Top Banner
52

LAKIP ITJEN 2012.pdf

Jan 15, 2017

Download

Documents

truongcong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LAKIP ITJEN 2012.pdf
Page 2: LAKIP ITJEN 2012.pdf
Page 3: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM melalui

kegiatan perubahan di segala bidang, kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur

kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang

tidak terhingga bagi kita semua. Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban

Inspektorat Jenderal atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Menteri

Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan

tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik

Indonesia.

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2012,

kita menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa

Inspektorat Jenderal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan

kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes.

penyusunan LAKIP Inspektorat Jenderal juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan

prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata

kelola pemerintahan yang baik.

Mudah-mudahan, penyajian LAKIP Inspektorat Jenderal ini menjadi bahan evaluasi

kinerja bagi intern Inspektorat Jenderal sendiri serta untuk mengevaluasi kinerja

organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih

produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,

manajemen keuangan maupun koordinasi dengan pihak lain yang terkait.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Page 4: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas

pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM mempunyai kedudukan dan

peran strategis dalam melaksanakan tugas pengawasan internal Kementerian Hukum

dan HAM, yaitu sebagai quality assurance dan katalisator bagi kinerja dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Startegis

Kementerian Hukum dan HAM. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

selaku aparat pengawas intern melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Intern yaitu

melakukan serangkaian proses kegiatan audit terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan

telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan

efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja terdapat 3 (t iga) indikator kinerja yang

tingkat capaiannya dapat dicapai sesuai target yang telah ditentukan dan masih terdapat

ada 1 (satu) indikator kinerja yang target kinerjanya belum tercapai yaitu “ Persentase

unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan.”

Penyebab belum tercapainya target kinerja tersebut antara lain karena Peraturan

MENPAN dan RB nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

reformasi birokrasi secara online (PMPRB) baru ditetapkan tanggal 31 Mei 2012,

Inspektorat Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan PMPRB telah melakukan

sosialisasi kepada unit eselon I, sedangkan penilaian secara online baru akan dilakukan

pada tahun 2013.

Page 5: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis

Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Indikator Kinerja Target ( %) Realisasi Capaian

1. Persentase unit kerja yang berhasil

mencapai standard pelayanan dan

target kinerja yang ditetapkan

40 % 211 / 399 unit kerja (52,88%)

132,20%

2. Persentase unit kerja yang

menyelenggarakan akuntabilitas

keuangan sesuai standard untuk

mendapatkan Opini BPK yang WTP

80 % 44 unit kerja /44 unit kerja Kantor Wilayah

dan 11 unit eselon I (100%)

* )

125%

3. Persentase unit kerja yang

menyelenggarakan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan

40% Masih dalam proses

4. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai

akuntabilitas kinerja minimal kategori ‘B’

15 unit kerja 17 unit kerja 113,33%

* ) Seluruh Kantor Wilayah dan unit eselon I yang menyusun Laporan Keuangan

Page 6: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ……………………………………………………………………

Ringkasan Eksekutif ……………………………………………………………...

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi …………………….………………… 1

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.......………………............................ 1

C. Sasaran Strategis …………………………….…............................ 6

D. Permasalahan Organisasi ………………………………………….. 7

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2010-2014………………………….….. 8

B. Penetapan Kinerja Tahun 2012…………………………………..... 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

A. Pengukuran Capaian Kinerja ……………..………………………… 14

B. Analisis Capaian Kinerja .................................................................. 17

C. Akuntabilitas Keuangan…………………………………………. 44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ……………………………………...……………...……… 45

B. Saran .............................................................................................. 46

LAMPIRAN

Page 7: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Keberadaan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tidak

terlepas dari perjalanan dalam mengawal pelaksanaan tugas sebagai unsur

pengawas intern di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan memberikan arah

kebijakan dibidang pengawasan yaitu sebagai quality assurance dan katalisator bagi

kinerja yaitu mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam

Rencana Startegis Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk melaksanakan amanat strategis tersebut, Inspektorat Jenderal

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan berdasarkan peraturan Menteri

Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan

pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum

dan HAM. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab, efektif, efisien dan akuntabel.

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Instruksi Presiden tersebut

mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam

pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan

perencanaan strategis yang ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-

05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan HAM, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi

dan tata kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

Page 8: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 2

Kedudukan :

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inspektorat Jenderal dipimpin

oleh Inspektur Jenderal.

Tugas :

Melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM RI.

Fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan

kegiatan pengawasan lainnya ;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia ;

4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia ;

5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Struktur Organisasi :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada

seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sekretariat

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

a. Bagian Program dan Pelaporan ;

b. Bagian Laporan Hasil Pengawasan I ;

c. Bagian Laporan Hasil Pengawasan II ;

d. Bagian Kepegawaian ;

e. Bagian Umum ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.

Page 9: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 3

2. Inspektorat Wilayah I,

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan

intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan

penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan, Inspektorat Jenderal dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan

Kepulauan Riau

Inspektorat Wilayah I terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha ;

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

3. Inspektorat Wilayah II,

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan

intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan

penyusunan laporan hasil pengawasan pada Badan Penelit ian dan

Pengembangan Hak Asasi Manusia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan

Kebijakan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau,

Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara dan

Maluku

Inspektorat Wilayah II terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha ;

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

4. Inspektorat Wilayah III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan

intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan

Page 10: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 4

penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Imigrasi,

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan,

Sulawesi Utara dan Papua

Inspektorat Wilayah III terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha ;

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

5. Inspektorat Wilayah IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan

intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan

penyusunan laporan hasil pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Badan

Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali

dan Sulawesi Barat

Inspektorat Wilayah IV terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha ;

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

6. Inspektorat Wilayah V

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan

intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan

penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera

Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.

Page 11: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 Halaman 5

Inspektorat Wilayah V terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha ;

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

7. Inspektorat Wilayah VI

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan

intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan

penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak

Asasi Manusia, Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi dan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Lampung, Jawa

Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Papua Barat

Inspektorat Wilayah VI terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha ;

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

INSPEKTUR

JENDERAL

INSPEKTUR

WILAYAH I

INSPEKTUR

WILAYAH II

INSPEKTUR

WILAYAH III

INSPEKTUR

WILAYAH IV

INSPEKTUR

WILAYAH V

INSPEKTUR

WILAYAH VI

SEKRETARIS

INSPEKTORAT

JENDERAL

Page 12: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 6

C. Sasaran Strategis

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selaku aparat

pengawas intern melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Intern yaitu

melakukan serangkaian proses kegiatan audit terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010 –

2014, yaitu :

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan

masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu ;

2. Seluruh peraturan perundang-undangan di t ingkat pusat maupun daerah

harmonis dan melindungi kepentingan nasional ;

3. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin

kepastian hukum ;

4. Seluruh desa sadar hukum ;

5. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperolehn

perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya ;

6. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang

diakui secara internasional ;

7. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara

tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat ;

8. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan pr ima dan mencapai target

kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel ;

9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor

pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota ;

10. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai

bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas ;

11. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan

dan kaderisasi yang berkesinambungan.

Page 13: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 7

Sasaran yang terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian

Hukum dan HAM adalah Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan

mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel. Selain itu,

Inspektorat Jenderal juga mendukung terhadap keseluruhan sasaran strategis

lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui pengawasan intern yaitu

memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi

pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset,

dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang dilakukan melalui

kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

D. Permasalahan Organisasi

Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

belum sepenuhnya dilakukan secara optimal baik yang berkaitan dengan pelayanan

kepada masyarakat maupun kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), diantaranya :

1. kinerja pelayanan kepada masyarakat di unit pelaksana teknis belum seluruhnya

berjalan sesuai yang diharapkan

2. Sistem Pengendalian Intern pada satuan kerja belum berjalan dengan efektif,

yaitu masih terdapat kurang tertib dalam pengelolaan keuangan maupun

pelayanan publik berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI dan pengwas intern.

