LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DJPU
TAHUN 2012
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
TAHUN 2012
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah i 2012DJPU LLAAKKIIPP
PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang (DJPU) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja
DJPU tahun 2012 sebagai salah satu Unit Eselon I Kementerian Keuangan. LAKIP DJPU
disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP diharapkan dapat menjadi wujud
akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, pencapaian visi, misi dan tujuan
organisasi serta sebagai alat penilaian dan pengendalian dalam rangka memacu
peningkatan kinerja organisasi.
Sejalan dengan proses reformasi birokrasi, indikator keberhasilan yang digunakan
dalam LAKIP DJPU diukur berdasarkan peta strategi (strategy map) DJPU yang disusun
dengan menggunakan metodologi Balanced Scorecard (BSC). Peta strategi tersebut
memetakan setiap Sasaran Strategis (SS) yang akan dicapai dalam rangka pencapaian
tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Setiap SS memiliki ukuran yang
disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja yang telah
ditentukan. Pada tahun 2012, DJPU memiliki peta strategi dengan 12 SS dan 26 IKU yang
telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan
Menteri Keuangan. Pengukuran LAKIP dengan menggunakan IKU diharapkan sekaligus
menjadi bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pencapaian target kinerja dalam
setahun. Selain itu ditetapkan pula Inisiatif Strategis Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
untuk Tahun 2012, yang terdiri dari 19 Inisiatif Strategis.
Secara best practice, agenda reformasi birokrasi telah memberikan tekanan
sekaligus tantangan yang cukup besar bagi DJPU untuk mampu mengombinasikan
fungsinya sebagai organisasi birokrasi sekaligus sebagai unit yang terkait dengan pasar
keuangan, baik domestik maupun internasional. Pasar keuangan yang berkembang
dengan sangat dinamis dan disertai dengan meningkatnya kompleksitas pekerjaan
K E M E NTERIAN KEUANGAN RE P II BLI K I N DON ESIAD irc ktorot t e nd e ral Pe ngelalo d n tJtd ng
menuntut DIPU untuk menerapkan prinsip-prinsip good gouernance secatakonsisten sertameningkatkan kualitas organisasi untuk dapat menjaga kepercayaan pasar.
Dalam menjalankan tugasnya, DIPU telah menetapkan visi, yaitu ""Menjadi unityang profesional dalam mendukung pembiayaan APBN secata efisien dengan risiko yangterukur untuk mempertahankan kesinambungan fiskal", Visi tersebut kemudiandijabarkan dalam 4 misi, yakni sebagai berikut:
a. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif,transparary dan akuntabel;
b. Mengendalikan pengadaanf penerbitan utang melalui penetapan kapasitasberutang yang mendukung stabilitas fiskal;
c. Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upayamengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasarkeuangan domestik yang efisien dan stabil; dan
d. Mewujudkan kerjasama intemasional dalam rangka memperoleh sumberpembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar keuanganregional.
Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2010-2014, DJPU diharapkan dapat mencapai target kinerja secara lebih terarah, transpararydan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalampelaksanaan fugas.
Direktur JenderalKuasa Khusus,
1-re RobertPakpahaneiioinu'nii'r6' iiiot l oolW
[RKIP DrPU2012
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah iii 2012DJPU LLAAKKIIPP
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP DJPU Tahun 2012 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan kinerja DJPU selama tahun 2012. Pada tahun 2012 DJPU telah menetapkan
target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal
Pengelolaan Utang dengan Menteri Keuangan yang terdiri dari 12 SS dan 26 IKU. Capaian
SS dan IKU DJPU tahun 2012 adalah:
1. 10 SS dan 22 IKU berstatus hijau atau memenuhi dan/atau di atas target;
2. 2 SS dan 3 IKU berstatus kuning atau kurang memenuhi target; dan
3. 1 IKU berstatus abu-abu dikarenakan tidak terdapat obyek kinerja dan tidak
tersedianya data.
Secara garis besar, uraian atas pencapaian Sasaran Strategis beserta IKU DJPU
selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:
1. Pencapaian SS Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, efisien, dan aman untuk
mendukung kesinambungan fiskal dengan indikator persentase pemenuhan target
pembiayaan melalui utang yang cukup, persentase pencapaian target effective cost, dan
persentase pemenuhan target risiko portofolio utang, pada tahun 2012 dapat tercapai
dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:
a. Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup ditargetkan
sebesar 100% (Rp286,83 triliun) dengan realisasi sebesar 98,87% (Rp283,58 triliun);
b. Persentase pencapaian target effective cost ditargetkan sebesar 100% dengan
realisasi sebesar 80,58%. Keberhasilan penurunan biaya utang (target effective cost)
disebabkan antara lain, pemilihan instrumen pembiayaan melalui SBN yang tepat,
strategi komunikasi yang efektif dengan pelaku pasar, kondisi fundamental
ekonomi Indonesia yang baik, tingkat likuiditas pasar domestik dan internasional
masih cukup tinggi, serta transaksi pengelolaan portofolio SUN melalui cash
buyback dan debt switch dilaksanakan secara efektif;
c. Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang direncanakan sebesar 100%,
dengan realisasi sebesar 98,13%. Realisasi tersebut disebabkan karena secara
umum pengelolaan portofolio utang telah sesuai dengan strategi pengelolaan
utang;
2. Pencapaian SS akuntabilitas pengelolaan utang dengan indikator opini BPK terhadap
LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah, pada tahun 2012 relatif dapat tercapai dengan
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah iv 2012DJPU LLAAKKIIPP
baik. Pada tahun 2012, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Bagian Anggaran (LK
BA) Pengelolaan Utang dan Hibah Tahun Anggaran 2011 ditargetkan 100% (Wajar
Tanpa Pengecualian/WTP), dengan realisasi 87,50 %, yaitu:
a. LK BA Pengelolaan Utang memperoleh opini WTP (100%); dan
b. LK BA Hibah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (75%).
LK BA Hibah Tahun Anggaran 2011 memperoleh opini WDP karena masih terdapat
donor atau Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum sepenuhnya menaati peraturan,
yaitu terkait pengesahan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah,
sehingga pendapatan hibah sebesar Rp0,29 triliun yang diterima K/L tidak disahkan
di Kementerian Keuangan.
3. Pencapaian SS kredibilitas dan transparansi pengelolaan utang dengan indikator
indeks kepuasan pengguna layanan dan persentase pembayaran utang tepat waktu,
tepat jumlah, dan tepat sasaran, pada tahun 2012 dapat tercapai dengan baik. Capaian
IKU untuk SS tersebut pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:
a. Indeks kepuasan pengguna layanan ditargetkan sebesar 3,9 dengan realisasi
sebesar 3,79. Survey ini dilaksanakan oleh tim Institut Pertanian Bogor (IPB) dan
dalam laporan hasil survey, terdapat dua unsur layanan DJPU yang masih perlu
diperbaiki, yaitu keterbukaan/kemudahan akses informasi dan waktu
penyelesaian layanan;
b. Persentase pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran
ditargetkan 100% dengan realisasi 100%, yaitu telah dilaksanakan secara tepat
waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran (tidak ada denda keterlambatan). Realisasi
pembayaran kewajiban utang pada tahun 2012 sebesar Rp274,36 triliun melalui
3.249 SPM.
4. Pencapaian SS perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas
dengan indikator persentase penyediaan peraturan yang mendukung pengembangan
pasar dan pengelolaan portofolio utang, persentase penyusunan dokumen strategi
pembiayaan tahunan melalui utang, dan persentase pelaksanaan kajian restrukturisasi
Surat Utang Pemerintah dalam rangka ALM, pada tahun 2012 dapat tercapai dengan
baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:
a. Persentase penyediaan peraturan yang mendukung pengembangan pasar dan
pengelolaan portofolio utang selama tahun 2012 direncanakan sebesar 100% {8 set
(tiap set memilki bobot 12,5%)}, dengan realisasi sebesar 92,50%. Dari 8 set
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah v 2012DJPU LLAAKKIIPP
peraturan yang menjadi target di tahun 2012, terdapat 2 set peraturan yang belum
dapat diselesaikan pada tahun 2012, yaitu: RPMK tentang Transaksi Lindung Nilai
dan RPMK tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Anggaran
Kewajiban Penjaminan Pemerintah. Saat ini, RPMK tentang Transaksi Lindung
Nilai telah disahkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK Nomor
12/PMK.08/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai pada tanggal 4 Januari 2013,
sedangkan untuk RPMK tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sampai akhir tahun 2012 konsep
nota dinas bersama ke Menteri Keuangan masih berada di Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
b. Persentase penyelesaian dokumen strategi pengelolaan utang pada tahun 2012
ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Dokumen strategi
pengelolaan utang tahun 2013 telah ditetapkan dengan Keputusan Dirjen
Pengelolaan Utang Nomor: KEP-47/PU/2012 tanggal 19 Desember 2012; dan
c. Persentase pelaksanaan kajian restrukturisasi Surat Utang Pemerintah (SUP)
dalam rangka ALM selama tahun 2012 direncanakan sebesar 100%, dengan
realisasi sebesar 100%. Target yang diharapkan yaitu menyelesaikan model
restrukturisasi dan asumsi, penyelesaian naskah Revisi SKB mengenai
penyelesaian BLBI, serta penyelesaian kajian pelaksanaan konversi SUP dari non-
tradable menjadi tradable.
