Top Banner
42

LAKIP Inspektorat TA. 2012

Jan 19, 2017

Download

Documents

lecong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LAKIP Inspektorat TA. 2012
Page 2: LAKIP Inspektorat TA. 2012
Page 3: LAKIP Inspektorat TA. 2012
Page 4: LAKIP Inspektorat TA. 2012

IKHTISAR EKSEKUTIF 

Secara umum, tingkat realisasi terhadap 8 (delapan) target sasaran strategis yang

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat BPPT adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.1 dilakukan

dengan cara menghitung prosentase jumlah penyimpangan atas

peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran

yang di audit; pada pelaksanaan program/kegiatan BPPT tahun anggaran

2012, dimana dengan semakin kecil perbandingan, semakin baik

kondisinya. Adapun hasil pembandingannya adalah sebagai berikut:

Jumlah temuan pada tahun 2012 (masih menggunakan LHA BPK tahun

2011 karena LHA BPK 2012 belum diterima BPPT) adalah Rp.

1.061.055.731,06 dari total jumlah anggaran BPPT sebesar Rp

942.329.347.000,00 , maka perbandingan antara temuan dan anggaran

adalah sebesar 0,11%.

Dengan demikian target untuk peningkatan ketaatan terhadap peraturan

dapat dicapai bahkan terlampaui yaitu sebesar 0,11% dari target capaian

yang direncanakan sebesar 0,50%.

2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.2.1. yaitu dilakukan

dengan cara menghitung jumlah Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT

yang telah dilakukan penilaian risiko terhadap penerapan SPIP dengan

hasil sebagai berikut:

a. Kegiatan penjaminan atas tercapainya tujuan unit kerja dilakukan

melalui tahapan penerapan SPIP. Adapun tahapan penerapan SPIP

sampai dengan Tahun 2012 telah mencapai Tahap Internalisasi

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman iii

Page 5: LAKIP Inspektorat TA. 2012

(Penilaian Risiko), yang dilakukan oleh Tim Satgas SPIP BPKP

bekerjasama dengan Inspektorat selaku Tim Counterpart SPIP BPPT.

Kegiatan penilaian risiko dilakukan secara sampel yaitu pada 3 (tiga)

Satker yaitu Balai Pengkajian Bioteknologi, Balai Besar Teknologi

Kekuatan Struktur (B2TKS) dan Balai Pengkajian Teknologi Polimer

(BPTP), dengan ruang lingkup pemahaman konsepsi pengendalian

intern dan penerapan unsur-unsur SPIP yang mencakup lingkungan

pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan

komunikasi serta pemantauan.

b. Pemetaan SPIP tahun 2012 dilaksanakan pada 1 Satker/Unit Kerja

yaitu di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero Gas Dinamika dan

Getaran (UPT. LAGG), Serpong.

c. Tahap Pemahaman dilaksanakan pada 10 Satker/Unit Kerja di

lingkungan BPPT.

Dengan demikian kegiatan penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi

pada 14 Satker/Unit Kerja dilingkungan BPPT dapat tercapai, bahkan

melebihi dari target 7 Satker/Unit Kerja yang telah direncanakan, sebesar

35,55%.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 2 untuk indikator

kinerja sasaran 2.2.Peningkatan jumlah Satker/ Unit Kerja yang dipantau

(Monev), dilakukan dengan cara menghitung jumlah Satker/Unit Kerja di

lingkungan BPPT yang telah dilakukan pemantauan. Untuk tahun 2012

jumlah Satker/Unit Kerja yang dipantau atas penggunaan anggaran yang

telah dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 sebanyak 24

Satker/Unit Kerja dari 23 Satker/Unit Kerja yang telah direncanakan.

Dengan demikian capaian sasaran kegiatan pemantauan tahun 2012

telah melampaui target yang telah direncanakan.

3. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui realisasi pelaksanaan

tindaklanjut oleh Auditan atas rekomendasi terhadap temuan hasil audit

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman iv

Page 6: LAKIP Inspektorat TA. 2012

dari pihak pengawas internal dan eksternal, sesuai dengan Laporan Hasil

Audit (LHA). Data pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan LHA BPK Tahun

2012 atas pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2011, hal ini disebabkan

BPPT belum menerima LHA Tahun Anggaran 2012.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 3 dilakukan

dengan cara menghitung prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut

dengan jumlah rekomendasi.

Dari 37 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, telah selesai

direalisasikan sebanyak 32 rekomendasi, sedangkan 5 rekomendasi

masih dalam proses penyelesaian. Dengan demikian target dari Sasaran

Strategis No.3 telah dapat dicapai, yaitu sebesar 86,49% dari target yang

direncanakan 75%.

4. Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan tepat waktu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui penyelesaian Laporan Hasil

Pengawasan tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan dalam

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 4 dilakukan

dengan cara memperbandingkan jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang

diterbitkan tepat waktu, dengan total Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

yang diterbitkan per tahun.

Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan tepat waktu pada tahun 2012

sebanyak 3 LHP dari total LHP yang dihasilkan 3 LHP.

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.4 telah dicapai, yaitu

sebesar 100%.

5. Pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan sesuai SAI/SAP dan ketepatan waktu penyampaian hasil reviu. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 5 dilakukan

dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan.

Hasil yang dicapai adalah 2 buah Laporan, yaitu Laporan Semester I dan

Semester II Tahun 2012.

Kegiatan Reviu dilakukan secara paralel terhadap 19 Laporan Keuangan

Satuan Kerja di lingkungan BPPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman v

Page 7: LAKIP Inspektorat TA. 2012

dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun, yaitu Laporan Keuangan Semester

I dan Semester II Tahun Anggaran 2012.