3. Masih dijumpai pengaduan terhadap pelayanan publik yang belum sesuai yang

diharapkan yaitu di bidang Pemasyarakatan, bidang Keimigrasian, bidang Hak

Kekayaan Intelektual, bidang Administrasi Hukum Umum, serta pengadaan

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

4. Kebijakan internal Kementerian Hukum dan HAM serta Standar Operasional

Prosedur (SOP) belum dilaksanakan sehingga mengakibatkan pelanggaran

terhadap ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Masih adanya pegawai yang melakukan pelanggaan kode etik maupun disiplin

pegawai.

Page 14: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 8

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Pasal 945 Peraturan

Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat

Jenderal diberikan tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan

akuntabel, Inspektorat Jenderal berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat

pada :

1. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014 ;

2. Penetapan Kinerja Tahun 2012.

A. Rencana Strategis Tahun 2010-2014

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010-2014 merupakan perencanaan

jangka menengah Kementerian Hukum dan HAM yang berisi tentang gambaran

sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh

Kementerian Hukum dan HAM beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai

sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Berdasarkan Renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2010-2014

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Visi

“ Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

b. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan misi yang akan

dilakukan secara konsisten, yaitu:

“ Melindungi Hak Asasi Mausia “

Page 15: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 Halaman 9

c. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu:

“ memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional”

d. Sasaran

Sasaran yang terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum

dan HAM yang dicapai sebagai alat ukur keberhasilan adalah Seluruh unit kerja

memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai targe t kinerjanya dengan

administrasi yang akuntabel

Focus Grup Discusion (FGD) Motor Penggerak Intergritas dengan KPK

B. Penetapan Kinerja Tahun 2012

Penetapan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan

komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas

dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain :

Page 16: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 10

1. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ;

2. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah ;

3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi ;

4. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;

5. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Jenderal telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2012 secara

berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja

ini telah menggunakan indikator – indikator kinerja dan target yang mengacu dari

indikator kinerja utama Kementerian Hukum dan HAM.

Penetapan Kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum

dan HAM Tahun 2012 telah ditandatangani oleh Inspektur Jenderal kementerian

Hukum dan HAM pada bulan Maret 2012, yaitu :

Sasaran Strategis

Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Indikator Kinerja Target

1. Persentase unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan

40 %

2. Persentase unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP

80 %

3. Persentase unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan

40 %

4. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori ‘B’

15 unit kerja

Page 17: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian

Hukum dan HAM tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun 2012 dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Persentase unit kerja yang berhasil

mencapai standard pelayanan dan

target kinerja yang ditetapkan

40 % 211 / 399 unit kerja (52,88%)

132,20%

2. Persentase unit kerja yang

menyelenggarakan akuntabilitas

keuangan sesuai standard untuk

mendapatkan Opini BPK yang WTP

80 % 44 unit kerja /44 unit kerja Kantor Wilayah

dan 11 unit eselon I

(100%) *)

125%

3. Persentase unit kerja yang

menyelenggarakan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan

40 % Masih dalam proses

4. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai

akuntabilitas kinerja minimal kategori

‘B’

15 unit kerja

17 unit kerja 113,33%

* ) Seluruh Kantor Wilayah dan unit eselon I yang menyusun Laporan Keuangan

Page 18: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 Halaman 12

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja

terdapat 3 (t iga) indikator kinerja yang tingkat capaiannya dapat dicapai sesuai target

yang telah ditentukan dan masih terdapat ada 1 (satu) indikator kinerja yang target

kinerjanya belum tercapai yaitu “ Persentase unit kerja yang menyelenggarakan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan.”

Penyebab belum tercapainya target kinerja tersebut antara lain karena

Peraturan MENPAN dan RB nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan reformasi birokrasi secara online (PMPRB) baru ditetapkan tanggal 31 Mei

2012, Inspektorat Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan PMPRB telah

melakukan sosialisasi kepada unit eselon I, sedangkan penilaian secara online baru

akan dilakukan pada tahun 2013.

Seluruh Pegawai Inspektorat Jenderal menandatangani Pakta Integritas

Page 19: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 13

Perbandingan target kinerja tahun 2010 s.d tahun 2012 sebagai berikut :

Sasaran : Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kementeri an Hukum dan HAM

Indikator Kinerja Formulasi Perhitungan

Capaian Target Kendala/ permasala

han 2010 2011 2012 2013 2014

Persentase unit kerja wilayah I yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Jumlah unit kerja yang telah melaksanakan standard pelayanan DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan dilingkungan Inspektorat Wilayah I DIKALI 100%

Target =84% Realisasi =98% (35 laporan / 36 laporan) Capaian =116.67%

Target=65% Realisasi = 100% (4 laporan / 4 laporan) Capaian =153.84%

Indikator Kinerja belum dapat

terukur dengan

jelas yaitu formulasi

perhitungannya “ unit

kerja” namun

output di RKAKL nya “ Laporan” sehingga unit kerja

yang akuntabel

tidak dapat diketahui

secara pasti

berapa jumlahnya

Persentase unit kerja wilayah II yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Jumlah unit kerja yang telah melaksanakan standard pelayanan DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan dilingkungan Inspektorat Wilayah II DIKALI 100%

Target =84% Realisasi =75% (27 laporan / 36 laporan) Capaian =89.297%

Target=65% Realisasi =100% (4 laporan / 4 laporan) Capaian =153.84%

Persentase unit kerja wilayah III yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Jumlah unit kerja yang telah melaksanakan standard pelayanan DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan dilingkungan Inspektorat Wilayah III DIKALI 100%

Target =84% Realisasi =92% (33 laporan / 36 laporan) Capaian =109.52%

Target=65% Realisasi =100% (4 laporan / 4 laporan) Capaian =153.84%

Persentase unit kerja wilayah IV yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Jumlah unit kerja yang telah melaksanakan standard pelayanan DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan dilingkungan Inspektorat Wilayah IV DIKALI 100%

Target =84% Realisasi =89% (32 laporan / 36 laporan) Capaian =105.95%

Target=65% Realisasi =100% (4 laporan / 4 laporan) Capaian =153.84%

Terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Jenderal

(KepMenhumham

No.M.HH-13.OT.02.01.

Th.2012 tanggal

9-12- 2012)

Page 20: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 14

Persentase unit kerja wilayah V yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Jumlah unit kerja yang telah melaksanakan standard pelayanan DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan dilingkungan Inspektorat Wilayah V DIKALI 100%

Target =84% Realisasi = 89% (32 laporan / 36 laporan) Capaian =105.95%

Target=65% Realisasi =100% (4 laporan / 4 laporan) Capaian =153.84%

Indikator Kinerja belum dapat

terukur dengan

jelas yaitu formulasi

perhitungannya “ unit

kerja” namun

output di RKAKL nya “ Laporan” sehingga unit kerja

yang akuntabel

tidak dapat diketahui

secara pasti

berapa jumlahnya

Persentase unit kerja wilayah VI yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Jumlah unit kerja yang telah melaksanakan standard pelayanan DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan dilingkungan Inspektorat Wilayah VI DIKALI 100%

Target =84% Realisasi =92% (33 laporan / 36 laporan) Capaian =109.52%

Target=65% Realisasi =100% (4 laporan / 4 laporan) Capaian =153.84%

Presentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu

Jumlah Pengaduan yang diterima DIBAGI dengan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti DIKALI 100%

Target=20% Realisasi =209% (69 laporan / 33 laporan) Capaian =1045%

Target=40% Realisasi =199% (4 laporan / 4 laporan) Capaian =497.5%

Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

Jumlah penyelesaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi berdasarkan data yang akurat DIBAGl jumlah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan DIKALI 100%

Target=84% Realisasi =100% (41 laporan / 41 laporan) Capaian =119,04%

Target=65% Realisasi =100% (38 laporan /38 laporan) Capaian =153.84%

Terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Jenderal

(KepMenhumham

No.M.HH-13.OT.02.01.