5. Pencapaian SS pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid, dengan
indikator tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi dan Spread WAY yang
dimenangkan dengan highest yield awarded (tail), pada tahun 2012 dapat tercapai
dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:
a. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi selama tahun 2012 ditargetkan sebesar
75% (efektif), dengan realisasi sebesar 75,83% (efektif). Capaian tersebut diperoleh
melalui penyebaran kuesioner kepada peserta sosialisasi SUN, sosialisasi SBSN,
serta sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah; dan
b. Spread WAY yang dimenangkan dengan highest yield awarded (tail) selama tahun
2012 ditargetkan sebesar 15 bps, dengan realisasi sebesar 4,29 bps. Rendahnya
spread antara highest yield yang dimenangkan dalam setiap lelang SBN di pasar
perdana dengan WAY yang dimenangkan menunjukkan lelang SBN yang efektif
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah vi 2012DJPU LLAAKKIIPP
mengingat terdapat konvergensi persepsi investor terhadap yield yang wajar dari
seri yang dilelang.
6. Pencapaian SS pengelolaan portofolio utang yang optimal dengan indikator rasio
beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang serta akurasi penetapan
yield/imbalan SBN dan biaya pinjaman terhadap benchmark, pada tahun 2012 dapat
tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2012, adalah sebagai
berikut:
a. Rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang selama tahun 2012
ditargetkan sebesar 5,72%, dengan realisasi sebesar 5,29%; dan
b. Akurasi penetapan yield/imbalan SBN dan biaya pinjaman terhadap benchmark
selama tahun 2012 ditargetkan sebesar 90%, dengan realisasi sebesar 91,65%.
Capaian tersebut diperoleh dari rata-rata capaian akurasi antara benchmark yang
ditetapkan dengan yield SBN dan biaya pinjaman;
7. Pencapaian SS pengelolaan kewajiban utang yang efektif dengan indikator persentase
dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu, selama tahun 2012 dapat
tercapai dengan baik. Pada tahun 2012, persentase dokumen tagihan yang diverifikasi
secara tepat waktu pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100%, dengan realisasi
sebesar 100%, dimana terdapat 5.307 dokumen tagihan/NOP yang telah diverifikasi
secara tepat waktu, yaitu paling lambat 6 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
8. Pencapaian SS monitoring dan evaluasi kepatuhan yang efektif dalam pengelolaan
utang dengan indikator persentase tingkat kepatuhan pengelolaan utang yang sesuai
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, rata-rata persentase realisasi janji
layanan unggulan, dan Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi
Presiden, pada tahun 2012 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut
pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:
a. Persentase tingkat kepatuhan dalam pengelolaan utang selama tahun 2012
ditargetkan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 98,39% sehingga memperoleh
nilai capaian 116,78%. IKU ini menggunakan polarisasi stabilize, dimana capaian
yang diharapkan adalah sesuai atau mendekati target yang ditetapkan. Untuk
realisasi 90% mendapat nilai capaian 100% dan realisasi 100% mendapat nilai
capaian 120%;
b. Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan ditargetkan sebesar 100%
dengan realisasi sebesar 100%. Monitoring terhadap pelaksanaan SOP Layanan
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah vii 2012DJPU LLAAKKIIPP
Unggulan dilaksanakan pada Direktorat Pinjaman dan Hibah, Direktorat Surat
Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, dan Direktorat Evaluasi,
Akuntansi, dan Setelmen; dan
c. Selama tahun 2012 tidak terdapat target yang harus dilaksanakan atau dicapai
oleh DJPU, terkait penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun
2011 tentang Aksi Pencegahan Korupsi.
9. Pencapaian SS Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi dengan indikator
persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya dan
persentase pemenuhan pelatihan pegawai sesuai dengan gap kompetensi pegawai
(hard competency), pada tahun 2012 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS
tersebut pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:
a. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya selama
tahun 2012, terealisasi sebesar 96,58% dari target sebesar 82,50%; dan
b. Persentase pemenuhan pelatihan pegawai sesuai dengan gap kompetensi pegawai
(Hard Competency) pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100% (20 jenis diklat),
dengan realisasi sebesar 115% (23 jenis diklat sesuai dengan Standar Kompetensi
Jabatan (Hard Competency).
10. Pencapaian SS penataan organisasi yang adaptif dengan indikator persentase mitigasi
risiko yang selesai dijalankan, indeks reformasi birokrasi, indeks kepuasan pegawai,
dan persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti, pada
tahun 2012 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun
2012, adalah sebagai berikut:
a. Tahun 2012, persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan selama tahun 2012
ditargetkan sebesar 70%, dengan realisasi sebesar 100%;
b. Berdasarkan penilaian Itjen, per 28 Desember 2012, Indeks Reformasi Birokrasi
DJPU mendapatkan skor sebesar 96,72% dari target dengan skor sebesar 92%;
c. Indeks kepuasan pegawai pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 3, dengan realisasi
3,19. Dari 322 orang pegawai di lingkungan DJPU, 305 orang (94,72%) telah
mengisi survey dimaksud. Dari 6 variabel penilaian tersebut, terdapat 2 variabel
dengan selisih terbesar antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan yaitu
variabel Mutasi/Rotasi Pegawai dan variabel Imbalan, yang dapat diartikan
bahwa proses mutasi/rotasi dan faktor imbalan belum dianggap memuaskan bagi
sebagian besar pegawai DJPU; dan
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah viii 2012DJPU LLAAKKIIPP
d. Policy recommendation berdasarkan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti
pada tahun 2012 ditargetkan 85%, dengan realisasi sebesar 100% (4 dari 4 policy
recommendation yang ditargetkan Tahun 2012).
11. Pencapaian SS Perwujudan TIK yang terintegrasi dengan indikator persentase
pengembangan database utang yang terintegrasi dan persentase akurasi data SIMPEG,
pada tahun 2012 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada
tahun 2012, adalah sebagai berikut:
a. Persentase pengembangan database utang yang terintegrasi, dilaksanakan pada
tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2011 telah selesai sebesar 45%, sehingga sisa
pekerjaan sebesar 55% ditargetkan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012
ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%; dan
b. Persentase akurasi data SIMPEG diukur secara semesteran. Berdasarkan hasil
pengujian dari 320 pegawai pada Semester II, realisasi persentase akurasi data
sebesar 100% dari target sebesar 100%.
12. Pencapaian SS Pelaksanaan anggaran yang optimal dengan indikator Persentase
penyerapan DIPA pada tahun 2012 dapat tercapai dengan baik. Persentase
penyerapan DIPA (Belanja Barang dan Belanja Modal) pada tahun 2012 ditargetkan
95,00% (Rp51,41 miliar), dengan realisasi sebesar 96,50% (Rp52,22 miliar).
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja
DJPU pada tahun 2012 telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian tersebut
diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang
belum terlaksana/terdapat permasalahan (pending matters) akan diupayakan untuk dapat
diselesaikan.
Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara
transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJPU dan menjadi
umpan balik peningkatan kinerja DJPU pada periode berikutnya.