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.5 telah sepenuhnya

dapat dicapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 2 Laporan.

6. Peningkatan jumlah evaluasi atas AKIP Unit/Satuan Kerja Tujuan Evaluasi AKIP Unit/Satker dilingkungan BPPT:

Pengukuran dan evaluasi kinerja Sasaran Strategis No. 6 dilakukan

dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang

diterbitkan per tahun atas LAKIP unit/satuan kerja.

Hasil yang dicapai adalah 4 buah LHE (8,9%) terhadap AKIP UPT/Balai

Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

1. Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi (BRDST).

2. Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan &Teknologi (IPTEKnet).

3. Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP).

4. Balai Inkubator Teknologi (BIT).

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.6 belum dapat dicapai

dari target yang telah ditetapkan yaitu 13%, hal ini disebabkan

berkurangnya jumlah SDM/Auditor Inspektorat.

7. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 7 dilakukan

dengan cara memperbandingkan jumlah SDM yang mengikuti Diklat

Sertifikasi Penjenjangan dengan jumlah target direncanakan. Adapun

jumlah SDM yang mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor sebanyak 5 orang,

dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.7 belum dapat

sepenuhnya dicapai, yaitu baru sebesar 62,5%.

Tidak tercapainya target sasaran strategis pencapaian komposisi ideal

Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan disebabkan

oleh kebijakan eksternal Inspektorat atas formasi kebutuhan SDM

ditentukan oleh Manajemen BPPT dan Kementerian PAN&RB serta

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman vi

Page 8: LAKIP Inspektorat TA. 2012

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman vii

penyelenggaraan Diklat Pengawasan yang ditentukan oleh Pusdiklatwas

BPKP.

8. Peningkatan Kompetensi Auditor Melalui Diklat Teknis Substansi Pengawasan. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.8 dilakukan

dengan cara menghitung jumlah auditor yang telah mengikuti Diklat

Pengawasan. Untuk memenuhi rencana telah diajukan 4 Auditor untuk

mengikuti Diklat Pengawasan di BPKP. Sehingga prosentase capaian

sasaran strategisnya adalah: 50%.

Realisasi yang dicapai hanya sebesar 50% dari target yang telah

ditetapkan 8 orang, hal ini disebabkan peserta Diklat dan waktu

penyelenggaraan Diklatwas ditentukan oleh Pusdiklatwas BPKP.

3.3. Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan kebijakan manajemen untuk melakukan penghematan pada

seluruh Unit/Satuan Kerja, maka alokasi Anggaran Inspektorat Tahun

Anggaran 2012 yang semula sebesar Rp.2.500.000.000,- menjadi

Rp.2.096.888.000,- sehingga terdapat penghematan anggaran sebesar

Rp.403.112.000,- (16,12%).

Adapun realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat

disampaikan sebagai berikut:

1. Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat pada tahun 2012 adalah

sebesar Rp. 1.974.559.550,- (94,17%) dari total anggaran DIPA

Inspektorat sebesar Rp. 2.096.888.000,- sehingga terdapat saldo

anggaran sebesar Rp.122.328.450,- (5,83%). 2. Anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat setiap tahunnya,

dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan

Inspektorat dan peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana

penunjang.

3. Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Inspektorat

tahun 2012 telah dapat diselesaikan dan hasilnya sesuai dengan target

yang direncanakan.

Page 9: LAKIP Inspektorat TA. 2012

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman viii

DAFTAR ISI 

Halaman KATA PENGANTAR iIKHTISAR EKSEKUTIF iiiDAFTAR ISI viiiDAFTAR GAMBAR ixDAFTAR TABEL x BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I - 11.2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan I - 2

1. Kedudukan I - 2 2. Tugas Pokok I - 2 3. Fungsi I - 2 4. Kewenangan I - 2

1.3. Struktur Organisasi I - 31.4. Sumber Daya Dan Fasilitas I - 31.5. Sistematika Penyajian I - 8

Bab II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan Nasional II - 12.2. Kebijakan Pengawasan Nasional Tahunan APIP II - 22.3. Program / Kegiatan Inspektorat Sesuai RENSTRA 2010-2014 II - 42.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 II - 52.5. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 II - 6

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2012

3.1. Pengukuran Kinerja III - 13.2. Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis III - 33.3. Akuntabilitas Keuangan III - 11

Bab IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan IV - 14.2. Saran IV - 2

LAMPIRAN

1. Surat Tugas Tim Penyusun LAKIP Inspektorat TA.2012 2. Keputusan Kepala BPPT No.065/Kp/KA/IV/2003 Tgl.29 April

2003

Page 10: LAKIP Inspektorat TA. 2012

DAFTAR GAMBAR 

Halaman Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat. I - 3

Gambar 1.2. Grafik Komposisi SDM Inspektorat. I - 4

Gambar 1.3. Grafik Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat. I - 5

Gambar 1.4. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA). I - 6

Gambar 1.5. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Umum. I - 6

Gambar 1.6. Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat

Pendidikan. I - 7

Gambar 1.7. Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan

Ruang Kepangkatan. I - 8

Gambar 3.1. Pelaksanaan Penerapan Tahapan SPIP oleh BPKP,

Inspektorat dan Satker/Unit Kerja. III - 5

Gambar 3.2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut III - 6

Gambar 3.3. Pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan III - 8

Gambar 3.4. Diklat Sertifikasi Penjenjangan di PUSDIKLATWAS BPKP III - 10

Gambar 3.5. Diklat Teknis Substansi III - 11

_________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman ix

Page 11: LAKIP Inspektorat TA. 2012

DAFTAR TABEL 

Halaman

Tabel 1.1. Komposisi SDM Inspektorat I - 4

Tabel 1.2. Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat I - 4

Tabel 1.3. Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat I - 4

Tabel 1.4. Komposisi Jabatan Fungsional Umum I - 6

Tabel 1.5. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan. I - 7

Tabel 1.6. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Kepangkatan I - 7

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan II - 5

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja II - 7

_________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman x

Page 12: LAKIP Inspektorat TA. 2012

BAB  I.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting

dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah

harus mampu merespon berbagai permasalahanan dan perubahan yang terjadi

melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan

pengawasan nasional.