Th.2012 tanggal

9-12- 2012)

Page 21: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 15

Sasaran : Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kementeri an Hukum dan HAM

Indikator Kinerja Formulasi

Perhitungan

Capaian Target Kendala/

Permasalahan 2010 2011 2012 2013 2014

Persentase unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target yang ditetapkan

Jumlah unit kerja yang telah melaksanakan standard pelayanan (WBK) DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian DIKALI 100%

Target = 40% Realisasi= 211 / 399 unit kerja (52,88%) Capaian = 132,20%

50%

60%

Keterbatasan SDM dan anggaran Itjen dalam melakukan tugas pembinaan, pengendalian dan pungutan dalam rangka mewujudkan satker WBK

Persentase unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendukung Kementerian mendapatkan Opini BPK yang WTP

Jumlah satuan kerja yang laporan akuntabilitas keuangan sesuai standard DIBAGl jumlah unit kerja Kementerian Hukum dan HAM DlKALI 100 %,

-

-

Target = 80% Realisasi =44 unit kerja /44 unit kerja Kantor Wilayah dan 11 unit eselon I 44 (100%) Capaian =125%

85%

90%

Masih banyak terdapat temuan BPK yang belum ditindaklanjuti oleh satuan kerja (2005-2012 terdapat 71 rekomendasi BPK yg blm ditindaklanjuti

Persentase unit kerja yang menyelenggarakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan

Jumlah unit kerja yang dinilai Qudlity Assurance sesuai standard DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian DlKALl 100 %.

-

-

Target = 40% Realisasi =nihil Capaian = nihil

50%

60%

Pada Tahun 2012 belum dilakukan Penilaian Quality Assurance oleh ITJEN , baru dilakukan sosialisasi tentang PMPRB pada 11 Eselon 1

Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B'

Jumlah unit kerja yang akuntabilitas kinerjanya baik DlBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan panilaian DIKALI 100 %.

-

-

Target =15 Unit Kerja Realisasi =17 Unit Kerja Capaian =113,33%

19

Unit Kerja

12 Unit Kerja

Belum semua Unit Kerja membuat LAKIP sehingga sulit mengukur capaian Akuntabilitas Kinerjanya

Terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Jenderal

(KepMenhumham

No.M.HH-13.OT.02.01.

Th.2012 tanggal

9-12- 2012)

sda

Page 22: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 Halaman 16

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan

manajemen kinerja dan pencapaian target kinerja antara lain :

1. Belum seluruh unit kerja melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan.

2. Masih terdapat beberapa unit kerja yang belum melaksanakan Sistem

Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan.

3. Peraturan MENPAN dan RB nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi secara online (PMPRB) baru ditetapkan

tanggal 31 Mei 2012.

4. Petunjuk Teknis (Juknis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum

seluruhnya dilaksanakan sehingga mengakibatkan akuntabilitas kinerja yang

kurang memadai.

Berdasarkan atas penyebab, kendala dan hambatan diatas, diusulkan

untuk dapat dilakukan perbaikan pada periode mendatang diantaranya lebih

dikuatkan Sistem Pengendalian Intern pada satuan kerja dan komitmen pimpinan

dalam meningkatkan kinerja serta perlu adanya revisi target maupun indikator kinerja

yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Hukum dan HAM.

Inspektur Jenderal menerima piagam opini Wajar Tanpa Pengacualian (WTP) dari Menteri

Hukum dan HAM

Page 23: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 17

B. Analisa Capaian Kinerja

Beberapa Informasi penting tentang capaian indikator kinerja dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Persentase unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target

kinerja yang ditetapkan

Indikator ini mengukur hasil pencapaian unit kerja yang mencapai standar

pelayanan melalui t indak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Unit

kerja yang melaksanakan standar pelayanan yaitu telah menindaklanjuti

rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal sebanyak 211 satuan kerja,

yang terdiri dari 152 satuan kerja pada Lapas/Rutan, 52 satuan kerja pada Kantor

Imigrasi, 6 satuan kerja pada Kantor Wilayah dan 1 satuan kerja pada Balai Harta

Peninggalan

Formulasi pengukuran sebagai berikut : Jumlah unit kerja yang

melaksanakan standar pelayanan dibagi jumlah unit kerja yang dilakukan

pengawasan di kali 100 %. (211/399) x 100 % = 52,88 % . Capaiannya yang telah

dilaksanakan sebesar 132,20 % yaitu dari realisasi sebesar 52,88% dibagi dengan

target 40%.

Kegiatan Pengawasan intern dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM

dilakukan sebagai pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan

tugas dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

Pengawasan intern tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Adapun tujuan

pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum

dan HAM yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kementerian Hukum dan HAM;

2. meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

Page 24: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 Halaman 18

3. meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang

berlaku dan memberikan peringatan dini serta pengamanan aset negara.

Program Kerja Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal Tahun 2012, yaitu

telah melakukan audit kinerja pada satuan kerja dilingkungan Kementerian Hukum

dan HAM. Pelaksanaan audit kinerja ini terbagi dalam Wilayah I, Wilayah II,

Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V dan Wilayah VI. Hasil audit kinerja tertuang

dalam Laporan Hasil Audit yang didalam nya memberikan beberapa informasi

terkait Audit i/unit yang dilakukan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi

atas beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dilihat dari aspek Pengendalian

Intern dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Tindak lanjut hasil audit kinerja dari satuan kerja disampaikan kepada

Inspektorat Jenderal dan selanjutnya akan dianalisa dan dijadikan laporan ke

Menteri Hukum dan HAM setiap tahun nya sesuai ketentuan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Menteri Hukum dan HAM besama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Menteri Pendayaunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB)

Page 25: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 19

Penjabaran sasaran Audit Kinerja Inspektorat Jenderal yang berhasil

mencapai standar pelayanan dan target kinerja Tahun 2012, yaitu :

Inspektorat Wilayah I pada Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada

71 unit kerja dari 126 unit kerja Inspektorat Wilayah I, yaitu :

No Eselon I / Kanwil Satker

Jumlah Eselon I Kanwil Lapas/Rutan/ Rupbasan/Bapas

Kanim/ Rudenim

1 Kep. Riau 1 7 3 11 2 Aceh 9 3 12 3 Kalimantan Barat 1 13 4 18 4 Sulawesi Selatan 1 15 2 18 5 Banten 9 3 12

Jumlah 3 53 15 71

Sasaran Audit Inspektorat Wilayah I

1 Rutan Tj. Pinang 24 Kanim Serang 48 Lapas Makassar 2 Rutan Batam 25 Rutan Pandeglang 49 Lapas Takalar 3 Lapas Tj. Pinang 26 Lapas Serang 50 Lapas Wanita

Sungguminasa 4 Kanim Batam 27 Bapas Serang 51 Kanim Pare-pare 5 Kanwil Kep. Riau 28 Lapas Anak Pria

Tangerang 52 Lapas Pare-pare

6 Kanim Aceh 29 Rubasan Serang 53 Lapas Narkotika Sungguminasa

7 Rupbasan Aceh 30 Bapas Sintang 54 Kanim Tangerang 8 Kanim Sabang 31 Lapas Sintang 55 Rutan Tangerang 9 Rutan Sabang 32 Rutan Pontianak 56 Lapas Pria Tangerang

10 Rutan Sigli 33 Kanim Pontianak 57 Rutan Rangkas Bitung

11 Bapas Aceh 34 Kanwil Kalimantan Barat 58 Lapas P. Tangerang 12 Lapas Pontianak 35 Bapas Pontianak 59 Kanim Cilegon 13 Rupbasan Singkawang 36 Kanwil Sulawesi Selatan 60 Kanim Tarempa 14 Rutan Sambas 37 Bapas Makassar 61 Bapas Tj. Pinang 15 Lapas Singkawang 38 Rutan Makale 62 Lapas Batam 16 Rutan Sanggau 39 Rutan Enrekang 63 Rupbasan Tj. Pinang 17 Kanim Sanggau 40 Lapas Bulukumba 64 Kanim Tj. Uban 18 Lapas Palopo 41 Rutan Selayar 65 Rudenim Tj. Pinang 19 Bapas Palopo 42 Cabrutan Jantho di

Lhoknga 66 Kanim Entikong

20 Lapas Watampone 43 Kanim Langsa 67 Lapas Anak Entikong 21 Bapas Watampone 44 Cabrutan Lhokseumawe

di Lhoksukon 68 Rutan Putusibau

22 Rutan Makassar 45 Lapas Kuala Simpang 69 Rupbasan Pontianak 23 Kanim Makassar 46 Lapas Lhokseumawe 70 Rupbasan Sanggau 47 Lapas Langsa 71 Rudenim Pontianak

Page 26: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 20

Inspektorat Wilayah II pada Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 67 unit

kerja dari 124 unit kerja Inspektorat Wilayah II, yaitu :

