LAKIP 2012 DISHUTBUN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbentuknya instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Daerah nomor 35 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten

Labuhanbatu.

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis maka arah perkembangan

instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan (khusus kebijakan publik)

mengalami perubahan pendekatan. Yang semula dari pendekatan

pembangunan sumber daya manusia kearah konsep pertumbuhan ekonomi

kerakyatan.

Sejalan dengan tuntutan amanat TAP MPR RI No. IX/MPR/1998 dan UU

No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara didasarkan atas

INPRESS No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP). Berpedoman terhadap aspek yuridis sebagaimana

tersebut diatas maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan diwajibkan untuk

membuat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mana

penyusunannya berpedoman kepada surat Lembaga Administrasi Negara

(LAN) nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Petunjuk

Teknis Implementasi Sistem AKIP.

Berpedoman kepada ketentuan tersebut diatas, Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengembangan

mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan

mengacu kepada Rencana Jangka Menengah (RPJMD) Daerah

Kabupaten Labuhanbatu.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu menjalankan

Tugas Pokok dan Fungsinya didasarkan atas Pembentukan Instansi Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2009 sebagai

implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008. Sehingga

dengan demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu belum terwujud. Untuk itu pada

Tahun Anggaran 2011 yang akan datang telah direncanakan penyusunan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Labuhanbatu berpedoman terhadap Rencana Jangka

Menengah dan Panjang (RPJMD) Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

B. Maksud dan TujuanMaksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai

wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu.

Tujuan dari penyusunan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja (LAKIP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Labuhanbatu adalah untuk memperoleh suatu gambaran mengenai

pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan

sebagai masukan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu. Laporan Akuntabilitas Kinerja

(LAKIP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu

mencakup realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2011.

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu adalah ini diharapkan dapat diperoleh

suatu kesimpulan mengenai pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka

meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Labuhanbatu.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan

gambaran tentang:

a. Peningkatan akuntabilitas Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu.

b. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Kehutanan dan

Perkebunan.

c. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi kewenangan.

d. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan

tugas-tugas, sehingga dengan demikian dapat dilaksanakan lebih

efektif dan efisien dan responsif terhadap perubahan lingkungan.

C. Tugas Pokok dan FungsiDalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu melalui Peraturan

Daerah Kabupaten Labuhanbatu nomor 35 Tahun 2008 telah ditetapkan

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Labuhanbatu.

Adapun Tugas Pokoknya adalah melaksanakan urusan Pemerintah

Daerah Bidang Kehutanan serta Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

khusus Perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan fungsi adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

dibidang kehutanan dan perkebunan.

3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksnaan Teknis Dinas (UPT-D)

dibidang Kehutanan dan Perkebunan.

4. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas.

STRUKTUR ORGANISASIa. Sekretaris, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Program

3. Sub Bagian Keuangan

b. Bidang Sarana dan Inventarisasi, terdiri dari :

1. Seksi Inventarisasi Kehutanan dan Perkebunan

2. SeksiPengukuran dan Pemetaan

3. Seksi Sarana Kehutanan dan Perkebunan

c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan, terdiri dari :

1. Seksi Pengamanan Hutan

2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

3. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

d. Bidang Pengelolaan dan Produksi Hasil Hutan, terdiri dari :

1 Seksi Produksi Hasil Hutan

2 Seksi Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan

3 Seksi Pemungutan Iuran

e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :

1. Seksi Produksi Hasil Hutan

2. Seksi Tanaman Perkebunan

3. Seksi Usaha Tani

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT-D)

g. KelompokJabatan Fungsional.

SUMBER DAYA MANUSIAJumlah Pegawai pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Labuhanbatu sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebanyak 59

orang, terdiri dari :

Pejabat Eselon II : 1 orang Pejabat Eselon III : 5 orang Pejabat Eselon IV : 15 orang Staf : 32 orang Tenaga Honorer : 6 orang

----------------------------------------Jumlah : 59 orang

Komposisi Sumber Daya Manusia sebagaimana tersebut diatas,

berdasarkan strata pendidikan terdiri dari :

S3 : - S2 : 1 orang (setara) S1 : 21 orang D3 : 5 orang D2 : - orang SLTA : 25 orang Lain-lain (SD) : 1 orang

-------------------------------------------

Jumlah : 53 orang

SARANA DAN PRASARANA1. Bangunan Kantor

Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan sampai dengan saat ini

belum memiliki Sarana berupa Gedung Kantor. Sampai dengan saat ini

Gedung Kantor yang dipergunakan masih milik Pemerintah Provinsi

cq.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Status Gedung Kantor

yang dipergunakan masih pinjam pakai, oleh karenanya melalui Bupati

Labuhanbatu atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada

bulan Maret 2009 telah memohon kepada Gubernur Sumatera Utara

agar Gedung Kantor milik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

dapat diserahkan / dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu.

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas operasional baik berupa kendaraan roda 4 atau

roda 2 untuk mendukung tugas-tugas rutin dan tugas lainnya, baik

untuk pengamanan kawasan hutan dan lahan perkebunan dirasakan

masih belum memadai. Perkembangan kendaraan dinas operasional

pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu

adalah :

Kendaraan Roda 4, sebanyak 3 unit (kebutuhan 6 unit)

Kendaraan Roda 2, sebanyak 19 unit (kebutuhan 25 unit).

3. Fasilitas Pendukung Perkantoran

Dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan sehari-hari

perkantoran guna mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu didukung fasilitas

antara lain :

Komputer PC 11 unit

Notebook 12 unit

Mesin Tik 1 unit

Infocus 2 unit

Handycam 2 Unit

II. RENCANA KERJA

Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari pembangunan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan

berkelanjutan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang tersedia, sehingga

pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan mempunyai peran yang cukup

besar dalam mendukung perekonomian daerah, memacu pembangunan wilayah,

menyerap tenaga kerja, mendorong pengembangan industri hilir serta

mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara

berkesinambungan.

