Lakip Djpu Tahun 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DJPU

TAHUN 2012

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

KEMENTERIAN KEUANGAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)


TAHUN 2012


KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang

LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah i 2012DJPU LLAAKKIIPP

PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal

Pengelolaan Utang (DJPU) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja

DJPU tahun 2012 sebagai salah satu Unit Eselon I Kementerian Keuangan. LAKIP DJPU

disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP diharapkan dapat menjadi wujud

akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, pencapaian visi, misi dan tujuan

organisasi serta sebagai alat penilaian dan pengendalian dalam rangka memacu

peningkatan kinerja organisasi.

Sejalan dengan proses reformasi birokrasi, indikator keberhasilan yang digunakan

dalam LAKIP DJPU diukur berdasarkan peta strategi (strategy map) DJPU yang disusun

dengan menggunakan metodologi Balanced Scorecard (BSC). Peta strategi tersebut

memetakan setiap Sasaran Strategis (SS) yang akan dicapai dalam rangka pencapaian

tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Setiap SS memiliki ukuran yang

disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja yang telah

ditentukan. Pada tahun 2012, DJPU memiliki peta strategi dengan 12 SS dan 26 IKU yang

telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan

Menteri Keuangan. Pengukuran LAKIP dengan menggunakan IKU diharapkan sekaligus

menjadi bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pencapaian target kinerja dalam

setahun. Selain itu ditetapkan pula Inisiatif Strategis Direktur Jenderal Pengelolaan Utang

untuk Tahun 2012, yang terdiri dari 19 Inisiatif Strategis.

Secara best practice, agenda reformasi birokrasi telah memberikan tekanan

sekaligus tantangan yang cukup besar bagi DJPU untuk mampu mengombinasikan

fungsinya sebagai organisasi birokrasi sekaligus sebagai unit yang terkait dengan pasar

keuangan, baik domestik maupun internasional. Pasar keuangan yang berkembang

dengan sangat dinamis dan disertai dengan meningkatnya kompleksitas pekerjaan

K E M E NTERIAN KEUANGAN RE P II BLI K I N DON ESIAD irc ktorot t e nd e ral Pe ngelalo d n tJtd ng

menuntut DIPU untuk menerapkan prinsip-prinsip good gouernance secatakonsisten sertameningkatkan kualitas organisasi untuk dapat menjaga kepercayaan pasar.

Dalam menjalankan tugasnya, DIPU telah menetapkan visi, yaitu ""Menjadi unityang profesional dalam mendukung pembiayaan APBN secata efisien dengan risiko yangterukur untuk mempertahankan kesinambungan fiskal", Visi tersebut kemudiandijabarkan dalam 4 misi, yakni sebagai berikut:

a. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif,transparary dan akuntabel;

b. Mengendalikan pengadaanf penerbitan utang melalui penetapan kapasitasberutang yang mendukung stabilitas fiskal;

c. Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upayamengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasarkeuangan domestik yang efisien dan stabil; dan

d. Mewujudkan kerjasama intemasional dalam rangka memperoleh sumberpembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar keuanganregional.

Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2010-2014, DJPU diharapkan dapat mencapai target kinerja secara lebih terarah, transpararydan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalampelaksanaan fugas.

Direktur JenderalKuasa Khusus,

1-re RobertPakpahaneiioinu'nii'r6' iiiot l oolW

[RKIP DrPU2012


LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah iii 2012DJPU LLAAKKIIPP

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP DJPU Tahun 2012 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan kinerja DJPU selama tahun 2012. Pada tahun 2012 DJPU telah menetapkan

target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal

Pengelolaan Utang dengan Menteri Keuangan yang terdiri dari 12 SS dan 26 IKU. Capaian

SS dan IKU DJPU tahun 2012 adalah:

1. 10 SS dan 22 IKU berstatus hijau atau memenuhi dan/atau di atas target;

2. 2 SS dan 3 IKU berstatus kuning atau kurang memenuhi target; dan

3. 1 IKU berstatus abu-abu dikarenakan tidak terdapat obyek kinerja dan tidak

tersedianya data.

Secara garis besar, uraian atas pencapaian Sasaran Strategis beserta IKU DJPU

selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian SS Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, efisien, dan aman untuk

mendukung kesinambungan fiskal dengan indikator persentase pemenuhan target

pembiayaan melalui utang yang cukup, persentase pencapaian target effective cost, dan

persentase pemenuhan target risiko portofolio utang, pada tahun 2012 dapat tercapai

dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:

a. Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup ditargetkan

sebesar 100% (Rp286,83 triliun) dengan realisasi sebesar 98,87% (Rp283,58 triliun);

b. Persentase pencapaian target effective cost ditargetkan sebesar 100% dengan

realisasi sebesar 80,58%. Keberhasilan penurunan biaya utang (target effective cost)

disebabkan antara lain, pemilihan instrumen pembiayaan melalui SBN yang tepat,

strategi komunikasi yang efektif dengan pelaku pasar, kondisi fundamental

ekonomi Indonesia yang baik, tingkat likuiditas pasar domestik dan internasional

masih cukup tinggi, serta transaksi pengelolaan portofolio SUN melalui cash

buyback dan debt switch dilaksanakan secara efektif;

c. Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang direncanakan sebesar 100%,

dengan realisasi sebesar 98,13%. Realisasi tersebut disebabkan karena secara

umum pengelolaan portofolio utang telah sesuai dengan strategi pengelolaan

utang;

2. Pencapaian SS akuntabilitas pengelolaan utang dengan indikator opini BPK terhadap

LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah, pada tahun 2012 relatif dapat tercapai dengan


LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah iv 2012DJPU LLAAKKIIPP

baik. Pada tahun 2012, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Bagian Anggaran (LK

BA) Pengelolaan Utang dan Hibah Tahun Anggaran 2011 ditargetkan 100% (Wajar

Tanpa Pengecualian/WTP), dengan realisasi 87,50 %, yaitu:

a. LK BA Pengelolaan Utang memperoleh opini WTP (100%); dan

b. LK BA Hibah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (75%).

LK BA Hibah Tahun Anggaran 2011 memperoleh opini WDP karena masih terdapat

donor atau Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum sepenuhnya menaati peraturan,

yaitu terkait pengesahan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah,

sehingga pendapatan hibah sebesar Rp0,29 triliun yang diterima K/L tidak disahkan

di Kementerian Keuangan.

3. Pencapaian SS kredibilitas dan transparansi pengelolaan utang dengan indikator

indeks kepuasan pengguna layanan dan persentase pembayaran utang tepat waktu,

tepat jumlah, dan tepat sasaran, pada tahun 2012 dapat tercapai dengan baik. Capaian

IKU untuk SS tersebut pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:

a. Indeks kepuasan pengguna layanan ditargetkan sebesar 3,9 dengan realisasi

sebesar 3,79. Survey ini dilaksanakan oleh tim Institut Pertanian Bogor (IPB) dan

dalam laporan hasil survey, terdapat dua unsur layanan DJPU yang masih perlu

diperbaiki, yaitu keterbukaan/kemudahan akses informasi dan waktu

penyelesaian layanan;

b. Persentase pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran

ditargetkan 100% dengan realisasi 100%, yaitu telah dilaksanakan secara tepat

waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran (tidak ada denda keterlambatan). Realisasi

pembayaran kewajiban utang pada tahun 2012 sebesar Rp274,36 triliun melalui

3.249 SPM.

4. Pencapaian SS perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas

dengan indikator persentase penyediaan peraturan yang mendukung pengembangan

pasar dan pengelolaan portofolio utang, persentase penyusunan dokumen strategi

pembiayaan tahunan melalui utang, dan persentase pelaksanaan kajian restrukturisasi