Arah kebijakan pengawasan nasional yang diuraikan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional dinyatakan dengan :

1. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan

sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.

2. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan

pemeriksaan.

Untuk melaksanakan peran pengawasan secara optimal, Inspektorat BPPT

sebagai unit APIP Pusat menentukan prioritas sasaran pengawasan serta

melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan sesuai program

pengawasan yang telah ditetapkan. Program/Kegiatan Inspektorat BPPT juga

disesuaikan dengan kebijakan pengawasan nasional.

Sesuai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, Inspektorat

dalam melaksanakan kegiatan pengawasan berkaitan langsung dengan

penjaminan kualitas (quality assurance) terhadap efektifitas Sistem

Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Intansi

Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, sehingga sasaran

program/kegiatan tahun 2012 diarahkan untuk dapat memantau dan mengawal

serta mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan BPPT dengan

mempertimbangkan kemampuan sumber daya Inspektorat.

Inspektorat BPPT sebagai Unit Kerja Eselon II adalah unsur penyelenggara

pemerintahan negara yang berkewajiban mempertanggung-jawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan

____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 1

Page 13: LAKIP Inspektorat TA. 2012

sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana diatur

dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP) Satker/Unit Kerja.

1.2. Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,

Tanggal 21 April 2006, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan

Inspektorat adalah sebagai berikut :

1.2.1. Kedudukan Inspektorat

Unit Kerja Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala BPPT.

1.2.2. Tugas Pokok Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan BPPT.

1.2.3. Fungsi Inspektorat

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;

b. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

1.2.4. Kewenangan Inspektorat a. Melaksanakan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai penugasan Kepala BPPT.

c. Melaksanakan pengawasan terhadap unit kerja dilingkungan BPPT.

d. Penyusunan Rencana Audit 5 Tahunan.

e. Penyusunan Rencana Audit Tahunan

f. Mengadakan Audit Khusus dibidangnya.

g. Melaksanakan administrasi Inspektorat.

____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 2

Page 14: LAKIP Inspektorat TA. 2012

1.3. Struktur Organisasi Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tanggal 21

April 2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi, maka struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai

berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat

(SK Ka.BPPT No.: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006)

Sub Bag.Tata Usaha

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

INSPEKTUR

Sesuai dengan gambar 1.1. diatas, dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur

membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi di lingkungan

Inspektorat

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

1.4. Sumber Daya Dan Fasilitas

1.4.1.Sumber Daya Manusia Inspektorat memiliki jumlah SDM yang kurang memadai dengan

komposisi disiplin ilmu yang terbatas. Sebagai gambaran tentang

____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 3

Page 15: LAKIP Inspektorat TA. 2012

kekuatan SDM Inspektorat posisi per 31 Desember 2011 dapat

disampaikan sebagai berikut :

a. Komposisi SDM Inspektorat

Tabel 1.1

Komposisi SDM Inspektorat

NO STATUS JUMLAH (Orang) 1 Jenjang Struktural 2

2 Fungsional Auditor 12

3 Fungsional Umum 6

TOTAL 20

Gambar 1.2. Grafik Komposisi SDM Inspektorat

-

5

10

15

20

Struktural Fungsional Auditor

Fungsional Umum

Total

2

12

6

20

Juml

ah S

DM (O

rang

)

Status

b. Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat

Tabel 1.2

Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat

NO JABATAN STRUKTURAL JUMLAH (Orang) 1 Inspektur 1

2 Ka. Sub. Bagian Tata Usaha 1

TOTAL 2

____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 4

Page 16: LAKIP Inspektorat TA. 2012

Gambar 1.3 Grafik Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat

0

0.5

1

1.5

2

Inspektur Ka. Sub. Bagian Tata Usaha

Total

1 1

2

Jum

lah

SD

M (O

rang

)

Jabatan Struktural

c. Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

Tabel 1.3 Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat

NO JABATAN AUDITOR JUMLAH (Orang) A. AUDITOR AHLI : 1 Auditor Utama 0

2 Auditor Madya 3

3 Auditor Muda 0

4 Auditor Pertama 6

B. AUDITOR TRAMPIL : 1 Auditor Penyelia 2

2 Auditor Pelaksana Lanjutan 1

3 Auditor Pelaksana 0

TOTAL (A + B) 12

____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 5

Page 17: LAKIP Inspektorat TA. 2012

Gambar 1.4

Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat

0

2

4

6

8

10

12

Auditor Utama

Auditor Madya

Auditor Muda

Auditor Pertama

Auditor Penyelia

Auditor Pelaksanan

Lanjutan

Auditor Pelaksana

Total

0

3

0

6

21

0

12

Jum

lah

SDM

(Ora

ng)

Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

d. Komposisi Jabatan Fungsional Umum

Tabel 1.4

Komposisi Jabatan Fungsional Umum

NO JABATAN FUNGSIONAL UMUM JUMLAH (Orang) 1 Analisis Data 0

2 Pelaksana Urusan 6

3 Pembantu Pelaksana Urusan 0

TOTAL 6

Gambar 1.5 Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Umum

0

1

2

3

4

5

6

Analisis data Pelaksana urusan Pembantu Pelaksana Urusan

Total

0

6

0

6

Jum

lah

SDM

(Ora

ng)

Jabatan Fungsional Umum

____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 6

Page 18: LAKIP Inspektorat TA. 2012

e. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.5 Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH

(Orang) S2 3

S1 14

D1 - D3 1

SLTA 2

TOTAL 20

Gambar 1.6 Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

02468

101214161820

S2 S1 D1 - D3 SLTA Total

3

14

1 2

20

Jum

lah

SDM

(Ora

ng)

Tingkat Pendidikan

f. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan.

Tabel 1.6 Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

NO GOLONGAN RUANG JUMLAH (Orang) 1 Golongan IV 4

2 Golongan III 16

3 Golongan II 0

4 Golongan I 0

TOTAL 20

____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 7

Page 19: LAKIP Inspektorat TA. 2012

Gambar 1.7 Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang

Kepangkatan

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Gol I Gol II Gol III Gol IV

0 0

16

4

Jum

lah

SDM

(Ora

ng)

Golongan Ruang

Memperhatikan gambaran kondisi pegawai Inspektorat diatas, terlihat bahwa

komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki oleh Inspektorat pada

saat ini menunjukkan telah terjadi kekurangan jabatan Auditor Ahli Pertama

dan Auditor Ahli Muda dengan peran sebagai Ketua Tim dan Anggota Tim.

Dalam mengatasi kekurangan tersebut diambil kebijakan memberdayakan

personil Subbagian Tata Usaha.

Untuk melaksanakan pengembangan SDM Inspektorat, dilakukan program

Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat Teknis Substansi Pengawasan,

dan kegiatan workshop/seminar di bidang pengawasan.

1.5. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Unit Kerja Inspektorat TA.2012 berpedoman pada Peraturan Menteri

Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan,

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Inspektorat serta

Struktur Organisasi.

____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 8

Page 20: LAKIP Inspektorat TA. 2012

____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 9

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat TA.2012 meliputi

Rencana Strategis Inspektorat dan Penetapan Kinerja Insptektorat 2012.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012,

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Inspektorat dikaitkan dengan

pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun

2012.

Bab IV – Penutup,

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Tahun 2012 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi

perbaikan kinerja di masa datang.

Page 21: LAKIP Inspektorat TA. 2012

_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 1

BAB  II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

2.1. Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan Nasional Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting

dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan Intern Pemerintah

harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan

perubahan yang terjadi, yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan.

APIP Pusat, yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Kementerian, Inspektorat

Utama/Inspektorat LPNK, dll. adalah unsur pengawasan Intern Pemerintah

yang mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin terwujudnya

kepemerintahan yang baik melalui pengawasan intern yang bertujuan

membantu unsur menajemen pemerintahan dalam meningkatkan kinerjanya.

Untuk menghindari tumpang tindih dan inefisiensi penggunaan sumberdaya

pengawasan antar unsur APIP tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara APIP

Pusat dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan. Hasil

koordinasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) APIP Pusat, sehingga tercipta sinergi, menghindari tumpang

tindih, kelancaran pelaksanaan tugas di instansi masing-masing maupun pada

tingkat nasional.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP Pusat ini merupakan acuan

bagi seluruh APIP Pusat dalam melakukan pengawasan. Demikian pula

dengan Inspektorat BPPT, perencanaan Program Pengawasan disamping

mengacu pada Rencana Strategis BPPT, juga mengacu pada Peraturan

Pemerintah dan Kebijakan Pengawasan Nasional yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN &RB sebagaimana tersebut

dibawah ini:

Page 22: LAKIP Inspektorat TA. 2012

_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 2

1. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian

Intern Pemerintah Pasal 47 dan Pasal 48 dinyatakan bahwa:

a. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian

Intern dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan

fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;

b. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam butir (a)

dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;

c. Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada

butir (b) melakukan pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor: PER/03.1/M.PAN/03/2007 tentang

Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

disebutkan bahwa arah kebijakan pengawasan dinyatakan dengan :

a. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan

sinergi pengawasan intern, ekstern dan pengawasan masyarakat;

b. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan

pemeriksaan;

c. Pemberian sanksi yang sebesar-besarnya bagi para pelaku KKN

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2. Kebijakan Pengawasan Nasional Tahunan APIP 1. Visi dan Misi Pengawasan

2. Tujuan

3. Arah Kebijakan

4. Program-program Pengawasan:

a. Kegiatan Utama

b. Kegiatan Penunjang

c. Koordinasi Pengawasan

2.2.1.Visi dan Misi Pengawasan Terwujudnya APIP yang profesional, independen dan mampu mendorong

penerapan prinsip kepemerintahan yang baik

Page 23: LAKIP Inspektorat TA. 2012

_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 3

2.2.2.Misi Pengawasan APIP melaksanakan pengawasan intern berdasarkan kode etik dan

standar pengawasan yang diakui bersama dalam rangka memberikan

jaminan bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,

efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta

terlindunginya kekayaan negara dari setiap upaya penyimpangan

2.2.3.Tujuan - Menetapkan arah kebijakan Pengawasan Intern Pemerintah (PIP)

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi PIP

- Menjadi dasar penyusunan kebijakan pengawasan Tahunan APIP

Pusat dan Daerah

2.2.4.Arah Kebijakan - Meningkatkan efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah (PIP).

- Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal

dan wasmas

- Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

- Pemberian dukungan bagi APH dalam percepatan pemberantasan

KKN.

2.2.5.Program Pengawasan: 1. Kegiatan utama

a. Audit (Pemeriksaan)

b. Monitoring

c. Evaluasi

d. Reviu

e. Sosialisasi & Asistensi

2. Kegiatan Penunjang

a. Sinergi pelaksanaan kegiatan pengawasan

b. Penelitian, pengembangan & studi di bidang pengawasan

c. Diklat pengawasan

Page 24: LAKIP Inspektorat TA. 2012

_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 4

d. Pengembangan sistem informasi pengawasan

e. Pembinaan JFA

f. Kegiatan penunjang lainnya

3. Koordinasi Pengawasan

2.3. Program / Kegiatan Inspektorat Sesuai RENSTRA 2010 – 2014 Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan efektif,

efisien dan akuntabel, Inspektorat berpedoman pada dokumen perencanaan

yang terdapat pada:

1. Rencana Strategis BPPT Tahun 2010-2014

2. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2010-2014

3. Penetapan Kinerja Inspektorat Tahun 2012.

Program / Kegiatan Inspektorat tahun 2010 – 2014 disusun dengan

memperhatikan kebijakan dan program pengembangan teknologi di

lingkungan BPPT serta mengacu pada visi dan misi Inspektorat yang

mencakup sasaran strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja;

2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di

lingkungan BPPT;

3. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan

kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi

temuan hasil audit;

4. Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu;

5. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan sesuai SAI/SAP;

6. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja;

7. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam

sistem pengawasan;

8. Peningkatan kompetensi Auditor melalui Diklat sertifikasi pengawasan;

Page 25: LAKIP Inspektorat TA. 2012

_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 5

2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 Rencana Kerja Tahunan Inspektorat dibuat berdasarkan Peraturan Menteri

Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, Tanggal 31 Desember 2010 yaitu :

Tabel II - 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Inspektorat Tahun : 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

(1) (2) (3) (4)

1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja.

Prosentase jumlah penyimpangan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran BPPT.

0,50 % 0,11%

(LHA BPK TA. 2011)

2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT.

Prosentase jumlah Satker/Unit Kerja yang menerapkan SPIP

16%

(7 Satker/ Unit Kerja)

35,55%

(14 Satker/ Unit Kerja) :

- 3 Satker (Penilaian Risiko); - 1 Satker

(Pemetaan) ; - 10 Unit/Satker

(Tahap Pemahaman)

Peningkatan jumlah Satker/ Unit Kerja yang dipantau (Monev)

23 Satker/ Unit

24 Satker/Unit Kerja

3. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit.

Prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap jumlah rekomendasi.

75 % 86,49%

(32 telah selesai TL dari 37

Rekomendasi)

Page 26: LAKIP Inspektorat TA. 2012

_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 6

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

(1) (2) (3) (4)

4. Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.

Prosentase jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu dengan total LHA yang diterbitkan pertahun.

100 %

(3 LHA)

100%

(3 LHA)

5. Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan BPPT sesuai SAI/SAP.

Ketepatan waktu pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BPPT.

2 Laporan 2 Laporan

6. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja.

Prosentase jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP unit/satker.

13% 8,9%

(4 LHE)

7. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam tugas pengawasan.

Terpenuhinya jumlah ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebagai Tim Mandiri melalui Diklat Sertifikasi Penjenjangan.

8 Auditor 5 Auditor

(62,5%)

8. Peningkatan kompetensi Auditor melalui diklat sertifikasi pengawasan.

Prosentase peningkatan jumlah Auditor bersertifikat Diklat Teknis Pengawasan.

8 Auditor 4 Auditor

(50%)

2.5. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat dibuat sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 31 Desember

2010, yang terinci didalam tabel berikut ini :

Page 27: LAKIP Inspektorat TA. 2012

_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 7

Tabel II – 2 PENETAPAN KINERJA Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Inspektorat Tahun Anggaran : 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja.

Prosentase jumlah penyimpangan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran BPPT.

0.50 %

2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT.

Prosentase jumlah Satker/Unit Kerja yang menerapkan SPIP

16%

Peningkatan jumlah Satker/ Unit Kerja yang dipantau (Monev)

23 Satker/ Unit

3. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit.

Prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap jumlah rekomendasi.

75 %

4. Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.

Prosentase jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu dengan total LHA yang diterbitkan pertahun.

100 %

5. Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan BPPT sesuai SAI/SAP.

Ketepatan waktu pelaksanaan reviu laporan keuangan BPPT.

2 Laporan

6. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja.

Prosentase jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP unit/satker.

13%

7. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam tugas pengawasan.

Terpenuhinya jumlah ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebagai Tim Mandiri melalui Diklat Sertifikasi Penjenjangan

8 Auditor

8. Peningkatan kompetensi Auditor Prosentase peningkatan jumlah 8 Auditor

Page 28: LAKIP Inspektorat TA. 2012

_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 8

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) melalui diklat sertifikasi pengawasan.

Auditor bersertifikat Diklat Teknis Pengawasan.

Page 29: LAKIP Inspektorat TA. 2012

BAB III.  AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT 

3.1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang

dicapai dengan standar, rencana atau target, dengan menggunakan indikator

kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pengukuran Kinerja Inspektorat dibuat dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010

Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, antara

lain sebagaimana tercantum dalam pasal 10 yaitu :

Pasal 10 (1) Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian

targetkinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

(2) Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan

realisasi kinerja.