Untuk mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu telah

menyusun pengaturan yg diperlukan dlm merencanakan kegiatan formulasi,

implementasi dan evaluasi hasil kebijakan dgn menggunakan sumberdaya secara

efektif dan efisien serta memperhatikan lingkungan internal dan eksternal dlm

rangka mencapai tujuan yg telah ditetapkan. Adapun model manajemen kinerja

dalam rangka penilaian kinerja dan evaluasi tingkat pencapaian kinerja selama

tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut.

Gambar 2. Alur Evaluasi Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu.

Lingkungan Strategis yang berpengaruhDalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti disebutkan terdahulu,

dinamika dan kinerja organisasi / lembaga Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Labuhanbatu tentu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan kondisi

sektor pembangunan lainnya.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat faktor-faktor lingkungan strategis

dibidang kehutanan dan perkebunan.

Bidang kehutanan dan perkebunan keberadaannya mempunyai hubungan

saling berkaitan dan ketergantungan dengan sistim/sektor lainnya. Sistim

kehutanan dan perkebunan menerima masukan dari lingkungan (sistim/sub sektor

lainnya) dan memberikan keluaran yang kemudian dapat menjadi masukan bagi

sistim/sektor lainnya. Kesemuanya itu secara potensial dapat memberi corak dan

kontribusi terhadap misi dan kinerja sistim kehutanan dan perkebunan. Faktor

lingkungan tersebut adalah geografi, sumberdaya manusia, sosial, budaya,

agama, ekonomi, politik, hankam, iptek, serta transportasi dan komunikasi.

Dari sejumlah faktor lingkungan setidaknya terdapat tiga faktor lingkungan

strategis yang menjadi fokus perhatian dan telaahan dalam penyelenggaraan

pembangunan kehutanan dan perkebunan tahun 2011 ini yaitu :

a. Geografis.

Faktor geografis, seperti letak wilayah

dan ketersediaan sumber daya alam dapat

berpengaruh besar terhadap pembangunan

perkebunan, baik yang bersifat menunjang

maupun menghambat. Letak yang strategis,

jelas memperlancar perolehan barang modal /

input, dan memperlancar pemasaran produksi.

Tersedianya sumberdaya alam merupakan

faktor yang menunjang pembangunan

perkebunan baik langsung maupun tidak

langsung.

Keadaan geografis yang tidak menguntungkan antara lain letak areal

kehutanan dan perkebunan yang terisolir dan terpencil sehingga sangat

berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan.

b. Sumber Daya Manusia.Sumberdaya manusia, adalah pelaku pembangunan perkebunan oleh

karenanya perlu diberikan pendidikan yang berkwalitas kepada SDM yang

berkecimpung di sub sektor kehutanan dan perkebunan. Melalui pendidikan

yang berkwalitas dapat dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki

kemampuan memanfaatkan dan mengembangkan iptek yang sangat

diperlukan guna mendukung pembangunan kehutanan dan perkebunan.

Pelaku usaha kehutanan dan perkebunan khususnya dari kalangan

perkebunan rakyat tingkat SDM masih belum sejajar dengan pelaku usaha

perkebunan besar sehingga produktivitas perkebunan rakyat masih lebih

rendah dibandingkan dengan perusahaan perkebunan.

c. Ekonomi.

Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring

dengan peningkatan kwalitas sumber daya manusia.

Kondisi perekonomian sangat berpengaruh terhadap pembangunan

prasarana jalan dan jembatan kesentra-sentra produksi perkebunan rakyat.

Jika pengangkutan hasil produksi produksi perkebunan rakyat lancar dan

cepat nilai jual hasil perkebunan rakyat akan tinggi.

Kondisi perekonomian rakyat juga sangat berpengaruh dengan kondisi

perekonomian nasional maupun internasional terutama yang menyangkut

harga jual para petani perkebunan. Bila perekonomian berkembang pesat,

maka sub sektor perkebunan dengan sendirinya turut berkembang dan

sebaliknya bila perekonomian lesu akibat krisis ekonomi dan keuangan

(moneter) maka sub sektor perkebunan juga akan turut terkena dampaknya.

IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEJIK

INTERNAL EKSTERNALKEKUATAN (STRENGTHS)

PELUANG (OPPERTUNTIES)

1. Kewenangan Pemkab sesuai PP. 38 Tahun 2008 terkait kawasan hutan.

2. Adanya kepastian dana APBD, APBN, DAK dan dana sah lainnya

3. Adanya kawasan hutan produksi dan hutan lindung

4. Political will dan goodwill dari Pemerintah Kabupaten dengan Tupoksi Dishutbun.

5. Peraturan perundangan dalam pengelolaan/pengurusan kawasan hutan.

6. Meningkatnya animo masyarakat akan kebutuhan bibit unggul perkebunan yang bersertifikasi.

7. Program Revitalisasi Perkebunan merupakan harapan bagi kesejahteraan masyarakat pekebun.

8. Tersedianya SDM Aparatur.9. Adanya Kelembagaan.10 Adanya dana APBD dan TP11 Adanya Perda & Tupoksi.12 Adanya Dukungan Pimpinan

1. Peluang investasi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung melalui program HKm, Hutan Desa, HTR.

2. Terbukanya peluang lapangan kerja di sektor kehutanan

3. Semakin meningkatnya kepedulian akan pentingnya hutan ataupun penghijauan untuk mengurangi dampak global warming.

4. Semakin meningkatnya pendanaan APBN (DAK, Dana Dekonstrasi dan Tugas Perbantuan).

5. Dengan menggunakan bibit unggul bersertifikasi maka produksi perkebunan kelapa sawit dan karet masyarakat meningkat.

6. Meningkatnya komitmen pemerintah melalui program kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR).

7. Dukungan Pemerintah Kabupaten8. Dukungan DPRD.9. Dukungan Instansi Terkait.10. Potensi Produk Unggulan Lokal 11. Sumber Daya Alam12. Sumber Daya Manusia (SDM)

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

TANTANGAN/ANCAMAN (TREATS)

1. Maraknya perambahan kawasan hutan (HP dan HL).

2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam operasi pengamanan hutan

3. Kurangnya SDM dalam pengamanan dan pengawasan kawasan hutan

4. Kurangnya peran aparat di desa dlm hal pengamanan kawasan hutan.

5. Minimnya dana pengamanan kawasan hutan.

6. Kurangnya minat masyarakat thd program HTR, HKM, Hutan Desa sebagai solusi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan hutan.