Surat Utang Pemerintah dalam rangka ALM, pada tahun 2012 dapat tercapai dengan

baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:

a. Persentase penyediaan peraturan yang mendukung pengembangan pasar dan

pengelolaan portofolio utang selama tahun 2012 direncanakan sebesar 100% {8 set

(tiap set memilki bobot 12,5%)}, dengan realisasi sebesar 92,50%. Dari 8 set


LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah v 2012DJPU LLAAKKIIPP

peraturan yang menjadi target di tahun 2012, terdapat 2 set peraturan yang belum

dapat diselesaikan pada tahun 2012, yaitu: RPMK tentang Transaksi Lindung Nilai

dan RPMK tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Anggaran

Kewajiban Penjaminan Pemerintah. Saat ini, RPMK tentang Transaksi Lindung

Nilai telah disahkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK Nomor

12/PMK.08/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai pada tanggal 4 Januari 2013,

sedangkan untuk RPMK tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sampai akhir tahun 2012 konsep

nota dinas bersama ke Menteri Keuangan masih berada di Direktorat Jenderal

Perbendaharaan;

b. Persentase penyelesaian dokumen strategi pengelolaan utang pada tahun 2012

ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Dokumen strategi

pengelolaan utang tahun 2013 telah ditetapkan dengan Keputusan Dirjen

Pengelolaan Utang Nomor: KEP-47/PU/2012 tanggal 19 Desember 2012; dan

c. Persentase pelaksanaan kajian restrukturisasi Surat Utang Pemerintah (SUP)

dalam rangka ALM selama tahun 2012 direncanakan sebesar 100%, dengan

realisasi sebesar 100%. Target yang diharapkan yaitu menyelesaikan model

restrukturisasi dan asumsi, penyelesaian naskah Revisi SKB mengenai

penyelesaian BLBI, serta penyelesaian kajian pelaksanaan konversi SUP dari non-

tradable menjadi tradable.

5. Pencapaian SS pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid, dengan

indikator tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi dan Spread WAY yang

dimenangkan dengan highest yield awarded (tail), pada tahun 2012 dapat tercapai

dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:

a. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi selama tahun 2012 ditargetkan sebesar

75% (efektif), dengan realisasi sebesar 75,83% (efektif). Capaian tersebut diperoleh

melalui penyebaran kuesioner kepada peserta sosialisasi SUN, sosialisasi SBSN,

serta sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah; dan

b. Spread WAY yang dimenangkan dengan highest yield awarded (tail) selama tahun

2012 ditargetkan sebesar 15 bps, dengan realisasi sebesar 4,29 bps. Rendahnya

spread antara highest yield yang dimenangkan dalam setiap lelang SBN di pasar

perdana dengan WAY yang dimenangkan menunjukkan lelang SBN yang efektif


LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah vi 2012DJPU LLAAKKIIPP

mengingat terdapat konvergensi persepsi investor terhadap yield yang wajar dari

seri yang dilelang.

6. Pencapaian SS pengelolaan portofolio utang yang optimal dengan indikator rasio

beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang serta akurasi penetapan

yield/imbalan SBN dan biaya pinjaman terhadap benchmark, pada tahun 2012 dapat

tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2012, adalah sebagai

berikut:

a. Rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang selama tahun 2012

ditargetkan sebesar 5,72%, dengan realisasi sebesar 5,29%; dan

b. Akurasi penetapan yield/imbalan SBN dan biaya pinjaman terhadap benchmark

selama tahun 2012 ditargetkan sebesar 90%, dengan realisasi sebesar 91,65%.

Capaian tersebut diperoleh dari rata-rata capaian akurasi antara benchmark yang

ditetapkan dengan yield SBN dan biaya pinjaman;

7. Pencapaian SS pengelolaan kewajiban utang yang efektif dengan indikator persentase

dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu, selama tahun 2012 dapat

tercapai dengan baik. Pada tahun 2012, persentase dokumen tagihan yang diverifikasi

secara tepat waktu pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100%, dengan realisasi

sebesar 100%, dimana terdapat 5.307 dokumen tagihan/NOP yang telah diverifikasi

secara tepat waktu, yaitu paling lambat 6 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

8. Pencapaian SS monitoring dan evaluasi kepatuhan yang efektif dalam pengelolaan

utang dengan indikator persentase tingkat kepatuhan pengelolaan utang yang sesuai

dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, rata-rata persentase realisasi janji

layanan unggulan, dan Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi

Presiden, pada tahun 2012 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut

pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:

a. Persentase tingkat kepatuhan dalam pengelolaan utang selama tahun 2012

ditargetkan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 98,39% sehingga memperoleh

nilai capaian 116,78%. IKU ini menggunakan polarisasi stabilize, dimana capaian

yang diharapkan adalah sesuai atau mendekati target yang ditetapkan. Untuk

realisasi 90% mendapat nilai capaian 100% dan realisasi 100% mendapat nilai

capaian 120%;

b. Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan ditargetkan sebesar 100%

dengan realisasi sebesar 100%. Monitoring terhadap pelaksanaan SOP Layanan


LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah vii 2012DJPU LLAAKKIIPP

Unggulan dilaksanakan pada Direktorat Pinjaman dan Hibah, Direktorat Surat

Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, dan Direktorat Evaluasi,

Akuntansi, dan Setelmen; dan

c. Selama tahun 2012 tidak terdapat target yang harus dilaksanakan atau dicapai

oleh DJPU, terkait penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun

2011 tentang Aksi Pencegahan Korupsi.

9. Pencapaian SS Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi dengan indikator

persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya dan

persentase pemenuhan pelatihan pegawai sesuai dengan gap kompetensi pegawai

(hard competency), pada tahun 2012 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS

tersebut pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:

a. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya selama

tahun 2012, terealisasi sebesar 96,58% dari target sebesar 82,50%; dan

b. Persentase pemenuhan pelatihan pegawai sesuai dengan gap kompetensi pegawai

(Hard Competency) pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100% (20 jenis diklat),

dengan realisasi sebesar 115% (23 jenis diklat sesuai dengan Standar Kompetensi

Jabatan (Hard Competency).

10. Pencapaian SS penataan organisasi yang adaptif dengan indikator persentase mitigasi

risiko yang selesai dijalankan, indeks reformasi birokrasi, indeks kepuasan pegawai,

dan persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti, pada

tahun 2012 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun

2012, adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2012, persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan selama tahun 2012

ditargetkan sebesar 70%, dengan realisasi sebesar 100%;

b. Berdasarkan penilaian Itjen, per 28 Desember 2012, Indeks Reformasi Birokrasi

DJPU mendapatkan skor sebesar 96,72% dari target dengan skor sebesar 92%;

c. Indeks kepuasan pegawai pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 3, dengan realisasi

3,19. Dari 322 orang pegawai di lingkungan DJPU, 305 orang (94,72%) telah

mengisi survey dimaksud. Dari 6 variabel penilaian tersebut, terdapat 2 variabel

dengan selisih terbesar antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan yaitu

variabel Mutasi/Rotasi Pegawai dan variabel Imbalan, yang dapat diartikan

bahwa proses mutasi/rotasi dan faktor imbalan belum dianggap memuaskan bagi

sebagian besar pegawai DJPU; dan


LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah viii 2012DJPU LLAAKKIIPP

d. Policy recommendation berdasarkan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti

pada tahun 2012 ditargetkan 85%, dengan realisasi sebesar 100% (4 dari 4 policy

recommendation yang ditargetkan Tahun 2012).

11. Pencapaian SS Perwujudan TIK yang terintegrasi dengan indikator persentase

pengembangan database utang yang terintegrasi dan persentase akurasi data SIMPEG,

pada tahun 2012 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada

tahun 2012, adalah sebagai berikut:

a. Persentase pengembangan database utang yang terintegrasi, dilaksanakan pada

tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2011 telah selesai sebesar 45%, sehingga sisa

pekerjaan sebesar 55% ditargetkan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012

ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%; dan

b. Persentase akurasi data SIMPEG diukur secara semesteran. Berdasarkan hasil

pengujian dari 320 pegawai pada Semester II, realisasi persentase akurasi data

sebesar 100% dari target sebesar 100%.

12. Pencapaian SS Pelaksanaan anggaran yang optimal dengan indikator Persentase

penyerapan DIPA pada tahun 2012 dapat tercapai dengan baik. Persentase

penyerapan DIPA (Belanja Barang dan Belanja Modal) pada tahun 2012 ditargetkan

95,00% (Rp51,41 miliar), dengan realisasi sebesar 96,50% (Rp52,22 miliar).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja

DJPU pada tahun 2012 telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian tersebut

diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang

belum terlaksana/terdapat permasalahan (pending matters) akan diupayakan untuk dapat

diselesaikan.

Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara

transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJPU dan menjadi

umpan balik peningkatan kinerja DJPU pada periode berikutnya.


LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah ix 2012DJPU LLAAKKIIPP

DAFTAR ISI

Hal. PENGANTAR ............................................................................................................................ i IKHTISAR EKSEKUTIF........................................................................................................... iii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ix

I. PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 A. Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia ............................... 1 B. Mandat yang Diberikan kepada Instansi ............................................................ 11 C. Peran Strategis Instansi ......................................................................................... 13 D. Sistematika Penyajian ............................................................................................ 15

II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA ................................... 17 A. Rencana Strategis 2010-2014 ................................................................................... 17 B. Penetapan Kinerja ................................................................................................... 25

III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN ........... 34 A. Capaian IKU ............................................................................................................. 34 B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2012.................................................... 41 C. Kinerja Lainnya ........................................................................................................ 124 D. Progress Destination Statement DJPU Tahun 2014.......................................... 147 E. Perkembangan Pending Matters Renstra 2010-2014 ............................................ 150 F. Akuntabilitas Keuangan........................................................................................... 152

IV. PENUTUP ...................................................................................................................... 155 A. Kesimpulan ............................................................................................................... 155 B. Saran .......................................................................................................................... 157


LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah x 2012DJPU LLAAKKIIPP

Hal. DAFTAR BAGAN Bagan 1.1 Proses Bisnis DJPU ... 4 Bagan 2.1 Nilai-nilai Kementerian Keuangan 19 Bagan 2.2 Peta Strategi DJPU Tahun 2012 ... 26 Bagan 3.1 Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan DJPU terkait

pengelolaan SUN sampai tahun 2012.....................................................

84 Bagan 3.2 Transformasi IKU terkait mitigasi risiko............................................ 109

DAFTAR GRAFIK Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Golongan.... 8 Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Unit Eselon II..... 8 Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan.... 9 Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin. 9 Grafik 1.5 Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan.... 9 Grafik 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja DJPU ... 42 Grafik 3.2 Realisasi pembayaran utang Tahun Anggaran 2007-2012.............. 73 Grafik 3.3 Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi...................................... 82 Grafik 3.4 Perkembangan rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding

utang pada tahun 2007-20012...........................................................

93 Grafik 3.5 Penyerapan DIPA DJPU tahun 2010-2012....................................... 124

DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Posisi Utang Pemerintah (2008-2012) .... 14 Tabel 2.1 Destination Statement Kementerian Keuangan Tahun 2014...... 21 Tabel 2.2 Destination Statement DJPU Tahun 2014..................................... 21 Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-One Tahun 2012... 27 Tabel 2.4 Matriks Hubungan Sasaran Strategis dan IKU ........................ 30 Tabel 3.1 Capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2012 ....................................... 34 Tabel 3.2 Perbandingan Capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2010 s.d. 2012.... 37 Tabel 3.3 Realisasi Pinjaman Tahun 2012.......................................................... 45 Tabel 3.4 Target dan Realisasi SBN Tahun 2012.............................................. 47 Tabel 3.5 Hasil Penerbitan SUN Tahun 2012................................................... 48 Tabel 3.6 Hasil Penerbitan SUN Melalui Lelang Tahun 2012.......................... 49 Tabel 3.7 Hasil penerbitan SUN berdenominasi USD di pasar perdana

internasional.......................................................................................

50 Tabel 3.8 Kinerja Pengelolaan SUN tahun 2010-2012..................................... 52 Tabel 3.9 Realisasi Penerbitan SBSN Tahun 2012............................................. 53 Tabel 3.10 Perkembangan Penerbitan SBSN Tahun 2010-2012......................... 56 Tabel 3.11 Kinerja lelang SBSN tahun 2010-2012............................................... 57 Tabel 3.12 Indeks kepuasan pengguna berdasarkan unsur/dimensi layanan.... 71 Tabel 3.13 Realisasi Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2012....................... 72 Tabel 3.14 Realisasi peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan

utang....................................................................................................

75 Tabel 3.15 Penyelenggaraan sosialisasi SUN tahun 2012................................... 83 Tabel 3.16 Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi sosialisasi SBSN........... 86 Tabel 3.17 Target dan realisasi pembayaran bunga dan rata-rata outstanding... 92 Tabel 3.18 Capaian akurasi antara benchmark dengan yield SBN dan biaya

pinjaman...............................................................................................

95


LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah xi 2012DJPU LLAAKKIIPP

Tabel 3.19 Hasil pengukuran tingkat kepatuhan tahun 2012............................ 100 Tabel 3.20 Hasil pengukuran rata-rata persentase realisasi janji layanan

unggulan tahun 2012.........................................................................

102 Tabel 3.21 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi

jabatannya 2012 ..............................................................................

104 Tabel 3.22 Diklat yang dilaksanakan berdasarkan gap kompetensi pegawai

(hard competency)..................................................................................

106 Tabel 3.23 Target dan realisasi mitigasi risiko..................................................... 110 Tabel 3.24 Rincian nilai pelaksanaan Quality Assurance DJPU........................... 112 Tabel 3.25 Realisasi pengembangan Database Utang yang terintegrasi Tahun

2012.......................................................................................................

118 Tabel 3.26 Progress pemenuhan akurasi data SIMPEG....................................... 121 Tabel 3.27 Penyerapan DIPA (non belanja pegawai) DJPU Tahun 2012.......... 122 Tabel 3.28 Rincian penyelenggaraan dealers meeting pada tahun 2012............. 130 Tabel 3.29 Penyelenggaraan Analysts Meeting Tahun 2012................................ 131 Tabel 3.30 Partisipasi dalam forum regional dan internasional tahun 2012...... 132 Tabel 3.31 Tanggapan DJPU atas pemberitaan negatif terkait pengelolaan

utang....................................................................................................

134 Tabel 3.32 Realisasi publikasi pengelolaan SBN tahun 2012.............................. 135 Tabel 3.33 Penyelenggaraan konferensi pers Tahun 2012.................................. 135 Tabel 3.34 Tahapan rapat koordinasi terkait penerapan IT-ALM........................ 141 Tabel 3.35 Eksposur penjaminan pemerintah pada Proyek FTP I...................... 144 Tabel 3.36 Eksposur penjaminan pemerintah terhadap Proyek Percepatan

Penyediaan Air Minum.......................................................................

145 Tabel 3.37 Eksposur penjaminan pemerintah pada Proyek FTP II.................... 145 Tabel 3.38 Progress Destination Statement DJPU.................................................. 147 Tabel 3.39 Perkembangan Pending Matters Renstra 2010-2014.......................... 151 Tabel 3.40 Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2012 (per belanja)....................... 152 Tabel 3.41 Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2012 (per program-kegiatan-

output).................................................................................................

152 DAFTAR LAMPIRAN 1. Dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu-One Tahun 2012 yang berlaku sebagai Dokumen

Penetapan Kinerja (PK) DJPU Tahun 2012 2. Dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2012


LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 1 2012DJPU LLAAKKIIPP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia

1. Perkembangan Unit Pengelola Utang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan mutu

pelayanan kepada masyarakat, perlu diwujudkan suatu tata kelola yang baik di

lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Unit pengelola utang telah

mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan semakin meningkatnya

kompleksitas pengelolaan utang sebagai akibat semakin besar dan semakin

beragamnya jumlah dan jenis utang Pemerintah. Perkembangan unit pengelola

utang secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Sebelum tahun 1998, sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk pinjaman

luar negeri dikelola oleh Direktorat Dana Luar Negeri (DDLN) pada Direktorat

Jenderal Anggaran;

b. Tahun 1999, dibentuk Tim Debt Management Unit (DMU) di bawah Direktorat

Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai tugas mengelola obligasi negara

yang diterbitkan untuk menyehatkan perbankan akibat krisis tahun 1998;

c. Tahun 2001, Tim DMU diubah menjadi Pusat Manajemen Obligasi Negara

(PMON) di bawah Sekretariat Jenderal yang secara khusus mengelola Surat

Utang Negara (SUN).

d. Tahun 2004, unit pengelolaan utang disatukan dalam Direktorat Jenderal

Perbendaharaan. PMON menjadi Direktorat Pengelolaan SUN sedangkan

DDLN menjadi Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;

e. Tahun 2006, dengan berkembangnya ruang lingkup pengelolaan utang dan

dalam rangka memusatkan pengelolaanya dalam unit tersendiri, dibentuk

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; dan

f. Tahun 2007 s.d 2011, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang telah 2 kali

melaksanakan penataan organisasi (reorganisasi) yang ditetapkan melalui:

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Keuangan; dan



2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

g. Tahun 2012, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang kembali mengusulkan

penataan organisasi sebagai dampak likuidasi Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan yang sebagian bergabung kedalam Otoritas Jasa

Keuangan. Sebagai respon, dilakukan reposisi Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

untuk menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang

sebelumnya merupakan unit Eselon II pada Badan Kebijakan Fiskal. Hal

tersebut juga ditujukan untuk melakukan integrasi pengelolaan risiko keuangan

baik fiskal maupun utang.