No Eselon I / Kanwil Satker

Jumlah Eselon I

Kanwil Lapas/Rutan/ Rupbasan/Bapas

Kanim/ Rudenim

1 NTB 1 4 1 6 2 Jawa Barat 1 17 1 19 3 Kalimantan Tengah 1 9 1 11 4 Riau 1 14 8 23 5 Sulawesi Tenggara 1 5 6 6 Balitbangham 1 1 7 Pusjianbang 1 1

Jumlah 2 5 49 11 67

Sasaran Audit Inspektorat Wilayah II

1 Kanwil Jawa Barat 24 Kanwil Sulawesi Tenggara

48 Lapas Wanita Bandung

2 Lapas Purwakarta 25 Rutan Unaha 49 Lapas Ciamis 3 Lapas Karawang 26 Lapas Kendari 50 Rutan Bandung 4 Lapas Bekasi 27 Rutan Kolaka 51 Lapas Sukabumi 5 Lapas Tasikmalaya 28 Bapas Kendari 52 Lapas Sukamiskin 6 Kanim Tasikmalaya 29 Rutan Raha 53 Lapas Cianjur 7 Kanwil Kalimantan

Tengah 30 Kanwil NTB 54 Rutan Buntok

8 Lapas Pangkalan Bun 31 Lapas Terbuka Mataram

55 Rutan Palangkaraya

9 Bapas Pangkalan Bun 32 Lapas Mataram 56 Lapas Sampit 10 Lapas Muara Taweh 33 Rupbasan Sumbawa

Besar 57 Kanim Sampit

11 Bapas Muara Taweh 34 Lapas Sumbawa Besar 58 Lapas Palangkaraya 12 Kanim Siak Indrapura 35 Kanim Sumbawa Besar 59 Bapas Palangkaraya 13 Cabrutan Bengkalis di

Bagan Siapi-api 36 Kanim Bekasi 60 Rupbasan Rengat

14 Kanim Selat Panjang 37 Lapas Garut 61 Lapas Anak Pekanbaru

15 Cabrutan Bengkalis di Selat Panjang

38 Lapas Bogor 62 Lapas Bengkalis

16 Lapas Tembilahan 39 Kanim Sukabumi 63 Kanim Bengkalis 17 Kanim Tembilahan 40 Lapas Narkotika

Bandung 64 Cabrutan Rengat

18 Lapas Narkotika Cirebon

41 Kanim Bandung 65 Lapas Pekanbaru

19 Rupbasan Cirebon 42 Kanwil Riau 66 Balitbangham 20 Lapas Sumedang 43 Rupbasan Bangkinang 67 Pusjianbang 21 Lapas Majalengka 44 Kanim Pekanbaru 22 Lapas Indramayu 45 Lapas Pasir Pangarayan 23 Rupbasan Indramayu 46 Kanim Dumai 47 Rutan Dumai

Page 27: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 21

Inspektorat Wilayah III pada Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 70 unit

kerja dari 124 unit kerja Inspektorat Wilayah III, yaitu :

No Eselon I / Kanwil Satker

Jumlah Eselon I

Kanwil Lapas/Rutan/ Rupbasan/Bapas

Kanim/ Rudenim

1 Sumatera Barat 1 14 2 17 2 Sulawesi Utara 10 8 18 3 Kalimantan Selatan 1 8 2 11 4 DKI Jakarta 6 6 12 5 Jambi 10 2 12

Jumlah 2 48 20 70

Sasaran Audit Inspektorat Wilayah III

1 Lapas Tanjung Pati 24 Rutan Sungai Penuh 48 Lapas Bukit Tinggi 2 Rutan Batu Sangkar 25 Lapas Muaro Bulian 49 Bapas Bukit Tinggi 3 Rutan Lubuk Sikaping 26 Lapas Muaro Bungo 50 Rutan Padang

Panjang 4 Cabrutan Lubuk

Sikaping 27 Bapas Muaro Bungo 51 Cabrutan Bukit

Tinggi di Maninjau 5 Kanwil Sumatera

Barat 28 Lapas Bangko 52 Lapas Payah

Kumbuh 6 Lapas Tondano 29 Kanim Jambi 53 Kanim Bukit Tinggi 7 Lapas Bitung 30 Lapas Terbuka

Pasaman 54 Kanim Jakarta Barat

8 Bapas Manado 31 Rupbasan Padang 55 Lapas Terbuka Jakarta

9 Lapas Manado 32 Lapas Padang 56 Kanim Jakarta Utara 10 Rupbasan Manado 33 Bapas Padang 57 Lapas Salemba 11 Kanim Manado 34 Rutan Sawah Lunto 58 Kanim Tj. Priuk 12 Kanim Banjarmasin 35 Kanim Padang 59 Rutan Salemba 13 Lapas Anak

Martapura 36 Kanim Biak 60 Rutan Manado

14 Lapas Marabahan 37 Lapas Wamena 61 Lapas Tahuna 15 Rutan Kandangan 38 Kanim Merauke 62 Kanim Bitung 16 Rutan Rantau 39 Lapas Merauke 63 Cabrutan Enemawira 17 Kanim Kota Baru 40 Kanim Jayapura 64 Lapas Anak

Tomohon 18 Kanim Jakarta Pusat 41 Rudenim Jayapura 65 Kanim Tahuna 19 Bapas Jakarta Timur 42 Lapas Jambi 66 Kanwil Kalimantan

Selatan 20 Kanim Soekarno

Hatta 43 Rupbasan Jambi 67 Lapas Banjarmasin

21 Rutan Jakarta Timur 44 Lapas Muara Tebo 68 Rutan Tanjung 22 Kanim Jakarta Timur 45 Bapas Jambi 69 Lapas Narkotika

Karang Intan 23 Rupbasan Jaktim 46 Lapas Kuala Tungkal 70 Rupbasan

Banjarmasin 47 Kanim Kuala Tungkal

Page 28: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 22

Inspektorat Wilayah IV pada Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 63 unit

kerja dari 122 unit kerja Inspektorat Wilayah IV, yaitu :

No Eselon I / Kanwil Satker

Jumlah Eselon I

BHP Kanwil Lapas/Rutan/ Rupbasan/Bapas

Kanim/ Rudenim

1 Jawa Tengah 1 2 35 2 40 2 Bali 4 2 6 3 Kalimantan Timur 4 2 6 4 Kep. Bangka Belitung 1 2 2 5 5 Sulawesi Barat 1 3 1 5 6 BPHN 1 1

Jumlah 1 1 4 48 9 63

Sasaran Audit Inspektorat Wilayah IV

1 Rutan Blora 24 Kanwil Bangka Belitung 45 Rutan Purbalingga 2 Rupbasan Semarang 25 Lapas Tanjung Pandan 46 Rupbasan

Purbalingga 3 Lapas Klaten 26 Kanim Tj. Pandan 47 Rupbasan

Pekalongan 4 Rutan Boyolali 27 Kanim Pangkal Pinang 48 Rutan Batang 5 Kanwil Jawa Tengah 28 Bapas Pangkal Pinang 49 Rutan Purworejo 6 Kanim Cilacap 29 Kanwil Jawa tengah 50 Lapas Anak Kutoarjo 7 Lapas Terbuka

Nusakambangan 30 Lapas Semarang 51 Rutan Kebumen

8 Lapas Cilacap 31 BHP Semarang 52 Bapas Purwokerto 9 Rupbasan

Purwokerto 32 Rutan Surakarta 53 Rutan Wonosobo

10 Lapas Purwokerto 33 Kanim Semarang 54 Rutan Banjarnegara 11 Rupbasan Cilacap 34 Rutan Jepara 55 Rudenim Semarang 12 Lapas Singaraja 35 Rutan Rembang 56 Rutan Banyumas 13 Rudenim Denpasar 36 Lapas Pekalongan 57 Bapas Magelang 14 Rutan Negara 37 Bapas Pekalongan 58 Lapas Kendal 15 Kanim Ngurah Rai 38 Bapas Semarang 59 Lapas Ambarawa 16 Lapas Tabanan 39 Rutan Demak 60 Bapas Surakarta 17 Bapas Tabanan 40 Kanwil Sulawesi Barat 61 Rutan Wonogiri 18 Lapas Nunukan 41 Rutan Mamuju 62 Rupbasan Wonogiri 19 Kanim Tarakan 42 Kanim Mamuju 63 BPHN 20 Bapas Balikpapan 43 Rutan Majene 21 Rutan Tanah Grogot 44 Bapas Polewali 22 Kanim Balikpapan 23 Rutan Tanjung Redeb