7. Kurangnya dukungan Bank yang ditunjuk untuk pendanaan.

8. Kurangnya SDM profesional9. Rendahnya plafond anggaran.10. Lemahnya Pengawasan.11. Kurangnya Koordinasi.12. Lemahnya Pendataan.13. Kurangnya pemahaman tentang Lingkungan SDA.14. Kuragnya sarana gedung kantor

1. Konflik lahan dan tekanan terhadap penggunaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang tidak prosedural .

2. Pemekaran berakibat wilayah hilir DAS bergantung akan penanganan serius wilayah hulu DAS di Kabupaten lain.

3. Kurangnya pemahaman dan Persepsi masyarakat tentang pemanfaatan kawasan hutan secara baik dan benar.

4. Peningkatan jumlah penduduk di sekitar dan di dalam kawasan hutan signifikan dengan laju deforestasi kawasan hutan.

5. Permasalahan Kawasan Hutan bersumber dari kebutuhan sosial ekonomi masyarakat yang tidak sejalan dengan aspek kelestarian hutan.

6. Meningkatnya Perambahan Hutan dan Lahan.7. Persaingan tingkat agrobisnis8. Harga komodity ditingkat petani rendah9. Terbatasnya Modal.10.Rendahnya Kreativitas dan Tehnologi.11.Meningkatnya kebutuhan lahan

A. PENJABARAN STRATEGIS ORGANISASI.Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja

instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi pemerintah memerlukan

integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar

mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis

terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan

langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts),

kelemahan (weaknesses), peluang (oppurtunities) dan tantangan/kendala

(threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan

merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misis serta strategi instansi

pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu

instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran,

program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan

anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, dan

menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan

strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan

dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja

serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita

akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan

analisis internal dan eksternal pada perencanaan strategis mendefinisikan

misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian

visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa.

Penjabaran dari viisi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis

organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh

organisasi didalam memenuhi visi misinya. Pertanyya “bagaimana kita menuju

kesana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran

dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan

oleh organisasi.

Dari uraian singkat diatas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal

didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan

misi penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi

pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

B. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, yang merefleksikan cita-

cita, yakni hendak menjadi apa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Labuhanbatu dimasa depan, dan sekaligus menentukan arah perjalanan

institusi ini. Karena Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Labuhanbatu merupakan bagian internal dari Pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu, secara logis visinya merupakan turunan dari dan mendukung

visi Kabupaten Labuhanbatu.

Penetapan Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Labuhanbatu sangat penting sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas yang

diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan karyawan. Visi tersebut digali dari

keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut seluruh anggota organisasi,

dengan mempertimbangkan faktor lingkungan sekitarnya.

VISI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN LABUHANBATU

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Labuhanbatu tersebut perlu dirumuskan misi yang menggambarkan tujuan yang

ingin dicapai oleh organisasi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil

sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang

berkepentingan dapat mengetahui peran dan program serta kegiatan-kegiatan

yang akan dilaksanakan dimasa akan datang.

MISI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LABUHANBATU

1. TUJUAN

1. Meningkatanya Kualitas SDM Aparatur yang Inovatif

2. Meningkatnya sarana dan prasarana

3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari

4. Meningkatnya Agrobisnis perkebunan rakyat

“ Terwujudnya Kelestarian dan Manfaat Fungsi Kawasan Hutan Serta Meningkatkan Agrobisnis Perkebunan Yang Unggul Menuju

Masyarakat Labuhanbatu Sejahtera Tahun 2020 “

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan

merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu

tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Karakteristik tujuan adalah sebagai berikut :

Idealistis : mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat

untuk menjadi baik dan berhasil

Jangkauan kedepan dicapai dalam waktu 5 tahun atau lebih

sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi.

Abstrak : belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian

tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Labuhanbatu menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Misi Pertama “Meningkatanya Kualitas SDM Aparatur yang Inovatif” dengan tujuan :1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan

inovatif

2. Misi Kedua , “ Meningkatkan Sarana dan Prasarana” dengan tujuan :1) Meningkatkan sarana kerja

2) Meningkatkan prasarana kerja

3) Meningkatnya fasilitas pendukung lainnya

3. Misi Ketiga, “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari ” dengan tujuan :1) Meningkatkan SDM Masyarakat didalam dan sekitar hutan

2) Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat didalam dan

disekitar hutan tentang manfaat dan fungsi hutan

4. Misi Keempat, “ Meningkatnya Agrobisnis perkebunan rakyat” dengan tujuan :1) Meningkatkan peran serta petani dalam Agrobisnis perkebunan

2) Revitalisasi perkebunan

3) Meningkatkan sosialisasi Peraturan perundang-undangan

perkebunan dan meningkatkan pengawasan.

4) Meningkatkan pengawasan perijinan usaha perkebunan

5) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap usaha-usaha

perkebunan rakyat

2. SASARANSasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai

secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.