Oleh karena itu, nomenklatur Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang diusulkan

untuk diubah menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,

yang sampai akhir tahun 2012 masih menunggu pengesahan dalam bentuk

Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Keuangan.

Penataan organisasi tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di

Lingkungan Departemen Keuangan, merupakan suatu proses yang dilakukan

secara berkesinambungan untuk merespon dinamika perubahan lingkungan

dan tuntutan publik, baik sebagai regulator maupun sebagai pemberi layanan

kepada masyarakat. Penataan organisasi merupakan upaya untuk

menyempurnakan tugas, fungsi dan struktur organisasi demi terwujudnya

pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas Direktorat Jenderal

Pengelolaan Utang adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.



Dalam melaksanakan tugasnya, DJPU menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan utang;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan

utang;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan utang; dan

e. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal Pengelolaan Utang.

3. Organisasi

Dalam rangka penerapan international best practice organisasi pengelola utang,

Direktorat Jenderal Pegelolaan Utang mengkategorikan dan membagi struktur

organisasinya berdasarkan:

a. fungsi front office dilaksanakan oleh:

1) Direktorat Pinjaman dan Hibah (Dit PH);

2) Direktorat Surat Utang Negara (Dit SUN); dan

3) Direktorat Pembiayaan Syariah (Dit PS).

b. fungsi middle office dilaksanakan oleh Direktorat Strategi dan Portofolio Utang

(Dit SPU);

c. fungsi back office dilaksanakan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan

Setelmen (Dit EAS); serta

d. fungsi supporting and coordinating unit (sebagai pendukung dan koordinator

kegiatan teknis) dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Proses bisnis dari keempat fungsi tersebut tergambar dalam bagan berikut:



Bagan 1.1 Proses Bisnis DJPU

4. Stakeholders Pengelolaan Utang

Dalam pelaksanaan tugas selaku pengelola utang negara, peran DJPU terkait

secara langsung dengan berbagai institusi baik internal maupun eksternal

Kementerian Keuangan, yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

a. Internal Kementerian Keuangan antara lain dengan:

1) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam penyusunan komponen

pembiayaan APBN dan penyusunan dokumen anggaran, serta penyiapan

Daftar Kegiatan (Proyek) yang telah mendapatkan alokasi dana dari APBN,

untuk digunakan sebagai underlying penerbitan Project Base Sukuk;

2) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam pelaksanaan kebijakan fiskal;

3) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dalam:

a) koordinasi pengelolaan kas khususnya untuk mengharmonisasikan

pelaksanaan/eksekusi penerbitan/pengadaan utang tunai dengan

ketersediaan kas untuk pembiayaan.

b) koordinasi pengelolaan penerusan pinjaman.

4) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam penyusunan

underlying asset yang akan digunakan dalam penerbitan sukuk;



5) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)

sebagai regulator pasar modal dan secara bersama-sama berperan dalam

pengembangan pasar surat berharga dan infrastruktur pasar sekunder;

6) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait aspek perpajakan dalam

pengelolaan utang;

7) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan:

a) Biro Perencanaan dan Keuangan terkait penyusunan rencana jangka

menengah, jangka pendek, strategis, dan rencana kerja tahunan, serta

penyusunan anggaran dan Laporan Keuangan Kementerian;

b) Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terkait pelaksanaan penataan

organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional;

c) Biro Hukum terkait pelaksanaan perumusan peraturan perundang-

undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka

penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas;

d) Biro Bantuan Hukum terkait koordinasi dan pelaksanaan penelaahan

kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan

perimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian

Keuangan;

e) Biro Sumber Daya Manusia terkait pembinaan dan pengelolaan sumber

daya manusia di lingkungan DJPU sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

f) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi terkait pelaksanaan tugas

aktivitas komunikasi, layanan informasi kebijakan pengelolaan utang,

penyusunan strategi komunikasi kehumasan, penyusunan program

komunikasi publik, dan monitoring opini publik;

g) Biro Perlengkapan terkait pengelolaan perlengkapan DJPU berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h) Biro Umum terkait pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan

rumah tangga;



i) Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) terkait aspek

pengembangan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi di

lingkungan Kementerian Keuangan;

j) Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan terkait pelaksanaan analisis,

harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan

kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan

Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama di

lingkungan Kementerian Keuangan; dan

k) Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik terkait pelaksanaan

pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik, pengelolaan

sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan

pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan.

8) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan

pengawasan intern; dan

9) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) khususnya Pusdiklat

Keuangan Umum dan Pusdiklat Pengembangan SDM terkait pelaksanaan

Capacity Building DJPU.

b. Eksternal Kementerian Keuangan, antara lain dengan:

1) Dewan Perwakilan Rakyat antara lain terkait alokasi pembiayaan melalui

utang dalam APBN, persetujuan penggunaan BMN sebagai underlying asset

penerbitan SBSN, dan persetujuan penggunaan dana SAL untuk pembelian

SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN;

2) Bank Indonesia (BI) yang dalam kaitannya dengan pengelolaan utang

memiliki dua peran yaitu:

a) sebagai pengelola kebijakan moneter dan neraca pembayaran dalam

kerangka Asset and Liability Management (ALM); dan

b) sebagai mitra dalam pengembangan pasar dan sebagai agen lelang,

agen penatausahaan utang dan setelmen utang.



3) Pelaku pasar/investor termasuk dealer utama/primary dealers dan peserta

lelang dalam mengembangkan kapasitas daya serap pasar dan

memperoleh input atas kondisi pasar keuangan pada umumnya (market

update), preferensi instrumen, dan rencana alokasi investasi;

4) Lembaga Pemeringkat/Rating agencies dalam rangka assessment tahunan

dan assessment transaksi penerbitan SBN valas;

5) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam rangka:

a) koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM);

b) perencanaan usulan kegiatan yang dapat dibiayai dengan pinjaman

atau sebagai underlying asset sukuk project; dan

c) pelaksanaan dan monitoring/evaluasi kegiatan yang dibiayai dari

pinjaman.

6) Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai

dari pinjaman dan penyiapan policy matrix pinjaman program/program

loan;

7) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemenuhan dokumen

pengefektifan pinjaman;

8) DSN MUI dalam rangka penerbitan Fatwa dan Pernyataan Kesesuaian

Syariah (Opini Syariah) penerbitan SBSN;

9) Pemberi Pinjaman/Lender dalam rangka memperoleh informasi mengenai

fokus pembiayaan dan indikasi besaran/alokasi pinjaman; dan

10) Lembaga atau negara pemberi donor.