Page 29: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 23

Inspektorat Wilayah V pada Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 66 unit

kerja dari 123 unit kerja Inspektorat Wilayah V, yaitu :

No Eselon I / Kanwil Satker

Jumlah Eselon I

BHP Kanwil Lapas/Rutan/ Rupbasan/Bapas

Kanim/ Rudenim

1 Sumatera Utara 1 2 21 5 29 2 Sumatera Selatan 17 1 18 3 D.I.Y 1 10 1 12 4 N.T.T 5 1 6 5 H.K.I 1 1

Jumlah 1 1 1 53 8 66

Sasaran Audit Inspektorat Wilayah V

1 Rutan Balige 24 Kanim Medan 47 Rutan Wates 2 Cabrutan Lubuk

Pakam di Pancur Batu 25 Cabrutan Rantau

Prapat di Labuhan Bilik 48 Lapas Lahat

3 Kanim Belawan 26 Kanim Polonia 49 Rutan Prabumulih 4 Rutan Pangkalan

Brandan 27 Cabrutan Rantau

Prapat di Kota Pinang 50 Lapas Tanjung Raja

5 Kanwil Sumatera Utara

28 Kanim Sibolga 51 Lapas Wanita Palembang

6 Lapas Narkotika Lubuk Linggau

29 Bapas Sibolga 52 Rutan Baturaja

7 Cabrutan Sorolangun Rawas

30 Rutan Palembang 53 Cabang Rutan Martapura

8 Kanim Palembang 31 Lapas Sekayu 54 Lapas Medan 9 Cabrutan Lahat di

Tebing Tinggi 32 Lapas Palembang 55 Lapas Panyambungan

10 Rupbasan Baturaja 33 Lapas Anak Palembang 56 Rutan Sidikalang 11 Cabrutan Muara Dua 34 Lapas Lubuk Linggau 57 Rutan Medan 12 Bapas Yogyakarta 35 Bapas Lahat 58 Cabrutan Padang

Sidempuan di Gunung Tua

13 Rupbasan Wonosari 36 Kanwil Sumatera Utara 59 Bapas Medan 14 Rupbasan Wates 37 Rupbasan Medan 60 Lapas Wanita Medan 15 Bapas Wonosari 38 Lapas Pematang

Siantar 61 Cabrutan Padang

Sidempuan di Kota Nopan

16 Rupbasan Yogyakarta 39 BHP Medan 62 Lapas Lubuk Pakam 17 Rupbasan Bantul 40 Lapas Anak Medan 63 Cabrutan Padang

Sidempuan di Siporok 18 Lapas Kupang 41 Kanim Pematang Siantar 64 Lapas Labuhan Ruku 19 Bapas Kupang 42 Kanwil D.I Yogyakarta 65 Cabrutan Barus di

Sibolga 20 Rutan Maumere 43 Rutan Yogyakarta 66 Ditjen HKI 21 Kanim Maumere 44 Lapas Yogyakarta 22 Rupbasan Kupang 45 Rutan Wonosari 23 Lapas Ende 46 Kanim Yogyakarta

Page 30: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 24

Inspektorat Wilayah VI pada Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 62 unit

kerja dari 123 unit kerja Inspektorat Wilayah VI, yaitu :

No Eselon I / Kanwil Satker

Jumlah Eselon I Kanwil Lapas/Rutan/ Rupbasan/Bapas

Kanim/Rudenim

1 Jawa Timur 2 23 3 28 2 Sulawesi Tengah 6 6 3 Lampung 11 2 13 4 Papua Barat 1 4 1 6 5 Bengkulu 6 6 6 BPSDM 1 1 7 AIM 1 1 8 AKIP 1 1

Jumlah 3 3 50 6 62

Sasaran Audit Inspektorat Wilayah VI

1 Lapas Malang 21 Kanim Sorong 42 Lapas Kota Agung 2 Lapas Wanita Malang 22 Lapas Fak-fak 43 Rutan Krui 3 Kanim Malang 23 Lapas Sorong 44 Lapas Bandar

Lampung 4 Lapas Blitar 24 Rupbasan Surabaya 45 Lapas Way Kanan 5 Kanwil Jawa Timur 25 Rutan Trenggalek 46 Lapas Metro 6 Kanim Panjang 26 Kanim Blitar 47 Kanim Lampung 7 Rutan Menggala 27 Lapas Tulungagung 48 Lapas Pasuruan 8 Rutan Lampung 28 Lapas Anak Blitar 49 Rupbasan

Mojokerto 9 Lapas Anak Kotabumi 29 Rupbasan Blitar 50 Rutan Gresik 10 Rupbasan Lampung 30 Lapas Palu 51 Bapas Bojonegoro 11 Lapas Kalianda 31 Lapas Toli-toli 52 Rutan Nganjuk 12 Bapas Surabaya 32 Cabang Rutan Toli-toli

di Leok 53 Rutan Pacitan

13 Lapas Ngawi 33 Lapas Ampana 54 Rutan Manna 14 Lapas Madiun 34 Rutan Poso 55 Rupbasan

Bengkulu 15 Kanim Madiun 35 Cabang Rutan Poso di

Kolondale 56 Lapas Bengkulu

16 Lapas Kediri 36 Kanwil Jawa Timur 57 Lapas Curup 17 Bapas Kediri 37 Bapas Malang 58 Rupbasan Agra

Makmur 18 Kanwil Papua Barat 38 Kanim Surabaya 59 Lapas Agra

Makmur 19 Bapas Sorong 39 Lapas Banyuwangi 60 AKIP 20 Lapas Manokwari 40 Lapas Porong 61 AIM 41 Lapas Bondowoso 62 BPSDM

Page 31: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 25

Selain melakukan audit kinerja, kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM yang bersifat tujuan tertentu diantara nya :

a. Pengawasan Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam membantu

menciptakan transparansi dalam kegiatan pengadaan CPNS Kementerian

Hukum dan HAM Tahun 2012 dilakukan dengan menggadakan pengawasan

internal baik di t ingkat pusat maupun Kantor Wilayah yaitu melalui :

- Pengawasan Tahap pengecekan berkas lamaran CPNS

- Pengawasan Tahap Pemberian Kartu Peserta Ujian

- Pengawasan Tahap seleksi Kesehatan dan Kesamaptaan

- Pengawasan Tahap seleksi ujian Tes Kemampuan Dasar (TKD)

Pengawasan Eksternal Pengadaan CPNS dilakukan oleh ICW, Ombudsman RI,

LSM di daerah dan BEM Perguruan Tinggi se-Indonesia.

Laporan hasil pengawasan pengadaan CPNS tahun 2012 disampaikan

secara komulatif dari Inspektur Jenderal kepada Menteri Hukum dan HAM

serta Kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM.

b. Pengawasan Serah Terima Jabatan Kepala Kanwil Ke menterian Hukum dan

HAM Tahun 2012

Kegiatan Serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM dilakukan setelah ada Surat Keputusan dan Pelantikan dari

Menteri Hukum dan HAM kepada pejabat yang baru atau pejabat yang

mengalami mutasi. Selama tahun 2012, kegiatan pengawasan serah terima

jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep.Riau

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Page 32: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 Halaman 26

Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Kementerian Hukum dan HAM menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani

(WBBM)

Persentase unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai

standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP

Indikator ini mengukur pencapaian unit kerja dengan laporan akuntabilitas

keuangan sesuai standar, yaitu melalui kegiatan Reviu Laporan Keuangan

Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Februari 2012 yang terdiri dari 33

Kantor Wilayah dan 11 unit eselon I.

Formulasi pengukuran sebagai berikut : Jumlah unit kerja yang laporan

akuntabilitas keuangan sesuai standar dibagi jumlah unit kerja Kementerian

Hukum dan HAM yang membuat laporan keuangan di kali 100 %. (44/44) x 100 %

= 100 % . Capaiannya yang telah dilaksanakan sebesar 125 % yaitu dari realisasi

sebesar 100% dibagi dengan target 80%.

Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan opini dari BPK-RI atas

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2011 berupa “ Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) “ . Hal ini mendorong Inspektorat Jenderal dalam

mengawal dan mempertahankan opini dari BPK tersebut melalui kegiatan

pegawasan, tentunya bersama seluruh jajaran di Lingkungan Kementerian Hukum

dan HAM. Kegiatan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan akuntabilitas

keuangan dan pengelolaan keuangan negara sesuai standar yaitu melalui Reviu

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM.

Page 33: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 Halaman 27

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan,

keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum

disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Presiden melalui Menteri

Keuangan. Dalam hal sistem pengendalian intern, reviu hanya mengumpulkan

keterangan yang dapat menjadi bahan untuk penyusunan Statement of

Responsibility (Pernyataan Tanggung Jawab) oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan

Reviu pada bulan Januari 2012 terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum

dan HAM Tahun 2011 serta terhadap Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012

pada bulan Juli 2012. Kegiatan reviu ini dilakukan dengan menelusuri angka-angka

yang disajikan pada Laporan Keuangan tingkat Kantor Wilayah dan tingkat eselon

I ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk menyakini bahwa angka-

angka tersebut sesuai standar akuntansi pemerintah, serta dilakukan permintaan

keterangan kepada petugas / operator.

Selain melakukan reviu, Inspektorat Jenderal telah melakukan

pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan pada satuan kerja Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM

Page 34: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 Halaman 28

Persentase unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi sesuai ketentuan

Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

secara mandiri merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi

birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian

Hukum dan HAM sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 tahun 2012

tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara

online. Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk melakukan penilaian kesiapan

dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri.

Inspektorat Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan PMPRB

telah melakukan sosialisasi kepada unit eselon I pada bulan Desember 2012,

sedangkan penilaian secara online baru akan dilakukan pada tahun 2013.

Penyebab belum tercapainya target kinerja tersebut antara lain karena

Peraturan MENPAN dan RB nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi secara online (PMPRB) baru ditetapkan

tanggal 31 Mei 2012.

Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di

Kementerian Hukum dan HAM

Page 35: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 29

Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal

kategori ‘B’

Indikator ini mengukur hasil-hasil pencapaian unit kerja yang akuntabilitas

kinerjanya baik dilihat dari pemenuhan unsur-unsur yang mendukung akuntabilitas

kinerja. Formulasi pengukuran sebagai berikut : Jumlah unit kerja yang

akuntabilitas kinerjanya baik dibagi jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian

dikali 100 % (17/15) x 100 % = 133,33 % . Capaian telah melampaui dari target, yaitu

dari realisasi sebesar 17 unit kerja dibagi dengan target 15 unit kerja.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

pada tahun 2012 membuat Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pusat Tahun

2011. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM

mendapat nilai “B” .

Atas hasil laporan evaluasi tersebut, dan merujuk pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 tahun 2012

tentang Pedoman Pembangunan Zona Intergritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian

/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dimana salah satu indikator keberhasilan unit

kerja dalam menunjang ditetapkan nya sebagai Wilayah Bebas Korupsi adalah

adanya akuntabilitas kinerja yang baik .

Bahwa suatu unit kerja dinyatakan baik dalam akuntabilitasnya bila

memenuhi aspek, yaitu :

Pemenuhan Telah ada Renstra Telah ada RKT Telah ada Indikator Kinerja Utama LAKIP telah disusun tepat waktu Kualitas Tujuan/Sasaran telah berorientasi hasil Tujuan/Sasaran selaras Indikator kinerja memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Indikator kinerja dilengkapi dengan target yang baik Implementasi

Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan perencanaan

Page 36: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 30

Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan kinerja

Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja

Inspektorat Jenderal pada tahun 2012 telah melakukan evaluasi terhadap

akuntabilitas kinerja pada 48 (empat puluh delapan) unit kerja, dengan hasil

17 unit kerja yang mempunyai nilai akuntabilitas kinerja baik dari target awal 15

unit kerja (113,33 %), yaitu :

1. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

3. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

4. Direktorat Jenderal Imigrasi

5. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

8. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

9. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

10. Lapas Wanita Malang

11. Lapas Wanita Semarang

12. Lapas Surabaya

13. Lapas Ambon

14. Kantor Imigrasi Madiun

15. Kantor Imigrasi Bandung

16. Kantor Imigrasi Denpasar

17. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan

Page 37: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 31

Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu

Pada Tahun 2012 jumlah laporan pengaduan masyarakat sebanyak 188

laporan. Target di awal tahun 2012 terkait dengan pengaduan masyarakat dan

kasus yang ditangani secara tepat waktu telah tercapai, yaitu apabila ada surat

pengaduan masyarakat yang masuk langsung dit indak lanjuti oleh masing-masing

Inspektorat Wilayah.

Sebanyak 165 surat pengaduan telah dit indak lanjuti. Sebanyak 23 surat

pengaduan belum dit indak lanjuti dikarenakan terdapat 20 pengaduan masih

kekurangan data dan sebanyak 3 pengaduan bukan wewenang Kementerian

Hukum dan HAM.

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan audit

dengan tujuan tertentu (pemeriksaan khusus). Sumber data pemeriksaan khusus

berasal dari pengaduan masyarakat, perintah langsung Inspektur Jenderal atau

Menteri Hukum dan HAM (SIDAK), maupun dari isu aktual di media massa.

Permasalahan yang ditangani oleh Inspektorat Jenderal terkait pemeriksaan

dengan tujuan tertentu dilaporkan sebagai berikut :

Data pemeriksaan khusus tahun 2012

No. Substansi Pengaduan Jumlah %

1. Dugaan Penyimpangan, Penggelapan, Pemerasan dan Suap 38 29,69

2. Penyalahgunaan Wewenang 22 17,19

3. Pelanggaran Tata Tertib Kepegawaian 6 4,88

4. Perbuatan Pribadi yang Tercela, Lalai dan Pemalsuan 4 3,13

5. Narkotika 3 2,34

6. Sidak 18 14,06

7. Pengawasan Pengadaan CPNS 33 25,76

8. Lain-Lain 4 3,13

JUMLAH 128 100,00

Page 38: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 32

ANALISIS ATAS KUALITAS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SA SARAN TERKAIT

URUSAN ADMINISTRASI DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA INS PEKTORAT

JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIJABARKAN SEBAG AI BERIKUT :

Persentase pencapaian standard pelayanan prima dalam pelayanan tugas

pimpinan dan kerumah tanggaan dengan adminstrasi yang akuntabel

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas intern yang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Inspektorat

Jenderal yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal dalam melaksanakan tugas

membantu Menteri Hukum dan HAM dalam bidang pengawasan. Kegiatan yang

dilakukan Inspektorat Jenderal selaras dengan dokumen Rencana Strategis

Kementerian Hukum dan HAM, serta berdasarkan indikator kinerja yang

ditetapkan.

Selama tahun 2012 dari target yang ditetapkan telah tercapai yaitu

terpenuhinya 22 laporan yang berkaitan dengan layanan perkantoran di

lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk menunjang kegiatan pengawasan telah ditetapkan anggaran dalam

DIPA Inspektorat Jenderal tahun 2012 sebesar Rp.28.777.871.000. Berdasarkan

Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2012, dapat dijelaskan

bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.76.680.712, dan Realisasi

Belanja sebesar Rp.28.060.456.352 atau mencapai 97,51 % dari pagu anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

PNBP 18.000.000 76.680.712

Belanja Rupiah Murni 28.777.871.000 28.060.456.352

Page 39: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 Halaman 33

laporan Barang Milik Negara pada Neraca Tahun 2012

Uraian Jumlah (Rp)

Barang Konsumsi 25.476.300

Peralatan dan Mesin 8.662.550.509

Gedung dan Bangunan 2.274.392.127

Jaringan 0

Aset Tetap Lainnya 26.057.824

Software 893.937.000

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah 168.348.000

JUMLAH 12.050.761.760

Kegiatan Rapat dengar Pendapat dengan Komisi III DPR-RI

Page 40: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 34

Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan

berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel

Kegiatan perencanaan dilakukan untuk merencanakan kegiatan di

Inspektorat Jenderal selama satu tahun anggaran yang meliputi kegiatan

penganggaran DIPA, rencana umum pengadaan, rencana audit, rencana program

kerja pengawasan, rencan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang

pengawasan, dll.