Fokus utama sasaran adlah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan

sumberdaya yang mengarah pada hasil nyata.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 :Meningkatanya Kualitas SDM Aparatur yang Inovatif

Sasaran Program1. Meningkatkan kualitas pendidikan

sebagian aparaturPeningkatan kualitas aparatur pemerintah yang inovatif

2. Meningkatkan kemampuan teknis sebagian aparatur

Tujuan 2 :Meningkatkan sarana kerja

Sasaran Program1. Peningkatan sarana transportasi

operasional aparatur Peningkatan peranan kelembagaan pemerintah2. Penigkatan pengadaan sarana

administrasi lainnya

Tujuan 3 :Meningkatkan Prasarana kerja

Sasaran Program1. Terwujudnya pembangunan

gedung kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu

Peningkatan peranan kelembagaan pemerintah

Tujuan 4 :Meningkatkan SDM Masyarakat didalam dan sekitar hutan

Sasaran Program1.Meningkatkan sosialisasi tentang

pemanfaatan kawasan hutana.Terwujudnya program

penanganan kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar hutan

2.Meningkatkan rehabilitasi hutan b.Meningkatnya rehabilitasi dan penghijauan didalam dan diluar kawasan hutan

3.Menurunnya tingkat perambahan kawasan hutan

C.Meningkatnya pengawasan dan patroli didalam kawasan hutan.

Tujuan 5 :Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat didalam dan disekitar hutan tentang manfaat dan fungsi hutan

Sasaran Program

1.Meningkatnya sosialisasi pengawasan hutan

a.Peningkatan Program Penyuluhan

2.Meningkatnya kelestarian fungsi kawasan hutan

b.Peningkatan program penanaman “One Man One Tree” dan Hari Menanam Nasional.

Tujuan 6 :Meningkatkan peran serta petani dalam Agrobisnis perkebunan

Sasaran Program1.Meningkatnya kualitas kelembagaan

masyarakat perkebunana.Peningkatan peranan kelembagaan

petani

Tujuan 7 :Revitalisasi Perkebunan

Sasaran ProgramMeningkatnya usaha masyarakat petani pekebun

Fasilitasi dalam program revitalisasi perkebunan

Tujuan 8 :Meningkatkan sosialisasi Peraturan perundang-undangan perkebunan dan meningkatkan pengawasan

Sasaran ProgramMeningkatnya tingkat pemahaman tentang perundangan bidang perkebunan

Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pihak lainnya.

Rencana strategis tahun 2011 merupakan bagian dari Renstra lima tahun yang

ditetapkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu yang

terdiri dari sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun

2011.

Rencana Strategis Tahun 2011

Rencana strategis tahun 2011 merupakan bagian dari Renstra lima tahun yang

ditetapkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu yang

terdiri dari sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun

2011.

Untuk tahun 2011 program kerja dan kegiatan/aktivitas yang ditetapkan adalah

sebagai berikut :

Sasaran 1 :Meningkatkan Kwalitas Pendidikan sebagian Aparatur

Program Kerja Kegiatan/Aktivitas

Peningkatan kualitas aparatur pemerintah

- Meningkatkan pelatihan/bimbingan teknis

- Meningkatkan diklat aparatur.Indikator Kinerja

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / bimbingan serta diklat

Sasaran 2 :Meningkatkan kemampuan teknis sebagian aparatur

Program Kerja Kegiatan/AktivitasPeningkatan kwalitas aparatur - Mengikutsertakan dalam diklat

pemerintahteknis bidang kehutanan dan perkebunan

- In House TrainingIndikator Kinerja

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan in house training

Sasaran 3 :Peningkatan sarana transportasi operasional aparatur

Program Kerja Kegiatan/AktivitasPeningkatan peranan kelembagaan pemerintah

- Pengadaan kendraan roda 2- Pengadaan kendraan roda 4

Indikator KinerjaJumlah kendaraan dinas untuk sarana transportasi operasional

aparatur

Sasaran 4 :Penigkatan pengadaan sarana administrasi lainnya


Peningkatan peranan kelembagaan pemerintah

a. Pengadaan Komputer PC b. Pengadaan Note Bookc. Pengadaan Printer Canon d. Pengadaan ACi. Pengadaan Website

Indikator KinerjaJumlah pengadaan sarana administrasi lainnya

Sasaran 5 :Meningkatnya sosialisasi tentang pemanfaatan kawasan hutan

Program Kerja Kegiatan/AktivitasTerwujudnya program pemanfaatan kawasan hutan

Penyuluhan tentang pemanfaatan fungsi kawasan

melalui pemberdayaan didalam dan disekitar hutan hutan

Indikator KinerjaJumlah peserta sosialisasi tentang pemanfaatan kawasan hutan

Sasaran 6 :Meningkatnya rehabilitasi hutan


Meningkatnya rehabilitasi dan penghijauan didalam dan

diluar kawasan hutan

a.Rehabilitasi hutan mangrove di Kecamatan Panai Hilir

b.Pengadaan bibit tanaman dalam rangka pembinaan desa (P2WKSS) di Kabupaten Labuhanbatu

c. Pengadaan bibit mahonid. Pengadaan bibit duriane. Penanaman “One Man One

TreeIndikator Kinerja

Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi

Sasaran 7 :Menurunnya tingkat perambahan kawasan hutan


Meningkatnya pengawasan dan patroli didalam kawasan

hutan

Patroli dan pengawasan untuk pengamanan dan perlindungan

hutan

Indikator KinerjaJumlah patroli dan pengawasan yang dilakukan terhadap kawasan

hutan

Sasaran 8 :Meningkatnya sosialisasi dan pengawasan hutan


Peningkatan program penyuluhan

Penyuluhan kepada masyarakat didalam dan disekitar hutan

Indikator KinerjaJumlah peserta penyuluhan untuk sosialisasi dan pengawasan

hutan

Sasaran 9 :Meningkatnya kelestarian fungsi kawasan hutan


Meningkatnya program One Man One Tree

Kegiatan penanaman program One Man One Tree

Indikator KinerjaLuas hutan dan lahan yang direhabilitasi

Sasaran 10 :Meningkatnya kualitas kelembagaan masyarakat perkebunan


Peningkatan peranan kelembagaan petani Penyuluhan kepada petani

Indikator KinerjaJumlah peserta yang mengikuti penyuluhan

Sasaran 11 :Meningkatnya usaha masyarakat petani pekebun


Fasilitas dalam program revitalisasi perkebunan Tugas-tugas perbantuan

Indikator KinerjaJumlah aparatur yang diperbantukan untuk meningkatkan usaha

masyarakat petani pekebun

Sasaran 12 :Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap klasifikasi perkebunan