5. Sumber Daya Manusia

a. Gambaran umum pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Berdasarkan data pegawai per 31 Desember 2012, jumlah pegawai DJPU

adalah sebanyak 328 orang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) 321 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil;

KEMENTDirektora

K

N

TERIANKEUANGAatJenderalPenge

2) 7 o

lulu

pen

Ber

adalah

Komposisi P

No. Gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

JU

1 0

44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

II/a

II/b

II/c

ANREPUBLIKINDOelolaanUtang

orang sedan

usan Progra

nerimaan S1

rdasarkan da

h sebagai ber

Grafik 1.1Pegawai Men

ongan Pegawa

IV/d

IV/c

IV/b

IV/a

III/d

III/c

III/b

III/a

II/d

II/c

II/b

II/a

UMLAH

4

22

92

29

40

II/c

II/d

III/a

III/b

III/c

ONESIA

ng diusulkan

am Diploma

1 tahun 2012

ata pegawai

rikut:

1 nurut Golon

ai JumPega

3

2

14

15

66

40

29

92

22

44

0

1

32

0

66

15 14

2

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

n untuk me

a III Keuan

).

i per 31 Dese

ngan

Ko

mlah awai

No

3 1

2 2

4 3

5 4

6 5

0 6

9

2

2

4

0

1

28

3

/IV/d

1

enjadi Calon

ngan STAN

ember 2012,

mposisi Peg

o. U

Setditjen

Dit PH

Dit SUN

Dit PS

Dit SPU

Dit EAS

JU

Dit. PS12,5%

Dit. SPU 11,6%

Dit18

n Pegawai N

tahun 2011

komposisi p

Grafik 1.2gawai Menur

Unit Eselon II

UMLAH

Dit. SUN 12,2%

. EAS 8,9%

Negeri Sipil

dan 2 oran

pegawai DJP

2 rut Unit Ese

JuPe

Setditjen 26,2%

Dit. PH 18,6%

(5

ng

PU

elon II

umlah egawai

86

61

40

41

38

62

328

KEMENTDirektora

TERIANKEUANGAatJenderalPenge

Komposisi

No. Jabat

1 Eselon I

2 Eselon I

3 Eselon I

4 Eselon I

5 Pelaksa

JUM

Dal

para p

baik m

Pela2

020406080100120140160180



kompetensi para pegawai DJPU dapat menjadi lebih baik dan dapat menopang

bidang tugas di mana pegawai itu berada.

Pada tahun 2012, DJPU telah memiliki peraturan terkait pola mutasi dan

pola karir sehingga penempatan para pegawai baik di unit-unit Eselon II

maupun pada jabatan-jabatan tertentu di lingkungan DJPU, diharapkan telah

sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan memang

dibutuhkan oleh unit atau jabatan tempat kerja pegawai bersangkutan.

Selain itu, dengan adanya pengarusutamaan gender, walaupun jumlah

pegawai perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai

laki-laki (dapat dilihat pada grafik 1.4 Komposisi Pegawai Menurut Jenis

Kelamin), perlakuan dan penilaian kinerja tetap dilakukan secara fair. Hal

tersebut terbukti dengan diisinya beberapa jabatan strategis di DJPU oleh para

pegawai perempuan, contohnya: dari 5 Pejabat Eselon II di DJPU, 2

diantaranya adalah perempuan.

b. Program pengembangan Pegawai

Unit organisasi yang handal tentu harus didukung penuh dengan sumber

daya manusia yang handal baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selama

tahun 2007-2012, DJPU telah melakukan beberapa kebijakan dan kegiatan

sebagai bagian program peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai.

Adapun kebijakan dan kegiatan tersebut antara lain:

1) Penyusunan dan penetapan Hard Competency Pegawai DJPU;

2) Penyusunan dan penetapan Soft Competency Pegawai DJPU;

3) Penyusunan dokumen Gap Hard Competency Pegawai DJPU;

4) Pelaksanaan Assesment Center (AC);

5) Pelaksanaan diklat teknis sesuai Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Hard

Competency;

6) Menugaskan pegawai untuk mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi pada

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

7) Menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat sertifikasi keahlian

(CFA,CHRP,etc);

8) Peningkatan kemampuan Bahasa Inggris pegawai melalui TOEFL Training;



9) Membuka kesempatan pegawai mengikuti short course (IMF, DMFAS ,etc)

sesuai bidang tugasnya;

10) Membuka kesempatan pegawai untuk mencari program beasiswa dengan

inisiatif sendiri di Dalam maupun Luar Negeri; dan

11) Mengirim pegawai mengikuti program beasiswa reguler baik dari Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maupun Negara Lain (Australia,

Jepang, dll).

Dengan komposisi pegawai DJPU seperti dijelaskan di atas dan dengan

program pengembangan pegawai yang terus dilakukan, DJPU terbukti dapat

melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sesuai amanat peraturan

perundang-undangan. Hal ini juga membuktikan bahwa program

pengembangan pegawai DJPU berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan,

yaitu dalam rangka membentuk sumber daya manusia DJPU yang handal.

B. Mandat yang Diberikan kepada Instansi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJPU berdasarkan mandat yang diberikan

oleh peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pedoman umum meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah

Kumulatif Defisit APBN dan APBD, yang mengatur bahwa:

1) Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% dari

Produk Domestik Bruto (PDB) tahun bersangkutan; dan

2) Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemda dibatasi tidak melebihi

60% dari PDB tahun yang bersangkutan.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang

mengatur antara lain:

1) Pembebanan biaya pengadaan utang/hibah Pemerintah pada APBN; dan

2) Tata cara pengadaan utang negara dan penerusan utang/hibah luar negeri

kepada Pemda dan BUMN/BUMD.



c. Undang-Undang tentang APBN yang ditetapkan setiap tahun antara lain

menyebutkan bahwa Pemerintah dapat melakukan perubahan instrumen

utang dalam hal terdapat sumber utang yang lebih menguntungkan.

2. Pedoman khusus meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN, yang antara lain

mengatur tentang tujuan penerbitan SUN;

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN yang antara lain

mengatur tentang tujuan penerbitan SBSN;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan

dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah, yang antara lain

mengatur tentang penggunaan pinjaman dalam negeri;

d. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Tahun 2010-2014;

e. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan

Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, yang antara lain mengatur

tentang perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pemantaun, evaluasi, dan

pelaporan serta pengawasan pinjaman luar negeri dan hibah;

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem

Akuntansi Utang Pemerintah;

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring,

Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah

Pemerintah;

j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.08/2010 tentang Tata Cara

Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;

k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme

Pengelolaan Hibah;



l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem

Akuntansi Hibah;

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.08/2012 tentang Tata Cara

Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber dari Kreditor Swasta Asing;

n. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.08/2010 tentang Strategi

Pengelolaan Utang Negara Tahun 2010-2014; dan

o. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.08/2011 tentang Tata Cara

Perundingan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri.

C. Peran Strategis Instansi

DJPU adalah organisasi yang memegang peranan strategis di bidang pengelolaan

utang. Peran strategis DJPU digambarkan sebagai berikut:

1. Memenuhi pembiayaan APBN yang bersumber dari utang

Selain penerimaan pajak dan bukan pajak, utang mempunyai kontribusi yang

penting dalam menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan

dalam kerangka pembangunan nasional. Sampai saat ini peranan utang baik yang

bersumber dari dalam maupun luar negeri masih menjadi sumber utama

pembiayaan APBN. Untuk memenuhi pembiayaan APBN tersebut maka

pembiayaan melalui utang harus dapat disediakan dalam jumlah yang cukup,

tersedia pada saat diperlukan dengan biaya yang efisien dan tingkat risiko

terkendali.

Utang digunakan untuk membiayai defisit dan sebagian pengeluaran

pembiayaan antara lain pelunasan pokok utang jatuh tempo, buyback, dan

penerusan pinjaman. Sumber pembiayaan dari utang, meliputi penerbitan Surat

Berharga Negara (SBN) yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN), serta pengadaan Pinjaman Luar Negeri (Pinjaman

Program dan Pinjaman Proyek) dan Pinjaman Dalam Negeri.

2. Mewujudkan kesinambungan fiskal melalui pengelolaan portofolio dan risiko

utang

Pengelolaan utang yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan

transparan dimaksudkan untuk mencapai kondisi keuangan negara yang sehat



dan mempertahankan kemampuan negara dalam melaksanakan pembiayaan

secara berkesinambungan.

Pengelolaan utang yang tidak profesional akan berdampak negatif terhadap

kondisi fiskal Pemerintah yang tercermin antara lain dalam ketidakmampuan

Pemerintah membayar kewajiban utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan

tepat sasaran, membengkaknya kewajiban utang di luar perkiraan, dan

terhambatnya kegiatan pemerintahan akibat tidak terjaminnya sumber

pembiayaan. Selain itu, dampak selanjutnya dapat berupa menurunnya

kepercayaan investor dan kreditor, terjadinya penurunan peringkat utang

(sovereign credit rating), terhambatnya perkembangan pasar keuangan domestik,

serta ekonomi biaya tinggi.

