LAKIP KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 Revisi

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013

Kata Pengantar Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Revisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2013 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2013.

LAKIP yang disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul yang Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis.

Secara keseluruhan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, dengan adanya laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 .

Bantul, Maret 2014

Bupati Bantul

Hj. SRI SURYA WIDATI

[i]


[ii]


Ikhtisar Eksekutif Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Revisi LAKIP Kabupaten Bantul tahun 2013 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Bantul.

LAKIP ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 rata-rata telah tercapai 85,91 atau telah direalisasikan dengan Sangat Berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) indikator atau sebanyak 83,33% dikategorikan sangat berhasil, 2 (dua) indikator atau 11,11% dikategorikan berhasil dan 1 (satu) indikator atau 5,56% hanya mencapai tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup berhasil dan tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh SKPD di lingkungan Kabupaten Bantul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

[iii]


[iv]


Daftar Isi Kata Pengantar____________________________________________________________________________________________ i

Ikhtisar Eksekutif ________________________________________________________________________________________ iii

Daftar Isi __________________________________________________________________________________________________ v

Daftar Tabel _____________________________________________________________________________________________ vii

Daftar Gambar ___________________________________________________________________________________________ ix

Pendahuluan ____________________________________________________________________________________ 1

A. Latar Belakang _________________________________________________________________________________ 1

B. Maksud dan Tujuan ____________________________________________________________________________ 2

C. Sejarah Pemerintah Kabupaten Bantul _______________________________________________________ 2

D. Gambaran Umum Daerah ______________________________________________________________________ 3

1. Kondisi Geografis _________________________________________________________________________ 3 2. Luas Wilayah ______________________________________________________________________________ 4 3. Topografi __________________________________________________________________________________ 4

E. Gambaran Umum Demografi __________________________________________________________________ 5

1. Jumlah Penduduk _________________________________________________________________________ 5 2. Penduduk Miskin _________________________________________________________________________ 7

F. Kondisi Ekonomi Daerah ______________________________________________________________________ 8

G. Inovasi Daerah________________________________________________________________________________ 10

H. Struktur Pemerintah Kabupaten Bantul ____________________________________________________ 16

I. Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Bantul __________________________________________ 17

J. Sistematika Penyajian LAKIP ________________________________________________________________ 18

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ________________________________________________________ 19

A. Instrumen untuk mendukung Pengelolaan Kinerja _______________________________________ 19

B. Rencana Strategis ____________________________________________________________________________ 21

1. Visi dan Misi _____________________________________________________________________________ 21 2. Tujuan dan Sasaran _____________________________________________________________________ 22

[v]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 1. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja dalam Review RPJMD

2011-2015 _______________________________________________________________________________ 26 2. Tema Pembangunan dan Program Prioritas __________________________________________ 37

C. Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 ______________________________________ 39

D. Program untuk Pencapaian Sasaran ________________________________________________________ 39

E. Revisi Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 ________________________________________________ 40

Akuntabilitas Kinerja ________________________________________________________________________ 43

A. Pengukuran Kinerja __________________________________________________________________________ 43

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 _____________________________________________ 44

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ______________________________________________________ 47

1. Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah _________________________________________ 47

2. Sasaran 2 Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah ___________________________________________________________________________________ 50

3. Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik __________________________________ 52 4. Sasaran 4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat _____________________________ 53 5. Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pendidikan ________________________________________ 61 6. Sasaran 6 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan

pendapatan ______________________________________________________________________________ 63 7. Sasaran 7 Meningkatnya ketahanan pangan daerah _________________________________ 68 8. Sasaran 8 Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata __________________________ 70 9. Sasaran 9 Menurunnya tingkat pengangguran _______________________________________ 73 10. Sasaran 10 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin _______________________ 75 11. Sasaran 11 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana __________ 77

D. Pencapaian Kinerja Lainnya _________________________________________________________________ 80

1. Pencapaian Target MDGs _______________________________________________________________ 80 2. Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ____________________________ 85 3. Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) _____________________________________ 85

E. Akuntabilitas Anggaran ______________________________________________________________________ 86

Penutup _______________________________________________________________________________________ 89

Lampiran Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Bantul Tahun 2013 _______________ 91

[vi]


Daftar Tabel Tabel I.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2013 ................. 5 Tabel I.2 Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan Tahun 2013 ................................................. 7 Tabel I.3 Persentase Jiwa dan Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2012.............................. 7 Tabel I.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (Menurut Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000) Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 ......... 8 Tabel I.5 Jumlah Penelitian/Survey dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2013 ........... 11 Tabel I.6 Sistem Informasi ................................................................................................................................. 12 Tabel I.7 Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat ................................................................... 14 Tabel I.8 Teknologi Tepat Guna dan Penemu ............................................................................................. 15 Tabel I.9 Potensi Energi Baru Terbarukan .................................................................................................. 15 Tabel II.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ..................................................................... 25 Tabel II.2 Stategi dan Arah Kebijakan Misi 1 ............................................................................................... 27 Tabel II.3 Stategi dan Arah Kebijakan Misi 2 ............................................................................................... 29 Tabel II.4 Stategi dan Arah Kebijakan Misi 3 ............................................................................................... 31 Tabel II.5 Stategi dan Arah Kebijakan Misi 4 ............................................................................................... 35 Tabel II.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 ........................................................................ 39 Tabel II.7 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2013 .................................................................. 40 Tabel II.8 Revisi Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 ............................................................................. 40 Tabel III.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal .............................................................................................. 44 Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 ....................................................................... 45 Tabel III.3 Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2013 .............................................................................. 46 Tabel III.4 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Pengukuran Kinerja ........................................................... 50 Tabel III.5 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Pengukuran Kinerja ........................................................... 52 Tabel III.6 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Pengukuran Kinerja ........................................................... 53 Tabel III.7 Jumlah Dokter Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 .......................................................... 58 Tabel III.8 Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Tahun 2011-2012 ... 59 Tabel III.9 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Pengukuran Kinerja ........................................................... 61 Tabel III.10 Perkembangan Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2009 –

2012 ......................................................................................................................................................... 62 Tabel III.11 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota se DIY

Tahun 2009 - 2012 ............................................................................................................................. 63

[vii]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Tabel III.12 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Pengukuran Kinerja ........................................................... 64 Tabel III.13 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 – 2012 Atas Dasar Harga

Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul .................................................................................... 65 Tabel III.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Pengukuran Kinerja ........................................................... 68 Tabel III.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Pengukuran Kinerja ........................................................... 70 Tabel III.16 Desa Wisata di Bantul ....................................................................................................................... 70 Tabel III.17 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Paiwisata Tahun 2008 – 2012 ....... 72 Tabel III.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Pengukuran Kinerja ........................................................... 73 Tabel III.19 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Pengukuran Kinerja ........................................................ 75 Tabel III.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Pengukuran Kinerja ........................................................ 77 Tabel III.21 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bantul .......................................................................... 78 Tabel III.22 Target dan Capaian MDGs di Bantul Tahun 2013 .................................................................. 80 Tabel III.23 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008-2012 Kabupaten Bantul,

Pemerintah DIY dan Nasional ....................................................................................................... 85 Tabel III.24 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul ................................. 86 Tabel III.25 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2013 ..................................................................... 87

[viii]


Daftar Gambar Gambar I.1 Monumen Pangeran Diponegoro di Goa Selarong ................................................................... 2 Gambar I.2 Peta Administrasi Kabupaten Bantul ............................................................................................ 4 Gambar I.3 Penggunaan Lahan Tahun 2013 ...................................................................................................... 4 Gambar I.4 Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2013 ............................................ 6 Gambar I.5 Pertanian sebagai Pendukung Perekonomian Kabupaten Bantul .................................... 9 Gambar I.6 Gerabah Kasongan dan Batik Kayu sebagai Industri Kreatif Bantul ................................ 9 Gambar I.7 Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2009 – 2013 .............................................................. 10 Gambar I.8 LPSE Kabupaten Bantul ................................................................................................................... 13 Gambar I.9 Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul..................................................... 16 Gambar I.10 PNS Menurut Pendidikan ................................................................................................................ 17 Gambar I.11 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin ........................................................... 17 Gambar I.12 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2013 ................................................. 18 Gambar II.1 Aplikasi Simrenbang ......................................................................................................................... 19 Gambar II.2 Aplikasi Simda Keuangan ................................................................................................................ 20 Gambar II.3 Aplikasi Sidalbangda ......................................................................................................................... 20 Gambar II.4 Program-Program Prioritas Beserta Korelasinya Terhadap Misi Kabupaten Bantul

Tahun 2011 – 2015 ............................................................................................................................ 38 Gambar III.1 Komponen Penilaian AKIP .............................................................................................................. 47 Gambar III.2 Esakip Bantul ....................................................................................................................................... 49 Gambar III.3 Sekertaris Daerah menandatangani Pakta Integritas .......................................................... 51 Gambar III.4 Perkembangan IKM Tahun 2010-2013 ..................................................................................... 52 Gambar III.5 Trend Angka Kematian Ibu Tahun 2009 – 2013 .................................................................... 54 Gambar III.6 Angka Kematian Bayi Tahun 2009 – 2013 ............................................................................... 55 Gambar III.7 Kematian Neonatal berdasarkan penyebab kematian ........................................................ 55 Gambar III.8 Kematian Postnatal berdasarkan penyebab kematian ........................................................ 55 Gambar III.9 Kegiatan Posyandu ............................................................................................................................. 56 Gambar III.10 Persentase Gizi Buruk Tahun 2009 - 2013 .............................................................................. 56 Gambar III.11 Perkembangan Umur Harapan Hidup Tahun 2009 - 2013 .............................................. 57 Gambar III.12 Manula di Bantul ................................................................................................................................ 57 Gambar III.13 UHH menurut Kabupaten Kota di DIY....................................................................................... 58

[ix]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Gambar III.14 Puskesmas Banguntapan Dua ...................................................................................................... 59 Gambar III.15 Semangat Belajar Baca Tulis Tak Kenal Usia .......................................................................... 61 Gambar III.16 Angka Melek Huruf Tahun 2009 - 2013 .................................................................................. 61 Gambar III.17 Siswa SD Kedungmiri Imogiri berangkat sekolah ................................................................ 62 Gambar III.18 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2009-2013 ............................................ 62 Gambar III.19 Pertumbuhan Ekonomi Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2008 – 2013 (%) ............. 66 Gambar III.20 Perkembangan Indeks Gini Tahun 2008- - 2013 .................................................................. 67 Gambar III.21 Para Pemenang Lomba Lomba Cipta Menu B2SA Tahun 2013 ...................................... 69 Gambar III.22 Bupati Bantul Hj. Sri Suryawidati menyerahkan tokoh wayang Gatotkaca menandai

pembukaan Pagelaran Wayang Kulit 3 dalang di Pendopo Parasamya ........................ 71 Gambar III.23 Perkembangan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB ....................................... 72 Gambar III.24 Pelatihan Otomotif ............................................................................................................................ 73 Gambar III.25 Membatik di Rumah Tangga sebagai Usaha Perluasan Lapangan Kerja ..................... 74 Gambar III.26 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010-2013................................. 75 Gambar III.27 Persentase Penduduk Miskin Bantul Tahun 2013 ............................................................... 76 Gambar III.28 Penyerahan Dana PEKM secara Simbolis oleh Sekretaris Daerah, Drs. Riyantono,

M.Si ........................................................................................................................................................... 76 Gambar III.29 Masyarakat Mengikuti Simulasi Bencana Gempa dan Tsunami di Lapangan

Srigading, Sanden ............................................................................................................................... 79

[x]


Pendahuluan A. Latar Belakang Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantul disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan LAKIP untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bantul. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dalam lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

Bab I Pendahuluan berisi :

A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Sejarah Pemerintah

Kabupaten Bantul D. Kondisi Geografis Daerah E. Gambaran Umum Demografi F. Kondisi Ekonomi Daerah G. Inovasi Daerah H. Struktur Pemerintah

Kabupaten Bantul I. Keragaman SDM Pemerintah

Kabupaten Bantul J. Sistematika Penyajian LAKIP

[1]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Gubernur/Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LAKIP sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. Sejarah Pemerintah Kabupaten Bantul Tolok awal pembentukan Wilayah Kabupaten Bantul adalah Perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak Tahun 1825 hingga Tahun 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak

Kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik dalam hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang Pembagian Wilayah administratif baru dalam kasultanan disertai penetapan jabatan Kepala Wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibbagi menjadi tiga Kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar Tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan

Gambar I.1 Monumen Pangeran Diponegoro di Goa Selarong

[2]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Yogyakarta yang bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul yang pertama.

Tanggal 20 Juli inilah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, Pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei no 13 sedangkan stadsgemente ordonantie dihapus. Kabupaten memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

D. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geogra�is Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari empat kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentang alam Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian Timur dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah Selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari Utara ke Selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 14°04'50"- 27°50'50" Lintang Selatan dan 110°10'41"-110°34'40" Bujur Timur. Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul di sebelah Timur, dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah Utara, dengan Kabupaten Kulon Progo di sebelah Barat, dan dengan Samudra Indonesia di sebelah Selatan.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu bagian wilayah Indonesia yang rawan bencana khususnya gempa bumi karena terletak pada pertemuan lempeng (vault) Eurasia dan lempeng Indonesia-Australia. Posisi Kabupaten Bantul yang berada pada lintasan patahan/sesar Opak yang masih aktif menjadikan wilayah Kabupaten Bantul kawasan rawan bencana gempa bumi tektonik yang potensial tsunami. Wilayah Kabupaten Bantul dilewati oleh tiga sungai utama dan tiga sungai lainnya yaitu :

a. Sungai Oya (Kecamatan Dlingo, Imogiri) dengan panjang sungai 37,21 km; b. Sungai Progo (Kecamatan Sedayu, Pajangan, Pandak dan Srandakan) dengan panjang

sungai 26,33 km; c. Sungai Opak (Kecamatan Piyungan, Banguntapan, Pleret, Jetis, Imogiri, Pundong, Kretek)

dengan panjang sungai 36,69 km; d. Sungai Winongo (Kecamatan Sewon, Bantul, Jetis, Pundong, Kretek) dengan panjang

sungai 23,00 km; e. Sungai Bedog (Kecamatan Kasihan, Pajangan, Bantul, Pandak) dengan panjang sungai

23,38 km; f. Sungai Code (Kecamatan Banguntapan, Pleret, Sewon, Jetis) dengan panjang sungai

9,21 km

[3]


Sumber : Bappeda, 2013

Gambar I.2 Peta Administrasi Kabupaten Bantul

2. Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km2, terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Dlingo adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km2, sementara Srandakan adalah kecamatan dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,32 Km2. Jumlah desa dan pedukuhan terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72 pedukuhan dan paling sedikit di Kecamatan Srandakan dengan dua desa dan 43 pedukuhan

Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Klasifikasi penggunaan lahan terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, dan kebun campur. Penggunaan lahan terbesar adalah untuk kebun campur sebesar 32,75% dan sawah sebesar 31,61%, sedangkan yang terkecil adalah tambak sebesar 0,05%.

3. Topogra�i Bentang alam Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian Timur dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah

Perkampungan7,57%

Sawah31,67%

Tegal13,09%

Kebun Campur32,76%

Hutan2,73%

Tanah Tandus1,07%

Tambak0,06%

Lainnya11,06%

Gambar I.3 Penggunaan Lahan Tahun 2013

[4]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari Utara ke Selatan. Secara garis besar satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain). Perbukitan di sisi barat dan timur dan fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

a. Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam (>70%) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari.

b. Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (fluviomarine) dengan kemiringan lereng datar-landai. Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal.

c. Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi.

d. Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.

Kelas ketinggian tempat yang memiliki penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25-100 meter (27.709 ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian Utara, bagian tengah, dan bagian Tenggara Kabupaten Bantul. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 3.228 ha (6,37%) terdapat di Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudera Indonesia. Wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di sebagian Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan.

Kemiringan lahan wilayah Kabupaten Bantul sebagian besar berupa daerah dataran yang tersebar di wilayah selatan, tengah, dan utara Kabupaten Bantul dengan kemiringan kurang dari 2%dan luas sebesar 31.421 ha (61,99%). Wilayah timur dan barat umumnya berupa daerah dengan kemiringan 2,1 - 40,0% dan luas sebesar 15.255 ha (30,09%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas4.009 ha (7,9%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40,1%. Wilayah yang memiliki lahan miring paling luas terletak di Kecamatan Dlingo dan Banguntapan, sedangkan wilayah kecamatan yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kecamatan Kasihan dan Pleret.

E. Gambaran Umum Demogra�i

1. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sebanyak 938.433 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 467.504 jiwa dan perempuan sebanyak 470.929 jiwa. Pada tahun 2012 jumlah angkatan kerja tercatat 501.993 jiwa, sementara tahun 2013 menjadi 496.370 jiwa. Jumlah penganggur pada tahun 2012 sebanyak 28.075 jiwa, turun menjadi 26.188 jiwa pada tahun 2013.

