Lakip 2012 pa muara labuh

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LAKIP )

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, tiada kata yang dapat diucapkan selain rasa syukur

kehadirat Allah Swt, berkat rahmat dan hidayah-Nya Pengadilan Agama Muara

Labuh dapat menyelesaiakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

( LAKIP ) Tahun 2012 secara optimal.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif pelaksanaan tugas Pengadilan

Agama Muara Labuh Tahun 2012, yang meliputi bidang teknis yudisial,

administrasi kepaniteraan, kesekretariatan serta pembangunan, pengadaan barang

dan jasa serta akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2012.

Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

selama Tahun 2012 dan sebagai bahan informasi bagi pimpinan Pengadilan Tinggi

Agama Padang serta pihak lain yang membutuhkan untuk dijadikan bahan

evaluasi, perencanaan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas kedepan agar

menjadi lebih baik.

Kami telah berusaha untuk menyajikan LAKIP ini secara benar dan objektif.

Sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, kami menyadari adanya

kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan ini, oleh karena itu kami sangat

mengharapkan koreksi dan kritikan yang konstruktif untuk kesempurnaan laporan

dimasa mendatang.

Demikianlah semoga laporan ini dapat bermanfaat, terima kasih.

Muara Labuh, 31 Desember 2012 Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Drs. H. MAHRUDDIN ANDRY, MH. NIP. 19530612 198303 1 004

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................ . i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG ......................................................... . 1

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................... . 3

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN ................................................... . 4

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA ....................................... . 6

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 .......................................... . 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA ....................................................... . 10

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ...................................... . 12

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN ................................................................ . 19

B. SARAN ......................................................................... . 19

Lampiran-Lampiran :

1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Matriks Renstra 2010-2014 4. RKT 2013 dan 2014 5. SK Tim Penyusun LAKIP 6. Lampiran-lampiran lainnya.

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah

satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu

bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun

anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah

dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun

langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk

menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat

sesuai dengan kebutuhan.

Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan

finansial Peradilan Agama berada dibawah Departemen Agama, sedangkan kewenangan

teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan

Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX

tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap

penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang

Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan

finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan

peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan

masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut

dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang

1

Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2010 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan

Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga

merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan

kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut

dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara

tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan

capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh dalam satu tahun angggaran yang

dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan

dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum

Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas

Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip

partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan,

akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip

akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang

aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin

akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh

merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010

dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008

tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun

2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi

Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai

dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator

Kinerja Utama masing-masing.

2

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan lingkungan peradilan agama dibawah

Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama,

sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah

dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi

sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara

tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan

kembali serta administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan

Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi

pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang

Peradilan Agama.

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta

peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan,

pensiunan dan sebagainya.

7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49

ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.

3

8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama

telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan,

administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada

Pengadilan Agama Muara Labuh adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang,

tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan

mengenai rencana strategis 2010-2014 dan rencana kinerja Tahun 2012

serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012.

Pada bab ini rencana strategis Tahun 2010-2014 akan disampaikan visi

dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan

pokok.

BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja

(perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis

akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).

BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan

kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan

kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh serta strategi pemecahan

masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan

kinerja di tahun mendatang.

Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan

Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun Anggaran

2012.

4

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2010 – 2014 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh diselaraskan denga arah kebijakan

dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP)

2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai

pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara

Labuh.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Muara Labuh adalah :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH YANG AGUNG” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Muara Labuh menetapkan misi

yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

5

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Pengadilan Agama Muara Labuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris Nomor: W3-A9/1018/Kp.04.2/XII/2012 tanggal 31

Desember 2013, dapat dilihat sebagai berikut :

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara a. Perbandingan perkara yang masuk dengan perkara yang

diselesaikan melalui mediasi b. Persentase sisa perkara yang disele saikan. c. Persentase perkara yang diselesai kan. d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan e. Persenatse perkara penolakan perka winan oleh PPN yang

diseleasikan. f. Persenatse perkara pencabutan ke kuasaan Wali yang

diselesaikan. g. Persentase perkara penunjukkan orang lain sebagai Wali h. Persentase perkara Itsbat Nikah yang di selesikan. i. Persentase perkara Wali Adhol yang diselesaikan. j. Persentase perkara Kewarisan yang disele saikan. k. Persentase perkara Washiat yang dise lesaikan. l. Persenatse perkara Hibah yang disele saikan. m. Persentase perkara Waqaf yang dise lesaikan. n. Persentase perkara Shadaqoh yang diselesaikan. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Perbandingan perkara yang masuk dengan Majelis Hakim. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test

dalam rangka promosi. 6

B. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2013

Adapun rencana kinerja tahunan pengadilan Agama Muara Labuh, sebagai berikut : RENCANA KINERJA