Sebagai gambaran, total jumlah nominal utang pada tanggal 31 Desember 2012

mencapai Rp1.975,42 triliun. Jumlah utang yang relatif besar tersebut memerlukan

pengelolaan secara cermat dan berhati-hati, karena utang mempunyai dimensi

risiko yang berpotensi menimbulkan masalah terhadap kesinambungan fiskal,

antara lain risiko nilai tukar, risiko tingkat bunga, dan risiko refinancing.

Tabel 1.1 Posisi Utang Pemerintah (2008-2012)

Catatan: * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial Sumber: Perkembangan Utang Negara Edisi Januari 2013



Oleh karena itu, pembiayaan APBN melalui utang harus didukung dengan

pengelolaan berbagai risiko dimaksud melalui upaya antara lain dengan

melakukan: debt securities buyback, loan prepayment, debt-switch/reprofiling, debt

swap, restrukturisasi pinjaman, dan hedging.

3. Pengembangan pasar yang dalam, aktif, dan likuid

Saat ini, peningkatan target pembiayaan melalui SBN belum sebanding dengan

pertumbuhan daya serap pasar SBN domestik yang masih terbatas. Peningkatan

likuiditas dan daya serap pasar SBN domestik diperlukan agar target pembiayaan

SBN dapat dipenuhi dengan biaya yang efisien tanpa menyebabkan peningkatan

risiko utang yang berlebihan. Basis investor baik domestik maupun luar negeri

yang besar dan terdiversifikasi, diperlukan untuk memperkuat dan menjaga

kestabilan permintaan terhadap instrumen utang negara.

Penerbitan utang dalam bentuk SBN berperan strategis dalam pengembangan

pasar keuangan khususnya pasar domestik antara lain:

a. Mendukung pengembangan institusi/lembaga keuangan domestik dengan

memberikan alternatif instrumen investasi;

b. Mendukung kebutuhan industri keuangan dalam pengelolaan ALM;

c. Yield SBN berperan sebagai benchmark bagi penerbitan instrumen keuangan

lainnya;

d. Pasar SBN yang berkembang akan mendukung terbentuknya pasar repo,

derivatif yang akan semakin mengefisienkan pasar keuangan secara

keseluruhan; dan

e. Memperluas basis investor domestik.

D. Sistematika Penyajian

LAKIP ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja DJPU pada tahun 2012, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (performance results) tahun 2012 terhadap rencana kinerja (performance plans) tahun 2012. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian LAKIP adalah sebagai berikut:



Bab I Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi.

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, menyajikan rencana strategis tahun 2012 dan penetapan kinerja tahunan 2012.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan pada tahun 2012.

Bab IV Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di tahun 2012.

Lampiran-lampiran



BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010-2014

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-

16/PU/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan

Utang Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, telah ditetapkan arahan dalam

pelaksanaan tugas DJPU dalam periode 5 tahun ke depan yang dituangkan dalam

Renstra. Penyusunan Renstra tersebut mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap kementerian/lembaga

menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara

efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Salah satu prioritas bidang ekonomi dalam RPJMN tahun 2010-2014, yaitu

Prioritas Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan dengan Fokus Prioritas

Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan

Pengendalian Risiko. Fokus prioritas tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan

pengelolaan utang pemerintah, baik yang berasal dari SBN maupun pinjaman

dengan biaya dan tingkat risiko yang terkelola dengan baik untuk mendukung

kesinambungan fiskal.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis

Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, yang mengamanatkan penyusunan

Renstra kepada unit-unit organisasi (Eselon I, Eselon II, Instansi Vertikal, dan Unit

Pelaksana Teknis/UPT) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam Renstra tersebut ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai DJPU dalam periode Tahun 2010-2014, yaitu:

1. Visi

Visi DJPU untuk periode tahun 2010-2014 sebagaimana dalam dokumen

Rencana Strategis adalah Menjadi Pengelola Utang yang mampu menyediakan



sumber pembiayaan APBN yang paling efisien dan aman melalui kegiatan

pengelolaan yang mengedepankan standar tata kelola internasional, dengan

mengutamakan pemanfaatan potensi pendanaan dari pasar keuangan domestik

namun dalam perkembangannya telah dilakukan penyempurnaan dan

dicantumkan dalam Peta Strategi Tahun 2012 yaitu Menjadi unit yang

profesional dalam mendukung pembiayaan APBN secara efisien dengan risiko

yang terukur untuk mempertahankan kesinambungan fiskal.

Visi tersebut di atas lebih menekankan pada pengelolaan utang secara

profesional, yaitu mampu memenuhi standar tata kelola internasional dan

memperhatikan penerapan prinsip-prinsip tatakelola yang baik (good governance

principles). Penyediaan sumber pembiayaan APBN dilakukan dengan tujuan agar

dalam jangka panjang dapat dicapai biaya utang yang minimal dengan tingkat

risiko yang terkendali. Di masa yang akan datang, DJPU sebagai unit pengelola

utang diharapkan mampu mengendalikan utang agar dapat mendukung

peningkatan kemampuan kemandirian keuangan negara.

2. Misi

Misi DJPU untuk periode tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam

dokumen Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif,

transparan, dan akuntabel dengan strategi yang mengedepankan peningkatan

daya dukung terhadap ketahanan dan kesinambungan fiskal;

b. Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas

berutang yang mendukung stabilitas fiskal;

c. Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya

mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasar

keuangan domestik yang efisien dan stabil; dan

d. Mewujudkan kerjasama internasional dalam rangka memperoleh sumber

pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan

regional.



namun dalam perkembangannya telah dilakukan penyempurnaan dan

dicantumkan dalam Konsep Road Map DJPU Tahun 2010-2014 dan Laporan Review

Rencana Strategis Tahun 2010-2014 serta Rencana Kerja DJPU Tahun 2012, yaitu:

a. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif,

transparan, dan akuntabel;

b. Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas

berutang yang mendukung stabilitas fiskal;

c. Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya

mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasar

keuangan domestik yang efisien dan stabil; dan

d. Mewujudkan kerjasama internasional dalam rangka memperoleh sumber

pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan

regional.

3. Nilai-Nilai

Menteri Keuangan telah melakukan Launching Nilai-Nilai Kementerian

Keuangan pada tanggal 29 Juli 2011. Nilai-nilai ini menjadi penting karena dengan

dasar itulah organisasi bergerak mencapai visi dan misinya. Sosialisasi Nilai-Nilai

Kementerian Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang telah

dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2011. Adapun Corporate value dimaksud

terdiri dari 5 nilai dan 10 perilaku utama yaitu:

a. Integritas

1) Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;

2) Menjaga martabat dan tidak melakukan

hal-hal tercela;

b. Profesionalisme

3) Mempunyai keahlian dan pengetahuan

yang luas;

4) Bekerja dengan hati;

Bagan 2.1 Nilai-nilai

Kementerian Keuangan



c. Sinergi

5) Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati;

6) Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik;

d. Pelayanan

7) Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;

8) Bersikap proaktif dan cepan tanggap;

e. Kesempurnaan

9) Melakukan perbaikan terus menerus;

10) Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

4. Destination Statement

Destination Statement merupakan pernyataan konkret dan nyata berisi

gambaran atau potret mengenai hal-hal yang diharapkan terwujud pada masa

depan untuk mencapai visi organisasi. Latar belakang diperlukannya Destination

Statement bagi unit organisasi antara lain:

a. Setiap organisasi pasti memiliki kendala/hambatan yang dapat

mempengaruhi keberhasilan pencapaian visi;

b. Kondisi ideal yang ingin dicapai untuk mengatasi masalah tersebut

dirumuskan dalam Destination Statement;

c. Destination Statement berfungsi sebagai milestone dan alat evaluasi pencapaian

visi; dan

d. Sebagai terobosan dalam pencapaian Destination Statement, perlu dirumuskan

inisiatif strategis.