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah ix 2012DJPU LLAAKKIIPP
DAFTAR ISI
Hal. PENGANTAR ............................................................................................................................ i IKHTISAR EKSEKUTIF........................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ix
I. PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 A. Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia ............................... 1 B. Mandat yang Diberikan kepada Instansi ............................................................ 11 C. Peran Strategis Instansi ......................................................................................... 13 D. Sistematika Penyajian ............................................................................................ 15
II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA ................................... 17 A. Rencana Strategis 2010-2014 ................................................................................... 17 B. Penetapan Kinerja ................................................................................................... 25
III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN ........... 34 A. Capaian IKU ............................................................................................................. 34 B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2012.................................................... 41 C. Kinerja Lainnya ........................................................................................................ 124 D. Progress Destination Statement DJPU Tahun 2014.......................................... 147 E. Perkembangan Pending Matters Renstra 2010-2014 ............................................ 150 F. Akuntabilitas Keuangan........................................................................................... 152
IV. PENUTUP ...................................................................................................................... 155 A. Kesimpulan ............................................................................................................... 155 B. Saran .......................................................................................................................... 157
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah x 2012DJPU LLAAKKIIPP
Hal. DAFTAR BAGAN Bagan 1.1 Proses Bisnis DJPU ... 4 Bagan 2.1 Nilai-nilai Kementerian Keuangan 19 Bagan 2.2 Peta Strategi DJPU Tahun 2012 ... 26 Bagan 3.1 Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan DJPU terkait
pengelolaan SUN sampai tahun 2012.....................................................
84 Bagan 3.2 Transformasi IKU terkait mitigasi risiko............................................ 109
DAFTAR GRAFIK Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Golongan.... 8 Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Unit Eselon II..... 8 Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan.... 9 Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin. 9 Grafik 1.5 Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan.... 9 Grafik 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja DJPU ... 42 Grafik 3.2 Realisasi pembayaran utang Tahun Anggaran 2007-2012.............. 73 Grafik 3.3 Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi...................................... 82 Grafik 3.4 Perkembangan rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding
utang pada tahun 2007-20012...........................................................
93 Grafik 3.5 Penyerapan DIPA DJPU tahun 2010-2012....................................... 124
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Posisi Utang Pemerintah (2008-2012) .... 14 Tabel 2.1 Destination Statement Kementerian Keuangan Tahun 2014...... 21 Tabel 2.2 Destination Statement DJPU Tahun 2014..................................... 21 Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-One Tahun 2012... 27 Tabel 2.4 Matriks Hubungan Sasaran Strategis dan IKU ........................ 30 Tabel 3.1 Capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2012 ....................................... 34 Tabel 3.2 Perbandingan Capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2010 s.d. 2012.... 37 Tabel 3.3 Realisasi Pinjaman Tahun 2012.......................................................... 45 Tabel 3.4 Target dan Realisasi SBN Tahun 2012.............................................. 47 Tabel 3.5 Hasil Penerbitan SUN Tahun 2012................................................... 48 Tabel 3.6 Hasil Penerbitan SUN Melalui Lelang Tahun 2012.......................... 49 Tabel 3.7 Hasil penerbitan SUN berdenominasi USD di pasar perdana
internasional.......................................................................................
50 Tabel 3.8 Kinerja Pengelolaan SUN tahun 2010-2012..................................... 52 Tabel 3.9 Realisasi Penerbitan SBSN Tahun 2012............................................. 53 Tabel 3.10 Perkembangan Penerbitan SBSN Tahun 2010-2012......................... 56 Tabel 3.11 Kinerja lelang SBSN tahun 2010-2012............................................... 57 Tabel 3.12 Indeks kepuasan pengguna berdasarkan unsur/dimensi layanan.... 71 Tabel 3.13 Realisasi Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2012....................... 72 Tabel 3.14 Realisasi peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan
utang....................................................................................................
75 Tabel 3.15 Penyelenggaraan sosialisasi SUN tahun 2012................................... 83 Tabel 3.16 Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi sosialisasi SBSN........... 86 Tabel 3.17 Target dan realisasi pembayaran bunga dan rata-rata outstanding... 92 Tabel 3.18 Capaian akurasi antara benchmark dengan yield SBN dan biaya
pinjaman...............................................................................................
95
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah xi 2012DJPU LLAAKKIIPP
Tabel 3.19 Hasil pengukuran tingkat kepatuhan tahun 2012............................ 100 Tabel 3.20 Hasil pengukuran rata-rata persentase realisasi janji layanan
unggulan tahun 2012.........................................................................
102 Tabel 3.21 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi
jabatannya 2012 ..............................................................................
104 Tabel 3.22 Diklat yang dilaksanakan berdasarkan gap kompetensi pegawai
(hard competency)..................................................................................
106 Tabel 3.23 Target dan realisasi mitigasi risiko..................................................... 110 Tabel 3.24 Rincian nilai pelaksanaan Quality Assurance DJPU........................... 112 Tabel 3.25 Realisasi pengembangan Database Utang yang terintegrasi Tahun
2012.......................................................................................................
118 Tabel 3.26 Progress pemenuhan akurasi data SIMPEG....................................... 121 Tabel 3.27 Penyerapan DIPA (non belanja pegawai) DJPU Tahun 2012.......... 122 Tabel 3.28 Rincian penyelenggaraan dealers meeting pada tahun 2012............. 130 Tabel 3.29 Penyelenggaraan Analysts Meeting Tahun 2012................................ 131 Tabel 3.30 Partisipasi dalam forum regional dan internasional tahun 2012...... 132 Tabel 3.31 Tanggapan DJPU atas pemberitaan negatif terkait pengelolaan
utang....................................................................................................
134 Tabel 3.32 Realisasi publikasi pengelolaan SBN tahun 2012.............................. 135 Tabel 3.33 Penyelenggaraan konferensi pers Tahun 2012.................................. 135 Tabel 3.34 Tahapan rapat koordinasi terkait penerapan IT-ALM........................ 141 Tabel 3.35 Eksposur penjaminan pemerintah pada Proyek FTP I...................... 144 Tabel 3.36 Eksposur penjaminan pemerintah terhadap Proyek Percepatan
Penyediaan Air Minum.......................................................................
145 Tabel 3.37 Eksposur penjaminan pemerintah pada Proyek FTP II.................... 145 Tabel 3.38 Progress Destination Statement DJPU.................................................. 147 Tabel 3.39 Perkembangan Pending Matters Renstra 2010-2014.......................... 151 Tabel 3.40 Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2012 (per belanja)....................... 152 Tabel 3.41 Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2012 (per program-kegiatan-
output).................................................................................................
152 DAFTAR LAMPIRAN 1. Dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu-One Tahun 2012 yang berlaku sebagai Dokumen
Penetapan Kinerja (PK) DJPU Tahun 2012 2. Dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2012
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 1 2012DJPU LLAAKKIIPP
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
1. Perkembangan Unit Pengelola Utang
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan mutu
pelayanan kepada masyarakat, perlu diwujudkan suatu tata kelola yang baik di
lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Unit pengelola utang telah
mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan semakin meningkatnya
kompleksitas pengelolaan utang sebagai akibat semakin besar dan semakin
beragamnya jumlah dan jenis utang Pemerintah. Perkembangan unit pengelola
utang secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut:
a. Sebelum tahun 1998, sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk pinjaman
luar negeri dikelola oleh Direktorat Dana Luar Negeri (DDLN) pada Direktorat
Jenderal Anggaran;
b. Tahun 1999, dibentuk Tim Debt Management Unit (DMU) di bawah Direktorat
Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai tugas mengelola obligasi negara
yang diterbitkan untuk menyehatkan perbankan akibat krisis tahun 1998;
c. Tahun 2001, Tim DMU diubah menjadi Pusat Manajemen Obligasi Negara
(PMON) di bawah Sekretariat Jenderal yang secara khusus mengelola Surat
Utang Negara (SUN).
d. Tahun 2004, unit pengelolaan utang disatukan dalam Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. PMON menjadi Direktorat Pengelolaan SUN sedangkan
DDLN menjadi Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
e. Tahun 2006, dengan berkembangnya ruang lingkup pengelolaan utang dan
dalam rangka memusatkan pengelolaanya dalam unit tersendiri, dibentuk
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; dan
f. Tahun 2007 s.d 2011, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang telah 2 kali
melaksanakan penataan organisasi (reorganisasi) yang ditetapkan melalui:
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan; dan
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 2 2012DJPU LLAAKKIIPP
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
g. Tahun 2012, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang kembali mengusulkan
penataan organisasi sebagai dampak likuidasi Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan yang sebagian bergabung kedalam Otoritas Jasa
Keuangan. Sebagai respon, dilakukan reposisi Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
untuk menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang
sebelumnya merupakan unit Eselon II pada Badan Kebijakan Fiskal. Hal
tersebut juga ditujukan untuk melakukan integrasi pengelolaan risiko keuangan
baik fiskal maupun utang.
Oleh karena itu, nomenklatur Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang diusulkan
untuk diubah menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
yang sampai akhir tahun 2012 masih menunggu pengesahan dalam bentuk
Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Keuangan.