Selama tahun 2012 dari target yang ditetapkan telah tercapai yaitu

terpenuhinya 7 laporan yang berkaitan dengan laporan dokumen perencanaan,

pengelolaan anggaran dan pelaporan program.

Dalam tahun anggaran 2012, terjadi 5 (lima) kali revisi atas dokumen

pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal, yaitu :

- tanggal 16 Februari 2012, tentang revisi halaman III DIPA No. 0007/013-

02.1.01/00/2012 rencana penarikan pengeluaran/perkiraan penerimaan.

- tanggal 2 Maret 2012, tentang revisi halaman III DIPA No. 0007/013-

02.1.01/00/2012 rencana penerimaan (PNBP) Inspektorat Jenderal

- tanggal 9 Maret 2012, tentang revisi perubahan mata anggaran kegiatan (MAK)

- tanggal 13 April 2012, tentang revisi perubahan mata anggaran kegiatan (MAK)

- tanggal Desember 2012, tentang revisi perubahan mata anggaran kegiatan

(MAK)

Kegiatan pelaporan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengawasan intern

dan pengawasan eksternal sebagai berikut :

a. Laporan Pemantauan BPK-RI

Dalam tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI di

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pemeriksaan dilakukan atas

Laporan Keuangan maupun Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Terhadap

Laporan hasil pemeriksaan tersebut telah dibuatkan surat t indak lanjut dan

dilakukan pemantauan kepada satuan kerja yang diperiksa untuk menindak

lanjuti dan dikirimkan ke Inspektorat Jenderal.

Page 41: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 35

Berdasarkan laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

BPK-RI sampai dengan semester II tahun 2012 mencakup obyek temuan dan

rekomendasi dari tahun 2005 s.d tahun 2012, dijelaskan sebagai berikut :

Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK-RI

No Tahun Rekomendasi Tindak Lanjut

Sesuai Dalam Proses

Belum ditindak lanjuti

Tidak dapat ditindak lanjuti

1. 2005 89 89 0 0 0 2. 2006 112 112 0 0 0 3. 2007 69 69 0 0 0 4. 2008 184 180 3 0 1 5. 2009 166 166 0 0 0 6. 2010 136 128 8 0 0 7. 2011 65 63 2 0 0 8. 2012 207 149 29 29 0

Jumlah 1.028 956 42 29 1

Berdasarkan pemantauan tindak anjut hasil pemeriksaan BPK tersebut,

diketahui bahwa dari 529 temuan dengan 1.028 rekomendasi senilai

Rp.140.936.365.104,22. Kementerian Hukum dan HAM telah menindaklanjuti

sesuai rekomendasi BPK sebanyak 956 rekomendasi senilai

Rp.27.052.427.750,25. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi (dalam proses)

sebanyak 42 rekomendasi senilai Rp.2.316.815.051,54. Rekomendasi belum

dit indaklanjuti sebanyak 29 rekomendasi senilai Rp.164.474.238,43 dan

rekomendasi t idak dapat dit indak lanjuti sebanyak satu rekomendasi senilai

Rp.111.402.648.064,00.

b. Laporan Pemantauan BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengirimkan

laporan hasil pengawasan setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan HAM

dengan tembusan Inspektorat Jenderal. Terhadap Laporan hasil pengawasan

tersebut telah dibuatkan surat t indak lanjut dan dilakukan pemantauan

kepada satuan kerja yang diperiksa untuk menindak lanjuti serta t indak

lanjutnya dikirimkan ke Inspektorat Jenderal dan BPKP Perwakilan terkait.

Page 42: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 36

Laporan hasil pengawasan yang diterbitkan dalam triwulan IV tahun

2012 berjumlah 20 laporan, diantaranya laporan tentang kegiatan evaluasi

penyerapan anggaran, laporan pendampingan proses lelang dan laporan

pendampingan penyusunan laporan keuangan serta t idak terdapat temuan

hasil pengawasan dalam triwulan IV tahun 2012.

Saldo temuan yang belum dit indak lanjuti sampai dengan trwulan IV

Tahun 2012 sebanyak 46 temuan senilai Rp. 703.947.508,65. Nilai temuan yang

berkaitan dengan pengembalian ke kas negara diantaranya disebabkan karena

kelalaian bendahara, sehingga jenis t indak lanjutnya berupa Tuntutan Ganti

Rugi (TGR) yang akan diselesaikan dengan mencicil. Selain itu juga disebabkan

karena rekomendasi yang mewajibkan pihak ketiga diluar Kementerian Hukum

dan HAM untuk bertanggung jawab dan sampai saat ini keberadaannya sudah

tidak diketahui. Rincian saldo temuan per tahun pelaporan hasil pengawasan

BPKP sebagai berikut :

Pemantauan Hasil Pengawasan BPKP

Tahun Pelaporan

Saldo

Temuan Nilai (Rp)

s.d 2007 23 367.188.883,65

2008 1 15.588.625,00

2009 1 0,00

2011 10 53.825.000,00

2012 11 267.345.000,00

Jumlah 46 703.947.508,65

c. Laporan Rekapitulasi Hukuman Disiplin Pegawai

Tugas pengawasan lainnya dari Inspektorat Jenderal adalah

memberikan saran terhadap usul penjatuhan hukuman disiplin pegawai. Usul

penjatuhan hukuman disiplin terlebih dahulu dilakukan analisa (telaahan staf)

tentang kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan rekapitulasi hukuman

disiplin tahun 2012, dijelaskan sebagai berikut :

Page 43: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 37

No. Jenis Jumlah

1. Tingkat Ringan 225 pegawai

2. Tingkat Sedang 178 pegawai

3. Tingkat Berat 89 pegawai

Jumlah 492 pegawai

Berdasarkan klasifikasi penyimpangan sebagai berikut :

No. Uraian Jumlah

1. Penyimpangan, penggelapan, pemerasan, suap 27 pegawai

2. Penyalahgunaan wewenang 33 pegawai

3. Pelanggaran tata tert ib kepegawaian 129 pegawai

4. Lalai dalam melaksanakan tugas, pelarian narapidana 270 pegawai

5. Narkotik 32 pegawai

6. Terorisme 1 pegawai

Jumlah 492 pegawai

Persentase hasil pengawasan pada Bagian LHP I yang ditindak lanjuti

secara tepat waktu

Laporan Hasil Audit kinerja dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap

substansi temuan dan rekomendasi sebelum dikirimkan ke satuan kerja untuk di

t indak lanjuti. Materi analisa substansi temuan dan rekomendasi memuat

kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Standar Operating Prosedur

(SOP), Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis.

Jumlah Temuan Audit Kinerja hasil pengawasan Inspektorat Jenderal pada

Bagian LHP I tahun 2012 sebanyak 1.188 rekomendasi. Jumlah temuan yang selesai

di t indak lanjuti sebanyak 368 rekomendasi.

Page 44: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 38

Rekap Temuan Hasil Audit Kinerja Tahun 2012

No Sub Kelompok Temuan Jumlah Nilai (Rp) % I. Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan

1 Kerugian negara/daerah atau kerugian

negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

0

0,00

2 Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

0 0,00

3 Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah 58 18,18

4 Administrasi 261 81,82 5 Indikasi tindak pidana 0 0,00 SUB TOTAL 319

II. Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 227

28,66

2 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 251 31,69

3 Kelemahan struktur pengendalian intern 314 39,65 SUB TOTAL 792

III. Temuan 3 E 1 Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan 12

15,58

2 Ketidakefisienan 32

41,56 3 Ketidakefektifan 33

42,86

SUB TOTAL 77 JUMLAH TOTAL 1.188

Persentase hasil pengawasan pada Bagian LHP II yang ditindak lanjuti

secara tepat waktu

Laporan Hasil Audit kinerja dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap

substansi temuan dan rekomendasi sebelum dikirimkan ke satuan kerja untuk di

t indak lanjuti. Materi analisa substansi temuan dan rekomendasi memuat

kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Standar Operating Prosedur

(SOP), Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis.