Tabel I.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2013

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Srandakan 14.285 14.547 28.832 2 Sanden 14.682 15.194 29.876 3 Kretek 14.244 15.356 29.600 4 Pundong 15.634 16.337 31.971 5 Bambanglipuro 18.656 19.081 37.737 6 Pandak 24.096 24.182 48.278 7 Bantul 30.055 30.528 60.583

[5]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 8 Jetis 26.192 26.793 52.985 9 Imogiri 28.262 28.819 57.081

10 Dlingo 17.749 18.201 35.950 11 Pleret 22.302 22.234 44.536 12 Piyungan 25.231 25.551 50.782 13 Banguntapan 64.253 62.718 126.971 14 Sewon 54.590 53.449 108.039 15 Kasihan 58.007 57.954 115.961 16 Pajangan 16.787 17.063 33.850 17 Sedayu 22.479 22.922 45.401

Jumlah 467.504 470.929 938.433 Persentase 49,82 50,18 100

Sumber : BPS, 2014 *Estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah

penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Penyebaran penduduk Bantul tidak merata. Wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Banguntapan (4.458 jiwa/km2), Sewon (3.978 jiwa/km2), dan Kasihan (3.581 jiwa/km2), sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (643 jiwa/km2).

Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bantul sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, sehingga kepadatan penduduk agraris per wilayah perlu diketahui agar tercapai akurasi kebijakan.

Kepadatan penduduk agraris adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk pada suatu daerah dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Berdasarkan data kepadatan penduduk agraris yang ada diketahui bahwa setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian yang berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian. Dengan melihat kecenderungan bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan pertanian, maka perlu ada upaya-upaya kongkrit agar pemenuhan kebutuhan dari produk pertanian tetap terjaga serta adanya langkah langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju penyusutannya. Penyusutan lahan banyak terjadi di daerah aglomerasi perkotaan seperti di Sewon, Banguntapan, dan Kasihan. Hal ini banyak disebabkan oleh migrasi dari kota Yogyakarta.

Gambar I.4 Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2013

Srandakan; 1.574

Sanden; 1.290

Kretek; 1.106

Pundong; 1.350

Bambanglipuro; 1.662

Pandak; 1.987

Bantul; 2.760

Jetis; 2.165Imogiri;

1.048Dlingo; 643Pleret; 1.938

Piyungan; 1.561

Banguntapan; 4.458

Sewon; 3.978

Kasihan; 3.581

Pajangan; 1.018

Sedayu; 1.321

[6]


Tabel I.2 Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan Tahun 2013

No. Kecamatan Luas Areal Pertanian (Ha)

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Kepadatan/Ha

1 Srandakan 1.261,5723 28.832 23 2 Sanden 1.856,3742 29.876 16 3 Kretek 1.634,9152 29.600 18 4 Pundong 2.065,4949 31.971 15 5 Bambanglipuro 1.983,9950 37.737 19 6 Pandak 2.092,4768 48.278 23 7 Bantul 1.909,0910 60.583 32 8 Jetis 2.002,3439 52.985 26 9 Imogiri 4.424,6876 57.081 13

10 Dlingo 4.624,4250 35.950 8 11 Pleret 1.712,3720 44.536 26 12 Piyungan 2.598,4385 50.782 20 13 Banguntapan 2.018,5163 126.971 63 14 Sewon 2.068,0780 108.039 52 15 Kasihan 2.543,6047 115.961 46 16 Pajangan 3.010,7439 33.850 11 17 Sedayu 2.894,3538 45.401 16

Jumlah (rata-rata) 2.394,2049 938.433 25

Sumber : BPN dan BPS, 2013

2. Penduduk Miskin Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Tabel I.3 Persentase Jiwa dan Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2012

No Kecamatan KK Total KK Gakin % Jiwa Total Jiwa Miskin % Jiwa

Miskin 1 Kretek 9.659 1.542 15,96 29.212 4.267 14,61 2 Sanden 10.054 1.322 13,15 30.972 4.262 13,76 3 Srandakan 9.150 1.267 13,85 30.009 4.109 13,69 4 Pandak 15.621 2.641 16,91 50.386 8.302 16,48 5 Bambanglipuro 12.381 1.604 12,96 39.573 4.967 12,55 6 Pundong 10.367 1.968 18,98 34.079 5.880 17,25 7 Imogiri 20.571 3.278 15,94 67.624 9.815 14,51 8 Dlingo 12.062 2.405 19,94 37.296 7.260 19,47 9 Jetis 17.552 3.100 17,66 56.042 8.735 15,59

10 Bantul 17.958 2.010 11,19 56.912 5.604 9,85 11 Pajangan 9.741 1.528 15,69 32.322 4.526 14,00 12 Sedayu 16.152 2.497 15,46 50.917 9.583 18,82 13 Kasihan 30.403 3.777 12,42 98.365 12.454 12,66 14 Sewon 26.375 3.744 14,20 88.983 11.937 13,41 15 Piyungan 14.521 2.248 15,48 46.948 6.455 13,75

[7]


No Kecamatan KK Total KK Gakin % Jiwa Total Jiwa Miskin % Jiwa

Miskin 16 Pleret 12.993 1.837 14,14 41.986 6.658 15,86 17 Banguntapan 28.003 3.783 13,51 98.021 12.166 12,41

Jumlah 273.563 40.551 14,82 889.647 126.980 14,27

Sumber : BKKPP dan KB, 2013

Angka kemiskinan Kabupaten Bantul pada Tahun 2012 adalah 14,27% sehingga persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 85,73%. Angka ini lebih baik daripada Tahun 2011 dimana persentase jiwa miskin terhadap jumlah jiwa total sebesar 15,02%. Namun persentase kemiskinan pada Tahun 2012 ini masih belum memenuhi target dalam RKPD Tahun 2012 yaitu sebesar 12 %. Hal ini dikarenakan belum adanya sistem dan mekanisme baku tentang sistem pencatatan dan pelaporan program pengentasan kemiskinan.

Bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai ditingkat kecamatan, desa dan pedukuhan, program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, penguatan kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun perilaku, serta pengorganisasian masyarakat.

Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin berkurangnya jumlah jiwa miskin. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, angka kemiskinan tertinggi ada pada kecamatan Banguntapan, Kasihan, Sewon dan Imogiri

F. Kondisi Ekonomi Daerah Perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2013 berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,46%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 5,34% dan merupakan capaian yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sembilan sektor mengalami pertumbuhan positif. Sumber menguatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 di Kabupaten Bantul terutama didukung oleh kinerja pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2012.

Adapun sektor pertanian dan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam aktivitas perekonomian Kabupaten Bantul mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Nilai tambah dari kedua sektor ini dalam menyumbang perekonomian Kabupaten Bantul tidak sebaik tahun sebelumnya. Bantul belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh empat sektor, meliputi sektor pertanian sebesar 19,84%; industri pengolahan sebesar 18,77%; perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 18,33%; serta sektor jasa-jasa sebesar 15,23%.

Tabel I.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000)

Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013

No Lapangan Usaha PDRB (juta Rp)

2012 (%)

PDRB (juta Rp)

2013**) (%)

1 Pertanian 955.730 21,72 969.910 19,84 2 Pertambangan dan Penggalian 39.568 0,9 40.539 0,83

[8]


No Lapangan Usaha PDRB (juta Rp)

2012 (%)

PDRB (juta Rp)

2013**) (%)

3 Industri Pengolahan 692.762 15,74 715.653 18,77 4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 40.373 0,92 43.132 1,07 5 Bangunan 511.749 11,63 538.336 11,65 6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 901.754 20,49 969.070 18,33 7 Pengangkutan dan Komunikasi 333.271 7,57 357.152 7,19 8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan 305.347 6,94 333.732 7,09

9 Jasa-jasa 619.758 14,09 672.852 15,23 PDRB 4.400.313 100,00 4.640.376 100,00

Sumber : BPS, 2014 **) angka sangat sementara

Gambar I.5 Pertanian sebagai Pendukung Perekonomian Kabupaten Bantul

Gambar I.6 Gerabah Kasongan dan Batik Kayu sebagai Industri Kreatif Bantul

Kondisi ekonomi tahun 2013 juga ditandai dengan terjadinya transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor. Ketiga sektor tersebut adalah yang pertama, sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha (1) pertanian dan (2) pertambangan dan penggalian. Kedua, sektor sekunder yang terdiri dari lapangan usaha (1) industri pengolahan; (2) listrik, gas, dan air bersih; dan (3) bangunan. Ketiga,

[9]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 sektor tersier yang terdiri dari lapangan usaha (1) perdagangan, hotel, dan restoran; (2) pengangkutan dan komunikasi; (3) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan (4) jasa-jasa. Peran sektor primer dan sekunder mengalami penurunan dan sudah mengalami pergeseran ke arah sektor tersier

Sumber : BPS, 2014 (data diolah)

Gambar I.7 Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2009 – 2013

G. Inovasi Daerah Beberapa hal yang mendasari implementasi inovasi daerah Kabupaten Bantul adalah terjadinya pergeseran perekonomian global dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy); adanya daya saing daerah yang ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan potensi daerah melalui inovasi; karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, dan cenderung membentuk jejaring; posisi tenaga kerja dengan upah tinggi, ketrampilan luas dengan berbagai disiplin, pembelajaran tanpa kenal waktu, dan pengelolaan SDM kolaboratif; serta rendahnya entrepreneurship masyarakat. Fakta-fakta tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul. Mengabaikan hal-hal tersebut bisa mengakibatkan tertinggalnya Kabupaten Bantul dalam kompetisi dengan daerah-daerah lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah, masyarakat, swasta, dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan diupayakan selalu menjadi mindset semua elemen kabupaten, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan senantiasa mengacu pada kondisi kultural/budaya Bantul agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan. Kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka sistem inovasi daerah adalah :

0

10

20

30

40

50

2009 2010 2011 2012 2013

21,87 21,15 20,81 20,8 20,67

32,09 32,64 32,81 32,02 31,49

46,04 46,21 46,38 47,18 47,84

Primer Sekunder Tersier

[10]


a. Dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Lapan, dan UGM berupa kegiatan pendayagunaan dan pemasyarakatan Iptek serta implementasi SIDa dalam pengembangan energi listrik tenaga hybrid (PLTH), yaitu perpaduan tenaga angin dan tenaga surya di Pantai Baru, Pandansimo, Srandakan;

b. Dengan Kementerian ESDM berupa pengembangan energi listrik tenaga hybrid (PLTH) di Pantai Goa Cemara, Sanden;

c. Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyelenggarakan kompetisi kincir angin tingkat nasional yang diikuti oleh 31 perguruan tinggi se-Indonesia di Pantai Baru, Poncosari, Srandakan;

d. Dengan Bakosurtanal dan UGM berupa kegiatan pengelolaan laboratorium geospasial pesisir Parangtritis dan kegiatan pemetaan;

e. Dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupa kerjasama penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

f. Dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berupa kegiatan pengkajian, penerapan, dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Bantul, dengan melakukan kegiatan pengolahan air layak konsumsi di Dusun Lemah Bang, Desa Mangunan, Dlingo.

g. Dengan beberapa perguruan tinggi antara lain: 1) Kegiatan peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten

Bantul dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui bidang penelitian, pengembangan, dan

penerapan teknologi informatika dan dan komputer di Kabupaten Bantul; 3) Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul dan

program pendidikan kesehatan tenaga kesehatan dan pendidikan kesehatan; 4) Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) UGM dengan tema percepatan pengembangan

kawasan berbasis kearifan dan potensi lokal melalui penghiliran hasil riset dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul untuk kesejahteraan yang berkelanjutan sebagai model pembangunan nasional, selama tiga tahun berakhir di tahun 2013.

Berkaitan dengan tata kelola pemerintah daerah yang baik (good governance), inovasi Pemerintah Kabupaten Bantul berorientasi pada layanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan perbaikan sistem manajemen pemerintahan. Perbaikan layanan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik antara lain berupa pelayanan perijinan dan non perijinan, pelayanan publik di bidang kesehatan, dan pelayanan publik di bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mencantumkan secara transparan syarat, biaya, dan prosedur layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel I.5 Jumlah Penelitian/Survey dan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahun 2013

No. Uraian Jumlah

1 Penelitian/Survey, oleh:

- Perguruan Tinggi 3.159

[11]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 No. Uraian Jumlah

- Lembaga Survey 58

2 Pengabdian Kepada Masyarakat :

- Kuliah Kerja Nyata (KKN) 38

- Praktek Kerja Lapangan (PKL) 157

Jumlah 3.412

Sumber: Bappeda, 2014

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan disebut juga e-government (e-gov) dan online government dan telah berjalan di Kabupaten Bantul. E-government telah diaplikasikan didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari e-government adalah peningkatan efisiesi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selain penyajian informasi dan aplikasi e-gov melalui website, Pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah menerapkan 37 sistem informasi, baik yang bersifat intranet, desktop, maupun online.

Tabel I.6 Sistem Informasi

No. Tahun Nama Aplikasi 1 2001 SIM Pengolahan Gaji PNS 2 2002 SIM Pelayanan Satu Atap (Perijinan) 3 2003 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 4 2003 SIM Keuangan Daerah 5 2004 SIM Barang Daerah 6 2005 SIM Monografi Online 7 2005 SIM Kependudukan 8 2006 SIM Keuangan Daerah (Permendagri 13 tahun 2006) 9 2007 Sistem Cetak KK dan KTP

10 2007 Sistem Keluarga Berencana 11 2007 SistemTenaga Kerja dan Nakertrans 12 2007 Sistem Informasi Pariwisata 13 2007 Sistem Informasi Layanan Data KPDE 14 2007 Sistem informasi Presensi PNS 15 2008 SIM Keluarga Miskin 16 2008 SIM Kesehatan Ibu, Anak, dan TBC 17 2008 SIM Potensi Kecamatan 18 2008 SIM Pelayanan Perpustakaan 19 2009 SIM Keuangan Daerah 20 2009 SIM Barang Daerah 21 2009 SIM Investasi Daerah

[12]


No. Tahun Nama Aplikasi 22 2009 SIM Kepegawaian 23 2009 SIM Pengendalian Pembangunan Daerah 24 2009 SIM Pelayanan Pajak Reklame 25 2009 SIM Pelayanan BPHTB 26 2010 SIM Perijinan Online 27 2010 SIM Cetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 28 2011 SIM Kewilayahan 29 2012 SIM Penanggulangan Kemiskinan 30 2012 SIM Perencanaan Pembangunan 31 2012 Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi 32 2012 Pengembangan Sistem Perijinan On-line 33 2012 Sistem Informasi Pedagang Pasar 34 2012 Sistem Informasi Barang Milik Daerah 35 2012 Sistem Informasi PBB 36 2013 Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Dampak Lingkungan

Kabupaten Bantul 37 2013 Interroperabilitas Sistem Keuangan Kabupaten Bantul

Sumber: KPDT Kab. Bantul, 2014

Perbaikan sistem manajemen pemerintahan berkaitan manajemen kinerja antara lain diterapkan pada pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE). Pengumuman pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2013 bisa diakses melalui http://lpse.bantulkab.go.id.

Gambar I.8 LPSE Kabupaten Bantul

[13]

http://lpse.bantulkab.go.id/

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Pemanfaatan IT oleh Pemerintah Kabupaten Bantul juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, di antaranya melalui:

a. Pemanfaatan media telematika, seperti: SMS Center, email dan informasi melalui website

daerah (www.bantulkab.go.id), sub domain tiap SKPD, Warintek (Warung Informasi dan

Teknologi), dan Teleconference (rapat komprehensif dan rapat Forkopinda);

b. Pemanfaaatan media elektronika, seperti siaran informasi dan komunikasi melalui

televisi (Taman Gabusan dan Gardu Projotamansari) serta dialog interaktif di RRI dan

Bantul FM;

c. Pemanfaatan media cetak, seperti Jurnal Riset Daerah, buletin serta beberapa leaflet

program-program kegiatan dari setiap SKPD.

Tabel I.7 Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

No. Media Uraian

1 SMS Center Januari sd Desember: 818 SMS

2 Siaran Taman Gabusan TVRI Yogyakarta

48x siaran di studio dan 2x siaran di luar studio

3 Website daerah (www.bantulkab.go.id)

33 sub domain dengan 242.435 pengunjung berasal dari 62 negara

4 Dialog Interaktif Radio Bantul FM

Setiap SKPD 10x siaran menyampaikan program pemerintah

5 Jurnal Riset Daerah Penerbitan 3 edisi reguler (bulan April, Agustus, dan Desember) dan Edisi Khusus tahun 2013 ada 12 tema penelitian sains dan 13 penelitian terapan/teknologi tepat guna

Sumber: Bappeda, 2014 (data diolah)

Peran masyarakat dalam pengembangan inovasi dan penerapan Iptek cukup besar. Banyak ide kreatif muncul dari masyarakat hingga menjadi sebuah industri kreatif dengan sentuhan inovasi dan Iptek. Industri kreatif yang berkembang di masyarakat berupa wisata kuliner, produk kerajinan, seni pertunjukan, desain produk, pasar barang dan seni (Pasar Seni Gabusan), hingga berkembang sampai pengembangan bersama kawasan GMT (Gabusan, Manding, Tembi) dan Kawasan Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi).

Peran teknologi tepat guna sangat besar dalam mendukung berkembangnya industri kerajinan. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang untuk masyarakat yang disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan dan ekonomi, dengan menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif minimal. Beberapa Teknologi Tepat Guna telah ditemukan di Kabupaten Bantul.

[14]

http://www.bantulkab.go.id/


Tabel I.8 Teknologi Tepat Guna dan Penemu

No. Teknologi Tepat Guna Penemu

1 Rekayasa teknologi filter aktif Ir. Edi Haryanto, MP, Retno Susetyaningsih, ST, MP, Irene Arum Anggarawati S, ST, MT

2 Sistem penjemuran alat tenda kemah Balai Benih Barongan

3 Pemanfaatan limbah kulit pisang menjadi kerupuk

Lasiyo Syaifudin

4 Pembuatan Mesin tetas (inkubator) hemat listrik

Maman Lesmana

5 Penanaman Padi di Lahan Pasir Slamet Subandi

6 Alat press biji jarak (expeller) Arief Budiyanto MT

7 Penciptaan alat panjat pohon kelapa Supri Handoko, S.Pd

Sumber: Bappeda, 2014

Berkaitan dengan Energi Baru Terbarukan (EBT), peranan sumber energi ini makin tinggi seiring disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menempatkan sumber EBT sebagai energi prioritas. Menurut pengelompokannya, EBT terdiri dari panas bumi, bioenergi, hidro, sinar matahari, angin, dan samudra. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam RPJMD Tahun 2011-2015 telah menetapkan salah satu strategi pengembangan Iptek adalah pengembangan teknologi EBT. Adapun jenis potensi EBT dan lokasinya bisa dilihat pada Tabel I.10.

Tabel I.9 Potensi Energi Baru Terbarukan

No. Jenis Energi Lokasi

1 Tenaga Air (Mikrohidro) S.Mruwe, Banguntpan; S.Opak, Piyungan; S.Krusuk, Sedayu; S.Code, Jetis; S.Opak, Imogiri; S.Opak, Kretek

2 Matahari Pantai Kwaru, Srandakan; Pantai Samas Sanden; Pantai Parangtritis, Kretek.

3 Angin Pantai Samas, Sanden; Pantai Baru, Srandakan; Pantai Parangtritis, Kretek

4 Biomasa/Bahan Bakar Nabati

Sewon, Dlingo, Jetis

5 Sampah Piyungan 6 Biogas Pajangan, Dlingo 7 Panas Bumi Parangtritis, Parangkusumo, Parangwedang

Sumber: Bappeda dan Dinas SDA, 2014

[15]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 H. Struktur Pemerintah Kabupaten Bantul

: garis mitra kerja

: garis komando

: garis koordinasi

Gambar I.9 Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Bupati Wakil Bupati

DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah

Inspektorat Bappeda Staf Ahli Bupati

Lembaga Teknis Daerah : 1. Badan Lingkungan

Hidup 2. Badan

Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

3. Badan Kepegawaian Daerah

4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

6. Kantor Perpustakaan Umum

7. Kantor Arsip 8. Kantor

Pengelolaan Pasar 9. Kantor Pengolahan

Data Telematika 10. Kantor Pemuda

dan Olahraga 11. Rumah Sakit

Umum Daerah Panembahan Senopati

Kecamatan : 1. Kecamatan

Srandakan 2. Kecamatan

Sanden 3. Kecamatan

Pajangan 4. Kecamatan

Sedayu 5. Kecamatan

Pandak 6. Kecamatan

Kasihan 7. Kecamatan

Bantul 8. Kecamatan

Bambanglipuro 9. Kecamatan

Kretek 10. Kecamatan

Pundong 11. Kecamatan

Sewon 12. Kecamatan Jetis 13. Kecamatan

Imogiri 14. Kecamatan

Dlingo 15. Kecamatan

Pleret 16. Kecamatan

Banguntapan 17. Kecamatan

Piyungan

Dinas Daerah : 1. Dinas Pendidikan

Dasar 2. Dinas Pendidikan

Menengah dan Non Formal

3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

9. Dinas Pekerjaan Umum

10. Dinas Sumber Daya Air

11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

12. Dinas Pertanian dan Kehutanan

13. Dinas Perijinan 14. Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

15. Dinas Kelautan dan Perikanan

Lembaga Lain : 1.Satuan Polisi

Pamong Praja; 2.Badan

Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan;

3.Badan Penanggulangan Bencana Daerah

[16]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 I. Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Bantul per 31 Desember 2013 sebanyak 11.330 orang, terdiri dari 5.271 orang atau 46,52% Laki-laki dan 6.059 orang atau 53,48% Perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perimbangan gender yang baik.

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Bantul didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 50,39% atau 5.709 orang, disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 20,59% atau 2.333 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Bantul cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari D1 hingga S 1 , perimbangan gender nya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SMA, SMP dan SD).

Gambar I.10 PNS Menurut Pendidikan

S3; 1

S2; 492

S1; 5.709

DIV; 94

DIII; 1.062

DII; 1.071

DI; 145

SMA; 2.333

SMP; 288 SD; 135

SD SMP SMA DI DII DIII DIV S1 S2 S3132 264

1.353

37 372 353 50

2.411

298 1

3 24

980

108 699 709 44

3.298

194

Laki-laki Perempuan

Gambar I.11 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin

[17]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.

J. Sistematika Penyajian LAKIP Sistematika penyajian LAKIP Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, sejarah singkat Pemerintah Kabupaten Bantul, kondisi geografis, data demografi dan kondisi ekonomi daerah. Bab I juga berisi struktur organisasi perangkat daerah dan deskripsi keragaman SDM Kabupaten Bantul, ser ta sistematika penyajian

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat Rencana Strategis Daerah, Strategi, Kebijakan, Program, Tema dan Program Prioritas, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2013 dan Penetapan Kinerja tahun 2013. Bab ini juga berisi Pencapaian IKU 2013

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan singkat tentang Capaian IKU tahun 2013, juga Evaluasi dan Analisis Capaian IKU 2013 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini juga berisikan Capaian Kinerja Lainnya dan Kinerja Keuangan Daerah

Bab IV : Penutup

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah

V

I V

I I I

I I

69,23%

57,31%

78,11%

90,63%

30,77%

42,69%

21,89%

9,38%

Laki-Laki Perempuan

Gambar I.12 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2013

[18]


Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Instrumen untuk mendukung Pengelolaan

Kinerja Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian bagi Kabupaten Bantul. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah :

1. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan (Simrenbang) Dalam rangka mendukung perencanaan, disediakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan (Simrenbang). Sim ini digunakan untuk menambung perencanaan dari bawah baik dari Musrenbang Desa sampai tingkat Kabupaten.

Gambar II.1 Aplikasi

Simrenbang

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja berisi :

A. Instrumen untuk mendukung Pengelolaan Kinerja

B. Rencana Strategis C. Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Tahun 2013 D. Program untuk

Pencapaian Sasaran E. Penetapan Kinerja (PK)

Tahun 2013

[19]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 2. SIMDA Keuangan

Aplikasi ini membantu pengelolaan keuangan daerah dari yang diperasikan oleh masing-masing SKPD sehingga dapat diketahui progres penyerapan anggaran daerah.

Gambar II.2 Aplikasi Simda Keuangan

3. Sistem Informasi Pengendalian dan Pembangunan Daerah (Simdalbangda) Melalui aplikasi ini bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan fisik keuangan kegiatan khususnya kegiatan belanja langsung SKPD serta pengadaan barang dan jasa dapat dipantau secara realtime oleh SKPD. Simdalbangda ini diinput setiap bulannya sebagai laporan pelaksanaan fisik dan keuangan pada masing-masing SKPD.

Gambar II.3 Aplikasi Sidalbangda

[20]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 B. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah yaitu :

“Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera dan demokratis diwarnai oleh nilai-nilai religius dan budi pekerti luhur yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui daan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 adalah:

MISI 1 : Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik

MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

MISI 3 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakatyang responsif gender

MISI 4: Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan

PROJOTAMANSARI Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah. Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolok ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan. Ijo royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang diterlantarkan sehingga baik dimusim hujan maupun dimusim kemarau dimanapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh kembangnya sektor industri yang kuat dimasa

Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional. Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah. Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia penghuninya. Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada kreatifitas manusiawi. Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin. Demokratis dalam arti bahwa adaya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiliusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut semua agama semestinya dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari

[21]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

a. Misi 1 Misi 1, yaitu Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik. Misi ini didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu :

1) Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang empatik, didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

a) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah;

b) Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi; c) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

2) Meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima yang terjangkau masyarakat serta mencakup Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan memenuhi syarat Sistem Manajemen Mutu, didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; b) Tepat waktu penyelesaian ijin; c) Tepat waktu penyelesaian pengaduan;

3) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, didukung dengan 1 (sasaran) sasaran, yaitu Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.

4) Mewujudkan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah, didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum dan pemda.

b. Misi 2 Misi 2 yaitu meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini didukung dengan 8 (delapan) tujuan, yaitu :

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri); b. Menurunnya angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan.

3) Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya penduduk miskin memiliki jaminan kesehatan.

4) Meningkatkan kualitas program wajib belajar 9 tahun yang meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra-sekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu,

[22]


relevan, dan berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal. Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya kualitas pendidikan; b. Meningkatnya kualitas perpustakaan; c. Meningkatnya sekolah berkualitas.

5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan baik jalur formal, non formal, maupun informal. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal dan informal.

6) Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya prestasi pemuda secara kuantitatif dan kualitatif; b. Meningkatnya prestasi olahraga secara kuantitatif dan kualitatif.

7) Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Tujuan ini didukung dengan 4 (empat) sasaran, yaitu :

a. Pengembangan Sistem Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); b. Tersedianya informasi melalui media massa;

c. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

d. Pengembangan energi baru terbarukan.

8) Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya jumlah Desa Binaan Keluarga Sakinah(DBKS), Keluarga Sakinah Teladan (KST) dan Pondok Pesantren)PPS);

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

c. Misi 3 Misi 3 yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender.Misi ini didukung dengan 10 (sepuluh) tujuan, yaitu :

1) Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan.

2) Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan. Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;; b. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta

agropolitan; c. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian.

3) Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh.

[23]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi. Tujuan ini

didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, terminal, jalan,dan lain-lain.

5) Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan perdagangan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran.

6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian;

b. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata; c. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan.

7) Meningkatkan pengembangan kawasan strategis. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Berkembangnya kawasan KPY, BKM, pantai selatan, GMT dan Kajigelem, kawasan industri Sedayu dan Piyungan, kawasan agrowisata dan agropolitan, gumuk pasir Parangtritis, serta kawasan ibukota Kabupaten Bantul.

8) Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja. Tujuan ini didukung dengan 5 (lima) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya keterampilan pencari kerja; b. Menurunnya tingkat pengangguran; c. Meningkatnya keamanan dan perlindungan pekerja; d. Terjaminnya hak-hak dan perlindungan pekerja; e. Terciptanya penempatan transmigran.

9) Memantapkan program pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan anak. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Terwujudnya pemahaman PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.

10) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat komunitas (desa), keluarga dan individu. Tujuan ini didukung dengan 4 (empat) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu;

b. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut;

c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin; d. Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

d. Misi 4 Misi 4 yaitu meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan. Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu :

1) Memantapkan program penanggulangan bencana. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

[24]


a. Mantapnya penanggulangan bencana; b. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik

2) Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

a. Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi lingkungan dan keanekaragaman hayati;

b. Terkelolanya sumberdaya hutan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel II.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai EKPPD

2. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Opini pemeriksaan BPK

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 4. Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Persentase Gizi Buruk Usia Harapan Hidup

5. Meningkatnya kualitas pendidikan Angka melek huruf Rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Sekolah

6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini

7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah Tingkat Ketersediaan Energi Tingkat ketersediaan Protein

8. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata

Persentase peningkatan jumlah wisatawan

9. Menurunnya tingkat pengangguran Angka pengangguran 10. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

miskin Persentase jumlah penduduk miskin

11. Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana

Persentase Desa Tangguh

[25]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 1. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja dalam Review RPJMD 2011-

2015

a. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Bantul mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 tahun (Tahun 2011 – 2015) disajikan pada tabel berikut :

[26]


Tabel II.2 Stategi dan Arah Kebijakan Misi 1

VISI : BANTUL PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN AGAMIS

Misi 1 : Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1. Meningkatkan kapasitas

birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang empatik


1. Fasitisasi & pelatihan aparatur pemerintahan desa

1. Meningkatkan kualitas dan disiplin aparatur

2. Pelaksanaan rapat koordinasi pemerintah bersama dinas/instansi terkait secara periodik & berkelanjutan

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan

3. Pelaksanaan bimtek implementasi perundang-undangan

3. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian

4. Meningkatkan pendayagunaan aparatur yang efektif dan efisien

5. Menyelenggarakan pengangkatan, pemindahan dan pensiun PNS

6. Meningkatkan kesejahteraan pegawai daerah

7. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS daerah

8. Penjelasan tentang aturan & pelaksanaannya kepada lurah & pamong desa

9. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah

10. Penyelenggaraan bimtek bagi aparat kecamatan dlm penyusunan buku administrasi kecamatan

2. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi

1. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan

1. Mengumpulkan, mengolah dan mendistribusikan informasi pembangunan daerah

[27]


TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN dan pengendalian di bidang pemerintahan

2. Peningkatan transparansi informasi publik

2. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah

3. Peningkatan kualitas kearsipan 3. Pembinaan dan pengembangan SDM di bidang ke-PR-an


1. Peningkatan pengelolaan keuangan & aset

1. Penggalian sumber-sumber pendapatan baru

2. Inventarisasi, klarifikasi, dan penataan aset

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan penyederhanaan pelayanan (penyingkatan waktu), prosedur, dan biaya pemberian ijin dan non ijin. (Permen 24/2006)

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1. Peningkatan efisiensi & efektifitas pelayanan

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan

2. Tepat waktu penyelesaian ijin 3. Tepat waktu tindak lanjut

pengaduan masyarakat

3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat

1. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang terukur

1. Penegakan hukum

2. Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara

2. Peningkatan kapasitas aparatur badan hukum

4. Mewujudkan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah

1. Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum

1. Pelaksanaan pengadaan tanah 1. Kesepakatan pembayaran ganti rugi tanah secara musyawarah yang didasarkan pada harga NJOP dan harga pasar

[28]




MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP RAKYAT MENUJU MASYARAKAT BANTUL YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAK MULIA, DAN BERKEPRIBADIAN INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

1. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat

1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat

2. Mencegah dan mengendalkian penyakit menular dan tidak menular

2. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

3. Peningkatan kualitas sarpras, SDM & mutu pelayanan

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi masalah kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

1. Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)

1. Menggerakkan & memberdayakan masyarakat

1. Peningkatan peran serta dan pemahaman masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui peningkatan kapasitas masyarakat

2. Menurunnya angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan

1. Meningkatkan kemitraan Pemerintah, Swasta, dunia usaha dan dunia pendidikan

1. Pemeliharaan dan pengawasan lingkungan serta pengembangan wilayah sehat

3. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

1. Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan

1. Mengembangkan sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta)

1. Peningkatan advokasi pembiayaan pemerintah, swasta dan masyarakat

4. Meningkatkan kualitas program wajib belajar 9 tahun yang meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra- sekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal

1. Meningkatnya kualitas pendidikan

1. Meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan

1. Meningkatkan kualitas pendidikan & peran aktif masyarakat di bidang pendidikan

[29]


TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

2. Meningkatnya kualitas perpusta 1. Meningkatan kemitraan dengan stakeholder perpustakaan

1. Meningkatkan kualitas SDM bidang perpustakaan di Kab. Bantul

3. Meningkatnya sekolah berkualitas 1. Meningkatkan mutu pendidikan & kualitas sarpras

1. Meningkatkan Kualitas Sarpras Pendidikan

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan baik jalur formal maupun non formal

1. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan non formal

1. Penyediaan tenaga pendidik yang kompeten, manajemen yang handal, dan peningkatan sarpras serta pembiayaan yang merata

1. Meningkatkan peran serta lembaga pendidikan & masyarakat

6. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga

1. Meningkatnya prestasi pemuda secara kuantitatif dan kualitatif

1. Peningkatan prestasi kepemudaan 1. Mendorong dan meningkatkan kualitas dan kuantitas prestasi pemuda

2. Meningkatnya prestasi olahraga secara kuantitatif dan kualitatif

2. Peningkatan prestasi olahraga 2. Mendorong dan meningkatkan kualitas dan kuantitas prestasi olahraga

7. Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi

1. Pengembangan Sistem Informasi yang berbasisTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

1. Pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia , aplikasi sistem informasi, aturan dan prosedur sistem informasi serta sarana prasana bidang teknologi informasi dan komunikasi