Penataan organisasi tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di
Lingkungan Departemen Keuangan, merupakan suatu proses yang dilakukan
secara berkesinambungan untuk merespon dinamika perubahan lingkungan
dan tuntutan publik, baik sebagai regulator maupun sebagai pemberi layanan
kepada masyarakat. Penataan organisasi merupakan upaya untuk
menyempurnakan tugas, fungsi dan struktur organisasi demi terwujudnya
pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien.
2. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 3 2012DJPU LLAAKKIIPP
Dalam melaksanakan tugasnya, DJPU menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan utang;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan
utang;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan utang; dan
e. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal Pengelolaan Utang.
3. Organisasi
Dalam rangka penerapan international best practice organisasi pengelola utang,
Direktorat Jenderal Pegelolaan Utang mengkategorikan dan membagi struktur
organisasinya berdasarkan:
a. fungsi front office dilaksanakan oleh:
1) Direktorat Pinjaman dan Hibah (Dit PH);
2) Direktorat Surat Utang Negara (Dit SUN); dan
3) Direktorat Pembiayaan Syariah (Dit PS).
b. fungsi middle office dilaksanakan oleh Direktorat Strategi dan Portofolio Utang
(Dit SPU);
c. fungsi back office dilaksanakan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan
Setelmen (Dit EAS); serta
d. fungsi supporting and coordinating unit (sebagai pendukung dan koordinator
kegiatan teknis) dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.
Proses bisnis dari keempat fungsi tersebut tergambar dalam bagan berikut:
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 4 2012DJPU LLAAKKIIPP
Bagan 1.1 Proses Bisnis DJPU
4. Stakeholders Pengelolaan Utang
Dalam pelaksanaan tugas selaku pengelola utang negara, peran DJPU terkait
secara langsung dengan berbagai institusi baik internal maupun eksternal
Kementerian Keuangan, yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:
a. Internal Kementerian Keuangan antara lain dengan:
1) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam penyusunan komponen
pembiayaan APBN dan penyusunan dokumen anggaran, serta penyiapan
Daftar Kegiatan (Proyek) yang telah mendapatkan alokasi dana dari APBN,
untuk digunakan sebagai underlying penerbitan Project Base Sukuk;
2) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam pelaksanaan kebijakan fiskal;
3) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dalam:
a) koordinasi pengelolaan kas khususnya untuk mengharmonisasikan
pelaksanaan/eksekusi penerbitan/pengadaan utang tunai dengan
ketersediaan kas untuk pembiayaan.
b) koordinasi pengelolaan penerusan pinjaman.
4) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam penyusunan
underlying asset yang akan digunakan dalam penerbitan sukuk;
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 5 2012DJPU LLAAKKIIPP
5) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)
sebagai regulator pasar modal dan secara bersama-sama berperan dalam
pengembangan pasar surat berharga dan infrastruktur pasar sekunder;
6) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait aspek perpajakan dalam
pengelolaan utang;
7) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan:
a) Biro Perencanaan dan Keuangan terkait penyusunan rencana jangka
menengah, jangka pendek, strategis, dan rencana kerja tahunan, serta
penyusunan anggaran dan Laporan Keuangan Kementerian;
b) Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terkait pelaksanaan penataan
organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional;
c) Biro Hukum terkait pelaksanaan perumusan peraturan perundang-
undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka
penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas;
d) Biro Bantuan Hukum terkait koordinasi dan pelaksanaan penelaahan
kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan
perimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian
Keuangan;
e) Biro Sumber Daya Manusia terkait pembinaan dan pengelolaan sumber
daya manusia di lingkungan DJPU sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
f) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi terkait pelaksanaan tugas
aktivitas komunikasi, layanan informasi kebijakan pengelolaan utang,
penyusunan strategi komunikasi kehumasan, penyusunan program
komunikasi publik, dan monitoring opini publik;
g) Biro Perlengkapan terkait pengelolaan perlengkapan DJPU berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h) Biro Umum terkait pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan
rumah tangga;
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 6 2012DJPU LLAAKKIIPP
i) Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) terkait aspek
pengembangan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi di
lingkungan Kementerian Keuangan;
j) Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan terkait pelaksanaan analisis,
harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan
kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan
Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama di
lingkungan Kementerian Keuangan; dan
k) Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik terkait pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik, pengelolaan
sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan
pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan.
8) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan
pengawasan intern; dan
9) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) khususnya Pusdiklat
Keuangan Umum dan Pusdiklat Pengembangan SDM terkait pelaksanaan
Capacity Building DJPU.
b. Eksternal Kementerian Keuangan, antara lain dengan:
1) Dewan Perwakilan Rakyat antara lain terkait alokasi pembiayaan melalui
utang dalam APBN, persetujuan penggunaan BMN sebagai underlying asset
penerbitan SBSN, dan persetujuan penggunaan dana SAL untuk pembelian
SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN;
2) Bank Indonesia (BI) yang dalam kaitannya dengan pengelolaan utang
memiliki dua peran yaitu:
a) sebagai pengelola kebijakan moneter dan neraca pembayaran dalam
kerangka Asset and Liability Management (ALM); dan
b) sebagai mitra dalam pengembangan pasar dan sebagai agen lelang,
agen penatausahaan utang dan setelmen utang.
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 7 2012DJPU LLAAKKIIPP
3) Pelaku pasar/investor termasuk dealer utama/primary dealers dan peserta
lelang dalam mengembangkan kapasitas daya serap pasar dan
memperoleh input atas kondisi pasar keuangan pada umumnya (market
update), preferensi instrumen, dan rencana alokasi investasi;
4) Lembaga Pemeringkat/Rating agencies dalam rangka assessment tahunan
dan assessment transaksi penerbitan SBN valas;
5) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam rangka:
a) koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM);
b) perencanaan usulan kegiatan yang dapat dibiayai dengan pinjaman
atau sebagai underlying asset sukuk project; dan
c) pelaksanaan dan monitoring/evaluasi kegiatan yang dibiayai dari
pinjaman.
6) Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
dari pinjaman dan penyiapan policy matrix pinjaman program/program
loan;
7) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemenuhan dokumen
pengefektifan pinjaman;
8) DSN MUI dalam rangka penerbitan Fatwa dan Pernyataan Kesesuaian
Syariah (Opini Syariah) penerbitan SBSN;
9) Pemberi Pinjaman/Lender dalam rangka memperoleh informasi mengenai
fokus pembiayaan dan indikasi besaran/alokasi pinjaman; dan
10) Lembaga atau negara pemberi donor.
5. Sumber Daya Manusia
a. Gambaran umum pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Berdasarkan data pegawai per 31 Desember 2012, jumlah pegawai DJPU
adalah sebanyak 328 orang, dengan penjelasan sebagai berikut:
1) 321 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
KEMENTDirektora
K
N
TERIANKEUANGAatJenderalPenge
2) 7 o
lulu
pen
Ber
adalah
Komposisi P
No. Gol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
JU
1 0
44
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
II/a
II/b
II/c
ANREPUBLIKINDOelolaanUtang
orang sedan
usan Progra
nerimaan S1
rdasarkan da
h sebagai ber
Grafik 1.1Pegawai Men
ongan Pegawa
IV/d
IV/c
IV/b
IV/a
III/d
III/c
III/b
III/a
II/d
II/c
II/b
II/a
UMLAH
4
22
92
29
40
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
ONESIA
ng diusulkan
am Diploma
1 tahun 2012
ata pegawai
rikut:
1 nurut Golon
ai JumPega
3
2
14
15
66
40
29
92
22
44
0
1
32
0
66
15 14
2
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
n untuk me
a III Keuan
).
i per 31 Dese
ngan
Ko
mlah awai
No
3 1
2 2
4 3
5 4
6 5
0 6
9
2
2
4
0
1
28
3
/IV/d
1
enjadi Calon
ngan STAN
ember 2012,
mposisi Peg
o. U
Setditjen
Dit PH
Dit SUN
Dit PS
Dit SPU
Dit EAS
JU
Dit. PS12,5%
Dit. SPU 11,6%
Dit18
n Pegawai N
tahun 2011
komposisi p
Grafik 1.2gawai Menur
Unit Eselon II
UMLAH
Dit. SUN 12,2%
. EAS 8,9%
Negeri Sipil
dan 2 oran
pegawai DJP
2 rut Unit Ese
JuPe
Setditjen 26,2%
Dit. PH 18,6%
(5
ng
PU
elon II
umlah egawai
86
61
40
41
38
62
328
KEMENTDirektora
TERIANKEUANGAatJenderalPenge
Komposisi
No. Jabat
1 Eselon I
2 Eselon I
3 Eselon I
4 Eselon I
5 Pelaksa
JUM
Dal
para p
baik m
Pela2
020406080100120140160180
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 10 2012DJPU LLAAKKIIPP
kompetensi para pegawai DJPU dapat menjadi lebih baik dan dapat menopang
bidang tugas di mana pegawai itu berada.