Monitoring klarifikasi usaha perkebunan Monitoring dan evaluasi

Indikator KinerjaJumlah data monitoring dan evaluasi terhadap klasifikasi

perkebunan

Rencana Kinerja Tahun 2011

Rencana Kinerja 2011 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi

untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya

memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan

pengendalian aktivitas operasional Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Labuhanbatu sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja 2011 ini.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Stratejik

tahun 2011 diatas, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu

menetapkan target dan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran yang harus

dicapai dan dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2011 yang dijabarkan sebagai

berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1. Meningkatkan kualitas

pendidikan sebagai aparatur- Meningkatkan

pelatihan/bimbingan teknis

- Meningkatkan diklat aparatur.

Orang

2 Meningkatkan kemampuan teknis sebagian aparatur

- Mengikutsertakan dalam diklat teknis bidang kehutanan dan perkebunan

- In Kouse Training

Orang

3. Peningkatan sarana transportasi operasional aparatur

Pengadaan kenderaan roda 2 1 Unit

4. Penigkatan pengadaan sarana administrasi lainnya

Pengadaan Website 1 bh

5. Meningkatkan sosialisasi tentang pemanfaatan kawasan hutan

Penyuluhan tentang pemanfaatan fungsi kawasan hutan

-

7. Meningkatkan rehabilitasi hutan

a.Rehabilitasi hutan mangrove di Kecamatan Panai Hilir

b.Pengadaan bibit tanaman dalam rangka pembinaan desa di Kabupaten Labuhanbatu

c. Pengadaan bibit mahonid.Penanaman “One Billion

Indonesia Trees”

92 Ha

Btg

BtgBtg

8. Menurunnya tingkat perambahan kawasan hutan

Patroli dan pengawasan untuk pengamanan dan perlindungan hutan

Kab. Labuhanbatu

9. Meningkatnya sosialisasi pengawasan hutan

Penyuluhan kepada masyarakat didalam dan disekitar hutan

Kab. Labuhanbatu

10. Meningkatnya kelestarian fungsi kawasan hutan

Kegiatan penanaman program One Billion Indonesia Trees

Kec. Rantau Selatan

11. Meningkatnya kualitas kelembagaan masyarakat perkebunan

Penyuluhan kepada petani Termyn

12. Meningkatnya usaha masyarakat petani pekebun Tugas-tugas perbantuan -

13. Meningkatnya tingkat pemahaman tentang perundang-undangan bidang Kehutanan dan perkebunan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kehutanan dan Perkebunan kepada Stake Holders dan instansi teknis terkait

Termyn

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Labuhanbatu dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode

pengukuran yang berpedoman pada RENSTRA tahun 2011 – 2015. Pengukuran

kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya,

dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja outcomes

yang dikaitkan dengan capaian sasaran.

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan

analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Pengukuran KInerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur

kinerja organisasi, dimana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih

lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan

kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan

pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Tingkat capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator

kinerja yang meliputi indikator inputs, outputs, outcomes, sedangkan untuk

indikator kinerja benefits dan infact belum dikembangkan pengukurannya.

Beberapa penyebab dan belum dapat dikembangkannya pengukuran pada tingkat

indikator kinerja benefit dan infact antara lain : kesulitan untuk menetapkan secara

tepat apa yang mesti diukur; penampakan indikator benefit dan infact adalah hasil

integasi dari banyak kegiatan bahkan lebih dari satu program dengan jangka

waktu melebihi satu tahun; disamping belum tersedianya media atau sistem

pengumpulan data kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan yang pada dasarnya menjadi dasar atau awal dari pengukuran kinerja

instansi pemerintah, untuk LAKIP tahun 2011 telah diupayakan mengembangkan

pengukuran sampai indikator kinerja outcomes.

Indikator kinerja kegiatan digunakan untuk menganalisis “ tingkat efisiensi”

dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana

maupun realisasi sehingga didapat data nilai output per unit yang dihasilkan.

Demikian juga dalam menganalisis “Tingkat Efektivitas” dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi capaian indikator outcomes.

Berikut disajikan efesiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu per program kerja.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Analisis Efisiensi(Output/Input)

TingkatEfisiensi

Analisis efektifitas (indikator Kinerja

Outcomes)

Tingkat Efektifitas

Anggaran Realisasi % Target Realisasi %- Penyediaan

jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyediaan makan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / tehnis

- Rapat-rapat koordinasi dan

9.920.000

13.080.000

119.820.000

5.000.000

35.261.600

26.425.000

21.200.000

4.950.000

295.925.000

49.800.000

50.000.000

8.820.000

9.989.583

83.456.000

4.850.000

33.221.600

22.287.650

21.140.000

4.777.500

230.930.840

49.200.000

26.065.000

88.91

76,37

69,65

97,00

94,21

84,34

99,72

96,52

78,04

98,80

52,13

1 Paket

12 bulan

Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

12 Bulan

11 Bulan

12 Bulan

8 Orang

12 Bulan

1 Paket

12 bulan

Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

12 Bulan

11 Bulan

12 Bulan

8 Orang

12 Bulan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

konsultasi kedalam daerah.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut

dalam menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut :

Kegiatan Efisien EfektifYa Tidak Ya Tidak

- Penyediaan jasa surat menyurat- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik- Penyediaan jasa administrasi keuangan- Penyediaan jasa kebersihan kantor- Penyediaan alat tulis kantor- Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan- Penyediaan makan dan minuman- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah.- Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi / tehnisRapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.