1. Menyelenggarakan Manajemen Pemerintah Pembangunan Daerah yang handal, bersifat proaktif, bermoral dan berbudaya serta berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK) menuju "Bantul Online" untuk mewujudkan e- Government di Kabupaten Bantul

2. Tersedianya informasi melalui media massa

3. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

1. Peningkatan sinergitas pengembangan IPTEK melalui kerjasama dengan berbagai pihak

1. Optimalisasi pemanfaatan IPTEK

2. Pengembangan IPTEK di segala bidang 4. Penyusunan Rencana Umum

Energi Daerah (RUED) 1. Pengembangan energi baru

terbarukan 1. Pengembangan teknologi hibrid

8. Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan

1. Meningkatnya jumlah DBKS, KST, PPS

1. Meningkatkan nilai-nilai religius & berakhlak mulia

1. Penetapan DBKS

2. Penetapan KST 2. Meningkatnya kualitas pelayanan

kehidupan beragama 3. Sertifikasi Ponpes

[30]




MISI 2 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN PENDAPATAN BERBASIS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG RESPONSIF GENDER

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 Pencapaian pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan

1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan

1 Menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan investasi

1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

2 Meningkatkan investasi melalui promosi dan pelayanan perizinan

3 Peningkatan SDM 2 Meningkatkan Mutu Konsumsi

pangan dan Ketersediaan Pangan

1 Meningkatnya ketahanan pangan daerah;

1 Peningkatan produksi dan daya beli

1 Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian

2 Peningkatan pemerataan akses sarana distribusi dan sarpras produksi

2 Optimalisasi tata guna air

3 Optimalisasi perikanan budidaya dan tangkap

4 Penanganan desa rawan pangan 5 Pemantapan ketersediaan pangan nabati

dan hewani 2 Meningkatnya produksi bahan

pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan

1 Peningkatan produksi serta pengembangan agribisnis dan agropolitan

1 Meningkatkan produktivitas

2 Mengembangkan pusat perbenihan agribisnis dan agropolitan

3 Perbaikan struktur lahan 4 Penanggulangan penyakit ternak

[31]


TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 3 Terkendalinya laju alih fungsi

lahan pertanian 1 Pembatasan alih fungsi lahan

produktif 1 Meningkatkan pengelolaan lahan marjinal

menjadi lahan produktif maupun kawasan industri untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian

3 Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani

1 Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh

1 Pengembangan akses dan penguatan kelembagaan petani

1 Mengembangkan jejaring/kemitraan akses dan pemasaran

2 Optimalisasi fungsi penyuluh 4 Meningkatkan kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi

1 Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar

1 Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana ekonomi

1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana pendukung perekonomian daerah

5 Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan perdagangan

1 Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran

1 Pemberdayaan IKM, Koperasi dan perdagangan

1 Meningkatkan kualitas produk industri kecil yang berbasis potensi lokal

2 Meningkatkan penggunaan bahan baku lokal

3 Mempermudah informasi dan akses permodalan

4 Meningkatkan kualitas SDM/pengrajin

5 Meningkatkan promosi perdagangan dalam dan luar negeri

6 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1 Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian

1 Pelestarian aset seni budaya daerah

1 Optimalisasi seni budaya daerah

2 Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata

1 Peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan

1 Optimalisasi kelembagaan pariwisata

[32]


TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 3 Meningkatnya jumlah investasi

kepariwisataan 2 Pengembangan diversifikasi objek wisata

3 Perbaikan sarpras 7 Meningkatkan pengembangan

kawasan strategis 1 Berkembangnya kawasan KPY,

BKM, Pantai selatan, GMT dan Kajigelem, Kawasan industri Sedayu dan Piyungan, kawasan agrowisata dan agropolitan, gumuk pasir Parangtritis, serta kawasan ibukota Kab. Bantul

1 Perbaikan mutu kawasan 1 Perencanaan dan pengembangan infrastruktur

2 Kerjasama dengan pemerintah maupun swasta

8 Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja

1 Meningkatnya keterampilan pencaker

1 Peningkatan SDM 1 Perbaikan mutu tenaga kerja

2 Menurunnya tingkat pengangguran;

1 Memperluas lapangan pekerjaan

1 Menciptakan wirausaha baru

2 Meningkatkan peran serta masyarakat & swasta dalam menciptakan lapangan kerja

3 Mempermudah perijinan 4 Meningkatnya keamanan dan

perlindungan pekerja 1 Melaksanakan hubungan

industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja

1 Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja

5 Terjaminnya hak-hak pekerja 6 Terciptanya penempatan

transmigran 1 Melaksanakan mobilitas

penduduk yang terarah dan pemerataan kesejahtreaan rakyat

1 Mengoptimalkan pelayanan perpindahan

[33]


TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 9 Memantapkan program

pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1 Terwujudnya pemahaman program PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan

1 Mempermudah akses, pengembangan dan perlindungan perempuan dan anak

1 Penyelesaian dampak kekerasan

2 meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender

2 Pemberdayaan perempuan

3 Mewujudkan Kota Layak Anak 10 Meningkatkan pemberdayaan

masyarakat baik pada tingkat komunitas (desa), keluarga dan individu

1 Meningkatnya partisipasi kompetensi keterampilan organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu

1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1 Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan desa

2 Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut

1 Peningkatan penyelesaian masalah sosial

1 Meningkatkan peran serta pemerintah & masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya

2 Penjaringan kerja penanganan anjal, gepeng dan penyakit sosial lain

3 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin

1 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga miskin

1 Pendataan keluarga dan keluarga misikin

4 Meningkatnya Kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga

1 Advokasi KIE 1 Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

2 Peningkatan kualitas keluarga, tenaga pendamping dalam pengelolaan tumbuh kembang Balita

2 Peningkatan kesejahteraan masyarakat

3 Peningkatan keterpaduan Bina-bina 4 Peningkatan kualitas POSDAYA

[34]




MISI 2 : MENINGKATKAN KEWASPADAAN TERHADAP POTENSI BENCANA DAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO BENCANA DENGAN MEMPERHATIKAN PENATAAN RUANG DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 Memantapkan program

penanggulangan bencana 1 Meningkatnya kesiagaan

masyarakat terhadap bencana 1 Penyelenggaraan

penanggulangan bencana 1 Menetapan kebijakan pembangunan yang

beresiko timbulnya bencana 2 Meningkatkan kegiatan pencegahan

bencana (kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi), tanggap darurat, dan rehabilitasi

2 Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik

1 Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana publik

1 Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkesinambungan

2 Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan, dan perlindungan sumberdaya alam

1 Terwujudanya peningk pengelolaan SDA, perlind fungsi lingk dan keanegaraman hayati

1 Pengelolaan sumberdaya alam & pelestarian lingkungan

1 Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam & pelestarian lingkungan hidup

2 Peningkatan penataan lingkungan

2 Meningkatkan pemberdayaan partisipasi masyarakat

3 Perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan

4 Mengupayakan penyelamatan flora dan fauna dilindungi dan konservasi kawasan lindung

5 Mengupayakan pengurangan dampak emisi karbon

6 Mengupayakan konservasi kawasn Lindung, sempadan pantai dan mangrove

7 Mengupayakan pengembalian kualitas lahan bekas galian C

8 Mengupayakan kualitas dan kuantitas hasil hutan kayu rakyat

[35]


TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 9 Menngupayakan terjaganya air tanah, dan

kesuburan tanah 2 Terkelolanya sumberdaya

hutan 1 Pengelolaan dan pemantauan

sumberdaya hutan secara optimal

1 Mengembangkan sumberdaya hutan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan

2 Mengembangkan pengelolaan hutan rakyat

3 Mengupayakan peningkatan produksi aneka usaha hasil hutan bukan kayu

4 Mengupayakan kelancaran pelayanan kepada masyarakat

5 Mengupayakan tersedianya data statistik kehutanan sebagai dasar acuan penentuan kebijakan bid. Kehutanan

6 Mengupayakan pembinaan dan ketertiban administrasi industri kayu

7 Mengupayakan penertiban administrasi peredaran hasil hutan dan pengamanan kawasan hutan

[36]


2. Tema Pembangunan dan Program Prioritas Tema pembangunan dalam kurun waktu 2011-2015 sebagai berikut :

2011 2012 2013 2014 2015

Menguatkan Kualitas SDM, memanfaatkan SDA, mengkaji dan mengembangkan inovasi IPTEK berwawasan lingkungan serta memperdayakan Ekonomi Lokal, berbasis penanggulangan bencana

Mengembangkan Kualitas SDM dan IPTEK,mengoptimal kan SDA berwawasan lingkungan serta mengembangkan daya saing Ekonomi Lokal,berbasis penanggulangan bencana.

Meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan SDA dan IPTEK berwawasan lingkungan serta mengembangkan daya saing daerah, berbasis penanggulangan bencana.

Memantapkan Kualitas SDM, mendayagunakanSDA dan IPTEK yang berwawasan lingkungan, serta mengembangkan daya saing daerah,berbasis penanggulangan bencana.

Mewujudkan kualitas SDM dan IPTEK yang unggul serta pengelolaan SDA dalam rangka mencapai daya saing daerah yang tangguh, berbasis penanggulangan bencana.

Program-program yang menjadi prioritas pembangunan di kabupaten Bantul meliputi 11 program. Berikut program-program prioritas beserta korelasinya terhadap misi kabupaten Bantul tahun 2011 – 2015 :

[37]


Gambar II.4 Program-Program Prioritas Beserta Korelasinya Terhadap Misi Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015

1. Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggungjawab

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

5. Pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal

6. Pertanian dalam arti luas

7. Industri kecil dan koperasi

8. Perdagangan dan pasar tradisional

9. Pariwisata

10. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

11. Infrastruktur, penataan ruang dan permukiman

MISI 1

“Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang

empatik”

MISI 2

“Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju

masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak

mulia, dan berkepribadian

Indonesia dengan memperhatikan

pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi”

MISI 3

“Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan

kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis

pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan

masyarakat yang responsive gender”

MISI 4

“Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan

memperhatikan penataan ruang dan pelestarian

lingkungan”

[38]


C. Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Tabel di bawah berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2013. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Tabel II.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2013

1.

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai C

Nilai EKPPD Nilai Tinggi


Opini pemeriksaan BPK Opini WTP

3. Meningkatnya kualitas pelayanan public

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 75,62


Angka Kematian Ibu Angka 80/100.000 KH Angka Kematian Bayi Angka 8/1.000 KH Persentase Gizi Buruk Persen 0,47 Usia Harapan Hidup Tahun 71,35

5. Meningkatnya kualitas pendidikan Angka melek huruf Persen 92,35 Rata-rata lama sekolah Tahun 8,97


Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,47

Indeks Gini Indeks 0,2327

7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Tingkat Ketersediaan Energi Persen 134,45

Tingkat ketersediaan Protein Persen 128,88


Persentase peningkatan jumlah wisatawan Persen 4,37

9. Menurunnya tingkat pengangguran Angka pengangguran Persen 5,1

10. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin

Persentase jumlah penduduk miskin Persen 13

11. Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana Persentase Desa Tangguh Persen 5,33

D. Program untuk Pencapaian Sasaran Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2013 sebagai berikut :

[39]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Tabel II.7 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2013

No. Sasaran Strategis Didukung Jumlah

Program 1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah

dan desa serta lembaga pemerintah 11

2. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 3 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 5 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 14

5. Meningkatnya kualitas pendidikan 7 6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan 18 7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah 8 8. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata 5 9. Menurunnya tingkat pengangguran 5

10. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin 14 11. Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana 1

E. Revisi Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Revisi PK 2013 dilakukan dengan mengacu kepada Review RPJMD, RKP 2013, IKU dan APBD. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Revisi PK sebagai berikut :

Tabel II.8 Revisi Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target


Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Nilai C

Nilai EKPPD Nilai Tinggi


Opini pemeriksaan BPK Opini WTP

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks 75,62


Angka Kematian Ibu Angka 80/100.000 KH Angka Kematian Bayi Angka 8/1.000 KH Persentase Gizi Buruk Persen 0,47 Usia Harapan Hidup Tahun 71,35

5. Meningkatnya kualitas pendidikan

Angka melek huruf Persen 92,35 Rata-rata lama sekolah Tahun 8,97


Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,47 Indeks Gini Indeks 0,2327

7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Tingkat Ketersediaan Energi Persen 134,45 Tingkat ketersediaan Protein Persen 128,88


Persentase peningkatan jumlah wisatawan

Persen 4,37

[40]


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

9. Menurunnya tingkat pengangguran

Angka pengangguran Persen 5,1

10. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin

Persentase jumlah penduduk miskin

Persen 13

11. Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana

Persentase Desa Tangguh Persen 5,33

Jumlah Anggaran Tahun 2013 Rp.1.503.865.465.664,67

[41]


[42]


Akuntabilitas Kinerja Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PK dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi :

A. Pengukuran Kinerja B. Capaian Indikator

Utama Tahun 2013 C. Evaluasi dan Analisis

Capaian Kinerja D. Pencapaian Kinerja

Lainnya E. Akuntabilitas anggaran F. Akuntabilitas Kinerja

terhadap Anggaran

[43]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah

realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel III.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori >85 Sangat Berhasil

70<X ≤ 85 Berhasil 55< X ≤ 70 Cukup Berhasil

< 55 Tidak Berhasil Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 Secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati dan

Rencana – (Realisasi-Rencana) Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

(2x Rencana) – Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian sasaran = x 100% Jumlah indikator kinerja sasaran

[44]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Batntul Tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

No Indikator Kinerja Capaian 2012

2013 Target Akhir

RPJMD (2015)

Target Realisasi Nilai

Capaian (%)

Kategori

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

C C C 100 Sangat Berhasil

B

2 Nilai EKPPD Tinggi Tinggi Tinggi 100 Sangat Berhasil

Sangat Tinggi

3 Opini pemeriksaan BPK WTP WTP WTP 100 Sangat Berhasil

WTP

4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

73,19 75,62 77,532 102,53 Sangat Berhasil

75,67

5 Angka Kematian Ibu 52,18/100.000 KH

80/100.000 KH

96,83/100.000 KH

78,96 Berhasil 70/100.000 KH

6 Angka Kematian Bayi 8,64/1.000 KH

8/1.000 KH

9,39/1.000 KH

82,63 Berhasil 7/1.000 KH

7 Persentase Gizi Buruk 0,4 0,47 0,22 153,19 Sangat Berhasil

0,43

8 Usia Harapan Hidup 71,34 71,35 71,35 100 Sangat Berhasil

71,5

9 Angka melek huruf 92,19 92,35 97,51 105,59 Sangat Berhasil

91,54

10 Rata-rata lama sekolah 8,95 8,97 9,1 101,45 Sangat Berhasil

9,2

11 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

5,34 5,47 5,46 99,82 Sangat Berhasil

5,88

12 Indeks Gini 0,2351 0,2327 0,2495 92,78 Sangat Berhasil

0,2281

13 Tingkat Ketersediaan Energi

125,86 134,45 134,09 99,73 Sangat Berhasil

140,91

14 Tingkat ketersediaan Protein

116,68 128,88 128,88 100 Sangat Berhasil

136,21

15 Persentase peningkatan jumlah wisatawan

35,4 4,37 -5,34 -122,20 Tidak Berhasil

5

16 Angka pengangguran 5,3 5,1 5,01 98,24 Sangat Berhasil

4,7

17 Persentase jumlah penduduk miskin

14,27 13 14,24 90,46 Sangat Berhasil

11

18 Persentase Desa Tangguh

2,66 5,33 8 150 Sangat Berhasil

13,33

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) indikator sasaran atau sebanyak 83,33% dikategorikan sangat berhasil, 2 (dua) indikator sasaran atau 11,11% dikategorikan berhasil dan 1 (satu) indikator sasaran atau 5,56% hanya mencapai tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang

[45]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup berhasil dan tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta simpulan rata-rata sesuai dengan “Metode rata-rata data kelompok”, maka hasil penyimpulan sasaran untuk capaian masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut :

Tabel III.3 Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2013

No. Sasaran Strategis Capaian Kinerja

Skala Pengukuran Ordinal Sangat

Berhasil Berhasil Cukup Berhasil

Tidak Berhasil

> 85 70 - 85 55 - 70 < 55

1.

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah

92,5


92,5

3. Meningkatnya kualitas pelayanan public 92,5

4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 85,0

5. Meningkatnya kualitas pendidikan 92,5


92,5

7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah 92,5

8. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata 27,5

9. Menurunnya tingkat pengangguran 92,5

10. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin 92,5

11. Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana 92,5

Rata-rata Capaian Sasaran 85,91

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 85,91 atau kategori Sangat Berhasil. Capaian dari 11 (sebelas) sasaran strategis sebanyak 81,82% atau 9 (sembilan) sasaran Sangat Berhasil, 9,09% atau 1 (satu) sasaran Berhasil dan 9,09% atau 1 (satu) sasaran Tidak Berhasil.

[46]


C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah

Aparat pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah daerah merupakan motor penggerak dalam roda pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan kapasitasnya terdapat beberapa indikator, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Peta III.1 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Pengukuran Kinerja


2013 Target Akhir

RPJMD (2015)

Capaian s/d 2013 terhadap

2015 (%)


Capaian (%)

Kategori

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

C C C 100 Sangat Berhasil

B 73,35

2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Tinggi Tinggi Tinggi 100 Sangat Berhasil

Sangat Tinggi

93,92

Sasaran 1 (satu) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 1 (satu) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul akan pentingnya akuntabilitas terlihat dalam rumusan misi 1, yaitu “Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik”. Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak. Gambar III.1 Komponen Penilaian AKIP

[47]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2013 adalah nilai C terealisir C, telah tercapai 100% atau kategori sangat berhasil. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2013 sebesar 47,68 dengan kategori C. Target ini tidak mengalami peningkatan dari capaian tahun 2012, yaitu C, namun nilai mengalami peningkatan sebesar 0,49 dari nilai 47,19. Penilaian tahun 2012 terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2011 dan penilaian tahun 2013 terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintan tahun 2012 dilakukan oleh BPKP Perwakilan DIY. Sedangkan target capaian tahun 2015 (akhir RPJMD) yaitu nilai B. Capaian tahun 2013 ini telah menyumbangkan 73,35% dari target akhir RPJMD tahun 2015.

Kedepan akan dilaksanakan upaya perbaikan yaitu :

a. Terrus bertekad dan berkomitmen akan memperbaiki akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul. Orientasi kinerja kami akan bergeser dari seberapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi seberapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode tercapai;

b. Terus berupaya dengan belajar dan memperdalam pengetahuan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), mulai dari merencanakan target kinerja, menselaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan, menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, serta melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya;

c. Pembenahan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi maupun capaian kinerja kami. Selain itu juga melakukan perubahan pola pikir yang berorientasi pada kinerja dan komitmen seluruh jajaran organisasi terutama pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja, peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan data kinerja guna meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bantul;

d. Selalu melakukan konsultasi, koordinasi dan komunikasi aktif antar SKPD dan juga dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka perbaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul, termasuk penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan IKU SKPD;

e. Membangun sistem eSAKIP dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat juga didorong melalui pengembangan aplikasi dan ruang keterlibatan publik dalam sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui tautan http://esakip.bantulkab.go.id.

[48]

http://esakip.bantulkab.go.id/


Gambar III.2 Esakip Bantul

f. Melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada SKPD di Kabupaten Bantul. Evaluasi dilaksanakan terhadap 3 (tiga) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Dokumen yang dievaluasi untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dokumen Rencana Strategis (Rentsra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen terkait lainnya.

2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul akan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik terlihat dalam rumusan misi 1, yaitu “Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik”.

Target tahun 2013 dengan nilai Tinggi, terealisir 100%. Capaian tahun 2013 sama dengan tahun 2013 yaitu , namun jika dilihat dari nilai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2013 yaitu skor 2,8177, mengalami pernurunan sebesar 0,2593 dari capaian tahun 2012 yaitu skor 3,0770. Nilai ini mengalami penurunan dikarenakan sistem penilaiannya menggunakan data pendukung, dan ada beberapa permintaan data pendukung yang belum dapat disajikan sesuai dengan LPPD yang disajikan. Untuk meningkatkan hasil EKPPD dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Koordinasi dengan SKPD lebih ditingkatkan

b. Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam penyusunan LPPD

c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat DIY) dan

Tim Pusat (Kementerian Dalam Negeri)

d. Merintis pembuatan SIM LPPD untuk mempermudah penyusunan LPPD

Permasalahan :

a. Proses perbaikan memerlukan SDM yang open mind atas segala pembaharuan; b. Pengumpulan data yang selalu mengalami keterlambatan.

[49]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Solusi :

a. Melakukan pendampingan dengan ahli dari pihak yang berwenang, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi;

b. Membangun sistem esakip sebagai basis data dan pelaporan yang efektif serta transparan bagi masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah daerah. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri 11 (sebelas) program sebagai berikut :

1. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3. Program Pengembangan Data/Informasi

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

6. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan

7. Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Sasaran 2 Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Tabel III.4 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Pengukuran Kinerja

No. Indikator Kinerja Capaian 2012

2013 Target Akhir

RPJMD (2015)


2015 (%)


Capaian (%)

Kategori

1. Opini pemeriksaan BPK WTP WTP WTP 100 Sangat Berhasil

WTP 100

Sasaran 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, dengan nilai capaian rata-rata sasaran sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Sejalan dengan misi “Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik” yang menjadi misi 1 dalam RPJMD 2011-2015, Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, dan

[50]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil sangat baik. Pada tahun 2013, target kinerjanya adalah pemeriksanaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan hasilnya mencapai target ini. Dengan status pencapaian opini yang terbaik ini, maka kinerja sasaran ini adalah sangat berhasil.

Pencapaian WTP ini merupakan ini merupakan tahun kedua. Pencapaian ini, apabila dipertahankan, capaian ini juga sudah memenuhi target pada akhir tahun RPJMD pada tahun 2015 yaitu opini WTP. Realisasi ini juga merupakan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul untuk tahun 2012 yang dikeluarkan BPK pada tahun 2013. Hal ini didukung adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah dan seluruh jajaran pimpinan di seluruh Kabupaten Bantul,diperkuat juga adanya penandatanganan Pakta Integritas untuk mempertahankan opini tersebut di depan Bupati beserta anggota Forkopinda Kabupaten Bantul.

Faktor lain yang tak kalah penting yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Sampai dengan bulan Desember 2013 telah dilakukan pemeriksaan reguler sebanyak 64 obyek pemeriksaan dan pemeriksaaan khusus sebanyak 96 obyek pemeriksaan terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Hasil dari pemeriksaan tahun 2013 terdapat 427 temuan dan telah ditindak lanjuti sejumlah 416.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2013, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.



Gambar III.3 Sekertaris Daerah menandatangani Pakta Integritas

[51]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 3. Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel III.5 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Pengukuran Kinerja

No. Indikator Kinerja Capaian

2012 (%)

2013 Target Akhir

RPJMD (2015)

(%)


2015 (%)

Target (%)

Realisasi (%)

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,14 75,62 77,53 102,53 Sangat

Berhasil 75,67 102,46

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan dukungan terhadap misi 1 ” Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik”. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pubil menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2013, capaian kinerjanya Sangat Berhasil. indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target nilai 75,65, realisasi IKM tahun 2013 IKM mencapai angka 77,53 atau 102,53 dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 102,46% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2015, yang bisa idartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) Kabupaten Bantul pada tahun 2010 adalah 75.00, pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 75,75. Tahun 2012 nilai IKM adalah 76,14 dan tahun 2013 sebesar 77,53. Nilai IKM tersebut didapat dari rangkuman nilai IKM SKPD Pemberi Layanan se Kabupaten Bantul.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pada tahun 2013, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri 5 (lima) program sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur



75

75,7576,14

77,53

2010 11 2012 2013

IKM

Gambar III.4 Perkembangan IKM Tahun 2010-2013

[52]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 4. Sasaran 4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat



2013 Target Akhir

RPJMD (2015)


2015 (%)


Capaian (%)

Kategori

1. Angka Kematian Ibu

52,18/ 100.000

KH

80/ 100.000

KH

96,83/ 100.000

KH

78,96 Berhasil 70/ 100.000

KH

61,67

2. Angka Kematian Bayi

8,64/ 1.000

KH

8/ 1.000 KH

9,39/ 1.000 KH

82,63 Berhasil 7/ 1.000

KH

65,85

3. Persentase Gizi Buruk

0,44 0,47 0,22 153,19 Sangat Berhasil

0,43 148,84

4. Umur Harapan Hidup

71,34 71,35 71,35 100 Sangat Berhasil

71,5 99,79

Sasaran ini merupakan dukungan misi 2 ”Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sasaran 4 (empat) terdiri dari 4 (empat) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 85 dengan kategori Berhasil. Capaian sasaran 4 (empat) terdiri dari 2 (dua) Sangat Berhasil dan 2 (dua) Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 4 (empat) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu

Target tahun 2013 sebesar 80/100.000 KH terealisir sebesar 96,83/100.000 KH, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 78,96% dengan kategori berhasil. Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas pada tahun 2013 sebanyak 13 orang, sedangkan jumlah kelahiran hidup tahun 2013 sebanyak 13.425 orang. Capaian tahun 2013 menyumbangkan angka 65,67% atas target RPJMD tahun 2015, diharapkan AKI hanya terealisir 70/100.000 KH.

Realisasi tahun 2011 sebesar 111,5/1.000.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 15 ibu, jika dibandingkan tahun 2012 dengan 52,18/1.000.000 KH, jumlah kematian ibu sebanyak 7 ibu, berarti terjadi penurunan kematian sebanyak 8 ibu pada tahun 2012. Tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 sebesar 96,83/100.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 13 ibu sehingga terjadi peningkatan sebanyak 6 ibu pada tahun 2013.

[53]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Trend AKI mengalami fluktuasi. Seluruh kejadian kematian ibu di Kabupaten Bantul telah dilakukan Audit Maternal Perinatal

yang diselenggarakan

dalam rangka mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat serta kondisi

ibu sejak ibu masih hamil, proses dan

penatalaksanaan persalinan serta kronologis kasus sampai dengan terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric di Rumah Sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai, hal ini berarti pula mengakibatkan kondisi pasien yang sudah sangat lemah dan sulit dipulihkan, pada gilirannya berakhir dengan kematian ibu. Selain itu dari hasil kajian audit didapatkan kematian ibu yang disebabkan oleh adanya penyakit penyerta seperti penyakit Jantung dan pembesaran kelenjar Thyroid.

Adapun penyebab angka kematian sebanyak 13 ibu tersebut disebabkan kematian langsung dan tidak langsung. Untuk kematian langsung disebabkan oleh pendarahan (6 orang), eclampsia (3 orang), infeksi (1 orang) dan Syok Hipovolemik o/k Hyperemesis (1 orang). Sedangkan kematian tidak langsung disebabkan oleh kelainan jantung (1 orang) dan keracunan Natrium Florida (NAF) (1 orang). Meskipun realisasi indikator sasaran ini berhasil, tetapi dari sisi realisasi belum memenuhi target.

Indikator sasaran ini adalah belum tercapai 100% karena belum berjalannya jejaring dengan baik. Upaya pemecahan terhadap permasalahan dengan peningkatan kualitas SDM dalam kegiatan pengenalan tanda bahaya dan cara mencegah selama kehamilan, bersalin dan nifas, perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawat daruratan serta peningkatan program kesehatan pra kehamilan termasuk kesehatan remaja, anak usia sekolah dan calon pengantin. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah sebagai gambaran kualitas pelayanan material perinatal di institusi pelayanan kesehatan.

0

50

100

150

200

2009 2010 2011 20122013

AKI Bantul Target Bantul Target DIY Target Nas

Gambar III.5 Trend Angka Kematian Ibu Tahun 2009 – 2013

[54]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 2. Angka Kematian Bayi

Target tahun 2013 sebesar 8/1.000 KH, terelaisir sebesar 9,39/1.000KH, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 82,63% dengan kategori sangat berhasil. Jumlah bayi (berumur <1 tahun) yang meninggal tahun 2013 sebanyak 126 bayi sedangkan jumlah kelahiran hidup di wilayah pada tahun 2013 sebanyak 13.425 bayi.

Realisasi tahun 2011 terealisir 8,58/1.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 114 bayi, jika dibandingkan tahun 2012 realisasi 8,47/1.000 KH dengan kematian sebanyak 116 bayi berarti terjadi peningkatan sebanyak 2 bayi pada tahun 2012, sedangkan tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 realisasi angka kematian bayi sebesar 9,39/1.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 126 bayi berarti terjadi peningkatan sebanyak 12 bayi pada tahun

2013. Pada akhir RPJMD tahun 2015 realisasi angka kematian bayi diharapkan dapat ditekan sehingga mencapai 7/1.000 KH. Dari gambar dapat dilihat adaya stagnasi dari AKB meskipun sempat menurun pada tahun 2011. Masalah AKB di Kabupaten Bantul ditinjau dari penyebab kematian dibagi menjadi kematian bayi yang terjadi pada masa neonatal dan kematian pada masa postnatal.

AKB menurut penyebab kematian disajikan sebagai berikut :

11,8 9,85 8,5 8,6 9,39

7 7 10 9 8

30 30 30 30 30

2009 2010 2011 2012 2013

AKB Bantul Target Bantul Target DIY

Gambar III.6 Angka Kematian Bayi Tahun 2009 – 2013

BBLR; 18; 17%

Asphyxia; 47; 44%

Infeksi; 4; 4%

Bawaan; 20; 18%

Lain-lain; 18; 17%

Pneumonia; 5; 49%

Diare; 3; 29%

Sal Cerna; 1; 10%

Lain-lain; 1,2; 12%

Gambar III.7 Kematian Neonatal berdasarkan penyebab kematian

Gambar III.8 Kematian Postnatal berdasarkan penyebab kematian

[55]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 3. Persentase Gizi Buruk

Persentase gizi buruk menunjukkan keberhasilan, dimana tahun 2013 capaian kinerjanya melebihi target. Dari target 0,47 % terealisasi 0,22%., atau 153,19% dengan kategori Sangat Berhasil. dari pencapaian ini telah mencapai 148,84% dari target akhir RPJMD tahun 2015.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Program perbaikan gizi masyarakat pada tahun 2012 sebagian besar (93%) digunakan untuk pemberian makanan tambahan bagi Balita gizi buruk, diantaranya melalui pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi, keluarga sadar gizi (Kadarzi) dan pemantauan penimbangan balita.

Hasil capaian pemantauan penimbangan Balita tahun 2012 adalah sebagai berikut :

a. Partisipasi masyarakat diketahui melalui jumlah Balita yang ditimbang dibandingkan dengan seluruh Balita (D/S) sebesar 76,5%, meningkat dibanding tahun 2011 sebesar 75,3%.

b. Kondisi kesehatan Balita diketahui melalui jumlah Balita yang naik berat badannya dibandingkan dengan Balita yang ditimbang (N/D) sebesar 60,4%, meningkat dibanding tahun 2011 sebesar 58,9%.

c. Potensi masalah gizi diketahui melalui jumlah Balita yang memiliki berat badan di bawah garis merah dibandingkan dengan Balita yang ditimbang (BGM/D) sebesar 1,61%, menurun dibanding tahun 2011 sebesar 2,35%.

Beberapa upaya terus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten, salah satunya melalui program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Balita Gizi Buruk berupa bantuan makanan tambahan selama 180 hari makan anak bagi 225 Balita serta kunjungan dan pemeriksaan oleh dokter ahli anak di Puskesmas. Selain itu, upaya

0,510,58

0,520,44

0,22

2009 2010 2011 2012 2013

gizi burukGambar III.10 Persentase Gizi Buruk Tahun 2009 - 2013

Gambar III.9 Kegiatan Posyandu

[56]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 perbaikan gizi juga dilakukan dengan PMT bagi 210 ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) untuk 90 hari makan.

Pada tahun 2012, terjadi penurunan status gizi buruk pada balita, yaitu angka balita gizi buruk sebesar 0,44% dari seluruh balita (target DIY <1%). Angka ini jauh sudah melampauitarget MDGs Provinsi DIY dan lebih baik dari capaian Tahun 2011yaitu sebesar 0,52%.

4. Umur Harapan Hidup

Indikator Usia Harapan Hidup menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2013, capaian kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari target 71,35 tahun terealisasi 71,35 tahun atau 100% atau tercapai Sangat Berhasil. dari pencapaian ini telah mencapai 99,79 dibandingkat target pada akhir RPJMD tahun 2015, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Tren Umur harapan hidup di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada gambar berikut. Pada Tahun 2009, UHH sebesar 71,21 tahun, Tahun 2010 yaitu 71,31 tahun, Tahun 2011 sebesar 71,33 tahun, Tahun 2012 sebesar 71,34. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan penting didalamnya.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan

kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang umur harapan hidupnya

71,21

71,3171,33 71,34 71,35

2009 2010 2011 2012 2013

Gambar III.11 Perkembangan Umur Harapan Hidup Tahun 2009 - 2013

Gambar III.12 Manula di Bantul

[57]


Gambar III.13 UHH menurut Kabupaten Kota di DIY

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk .Rasio ketersediaan tenaga dokter umum di Kabupaten Bantul telah meningkat dari 0,11 menjadi 0,12 pada tahun 2004. Rasio ini menunjukkan jumlah dokter yang tersedia per 1.000 penduduk. Sedangkan untuk rasio dokter spesialis meningkat dari 0,043 pada tahun 2011, menjadi 0,048 pada tahun 2012.

Tabel III.7 Jumlah Dokter Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012

No Uraian 2011 2012 1 Jumlah Dokter Umum 101 114 2 Jumlah Dokter Spesialis 40 45 3 Jumlah Penduduk 921.253 930.276 4 Rasio Dokter Umum 0,11 0,12 5 Rasio Dokter Spesialis 0,043 0,048

Sumber : Dinas Kesehatan, 2013

Fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat juga diikuti dengan bertambahnya jumlah tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah disajikan pada tabel berikut :

73,11 73,16 73,22 73,27 73,32

73,79 74,0974,38 74,48 74,58

71,11 71,21 71,31 71,33 71,34

70,79 70,88 70,97 71,01 71,04

74,4374,74

75,06 75,18 75,29

73,27 73,35 73,44 73,48 73,51

68

69

70

71

72

73

74

75

76

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2

D I Y Kulon Progo Bantul

Gunung Kidul Sleman Kota Yogyakarta

[58]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Tabel III.8 Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Tahun 2011-2012

No Jenis Tenaga 2011 2012 1 Dokter Spesialis 40 45 2 Dokter Umum 101 114 3 Dokter Gigi Spesialis 3 5 4 Dokter Gigi 55 56 5 Perawat 467 579 6 Perawat Gigi 87 82 7 Bidan 251 312 8 Kefarmasian 60 83 9 Kesehatan Masyarakat 51 71

10 Sanitarian 57 58 11 Gizi 64 66 12 Keterapian Fisik 31 30 13 Teknis Medis 106 141 14 Tenaga Non Kesehatan 511 498

Sumber : Dinas Kesehatan, 2013

Jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul dan mencapai lebih dari 100%, hal ini menunjukkan di setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas. Adapun cakupan puskesmas di Kabupaten Bantul pada tahun 2012 adalah 158,82%, dengan jumlah puskesmas 27 unit pada 17 kecamatan. Cakupan puskesmas pembantu di Kabupaten Bantul pada tahun 2011 adalah 90,67%. Angka ini menunjukaan sudah hampir seluruh kelurahan atau desa di Kabupaten Bantul memiliki puskesmas pembantu. Adapun cakupan puskesmas pembantu di Kabupaten Bantul adalah 89,3% dengan jumlah Pustu 67 unit pada 75 Desa.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin sudah mencakup seluruh (100%) masyarakat miskin yang terdaftar di Kabupaten Bantul sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat miskinkabupaten Bantul di Strata 1 pada tahun 2012 dilaporkan sebanyak 105,6%, meningkat dibandingkan tahun 2011 sebanyak 101,4%. Untuk pelayanan kesehatan rawat jalan di Strata 2 dan Strata 3 sebesar 18,94% pada tahun 2012, angka ini di Untuk pelayanan rawat inap 0,5 % di Strata 1 dan 3,5 % di Strata 2 dan Strata 3. Anak usia 6-23 bulan dari keluarga miskin yaitu sebanyak 4.096 anak, 100% sudah mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).

Gambar III.14 Puskesmas Banguntapan Dua

[59]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan derajad kesehatan masyarakat. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 14 (empat belas) program sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana

2. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

5. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

7. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu d

8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

10. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan & Anak

11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

12. Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

13. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

14. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Permasalahan :

a. Banyaknya kasus bayi lahir dengan komplikasi. Kematian bayi sebanyak 126 disebabkan oleh kelainan bawaan (20 kasus), asphyxia (47 kasus), BBLR (18 kasus), lain-lain (13 bayi), sepsis (10 bayi), aspirasi (8 bayi), diare (5 bayi), pneomonia (5 kasus) dan lain-lain (36 kasus).

b. Meningkatnya angka kematian ibu melahirkan. Sebanyak 13 ibu meninggal tersebut disebabkan kematian langsung dan tidak langsung. Untuk kematian langsung disebabkan oleh pendarahan (6 orang), eclampsia (3 orang), infeksi (1 orang) dan Syok Hipovolemik o/k Hyperemesis (1 orang). Sedangkan kematian tidak langsung disebabkan oleh kelainan jantung (1 orang) dan keracunan Natrium Florida (NAF) (1 orang).

c. Masih ditemuinya kasus balita gizi buruk di masyarakat.

Solusi :

a. Peningkatan kualitas Anternatal Care (ANC) guna mengatasi permasalahan kematian bayi. b. Peningkatan kualitas SDM dalam kegiatan pengenalan tanda bahaya dan cara mencegah

selama kehamilan, bersalin dan nifas, perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawat daruratan serta peningkatan program kesehatan pra kehamilan termasuk kesehatan remaja, anak usia sekolah dan calon pengantin guna mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI).

c. Untuk mengatasi permasalahan kasus balita gizi buruk dilakukan monitoring status gizi balita KEP, pemberian makanan tambahan bagi balita KEP, pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal, kemitraan dengan LSM dan swasta, kerjasama lintas sektoral dan lintas program dalam peningkatan ekonomi keluarga dan KB.

[60]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 5. Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pendidikan



2013 Target Akhir

RPJMD (2015)


2015 (%)


Capaian (%)

Kategori

1. Angka melek huruf (%)

92,19 92,35 97,51 105,59 Sangat Berhasil

91,54 106,52

2.. Rata-rata lama sekolah (tahun)

8,95 8,97 9,1 101,45 Sangat Berhasil

9,2 98,91

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan ditegaskan dalam RPJMD Tahun 2011-2015 dalam misi 2 “Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

1. Angka Melek Huruf

Target penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan human capital, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial.

Tahun 2013, realisasi angka melek huruf telah menunjukkan hasil positif, sebagaimana tabel di atas. Realisasi kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa anka melek huruf telah melebihi target yang ditetapkan, dengan pencapaian 97,51% dari

target 92,35% atau sebanyak 105,59%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang Sangat Berhasil. sedangkan dilihat dari target kinerja akhir RPJMD tahun 2015 telah mencapai sebesar 106,52%.

Tren angka melek huruf mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 sebesar 89,14% meningkat pada tahun 2010 menjadi 91,03%, kemudian tahan 2011 menjadi 91,23%, 92,19 % pada tahun 2012 dan 92,35 pada tahun 2013.

89,14

91,03 91,23

92,19 92,35

2009 2010 2011 2012 2013

Bantul

Gambar III.15 Semangat Belajar Baca Tulis Tak Kenal Usia

Gambar III.16 Angka Melek Huruf Tahun 2009 - 2013

[61]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Sedangkan angka melek huruf berdasarkan data dari BPS menurut Kabupaten/Kota di DIY disajikan sebagai berikut :

Tabel III.10 Perkembangan Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2009 – 2012

Kab/Kota

Angka Melek Huruf 2009 2010 2011 2012

Yogyakarta 97,94 98,03 98,07 98,10 Bantul 89,14 91,03 91,23 92,19 Kulon Progo 89,52 90,69 92,00 92,04 Gunungkidul 84,52 84,66 84,94 84,97 Sleman 92,19 92,61 93,44 94,53 DIY 90,18 90,84 91,49 92,02

Sumber : BPS, 2013

Kondisi pencapaian angka melek huruf yang positif menunjukkan hasil dari program/ kegiatan yang telah dilakukan, yang menggambarkan bukan hanya peran dari pemerintah. Capaian ini juga menunjukkan kontribusi penting dari pihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi masyarakat yang juga menjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang.

2. Rata-rata lama sekolah

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk indikator ki nerja ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya Sangat Berhasil, karena mencapai 101,45% dari target yang tekah dirumuskan. Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah adalah 9,1 tahun

dibandingkan dengan target sebesar 8,97 tahun. Pencapaian ini telah mencapai 98,91% dari rencana target kinerja pada akhir RPJMD tahun 2015 yaitu sebesar 9,2 tahun.

Seperti juga angka melek huruf, komponen penting dari pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Angka rata–rata lama sekolah adalah rata–rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka ini

Gambar III.17 Siswa SD Kedungmiri Imogiri berangkat sekolah

8,64

8,82

8,928,95

9,1

2009 2010 2011 2012 2013

Angka Rata-rata Lama SekolahGambar III.18 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah

Tahun 2009-2013

[62]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 menunjukkan rata–rata penduduk di Kabupaten Bantul bersekolah setingkat SLTP.

Angka rata–rata lama sekolah dari kurun waktu 2009 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan dari 8,64 tahun di tahun 2009 menjadi 9,1 tahun di tahun 2013. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul ini dapat dimaknai bahwa penduduk Bantul semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian, seperti halnya angka melek huruf, stagnasi capaian tahun 2012 dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 dimana rata-rata lama sekolah tetap, perlu menjadi perhatian untuk pengembangan strategi yang lebih efektif.

Angka rata-rata lama sekolah di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan, walaupun terjadi stagnasi pada tahun 2009 dan 2010 Kota Yogyakarta serta pada tahun 2011 dan tahun 2012 pada Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Perkembangan rata-rata lama sekolah di kabupaten/kota di DIY dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.11 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2009 - 2012

Kab/Kota Rata-rata lama Sekolah

2009 2010 2011 2012 Yogyakarta 11,48 11,48 11,52 11,56 Bantul 8,64 8,82 8,92 8,95 Kulon Progo 7,89 8,20 8,37 8,37 Gunungkidul 7,61 7,65 7,70 7,70 Sleman 10,18 10,30 10,51 10,52 DIY 8,78 9,07 9,20 9,21

Sumber : BPS, 2013

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya kualitas pendidikan. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

2. Program Pendidikan Menengah

3. Program Pendidikan Non Formal

4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

6. Sasaran 6 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan Pertumbutan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi – yang diwakili antara lain oleh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan- tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pendapatan juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian, penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan, pemerataan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sendiri. Peran dari pihak

[63]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 non negara, seperti swasta dan masyarakat adalah pilar kunci yang menyumbang pada capaian pemerataan pendapatan.



2013 Target Akhir

RPJMD (2015)


2015 (%)


Capaian (%)

Kategori

1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

5,34 5,47 5,46 99,82 Sangat Berhasil

5,88 92,86

2. Indeks Gini 0,2351 0,2327 0,2495 92,78 Sangat Berhasil

0,2281 90,62

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan menunjukkan kinerja Sangat Berhasil, dilihat dari capaiat indikator kinerja Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan Ekonomi ditargetkan naik dari 5,34% menjadi 5,47% pada tahun 2013. Realisasi pencapaian sebesar 7,28% atau sebanyak 133,09% dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian kinerja Sangat Berhasil untuk tahun 2013. Selain itu, jika disandingkan dengan target RPJMD, capaian ini telah menyumbang sebanyak 123,81% dari target RPJMD untuk meingkatkan pertumbutah ekonomi sebesar 5,88% pada tahun 2015.

Pada tahun 2013, kinerja perekonomian Kabupaten Bantul secara riil yang dipresentasikan melalui PDRB atas dasar harga konstan 2000 masih mampu mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berdasarkan hasil penghitungan, nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2012 tercatat sebesar 4,4 triliun rupiah. Dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 223,11 milyar rupiah atau sekitar 5,34 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2000 terjadi perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 434,98%. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bantul mengalami perkembangan lebih dari empat kali lipatdibandingkan tahun dasar 2000. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 mengalami perkembangan sebesar 170,26 persen atau lebih dari satu setengan kali lipat dibandingkan tahun dasar 2000.

[64]


Tabel III.13 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 – 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul

No Sektor 2008 2009 2010 2011 2012*) 2013 **)

(Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) %

1 Pertanian 880.148 24,33 919.417 24,32 933.326

23,52 920.459 22,04 955.730 21,72 969.910 19,84

2 Pertambangan & Penggalian 35.829 0,99 35.783 0,95 36.525

0,92 38.782 0,93 39.568 0,90 40.539 0,83

3 Industri Pengolahan 596.187 16,48 610.781 16,16 647.939

16,33 690.977 16,54 692.762 15,74 715.653 18,77

4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 31.675 0,88 34.448 0,91 36.289

0,91 37.969 0,91 40.373 0,92 43.132 1,07

5 Konstruksi 437.151 12,08 434.409 11,49 454.480

11,45 486.930 11,66 511.749 11,63 538.336 11,65

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 702.353 19,41 746.833 19,76 789.789

19,9 839.997 20,11 901.754 20,49 969.070 18,33

7 Pengangkutan & Komunikasi 248.779 6,88 268.145 7,09 287.236

7,24 311.285 7,45 333.271 7,57 357.152 7,19

8 Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan

212.888 5,88 230.768 6,11 252.015

6,35 279.556 6,69 305.347 6,94 333.732 7,09

9 Jasa-jasa 473.049 13,07 499.364 13,21 530.397

13,37 571.248 13,68 619.758 14,08 672.852 15,23

PDRB 3.618.06

100 3.779.94

100 3.967.9

100 4.177.201 100 4.400.313 100 4.640.376 100,00

Sumber : BPS, 2013

[65]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Sementara itu untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan menggunakan data atas dasar harga konstan, maka pertumbuhan PDRB yang diperoleh hanya mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada periode tertentu tanpa adanya pengaruh dari perubahan harga (riil).

Pada tahun 2013, perekonomian Bantul tumbuh 5,46% mengalami percepatan dibandingkan tahun 2012 yang hanya tumbuh 5,34%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 ini merupakan pertumbuhan tertinggi selama enam tahun terakhir (periode 2008-2013). Selama periode tersebut, perlambatan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi pada tahun 2009 akibat krisis global yang menurunkan permintaan barang komoditas ekspor.

Gambar III.19 Pertumbuhan Ekonomi Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2008 – 2013 (%)

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul relatif lebih lambat. Namun apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi relatif sama.

2. Indeks Gini

Salah satu indikator yang menjadi penanda ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Besarnya Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Penurunan ketimpangan pendapatan yang berhasil dicapai tahun 2013 mencapai 92,27% dari target, atau memiliki capaian kinerja Sangat Berhasil. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah mencapai 90,62% dari target indeks ketimpangan pendapatan sebesar 0,2281.

2008 2009 2010 2011 2012 2013Bantul 4,9 4,47 4,97 5,27 5,34 5,46DIY 5,03 4,43 4,88 5,16 5,32 5,4Nasional 6,01 4,55 6,2 5,32 6,23 5,78

4,94,47

4,975,27 5,34 5,465,03

4,434,88

5,16 5,32 5,4

6,01

4,55

6,2

5,32

6,235,78

0

1

2

3

4

5

6

7

[66]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Tren indeks gini dari tahun 2008 sampai tahun 2013 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indeks gini mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2013, hal ini berari ketimpangan pendapatan semakin tinggi atau distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk

sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

4. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

9. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

11. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

12. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

13. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sos

14. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

15. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


0,2536

0,2473 0,24690,2445

0,2351

0,2495

0,225

0,23

0,235

0,24

0,245

0,25

0,255

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indeks Gini

Gambar III.20 Perkembangan Indeks Gini Tahun 2008- - 2013

[67]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 7. Sasaran 7 Meningkatnya ketahanan pangan daerah


No Indikator Kinerja

Capaian 2012

2013 Target Akhir

RPJMD (2015)


2015 (%)


Capaian (%)

Kategori

1. Tingkat Ketersediaan Energi

125,86 134,45 134,09 99,73 Sangat Berhasil

140,91 95,16

2. Tingkat ketersediaan Protein

116,68 128,88 128,88 100,00 Sangat Berhasil

136,21 94,62

Sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah tercapai Sangat Berhasil, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu tingkat ketersediaan energi dan tingkat ketersediaan protein.

1. Tingkat Ketersediaan Energi

Tingkat ketersediaana energi menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2013 capaian kinerjanya tercapai 99,73% dari target yang telah ditetapkan. Dari target 134,45%, realisasi tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi mencapai 134,09% atau 99,73 dari target kinerja atau mencapai kinerja yang Sangat Berhasil. dengan pencapaian ini pila telah mencapai 95,16% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2015, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Jika dibandingkan dengan Tahun 2012 maka telah terjadi peningkatan ketersediaan energi sebesar 7%. Dengan Angka Kecukupan energi sebesar 2.950 Kkal/Kap/hr maka capaian ini sudah diatas standar Nasional (2.200 Kkal/Kap/hr).

Stabilisasi harga berperan pada saat panen raya agar harga tidak turun/rendah sampai dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) untuk gabah/ beras dan HRD (Harga Referensi Daerah) untuk jagung, kedelai dan ubikayu. HPP adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/ beras sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 27/ Permentan/PP.200/4/2013 atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan HRD (Harga Referensi Daerah) adalah harga referensi daerah untuk komoditas jagung, kedelai dan ubi kayu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur setempat.

Cadangan pangan berperan untuk mengatasi ketersediaan pangan pada saat paceklik, kekurangan pangan serta antisipasi apabila rawan pangan transien/bencana.

2. Tingkat Ketersediaan Protein

Tingkat ketersediaana protein menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2013 capaian kinerjanya tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Dari target 128,88%, realisasi tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi mencapai 128,88% atau 100% dari target kinerja atau mencapai kinerja yang Sangat Berhasil. dengan pencapaian ini pila telah mencapai 94,62% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2015, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Jika dibandingkan dengan Tahun 2012 maka telah terjadi peningkatan ketersediaan energi sebesar 9%. Dengan Angka Kecukupan Protein sebesar 73,47 Gr/Kap/hr maka Capaian ini sudah diatas standar Nasional (57 Gr/Kap/hr)

[68]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Kabupaten Bantul menyelenggarakan Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) yang diikuti perwakilan dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Lomba yang ruitn diadakan ini untuk mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat pada umumnya dan ibu rumah tangga khususnya dalam memilih, menentukan, menyusun dan menciptakan menu B2SA yang berbasis sumber daya lokal dengan pangan sumber karbohidrat selain beras dan terigu sehingga dapat membangun budaya keluarga dan masyarakat untuk mengkonsumsi aneka menu makanan khas daerah sesuai prinsip B2SA, antara lain melalui pemanfaatan pekarangan.

Sejalan dengan tujuan tersebut telah keluar Instruksi Bupati Bantul Nomor 03 dan 04 tahun 2012 tentang optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan penyajian hidangan pada pertemuan/rapat dengan bahan pangan lokal. Diharapkan melalui Lomba ini akan muncul kreasi baru dalam penyajian pangan lokal.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya ketahanan pangan daerah. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Gambar III.21 Para Pemenang Lomba Lomba Cipta Menu B2SA Tahun 2013

[69]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 8. Sasaran 8 Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata



2013 Target Akhir

RPJMD (2015)

Capaian s/d 2013 terhadap 2015 (%)


Capaian (%)

Kategori

1. Persentase peningkatan jumlah wisatawan (%)

35,4 4,37 -5,34 -122,20 Tidak Berhasil 5 -106,80

Sasaran meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata mengalami pencapaian kinerja Tidak Berhasil. Persentase peningkatan jumlah wisatawan tahun 2013 ditargetkan sebesar 4,37% terealisir -5,34% atau -122,20%. Capaian ini menyumbangkan -106,80% dari target akhir RPJMD tahun 2015. Hal ini disebabkan kunjungan wisatawan ke objek wisata pantai mengalami penurunan serta jumlah wisatawan yang berkunjung ke wisata selain objek wisata pantai masih belum terpantau.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan upaya :

a. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik destinasi wisata; b. pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai alternatif tujuan wisata; c. ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media masa; d. pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam promoso

pariwisata.

Berikut disajikan data Desa Wisata di Bantul sebagai salah satu pengembangan destinasi wisata baru di Bantul :

Tabel III.16 Desa Wisata di Bantul

No Desa Wisata Kecamatan Tanggal Pembentukan Kategori Keterangan

1 Kebonagung Imogiri 30 September 2000

Pertanian Mandiri

2 Krebet Pajangan 14 Oktober 2000 Kerajinan batik kayu Mandiri 3 Wukirsari Imogiri 10 September

2008 Kerajinan batik berpewarna alami

Mandiri

4 Tembi Sewon 2008 Aneka kerajinan Mandiri 5 Kasongan Kasihan 2 Mei 2008 Kerajinan gerabah Mandiri 6 Karangtengah Imogiri 2008 Budidaya ulat sutera &

pewarna alami Mandiri

7 Manding Bantul 2 Juli 2008 Kerajinan kulit Mandiri 8 Puton Jetis 2008 Alam & perikanan Mandiri 9 Jagalan Banguntapan 2010 Kawasan Cagar Budaya Mandiri

10 Candran Imogiri 2008 Museum tani Mandiri 11 Lopati Srandakan 27 Nopember

2007 Kuliner Berkembang

12 Kalibuntung Pundong Agustus 2011 Kehidupan pedesaan Berkembang 13 Parangtritis Kretek 2008 Alam pantai & kuliner Berkembang 14 Kuwaru Srandakan 29 Juni 2000 Alam pantai & kuliner Berkembang 15 Goa Cemara Sanden 2010 Alam pantai & kuliner Berkembang 16 Guwosari Pajangan 15 Oktober 2000 Cagar budaya & kerajinan

kayu Berkembang

17 Panjangrejo Pundong 24 Mei 2008 Kerajinan gerabah Berkembang

[70]


No Desa Wisata Kecamatan Tanggal Pembentukan Kategori Keterangan

18 Trimulyo Jetis 2009 Alam pedesaan & kerajinan batik

Berkembang

19 Kiringin, Canden Jetis 11 Maret 2008 Budidaya jamu herbal Berkembang 20 Tirtosari Kretek 2009 Kuliner Tumbuh 21 Seloharjo Pundong 2009 Kegiatan seni budaya Tumbuh 22 Imogiri Imogiri 2008 Kegiatan budaya Tumbuh 23 Pantai Baru Srandakan 2011 Alam pantai & pendidikan Tumbuh 24 Gilangharjo Pandak 2011 Alam pedesaan & pendidikan Tumbuh 25 Wunut Sriharjo Imogiri 2012 Alam Perbukitan Seribu &

budaya Tumbuh

26 Sendangsari Pajangan 2013 Alam, Kerajinan, kuliner Tumbuh 27 Mangir Pajangan 2013 Sejarah Tumbuh 28 Santan Pajangan 2013 Kuliner & kerajinan

tempurung kelapa Tumbuh

29 Kalakijo Pajangan 2013 Kuliner Tumbuh 30 Laguna Depok Parangtritis 2013 Outbond, kuliner Tumbuh 31 Mangunan Imogiri 2013 Kerajinan kayu, anyaman

bambu dll. Tumbuh

32 Pithisari Sanden 2013 Area persawahan dan kebun buah naga

Tumbuh

33 Rejosari Dlingo 2013 Wisata alam, terasering, air terjun

Tumbuh

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014

Dalam rangka pengembangan kesenian dilaksanakan seleksi seni budaya yang akan diikutsertakan dalam lomba dan festival seni budaya ke tingkat Propinsi dan Nasional melalui Gelar Seni Pertunjukan dan Parade Tari Nusantara. Untuk kategori Gelar Seni Pertunjukan, Tim Kesenian Kabupaten Bantul berhasil menjadi Juara I dan mewakili Propinsi DIY ke Tingkat Nasional.

Event budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul meliputi Pagelaran Wayang Kulit, Festival Dalang Cilik, Gelar Seni Budaya Yogyakarta, Gelar Kesenian Luar Daerah, Festival Kesenian Tradisional, Sarasehan Budaya, Festival Sendratari, Gelar Seni Pertunjukan, Parade Tari Nusantara, Festival Langen Carito, Festival Reog dan Jathilan se-DIY, Bentara Upacara Adat se-DIY, Festival Karawitan ibu-ibu se-DIY, Festival Sendratari se-DIY, Festival Ketoprak se-DIY, Festival Dalang se-DIY, Festival Keroncong se-DIY, Festival Budaya se-DIY, Festival Desa Budaya se-DIY serta Festival Tari dan Seni Pertunjukan se-DIY. Event-event budaya ini juga didukung oleh Danais dari Pemerintah DIY.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi

Gambar III.22 Bupati Bantul Hj. Sri Suryawidati menyerahkan tokoh wayang Gatotkaca menandai pembukaan Pagelaran

Wayang Kulit 3 dalang di Pendopo Parasamya

[71]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2012 mencapai 2.356.578 orang, meningkat 35,40% dari tahun 2011 sebanyak 1.740.417 orang. Sedangkan dari sisi kontribusi PAD mencapai Rp 8.640.795.116,00, meningkat 57,05% dari perolehan tahun 2011 sebesar Rp 5.289.407.718,00. Peningkatan tersebut di atas selain didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi obyek wisata alam, budaya/religius, dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa-desa wisata sebagai alternative tourism di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan.

Tabel III.17 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Paiwisata Tahun 2008 – 2012

Tahun Jumlah Wisatawan (Orang) Jumlah PAD (Rp.)

2008 1.311.009 2.144.605.950,00 2009 1.439.260 4.361.159.125,00 2010 1.496.626 4.596.019.826,00 2011 1.740.417 5.289.407.718,00 2012 2.356.578 8.640.795.116,00 2013 2.153.404 9.120.764.368,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung akselerasi perekonomian Kabupaten Bantul. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bantul yang dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan kontribusi.

Capaian kontribusi pariwisata pada tahun 2012 sebesar 9,01 % merupakan kontribusi terbesar dari sektor ini dalam lima tahun terakhir. Perkembangan dunia kepariwisataan Kabupaten Bantul yang cukup dinamis serta berkesinambungan diharapkan dapat memberikan peran yang lebih konstruktif dari sektor ini dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Bantul di masa mendatang.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

8,39

8,71 8,738,83

9,01

2008 2009 2010 2011 2012

Kontribusi Sektor Pariwisata

Gambar III.23 Perkembangan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

[72]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 9. Sasaran 9 Menurunnya tingkat pengangguran



2013 Target Akhir

RPJMD (2015)



Capaian (%)

Kategori

1. Angka pengangguran 5,3 5,1 5,01 98,24 Sangat Berhasil

4,75 105,47

Menurunnya tingkat pengangguran tahun 2013 capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang Sanagat Berhasil, karena realisasi tercapai 98,24%. Capaian ini juga menyumbangkan sebanyak 105,47% dari target akhir RPJMD tahun 2015.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Sehubungan dengan hal tersebut kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan.Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu upaya yang cukup strategis guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri Karena keterbatasan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pencari kerja yang pada umumnya berpendidikan SLTA ke bawah.

Gambar III.24 Pelatihan Otomotif

[73]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran dan disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, disisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job/jabatan yang dibutuhkan.

Melihat kenyataan tersebut masalah ketenagakerjaan

khususnya penanganan pengangguran terbuka (open unployment) merupakan masalah yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting yaitu disamping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran.

Berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada kenyataannya memperoleh animo dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Kenyataan yang ada selama ini, jumlah angkatan kerja di Bantul cukup besarsementara di sisi lain penciptaan lapangan kerja masih terbatas sehingga masalah pengangguran selalu ada dari tahun ke tahun.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait menurunnya tingkat pengangguran . Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari :


2. Program Penempatan Tenaga Kerja

3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

5. Program Perluasan Kerja

Gambar III.25 Membatik di Rumah Tangga sebagai Usaha Perluasan Lapangan Kerja

[74]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 10. Sasaran 10 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin



2013 Target Akhir

RPJMD (2015)



Capaian (%)

Kategori

1. Persentase jumlah penduduk miskin

14,27 13 14,24 90,46 Sangat Berhasil

11 70,55

Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin menunjukkan kinerja Sanga Berhasil. Hal ini dilihat dari pencapaian indikator persentase jumlah penduduk miskin yang mengalami capaian 90,46% dari target yang ditetapkan. Tahun 2013 realisasi persentase jumlah penduduk miskin sebesar 14,24% dari target sebesar 13%. Capaian ini menyumbangkan sebesar 70,55% dari target RPJD tahun 2015, persentase jumlah penduduk miskin sebesar 11%.

Data tahunan persentase jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan,, bahkan pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 14,24%, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut.

Bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai ditingkat kecamatan, desa dan pedukuhan,program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK

Miskin, penguatan kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun perilaku, serta pengorganisasian masyarakat.

15,37

15,02

14,27 14,24

2010 2011 2012 2013

Persentase Penduduk Miskin

Gambar III.26 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010-2013

[75]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Di lihat dari sebarannya, persentase penduduk miskin di kawasan perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di kawasan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk miskin masih berada di wilayah perdesaan. Hal ini bisa dipahami karena penduduk perdesaan memiliki akses layanan publik yang lebih rendah, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian di mana nilai produk pertanian telah semakin menurun. Karenanya, penduduk perdesaan memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan

Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin berkurangnya jumlah jiwa miskin. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, angka kemiskinan tertinggi ada pada kecamatan Banguntapan, Kasihan, Sewon dan Imogiri. Berdasarkan data dari TNP2K kecamatan yang mempunyai angka kemiskinan tertinggi yaitu kecamatan Kasihan, Sewon, Pandak dan Imogiri. Adanya perbedaan ini dikarenakan perbedaan indikator yang berbeda dalam penentuan kriteria miskin.

Dana PEKM merupakan dana bergulir yang diserahkan kepada KK Miskin. Salah satu unsur terpenting dari semangat otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, saat ini sebagai pelaku pembangunan adalah masyarakat, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator saja. Dana PEKM saat ini sudah bukan merupakan dana hibah, namun merupakan pinjamam atau dana bergulir dengan tanpa agunan. Tujuan pemberian pinjaman PEKM ini untuk memperdayakan keluarga miskin melalui pemberdayaan ekonomi produktif sesuai dengan kemampuan para anggota kelompoknya. Monitoring

kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) yang dilakukan setiap enam bulan sekali di 17 kecamatan.

Kretek5,88% Sanden

5,53% Srandakan5,51%

Pandak6,63%

Bambanglipuro

5,05%Pundong

6,94%

Imogiri5,84%

Dlingo7,83%

Jetis6,27%

Bantul3,96%

Pajangan5,63%

Sedayu7,57%

Kasihan5,09%

Sewon5,39%

Piyungan5,53%

Pleret6,38%

Banguntapan4,99%

Gambar III.27 Persentase Penduduk Miskin Bantul Tahun 2013

Gambar III.28 Penyerahan Dana PEKM secara Simbolis oleh Sekretaris Daerah, Drs. Riyantono, M.Si

[76]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah :

a. Penggalakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka penurunan kemiskinan di Kabupaten Bantul,

b. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor yang menyerap tenaga kerja banyak dan berpendapatan rendah seperti perdagangan, industri pengolahan dan jasa,

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Keseja

4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa


12. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

13. Program Perluasan Kerja

14. Program Transmigrasi Regional

11. Sasaran 11 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana Tabel III.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11

Pengukuran Kinerja


2013 Target Akhir

RPJMD (2015)



Capaian (%)

Kategori

1. Persentase Desa Tangguh

2,66 5,33 8 150 Sangat Berhasil

13,33 60

Sasaran meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tercapai Sangat Berhasil. Hal ini dilihat dari indikator persentase desa tangguh yang tercapai 8% dari target 5,33% atau nilai capaian 150%. Capaian ini menyumbangkan 60% dari target akhir RPJMD tahun 20115 sebanyak 13,33% desa tangguh. Desa tangguh yang terealisir sampai dengan tahun 2013 sebayak 6 (enam) desa dari 75 (tujuh puluh lima) desa yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu Desa Wonolelo, Mulyodadi, Tirtohargo, Gadingharjo, Gadingsari dan Poncosari.

[77]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Wilayah Kabupaten Bantul memiliki potensi rawan bencana alam seperti: rawan banjir, bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan. Gempa bumi dahsyat yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 berdampak hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Gelombang air pasang (rob) merupakan bencana yang mengikuti bencana gempa bumi tahun 2006 dan terjadi di kawasan pantai selatan Kabupaten Bantul yang meliputi Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Kekeringan di Kabupaten Bantul hampir terjadi setiap tahun dan terjadi di Kecamatan Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, dan Pundong.

Tabel III.21 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bantul

NO JENIS BENCANA LOKASI YANG BERPOTENSI 1. Kawasan rawan gempa bumi Di seluruh kecamatan 2. Kawasan rawan longsor Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Pundong.

3. Kawasan rawan banjir Kretek, Srandakan, Sanden, Pandak, Jetis, Pundong, Pleret.

4. Kawasan rawan gelombang pasang Kretek, Srandakan,Sanden, sebagian Pandak, sebagian Pundong, sebagian Imogiri, sebagian Jetis, sebagian Bambanglipuro.

5. Kawasan rawan kekeringan Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek.


Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum;

b. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula sekolah, puskesmas, tempat ibadah dan toko-toko;

c. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan desa tangguh, sekolah siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.

[78]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Delapan tahun sejak bencana gempa mengguncang, Bantul baru memiliki 10 desa siaga bencana dan 6 desa tangguh bencana dari total jumlah desa keseluruhan 75 desa yang ada. Upaya merintis desa tangguh bencana dilakukan secara terus menerus dan memperhatian banyak faktor kesiapan masing-masing desa. Desa tangguh bencana dirintis kerja sama langsung Badan Nasional Penanggulangan Bancana (BNPB) untuk kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi. Desa tangguh bencana menuntut kesadaran masyarakat tentang perilaku menyelamatkan keluarga saat terjadi bencana.

Upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana :

1. Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi

2. Penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan togor EWS

3. Peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait mantapnya penanggulangan bencana. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Gambar III.29 Masyarakat Mengikuti Simulasi Bencana Gempa dan Tsunami di Lapangan Srigading, Sanden

[79]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 D. Pencapaian Kinerja Lainnya

1. Pencapaian Target MDGs Analisis kondisi capaian MDGs akan menjadi dasar dalam menyusun target-target capaian pertahun dan capaian tujuan MDGs pada tahun 2015. Analisis capaian ini didasarkan pada indikator-indikator MDGs yang telah ada. Data yang digunakan untuk menganalisis pencapaian tujuan MDGs didasarkan pada data-data sekunder seperti Susenas tahun 2009, SDKI tahun 2007, Sakernas 2009, Kemkes 2007, 2009 dan 2010 dan data-data yang tersedia di SKPD. Berikut disampaikan kondisi pencapaian tujuan MDGs Kabupaten Bantul :

Tabel III.22 Target dan Capaian MDGs di Bantul Tahun 2013

Indikator

Acuan Dasar 2010

(Capaian Kab

Bantul 2010)

Kondisi Saat ini (2013)

Capaian DIY 2013

Target MDGs 2015

Status Sumber

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990 – 2015 1.1a Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

16,06% 16,97% 15,43% 10,3% ▼ BPS

1.2 Indeks kedalaman kemiskinan

2,74 2,78 2,4 menurun ▼ BPS

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 1.4 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja

-0,81% 1,51% 1,42% 2,20% BPS

1.5 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

53% 58,8% 68,04% meningkat ►

BPS

1.7 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja

34% 25% 25,7% menurun ►

BPS

1.8a Angka Gizi Buruk 0,58% 0,42% 0,59% <1% ● Dinkes 1.8b Angka Gizi kurang 12% 9,71% 8,36% 11,9% ● Dinkes 1.9 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum

- 1400 Kkal/kapita/hari 15,37% 13,9% 18,66% 8,5% ▼ BPS - 2000 Kkal/kapita/hari 66,07% 72,50 35,32% ▼ BPS Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar 2.1 Angka partisipasi Murni (APM) sekolah dasar

91,03% 93,80% 96,81% 100% ► Dikdas

2.2 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar

99,98% 99,99% 94,01% 100% ► Dikdas

2.3 Angka melek huruf pendudukusia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki

91,03% 92,19 92,27% 100% ▼ BPS

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 3.1 Rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat

[80]


Indikator

Acuan Dasar 2010

(Capaian Kab

Bantul 2010)


Capaian DIY 2013

Target MDGs 2015

Status Sumber

pendidikan dasar,menengah dan tinggi - Rasio APM

perempuan/laki-laki di SD 119,77% 121,11% 97,52% 100% ► BPS

- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

104,00% 98,55% 105,50% 100% ► BPS

- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA

107,90% 90,00% 97,5% 100% ► BPS

- Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi

90.16% 140.32% 91,5% 100% ► BPS

3.1a Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun

100,00% 101,52% 99,91 100% ► BPS

3.2 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian

38,05% 36,3% 43,29% meningkat ► BPS

3.3 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

15,56% 15,56% 21,82% meningkat ▼ Sekwan

Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015 4.1 Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

1,7 1,9 19 32 ● Dinkes

4.2 Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

9,8 9,39 17 23 ● Dinkes

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

97,3 95,2 96,4 Meningkat ► Dinkes

Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990- 2015 5.1 Angka Kematian Ibu per100.000 kelahiran hidup

82,07 96,83 103 102 ● Dinkes

5.2 Proporsi kelahiran yang Ditolong tenaga kesehatan terlatih

99,5 99,96 97,44 Meningkat ● Dinkes

Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 5.3 Angka pemakaian contrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 (semua cara dan cara modern)

79% 81% 69,9% Meningkat ● BKKPPKB

5.4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 – 19 tahun) per 1000 perempuan usia 15 – 19 tahun

- 4,18 20 Menurun ● Dinkes

5.5 Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya satu

[81]


Indikator

Acuan Dasar 2010

(Capaian Kab

Bantul 2010)


Capaian DIY 2013

Target MDGs 2015

Status Sumber

kali kunjungan dan empat kali kunjungan) - 1 kunjungan 100% 100% 83,4% Meningkat ● Dinkes - 4 kunjungan 90,20% 91,67% 89% Meningkat ► Dinkes

5.6 Unmet need kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)

8,69% 6,25% 8,3% Menurun ▼ BKKPPKB

Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV DAN AIDS hingga tahun 2015 6.1 Prevalensi HIV DAN AIDS (persen) dari total populasi usia 15 – 24 tahun

0,007% (36 kasus)

0,05% (473 kasus)

<0,059 Menurun ● Dinkes

6.2 Penggunaan kondom pada Hubungan seks berisiko tinggi terakhir

20% 70% 27,4% Meningkat ● Dinkes

6.3 Proporsi jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS

30% 50% 14,1% Meningkat ► Dinkes

Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 6.5 Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral

100% 100% 93,7% Meningkat ● Dinkes

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 6.6 Angka kejadian dan tingkat kematian Malaria

0,02 0,0005 0,0017 Menurun ● Dinkes

6.7 Proporsi anak balita yang tidurdengan kelambu berinsektisida

- - - - - Bantul bukan daerah endemis

6.9 Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkolosis

43 25 38,7 Dihentikan, mulai berkurang

► Dinkes

6.10a Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS

50,62 52,68 30,46 70 ▼ Dinkes

6.10b Proporsi kasus Tuberkolusis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

84,8% 79,75% 81,83% 85% ▼ Dinkes

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan 7.1 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan

62% 65% 40,25% Meningkat ● Bappeda

[82]


Indikator

Acuan Dasar 2010

(Capaian Kab

Bantul 2010)


Capaian DIY 2013

Target MDGs 2015

Status Sumber

pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan 7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)

7.3 Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton

7.4 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

7.5 Rasio luas kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan

7.6 Rasio keanekaragaman kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

a. Perkotaan b. Perdesaan

82,7% 82,7%

92,42 92,42

68,18 77,68

75,29% 65,81%

● ●

Dinkes

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan

a. Perkotaan b. Perdesaan

67,8% 67,8%

65,9% 65,9%

91,9% 63,08%

76,82% 55,55%

▼ ▼

Dinkes

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

- 0,14% 2,75% 3,01 ● Bappeda

Status ●: sudah tercapai ►: diperkirakan akan tercapai 2015 ▼: perlu perhatian khusus karena masih jauh dari target


a. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Tujuan satu MDGs difokuskan kepada upaya menanggulangi kemiskinan dan kelaparan yang terdiri dari tiga target terkait dengan penurunan angka kemiskinan,perluasan kesempatan kerja, dan penanggulangan kelaparan. Secara umum pada tujuan satu, terdapat tiga indikator

[83]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu : persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan merupakan tantangan berat yang memerlukan perhatian khusus.

b. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Tujuan dua mencapai pendidikan dasar untuk semua dimaksudkan sebagai upaya menjamin bahwa pada tahun 2015 semua anak-anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Indikator pada tujuan dua yang masih menjadi perhatian serius adalah Angka melek huruf pendudukusia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bantul yang melek huruf baru 91,03% kemudian meningkat sedikit menjadi 92,19% pada tahun 2013.

c. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan tiga dimaksudkan sebagai upaya menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan dengan indikator berupa: (1) rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan; (2) rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun; (3) kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian; dan (4) proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan. Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan diperoleh dengan cara membagi APM perempuan jenjang pendidikan tertentu dengan APM laki-laki jenjang pendidikan yang sama. Sedangkan rasio melek huruf dihitung dengan cara membagi jumlah perempuan yang melek huruf dengan jumlah laki-laki yang melek huruf di usia 15 – 24 tahun. Rasio sebesar 95 - 105 menunjukkan terwujudnya kesetaraan gender, dan sebaliknya.

d. Menurunkan ANgka Kematian Anak

Tujuan empat dimaksudkan untuk menurunkan angka kematian balita (AKBA) sebesar dua per tiganya, antara 1990 dan 2015 dengan indikator: angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup, Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, dan Persentase anak di bawah satu tahun yang di imunisasi campak. indikator pada tujuan empat ini hampir semua terpenuhi. Indikator yang belum memenuhi adalah persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak dengan capaian 95,2%. Dengan capaian 95,2% pada tahun 2015 ini Pemerintah Kabupaten Bantul optimis bahwa indikator ini akan tercapai pada tahun 2015.

e. Meningkatkan Kesehatan Ibu

Tujuan lima difokuskan kepada upaya meningkatkan kesehatan ibu dengan target menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015. Indikator yang masih belum tercapai dan perlu perhatian serius adalah Unmetneed kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi). Pada tahun 2010 Unmetneed Kabupaten Bantul sebesar 8,69% menurun menjadi 6,25% pada tahun 2013, sedang yang ditargetkan adalah kurang dari 5% pada tahun 2015.

f. Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya

Tujuan enam difokuskan kepada upaya memerangi HIV dan AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya dengan tiga target yaitu: mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada 2015; mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV DAN AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010; dan mengendalikan penyakit

[84]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada 2015. Indikator pada tujuan enam yang masih jauh dari pencapaian adalah proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS dan Proporsi kasus Tuberkolusis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS.

g. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan tujuh difokuskan kepada upaya memastikan kelestarian lingkungan yang meliputi empat target: (a) memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang; (b) menanggulangi kerusakan keaneka ragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010; (c) menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015; dan (d) mencapai perbaikan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. Indikator pada tujuan tujuh yang masih jauh dari target MDGs adalah Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.

2. Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya Pada Tahun 2012 usia harapan hidup (UHH) Kabupaten Bantul mencapai71,34 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2011 yaitu sebesar 71,33 tahun dan melebihi target RKPD Tahun 2012 sebesar 71,30 tahun. Angka UHH tahun 2012 dihitung akhir tahun 2013.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Bantul sudah meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yaitu suatu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan dari segi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, kondisi di Kabupaten Bantul dari tahun 2010 - 2011 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 sebesar 74,53 menjadi 75,51 pada tahun 2012.

Tabel III.23 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008-2012 Kabupaten Bantul, Pemerintah DIY dan Nasional

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1 Kabupaten Bantul 73,38 73,75 74,53 75,05 75,51 2 Propinsi DIY 74.88 75,23 75,77 76,32 76,75 3 Nasional 71,17 71,76 72,27 72,77 73,29

Sumber : BPS, 2013

3. Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Pemahaman dan pengetahuanmasyarakat tentang kesetaraan gender masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kesetaraan Gender (IKG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih relatif cukup rendah. Solusi yang dilakukan diantaranya yaitu dengan memfasilitasi terbentuknya Pokja PUG di Kabupaten Bantul serta melaksanakan sosialisasi dan diklat tentang PUG bagi stakeholder.

[85]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Tabel III.24 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul

Tahun

Perempuan di

Parlemen (%)

Perempuan Pekerja

Profesional (%)

Perempuan Dalam

Angkatan Kerja (%)

Perempuan Upah

Pekerja Non Pertanian

IDG

2010 15,6 6,46 43,08 800,0 63,8 2011 15,6 7,62 34,82 800,0 64,0 Sumber : BKKPP dan KB, 2012

Realisasi nilai capaian indeks pembangunan gender tahun 2012 sebesar 71,33%, jika dibanding dengan tahun 2011 dengan realisasi Indeks pembangunan gender mencapai sebesar 64,00% berarti terjadi peningkatan sebesar 7,33%. Hal ini disebabkan berkurangnya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga sosial, pemerintah dan swasta pada tahun 2012 sebanyak 260.033 orang. jika dibanding dengan jumlah seluruh angkatan kerja pada tahun 2012 sebanyak 541.869 orang, mengalami peningkatan sebesar 48%.

E. Akuntabilitas Anggaran Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2013 sebesar 89,11%, sedangkan rata-rata pencapaian sasaran sebesar 85,91. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja belum efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 90,56%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 88,25%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatknya ketahanan pangan daerah (73,01%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2013 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagai berikut :

[86]


Tabel III.25 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2013

No. Sasaran Strategis Kinerja Anggaran Target Realisasi (%) Target Realisasi %


C C 100 4.968.189.260,00 4.616.685.688,00 92,92 Tinggi Tinggi 100


WTP WTP 100 1.299.751.980,00 1.181.303.065,00 90,89

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 75,62 77,532 102,53 531.268.250,00 528.911.200,00 99,56 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 80/100.000 KH 96,83/100.000 KH 78,96 31.680.105.818,00 25.732.973.397,00 81,23

8/1.000 KH 9,39/1.000 KH 82,63 0,47 0,22 153,19

71,35 71,35 100 5. Meningkatnya kualitas pendidikan 92,35 97,51 105,59 27.718.254.234,00 20.534.179.370,00 74,08

8,97 9,1 101,45 6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah

dan pemerataan pendapatan 5,47 5,46 99,82 53.387.651.000,00 51.186.875.244,47 95,88

0,2327 0,2495 92,78 7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah 134,45 134,09 99,73 3.308.065.000,00 2.415.118.246,00 73,01

128,88 128,88 100,00 8. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata 4,37 -5,34 -122,20 7.922.372.500,00 7.729.430.897,00 97,56 9. Menurunnya tingkat pengangguran 5,1 5,01 98,24 4.642.891.000,00 4.567.457.233,00 98,38

10. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin 13 14,24 90,46 61.174.942.500,00 59.562.490.784,00 97,36 11. Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap

bencana 5,33 8 150,00 98.150.000,00 96.280.000,00 98,09

Jumlah 196.731.641.542,00 178.151.705.124,47 90,56 Belanja Langsung Pendukung 334.656.782.644,00 295.343.254.992,59 88,25 Total Belanja Langsung 531.388.424.186,00 473.494.960.117,06 89,11

[87]


[88]


Penutup Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 51 (lima puluh satu) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 rata-rata telah tercapai 85,91 atau telah direalisasikan dengan Sangat Berhasil. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) indikator sasaran atau sebanyak 83,33% dikategorikan sangat berhasil, 2 (dua) indikator sasaran atau 11,11% dikategorikan berhasil dan 1 (satu) indikator sasaran atau 5,56% hanya mencapai tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup berhasil dan tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 khususnya untuk Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari

[89]


[90]


Lampiran Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Bantul Tahun 2013

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2013 dari BPK RI

2. SWASTI SABHA WIWERDA”, Jasa Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dari Kementerian

Kesehatan, dasar : Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 439//Menkes/SK/XI/2013, tanggal

2013

3. Penghargaan “ ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA” Kategori Pembina Ketahanan Pangan

Tahun 2013, Dari Dewan Ketahanan Pangan Pusat, diserahkan oleh wakil Presiden Boediono

pada tanggal 29 November 2013

4. Piagam Penghargaan “ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA” Juara I Kategori Pembina

Ketahanan Pangan Tk. DIY Tahun 2013, Dari Dewan Ketahanan Pangan DIY, Nomor :

002/022/DKP/2013, tanggal 13 Agustus 2013

5. Piagam Penghargaan, Juara II Apresiasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berprestasi Tk. DIY Tahun 2013, Dari Tim Penggerak PKK Tk. DIY, Nomor : 360/Pokja II/PKK

DIY/IX/2013 tanggal 16 Sept 2013

6. Penghargaan Pelopor Pengembangan Usaha Kecil Menengah 2013

7. Penghargaan Penyelenggara Penyedia Makanan Tambahan Anak Sekolah PMTAS Terbaik III

Tingkat Nasional 2013 dari Kementerian Dalam Negeri

8. Penghargaan “WAHANA TATA NUGRAHA” Penghargaan Keberhasilan dalam Penataan

Transportasi Perkotaan dari Kementerian Perhubungan Tanggal 3 Oktober 2013

9. Penghargaan “KABUPATEN LAYAK ANAK PRATAMA”, dari Kementerian Pemberdayaan

Perempuan & Perlindungan Anak Republik Indonesia

10. “ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA” Tingkat Madya Tahun 2013, dari Presiden Republik

Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Kepala Daerah Yang Memiliki Komitmen

[91]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 dalam Upaya mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.

11. Piagam “ADIPURA” Dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, atas upaya terbaik dalam

meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan, Tanggal 5 Juni 2013

12. “DAMANDIRI AWARD” Penghargaan Yayasan Damandiri Tahun 2013

13. Piagam Penghargaan “ Millenium Development Goals (MDGs) Awards 2013 terkait atas

keberhasilan Program Diversivikasi Pangan Lokal atau Nutrisi dalam Rangka Pemberdayaan

Masyarakat Miskin, diperoleh di Bali 26 Maret Tahun 2013

14. Piagam Penghargaan “Millenium Development Goals” (MDGs) Award 2013sebagai Runner

Up dalam Kategori Pencegahan dan Penanggulangan HIV/Aids dan Penyakit Menular

lainnya, diperoleh di Bali 26 Maret Tahun 2013

15. Piagam Penghargaan “Millenium Development Goals” (MDGs) Award 2013 sebagai Runner

Up dalam Kategori Layanan Air Bersih dan Sanitasi Terkait dengan Keberhasilan Program

Sampah diperoleh di Bali 26 Maret Tahun 2013

16. Penghargaan Bintang Jasa Utama di Bidang Koperasi dan UKM dari Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono pada Tanggal 23 Agustus 2013

17. Penghargaan Innovative Government Awards (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri terkait

Semangat Melindungi Rakyat Bantul dari Jeratan Rentenir pada tanggal 24 Oktober 2013

18. Penghargaan Reksaniyata atas Prestasi dalam Program menuju Indonesia Hijau (MIH) dari

Menteri Lingkungan Hidup pada tanggal 4 Desember 2013

19. Juara I Kategori Kedaruratan Tingkat Nasional BPBD Kabupaten/Kota Tahun 2012 , 8

Februari 2013

20. Juara I Kategori Pencegahan Tingkat Nasional BPBD Kabupaten/Kota Tahun 2012, 5 Februari

2013

[92]

LAKIP KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 Revisi

Documents