Pada tahun 2012, DJPU telah memiliki peraturan terkait pola mutasi dan
pola karir sehingga penempatan para pegawai baik di unit-unit Eselon II
maupun pada jabatan-jabatan tertentu di lingkungan DJPU, diharapkan telah
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan memang
dibutuhkan oleh unit atau jabatan tempat kerja pegawai bersangkutan.
Selain itu, dengan adanya pengarusutamaan gender, walaupun jumlah
pegawai perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai
laki-laki (dapat dilihat pada grafik 1.4 Komposisi Pegawai Menurut Jenis
Kelamin), perlakuan dan penilaian kinerja tetap dilakukan secara fair. Hal
tersebut terbukti dengan diisinya beberapa jabatan strategis di DJPU oleh para
pegawai perempuan, contohnya: dari 5 Pejabat Eselon II di DJPU, 2
diantaranya adalah perempuan.
b. Program pengembangan Pegawai
Unit organisasi yang handal tentu harus didukung penuh dengan sumber
daya manusia yang handal baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selama
tahun 2007-2012, DJPU telah melakukan beberapa kebijakan dan kegiatan
sebagai bagian program peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai.
Adapun kebijakan dan kegiatan tersebut antara lain:
1) Penyusunan dan penetapan Hard Competency Pegawai DJPU;
2) Penyusunan dan penetapan Soft Competency Pegawai DJPU;
3) Penyusunan dokumen Gap Hard Competency Pegawai DJPU;
4) Pelaksanaan Assesment Center (AC);
5) Pelaksanaan diklat teknis sesuai Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Hard
Competency;
6) Menugaskan pegawai untuk mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi pada
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7) Menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat sertifikasi keahlian
(CFA,CHRP,etc);
8) Peningkatan kemampuan Bahasa Inggris pegawai melalui TOEFL Training;
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 11 2012DJPU LLAAKKIIPP
9) Membuka kesempatan pegawai mengikuti short course (IMF, DMFAS ,etc)
sesuai bidang tugasnya;
10) Membuka kesempatan pegawai untuk mencari program beasiswa dengan
inisiatif sendiri di Dalam maupun Luar Negeri; dan
11) Mengirim pegawai mengikuti program beasiswa reguler baik dari Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maupun Negara Lain (Australia,
Jepang, dll).
Dengan komposisi pegawai DJPU seperti dijelaskan di atas dan dengan
program pengembangan pegawai yang terus dilakukan, DJPU terbukti dapat
melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sesuai amanat peraturan
perundang-undangan. Hal ini juga membuktikan bahwa program
pengembangan pegawai DJPU berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan,
yaitu dalam rangka membentuk sumber daya manusia DJPU yang handal.
B. Mandat yang Diberikan kepada Instansi
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJPU berdasarkan mandat yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Pedoman umum meliputi:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah
Kumulatif Defisit APBN dan APBD, yang mengatur bahwa:
1) Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% dari
Produk Domestik Bruto (PDB) tahun bersangkutan; dan
2) Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemda dibatasi tidak melebihi
60% dari PDB tahun yang bersangkutan.
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang
mengatur antara lain:
1) Pembebanan biaya pengadaan utang/hibah Pemerintah pada APBN; dan
2) Tata cara pengadaan utang negara dan penerusan utang/hibah luar negeri
kepada Pemda dan BUMN/BUMD.
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 12 2012DJPU LLAAKKIIPP
c. Undang-Undang tentang APBN yang ditetapkan setiap tahun antara lain
menyebutkan bahwa Pemerintah dapat melakukan perubahan instrumen
utang dalam hal terdapat sumber utang yang lebih menguntungkan.
2. Pedoman khusus meliputi:
a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN, yang antara lain
mengatur tentang tujuan penerbitan SUN;
b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN yang antara lain
mengatur tentang tujuan penerbitan SBSN;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan
dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah, yang antara lain
mengatur tentang penggunaan pinjaman dalam negeri;
d. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Tahun 2010-2014;
e. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, yang antara lain mengatur
tentang perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pemantaun, evaluasi, dan
pelaporan serta pengawasan pinjaman luar negeri dan hibah;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem
Akuntansi Utang Pemerintah;
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring,
Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah
Pemerintah;
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.08/2010 tentang Tata Cara
Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;
k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme
Pengelolaan Hibah;
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 13 2012DJPU LLAAKKIIPP
l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem
Akuntansi Hibah;
m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.08/2012 tentang Tata Cara
Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber dari Kreditor Swasta Asing;
n. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.08/2010 tentang Strategi
Pengelolaan Utang Negara Tahun 2010-2014; dan
o. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.08/2011 tentang Tata Cara
Perundingan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri.
C. Peran Strategis Instansi
DJPU adalah organisasi yang memegang peranan strategis di bidang pengelolaan
utang. Peran strategis DJPU digambarkan sebagai berikut:
1. Memenuhi pembiayaan APBN yang bersumber dari utang
Selain penerimaan pajak dan bukan pajak, utang mempunyai kontribusi yang
penting dalam menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan
dalam kerangka pembangunan nasional. Sampai saat ini peranan utang baik yang
bersumber dari dalam maupun luar negeri masih menjadi sumber utama
pembiayaan APBN. Untuk memenuhi pembiayaan APBN tersebut maka
pembiayaan melalui utang harus dapat disediakan dalam jumlah yang cukup,
tersedia pada saat diperlukan dengan biaya yang efisien dan tingkat risiko
terkendali.
Utang digunakan untuk membiayai defisit dan sebagian pengeluaran
pembiayaan antara lain pelunasan pokok utang jatuh tempo, buyback, dan
penerusan pinjaman. Sumber pembiayaan dari utang, meliputi penerbitan Surat
Berharga Negara (SBN) yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN), serta pengadaan Pinjaman Luar Negeri (Pinjaman
Program dan Pinjaman Proyek) dan Pinjaman Dalam Negeri.
2. Mewujudkan kesinambungan fiskal melalui pengelolaan portofolio dan risiko
utang
Pengelolaan utang yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan
transparan dimaksudkan untuk mencapai kondisi keuangan negara yang sehat
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 14 2012DJPU LLAAKKIIPP
dan mempertahankan kemampuan negara dalam melaksanakan pembiayaan
secara berkesinambungan.
Pengelolaan utang yang tidak profesional akan berdampak negatif terhadap
kondisi fiskal Pemerintah yang tercermin antara lain dalam ketidakmampuan
Pemerintah membayar kewajiban utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan
tepat sasaran, membengkaknya kewajiban utang di luar perkiraan, dan
terhambatnya kegiatan pemerintahan akibat tidak terjaminnya sumber
pembiayaan. Selain itu, dampak selanjutnya dapat berupa menurunnya
kepercayaan investor dan kreditor, terjadinya penurunan peringkat utang
(sovereign credit rating), terhambatnya perkembangan pasar keuangan domestik,
serta ekonomi biaya tinggi.
Sebagai gambaran, total jumlah nominal utang pada tanggal 31 Desember 2012
mencapai Rp1.975,42 triliun. Jumlah utang yang relatif besar tersebut memerlukan
pengelolaan secara cermat dan berhati-hati, karena utang mempunyai dimensi
risiko yang berpotensi menimbulkan masalah terhadap kesinambungan fiskal,
antara lain risiko nilai tukar, risiko tingkat bunga, dan risiko refinancing.
Tabel 1.1 Posisi Utang Pemerintah (2008-2012)
Catatan: * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial Sumber: Perkembangan Utang Negara Edisi Januari 2013
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 15 2012DJPU LLAAKKIIPP
Oleh karena itu, pembiayaan APBN melalui utang harus didukung dengan
pengelolaan berbagai risiko dimaksud melalui upaya antara lain dengan
melakukan: debt securities buyback, loan prepayment, debt-switch/reprofiling, debt
swap, restrukturisasi pinjaman, dan hedging.
3. Pengembangan pasar yang dalam, aktif, dan likuid
Saat ini, peningkatan target pembiayaan melalui SBN belum sebanding dengan
pertumbuhan daya serap pasar SBN domestik yang masih terbatas. Peningkatan
likuiditas dan daya serap pasar SBN domestik diperlukan agar target pembiayaan
SBN dapat dipenuhi dengan biaya yang efisien tanpa menyebabkan peningkatan
risiko utang yang berlebihan. Basis investor baik domestik maupun luar negeri
yang besar dan terdiversifikasi, diperlukan untuk memperkuat dan menjaga
kestabilan permintaan terhadap instrumen utang negara.
Penerbitan utang dalam bentuk SBN berperan strategis dalam pengembangan
pasar keuangan khususnya pasar domestik antara lain:
a. Mendukung pengembangan institusi/lembaga keuangan domestik dengan
memberikan alternatif instrumen investasi;
b. Mendukung kebutuhan industri keuangan dalam pengelolaan ALM;
c. Yield SBN berperan sebagai benchmark bagi penerbitan instrumen keuangan
lainnya;
d. Pasar SBN yang berkembang akan mendukung terbentuknya pasar repo,
derivatif yang akan semakin mengefisienkan pasar keuangan secara
keseluruhan; dan
e. Memperluas basis investor domestik.
D. Sistematika Penyajian
LAKIP ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja DJPU pada tahun 2012, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (performance results) tahun 2012 terhadap rencana kinerja (performance plans) tahun 2012. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian LAKIP adalah sebagai berikut:
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 16 2012DJPU LLAAKKIIPP
Bab I Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi.
Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, menyajikan rencana strategis tahun 2012 dan penetapan kinerja tahunan 2012.
Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan pada tahun 2012.
Bab IV Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di tahun 2012.
Lampiran-lampiran
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 17 2012DJPU LLAAKKIIPP
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2010-2014
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-
16/PU/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, telah ditetapkan arahan dalam
pelaksanaan tugas DJPU dalam periode 5 tahun ke depan yang dituangkan dalam
Renstra. Penyusunan Renstra tersebut mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap kementerian/lembaga
menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
2. Salah satu prioritas bidang ekonomi dalam RPJMN tahun 2010-2014, yaitu
Prioritas Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan dengan Fokus Prioritas
Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan
Pengendalian Risiko. Fokus prioritas tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan
pengelolaan utang pemerintah, baik yang berasal dari SBN maupun pinjaman
dengan biaya dan tingkat risiko yang terkelola dengan baik untuk mendukung
kesinambungan fiskal.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, yang mengamanatkan penyusunan
Renstra kepada unit-unit organisasi (Eselon I, Eselon II, Instansi Vertikal, dan Unit
Pelaksana Teknis/UPT) di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dalam Renstra tersebut ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai DJPU dalam periode Tahun 2010-2014, yaitu:
1. Visi
Visi DJPU untuk periode tahun 2010-2014 sebagaimana dalam dokumen
Rencana Strategis adalah Menjadi Pengelola Utang yang mampu menyediakan
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 18 2012DJPU LLAAKKIIPP
sumber pembiayaan APBN yang paling efisien dan aman melalui kegiatan
pengelolaan yang mengedepankan standar tata kelola internasional, dengan
mengutamakan pemanfaatan potensi pendanaan dari pasar keuangan domestik
namun dalam perkembangannya telah dilakukan penyempurnaan dan
dicantumkan dalam Peta Strategi Tahun 2012 yaitu Menjadi unit yang
profesional dalam mendukung pembiayaan APBN secara efisien dengan risiko
yang terukur untuk mempertahankan kesinambungan fiskal.
Visi tersebut di atas lebih menekankan pada pengelolaan utang secara
profesional, yaitu mampu memenuhi standar tata kelola internasional dan
memperhatikan penerapan prinsip-prinsip tatakelola yang baik (good governance
principles). Penyediaan sumber pembiayaan APBN dilakukan dengan tujuan agar
dalam jangka panjang dapat dicapai biaya utang yang minimal dengan tingkat
risiko yang terkendali. Di masa yang akan datang, DJPU sebagai unit pengelola
utang diharapkan mampu mengendalikan utang agar dapat mendukung
peningkatan kemampuan kemandirian keuangan negara.
2. Misi
Misi DJPU untuk periode tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam
dokumen Rencana Strategis adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif,
transparan, dan akuntabel dengan strategi yang mengedepankan peningkatan
daya dukung terhadap ketahanan dan kesinambungan fiskal;
b. Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas
berutang yang mendukung stabilitas fiskal;
c. Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya
mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasar
keuangan domestik yang efisien dan stabil; dan
d. Mewujudkan kerjasama internasional dalam rangka memperoleh sumber
pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan
regional.
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 19 2012DJPU LLAAKKIIPP
namun dalam perkembangannya telah dilakukan penyempurnaan dan
dicantumkan dalam Konsep Road Map DJPU Tahun 2010-2014 dan Laporan Review
Rencana Strategis Tahun 2010-2014 serta Rencana Kerja DJPU Tahun 2012, yaitu:
a. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif,
transparan, dan akuntabel;
b. Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas
berutang yang mendukung stabilitas fiskal;
c. Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya
mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasar
keuangan domestik yang efisien dan stabil; dan
d. Mewujudkan kerjasama internasional dalam rangka memperoleh sumber
pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan
regional.
3. Nilai-Nilai
Menteri Keuangan telah melakukan Launching Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan pada tanggal 29 Juli 2011. Nilai-nilai ini menjadi penting karena dengan
dasar itulah organisasi bergerak mencapai visi dan misinya. Sosialisasi Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang telah
dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2011. Adapun Corporate value dimaksud
terdiri dari 5 nilai dan 10 perilaku utama yaitu:
a. Integritas
1) Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
2) Menjaga martabat dan tidak melakukan
hal-hal tercela;
b. Profesionalisme
3) Mempunyai keahlian dan pengetahuan
yang luas;
4) Bekerja dengan hati;
Bagan 2.1 Nilai-nilai
Kementerian Keuangan
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 20 2012DJPU LLAAKKIIPP
c. Sinergi
5) Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati;
6) Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik;
d. Pelayanan
7) Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
8) Bersikap proaktif dan cepan tanggap;
e. Kesempurnaan
9) Melakukan perbaikan terus menerus;
10) Mengembangkan inovasi dan kreativitas.
4. Destination Statement
Destination Statement merupakan pernyataan konkret dan nyata berisi
gambaran atau potret mengenai hal-hal yang diharapkan terwujud pada masa
depan untuk mencapai visi organisasi. Latar belakang diperlukannya Destination
Statement bagi unit organisasi antara lain:
a. Setiap organisasi pasti memiliki kendala/hambatan yang dapat
mempengaruhi keberhasilan pencapaian visi;
b. Kondisi ideal yang ingin dicapai untuk mengatasi masalah tersebut
dirumuskan dalam Destination Statement;
c. Destination Statement berfungsi sebagai milestone dan alat evaluasi pencapaian
visi; dan
d. Sebagai terobosan dalam pencapaian Destination Statement, perlu dirumuskan
inisiatif strategis.
Kementerian Keuangan dengan visi Menjadi pengelola keuangan dan
kekayaan negara yang dipercaya, akuntabel, dan terbaik di regional untuk
mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan telah
menetapkan Destination Statement tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam tabel
di bawah ini:
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 21 2012DJPU LLAAKKIIPP
Tabel 2.1 Destination Statement Kementerian Keuangan Tahun 2014
Tujuan Destination Statement Target
Pengelola keuangan dan kekayaan negara
a. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 18% b. Penyerapan Belanja Negara dalam
DIPA K/L 98%
c. Rasio utang terhadap PDB 22% d. Jumlah BMN yang telah bersertipikat 20% e. Defisit APBN 0
Dipercaya f. Tingkat kepuasan pengguna layanan 4,2 (skala 5) g. Indeks integritas sektor publik
mencapai 8,5 (skala 10)
Akuntabel h. Indeks opini BPK atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999
WTP
Terbaik di regional
- (dengan beberapa indikator)
Sesuai dengan Destination Statement sebagaimana tersebut di atas,
diamanatkan pula kepada seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
untuk menyusun Destination Statement Eselon I tahun 2014. Atas arahan tersebut
berdasarkan hasil pembahasan dan penetapan Direktur Jenderal Pengelolaan
Utang, ditetapkan 6 (enam) Destination Statement DJPU tahun 2014, sebagaimana
tercantum dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2.2 Destination Statement DJPU Tahun 2014
Tujuan Destination Statement Target
Unit pengelola utang yang profesional
a. Opini BPK terhadap LK BA 999 01 dan LK BA 999 02.
WTP
Pembiayaan APBN secara efisien
b. Rasio pembayaran bunga/imbalan terhadap outstanding utang yang semakin efisien.
5,8%
Risiko yang terukur
c. Rasio utang valas terhadap outstanding utang yang semakin menurun.
43%
d. Risiko pembiayaan kembali (porsi utang jatuh tempo
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 22 2012DJPU LLAAKKIIPP
5. Tujuan
Berdasarkan visi dan misi DJPU tahun 2010-2014, maka ditetapkan tujuan
pengelolaan utang pada tahun 2010-2014 yaitu:
a. Mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya
minimal pada tingkat risiko terkendali sehingga kesinambungan fiskal dapat
terpelihara; dan
b. Mendukung upaya untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif dan
likuid.
Adapun tujuan jangka pendek pengelolaan utang tahun 2012, sebagaimana
tercantum dalam Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang Tahun 2012 adalah
memenuhi target pembiayaan APBN tahun 2012 melalui utang dan membiayai
kembali utang yang jatuh tempo dengan biaya yang efisien dan risiko yang
terkendali.
6. Sasaran Strategis
Sasaran strategis pengelolaan utang untuk tahun 2012 sebagaimana tercantum
dalam Peta Strategi Kemenkeu-One, adalah sebagai berikut:
a. Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, efisien, dan aman untuk mendukung
kesinambungan fiskal;
b. Akuntabilitas pengelolaan utang dan hibah;
c. Kredibilitas dan transparansi pengelolaan utang;
d. Perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas;
e. Pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid;
f. Pengelolaan portofolio utang yang optimal;
g. Pengelolaan kewajiban utang yang efektif;
h. Monitoring dan evaluasi kepatuhan pengelolaan utang yang efektif;
i. Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi;
j. Penataan organisasi yang adaptif;
k. Perwujudan TIK yang Terintegrasi; dan
l. Pelaksanaan anggaran yang optimal.
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 23 2012DJPU LLAAKKIIPP
7. Kebijakan
Kebijakan yang ditetapkan DJPU pada tahun 2012, sebagaimana tercantum
dalam Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang Tahun 2012, adalah sebagai
berikut:
a. Mengoptimalkan potensi pembiayaan utang dari pasar domestik melalui
penerbitan SBN Rupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri;
b. Terus melakukan diversifikasi instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas
dalam memilih berbagai instrumen yang lebih cost-efficient dan risiko minimal;
c. Pengadaan pinjaman/kredit luar negeri dilakukan sepanjang untuk memenuhi
kebutuhan prioritas, memberikan terms and conditions yang menguntungkan
Pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor;
d. Tetap mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman/kredit luar negeri
secara bertahap;
e. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal,
terutama dalam rangka mendorong upaya financial deepening; dan
f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam
rangka meningkatkan sovereign credit rating.
8. Strategi
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi-strategi yang efektif dan
tepat sasaran, dimana di sisi lain dapat sekaligus mengatasi permasalahan yang
ada. Strategi-strategi yang disusun harus dapat mengoptimalkan potensi-potensi
yang dimiliki, baik internal maupun eksternal. Adapun strategi DJPU untuk
periode tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan pengelolaan utang secara prudent dengan tujuan untuk
meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali;
b. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pengelolaan kas
dan kebijakan fiskal serta penyediaan underlying asset penerbitan SBSN;
c. Menyelesaikan penyusunan kerangka hukum dalam pengelolaan pinjaman,
hibah, kewajiban kontinjensi, dan hedging;
d. Menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan transaksi
dalam rangka pengelolaan portofolio utang;
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 24 2012DJPU LLAAKKIIPP
e. Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam
memilih berbagai instrumen yang lebih cost-efficient dan risiko minimal;
f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi, teknologi
informasi dan komunikasi (termasuk sistem informasi manajemen utang), dan
pengelolaan anggaran;
g. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dalam pelaksanaan Asset-
Liability Management (ALM);
h. Mengoptimalkan potensi pendanaan APBN melalui utang dari sumber
domestik melalui penerbitan SBN Rupiah maupun penarikan pinjaman dalam
negeri agar dapat mengurangi ketergantungan dari pembiayaan luar negeri;
i. Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode
jangka menengah, pengadaan dilakukan sepanjang untuk memenuhi
kebutuhan prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (favourable)
bagi Pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor;
j. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter, otoritas pasar modal, dan
pelaku pasar dalam rangka mengembangkan pasar SBN domestik yang solid
dan efisien melalui perluasan basis investor domestik dan mengoptimalkan
infrastruktur pasar yang mendukung pasar SBN yang likuid;
k. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam
rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit
rating;
l. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan
utang; dan
m. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.
9. Program dan Kegiatan
Sejalan dengan penganggaran dengan dasar performanced based budgeting,
dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada tahun 2012, DJPU memiliki
program pokok dan program penunjang. Program pokok adalah Pengelolaan dan
Pembiayaan Utang, yang dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 25 2012DJPU LLAAKKIIPP
a. Pengelolaan Pinjaman;
b. Pengelolaan Surat Utang Negara;
c. Pengelolaan Pembiayaan Syariah;
d. Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang; dan
e. Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang.
Sedangkan program penunjang yang ditujukan untuk memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal,
yaitu: kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJPU.
B. Penetapan Kinerja
Pada tahun 2012, DJPU telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam
bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan Menteri
Keuangan. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan
12 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan
ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).
Keseluruhan IKU DJPU pada tahun 2012 untuk semua SS berjumlah 26 IKU. Selain itu
ditetapkan pula Inisiatif Strategis Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk Tahun
2012, yang terdiri dari 19 Inisiatif Strategis.
Peta strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan SS ke
dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan
perjalanan strategi DJPU. Peta strategi memudahkan DJPU untuk
mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam
rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan DJPU. Peta
strategi DJPU tahun 2012 yang disepakati antara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
dengan Menteri Keuangan pada tanggal 9 Februari 2012 ditunjukkan dalam bagan
berikut:
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 26 2012DJPU LLAAKKIIPP
Bagan 2.2 Peta Strategi DJPU Tahun 2012
Peta strategi DJPU memetakan setiap SS yang disusun dalam rangka pencapaian
tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan
metodologi Balanced Scorecard, setiap SS dikelompokan kedalam empat perspektif,
yaitu stakeholders perspective, customers perpective, internal process perspective, dan
learning and growth perspective. Dari stakeholders perspective, terdapat SS yang disusun
untuk mewujudkan pembiayaan dalam jumlah yang cukup, efisien, dan aman untuk
mendukung kesinambungan fiskal. Dari customers perpective terhadap kreditor,
investor, dan donor, terdapat SS yang disusun untuk mewujudkan nilai transparansi,
akuntabilitas, dan kredibilitas dalam pengelolaan utang.
Dari internal process perspective DJPU, untuk mendukung pencapaian SS pada dua
layer stakeholders perspective dan customers perpective tersebut diperlukan adanya tiga
faktor penting berupa perumusan, pengelolaan, dan pengembangan serta pengawasan
terhadap core business DJPU. Dalam hal ini, proses internal yang dimaksud terkait
dengan proses perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas,
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 27 2012DJPU LLAAKKIIPP
pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid, pengelolaan portofolio utang
yang optimal, pengelolaan kewajiban utang yang efektif, dan monitoring dan evaluasi
kepatuhan pengelolaan utang yang efektif.
Sedangkan dari learning and growth perspective, terdapat empat faktor penting yang
harus dikelola dengan baik guna menciptakan modal utama untuk mencapai tujuan
organisasi yaitu faktor pengembangan sumber daya manusia, faktor organisasi, faktor
teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan faktor pengelolaan anggaran.