Kementerian Keuangan dengan visi Menjadi pengelola keuangan dan

kekayaan negara yang dipercaya, akuntabel, dan terbaik di regional untuk

mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan telah

menetapkan Destination Statement tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam tabel

di bawah ini:



Tabel 2.1 Destination Statement Kementerian Keuangan Tahun 2014

Tujuan Destination Statement Target

Pengelola keuangan dan kekayaan negara

a. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 18% b. Penyerapan Belanja Negara dalam

DIPA K/L 98%

c. Rasio utang terhadap PDB 22% d. Jumlah BMN yang telah bersertipikat 20% e. Defisit APBN 0

Dipercaya f. Tingkat kepuasan pengguna layanan 4,2 (skala 5) g. Indeks integritas sektor publik

mencapai 8,5 (skala 10)

Akuntabel h. Indeks opini BPK atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999

WTP

Terbaik di regional

- (dengan beberapa indikator)

Sesuai dengan Destination Statement sebagaimana tersebut di atas,

diamanatkan pula kepada seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan

untuk menyusun Destination Statement Eselon I tahun 2014. Atas arahan tersebut

berdasarkan hasil pembahasan dan penetapan Direktur Jenderal Pengelolaan

Utang, ditetapkan 6 (enam) Destination Statement DJPU tahun 2014, sebagaimana

tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Destination Statement DJPU Tahun 2014

Tujuan Destination Statement Target

Unit pengelola utang yang profesional

a. Opini BPK terhadap LK BA 999 01 dan LK BA 999 02.

WTP

Pembiayaan APBN secara efisien

b. Rasio pembayaran bunga/imbalan terhadap outstanding utang yang semakin efisien.

5,8%

Risiko yang terukur

c. Rasio utang valas terhadap outstanding utang yang semakin menurun.

43%

d. Risiko pembiayaan kembali (porsi utang jatuh tempo



5. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi DJPU tahun 2010-2014, maka ditetapkan tujuan

pengelolaan utang pada tahun 2010-2014 yaitu:

a. Mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya

minimal pada tingkat risiko terkendali sehingga kesinambungan fiskal dapat

terpelihara; dan

b. Mendukung upaya untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif dan

likuid.

Adapun tujuan jangka pendek pengelolaan utang tahun 2012, sebagaimana

tercantum dalam Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang Tahun 2012 adalah

memenuhi target pembiayaan APBN tahun 2012 melalui utang dan membiayai

kembali utang yang jatuh tempo dengan biaya yang efisien dan risiko yang

terkendali.

6. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pengelolaan utang untuk tahun 2012 sebagaimana tercantum

dalam Peta Strategi Kemenkeu-One, adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, efisien, dan aman untuk mendukung

kesinambungan fiskal;

b. Akuntabilitas pengelolaan utang dan hibah;

c. Kredibilitas dan transparansi pengelolaan utang;

d. Perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas;

e. Pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid;

f. Pengelolaan portofolio utang yang optimal;

g. Pengelolaan kewajiban utang yang efektif;

h. Monitoring dan evaluasi kepatuhan pengelolaan utang yang efektif;

i. Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi;

j. Penataan organisasi yang adaptif;

k. Perwujudan TIK yang Terintegrasi; dan

l. Pelaksanaan anggaran yang optimal.



7. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan DJPU pada tahun 2012, sebagaimana tercantum

dalam Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang Tahun 2012, adalah sebagai

berikut:

a. Mengoptimalkan potensi pembiayaan utang dari pasar domestik melalui

penerbitan SBN Rupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri;

b. Terus melakukan diversifikasi instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas

dalam memilih berbagai instrumen yang lebih cost-efficient dan risiko minimal;

c. Pengadaan pinjaman/kredit luar negeri dilakukan sepanjang untuk memenuhi

kebutuhan prioritas, memberikan terms and conditions yang menguntungkan

Pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor;

d. Tetap mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman/kredit luar negeri

secara bertahap;

e. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal,

terutama dalam rangka mendorong upaya financial deepening; dan

f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam

rangka meningkatkan sovereign credit rating.

8. Strategi

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi-strategi yang efektif dan

tepat sasaran, dimana di sisi lain dapat sekaligus mengatasi permasalahan yang

ada. Strategi-strategi yang disusun harus dapat mengoptimalkan potensi-potensi

yang dimiliki, baik internal maupun eksternal. Adapun strategi DJPU untuk

periode tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengelolaan utang secara prudent dengan tujuan untuk

meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali;

b. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pengelolaan kas

dan kebijakan fiskal serta penyediaan underlying asset penerbitan SBSN;

c. Menyelesaikan penyusunan kerangka hukum dalam pengelolaan pinjaman,

hibah, kewajiban kontinjensi, dan hedging;

d. Menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan transaksi

dalam rangka pengelolaan portofolio utang;



e. Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam

memilih berbagai instrumen yang lebih cost-efficient dan risiko minimal;

f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi, teknologi

informasi dan komunikasi (termasuk sistem informasi manajemen utang), dan

pengelolaan anggaran;

g. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dalam pelaksanaan Asset-

Liability Management (ALM);

h. Mengoptimalkan potensi pendanaan APBN melalui utang dari sumber

domestik melalui penerbitan SBN Rupiah maupun penarikan pinjaman dalam

negeri agar dapat mengurangi ketergantungan dari pembiayaan luar negeri;

i. Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode

jangka menengah, pengadaan dilakukan sepanjang untuk memenuhi

kebutuhan prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (favourable)

bagi Pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor;

j. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter, otoritas pasar modal, dan

pelaku pasar dalam rangka mengembangkan pasar SBN domestik yang solid

dan efisien melalui perluasan basis investor domestik dan mengoptimalkan

infrastruktur pasar yang mendukung pasar SBN yang likuid;

k. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam

rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit

rating;

l. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan

utang; dan

m. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.

9. Program dan Kegiatan

Sejalan dengan penganggaran dengan dasar performanced based budgeting,

dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada tahun 2012, DJPU memiliki

program pokok dan program penunjang. Program pokok adalah Pengelolaan dan

Pembiayaan Utang, yang dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:



a. Pengelolaan Pinjaman;

b. Pengelolaan Surat Utang Negara;

c. Pengelolaan Pembiayaan Syariah;

d. Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang; dan

e. Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang.

Sedangkan program penunjang yang ditujukan untuk memberikan pelayanan

teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal,

yaitu: kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJPU.

B. Penetapan Kinerja

Pada tahun 2012, DJPU telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam

bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan Menteri

Keuangan. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan

12 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan

ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Keseluruhan IKU DJPU pada tahun 2012 untuk semua SS berjumlah 26 IKU. Selain itu

ditetapkan pula Inisiatif Strategis Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk Tahun

2012, yang terdiri dari 19 Inisiatif Strategis.

Peta strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan SS ke

dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan

perjalanan strategi DJPU. Peta strategi memudahkan DJPU untuk

mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam

rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan DJPU. Peta

strategi DJPU tahun 2012 yang disepakati antara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang

dengan Menteri Keuangan pada tanggal 9 Februari 2012 ditunjukkan dalam bagan

berikut:



Bagan 2.2 Peta Strategi DJPU Tahun 2012

Peta strategi DJPU memetakan setiap SS yang disusun dalam rangka pencapaian

tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan

metodologi Balanced Scorecard, setiap SS dikelompokan kedalam empat perspektif,

yaitu stakeholders perspective, customers perpective, internal process perspective, dan

learning and growth perspective. Dari stakeholders perspective, terdapat SS yang disusun

untuk mewujudkan pembiayaan dalam jumlah yang cukup, efisien, dan aman untuk

mendukung kesinambungan fiskal. Dari customers perpective terhadap kreditor,

investor, dan donor, terdapat SS yang disusun untuk mewujudkan nilai transparansi,

akuntabilitas, dan kredibilitas dalam pengelolaan utang.

Dari internal process perspective DJPU, untuk mendukung pencapaian SS pada dua

layer stakeholders perspective dan customers perpective tersebut diperlukan adanya tiga

faktor penting berupa perumusan, pengelolaan, dan pengembangan serta pengawasan

terhadap core business DJPU. Dalam hal ini, proses internal yang dimaksud terkait

dengan proses perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas,



pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid, pengelolaan portofolio utang

yang optimal, pengelolaan kewajiban utang yang efektif, dan monitoring dan evaluasi

kepatuhan pengelolaan utang yang efektif.

Sedangkan dari learning and growth perspective, terdapat empat faktor penting yang

harus dikelola dengan baik guna menciptakan modal utama untuk mencapai tujuan

organisasi yaitu faktor pengembangan sumber daya manusia, faktor organisasi, faktor

teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan faktor pengelolaan anggaran.

Sebagai alat ukur pencapaian SS, target 26 IKU DJPU yang ditetapkan pada awal

tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-One Tahun 2012

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama Realisasi

2011

Target

2012 Perspektif

1. Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, efisien, dan aman untuk mendukung kesinambungan fiskal

PU-1.1 Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup

99,17% (Rp218,13

triliun)

100% (Rp286,57

triliun)

Stak

ehol

ders

Per

spec

tive

PU-1.2 Persentase pencapaian target effective cost

83,50% 100%

PU-1.3 Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang

96,80% 100%

2. Akuntabilitas pengelolaan utang dan hibah

PU-2.1 Opini BPK terhadap LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah

87,5% (1 WTP & 1 WDP)

100% (2 WTP)

Cust

omer

Per

spec

tive

3. Kredibilitas dan transparansi pengelolaan utang

PU-3.1 Indeks kepuasan pengguna layanan

4,02 3,90

PU-3.2 Persentase Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran

100% 100%

4. Perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas

PU-4.1 Persentase penyediaan peraturan yang mendukung pengembangan pasar dan pengelolaan

143,75% 100%

Inte

rnal

pr

oces

s Pe

rspe

ctiv

e




Utama Realisasi

2011

Target

2012 Perspektif

portofolio utang

PU-4.2 Persentase penyusunan dokumen strategi pembiayaan tahunan melalui utang

100% 100%

PU-4.3 Persentase pelaksanaan kajian restrukturisasi Surat Utang Pemerintah dalam rangka ALM

N/A 100%

5. Pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid

PU-5.1 Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi

76,32 75 (efektif)

PU-5.2 Spread WAY yang dimenangkan dengan highest yield awarded (tail)

N/A 15 bps

6. Pengelolaan portofolio utang yang optimal

PU-6.1 Rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang

5,30% 5,72%

PU-6.2 Akurasi penetapan yield/imbalan SBN dan biaya pinjaman terhadap benchmark

95,56% 90%

7. Pengelolaan kewajiban utang yang efektif

PU-7.1 Persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu

100% 100%

8. Monitoring dan evaluasi kepatuhan pengelolaan utang yang efektif

PU-8.1 Persentase tingkat kepatuhan dalam pengelolaan utang

99,62% 100%

PU-8.2 Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan

100% 100%

PU-8.3 Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden

N/A 80% (tepat

waktu)




Utama Realisasi

2011

Target

2012 Perspektif

9. Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi

PU-9.1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

87,83% 82,5%

Lear

ning

& G

row

th P

ersp

ecti

ve

PU-9.2 Persentase pemenuhan pelatihan pegawai sesuai dengan gap kompetensi pegawai (hard competency)

N/A 100%

10. Penataan organisasi yang adaptif

PU-10.1 Persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan

N/A 70%

PU-10.2 Indeks reformasi birokrasi

N/A 92%

PU-10.3 Indeks kepuasan pegawai

N/A 3

PU-10.4 Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

N/A 85%

11. Perwujudan TIK yang terintegrasi

PU-11.1 Persentase pengembangan database utang yang terintegrasi

45% 100%

PU-11.2 Persentase akurasi data SIMPEG

N/A 100%

12. Pelaksanaan anggaran yang optimal

PU-12.1 Persentase penyerapan DIPA

95,57% 95%

Peta strategi DJPU tahun 2012 yang memetakan 12 SS dengan alat ukur

pencapaian berupa 26 IKU, telah disusun berdasarkan Renstra DJPU tahun 2010-2014.

Berikut matriks yang menunjukkan kesesuaian antara hal-hal tersebut.



Tabel 2.4 Matriks Hubungan Sasaran Strategis dan IKU

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama Kemenkeu-

One tahun 2012 Rencana Strategis DJPU

Tahun 2010-2014

Peta Strategi DJPU

Tahun 2012

Strategi Pengelolaan Pinjaman

Sasaran Strategis 1 yaitu Pembiayaan yang

aman bagi kesinambungan fiskal melalui

pengadaan pinjaman.

Strategi Pengelolaan Surat Utang Negara

Sasaran Strategis 1 yaitu Terpenuhinya

pembiayaan yang aman bagi kesinambungan

fiskal melalui pengelolaan SUN.

Strategi Pengelolaan Pembiayaan Syariah

Sasaran Strategis 1 yaitu Pembiayaan yang

aman bagi kesinambungan fiskal melalui

SBSN.

Pembiayaan dalam

jumlah yang cukup,

efisien, dan aman

untuk mendukung

kesinambungan

fiskal

Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup

Persentase pencapaian target effective cost

Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang

Strategi Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi,

dan Setelmen

Sasaran Strategis 3 yaitu akuntabilitas.

Akuntabilitas pengelolaan utang dan hibah

Opini BPK terhadap LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah

Strategi Pengelolaan Pinjaman

Sasaran Strategis 3 yaitu Transparansi.


Sasaran Strategis 2 yaitu Transparansi dalam

pengelolaan SUN.

Strategi Pengelolaan Pembiayaan Syariah

Sasaran Strategis 2 yaitu Transparansi

pengelolaan SBSN

Strategi Pengelolaan Strategi Dan Portofolio

Utang

Sasaran Strategis 4 yaitu Kredibilitas

Kredibilitas dan Transparansi pengelolaan utang

Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran Indeks kepuasan pengguna layanan




Utama Kemenkeu-


Tahun 2010-2014

Peta Strategi DJPU

Tahun 2012

Sasaran Strategis 3 yaitu Transparansi


dan Setelmen

Sasaran strategis 4 yaitu Kredibilitas.

Sasaran strategis 2 yaitu Transparansi

Strategi Pengelolaan Strategi dan Portofolio

Utang

Sasaran Strategis 1 yaitu Strategi pengelolaan

utang yang berkualitas.

Perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas

Persentase penyediaan peraturan yang mendukung pengembangan pasar dan pengelolaan portofolio utang Persentase penyusunan dokumen strategi pembiayaan tahunan melalui utang Persentase pelaksanaan kajian restrukturisasi Surat Utang Pemerintah dalam rangka ALM


Sasaran Strategis 3 yaitu Stabilitas Pasar SUN.

Pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid

Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi Spread WAY yang dimenangkan dengan highest yield awarded (tail)

Strategi Pengelolaan Strategi dan Portofolio

Utang

Sasaran Strategis 2 yaitu Pemenuhan target

penerbitan rekomendasi jaminan pemerintah

yang optimal.

Pengelolaan portofolio utang yang optimal

Rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang Akurasi penetapan yield/imbalan SBN dan biaya pinjaman terhadap benchmark




Utama Kemenkeu-


Tahun 2010-2014

Peta Strategi DJPU

Tahun 2012


dan Setelmen

Sasaran Strategis 1 yaitu pelaksanaan

evaluasi, akuntansi dan setelmen pengelolaan

utang yang transparan, akuntabel dan

kredibel.

Pengelolaan kewajiban utang yang efektif

Persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu

----- Monitoring dan evaluasi kepatuhan pengelolaan utang yang efektif

Persentase tingkat kepatuhan dalam pengelolaan utang Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden

Strategi Reformasi Birokrasi (Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

di Lingkungan DJPU)

Sasaran Strategis 2 yaitu pembentukan SDM

yang berintegritas dan berkompetensi tinggi.

Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya Persentase pemenuhan pelatihan pegawai sesuai dengan gap kompetensi pegawai (hard competency)



di Lingkungan DJPU)

Sasaran Strategis 3 yaitu pengembangan

organisasi yang handal dan modern.

Penataan organisasi yang adaptif

Persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan Indeks reformasi birokrasi Indeks Kepuasan pegawai

Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti




Utama Kemenkeu-


Tahun 2010-2014

Peta Strategi DJPU

Tahun 2012



di Lingkungan DJPU)

Sasaran Strategis 4 yaitu pembangunan

sistem TIK yang terintegrasi.

Perwujudan TIK yang terintegrasi

Persentase pengembangan database utang yang terintegrasi

Persentase akurasi data SIMPEG



di Lingkungan DJPU)

Sasaran Strategis 5 yaitu pengelolaan

anggaran yang optimal.

Pelaksanaan anggaran yang optimal

Persentase penyerapan DIPA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. Capaian IKU

1. Capaian IKU Tahun 2012

Capaian IKU DJPU tahun 2012 pada stakeholders perspective, customer perspective,

internal process perspective, dan learning and growth perspectiv dapat dilihat p

Lakip Djpu Tahun 2012

Documents