

PERMASALAHAN

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan

pelaksanaan kegiatan tahun 2015 sehingga keberhasilan yang dicapai belum

maksimal adalah:

1. Praktek pengukuran kinerja pihak yang sudah menyepakati perjanjian atau

Kesepakatan Kinerja, belum sepenuhnya dikaitkan dengan sistem penghargaan

dan pengakuan (reward and recognition), sehingga berpotensi mengurangi

makna dan semangat pihak-pihak yang berjanji dan bersepakat.

2. Evaluasi kinerja internal belum sepenuhnya dilakukan dengan memanfaatkan

sistem informasi berbasis teknologi atau sesuai yang dianjurkan Kementerian

PAN & RB berupa aplikasi e-Performance.

3. Penurunan kapasitas Inspektorat, sebagai akibat bergesernya Kementerian

Pariwisata menjadi Kementerian Klaster III, dalam hal ini Inspektur Jenderal

(eselon I) menjadi Inspektorat (eselon II). Kondisi ini berpotensi menimbulkan

permasalahan kecepatan proses audit internal Kementerian Pariwisata.

126


4. Kementerian Pariwisata masih dalam proses transisi menuju digitalisasi, jika

tidak segera melewati fase transisi, maka hal ini dapat berdampak pada

berkurangnya efektivitas dan efisiensi, karena selama proses transisi proses

manual dan proses digital masih harus tetap dijalankan.

5. Belum adanya mekanisme standar untuk koordinasi perencanaan dan program

lintas deputi. Kondisi ini akan secara langsung mempengaruhi kualitas

perencanaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat

Kementerian menjadi kurang valid.

UPAYA YANG DILAKUKAN

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam meminimalisir permasalahan di atas

adalah :

1. Menetapkan target penyerapan dan pencapaian output untuk memenuhi kinerja

yang telah ditetapkan

2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam

proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan proses

pertanggungjawaban anggaran.

3. Menjadikan APIP sebagi mitra dalam proses pelaksanaan anggaran untuk

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan

anggaran sehingga tidak berdampak pada pertanggungjawaban.

4. Mengimplementasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern secara

menyeluruh agar dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Kementerian

Pariwisata dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif.

5. Menyediakan sistem informasi berbasis teknologi, e-Government dalam rangka

mendukung percepatan pencapaian target kinerja Kementerian Pariwisata

6. Telah dilaksanakan workshop tentang tata cara input data ke aplikasi e-

Performance di akhir tahun 2015, dengan peserta seluruh operator dan admin

yang telah ditunjuk oleh masing-masing satuan kerja, termasuk dari UPT Sekolah

Tinggi Pariwisata Bandung, Bali, serta Akpar Medan dan Makassar.

127


B. ANGGARAN TAHUN 2015

Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2015 mengalami beberapa kali perubahan

seiring dengan berubahnya nomenklatur dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan

nomor S-876/MK.02/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Alokasi Tambahan

Anggaran Dalam RAPBN-P 2015, Kementerian Pariwisata mendapatkan alokasi

tambahan sebesar Rp 1.060.000.000.000,00 (satu triliun enam puluh miliar rupiah),

dan realokasi ke Badan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 360.090.648.000,00 (tiga ratus

enam puluh miliar sembilan puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

sehingga total RAPBN-P TA 2015 Kementerian Pariwisata menjadi

Rp 2.415.781.240.000,00 (dua triliun empat ratus lima belas miliar tujuh ratus

delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum

pada tabel berikut :

TABEL 3.46. RINCIAN PERUBAHAN BELANJA KEMENTERIAN PARIWISATA

PADA APBN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015

(dalam ribu rupiah)

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA APBN TA 2015 PERUBAHAN RAPBNP TA 2015

1 Kementerian Pariwisata 1.355.781.240 1.060.000.000 2.415.781.240

2 Badan Ekonomi Kreatif 360.090.648 (360.090.648) -

Total 1.715.871.888 699.909.352 2.415.781.240

Selanjutnya Kementerian Pariwisata mendapatkan tambahan dari BA-BUN (Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara), melalui Surat Penetapan Satuan Anggaran

Bagian Anggaran (SP-SABA) 999.08, dengan rincian sebagai berikut :

1. SP-SABA Nomor STAP-013/AG/2015 tanggal 14 April 2015, sebesar

Rp 3.550.865.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus enam

puluh lima ribu rupiah) untuk Dukungan Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika

(Side Event Asian African Parade);

2. SP-SABA Nomor STAP-019/AG/2015 tanggal 11 Juni 2015 dari Menteri

Keuangan sebesar Rp 10.770.658.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh

juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran gaji dan

tunjangan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Badan Ekonomi Kreatif;

128


3. SP-SABA Nomor STAP-028/AG/2015 tanggal 6 Juli 2015 sebesar

Rp 42.566.915.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam puluh enam juta

sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta

penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran eks Direktorat

Jenderal Ekonomi Kreatif.

Sehingga Pagu Kementerian Pariwisata Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum

pada tabel berikut:

Tabel 3.47. REKAPITULASI APBN KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2015

(ribuan rupiah)

NO SATUAN KERJA DIPA 2015 SP SABA

14 APRIL 2015

SP SABA

11 JUNI 2015

SP SABA

6 JULI 2015

JUMLAH

1 Sekretariat Kementerian

300.167.843

10.770.658 42.566.915 353.505.416

2

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

351.535.245

351.535.245

3

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

1.015.154.740

1.015.154.740

4

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara

344.711.360

3.550.865

348.262.225

5

Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

404.212.052

404.212.052

Total 2.415.781.240 3.550.865 10.770.658 42.566.915 2.472.669.678

Usulan anggaran belanja tambahan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) TA 2015 yang

pertama melalui surat pada tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp 33.489.251.000 lalu

Bekraf mengirimkan surat kembali pada tanggal 23 Oktober 2015 perihal perubahan

usulan anggaran belanja tambahan Bekraf sebesar Rp 21.231.767.200 kepada

Menteri Pariwisata.

Menindaklanjuti surat dimaksud, Menteri Pariwisata mengirimkan surat kepada

Menteri Keuangan pada tanggal 28 Oktober 2015. Lalu Kementerian Keuangan

129


melakukan penelitian/penelahaan terhadap usulan dimaksud pada tanggal 23

November 2015, dari usulan semula Rp 21.231.767.200 setelah ditelaah bersama

Direktorat Anggaran III disetujui sebesar Rp 6.670.913.500 dan ditetapkan melalui

SP-SABA nomor STAP-049/AG/2015 tanggal 3 Desember 2015. Dengan

ditetapkannya surat tersebut maka total anggaran Kementerian Pariwisata adalah

sebesar Rp.2.479.340.591.000 .

Realisasi anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 3.48. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2015

NO SATKER PAGU REALISASI % SISA ANGGARAN

1 SATKER KANTOR PUSAT

1.899.341.225.000 1.588.978.235.745 83,66% 310.362.989.255

2 SATKER UPT 224.664.726.000 190.160.318.260 84,64% 34.504.407.740

3 SATKER DEKONSENTRASI (DK)

85.714.720.000 72.975.373.778 85,14% 12.739.346.222

4 SATKER TUGAS PEMBANTU (TP)

87.093.642.000 67.954.686.339 78,02% 19.138.955.661

5 SATKER YANG SUDAH CUTOFF

182.526.278.000 182.267.605.810 99,86% 258.672.190

TOTAL 2.479.340.591.000 2.102.336.219.932 84,79% 377.004.371.068

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pagu anggaran Kementerian Pariwisata

sebesar Rp.2.479.340.591.000,- sampai dengan akhir Desember 2015 telah terserap

sebesar Rp.2.102.336.219.932,- atau sebesar 84,79%. Terdapat sisa dana sebesar

Rp.377.004.371.068,- atau sebesar 15,21%, yang merupakan hasil efisiensi dan

optimalisasi dari kegiatan-kegiatan di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Sehubungan dengan realiasi penyerapan anggaran sebagaimana digambarkan di atas,

beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi, adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Organisasi/ Nomenklatur berakibat pada penyesuaian kembali atas

program dan anggaran, sehingga DIPA awal Tahun 2015 tidak dapat

dilaksanakan sepenuhnya sehubungan dengan perubahan tersebut;

130


2. DIPA Kementerian Pariwisata yang disesuaikan dengan struktur organisasi

baru, ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2015. (dilakukan CUT OFF bulan Mei –

Juni 2015).