(3) Format pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan (2) diilustrasikan pada Lampiran III.

Pengukuran kinerja Inspektorat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja. Pengukuran dilakukan

dengan cara menghitung prosentase jumlah penyimpangan atas

peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran

yang diaudit;

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -1

Page 30: LAKIP Inspektorat TA. 2012

2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi Satker/Unit Kerja di

lingkungan BPPT. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung:

2.1. Jumlah Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT yang telah

menerapkan tahapan SPIP;

2.2. Jumlah Satker/ Unit Kerja yang dipantau (Monev).

3. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai

dengankesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti

rekomendasi temuan hasil audit.Pengukuran dilakukan dengan cara

menghitung prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap

jumlah rekomendasi;

4. Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.Pengukuran

dilakukan dengan cara memperbandingkan jumlah Laporan Hasil Audit

(LHA) tepat waktu dengan jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) yang

diterbitkan per tahun;

5. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan BPPT sesuai SAI/SAP dan

ketepatanwaktu penyampaian hasil reviu.Pengukuran dilakukan dengan

cara menghitung jumlah laporan yang diterbitkan;

6. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja.Pengukuran

dilakukan dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

yang diterbitkan per tahun atas LAKIP unit/satuan kerja;

7. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam

sistem pengawasan. Pengukuran dilakukan dengan cara

memperbandingkan jumlah auditor yang bersertifikat Diklat Penjenjangan

dengan target komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA);

8. Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat sertifikasi pengawasan,

pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah auditor yang

bersertifikat Diklat Teknis Substansi Pengawasan ;

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -2

Page 31: LAKIP Inspektorat TA. 2012

3.2. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui

permasalahan dan hambatan yang timbul dilapangan dalam pelaksanaan

ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam

melaksanakan tercapainya kesesuaian pelaksanaan anggaran dan kinerja

dengan kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak pelaksana.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.1 dilakukan

dengan cara menghitung prosentase jumlah penyimpangan atas

peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran

yang di audit; pada pelaksanaan program/kegiatan BPPT tahun anggaran

2012, dimana dengan semakin kecil perbandingan, semakin baik

kondisinya. Adapun hasil pembandingannya adalah sebagai berikut:

Jumlah temuan pada tahun 2012 (masih menggunakan LHA BPK tahun

2011 karena LHA BPK 2012 belum diterima BPPT) adalah Rp.

1.061.055.731,06 dari total jumlah anggaran BPPT sebesar Rp

942.329.347.000,00 , maka perbandingan antara temuan dan anggaran

adalah sebesar 0,11%.

Dengan demikian target untuk peningkatan ketaatan terhadap peraturan

dapat dicapai bahkan terlampaui yaitu sebesar 0,11% dari target capaian

yang direncanakan sebesar 0,50%.

2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.2.1. yaitu dilakukan

dengan cara menghitung jumlah Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT

yang telah dilakukan penilaian risiko terhadap penerapan SPIP dengan

hasil sebagai berikut:

a. Kegiatan penjaminan atas tercapainya tujuan unit kerja dilakukan

melalui tahapan penerapan SPIP. Adapun tahapan penerapan SPIP

sampai dengan Tahun 2012 telah mencapai Tahap Internalisasi

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -3

Page 32: LAKIP Inspektorat TA. 2012

(Penilaian Risiko), yang dilakukan oleh Tim Satgas SPIP BPKP

bekerjasama dengan Inspektorat selaku Tim Counterpart SPIP BPPT.

Kegiatan penilaian risiko dilakukan secara sampel yaitu pada 3 (tiga)

Satker yaitu Balai Pengkajian Bioteknologi, Balai Besar Teknologi

Kekuatan Struktur (B2TKS) dan Balai Pengkajian Teknologi Polimer

(BPTP), dengan ruang lingkup pemahaman konsepsi pengendalian

intern dan penerapan unsur-unsur SPIP yang mencakup lingkungan

pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan

komunikasi serta pemantauan.

b. Pemetaan SPIP tahun 2012 dilaksanakan pada 1 Satker/Unit Kerja

yaitu di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero Gas Dinamika dan

Getaran (UPT. LAGG), Serpong.

c. Tahap Pemahaman dilaksanakan pada 10 Satker/Unit Kerja di

lingkungan BPPT.

Dengan demikian kegiatan penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi

pada 14 Satker/Unit Kerja dilingkungan BPPT dapat tercapai, bahkan

melebihi dari target 7 Satker/Unit Kerja yang telah direncanakan, sebesar

35,55%.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 2 untuk indikator

kinerja sasaran 2.2. Peningkatan jumlah Satker/ Unit Kerja yang dipantau

(Monev), dilakukan dengan cara menghitung jumlah Satker/Unit Kerja di

lingkungan BPPT yang telah dilakukan pemantauan. Untuk tahun 2012

jumlah Satker/Unit Kerja yang dipantau atas penggunaan anggaran yang

telah dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 sebanyak 24

Satker/Unit Kerja dari 23 Satker/Unit Kerja yang telah direncanakan.

Dengan demikian capaian sasaran kegiatan pemantauan tahun 2012

telah melampaui target yang telah direncanakan.

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -4

Page 33: LAKIP Inspektorat TA. 2012

Gambar 3.1.

Pelaksanaan Penerapanan Tahapan SPIP oleh BPKP, Inspektorat dan Satker/Unit Kerja.

3. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui realisasi pelaksanaan

tindaklanjut oleh Auditan atas rekomendasi terhadap temuan hasil audit

dari pihak pengawas internal dan eksternal, sesuai dengan Laporan Hasil

Audit (LHA). Data pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan LHA BPK Tahun

2012 atas pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2011, hal ini disebabkan

BPPT belum menerima LHA Tahun Anggaran 2012.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 3 dilakukan

dengan cara menghitung prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut

dengan jumlah rekomendasi.

Dari 37 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, telah selesai

direalisasikan sebanyak 32 rekomendasi, sedangkan 5 rekomendasi

masih dalam proses penyelesaian. Dengan demikian target dari Sasaran

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -5

Page 34: LAKIP Inspektorat TA. 2012

Strategis No.3 telah dapat dicapai, yaitu sebesar 86,49% dari target yang

direncanakan 75%, dengan perhitungan sebagai berikut:

32 Prosentase Pencapaian Sasaran Strategis = x 100% = 86,49% 37

4. Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan tepat waktu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui penyelesaian Laporan Hasil

Pengawasan tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan dalam

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 4 dilakukan

dengan cara memperbandingkan jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang

diterbitkan tepat waktu, dengan total Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

yang diterbitkan per tahun.

Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan tepat waktu pada tahun 2012

sebanyak 3 LHP dari total LHP yang dihasilkan 3 LHP.

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.4 telah dicapai, yaitu

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

3 Prosentase Pencapaian Sasaran Strategis = x 100% = 100% 3

Gambar 3.2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -6

Page 35: LAKIP Inspektorat TA. 2012

5. Pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan sesuai SAI/SAP dan ketepatan waktu penyampaian hasil reviu. Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga wajib

melakukan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L),

sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

No.41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan Reviu dilakukan secara paralel terhadap 19 Laporan Keuangan

Satuan Kerja di lingkungan BPPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan

dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun, yaitu Laporan Keuangan Semester

I dan Semester II Tahun Anggaran 2012.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan terbatas

mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan

Keuangan Kementerian/Lembaga sesuai Standar Akuntansi Instansi

(SAI), serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kepada Menteri/Pimpinan

Lembaga, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang

berkualitas.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 5 dilakukan

dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan.

Hasil yang dicapai adalah 2 buah Laporan, yaitu Laporan Semester I dan

Semester II Tahun 2012.

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.5 telah sepenuhnya

dapat dicapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 2 Laporan.

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -7

Page 36: LAKIP Inspektorat TA. 2012

Gambar 3.3. Pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

6. Peningkatan jumlah evaluasi atas AKIP Unit/Satuan Kerja Tujuan Evaluasi AKIP Unit/Satker dilingkungan BPPT:

Tujuan dari kegiatan Evaluasi LAKIP Unit/Satuan Kerja di lingkungan

BPPT, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB No.35 Tahun 2012

yang ditujukan terhadap pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2011 pada

Unit/Satker di lingkungan BPPT adalah ;

a. Memberikan penilaian terhadap penerapan Sistem AKIP ;

b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP ;

c. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan

akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.

Pengukuran dan evaluasi kinerja Sasaran Strategis No. 6 dilakukan

dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang

diterbitkan per tahun atas LAKIP unit/satuan kerja.

Hasil yang dicapai adalah 4 buah LHE (8,9%) terhadap AKIP UPT/Balai

Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

1. Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi (BRDST).

2. Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan &Teknologi (IPTEKnet).

3. Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP).

4. Balai Inkubator Teknologi (BIT).

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -8

Page 37: LAKIP Inspektorat TA. 2012

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.6 belum dapat dicapai

dari target yang telah ditetapkan yaitu 13%, hal ini disebabkan

berkurangnya jumlah SDM/Auditor Inspektorat.

7. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan dikenal adanya Tim Mandiri yang

beranggotakan minimal 4 orang yang terdiri 1 orang Pengendali Teknis

(Auditor Madya), 1 orang Ketua Tim (Auditor Muda) dan 2 orang Anggota

Tim (Auditor Pertama dan/atau Auditor Terampil).

Kondisi Auditor Inspektorat saat ini komposisinya kurang memadai untuk

membentuk Tim Mandiri, sehingga diperlukan penambahan jumlah

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi syarat kualifikasi sebagai

Auditor.

Berdasarkan Road Map Inspektorat, jumlah kebutuhan SDM sampai

dengan tahun 2014 adalah 42 orang dan pemenuhannya direncanakan

secara bertahap setiap tahun, yakni sebanyak 8 orang.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 7 dilakukan

dengan cara memperbandingkan jumlah SDM yang mengikuti Diklat

Sertifikasi Penjenjangan dengan jumlah target direncanakan. Adapun

jumlah SDM yang mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor sebanyak 5 orang,

dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.7 belum dapat

sepenuhnya dicapai, yaitu baru sebesar 62,5%, dengan perhitungan

sebagai berikut:

5 Prosentase Pencapaian Sasaran Strategis = x 100% = 62,5% 8

Tidak tercapainya target sasaran strategis pencapaian komposisi ideal

Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan disebabkan

oleh kebijakan eksternal Inspektorat atas formasi kebutuhan SDM

ditentukan oleh Manajemen BPPT dan Kementerian PAN&RB serta

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -9

Page 38: LAKIP Inspektorat TA. 2012

penyelenggaraan Diklat Pengawasan yang ditentukan oleh Pusdiklatwas

BPKP.