--

---

-

-

--

-

--

----

-

--

-

-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KegiatanAnalisis Efisiensi

(Output/Input)TingkatEfisiensi


Outcomes)

Tingkat Efektifitas

Anggaran Realisasi % Target Realisasi %- Pengadaan

Kenderaan dinas/ operasional

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Pengadaan peralatan

15.000.000

15.000.000

25.000.000

13.020.000

14.751.000

24.860.000

86,80

98,34

99,44

1 Unit

3 unit

1 paket

1 Unit

3 unit

1 paket

100

100

100

gedung kantor- Pengadaan

mebeleur- Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas / operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

10.000.000

52.000.000

46.530.000

5.000.000

6.600.000

9.900.000

51.600.000

45.367.550

4.830.000

5.940.000

99,00

99,23

97,50

96.60

90,00

Bh

1 unit

Unit

17 unit

11 unit

Bh

1 unit

Unit

17 unit

11 unit

100

100

100

100

100

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam

menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut :


- Pengadaan Kenderaan dinas/ operasional- Pengadaan perlengkapan gedung kantor- Pengadaan peralatan gedung kantor- Pengadaan mebeleur- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor- Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan

dinas / operasional- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

------

-

-

------

-

-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


TingkatEfisiensi


Tingkat Efektifitas

Outcomes)Anggaran Realisasi % Target Realisasi %

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

21.500.000

33.100.000

18.985.725

29.711.440

88,31

89,74

86 Stel

172 Stel

86 Stel

172 Stel

100

100




- Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapan nya

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

-

-

-

-

4. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur


TingkatEfisiensi


Outcomes)

Tingkat Efektifitas

Anggaran Realisasi % Target Realisasi %- Sosialisasi

peraturan perundang-undangan

- Bimbingan teknis implementasi peraturan

37.045.000

86.000.000

0

71.691.600

0

83,36

100 orang

10 orang

100 orang

10 orang

70

100

perindang-undangan

- Study Banding 30.634.000 28.600.000 93,36 7 orang 7 orang 100




- Sosialisasi peraturan perundang-undangan- Bimbingan teknis implementasi peraturan

perindang-undangan - Study Banding

--

-

-

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan




Outcomes)

Tingkat Efektifitas

Anggaran Realisasi % Target Realisasi %- Penyusunan

laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.476.000

3.376.000

1.616.000

1.535.000

2.284.500

1.131.500

44,16

67,67

70,02

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

100

100

100




- Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

-

-

-

-

-

-

6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan


TingkatEfisiensi


Outcomes)

Tingkat Efektifitas

Anggaran Realisasi % Target Realisasi %-Pembinaan, pengendalian dan pengawasan GNRHL

- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

-Pembuatan Rancangan Teknis Tanaman (RTT)

-Rehabilitasi Hutan Mangrove

-Penyusunan RP-Rehabilitasi hutan dan lahan

-Inventarisasi kawasan hutan lindung

51.400.000

24.000.000

27.155.000

1.288.703.000

174.970.000

71.060.000

49.912.500

0

10.618.000

125.197.000

0

53.110.000

97,11

0

39,10

9,71

0

74,74

Paket

136 oh

Paket

Ha/btg

Paket

2 lokasi

Paket

oh

Paket

Ha/btg

Paket

2 lokasi

100

0

60

30

0

100




-Pembinaan, pengendalian dan pengawasan - -

GNRHL- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan-Pembuatan Rancangan Teknis Tanaman (RTT)-Rehabilitasi Hutan Mangrove-Penyusunan RP-Rehabilitasi hutan dan lahan-Inventarisasi kawasan hutan lindung

--

---

--

---

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan




Outcomes)

Tingkat Efektifitas

Anggaran Realisasi % Target Realisasi %Operasi Pengamanan Hutan

18.967.000 18.640.000 98,28 Oh Oh 100




Operasi Pengamanan Gutan - -

8. Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan




Outcomes)

Tingkat Efektifitas

Anggaran Realisasi % Target Realisasi %-Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

--Pembuatan / rehabilitasi Jalan Usaha Tani

0

400.000.000

0

395.920.000

0

98,98

0

2 Lokasi

0

2 Lokasi

0

100




-Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

--Pembuatan / rehabilitasi Jalan Usaha Tani

-

-

-

-

9. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan




Outcomes)

Tingkat Efektifitas

Anggaran Realisasi % Target Realisasi %-Penyusunan master plan hutan kota

0 0 0 paket - 0




-Penyusunan master plan hutan kota - -

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode

pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja

sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance

plant) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai

organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya

celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang

diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk

memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana

pelaksanaan misi organsasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan.

Secara umum Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu

telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.

Dari 9 (sembilan) Program sasaran yang telah ditetapkan telah dilaksanakan

semuanya untuk Tahun Anggaran 2011 yaitu Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program

Peningkatan Disiplin aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja

dan keuangan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Perlindungan

dan Konservasi Sumber Daya Hutan, Program Peningkatan Produksi

pertanian/perkebunan dan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan,

dengan perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator

keberhasilannya dapat diwujudkan menjadi 71,89 %.

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya

adalah sebagai berikut :

Kegiatan Target Realisasi %- Penyediaan jasa surat menyurat- Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

1 Paket12 bulan

1 Paket12 bulan

100100

- Penyediaan jasa administrasi keuangan- Penyediaan jasa kebersihan kantor- Penyediaan alat tulis kantor- Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor- Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan- Penyediaan makan dan minuman- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah.- Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi / tehnis- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

kedalam daerah.