3. DIPA awal Tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya mengingat

dikeluarkan surat Kementerian Keuangan, antara lain ; Surat Menteri Keuangan

Nomor S-762/MK.02/2014 tanggal 14 November 2014, tertulis “Kementerian

yang mengalami perubahan nomenklatur, anggaran yang dapat dicairkan hanya

komponen 001 (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)”;

4. Surat Dirjen Perbendaharaan S-3047/PB/2015 tanggal 16 April 2015, bahwa

DIPA APBNP dapat dilaksanakan setelah Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat

Struktural ditetapkan

5. Pelantikan Pejabat Struktural dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2015

6. Rencana penyerapan anggaran yang telah disusun mengalami perubahan

sehingga perlu disesuaikan kembali dengan organisasi baru;

Upaya yang dilakukan

1. Menyusun petunjuk teknis yang diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan

kegiatan yang tercantum dalam DIPA

2. Menginstruksikan agar setiap satuan kerja segera menyelesaikan proses

pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang

telah selesai pelaksanaannya

3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi lain terkait permasalahan yang

ditemui pada saat pelaksanaan, dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan

Pemerintah (LKPP) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

terkait proses pengadaan barang dan jasa serta Kementerian Keuangan terkait

proses pelaksanaan anggaran

4. Menjadikan APIP sebagi mitra dalam proses pelaksanaan anggaran untuk

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan

anggaran sehingga tidak berdampak pada pertanggungjawaban.

@



BABIVPENUTUPBABIVPENUTUPBABIVPENUTUP

Pantai Tanjung Kelayang - Belitung

131


Pariwisata merupakan sektor yang memiliki keterkaitan dengan banyak sektor lain, sehingga dalam pengembangannya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, seperti kementerian/lembaga terkait juga Pemerintah Daerah. Untuk itu, Kementerian Pariwisata terus menggerakkan dan memberikan stimulus kepada pemangku kepentingan bidang pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan peningkatan nilai tambah ekonomi terhadap sebuah produk khususnya asset kepariwisataan nasional baik alam, budaya maupun khusus/buatan. Apalagi, potensi pariwisata di Indonesia sangat besar. Salah satu dampak langsung pengembangan pariwisata adalah peningkatan kunjungan wisatawan yang berdampak pada penerimaan devisa negara, pertumbuhan hotel, pengurangan angka pencari kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada Tahun 2015 dapat

diberikan penilaian cukup memuaskan, yang ditunjukkan melalui beberapa hal

strategis sebagai berikut:

1. Pertama, Capaian sektor pariwisata diindikasikan antara lain melalui prestasi

dari industri jasa pariwisata meraih 10,4 juta wisman atau meningkat

10,63% dari tahun 2014, serta menghasilkan devisa US$ 11,9 miliar atau setara

Rp. 163 tri l l iun (meningkat 113% dibandingkan tahun 2014). Kemenpar

optimis kunjungan wisatawan mancanegara akan terus meningkat.

Berdasarkan data World Economic Forum (WEF) daya saing-pariwisata

Indonesia pada 2015 meningkat dari ranking 70 dari 130-an negara di dunia,

menjadi rangking 50 dunia.

4

PENUTUP

B A B

132


2. Kedua, hingga akhir tahun 2015 jumlah wisnus yang melakukan perjalanan

sebanyak 255,05 juta atau di atas target yang ditetapkan sebesar 255 juta

perjalanan wisnus. Dari jumlah perjalanan wisnus tersebut total uang yang

dibelanjakan mencapai Rp 224,68 triliun dengan perhitungan pengeluaran per

perjalanan setiap wisnus sebesar Rp 880.925.

3. Ketiga, kontribusi pariwisata terhadap perekonomian (PDB) nasional sebesar

4,23% atau melampaui target 4%, sedangkan dalam penyerapan tenaga kerja

(langsung, tidak langsung, dan ikutan) sebanyak 12,16 juta atau di atas target 11,3

juta tenaga kerja.

Capaian kinerja Kemenpar pada tahun 2015 ini menjadi modal positif dalam rangka

pencapaian target sektor pariwisata di tahun 2016 yang penuh harapan dan

tantangan.

@



Raja Ampat - Papua Barat

@



LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN

Tanjung Lesung - Banten

Lam

pir

an IA

1/1

-2

PE

RN

YA

TA

AN

PE

RJ

AN

JIA

N K

INE

RJ

A T

AH

UN

201

5

KE

ME

NT

ER

IAN

PA

RIW

ISA

TA

Da

lam

ra

ngka

me

wu

judka

n m

ana

jem

en p

em

erin

tah

an y

ang e

fektif, t

ransp

ara

n,

dan a

kunta

be

l se

rta b

ero

rie

nta

si

pad

a h

asil,

ya

ng b

ert

and

a

tang

an

di b

aw

ah in

i :

Na

ma

:

Ari

ef

Ya

hya

Ja

ba

tan

:

Me

nte

ri P

ari

wis

ata

Pa

da

ta

hu

n 2

01

5 in

i berja

nji

akan

me

wu

judka

n targ

et kin

erja

ta

hu

na

n s

esua

i la

mp

ira

n p

erja

njia

n in

i dala

m r

angka

me

nca

pa

i ta

rge

t kin

erja

jang

ka

me

ne

ng

ah

se

pert

i ya

ng

te

lah d

ite

tap

ka

n d

ala

m d

oku

me

n p

ere

nca

na

an

. K

eb

erh

asila

n d

an

ke

ga

ga

lan p

enca

pa

ian ta

rget kin

erja

te

rse

but m

enja

di

tang

gu

ng

jaw

ab k

am

i.

Ja

kart

a,

M

en

teri

Pa

riw

isa

ta

AR

IEF

YA

HY

A

NO

SA

SA

RA

N S

TR

AT

EG

IST

AR

GE

T

(1)

(2)

(4)

1Ju

mla

h d

ae

rah

ya

ng

difa

sili

tasi u

ntu

k p

en

ge

mb

an

ga

n infr

astr

uktu

r d

an

eko

sis

tem

(p

rovin

si).

27

2Ju

mla

h fa

sili

tasi p

en

ing

ka

tan

de

stina

si w

isa

ta, b

ud

aya

, a

lam

da

n b

ua

tan

(loka

si).

15

3Ju

mla

h fa

sili

tasi p

en

ing

ka

tan

ta

ta k

elo

la d

estina

si p

ariw

isa

ta (

loka

si).

25

4Ju

mla

h fa

sili

tasi p

em

be

rda

ya

an

ma

sya

raka

t (p

rovin

si).

34

2M

en

ing

ka

tnya

inve

sta

si d

i se

kto

r p

ariw

isa

ta1

Ko

ntr

ibu

si in

ve

sta

si se

kto

r p

ariw

isa

ta te

rha

da

p to

tal in

ve

sta

si n

asio

na

l3

,6

3M

en

ing

ka

tnya

ko

ntr

ibu

si ke

pa

riw

isa

taa

n te

rha

da

p p

en

ye

rap

an

te

na

ga

ke

rja n

asio

na

l.1

Ju

mla

h te

ng

a k

erja la

ng

su

ng

, tida

k lan

gsu

ng

, d

an

iku

tan

se

kto

r p

ariw

isa

ta

(juta

ora

ng

)

11

,3

4M

en

ing

ka

tnya

ko

ntr

ibu

si p

ariw

isa

ta te

rha

da

p P

rod

uk D

om

estik B

ruto

(PD

B)

Na

sio

na

l1

Ko

ntr

ibu

si se

kto

r p

ariw

isa

ta te

rha

da

p P

DB

na

sio

na

l (p

ers

en

tase

)4

5M

en

ing

ka

tnya

jum

lah

ku

nju

ng

an

wis

ata

wa

n m

an

ca

ne

ga

ra (

wis

ma

n)

1Ju

mla

h w

isa

taw

an

ma

nca

ne

ga

ra k

e In

do

ne

sia

(ju

ta o

ran

g)

10

6M

en

ing

ka

tnya

jum

lah

pe

ne

rim

aa

n d

evis

a1

Ju

mla

h p

en

erim

aa

n d

evis

a (

trili

un

Rp

)1

44

7M

en

ing

ka

tnya

jum

lah

pe

rjala

na

n w

isa

taw

an

nu

sa

nta

ra (

wis

nu

s)

1Ju

mla

h p

erjala

na

n w

isa

taw

an

nu

sa

nta

ra (

juta

pe

rjala

na

n)

25

5

2Ju

mla

h p

en

ge

lua

ran

wis

ata

wa

n n

usa

nta

ra (

Triliu

n R

p)

19

1,2

5

8M

en

ing

ka

tnya

ka

pa

sita

s d

an

pro

fesio

na

lism

e S

DM

Pa

riw

isa

ta1

Ju

mla

h te

na

ga

ke

rja d

i se

kto

r p

ariw

isa

ta y

an

g d

ise

rtifik

asi (o

ran

g)

17

.50

0

2Ju

mla

h lulu

sa

n p

en

did

ika

n tin

gg

i ke

pa

riw

isa

taa

n y

an

g te

rsa

lurk

an

di In

du

str

i

Pa

riw

isa

ta.

1.7

50

Me

nin

gka

tnya

ku

alit

as d

an

ku

an

tita

s d

estina

si p

ariw

isa

ta

La

mp

ira

n IB

/1-3

PE

RJ

AN

JIA

N K

INE

RJ

A T

AH

UN

20

15

KE

ME

NT

ER

IAN

PA

RIW

ISA

TA

IND

IKA

TO

R K

INE

RJ

A

(3)

1

NO

SA

SA

RA

N S

TR

AT

EG

IST

AR

GE

T

(1)

(2)

(4)

IND

IKA

TO

R K

INE

RJ

A

(3)

9T

erlaksa

na

nya

/ te

rwu

jud

nya

pe

laksa

na

an

Re

form

asi B

iro

kra

si d

i

Lin

gku

ng

an

Ke

me

nte

rian

Pa

riw

isa

ta1

Ind

eks R

efo

rma

si B

iro

kra

si (P

rese

nta

se

)7

0%

10

Me

nin

gka

tnya

ku

alit

as k

ine

rja o

rga

nis

asi K

em

en

terian

Pa

riw

isa

ta1

Op

ini ke

ua

ng

an

Ke

me

nte

rian

Pa

riw

isa

ta (

pre

dik

at)

WD

P

2P

red

ika

t S

AK

IP K

em

en

terian

Pa

riw

isa

ta (

nila

i)A

An

gg

ara

n

1P

en

ge

mb

an

ga

n K

ep

ariw

isa

taa

nR

p2

.11

9.1

64

.26

2

2D

uku

ng

an

Ma

na

jem

en

da

n P

ela

ksa

na

an

Tu

ga

s

Te

kn

is L

ain

nya

Ke

me

nte

rian

Pa

riw

isa

taR

p3

17

.78

9.1

60

3P

en

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sa

ran

a A

pa

ratu

r K

em

en

terian

Pa

riw

isa

taR

p3

5.7

16

.25

6

Pro

gra

m

Ja

ka

rta

, 3

0 S

ep

tem

be

r 2

01

5

ME

NT

ER

I P

AR

IWIS

AT

A

AR

IEF

YA

HY

A

KKEEMMEENNTTEERRIIAANN PPAARRIIWWIISSAATTAA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3838524, 3838530; FAKSIMILE (021) 3440076

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kementerian Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu

atas Laporan Kinerja, Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi

tanggungjawab manajemen Kementerian Pariwisata.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan

secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan

Kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2016

Inspektur Kementerian Pariwisata

SIGIT MURDIANTO NIP. 19570825 198603 1 001

Lakip Kementerian pariwisata 2015.pdf

Documents