Gambar 3.4. Diklat Sertifikasi Penjenjangan di

PUSDIKLATWAS BPKP

8. Peningkatan Kompetensi Auditor Melalui Diklat Teknis Substansi Pengawasan. Untuk meningkatkan profesionalisme Auditor dalam rangka pelaksanaan

tugas pengawasan atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan

efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan

kompetensinya.

Diharapkan dengan adanya program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat

BPPT dapat memberikan kontribusi kepada BPPT pada umumnya dan

Inspektorat BPPT khususnya, untuk saling membantu, bersinergi dan

berkolaborasi dalam memperbaiki kinerja para pelaksana kegiatan di

BPPT.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.8 dilakukan

dengan cara menghitung jumlah auditor yang telah mengikuti Diklat

Pengawasan. Untuk memenuhi rencana telah diajukan 4 Auditor untuk

mengikuti Diklat Pengawasan di BPKP. Sehingga prosentase capaian

sasaran strategisnya adalah: 50% dengan perhitungan sebagai berikut:

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -10

Page 39: LAKIP Inspektorat TA. 2012

4 Prosentase Pencapaian Sasaran Strategis = x100% = 50% 8

Realisasi yang dicapai hanya sebesar 50% dari target yang telah

ditetapkan 8 orang, hal ini disebabkan peserta Diklat dan waktu

penyelenggaraan Diklatwas ditentukan oleh Pusdiklatwas BPKP.

Gambar 3.5. Diklat Teknis Substansi

3.3. Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan kebijakan manajemen untuk melakukan penghematan pada

seluruh Unit/Satuan Kerja, maka alokasi Anggaran Inspektorat Tahun

Anggaran 2012 yang semula sebesar Rp.2.500.000.000,- menjadi

Rp.2.096.888.000,- sehingga terdapat penghematan anggaran sebesar

Rp.403.112.000,- (16,12%).

Adapun realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat

disampaikan sebagai berikut:

1. Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat pada tahun 2012 adalah

sebesar Rp.1.974.559.550,- (94,17%) dari total anggaran DIPA

Inspektorat sebesar Rp.2.096.888.000,- sehingga terdapat saldo

anggaran sebesar Rp.122.328.450,- (5,83%).

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -11

Page 40: LAKIP Inspektorat TA. 2012

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -12

2. Anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat setiap tahunnya,

dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan

Inspektorat dan peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana

penunjang.

3. Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Inspektorat

tahun 2012 telah dapat diselesaikan dan hasilnya sesuai dengan target

yang direncanakan.

Page 41: LAKIP Inspektorat TA. 2012

BAB IV.  PENUTUP

4.1. Kesimpulan Dari hasil pengukuran capaian kinerja Inspektorat sebagaimana diuraikan pada

bab sebelumnya yang secara garis besar mencakup kegiatan pengawasan,

sistem peringatan dini (early warning system) dan kegiatan penunjang

pengawasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Capaian sasaran kegiatan pengawasan. Kegiatan Pengawasan tahun 2012 secara umum dapat dicapai sesuai

dengan target yang direncanakan, yakni:

1). Adanya peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan pada seluruh Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT .

2). Laporan Hasil Audit Inspektorat telah diselesaikan tepat waktu.

3). Pelaksanaan Evaluasi LAKIP belum dapat dicapai sesuai target yang

direncanakan, hal ini disebabkan jumlah dan kualifikasi SDM yang

kurang memadai.

b. Capaian Sasaran Kegiatan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Kegiatan Pengawasan tahun 2012 secara umum dapat dicapai sesuai

dengan target yang direncanakan, yakni:

1. Penerapan SPIP secara bertahap telah dilaksanakan pada 14

Satker/Unit Kerja.

2. Pelaksanaan pemantauan terhadap penggunaan anggaran/DIPA

Tahun Anggaran 2012 pada 24 Satker/Unit Kerja.

3. Pelaksanaan Reviu terhadap 19 Laporan Keuangan Satker di

lingkungan BPPT Semester I dan II Tahun Anggaran 2012.

c. Capaian Sasaran Kegiatan Penunjang Pengawasan. Kegiatan Penunjang Pengawasan tahun 2012 secara umum dapat dicapai

sesuai dengan target yang direncanakan, yakni:

____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman IV -1

Page 42: LAKIP Inspektorat TA. 2012

____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman IV -2

1. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor direalisasikan

melalui Diklat Pembentukan Auditor dan Diklat Sertifikasi Penjenjangan

Auditor yang diikuti sebanyak 5 orang.

2. Pencapaian peningkatan kompetensi Auditor direalisasikan melalui

Diklat Teknis Pengawasan yang diikuti sebanyak 4 orang.

4.2. Saran Dalam rangka peningkatan kapabilitas Inspektorat dibutuhkan kuantitas dan

kualitas SDM/Auditor yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan,

maka disarankan kepada Manajemen BPPT:

1. Perlu merealisasikan penambahan Pejabat Fungsional Auditor (PFA)

dengan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan yang

telah disampaikan kepada Biro SDMO BPPT.

2. Untuk menjadi perhatian bahwa jumlah dan komposisi Auditor Inspektorat

sudah tidak memadai untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan

secara optimal, yaitu hanya 12 Auditor yang terdiri atas:

- Auditor Madya (peran Pengendali Teknis) : 3 orang

- Auditor Muda (peran Ketua Tim) : 0 orang

- Auditor Pertama (peran Anggota) : 6 orang

- Auditor Terampil (peran Anggota) : 3 orang

Capaian kinerja Inspektorat yang telah dituangkan dalam LAKIP Tahun 2012

diharapkan dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja

Inspektorat.