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

Perbandingan perkara yang masuk dengan perkara yang diselesaikan melalui mediasi

39,00%

Persentase sisa perkara yang disele saikan.

100%

Persentase perkara yang diselesai kan.

100%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

Persenatse perkara penolakan perka winan oleh PPN yang diseleasikan.

0%

Persenatse perkara pencabutan ke kuasaan Wali yang diselesaikan.

0%

Persentase perkara penunjukkan orang lain sebagai Wali

0%

Persentase perkara Itsbat Nikah yang di selesikan.

100%

Persentase perkara Wali Adhol yang diselesaikan.

100%

Persentase perkara Kewarisan yang disele saikan.

0%

Persentase perkara Washiat yang dise lesaikan.

0%

Persenatse perkara Hibah yang disele saikan.

0%

Persentase perkara Waqaf yang dise lesaikan.

0%

Persentase perkara Shadaqoh yang diselesaikan.

0%

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Perbandingan antara perkara yang diaju kan upaya hukum dengan perkara putus : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

50% 50% 50%

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

75%

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

Perbandingan perkara yang masuk dengan Majelis Hakim.

100%

Prosentase penyampaian pemberita huan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/ pemohon).

100%

Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

0%

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

Persentase perkara yang dapat disele saikan dengan cara sidang keliling.

45%

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

50%

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas pu tusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

0%

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

C. Penetapan Kinerja Tahun 2012

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama

Muara Labuh, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Labuh, sebagai

berikut :

PENETAPAN KINERJA


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Perbandingan perkara yang masuk dengan perkara yang diselesaikan melalui mediasi

39,00%

b. Persentase sisa perkara yang di selesaikan.

100%

c. Persentase perkara yang diselesai kan.

100%

d. Persentase perkara yang diselesai kan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

e. Persenatse perkara penolakan perkawinan oleh PPN yang disele saikan

0%

f. Persenatse perkara pencabutan kekuasaan Wali yang diselesaikan

0%

g. Persentase perkara penunjukkan orang lain sebagai Wali

0%

h. Persentase perkara Itsbat Nikah yang di selesikan.

100%

i. Persentase perkara Wali Adhol yang diselesaikan.

100%

j. Persentase perkara Kewarisan yang diselesaikan.

100%

k. Persentase perkara Washiat yang diselesaikan.

0%

l. Persenatse perkara Hibah yang diselesaikan.

0%

m. Persentase perkara Waqaf yang diselesaikan.

0%

n. Persentase perkara Shadaqoh yang diselesaikan.

0%


Perbandingan antara perkara yang diaju kan upaya hukum dengan perkara putus : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

50% 50% 50%



75%


100%

c. Perbandingan perkara yang masuk dengan Majelis Hakim.

100%

d. Prosentase penyampaian pemberita huan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat /pemohon).

100%

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

0%


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang dapat disele saikan dengan cara sidang keliling.

45%


50%


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

0%


a. Persentase pengaduan masyara kat yang ditindaklanjuti

100%

b. Persentase temuan hasil pemerik saan eksternal yang ditindak lanjuti.

100%

9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan

strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang

telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk

memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat

manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh

tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian

indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat

apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum

terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian

terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2012 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut

diuraikan dalam tabel dibawah ini.

10

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(%)

REALI

SASI (%)

CAPAI AN (%)


a. Perbandingan perkara yang masuk dengan per kara yang diselesaikan melalui mediasi

37,64%

0%

0%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

100%

100%

100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan.

100%

97,41%

97,41%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jang ka waktu maksimal 6 bu lan

100%

100%

100%

e. Persenatse perkara peno lakan perkawinan oleh PPN yang diseleasikan.

0%

0%

0%

f. Persenatse perkara pen cabutan kekuasa an Wali yang diselesaikan.

0%

0%

0%

g. Persentase perkara pe nunjukkan orang lain sebagai Wali

0%

0%

0%

h. Persentase perkara Itsbat Nikah yang di selesikan

100%

98,70%

98,70

i. Persentase perkara Wali Adhol yang disele saikan

100%

0%

0%

j. Persentase perkara Kewa risan yang disele saikan

100%

100%

100%

k. Persentase perkara Wa shiat yang diselesaikan

0%

0%

0%

l. Persenatse perkara Hibah yang diselesaikan.

0%

0%

0%

m. Persentase perkara Wa qaf yang diselesaikan

0%

0%

0%

n. Persentase perkara Sha daqoh yang diselesaikan

0%

0%

0%

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Perbandingan antara perkara yang diajukan upaya hukum dengan perkara putus : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

0,32% 0,32% 0,32%

0,32% 0,32% 0,32%

0,32% 0,32% 0,32%



75%

75%

75%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistri busikan ke Majelis

100%

100%

100%

c. Perbandingan perkara yang masuk dengan Majelis Hakim

100%

100%

100%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara pro deo yang diselesaikan

100%

Target pada DIPA

5 perkara

220%

220% Yang

terselesaikan 11 perkara

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat


100%

100%

100%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan

0%

0%

0%

pengadilan. hukum tetap yang ditindaklanjuti


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti

0%

0%

0%


10%

10%

10%

Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

100%

100%

100%

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

100% 100% 100%

c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

0%

0%

0%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2012

mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di

atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2012,

Pengadilan Agama Muara Labuh telah melaksanakan seluruh kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran

yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut :

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(%)

REALI

SASI (%)

CAPAI AN (%)


Perbandingan perkara yang masuk dengan per kara yang diselesaikan melalui mediasi

37,64%

0%

0%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

100%

100%

100%

Persentase perkara yang diselesaikan.

100%

97,41%

97,41%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jang ka waktu maksimal 6 bu lan

100%

100%

100%

Persenatse perkara peno lakan perkawinan oleh PPN yang diseleasikan.

0%

0%

0%

Persenatse perkara pen cabutan kekuasa an Wali yang diselesaikan.

0%

0%

0%

Persentase perkara pe nunjukkan orang lain sebagai Wali

0%

0%

0%

Persentase perkara Itsbat Nikah yang di selesikan

100%

98,70%

98,70

Persentase perkara Wali Adhol yang disele saikan

100%

0%

0%

Persentase perkara Kewa risan yang disele saikan

0%

0%

0%

Persentase perkara Wa shiat yang diselesaikan

0%

0%

0%

Persenatse perkara Hibah yang diselesaikan.

0%

0%

0%

Persentase perkara Wa qaf yang diselesaikan

0%

0%

0%

Persentase perkara Sha daqoh yang diselesaikan

0%

0%

0%

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Perbandingan antara perkara yang diajukan upaya hukum dengan perkara putus : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

0,32% 0,32% 0,32%

0,32% 0,32% 0,32%

0,32% 0,32% 0,32%


Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

0%

0%

0%

Persentase berkas yang diregister dan siap didistri busikan ke Majelis

100%

100%

100%

Perbandingan perkara yang masuk dengan Majelis Hakim

100%

100%

100%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Persentase perkara pro deo yang diselesaikan

100%

Target pada DIPA

5 perkara

220%

220% Yang

terselesaikan 11 perkara

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

100%

100%

100%

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perha tian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

0%

0%

0%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan ekse kusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hu kum tetap yang ditindaklanjuti

0%

0%

0%


Persentase pengaduan masya rakat yang ditindak lanjuti

0%

0%

0%

Persentase temuan hasil pe meriksaan eksternal yang ditin daklanjuti.

0%

0%

0%

Peningkatan kualitas SDM

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

100% 100% 100%

Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

100% 100% 100%

Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

0%

0%

0%

13

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang

diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan

sisa perkara yang harus diselesaikan.

Persentase sisa perkara Perdata ditargetkan selesai 100 % pada tahun

2012, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara

pada tahun 2011 sejumlah 23 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di

tahun 2012.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang mencapai target

sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di

lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh telah berjalan dengan baik

dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak

selesai ditahun berikutnya.

Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang

diselesaikan, sebagai berikut:

No Perkara 2010 2011 2012 1 Perdata 24 37 23

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2010 sebanyak 24 perkara

dibandingkan dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2011

sebanyak 23 perkara, adanya peningkatan sebesar 26 %. Sedang

penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian

sisa perkara pada tahun 2012 sebanyak 23 perkara, terjadi penurunan

sebesar 37,83 %, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja

pada presentase sisa perkara yang diselesaikan.

b. Persentase perkara yang diselesaikan.

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 95,79

%, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 593 perkara dengan

perkara yang diregister sebesar 619 perkara.

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 100

% dari total keseluruhan perkara yang masuk, ternyata realisasinya tercapai

97,41 %.

14

Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara pidana yang masuk dibulan

Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012.

Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun

berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2012.

Keadaan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2012

No Bulan Sisa tahun

2011

Masuk Putus Sisa akhir

1. Januari 23 147 22 148

2. Pebruari 148 22 124 46

3. Maret 46 25 42 47

4. April 47 34 21 61

5. Mei 61 53 41 73

6. Juni 73 32 64 41

7. Juli 41 17 21 37

8. Agustus 37 3 13 27

9. September 27 45 25 47

10. Oktober 47 206 37 216

11. Nopember 216 32 188 50

12. Desember 50 13 24 39

Jumlah 619 604

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang

diselesaikan, sebagai berikut:

No Perkara 2010 2011 2012 1 Perdata 306 269 372 343 619 593

Perkara perdata yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 306 perkara dan

diselesaikan sebanyak 269 perkara (87,90%) dibandingkan dengan

perkara perdata yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 372 perkara dan

diselesaikan sebanyak 343 perkara ( 92,20%) berarti adanya peningkatan

penyelesaian perkara perdata sebesar 4,30%.

15

Sedang penyelesaian perkara perdata tahun 2011 dibandingkan dengan

penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 5,21%,

ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada persentase sisa

perkara yang diselesaikan.

2. AKUNTABILITAS KESEKRETARIATAN

a. Akuntabilitas Kepegawaian.

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

Terselenggaranya administrasi Kepegawaian

Persentase registrasi pegawai

20 Pegawai

20 pegawai

100%

Persentase Penataan file pegawai

20 pegawai

20 Pegawai

100%

Persentase Kenaikan pangkat pegawai

2 pegawai

2 pegawai

100%

Persentase Kenaikan Gaji Berkala

5 pegawai

5 pegawai

100%

Persentase Usul Pensiun pegawai

Persentase Usul permintaan Karpeg

1 pegawai

1 pegawai

100%

Persentase Usul kartu ASKES

1 1 100%

Persentase Usul mutasi dan promosi

Persentase Usul Karis/Karsu

Persentase Usul Kartu TASPEN

b. Akuntabilitas Keuangan.

Belanja Pegawai ( Akun 5111 ) :

16

NO KEGIATAN PAGU REALISASI % SISA ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

1

Belanja Pegawai

Rp. 1.470.378.000,-

Rp. 1.353.731.288,-

92,06

Rp. 116.646.712,-

JUMLAH Rp. 1.470.378.000,- Rp. 1.353.731.288,- 92,06 Rp. 116.646.712,-

Belanja Barang ( Akun 5211, 5221, 5231, 5241 ) :

Belanja Modal ( Akun 5321, 5331 ) :

Dari Dirjen. Badilag Mahkamah Agung RI ( 005-04 ) dengan Pagu Dana Rp. 9.000.000,- ( Sembilan

juta rupiah ) , yang terdiri dari :

Belanja Penyelesaian Perkara Prodeo ( Akun 5212 ) :

Belanja Penyelenggaraan Sidang keliling ( Akun 5212 ) :

17


1 2 3 4 5 6

1

Belanja Barang

Rp. 499.380.000,-

Rp. 484.775.118,-

97,07

Rp. 14.604.882,-

JUMLAH Rp. 499.380.000,- Rp. 484.775.118,- 97,07 Rp. 14.604.882,-


1 2 3 4 5 6

1

Belanja Modal

Rp. 250.000.000,-

Rp. 246.810.000,-

98,72

Rp. 3.190.000,-

JUMLAH Rp. 250.000.000,- Rp. 246.810.000,- 98,72 Rp. 3.190.000,-


1 2 3 4 5 6

1

Belanja Penyelesaian Perkara Prodeo

Rp. 1.500.000,-

Rp. 1.500.000,-

100

Rp. 0,-

JUMLAH Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- 100 Rp. 0,-


1 2 3 4 5 6

1

Belanja Penyelenggaraan Sidang Keliling

Rp. 7.500.000,-

Rp. 7.500.000,-

100

Rp. 0,-

JUMLAH Rp. 7.500.000,- Rp. 7.500.000,- 100 Rp. 0,-

c. Akuntabilitas Umum

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

1 Penyelenggaraan ketertiban administrasi Umum

Persentase jumlah tanah terdata/ sertifikat. 3 3 100%

Persentase terpeliharanya gedung dan bangunan.

3 3 100%

Persentase penatausahaan Kendaraan dinas roda 4

1 1 100%

Persentase penatausahaan Kendaraan dinas roda 2

6 6 100%

Persentase penatausahaan Komputer 10 10 100%

Persentase penatausahaan Laptop 6 6 100%

Persentase penatausahaan Telepon 1 1 100%

Persentase penatausahaan Faxcimile 1 1 100%

2 Operasional dan pemeliharaan Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Hakim dan Pegawai 23 Stel 23 Stel 100%

Persentase pengadaan toga/pakaian sopir/satpam/tenaga teknis lainnya 10 Stel

10 Stel

100%

Persentase pertemuan/jamuan delegasi/misi/ tamu 3 Keg

3 Keg

100%

Persentase Perawatan gedung kantor dan rumah dinas - Pemeliharaan halaman gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor

2.195M2 2.195 M

2.195M2 2.195 M

100%

100%

Persentase Pemeliharaan rumah dinas 234 M2

234 M2

100%

Persentase Perawatan kendaraan bermotor roda 4 1 Unit 1 Unit 100%

Persentase Perawatan kendaraan dinas roda 2 6 Unit 6 Unit

100% Persentase Perawatan sarana gedung 1 Tahun 1 Tahun 100%

Persentase Langganan daya dan jasa 12 Bulan 12 Bulan

100%

Persentase Jasa/pos/sertifikat 12 Bulan 12 Bulan 100%

Persentase Operasional Perkantoran dan Pimpinan : - Honor pengelola keuangan - Honor lainnya

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

100% 100%

Persentase Kearsipan dan dokumentasi 1 Keg 1 Keg 100%

3

Pembangunan /Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan pertama

Persentase Pengadaan Alat pengolah data (Pengadaan komputer, printer dan alat pemanggilan sidang.

1 Unit

100%

100%

Persentase Pengadaan Jaringan telepon internet.

1 Unit

100%

100%

Persentase Pembangunan Ruang Tunggu Sidang.

1 Paket

100% 100%

18

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat

tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena

masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan

untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat

dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 3 (tiga) program pada Pengadilan Agama

Muara Labuh menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi

dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran

ditahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut

terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara

matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel

keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran

kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan

program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra

yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan

dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang

ada sudah dapat diatasi.

B. SARAN

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana

yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan

sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya

dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di

Pengadilan Agama Muara Muara Labuh.

19

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk

kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang

diharapkan dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan

yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang

dan maksimalgunaannya.

Lampiran-Lampiran Dalan LAKIP 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Matriks Renstra 2010-2014 4. RKT 2013 & 2014 5. SK Tim Penyusun LAKIP 6. Lampiran-lampiran lainnya.

20

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Berdasarkan KMA/004/SK/II/1992

Muara Labuh, 3 Januari 2013.

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,

Drs. H. MAHRUDDIN ANDRY, MH.

NIP. 19530612 198303 1 004

KETUA

Drs. H. M. ANDRY, MH.

WAKIL KETUA

Drs. H. ABDUL RAHIM, MH.

PANITERA /SEKRETARIS

ERMAWATI.M, BA.

WAKIL PANITERA

AZHAR DAHAR, BA

WAKIL SEKRETARIS

DARNIALIS, S.Ag.

Panmud. Gugatan

ETMA JUITA, BA.

Panmud. Hukum

Drs. NURFADHIL

Panmud.

Drs. FAUZAL AZIM

HAKIM

1. Dra. RAHMADINUR 2. Drs. GUSMEN YEFRI 3. FEBRIZAL LUBIS, S.Ag. SH 4. SRI FORTUNA DEWI, S.Ag. MH.

5. SEPTIANAH, SHI.

Kaur. Umum

W A R L I A T I

Staf

Kaur. Keuangan

S Y A F R I Z A L

Staf

1. ZAKIYAH, A.Md.

2. WILLIA HESTI SARI, SE.

Kaur. Kepegawaian

H A F N I A T I

Staf

Staf Staf Staf

1. MARIJON 2. HENDRIK, SH.

PANITERA PENGGANTI

JURUSITA

1. SYAFRIZAL 2. DARNIALIS, S.Ag. 3. WARLIATI 4. HAFNIATI

Garis Koordinasi

Garis Hierarki

JURUSITA PENGGANTI

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

Persentase mediasi yang diselesaikan Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Perbadingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.

Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris


Persentase perkara yang diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)



Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)



Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.




Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hu kum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen

Hakim Majelis Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan seca ra lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK


Persentase berkas yang diregister dan siap didis tribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis


Persentase jumlah perkara yang masuk dengan Majelis Hakim.

Perbandingan jumlah Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk


Prosentase penyampaian pemberitahuan isi putus an tepat waktu, tempat dan para pihak (prosen tase akta cerai yang di serahkan peng gugat/ pemohon)

Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Prosentase Penyitaan te pat waktu dan tempat

Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita



Persentase perkara pro deo yang diselesaikan

Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk

Majelis Hakim/ Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Persentase perkara yang dapat diselesaikan de ngan cara sidang keliling

Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang ke liling

Majelis Hakim/ Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Persentase (amar) putus an perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan

Kepanitera/Kesekretariatan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


Persentase permohonan ek sekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan permohonan ek sekusi yang ditindaklanjuti de ngan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti

Ketua Pengadilan & Pan/Sek Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti

Perbandingan jumlah penga duan yang ditindaklanjuti me ngenai perilaku aparatur pera dilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan & Pan/Sek Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengadu an yang ditindaklanjuti menge nai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilapor kan

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014. Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Muara Labuh dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatnya penyelesaian per kara. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelo laan penyelesaian perkara.

a. Perbandingan perkara yang masuk dengan perkara

yang diselesaikan melalui mediasi b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan e. Persenatse perkara penolakan perkawinan oleh PPN

yang diseleasikan. f. Persenatse perkara pencabutan kekuasa an Wali

yang diselesaikan. g. Persentase perkara penunjukkan orang lain sebagai

Wali


i. Persentase perkara Wali Adhol yang disele saikan. j. Persentase perkara Kewarisan yang disele saikan. k. Persentase perkara Washiat yang diselesai kan. l. Persenatse perkara Hibah yang diselesai kan. m. Persentase perkara Waqaf yang diselesai kan. n. Persentase perkara Shadaqoh yang disele saikan. Perbandingan antara perkara yang diajukan upaya hukum dengan perkara putus : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis.

-

100% 100%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0% 0%

0%

100%

65,32%

100% 100%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0,43%

0,43%

0,43%

0,43% 0% 0%

0%

100%

37,64%

100% 100%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0,32%

0,32%

0,32%

0,32% 0% 0%

75%

100%

38,00%

100% 100%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40% 0% 0%.

75%

100%

39,00%

100% 100%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50% 0% 0%

75%

100%

Peningkatan aksesibilitas masya rakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara. Meningkatnya kepatuhan terha dap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan.


d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon).

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat. a. Persentase perkara prodeo yang diseles aikan.

b. Persentase perkara yang dapat disele saikan dengan

cara sidang keliling. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik

perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak

lanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

100%

100%

0%

100%

25%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

30%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

35%

0%.

0%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

40%

0%

0%

0%

100%

100%

100%.

0%

100%

45%

0%

0%

0%

100%

RENCANA KINERJA


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian perkara a. Perbandingan perkara yang masuk dengan perkara yang diselesaikan melalui mediasi

39,00%

b. Persentase sisa perkara yang disele saikan. 100%

c. Persentase perkara yang diselesai kan. 100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

e. Persenatse perkara penolakan perka winan oleh PPN yang diseleasikan.

0%

f. Persenatse perkara pencabutan ke kuasaan Wali yang diselesaikan.

0%


0%


100%


100%

j. Persentase perkara Kewarisan yang disele saikan.

0%

k. Persentase perkara Washiat yang dise lesaikan. 0%

l. Persenatse perkara Hibah yang disele saikan. 0%

m. Persentase perkara Waqaf yang dise lesaikan. 0%


0%

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Perbandingan antara perkara yang diaju kan upaya hukum dengan perkara putus : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

10% 0% 0%



0%


100%


100%

d. Prosentase penyampaian pemberita huan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/ pemohon).

100%

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat 0%


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%


40%


0%



0%

6. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%


100%

RENCANA KINERJA


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian perkara a. Perbandingan perkara yang masuk dengan perkara yang diselesaikan melalui mediasi

40,00%

b. Persentase sisa perkara yang disele saikan. 100%

c. Persentase perkara yang diselesai kan. 100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

e. Persenatse perkara penolakan perka winan oleh PPN yang diseleasikan.

0%

f. Persenatse perkara pencabutan ke kuasaan Wali yang diselesaikan.

0%


0%


100%


100%

j. Persentase perkara Kewarisan yang disele saikan.

0%

k. Persentase perkara Washiat yang dise lesaikan. 0%

l. Persenatse perkara Hibah yang disele saikan. 0%

m. Persentase perkara Waqaf yang dise lesaikan. 0%


0%

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Perbandingan antara perkara yang diajukan upaya hukum dengan perkara putus : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

10% 0% 0%



0%


100%


100%

d. Prosentase penyampaian pemberita huan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/ pemohon).

100%

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat 0%


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%


45%


0%



0%

6. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%


100%

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu, Telp/Fax. 0755-70017

MUARA LABUH – 27376

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH Nomor : W3-A9/1018/Kp.04.2/XII/2012

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012 pada Pengadilan Agama Muara Labuh dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun LAKIP dimaksud; b. Bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akunta biltas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) pada Pengadilan Agama Muara Labuh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 diktum ketiga tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama ke atas;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor .... Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013; 2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : ......./SEK/01/XII/2012 tanggal .... Desember 2012 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013; 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2011 Nomor : 0347/005-01.2.01/03/ 2012, tanggal 9 Desember 2011;

M E M U T U S K A N Menetapkan : Pertama : Mengangkat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akunta biltas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012 pada Pengadilan Agama Muara Labuh; Kedua : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Penyusunan Laporan Akunta biltas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP meliputi sebagai berikut :

a. Menginfut data dari bagian kesekretariatan dan kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh. b. Menyusun dan mencetak Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama

Muara Labuh Tahun 2012. Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut. Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan

pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : MUARA LABUH Pada tanggal : 31 Desember 2012.

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH,

Drs. H. MAHRUDDIN ANDRY, MH. NIP. 19530612 198303 1 004

TEMBUSAN : 1. Yth. Bapak Sekretaris Mahkamah Agung RI; 2. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km.12 Ampalu, Telp/Fax. 0755-70017

MUARA LABUH – 27376

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH. Perihal : Penunjukan Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2012. Nomor : W3-A9/1018/Kp.04.2/XII/2012 Tanggal : 31 Desember 2012.

No

N a m a / NIP

Pangkat/ Golongan

Ruang

Jabatan Kedinasan

Jabatan

Kepanitiaan

Ket

1

ERMAWATI.M, BA. NIP. 19540720 198203 2 001

Penata Tk.I

( III/d )

Panitera/Sekretaris

Ketua

2

DARNIALIS, S.Ag. NIP. 19651113 199401 2 001

Penata Tk.I

( III/d )

Wakil Sekretaris

Sekretaris

3

W A R L I A T I NIP. 19620311 198603 2 001

Penata Muda Tk.I

( III/b )

Kepala Urusan Umum

Anggota

4

S Y A F R I Z A L NIP. 19650911 199303 1 004

Penata Muda

( III/a )

Kepala Urusan

Keuangan

Anggota

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH,

Drs. H. MAHRUDDIN ANDRY, MH. NIP. 19530612 198303 1 004

Lakip 2012 pa muara labuh

Documents