Page 45: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 39

Jumlah Temuan Audit Kinerja hasil pengawasan Inspektorat Jenderal pada

Bagian LHP II tahun 2012 sebanyak 1.057 rekomendasi. Jumlah temuan yang

selesai di t indak lanjuti sebanyak 373 rekomendasi.

Rekap Temuan Hasil Audit Kinerja Tahun 2012

No Sub Kelompok Temuan Jumlah Nilai (Rp) % I. Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan

1 Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

22 9,57

2 Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian

negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

9

3,91

3 Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah 56

24,35

4 Administrasi 143

62,17 5 Indikasi tindak pidana 0

0,00

SUB TOTAL 230 II. Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 290 37,61

2 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 138

17,90

3 Kelemahan struktur pengendalian intern 343

44,49 SUB TOTAL

III. Temuan 3 E 1 Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan 21

37,50

2 Ketidakefisienan 25 44,64 3 Ketidakefektifan 10 17,86 SUB TOTAL 56

JUMLAH TOTAL 1.057

Page 46: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 40

Persentase aparatur ITJEN yang memiliki kualifikasi dan kemampuan teknis

bidang pengawasan serta persentasi kelengkapan administrasi kepegawaian

yang akuntabel

Laporan bezzeting pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan

HAM sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebanyak 185 pegawai, terdiri dari

laki-laki 120 pegawai dan wanita 65 pegawai.

Bezzeting keadaan berdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah 1 IV/d 2 2 IV/c 3 3 IV/b 11

4 IV/a 12 5 III/d 25

6 III/c 24 7 III/b 48 8 III/a 39 9 II/d 1

10 II/c 15 11 II/b 3 12 II/a 2

Bezzeting keadaan sumber daya pengawasan Inspektorat Jenderal

No Jabatan Jumlah Keterangan

1. Struktural

a. Eselon I 0 1 Pelaksana Tugas

b. Eselon II 4 3 jabatan yang kosong

c. Eselon III 5

d. Eselon IV 24

2. Jabatan Fungsional Auditor

a. Auditor Madya 16

b. Auditor Muda 19

c. Auditor Pertama 48

d. Auditor Terampil 17

3. Jabatan Fungsional Umum 52

Jumlah 185

Page 47: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 41

Dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat pengawasan

di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah

melakukan kegiatan orkan sebagai berikut :

a. Pendalaman materi substansi pengawasan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri

(PKS) meliputi :

No. Materi Jumlah Peserta

1. Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK)

30

2. Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Peran APIP dalam

Reformasi Birokrasi Internal Kementerian

30

3. Implemantasi PP Nomor 60 Tahun 2008 dalam

mewujudkan Akuntabilitas Pengendaiian Internal

Pemerintah dalam Desain Penyelenggaraan SPIP

30

4. Sistem Pengendalian Gratifikasi 30

b. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) meliputi :

No. Diklat Jumlah Peserta

A. Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor

1. Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Terampil 3

2. Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahli 2

3. Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor

Pengendali Teknis

3

B. Kepemimpinan

1. Diklat Kepemimpinan Tk.IV 2

2. Diklat Kepemimpinan Tk.III 2

C. Bendaharawan 2

Page 48: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 Halaman 42

D. Penunjang Pengawasan

1. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan

Pemerintah

2

2. Audit Berbasis Resiko 32

3. Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa 10

4. Penyusunan Kertas Kerja Audit 3

5. Penjenjangan Auditor Peran Ketua Tim Dengan

Pola PNBP

15

6. Pelayanan Publik 1

7. Sertifikasi QIA 2

8. Arsiparis tingkat ahli 1

9. Intelejen 1

10. Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Jaringan

Informasi Hukum

1

11. e-Procurement 3

12. Teknis Rudenim 2

Kegiatan Capacity Building Inspektorat Jenderal

Page 49: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 43

c. Mengikutsertakan dalam kegiatan Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, Rakernis,

Narasumber yang relevan dan menunjang peningkatan profesionalisme

pengawasan meliputi :

Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, Rakernis, Narasumb er Jumlah Peserta

1. Rakernis Kehumasan 1

2. Rakernis Bidang Kepegawaian 1

3. Rakor Instrumen Penelit ian dan Jadwal Penelit ian Tim

Rintisan Gelar

1

4. Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Rencana

Kerja Anggaran Kantor Wilayah Tahun 2013

2

5. Lokakarya pengembangan mekanisme audit internal 1

6. Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 1

7. FGD Legal Assistance for the Poor 1

8. FGD Kajian Analisis Dampak dan Penilaian Kebutuhan

Program Pendidikan

1

9. FGD Penyesuaian Uraian Jabatan Fungsional Khusus

dan Fungsional Umum

2

10. FGD Penyusunan Kajian Pengawasan Internal

Pemasyarakatan

1

11. Sosialisai Perpres 70 Tahun 2012 3

12. Sosialisasi Pengelolaan BMN 2

13. Kegiatan ESQ 100

d. Kegiatan Bimbingan Teknis meliputi :

Bimbingan Teknis Jumlah Peserta

1. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 10

2. Pelatihan Aplikasi e-Procurement 1

3. Bimtek SPIP 2

4. Bimtek LAKIP 1

5. Peningkatan Wawasan dan Pembinaan Administrasi

Pengelola BMN

2

Page 50: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 44

C. Akuntabilitas Keuangan

Laporan pertanggung jawaban keuangan Inspektorat Jenderal

berdasarkan DIPA Nomor : 0007/013-02.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, yaitu

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum

dan HAM dilaporkan sebagai berikut :

Laporan Realisasi anggaran dan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum

dan HAM Tahun 2012 :

1. Pagu Tahun 2012 adalah sebesar Rp.28.777.871.000,- ( dua puluh delapan

milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu

rupiah), dengan rincian:

- Belanja pegawai Rp. 10.169.362.000,-

- Belanja barang Rp. 18.597.709.000,-

- Belanja modal Rp. 10.800.000,-

2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2012 adalah sebesar

Rp.28.060.456.352 (dua puluh delapan milyar enam puluh tujuh juta empat

ratus lima puluh enam ribu t iga ratus lima puluh dua rupiah) atau 97,51 % dari

pagu anggaran, dengan rincian :

- Belanja pegawai Rp. 10.133.371.988 (99,65 %)

- Belanja barang/jasa Rp.17.916.297.764 (96,34 %)

- Belanja modal Rp.10.786.600 (99,88 %)

Page 51: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 45

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM merupakan unit organisasi

yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan pengawasan

intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana ditegaskan

dalam Pasal 946 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01

TAHUN 2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam melaksanakan

tugasnya, Inspektorat Jenderal berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program

kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Penetapan Kinerja Tahun 2012 maupun

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum

dan HAM Tahun 2012 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan. LAKIP juga menyajikan

berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh

Inspektorat Jenderal pada Tahun 2012. Berbagai capaian strategis tersebut

tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja

berdasarkan tujuan dan sasaran.

3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat terpenuhi

sesuai target dan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai

pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Jenderal memberikan gambaran

bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan intern secara keseluruhan

sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, intergritas dan keterlibatan semua

elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam

pelaksanaan Good Governance dan Reformasi Birokrasi.

Page 52: LAKIP ITJEN 2012.pdf

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Halaman 46

4. Dalam kaitan dengan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian

Hukum dan HAM, program-program yang telah dilaksanakan dan diselesaikan

oleh Inspektorat Jenderal dit it ikberatkan pada seluruh unit kerja mencapai target

kinerja dengan administrasi yang akuntabel dengan target yang telah ditentukan

melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan

lainnya.

B. SARAN

1. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang diemban oleh Inspektorat

Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, perlu kiranya memperkuat peran

Inspektorat Jenderal sehingga dapat lebih efektif dalam mengendalikan

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM.

2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai

dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi

mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal

lebih dit ingkatkan yaitu secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan pengawasan.

3. Upaya lebih dit ingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi

terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif,

mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya

dapat dilakukan dengan melibatkan segenap beberapa pihak terkait.

4. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2012 merupakan dasar berpijak yang

lebih kuat bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk

melanjutkan pelaksanaan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis

Kementerian Hukum dan HAM pada tahun berikutnya dapat dilaksanakan secara

lebih efektif dan efisien.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM