LAKIP 2013

7/21/2019 LAKIP 2013

http://slidepdf.com/reader/full/lakip-2013-56da7d55951c5 1/51

LAKIP Pengadilan Agama Tuban | Tahun 2013 i

asdasdasd

7/21/2019 LAKIP 2013


LAKIP Pengadilan Agama Tuban | Tahun 2013 i

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja

sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas

Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama

Tuban Tahun 2013 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan

Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja

tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang

telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tuban tahun 2013 beserta uraiannya

yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Tuban tahun 2013.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami

di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi

semua pihak terkait.

Tuban, 10 Pebruari 2014

Ketua Pengadilan Agama Tuban,

Drs. Aam Amarullah, M.H.NIP. 19560502 198802 1 001

7/21/2019 LAKIP 2013


LAKIP Pengadilan Agama Tuban | Tahun 2013 ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

i

iiIkhtisar Eksekutif iii

Bab I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B.

C.

Tugas dan Fungsi

Sistematika Penyajian

3

16

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja18

A. Rencana Strategis Tahun 2010 s/d 2014

1. Visi dan Misi2. Tujuan dan Sasaran Strategis

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

18

1820

20

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 21

C. Rencana Kinerja Tahunan 2013 24

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

2013

25

Bab III Akuntabilitas Kinerja 27

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2013 27

B.

C.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

29

40

BAB IV Penutup 43

A. Kesimpulan 43

1. Keberhasilan 43

2. Kendala dan Hambatan 44

B. Saran 45

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Matriks Rencana Strategis Tahun 2010-2014

4. Rencana Kinerja Tahunan 2013 dan 2014

5. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013

6. SK Tim Penyusunan LAKIP

7/21/2019 LAKIP 2013


LAKIP Pengadilan Agama Tuban | Tahun 2013 iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah

tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang

telah diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus

selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip

peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan

dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu

prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci

lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan

(transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas

tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tuban.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Tuban disusun berdasarkan

sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada

Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan

Agama Tuban pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

NO SASARAN

INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGETREALISAS

I%

1. Terwujudnyapenyelesaianperkara yangsederhana,tepat waktu,transparan danakuntabel

1. Prosentase JumlahPenyelesaianPerkara

2. Jumlah Perkara BagiMasyarakat Miskindan Terpinggirkanyang diselesaikan

tepat waktu.

80 %

25 pkr

83,53 %

12 pkr

104,41

48

7/21/2019 LAKIP 2013


LAKIP Pengadilan Agama Tuban | Tahun 2013 iv

3. Prosentase putusanyang diunggah(upload) ke website.

4. Prosentase

Pelayanan MejaInformasi

5. Prosentase MinutasiBerkas Perkara

65 %

100 %

95 %

57,32 %

100 %

100 %

88,18

100

105,26

2. Terselesaikannya Administrasiperkara yangefektif, efisien,dan akuntabel

1. Prosentase prosesadministrasipenerimaan perkara.

2. Prosentase prosespemeriksaan perkara

3. Prosentase prosesadministrasi putusan

perkara.4. Prosentase proses

penyampaian salinanputusan kepada parapihak.

5. Prosentasepenerbitan akta cerai

6. Prosentase prosespenyerahan aktacerai kepada parapihak.

100 %

80 %

100%

100%

95 %

100 %

100%

88,65 %

100%

100%

100 %

100 %

100

110,81

100

100

105

100

3. Terwujudnyapenyelesaianperkara melaluimediasi

Prosentase mediasiyang berhasil

5% 6,29% 125,8

4. TerwujudnyapelaksanaanPengawasaninternal yangefektif danefisien

Prosentase pengaduanyang ditindaklanjuti

80% 0% 0

Dengan demikian hampir seluruh hasil capaian kinerja sasaran telah

dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hanya ada 2 (dua) indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu jumlah

Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat

waktu dan Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website dan dapat

menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.

7/21/2019 LAKIP 2013


LAKIP Pengadilan Agama Tuban | Tahun 2013 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara

tertentu sebagaimana dimaksud atas undang-undang nomor 50 tahun 2009

tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang

peradilan agama dimana kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan

agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi

Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan

Negara tertinggi.

Pengadilan Agama Tuban merupakan salah satu pelaksana

kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama Tuban sebagai Pengadilan Klas

I.A berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 589 I tahun 1999 tanggal

14 Oktober 1999 yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Tuban terletak

di Jalan Sunan Kalijogo No.27, Kode Pos 62314, Telpon (0356) 321326 Fax

0356-.

Gedung yang dipakai untuk melaksanakan Kegiatan Peradilan

adalah Gedung Permanen Proyek Departemen Agama Pusat Tahap I tahun

1977 dan Proyek Tahap Pengembangan tahun 1983/1984, Proyek

Pembangunan/Rehabilitasi Balai Sidang Tahun 2003 dan terakhir dari

Anggaran DIPA Tahun 2011 sehingga sekarang luas gedung berlantai 2

dengan luas secara keseluruan adalah 1.015 M² dibangun diatas tanah

seluas 1.066 M2 M². Dengan status tanah Milik Negara (Pengadilan

Agama Tuban Cq. Mahkamah Agung RI).

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tuban adalah sama dengan

Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang terdiri dari 328

Desa/Kelurahan dari 20 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Tuban : 17 Kelurahan/Desa

2. Kecamatan Palang : 18 desa

3. Kecamatan Semanding : 24 desa4. Kecamatan Merakurak : 25 desa

7/21/2019 LAKIP 2013



5. Kecamatan Rengel : 17 desa

6. Kecamatan Plumpang : 18 desa

7. Kecamatan Widang : 16 desa

8. Kecamatan Soko : 18 desa

9. Kecamatan Grabagan : 12 desa

10. Kecamatan Singgahan : 11 desa

11. Kecamatan Senori : 12 desa

12. Kecamatan Parengan : 18 desa

13. Kecamatan Montong : 13 Desa

14. Kecamatan Jatirogo : 18 desa

15. Kecamatan Bangilan : 12 desa

16. Kecamatan Kenduruan : 9 desa

17. Kecamatan Tambakboyo : 18 desa

18. Kecamatan Bancar : 22 desa

19. Kecamatan Kerek : 18 desa

20. Kecamatan Jenu : 17 Desa

Sedangkan letak geografis Kabupaten Tuban terletak disebelah

Barat Laut Ibu Kota Propinsi Jawa Timur Surabaya, diantara 111.30ºsampai dengan 112.35º Bujur Timur dan 6.40º sampai dengan 7.18º

Lintang Selatan. Salah satu kota tua pada jalur pantai utara pulau Jawa

dengan Luas Wilayah Kabupaten Tuban 183.994,562 Ha, terdiri dari Lahan

Sawah 54.860,531 Ha (29,82 %), Lahan Kering 129.134,031 Ha (70,82 %),

sedangkan dan batas-batas yang mengelilingi Daerah Tk. II Tuban adalah

sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Daerah Tk. II Kabupaten Lamongan

Sebelah Selatan : Daerah Tk. II Kabupaten Bojonegoro

Sebelah Barat : Daerah Tk. II Kabupaten Rembang dan sebagian

Daerah Tk. II Kabupaten Blora (Wilayah Propinsi Jawa Tengah).

Bahwa menurut data dari Badan Pusat Statistik Tuban tahun 2013

jumlah penduduk wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari : 1.068.076 jiwa,

yang terdiri dari :

7/21/2019 LAKIP 2013



a) Laki-laki : 526.113 jiwa

b) Perempuan : 541.963 jiwa

Dari jumlah Penduduk tersebut diatas, terdiri dari :

Penduduk beragama Islam : 1.041.105 jiwa

Penduduk beragama Protestan : 7.077 jiwa

Penduduk beragama Katholik : 3.111 jiwa

Penduduk beragama Hindu : 262 jiwa

Penduduk beragama Budha : 749 jiwa

Penduduk beragama Lain-lain : 23 jiwa

Dengan prosentase penuduk yang mayoritan beragama Islam

maka keberadaan Pengadilan Agama Tuban sangat dibutuhkan oleh

masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Tuban.

Bahwa Pengadilan Agama Tuban sebagai salah satu Instansi

pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

pelaksaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan

sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari

keadilan, hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah serta Diktum

Ketiga Instruksi Presiden Nomo5 Tahun 2004 tentang penyusunan

Dokumen Penetapan Kinerja dari Pengadilan tingkat pertama keatas

secara berjenjang dengan berdasarkan indicator kinerja utama masing-

masing.

Untuk itulah Pengadilan Agama Tuban menyusun Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama Tuban adalah pelaksana kekuasaan

kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan

yang beragama islam di wilayah Kabupaten Tuban berasarkan

7/21/2019 LAKIP 2013



Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan menagadili

serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas

lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Pengadilan Agama Tuban sebagai pengadilan tingkat pertama

mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqah dan

ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Secara umum, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,

Pengadilan Agama Tuban mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan

eksekusi.2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding,

kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di

lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan

selain biaya perkara).

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum

Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta

sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

5. Memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal

bulan hijriyah, sebagaiana diatur dalam pasal 52 A Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

7/21/2019 LAKIP 2013



6. Memberikan bantuan atas permohonan pertolongan pembagian

harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang

beragama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

7. Memberikan pengesahan akta dibawah tangan mengenai

keahliwarisan / waarmerking untuk pengambilan deposito /

tabungan, pensiunan dan sebagainya.

8. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan

hukum, pelayanan riset / penelitian, bimbingan praktikum bagi

mahasiswa/pelajar dan lain sebagainya.

Kedepan pengembangan organisasi nantinya akan mengarah

pada 2 (dua) desain organisasi (Cetak Biru, Pembaruan Peradilan 2010-

2035 ), yakni:

a. Organisasi berbasis kinerja yang ditargetkan pada tahun 2019,

memberi inisiatif organisasi lebih efektif dan efesien.

b. Organisasi berbasis pengetahuan ditargetkan tercapai tahun 2035,

ini akan melahirkan cara-cara kerja baru dalam menyikapi

perkembangan jaman terutama dalam menangani suatu perkara.

Guna mengetahui lebih jelas tentang tugas pokok dan fungsi

dari bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Tuban, berikut

disampaikan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1. Ketua :

Ketua Pengadilan Agama Tuban mempunyai tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan

penegak hukum dan bekerjasama dengan instansi-instansi lain,

serta dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat

tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah

hukumnya apabila diminta;

b. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan

menanggapinya bila dipandang perlu;

7/21/2019 LAKIP 2013



c. Menindaklanjuti temuan-temuan hasil pengawasan yang

dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung RI,

BPK, BPKP atau instansi lain yang berwenang ;

d. Melakukan pembinaan terhadap organisasi Korpri, Dharma

Yuktikarini, Koperasi, Olah Raga/PTWP, IKAHI dan YPPHIM;

e. Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari Mahkamah

Agung atau Pengadilan Tinggi Agama yang berkaitan dengan

hukum dan perkara, kepada para hakim, Panitera, Wakil Panitera,

Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita

Pengganti ;

f. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan

persidangan perkara;

g. Menetapkan Panjar Biaya perkara, Biaya Jurusita/Jurusita

pengganti, Biaya Eksekusi, dan mengawasi pelaksanaan lelang;

h. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk

disidangkan;

i. Menunjuk hakim untuk mencatat gugatan/permohonan lisan bagi

para pencari keadilan yang buta huruf; j. Memerintahkan kepada panitera / jurusita untuk melakukan

pemanggilan agar terhadap Termohon Eksekusi dapat dilakukan

Tegoran (Aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi

dan pelaksanaan eksekusi lainnya;

k. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu

dalam hal ada gugatan perlawanan, sedang dalam hal adapermohonan peninjauan kembali, hanya atas perintah Ketua

Mahkamah Agung;

l. Memerintahkan, memimpin serta mengawasi eksekusi sesuai

ketentuan yang berlaku;

m. Melaksanakan putusan serta merta dalam hal perkara yang

dimohonkan banding, wajib meminta ijin kepada Pengadilan

Tinggi Agama, dalam hal perkara yang dimohonkan kasasi wajib

meminta ijin kepada Mahkamah Agung RI;

7/21/2019 LAKIP 2013



n. Menyediakan buku khusus untuk Hakim Majelis yang hendak

menyatakan berbeda pendapat dengan kedua hakim Majelis

lainnya dalam memutuskan perkara, serta merahasiakan isi buku

tersebut;

o. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang

dilakukan hakim dan panitera pengganti, selanjutnya

mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya itu secara periodik

kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung RI;

p. Memberikan ijin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk

membawa keluar dari ruang kepaniteraan yaitu daftar, catatan,

risalah, berita acara, dan berkas perkara;

2. Wakil Ketua :

Wakil Ketua Pengadilan Agama Tuban mempunyai tugas pokok dan

fungsi sebagai berikut:

a. Membantu ketua Pengadilan Agama dalam membuat program

kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan

pengorganisasian ;b. Membantu ketua Pengadilan Agama dalam melakukan

pengawasan umum terhadap hakim anggota, pejabat

kepaniteraan dan kesekretariatan mengenai tingkah laku di dalam

maupun di luar kedinasan

c. Mewakili ketua Pengadilan Agama apabila berhalangan ;

d. Melaksanakan tugas-tugas ketua Pengadilan Agama yang

didelegasikan wewenangnya sebagai wakil ketua Pengadilan

Agama;

e. Melakukan tugas-tugas insidentil lainnya yang secara insidentil di

delegasikan oleh ketua Pengadilan Agama sebagai Petugas

Humas Bidang Yustisial dan menindaklanjuti pengaduan dari

publik/masyarakat;

f. Membantu ketua Pengadilan Agama dalam membuat program

kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan

pengorganisasian;

7/21/2019 LAKIP 2013



g. Membantu ketua Pengadilan Agama dalam melakukan

pengawasan umum terhadap hakim anggota, pejabat

kepaniteraan dan kesekretariatan mengenai tingkah laku di dalam

maupun di luar kedinasan;

h. Mewakili ketua Pengadilan Agama apabila berhalangan ;

i. Melaksanakan tugas-tugas ketua Pengadilan Agama yang

didelegasikan wewenangnya sebagai wakil ketua Pengadilan

Agama;

j. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Agama

Tuban dalam pemberian penghargaan (reward) bagi pegawai /

hakim yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik berupa

promosi jabatan, kepangkatan dan lain sebagainya, atau sanksi

(punishment) bagi pegawai / hakim yang melakukan tindakan

indisipliner.

3. Hakim :

Hakim Pengadilan Agama Tuban mempunyai tugas pokok dan

fungsi sebagai berikut :a. Memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan

perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya;

b. Menetapkan hari sidang dan sita jaminan;

c. Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan dan

menandatangani selambat-lambatnya sebelum sidang berikutnya;

d. Menyiapkan naskah putusan/penetapan;

e. Membuat instrumen-instrumen yang berkaitan dengan keuangan

dan register perkara;

f. Menandatangani putusan/penetapan yang sudah dibacakan

dalam persidangan;

g. Bertanggungjawab atas penyelesaian berkas perkara (minutasi

perkara);

h. Membuat laporan tiap akhir bulan terhadap perkara yang telah

diminutasi kepada Petugas Meja III ;

i. Membuat daftar kegiatan persidangan hakim ;

7/21/2019 LAKIP 2013



j. Membantu Ketua Majelis dalam mengoreksi berita acara

persidangan serta membuat naskah putusan/penetapan dan atau

mengoreksinya ;

k. Membantu Ketua Majelis dalam minutasi perkara dan ikut

bertanggungjawab atas ketepatan batas waktu minutering

perkara yang sudah diputuskan;

4. Panitera/Sekretaris :

Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tuban mempunyai tugas

pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan / kesekretariatan;

b. Menetapkan sasaran kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan

setiap tahun kegiatan ;

c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;

d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan

penanggungjawab kegiatan Kepaniteraan/Kesekretariatan ;

e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di

lingkungan Kepaniteraan/Kesekretariatan ;f. Mengadakan rapat dinas;

g. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang

Kepaniteraan/Kesekretariatan ;

h. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait;

i. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang

Kepaniteraan/Kesekretariatan ;

j. Membuat akta banding, kasasi, PK, dan Akta Cerai;

k. Membuat salinan putusan;

l. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;

m. Menyusun konsep pembinaan hukum agama dan melaksanakan

hisab rukyat;

n. Mengarahkan, mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraan

dan kesekretariatan;

o. Menyiapkan evaluasi pelaksanaan tugas terhadap semua aparat

Pengadilan secara periodik atau berkala;

7/21/2019 LAKIP 2013



p. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan

Kepaniteraan / Kesekretariatan;

q. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Pengadilan

Agama;

5. Wakil Panitera :

Wakil Panitera Pengadilan Agama Tuban mempunyai tugas pokok

dan fungsi sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas

kepaniteraan;

b. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan ;

c. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun;

d. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;

e. Membagi tugas kepada para bawahan dan menetapkan

penanggungjawab kegiatan kepaniteraan ;

f. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di

lingkungan kepaniteraan;

g. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan;h. Mengadakan rapat dinas dengan bawahan;

i. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang

kepaniteraan;

j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang

kepaniteraan;

k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;

l. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kepaniteraan;

6. Panitera Muda :

a. Panitera Muda Permohon an :

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Tuban

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih

7/21/2019 LAKIP 2013



berjalan dan urusan lain yang berhu-bungan dengan masalah

perkara permohonan;

b) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima

dikepaniteraan permohonan;

c) Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar

disertai catatan singkat tentang isinya;

d) Mengatur pelayanan ketertiban antrian persidangan;

e) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda

Hukum;

b. Panitera Muda Gugatan :

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tuban mempunyai

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih

berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah

perkara gugatan;

b) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima

dikepaniteraan gugatan;

c) Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar

disertai catatan singkat tentang isinya;

d) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda

Hukum;

c. Panitera Muda Hukum :

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tuban mempunyai


a) Bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan bulanan,

triwulan, 6 bulanan dan tahunan;

b) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan

apabila ada permintaan dari para pihak;

c) Menerima dan memberikan tanda terima atas Memoribanding, Kontra memori banding, Memori Kasasi, Kontra

7/21/2019 LAKIP 2013



memori kasasi dan Jawaban/tanggapan atas alasan

Peninjauan Kembali;

d) Mengatur urutan dan giliran Jurusita/Jurusita Pengganti yang

melaksanakan pekerjaan kejurusitaan yang telah ditetapkan

oleh Panitera;

e) Membuat daftar perkara gugatan cerai yang sudah

berkekuatan hukum tetap dan dibuatkan AC dan membuat

daftar cerai talak yang sudah ikrar talak;

f) Bertanggung jawab terhadap penerbitan AC perkara gugat

cerai yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai

talak yang telah ikrar;

g) Mengarsipkan berkas perkara yang telah diminutasi dan telah

berkekuatan hukum tetap;

h) Mengevaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara tiap

majelis.

d. Wakil Sekretaris dan Pejabat Pembu at Komi tmen:

Sebagai Wakil Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas

kesekretariatan;

b. Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan;

c. Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun

kegiatan;

d. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan ;

e. Membagi tugas kepada para bawahan dan menetapkan

penanggungjawab kegiatan kesekretariatan ;

f. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan

dilingkungan kesekretariatan ;

g. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan ;

h. Mengadakan rapat dinas dengan bawahan;

i. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di

bidang kesekretariatan;

7/21/2019 LAKIP 2013



j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di

bidang kesekretariatan;

k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat

diperlukan ;

l. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan dilingkungan

kesekretariatan ;

Sebagai Pejabat Pembu at Kom itmen :

1. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan

dengan persetujuan Ketua Pengadilan Agama dan pimpinan

Satker.

2. Membuat dan menandatangani kontrak / SPK, Berita Acara

Penelitian Penawaran, Berita Acara Serah Terima dan Surat-

surat lainnya yang berhubungan dengan pengadaan barang /

jasa.

3. Membuat dan menandatangani SPP (Surat Permintaan

Pembayaran).

4. Membuat evaluasi dan pelaporan anggaran.

5. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran yang dilengkapi RAB,

KAK dan data pendukung lainnya untuk anggaran tahun

berikutnya.

7. Kepala Sub Bagian :

a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian:

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Tuban

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pada

bagian Kepegawaian;

b) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun;

c) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;

d) Membagi tugas kepada para bawahan dan menentukan

penanggungjawab kegiatan;

e) Menggerakkan dan meng-arahkan pelaksanaan kegiatan di

lingkungan kesekretariatan ;

7/21/2019 LAKIP 2013



f) Menggerakkan dan mengarah-kan pelaksanaan kegiatan

bawahan;

g) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan di lingkungan

kepegawaian;

h) Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait;

i) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang

kepegawaian;

j) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;

k) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan

kepegawaian;

l) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris;

b. Kepala Sub Bagian Keuangan :

Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Tuban

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas sub

bagian keuangan;

b) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun kegiatan;c) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;

d) Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan;

e) Menggerakkan dan meng-arahkan pelaksanaan kegiatan;

f) Memantau pelaksanaan tugas bawahan;

g) Menyiapkan bahan konsep ru-musan kebijaksanaan pimpinan

di bidang keuangan;

h) Mengadakan rapat dinas dengan bawahan;

i) Mengadakan konsultasi dengan atasa setiap saat diperlukan;

j) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan;

k) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada wakil sekretaris;

c. Kepala Sub Bagian Umum :

Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Agama Tuban mempunyai


7/21/2019 LAKIP 2013



a) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas sub

bagian umum;

b) Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan;

c) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;

d) Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan;

e) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan

bawahan;

f) Memantau pelaksanaan tugas bawahan;

g) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di

bidang surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan

perpustakaan;

h) Mengadakan rapat dinas dengan bawahan;

i) Membuat laporan tahunan (LT), Laporan Mutasi Barang Tahunan

(LMBT) dengan Sistim Aplikasi Barang Milik Negara (SABMN);

j) Memperbaharui Daftar Inventaris Ruangan (DIR);

k) Mengusulkan penghapusan barang milik/kekayaan negara;

l) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

m) Melaporkan pelaksanaan tugas pada wakil sekretaris;

8. Panitera Pengganti :

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tuban mempunyai tugas

pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Membantu hakim dengan meng-ikuti dan mencatat jalannya

persidangan;

b. Membantu hakim dalam membuat PHS, membuat penetapan sita

jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus di-

selesaikan sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-

penetapan lainnya, mengetik putusan/penetapan sidang;

c. Melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan / Permohonan

(Petugas Meja II) untuk dicatat dalam register perkara tentang

adanya penundaan sidang serta alasan-alasannya, perkara yang

sudah putus beserta amar putusannya kepada kasir untuk

diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut;

7/21/2019 LAKIP 2013



d. Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja III apabila

telah selesai diminutasi;

9. Jurusita / Jurusita Pengganti :

Jurusita Pengadilan Agama Tuban mempunyai tugas pokok dan

fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua

Pengadilan Agama, Ketua Majelis dan Panitera.

b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran dan

memberitahukan putusan Pengadilan Agama, Banding, Kasasi

menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.

c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya

diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain

BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

C. SISTEMATIKA PENYAJIANPada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk

menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tuban dalam

tahun 2013 sebagai acuan untuk perbnaikan kinerja dimasa mendatang..

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama

Tuban disusun sebagai berikut:

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Penduluan, menggambarkan latar belakang hal-hal umum

tentang keadaan Pengadilan Agama Tuban, Tugas dan fungsi

dan sistematika dari penyajian LAKIP

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan :

A. Rencana Strategi Tahun 2010-2014

1. Visi dan Misa

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

7/21/2019 LAKIP 2013




B. Rencana Kinerja Utama (IKU)

C. Rencana Kinerja Tahunan 2013

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

A. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi

kinerja)

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-

sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari

hasil pengukuran kinerja).

C. Akuntabilitas Keuangan (diuraikan tentang realisasi anggaran

yang berasal APBN berupa DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Tuban

BAB IV Penutup, yang terdiri dari :

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

BAB V Lampiran-lampiran yang terdiri dari :

1. Strukstur Organisasi2. Indikator Kinerja Utama

3. Matriks Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014

4. Rencana Kinerja Tahunan 2013 dan 2014

5. Penetapan Kinerja Tahunan 2013

6. SK Tim Penyusunan LAKIP

7/21/2019 LAKIP 2013



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 s.d. 2014

Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI

telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2012

merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah

ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Tuban adalah “Terwujudnya Kesatuan

Hukum dan Aparatur Pengadi lan Agama yang Profesional, Efekt i f ,

Ef is ien d an Aku ntabel menuju Badan Peradi lan Indonesia yang

Agung”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama

Tuban menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel

dan transparan;

3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;

4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum

bagi masyarakat.

Atas dasar visi dan missi tersebut di atas maka Mahkamah

Agung telah telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru

Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung

yaitu:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri

yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

7/21/2019 LAKIP 2013



3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi

yang jelas dan terukur.

4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat,

tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung

lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi

penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten

dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang

berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang

efektif.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,

kredibilitas, dan transparansi.

10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan

peradilan yang modern.

Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan)

program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu :

1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.

2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.

3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.

4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung

pengadilan.

5. Pelayanan Publik yang prima.

6. Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin.

7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan

Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

8. Pengawasan.

Kedelapan program tersebut harus diapliksikan dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Tuban.

7/21/2019 LAKIP 2013



2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka

Pengadilan Agama Tuban menetapkan tujuan organisasi yang akan

dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan

transparan kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Tuban yang profesional,

efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan

pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Tuban

menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu,

transparan dan akuntabel.

2. Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan

akuntabel.

3. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi.

4. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan

efisien


Empat sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan

Agama Tuban tersebut diatas merupakan arahan bagi Pengadilan

Agama Tuban untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan

dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan

dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program peningkatan manajemen peradilan agama merupakan

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian

perkara, tertib administrasi perkara dan aksesbilitas masyarakat

terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksakankan Pengadilan

Agama Tuban dalam pelakasanaan program peningkatan

7/21/2019 LAKIP 2013



manajemen peradilan agama adalah :

1. Penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama

Tuban.

2. Penyelesaian sisa perkara tahun yang lalu.

3. Penelitian berkas perkara yang dimohonkan banding disampaikan

secara lengkap dan tepat waktu

4. Penelitian dan pendistribusian berkas perkara kepada Majelis

yang tepat waktu

5. Publikasi dan transaparansi proses penyelesaian dan putusan

perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekbis

Lainnya Mahkamah Agung

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai

pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan

dalam program ini adalah :1. Pelaksanaan pendidikan dan latihan ditempat kerja (DDTK)

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus Mahkamah

Agung

Program peningkatan Saranan dan Prasarana Mahkamah AGung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaansarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah

pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan tingkat

banding dan tingkat pertama.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan, sasaran danindicator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

7/21/2019 LAKIP 2013



TUJUAN SASARANINDIKATOR

KINERJAUTAMA

PENJELASAN

1. Peningkatanpenyelesaianperkaranyangsederhana,tepat waktu,transparandanakuntabel

1.Penyelesaianperkara

a. ProsentaseJumlahPenyelesaianPerkara

b. Jumlah PerkaraBagiMasyarakatMiskin danTerpinggirkanyangdiselesaikantepat waktu.

c. Prosentaseputusan yangdiunggah(upload) kewebsite

d. Prosentase

Pelayanan MejaInformasi

e. ProsentaseMinutasi BerkasPerkara

a. Perbandinganantara perkarayang ditanganidengan perkarayang diputus.

b. Perbandinganantara perkaraprodeo yangditerima denganalokasi anggaranperkara prodeo

c. Perbandinganantara perkarayang diputusdengan uploadputusan diwebsite.

d. Perbandingan

antara pemohoninformasi dengan jumlah yangdilayani

e. Perbandinganantara perkarayang diputusdengan perkarayang diminutasi

2. Terselesaikannya Administrasiperkara yangefektif,efisien, danakuntabel

2.Administrasiperkara

a. ProsentaseProses AdministrasiPenerimaanPerkara.

b. ProsentaseProsesPemeriksaan

Perkara

a. Perbandinganperkara yangditerima denganpenyelesaianadministrasipenerimaanperkara

b. Perbandinganantara perkarayang diterima

dengan perkarayang diperiksa.

7/21/2019 LAKIP 2013



c. ProsentaseProses Administrasi

PutusanPerkara.

d. ProsentaseProsesPenyampaianSalinan Putusankepada parapihak.

e. Prosentase

Penerbitan AktaCerai

f. ProsentaseProses

Penyampaian Akta Ceraikepada parapihak.

c. Perbandinganantara yangdiputus dengan

administrasiputusan perkara.

d. Perbandinganantara perkarayangdiputus/dimintapara pihak dengansalinan yangdiserahkankepada para pihak

e. Perbandingan

antara putusancerai gugat yangtelah berkekuatanhukum tetap danperkara cerai talakyang telahdiikrarkan denganakta cerai yangtelah diterbitkan

f. Perbandinganantara akta cerai

yang diminta olehpara pihak denganyang disampaikan

3. Terwujudnyapenyelesaianperkaramelaluimediasi

3.Penyelesaianperkaramelaluimediasi

Prosentasemediasi yangberhasil

Perbandingan antara jumlah perkara yangdimediasi denganyang berhasildidamaikan

4. Terwujudnyapelaksanaanpengawasaninternal yangefektif danefisien

4. Pelaksanaanpengawasaninternal

Prosentasepengaduan yangditindaklanjuti

Perbandingan antarapengaduan yangditerima denganyang diitindaklanjuti

7/21/2019 LAKIP 2013



C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Unit Organisasi : Pengadilan Agama Tuban

Tahun Anggaran : 2013

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Terwujudnyapenyelesaianperkara yangsederhana, tepatwaktu, transparan

dan akuntabel

1. Prosentase Jumlah PenyelesaianPerkara

2. Jumlah Perkara Bagi MasyarakatMiskin dan Terpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu.

3. Prosentase putusan yang diunggah(upload) ke website.4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi5. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

80 %

25 PKR

65%

95 %

95 %

Terselesaikannya Administrasiperkara yangefektif, efisien, danakuntabel

1. Prosentase proses administrasipenerimaan perkara.

2. Prosentase proses pemeriksaanperkara

3. Prosentase proses administrasiputusan perkara.

4. Prosentase proses penyampaiansalinan putusan kepada para pihak.

5. Prosentase penerbitan akta cerai6. Prosentase proses penyerahan akta

cerai kepada para pihak.

100 %

80 %

100 %

100 %

95 %100 %

Terwujudnyapenyelesaianperkara melaluimediasi

- Prosentase mediasi yang berhasil 5%

Terwujudnya

pelaksanaaninternal yangefektif dan efisien

- Prosentasi pengadulan yang

ditindaklanjuti

80 %

7/21/2019 LAKIP 2013



D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN

2013

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJAPENGADILAN AGAMA TUBAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparandan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah

ini:

Nama : NURUL HUDA, S.H.

Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tuban

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.ACHMAD ZAINULLAH, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tuban

Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerjatahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akanmelakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dariperjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Tuban, 04 Januari 2013

Pihak Kedua Pihak PertamaKetua Panitera/Sekretaris

Pengadilan Agama Tuban Pengadilan Agma Tuban

H. ACHMAD ZAINULLAH, S.H., M.H. NURUL HUDA, S.H.

NIP. 19671025 199203 1 002 NIP. 19600811 198303 1 003

7/21/2019 LAKIP 2013



PENETAPAN KINERJA



Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Terwujudnyapenyelesaianperkara yangsederhana, tepatwaktu, transparandan akuntabel

1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin

dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepatwaktu.

3. Prosentase putusan yang diunggah(upload) ke website.

4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi

5. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

80 %

25 PKR

65%

95 %

95 %Terselesaikannya Administrasi perkarayang efektif, efisien,dan akuntabel

1. Prosentase proses administrasipenerimaan perkara.

2. Prosentase proses pemeriksaan perkara3. Prosentase proses administrasi putusan

perkara.4. Prosentase proses penyampaian salinan

putusan kepada para pihak.5. Prosentase penerbitan akta cerai6. Prosentase proses penyerahan akta cerai

kepada para pihak.

100 %

80 %100 %

100 %

95 %100 %

Terwujudnya

penyelesaianperkara melaluimediasi

- Prosentase mediasi yang berhasil 5%

Terwujudnyapelaksanaan internalyang efektif danefisien

- Prosentasi pengadulan yangditindaklanjuti

80 %

Jumlah anggaran : Rp 5.390.486.000,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh juta

empat delapan puluh enam ribu rupiah)

Pihak Kedua Pihak Pertama

Ketua Panitera/SekretarisPengadilan Agama Tuban Pengadilan Agma Tuban

H. ACHMAD ZAINULLAH, S.H., M.H. NURUL HUDA, S.H.

NIP. 19671025 199203 1 002 NIP. 19600811 198303 1 003

7/21/2019 LAKIP 2013



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai timgkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan. Misi dan visi organisasi yang tertuang dalam

perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegitan sesuai dengan program/kebijakan, untuk mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang

telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme

untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi

dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tuban tahun

2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian

indicator kinerja yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum

terdapat target yang belum tercapai dalam tahun 2013 ini. Rincian tingkat

capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat

diilustrasikan dalam tabel dibawah ini :

7/21/2019 LAKIP 2013



PENGUKURAN KINERJA



NO SASARANINDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI %

1. Terwujudnyapenyelesaianperkara yangsederhana,tepat waktu,transparan danakuntabel

1. Prosentase PenyelesaianPerkara

2. Jumlah Perkara BagiMasyarakat Miskin danTerpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu.

3. Prosentase putusan yangdiunggah (upload) kewebsite.

4. Prosentase PelayananMeja Informasi

5. Prosentase MinutasiBerkas Perkara

80 %

25 pkr

65 %

100 %

95 %

83,53 %

12 pkr

57,32 %

100 %

100 %

104,41

48

88,18

100

105,26

2. Terselesaikannya Administrasiperkara yangefektif, efisien,dan akuntabel

1. Prosentase prosesadministrasi penerimaanperkara.

2. Prosentase prosespemeriksaan perkara

3. Prosentase prosesadministrasi putusanperkara.

4. Prosentase prosespenyampaian salinanputusan kepada parapihak.

5. Prosentase penerbitanakte cerai

6. Prosentase prosespenyerahan akta ceraikepada para pihak.

100 %

80 %

100%

100%

95 %

100 %

100%

88,65 %

100%

100%

100 %

100 %

100

110,81

100

100

105

100

3. Terwujudnyapenyelesaianperkara melaluimediasi

Prosentase mediasi yangberhasil

5% 6,29% 125,8

4. TerwujudnyapelaksanaanPengawasaninternal yangefektif danefisien

Prosentase pengaduan yangditindaklanjuti

80% 0% 0

Jumlah anggaran kegiatan tahun 2013 : Rp 5.390.486.000,- (lima milyar tiga ratussembilan puluh juta empat delapan puluh enam ribu rupiah)

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013 : Rp 5.625.644.444,- (limamilyard enam ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu empatratus empat puluh empat rupiah)

7/21/2019 LAKIP 2013



B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Tuban Tahun 2013 mengacu

pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada table diatas,

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2013

Pengadilan Agama Tuban telah melaksanakan seluruh kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya.

Dalam tahun anggaran 2013, Pengadilan Agama Tuban telah

menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran

tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 13 (tiga belas)

indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 10

(sepuluh) indikator kinerja tersebut telah dapat dicapai dengan hasil baik,

sedangkan 2 (dua) indikator tidak tercapai yaitu Jumlah Perkara Bagi

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu dan

putusan yang diunggah (upload) ke website. Sedangkan 1 (satu) realisasi

indikator kinerjanya 0% karena tidak ada kegiatan yaitu Prosentase

pengaduan yang ditindaklanjuti.

SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana,

tepat waktu, transparan dan akuntabel

1. Prosentase Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Prosentase Penyelesaian Perkara 80 % 83,53% 104,41

Perkara yang ditangani tahun 2013 = sisa tahun 2012 + perkaramasuk tahun 2013

Perkara yang ditangani tahun 2013 = 630 + 3.129 = 3.759 perkara

Perkara yang diputus tahun 2013 = 3.140 perkara

Realisasi = 3.140/3.759 x 100 = 83,53%

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 83,53/80 x 100 = 104,41%

Sisa Perkara Pengadilan Agama Tuban tahun 2012 adalah

sebanyak : 630 perkara sedangkan perkara yang diterima adalah

sebanyak 3.129 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh

7/21/2019 LAKIP 2013



Pengadilan Agama Tuban adalah sebanyak 3.759 perkara. Dalam

tahun 2013 Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban telah memutus

perkara sebanyak 3.140 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja

utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2012 dan perkara

tahun 2013 adalah 80%.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah melampaui

dari target, yaitu 104,41 % dari target yang telah ditetapkan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah

Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase

penyelesaian perkara ini. Namun target 80% yang dapat diputus oleh

Pengadilan Agama Tuban adalah suatu target yang cukup ideal

karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tuban

adalah 3.759 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya

80% maka perkara yang harus diputus adalah 80% x 3.759 = 3.007

perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara

sebanyak 3.007 : 12 = 250 perkara. Apabila dibandingkan dengan

jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Tuban sebanyak 10

orang (8 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapatmemutus perkara sebanyak 31 perkara setiap bulannya. Dengan

demikian target 80 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup

ideal.

Adapun tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2012 adalah

sebagai berikut :

Perkara yang ditangani tahun 2012 = sisa tahun 2011 + perkara

masuk tahun 2012Perkara yang ditangani tahun 2012 = 599 + 3.241 = 3.840 perkara

Perkara yang diputus tahun 2012 = 3.210 perkara

Realisasi = 3.840/3.210 x 100 = 83,59%


Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun

2012 dibandingkan dengan tahun 2013 pada dasarnya adalah tetap.

7/21/2019 LAKIP 2013



2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang

diselesaikan tepat waktu.


Jumlah Perkara Bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan yang

diselesaikan tepat waktu

25 pkr 12 pkr 48

Alokasi anggaran yang tersedia = 25 perkara x Rp. 300.000,- = Rp.

7.500.000,-

Perkara miskin yang dilayani = 12 perkara x Rp. 300.000,- = Rp.

3.600.000,-

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 12/25 x 100 = 48%

Berdasarkan DIPA Tahun 2013 Pengadilan Agama Tuban

mendapatkan dana prodeo sebanyak 25 perkara @Rp. 300.000,- = Rp.

7.500.000,-. Anggaran ini terserap sebanyak 12 perkara x Rp. 300.00,-=

Rp. 3.600.000,-.

Sehingga untuk indiktor kinerja belum mencapai target, apabila

target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA

meskipun pada kenyataannya perkara prodeo yang masuk pada

Pengadilan Agama Tuban tahun 2012 adalah sebanyak 25 perkara,

sehingga ada 13 perkara prodeo yang tidak mendapatkan anggaran dari

DIPA tahun 2013, hal tersebut disebabkan karena pada pada sebagian

besar perkara tersebut masuk sebelum bulan pertengahan bulan April

2013 dan pada saat itu anggaran DIPA untuk perkara prodeo masih

terdapat blokir dan belum dilakukan revisi anggaran sehingga tidak

dapat dibayarkan melalui DIPA, namun demikian permohonan perkara

prodeo tersebut tetap dilayani oleh Pengadilan Agama Tuban.

Adapun jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2012 menurut anggaran DIPA

adalah sebagai berikut :

Alokasi anggaran yang tersedia = 15 perkara x Rp. 300.000,- = Rp.

4.500.000,-

7/21/2019 LAKIP 2013



Perkara miskin yang dilayani = 15 perkara x Rp. 300.000,- = Rp.

4.500.000,-

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 15/15 x 100 = 100 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013

dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 52%.

3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.


Prosentase putusan yang diunggah

(upload) ke website.65 % 40,87 % 88,18

Perkara putus tahun 2013 = 3.140 perkara

Putusan yang diupload di website = 1.800 putusan (1.800 /3.140 x 100 =

57,32%)


Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Tuban telah memutus

sebanyak 3.140 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2013 yang

diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak

1.800 perkara atau sebanyak 57,32%.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai

target, yaitu 88,18% dari target yang telah ditetapkan.

Faktor penyebab belum tercapainya target putusan yang

diunggah (upload) ke website adalah karena pada siang hari server dan

juga piranti penunjang khususnya internet aksesnya sering lambat

sehingga petugas yang ditunjuk sering kesulitan untuk mengaploud

putusan dan lebih banyak dikerjakan pada waktu malam hari, selain itu

petugas yang bertugas hanya 2 orang dan itupun masih mengerjakan

tugas-tuga pokok lainnya.

Adapun jumlah putusan yang diunggah (upload) ke website pada

tahun 2012 adalah sebagai berikut :

7/21/2019 LAKIP 2013



Perkara putus tahun 2012 = 3.210 perkara

Putusan yang diupload di website = 1.312 putusan (1.312 /3.210 x 100 =

48,87%)



dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 13%

meskipun semuanya belum mencapai target yang telah ditetapkan..

4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi


Prosentase Pelayanan Meja Informasi 100% 100% 100

Jumlah permohonan informasi = 196 permohonan

Jumlah informasi yang dilayani = 196 permohonan


Selama tahun 2013 Pengadilan Agama Tuban telah melayani

sebanyak 196 permohonan informasi melalui meja informasi yang

tersedia di Pengadilan Agama Tuban. Seluruh permohonan informasi ini

telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Tuban.

Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%.

Adapun tingkat pelayanan meja informasi pada tahun 2012


Jumlah permohonan informasi = 203 permohonan

Jumlah informasi yang dilayani = 203 permohonan



dibandingkan dengan tahun 2013 adalah tetap.

7/21/2019 LAKIP 2013



5. Prosentase Minutasi Berkas Perkara


Prosentase Minutasi Berkas

Perkara95% 100% 105,26%

Jumlah perkara putus = 3.140 perkara

Jumlah putusan yang telah diminutasi = 3.140 perkara

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/95 x 100 = 105,26%

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus

sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan

disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama

sebagai pengaman.

Dari jumlah putusan sebanyak 3.140 perkara, Pengadilan Agama

Tuban pada tahun 2013 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas

perkara sebanyak 3.140 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja

telah memenuhi target yaitu realisasi 100 %.

Adapun minutasi berkas perkara pada tahun 2012 adalah

sebagai berikut :

Jumlah perkara putus = 3.210 perkara

Jumlah putusan yang telah diminutasi = 3.210 perkara

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/95 x 100 = 105,26%



SASARAN 2 : Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif,

efisien, dan akuntabel.

1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.


Prosentase proses administrasi

penerimaan perkara

100% 100% 100

7/21/2019 LAKIP 2013



Jumlah perkara diterima = 3.129 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara diterima = 3.129 perkara


Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Tuban adalah

sebanyak 3.129 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam

penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola

Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Tuban

yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM,

memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara,

memasukkan dalam buku register perkara.

Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %.

Adapun penyelesaian administrasi perkara pada tahun 2012



Jumlah penyelesaian administrasi perkara diterima = 3.840 perkara


Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012dibandingkan dengan tahun 2013 adalah tetap.

2. Prosentase proses pemeriksaan perkara.


Prosentase proses pemeriksaan

perkara80 % 88,65% 110,81

Jumlah perkara diterima = 3.129

Jumlah perkara diperiksa = 2.774 (2.774/3.129 x 100 = 88,65%)


Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Tuban adalah

sebanyak 3.129 perkara. Sebanyak 2.774 perkara telah diperiksa oleh

Majelis Hakim Pengadilan Agama sedangkan sebanyak 355 perkara

belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada

7/21/2019 LAKIP 2013



tahun 2014, dan perkara ini adalah perkara yang diterima di akhir tahun

2013. Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama

Tuban adalah 88,65% yang berarti untuk indikator ini telah melampaui

target, yaitu 110,81 % dari target yang telah ditetapkan.

Adapun pemeriksaan perkara pada tahun 2012 adalah sebagai

berikut:


Jumlah perkara diperiksa = 3.210 (3120/3840 x 100 = 83,59%)

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 83,59/80 x = 104,48%


dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan.

3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.


Prosentase proses administrasi

putusan perkara100% 100% 100

Jumlah perkara diputus = 3.140 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 3.140 perkara


Pengadilan Agama Tuban dapat memutus perkara sebanyak

3.140 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah

diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar

Operasional Prosedur Pengadilan Agama Tuban yaitu mulai dari

memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan dan

memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar

biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register

perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara

telah mencapai target yaitu 100%.

Adapun proses administrasi putusan perkara pada tahun 2012


7/21/2019 LAKIP 2013



Jumlah perkara diputus = 3.210 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 3.210 perkara




4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para

pihak.


Prosentase penyampaian salinan

putusan kepada para pihak

100% 100% 100

Jumlah perkara yang diputus = 3.140 perkara

Jumlah putusan yang harus disampaikan salinannya = 2.916 perkara

Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 2.916 perkara


Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib

menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Tuban telah memutus

perkara sebanyak 3.140 perkara kemudian dari perkara putus tersebutada perkara yang tidak wajib disampaikan salinan putusannya yaitu

sebanyak 224 perkara karena perkara tersebut dicabut/ditolak/NO/gugur

sehingga salinan putusan yang wajib disampaikan adalah sebanyak

2.916 perkara dan seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya

kepada para pihak.

Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu

100%.

7/21/2019 LAKIP 2013



5. Prosentase penerbitan akta cerai


Prosentase penerbitan akta cerai 95 % 100 % 105

Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan = 1241 perkara = 2.482 akta

cerai untuk suami/isteri.

Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 1.420

perkara = 2.840 akta cerai untuk suami/isteri.

Jumlah akta cerai yang diterbitkan = Akta Cerai sebanyak 2.661 perkara

perceraian = 5.322 akta cerai untuk suami/isteri.


Pengadilan Agama Tuban pada tahun 2013 telah dapat memutus

perkara cerai gugat sebanyak 1.422 dan cerai talak sebanyak 1.264.

Perkara cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

adalah sebanyak 1.395 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 1.395

akta cerai untuk suami/isteri. Sedangkan putusan cerai talak yang telah

diikrarkan adalah sebanyak 1.216 dan telah diterbitkan akta cerai

sebanyak 1.216 akta cerai untuk suami/isteri.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah melampaui

target, yaitu 105 % dari target yang telah ditetapkan.

6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.


Prosentase proses penyerahanakta cerai kepada para pihak

100 % 100 % 100

Jumlah yang meminta akta cerai = 4.836 akta cerai.

Jumlah akta cerai yang diserahkan = 4.836 akta cerai.


Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Tuban telah menerbitkan

akta cerai sebanyak 2.661 perkara. Karena Akta Cerai ini untuk suami

isteri maka ada 5.322 akta cerai. Selama tahun 2013 ini ada 3.861 akta

7/21/2019 LAKIP 2013



cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke

Pengadilan Agama, yang berarti telah 100 % akta cerai telah diserahkan

kepada para pihak.

Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai target.

Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak,

Pengadilan Agama Tuban telah memberitahukan kepada para pihak

melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Tuban.

SASARAN 3: Terwujudnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Prosentase mediasi yang berhasil


Prosentase mediasi yang berhasil 5% 6,29% 125,8

Jumlah perkara yang dimediasi = 683 perkara

Jumlah mediasi yang berhasil didamaikan = 43 perkara (43/683 x 100 =

6,29%)


Perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Tuban adalah

sebanyak 683 perkara. Sedangkan jumlah mediasi yang berhasil

didamaikan oleh Pengadilan Agama Tuban pada tahun 2013 adalah

sebanyak 43 perkara. Prosentase perkara yang berhasil dimediasi oleh

Pengadilan Agama Tuban adalah 6,29 % yang berarti untuk indikator ini

telah melampaui target, yaitu 125,8 % dari target yang telah ditetapkan.

Adapun jumlah prosentase mediasi yang berhasil pada tahun 2012


Jumlah perkara yang dimediasi = 622 perkara

Jumlah mediasi yang berhasil didamaikan = 71 perkara (71/622 x 100 =

11,41%)

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 11,41/5 x 100 = 228%

7/21/2019 LAKIP 2013




dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 103%

meskipun sama-sama telah mencapai target yang telah ditetapkan.

SASARAN 4 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang

Efektif Dan Efisien

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti


Prosentase pengaduan yang

ditindaklanjuti80% 0% 0

Jumlah pengaduan yang diterima = 0

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0


Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan pengaduan yang

ditindaklanjuti 0% karena tidak ada pengaduan yang diterima.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk

mencapai target kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui

Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013 yang diterima oleh

Pengadilan Agama Tuban. Anggaran DIPA TA 213 tersebut terdiri dari DIPA

01 (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp. 2.636.256.000,- (dua milyar

enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan

DIPA 04 (Badan Peradilan Agama) sebesar Rp.11.170.000,- (sebelas jutaseratus tujuh puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan

Pengadilan Agama Tuban, kemudian untuk DIPA 01 (Badan Urusan

Administrasi) mengalami revisi pada tanggal 21 Agustus 2013 sehingga

pagu anggarannya menjadi Rp.5.379.316.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh

puluh Sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dengan total pagu

anggaran sebesar Rp.5.379.316.000,- telah terealisasi pada tahun 2013

sebesar Rp.5.618.344.444,- atau sebesar Rp.104,44%. Hal tersebut

7/21/2019 LAKIP 2013



disebabkan karena pada belanja pegawai terdapat pagu minus sebesar

Rp.255.967.275,- , yaitu pada tunjangan fungsional hakim, sedangkan

pada DIPA 04 (Badan Peradilan Agama) dengan total pagu sebesar

Rp.11.170.000,- telah terealisasi pada tahun 2013 sebesar Rp.7.300.000,-

atau sebesar 65,35%. Hal tersebut disebabkan karena perkara prodeo

yang masuk di Pengadilan Agama Tuban tahun 2013 hanya 13 perkara

sedangkan perkiraan sebelumnya adalah 25 perkara.

Pada DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) terdiri dari 3 komponen

Belanja dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai (51)

Untuk Belanja Pegawai pagunya sebesar Rp. 4.865.960.000,- (empat

milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh

ribu rupiah) dan telah terealisasi tahun 2013 sebesar Rp.

5.121.924.645,- (lima milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus

dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) atau 105,26

% dari anggaran sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. (-)

255.964.645,- (minus dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratusenam puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) atau (-)

5,26 % dari anggarannya.

2. Belanja Barang (52)

Untuk Belanja Barang pagunya sebesar Rp.513.356.000,- (lima ratus

tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan telah

terealisasi tahun 2012 sebesar Rp.496.427.169,- (empat ratus

sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratusenam puluh sembilan rupiah) atau 96,70 % dari anggaran sedangkan

sisa anggaran sebesar Rp.16.928.831,- (enam belas juta sembilan

ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) atau

3,30 % dari anggarannya.

3. Belanja Modal (53)

Pada tahun anggaran 2013 Pengadilan Agama Tuban tidak

mendapatkan belanja modal.

7/21/2019 LAKIP 2013



Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Tahun

Anggaran 2013

No Jenis Belanja Pagu AnggaranRealisasi

AnggaranProsentase

1Belanja

Pegawai4.865.960.000 5.121.917.275 105,26%

2 Belanja Barang 513.356.000 496.427.169 96,70%

3 Belanja Modal 0 0 0%

Jumlah 5.379.316.000 5.618.344.444 104,44%

Sedangkan untuk DIPA 04 (Badan Peradilan Agama) komponen

seluruhnya merupakan belanja barang yang digunakan dalam program

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08) dalam kegiatan

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) dengan rincian sebagai

berikut :

1. Belanja Pegawai

Pada DIPA 04 Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat belanja Pegawai

2. Belanja Barang

Untuk Belanja Barang pada DIPA 04 Tahun anggaran 2013 pagu

anggarannya sebesar Rp.11.170.000,- (sebelas juta seratus tujuh puluh

ribu rupiah) dan telah terealisasi tahun 2013 Rp.7.300.000,- (tujuh juta

tiga ratus ribu rupiah) atau 65,35 % dari anggaran sedangkan sisa

anggaran sebesar Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh

ribu rupiah) atau 34,65 % dari anggarannya.

3. Belanja Modal

Pada DIPA 04 Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat belanja modal.Tabel Realisasi Anggaran DIPA 04 (Badan Peradilan Agama) Tahun

Anggaran 2013

No Jenis Belanja Pagu AnggaranRealisasi

AnggaranProsentase

1 Belanja Pegawai 0 0 0%

2 Belanja Barang 11.170.000 7.300.000 65,35%

3 Belanja Modal 0 0 0%

Jumlah 11.170.000 7.300.000 65,35%

7/21/2019 LAKIP 2013



BAB IV

P E N U T U P

A. SIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tuban Tahun 2013

merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat

dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan

berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Tuban

Tahun 2013 dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang

ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi

bahan perbaikan untuk tahun 2014

Adapun keberhasilan maupun kendala atau mhambatan dalam

pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tuban Tahun 2013 diuraikan

sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas capaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan

adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat

didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah

berjalannnya system kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana

kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan

pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Tuban tahun 2013 adalah

sebagai berikut :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun

administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa

sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target

kinerja telah terealisasi.

- Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada Pengadilan Agama

Tuban telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah

sisa perkara tahun 2012 sebanyak 630 perkara, ditambah dengan

perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 3.129 perkara sehingga

7/21/2019 LAKIP 2013



perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tuban berjumlah

3.759 perkara, dari jumlah sebanyak 3.759 perkara tersebut telah

berhasil diselesaikan sebanyak 3.140 perkara (83,53%), sehingga sisa

perkara pada akhir tahun 2013 sebanyak 619 perkara (16,47%).

- Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat

hambatan dan kendala, akan tetapi ada sedikit kendala, yaitu pada

belanja pegawai khususnya belanja gaji PNS dalam pagu DIPA TA

2013 sebesar Rp.4.865.960.000,- ternyata realisasinya TA 2013

sebesar Rp 5.121.917.275,- atau minus sebesar Rp.255.957.275,- ,

meskipun untuk dalam realisasinya tidak ada hambatan akan tetapi

dari segi akuntabilitas pelaporannya menjadi tidak akuntabel lagi.

Bahwa dalam kasus ini Pengadilan Agama Tuban telah berkonsultasi

dengan Koordinator Wilayah untuk segera mendapat petunjuk teknis

penyelesaian revisinya akan tetapi hingga awal tahun anggaran 2014

masih belum juga terselesaikan sehingga Pengadilan Agama Tuban

dalam laporan keuangan TA 2013 terdapat pagu minus pada belanja

pegawai.

2. Kendala dan HambatanDalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan

kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat

menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala

atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluarnya atau

solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Agama

Tuban diantaranya:

- Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhitarget dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada

beberapa yang belum mencapai target yaitu :

a. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang

diselesaikan tepat waktu, dimana perkara prodeo yang masuk

pada tahun 2013 kurang dari perkiraan yaitu sebanyak 13

perkara sedangkan perkiraan sebelumnya sebanyak 25 perkara

atau terealiasi sebesar 48,40%, sisa anggaran adalah sebesar

7/21/2019 LAKIP 2013



Rp.3.870.000,- untuk 12 perkara prodeo atau sisanya sebesar

51,60%.

b. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website belum

bisa mencapai target yang ditetapkan hal tersebut disebabkan

karena pada siang hari server dan juga piranti penunjang

khususnya internet aksesnya sering lambat sehingga petugas

yang ditunjuk sering kesulitan untuk mengaploud putusan dan

lebih banyak dikerjakan pada waktu malam hari, selain itu

petugas yang bertugas hanya 2 orang dan itupun masih

mengerjakan tugas-tuga pokok lainnya.

- Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Desember 2013 cukup

banyak dan hal tersebut menghambat pencapaian target penyelesaian

perkara pada tahun berjalan.

- Kurangnya sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama

Tuban, karena untuk Pengadilan Agama Tuban Kls I.A dengan perkara

yang diterima setiap tahunnya lebih dari 3.000 perkara hanya

mempunyai 22 pegawai yang terdiri dari 9 orang hakim dan 13 orang

pegawai, sehingga untuk menjalankan tugas dan fungsinya hampirsemua pegawai di Pengadilan Agama Tuban merangkap jabatan.

B. SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya, agar :

1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada

akhir tahun;2. Diupayakan untuk penambahan pegawai pada Pengadilan Agama

Tuban agar Pengadilan Agama Tuban bisa meningkatkan tugas dan

fungsinya;

3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran

selanjutnya karena adanya kenaikan tunjangan hakim dan fluktuasi harga

sehingga pada tahun anggaran tidak terdapat pagu minus lagi dan laporan

keuangan menjadi akuntabel;

7/21/2019 LAKIP 2013


4. Memberikan alokasi dana anggaran (DIPA) pada Pengadilan Agama

Tuban untuk Belanja Modal untuk pembangunan gedung kantor baru yang

sesuai dengan prototype yang telah ditetapkan Mahkamah Agung;

5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis

terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber

Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.

6. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan

tugas teknis yusttisial dan tugas umum.

LAKIP 2013

Documents