Sebagai alat ukur pencapaian SS, target 26 IKU DJPU yang ditetapkan pada awal
tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-One Tahun 2012
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Realisasi
2011
Target
2012 Perspektif
1. Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, efisien, dan aman untuk mendukung kesinambungan fiskal
PU-1.1 Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup
99,17% (Rp218,13
triliun)
100% (Rp286,57
triliun)
Stak
ehol
ders
Per
spec
tive
PU-1.2 Persentase pencapaian target effective cost
83,50% 100%
PU-1.3 Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang
96,80% 100%
2. Akuntabilitas pengelolaan utang dan hibah
PU-2.1 Opini BPK terhadap LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah
87,5% (1 WTP & 1 WDP)
100% (2 WTP)
Cust
omer
Per
spec
tive
3. Kredibilitas dan transparansi pengelolaan utang
PU-3.1 Indeks kepuasan pengguna layanan
4,02 3,90
PU-3.2 Persentase Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran
100% 100%
4. Perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas
PU-4.1 Persentase penyediaan peraturan yang mendukung pengembangan pasar dan pengelolaan
143,75% 100%
Inte
rnal
pr
oces
s Pe
rspe
ctiv
e
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 28 2012DJPU LLAAKKIIPP
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Realisasi
2011
Target
2012 Perspektif
portofolio utang
PU-4.2 Persentase penyusunan dokumen strategi pembiayaan tahunan melalui utang
100% 100%
PU-4.3 Persentase pelaksanaan kajian restrukturisasi Surat Utang Pemerintah dalam rangka ALM
N/A 100%
5. Pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid
PU-5.1 Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi
76,32 75 (efektif)
PU-5.2 Spread WAY yang dimenangkan dengan highest yield awarded (tail)
N/A 15 bps
6. Pengelolaan portofolio utang yang optimal
PU-6.1 Rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang
5,30% 5,72%
PU-6.2 Akurasi penetapan yield/imbalan SBN dan biaya pinjaman terhadap benchmark
95,56% 90%
7. Pengelolaan kewajiban utang yang efektif
PU-7.1 Persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu
100% 100%
8. Monitoring dan evaluasi kepatuhan pengelolaan utang yang efektif
PU-8.1 Persentase tingkat kepatuhan dalam pengelolaan utang
99,62% 100%
PU-8.2 Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan
100% 100%
PU-8.3 Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden
N/A 80% (tepat
waktu)
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 29 2012DJPU LLAAKKIIPP
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Realisasi
2011
Target
2012 Perspektif
9. Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi
PU-9.1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya
87,83% 82,5%
Lear
ning
& G
row
th P
ersp
ecti
ve
PU-9.2 Persentase pemenuhan pelatihan pegawai sesuai dengan gap kompetensi pegawai (hard competency)
N/A 100%
10. Penataan organisasi yang adaptif
PU-10.1 Persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan
N/A 70%
PU-10.2 Indeks reformasi birokrasi
N/A 92%
PU-10.3 Indeks kepuasan pegawai
N/A 3
PU-10.4 Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
N/A 85%
11. Perwujudan TIK yang terintegrasi
PU-11.1 Persentase pengembangan database utang yang terintegrasi
45% 100%
PU-11.2 Persentase akurasi data SIMPEG
N/A 100%
12. Pelaksanaan anggaran yang optimal
PU-12.1 Persentase penyerapan DIPA
95,57% 95%
Peta strategi DJPU tahun 2012 yang memetakan 12 SS dengan alat ukur
pencapaian berupa 26 IKU, telah disusun berdasarkan Renstra DJPU tahun 2010-2014.
Berikut matriks yang menunjukkan kesesuaian antara hal-hal tersebut.
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 30 2012DJPU LLAAKKIIPP
Tabel 2.4 Matriks Hubungan Sasaran Strategis dan IKU
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Kemenkeu-
One tahun 2012 Rencana Strategis DJPU
Tahun 2010-2014
Peta Strategi DJPU
Tahun 2012
Strategi Pengelolaan Pinjaman
Sasaran Strategis 1 yaitu Pembiayaan yang
aman bagi kesinambungan fiskal melalui
pengadaan pinjaman.
Strategi Pengelolaan Surat Utang Negara
Sasaran Strategis 1 yaitu Terpenuhinya
pembiayaan yang aman bagi kesinambungan
fiskal melalui pengelolaan SUN.
Strategi Pengelolaan Pembiayaan Syariah
Sasaran Strategis 1 yaitu Pembiayaan yang
aman bagi kesinambungan fiskal melalui
SBSN.
Pembiayaan dalam
jumlah yang cukup,
efisien, dan aman
untuk mendukung
kesinambungan
fiskal
Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup
Persentase pencapaian target effective cost
Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang
Strategi Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi,
dan Setelmen
Sasaran Strategis 3 yaitu akuntabilitas.
Akuntabilitas pengelolaan utang dan hibah
Opini BPK terhadap LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah
Strategi Pengelolaan Pinjaman
Sasaran Strategis 3 yaitu Transparansi.
Strategi Pengelolaan Surat Utang Negara
Sasaran Strategis 2 yaitu Transparansi dalam
pengelolaan SUN.
Strategi Pengelolaan Pembiayaan Syariah
Sasaran Strategis 2 yaitu Transparansi
pengelolaan SBSN
Strategi Pengelolaan Strategi Dan Portofolio
Utang
Sasaran Strategis 4 yaitu Kredibilitas
Kredibilitas dan Transparansi pengelolaan utang
Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran Indeks kepuasan pengguna layanan
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 31 2012DJPU LLAAKKIIPP
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Kemenkeu-
One tahun 2012 Rencana Strategis DJPU
Tahun 2010-2014
Peta Strategi DJPU
Tahun 2012
Sasaran Strategis 3 yaitu Transparansi
Strategi Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi,
dan Setelmen
Sasaran strategis 4 yaitu Kredibilitas.
Sasaran strategis 2 yaitu Transparansi
Strategi Pengelolaan Strategi dan Portofolio
Utang
Sasaran Strategis 1 yaitu Strategi pengelolaan
utang yang berkualitas.
Perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan utang yang berkualitas
Persentase penyediaan peraturan yang mendukung pengembangan pasar dan pengelolaan portofolio utang Persentase penyusunan dokumen strategi pembiayaan tahunan melalui utang Persentase pelaksanaan kajian restrukturisasi Surat Utang Pemerintah dalam rangka ALM
Strategi Pengelolaan Surat Utang Negara
Sasaran Strategis 3 yaitu Stabilitas Pasar SUN.
Pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid
Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi Spread WAY yang dimenangkan dengan highest yield awarded (tail)
Strategi Pengelolaan Strategi dan Portofolio
Utang
Sasaran Strategis 2 yaitu Pemenuhan target
penerbitan rekomendasi jaminan pemerintah
yang optimal.
Pengelolaan portofolio utang yang optimal
Rasio beban bunga terhadap rata-rata outstanding utang Akurasi penetapan yield/imbalan SBN dan biaya pinjaman terhadap benchmark
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 32 2012DJPU LLAAKKIIPP
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Kemenkeu-
One tahun 2012 Rencana Strategis DJPU
Tahun 2010-2014
Peta Strategi DJPU
Tahun 2012
Strategi Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi,
dan Setelmen
Sasaran Strategis 1 yaitu pelaksanaan
evaluasi, akuntansi dan setelmen pengelolaan
utang yang transparan, akuntabel dan
kredibel.
Pengelolaan kewajiban utang yang efektif
Persentase dokumen tagihan yang diverifikasi secara tepat waktu
----- Monitoring dan evaluasi kepatuhan pengelolaan utang yang efektif
Persentase tingkat kepatuhan dalam pengelolaan utang Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden
Strategi Reformasi Birokrasi (Dukungan
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
di Lingkungan DJPU)
Sasaran Strategis 2 yaitu pembentukan SDM
yang berintegritas dan berkompetensi tinggi.
Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi
Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya Persentase pemenuhan pelatihan pegawai sesuai dengan gap kompetensi pegawai (hard competency)
Strategi Reformasi Birokrasi (Dukungan
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
di Lingkungan DJPU)
Sasaran Strategis 3 yaitu pengembangan
organisasi yang handal dan modern.
Penataan organisasi yang adaptif
Persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan Indeks reformasi birokrasi Indeks Kepuasan pegawai
Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 33 2012DJPU LLAAKKIIPP
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Kemenkeu-
One tahun 2012 Rencana Strategis DJPU
Tahun 2010-2014
Peta Strategi DJPU
Tahun 2012
Strategi Reformasi Birokrasi (Dukungan
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
di Lingkungan DJPU)
Sasaran Strategis 4 yaitu pembangunan
sistem TIK yang terintegrasi.
Perwujudan TIK yang terintegrasi
Persentase pengembangan database utang yang terintegrasi
Persentase akurasi data SIMPEG
Strategi Reformasi Birokrasi (Dukungan
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
di Lingkungan DJPU)
Sasaran Strategis 5 yaitu pengelolaan
anggaran yang optimal.
Pelaksanaan anggaran yang optimal
Persentase penyerapan DIPA
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIADirektoratJenderalPengelolaanUtang
LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah 34 2012DJPU LLAAKKIIPP
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
A. Capaian IKU
1. Capaian IKU Tahun 2012
Capaian IKU DJPU tahun 2012 pada stakeholders perspective, customer perspective,
internal process perspective, dan learning and growth perspectiv dapat dilihat p