Paket1 Paket1 Paket1 Paket

12 Bulan

11 Bulan12 Bulan

6 Orang

12 Bulan

Paket1 Paket1 Paket1 Paket

12 Bulan

11 Bulan12 Bulan

6 Orang

12 Bulan

100100100100

100

100100

100

100

Dalam tahun 2011 keberhasilan program pelayanan administrasi

perkantoran ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas pelayanan

administrasi perkantoran dapat meningkat 78,36 %.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja

terhadap program pelayanan administrasi perkantoran dan kegiatannya tahun

2011 adalah kurangnya tenaga terlatih baik administrasi maupun teknis.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Kegiatan Target Realisasi %- Pengadaan Kenderaan dinas/

operasional- Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

100

100

- Pengadaan peralatan gedung kantor- Pengadaan mebeleur- Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor- Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan

dinas / operasional- Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1 paketPaketUnit

Unit

17 unit

11 unit

1 paketPaketUnit

Unit

17 unit

11 unit

100100100

100

100

100

Dalam tahun 2011 keberhasilan program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-

kegiatan. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat meningkatkan 97,22 %.


terhadap program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan

kegiatannya tahun 2011 adalah tidak ada.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Kegiatan Target Realisasi %- Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapan nya

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

86 Stel

172 Stel

86 Stel

172 Stel

100

100

Dalam tahun 2011 keberhasilan program Peningkatan Disiplin Aparatur

ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Dengan adanya

kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas Peningkatan Disiplin

Aparatur dapat meningkatkan 89,17%.


terhadap program Peningkatan Disiplin Aparatur dan kegiatannya tahun 2011

adalah tidak ada.

4. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur



Kegiatan Target Realisasi %- Sosialisasi peraturan perundang-

undangan- Bimbingan teknis implementasi

peraturan perindang-undangan - Study Banding

100 orang

10 orang

7 orang

0 orang

10 orang

7 orang

0

100

100

Dalam tahun 2011 keberhasilan program Peningkatan Kapasitas

sumberdaya Aparatur ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-


Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur dapat meningkatkan 65,26 %.


terhadap program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur dan

kegiatannya tahun 2011 adalah kegiatan sosialisasi yang tidak dapat

dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan P.APBD 2011.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya adalah

sebagai berikut :

Kegiatan Target Realisasi %- Penyusunan laporan capaian kinerja

ikhtisar realisasi kinerja SKPD- Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran- Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

100

100

100

Dalam tahun 2011 keberhasilan program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ditandai dengan pencapaian

pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut

diharapkan kwalitas Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dapat meningkatkan 58,47%.


terhadap program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dan kegiatannya tahun 2011 adalah tidak ada.

6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan



Kegiatan Target Realisasi %-Pembinaan, pengendalian dan pengawasan GNRHL

- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan-Pembuatan Rancangan Teknis Tanaman (RTT)

-Rehabilitasi Hutan Mangrove-Penyusunan RP-Rehabilitasi hutan dan lahan

-Inventarisasi kawasan hutan lindung

Paket

136 ohPaket

Btg/haPaket

2 lokasi

Paket

0 ohPaket

Btg/haPaket

2 lokasi

100

0100

300

100

Dalam tahun 2011 keberhasilan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Dengan adanya

kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Hutan dapat meningkatkan 14,59 %.


terhadap program Rehabilitasi Hutan dan Lahan kegiatannya tahun 2011

adalah kurangnya tenaga terlatih baik administrasi maupun teknis, dan

kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove telah dilaksanakan, bahwa pelelangan

umum telah dilakukan 2 kali lelang ulang, para peserta tidak ada yang

memenuhi persyaratan untuk dihunjuk sebagai calon pemenang sehingga

dinyatakan gagal dan untuk dilanjutkan pengumuman kembali waktu tidak

memungkinkan lagi dan dapat dipastikan pekerjaan teserbut belum selesai

pada akhir Anggaran per 14 Desember 2011.

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan



Kegiatan Target Realisasi %Operasi Pengamanan Hutan Oh Oh 100

Dalam tahun 2010 keberhasilan program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Hutan ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-


Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dapat meningkatkan

98,28%.


terhadap program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

kegiatannya tahun 2010 adalah tidak ada.

8. Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan



Kegiatan Target Realisasi %-Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

-Pembuatan / rehabilitasi Jalan Usaha Tani

Termyn

2 lokasi

-

2 lokasi

0

100

Dalam tahun 2011 keberhasilan Program Peningkatan Produksi

pertanian/perkebunan ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-


Pemanfaatan kawasan hutan industri dapat meningkatkan 98,98%.


terhadap Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan dan

kegiatannya tahun 2011 adalah untuk kegiatan Penyuluhan Peningkatan

Produksi Pertanian/ Perkebunan adanya pengurangan dana pada APBD

Kabupatn Labuhanbatu.

9. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan



Kegiatan Target Realisasi %Penyusunan master plan hutan kota 1 paket 0 0

Dalam tahun 2011 keberhasilan Program Perencanaan dan

Pengembangan Hutan ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-

kegiatan. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan

pembangunan hutan kota di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilaksanakan 0%.


terhadap Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan dan kegiatannya

tahun 2011 adalah adanya pengurangan dana pada APBD Kabupaten

Labuhanbatu.

Dana yang tersedia untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2011, adalah

sebagai berikut :

PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN OUT PUT (%)TARGET REALISASI TARGET REALISASI

2 3 4 7

PENDAPATAN DAERAH 300,000,000 4,735,000

100

1.58

Pendapatan Asli Daerah 300,000,000 4,735,000

100

1.58

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

300,000,000 4,735,000

1.58

Pendapatan dari Pengembalian 300,000,000 4,735,000

Pendapatan dari Pengembalian dari pinjaman

300,000,000 4,735,000 100 1.58

BELANJA 5,879,732,189 4,227,058,768 100 71.89 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,800,208,589 2,754,714,780 100 98.38 BELANJA PEGAWAI 2,800,208,589 2,754,714,780 100 98.38 Gaji dan Tunjangan 2,256,323,589 2,256,323,589 100 100.00 Tambahan Penghasilan PNS 543,885,000 498,391,191 100 91.64

BELANJA LANGSUNG 3,079,523,600 1,472,343,988 100 47.81 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

631,381,600 494,738,173 100 78.36

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

9,920,000 8,820,000 100 88.91

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

13,080,000 9,989,583 100 76.37

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

119,820,000 83,456,000 100 69.65

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5,000,000 4,850,000 100 97.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,261,600 33,221,600 100 94.21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

26,425,000 22,287,650 100 84.34

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

21,200,000 21,140,0

00 1

00 99.7

2

Penyediaan Makanan dan Minuman 4,950,000

4,777,500

100

96.52

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 295,925,000

230,930,840

100

78.04

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

49,800,000 49,200,0

00 1

00 98.8

0

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 50,000,000

26,065,000

100

52.13

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175,130,000

170,268,550

100

97.22

Pengadaan kenderaan dinas/operasional 15,000,000

13,020,000

100

86.80

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 15,000,000

14,751,000

100

98.34

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25,000,000

24,860,000

100

99.44

Pengadaan mebeleur 10,000,000 9,900,000 100 99.00 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor 52,000,000

51,600,000

100

99.23

Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional 46,530,000

45,367,550

100

97.50

Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5,000,000

4,830,000

100

96.60

Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor 6,600,000

5,940,000

100

90.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 54,610,000

48,697,165

100

89.17

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 21,500,000

18,985,725

100

88.31

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 33,110,000

29,711,440

100

89.74

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

153,679,000 100,291,6

00 1

00 65.2

6

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 37,045,000

-

100

-

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

86,000,000 71,691,6

00 1

00 83.3

6

Study Banding 30,634,000 28,600,000 100 93.36 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

8,468,000 4,951,0

00 1

00 58.4

7

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3,476,000 1,535,0

00 1

00 44.1

6

Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran 3,376,000

2,284,500

100

67.67

Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun

1,616,000 1,131,500

100

70.02

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1,637,288,000

238,837,500

100

14.59

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan GNRHL

51,400,000 49,912,500

100

97.11

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

24,000,000 -

100

-

Pembuatan Rancangan Teknis Tanaman (RTT)

27,155,000 10,618,000

100

39.10

Rehabilitasi Hutan Mangrove 1,288,703,000 125,197,000 100 9.71

Penyusunan RP - Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Amanat PP 76 Thn 2008 dan surat Dirjen RLPS Kementerian Kehutanan)

174,970,000 -

100

-

Inventarisasi kawasan hutan lindung 71,060,000

53,110,000

100

74.74

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

18,967,000 18,640,0

00 1

00 98.2

8

Operasi Pengamanan Hutan 18,967,000 18,640,000 100 98.28 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 400,000,000

395,920,000

100

98.98

Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

- - -

-

Pembagunan / rehabilitasi Jalan Usaha Tani 400,000,000

395,920,000

100

98.98

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan -

- -

-

Penyusunan master Plan Hutan kota

- - -

-

Jumlah Belanja Tidak Langsung

2,800,208,589 2,754,714,780 100 98.38

Jumlah Belanja Langsung 3,079,523,600 1,472,343,988 100 47.81 TOTAL 5,879,732,189 4,227,058,768 100 71.89

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu sudah dapat

menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran. Hal

ini disebabkan sistem keuangan yang digunakan sudah mengacu pada sistem

keuangan yang berbasis kinerja.

IV. PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Berangkat dari RENSTRA Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Labuhanbatu tahun 2011 – 2015, LAKIP ini disusun sebagai

bentuk laporan pertanggung jawaban kepada pemberi delegasi wewenang.

Seperti halnya dibanyak tempat penerapan bentuk sistem yang baru sangat

diperlukan persiapan sumberdaya untuk mengantisipasi perubahan tersebut,

oleh karena itu LAKIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses

pembelajaran dibanding sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan

organisasi. Akan sangat wajar apabila LAKIP ini masih jauh dari

kesempurnaan, karena itu sikap dan adaptif dan responsif diberikan terhadap

segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.

Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian

angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RENSTRA

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu 2011-2015 yang

dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

Validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat bergantung dari sistem

informasi yang ada dan akan ada serta konsisten dari komitmen yang telah

dibangun bersama, karena pengukuran kinerja bersifat on going proccess

sehingga wajib secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat

diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar-benar realistis dan

didukung dengan sistem informasi yang memadai.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara tehnis dapat

dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point

terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui

mekanisme sinergitas antar bidang, LAKIP adalah media komunikasi yang

efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauhmana keputusan-keputusan

strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi disekitar organisasi.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH.Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja

dalam tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Minimnya sarana dan prasarana mobilitas aparatur dalam melaksanakan

tugas-tugas kelapangan.

2. Adanya pembongkaran papan larangan dan peringatan yang telah

dipasang dilapangan.

3. Pencairan anggaran kegiatan sering tidak sesuai dengan schedule/jadwal

yang direncanakan.

4. Kurangnya koordinasi instansi teknis terkait dengan penggunaan kawasan

hutan

Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan pencapaian kinerja

diperlukan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan dalam APBD / APBN / DAK pengadaan sarana transportasi

kenderaan dinas roda 4 dan kenderaan dinas roda 2.

2. Peningkatan frekuensi patroli dan penyuluhan terhadap masyarakat

khususnya yang tinggal didalam dan disekitar kawasan hutan.

3. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk pencairan anggaran sesuai

dengan waktu yang diperlukan.

LAKIP 2012 DISHUTBUN

Documents