LAKIP 2011 Kecamatan Setu

LAKIPLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2011

KECAMATAN SETUJalan Raya Puspiptek Serpong No. 01 Kode Pos. 15314 Kota Tangerang Selatan

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan pesatnya perkembangan dan pertumbuhan pembangunan diwilayah Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan dengan semangat otonomi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ternyata dalam implementasinya kegiatan di Kota Tangerang Selatan sering dihadapkan oleh berbagai permasalahan, diwilayah Kecamatan Setu antara lain jumlah pengangguran yang relatif banyak, belum adanya sarana perekonomian (pasar/ruko), kondisi jalan rusak dan belum adanya terminal angkutan umum. Kondisi ini jika tidak ditangani sedini mungkin akan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan diwilayah Kecamatan Setu khususnya dan Kota Tangerang Selatan Tangerang pada umumnya. Kecamatan Setu yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pada Tahun 2011 Kecamatan Setu telah melaksanakan berbagai kegiatan fasilitas dan koordinasi pelayanan umum di Kelurahan dan Desa melalui kebijakan. Beberapa kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan disusun mengacu pada nota kesepakatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang memperioritaskan pada pelayanan umum dibidang : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Catatan Sipil dan Ketenagakerjaan Kesejahteraan Sosial Pemerintahan Umum Tingkat Desa dan Kelurahan Prasarana Wilayah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pelayanan Umum di Kelurahan

Bertitik tolak hal tersebut, maka Kecamatan Setu menyusun laporan akuntabilitas kinerja untuk Tahun Anggaran 2011. Setu, Januari 2012

CAMAT SETU

Drs. Agus Budi Darmawan NIP. 19630116 198608 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 . Latar BelakangPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Setu adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Setu. Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil) dan Benefit (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengakuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program samapai dengan nilai capaian kebijaksanaan. Tahapan evaluasi kinerja yang telah dijelaskan tersebut diatas menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Setu berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran. Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian kinerja mencapai 90% akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya sosialisasi dan lain-lain. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 1.2 . Landasan Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom. 6. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. 7. Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2009 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat 8. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2009 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. 9. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah. 10. Instruksi presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah; 11. Peraturan presiden RI nomor 104 tahun 2006 tentang dana alokasi umum daerah, provinsi, kabupaten / Kota tahun 2009. 12. Peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan dan penyusunan perhitungan anggaran penndapatan dan belanja daerah. 14. Keputusan kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 15. Peraturan daerah pemerintah Kota Tangerang Selatan nomor 4 tahun 2009 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota tangerang selatan tahun anggaran 2009.

1.3 .

Tujuan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) adalah

mempertanggungjawabkan seluruh penyelenggaranaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Setu Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Unit Kecamatan Setu dan SK Walikota Pemerintahan Kota Tangerang Selatan No. 03/2002 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat : a. Camat mempunyai tugas pokok, memimpin mengkoordinasikan dalam

mengendalikan seluruh kegiatan kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. b. Tugas-tugas yang didelegasikan tugasnya ke Camat melalui keputusan Walikota c. Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.4.

Gambaran Umum Organisasi Kecamatan Setu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Kedudukan dan Fungsi 1. Keadaan Geografis, Topografis dan Demografis. a. Geografis. Wilayah Kecamatan Setu merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang secara geografis terletak disebelah barat ibu kota Kota Tangerang Selatan pada koordinat 106o 43 BT - 6o 6.20LS, dengan batas wilayah sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Serpong. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Serpong dan Kecamatan Pamulang. Sebelah barat berbatasan denga Kecamatan Cisauk. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor. b. Topografis. Wilayah Kecamatan Setu merupakan wilayah daratan memiliki luas wilayah 3.189,35 ha, dengan ketinggian 80 meter diatas permukaan laut dan tingkat curah hujan rata-rata 1710 mm/tahun. Merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 28oC-32oC, kelembaban antara 80% - 90%, yang dipangaruhi oleh angin musim barat dan musim timur. Karena letaknya yang strategis maka sebagian besar wilayah Kecamatan Setu merupakan wilayah pemukiman dan sentra perdagangan dan jasa. Pesatnya perkembangan wilayah Kecamatan Setu karena wilayah Kecamatan Setu merupakan salah satu daerah penyanggah ibu kota Jakarta. Sebagai wilayah perkotaan pertumbuhan penduduk Kecamatan Setu sangat dinamis, terdiri beraneka ragam suku, adat istiadat dan budaya serta berbagai karakter daerah di Indonesia. Hal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga upaya untuk pemulihan citra pemerintah akan terlaksana dan pada akhirnya tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (good governance) akan terwujud.

2. Kondisi Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan meliputi 5 desa dan 1 kelurahan serta 35 RW serta 182 RT, data kelurahan tersebut sebagai mana tabel di bawah ini : Tabel 2.1 Data Kelurahan, Luas Wilayah dan Penduduk Luas wilayah (km/2)Laki-laki

Jumlah Penduduk (jiwa)Perempuan Jumlah

No.

Kelurahan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Muncul Kademangan Keranggan Setu Babakan Bakti Jaya

678,00 662,35 522,00 545,00 370,00 412,00

Jumlah

3.189,35

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. a. Perekonomian Masyarakat. Perekonomian sebagian besar masyarakat Kecamatan Setu dibidang perdagangan dan jasa, selainnya seperti sektor swasta dan buruh, pada sektor pertanian, perkebunan, serta peternakan masih merupakan mata pencaharian penting bagi sebagian masyarakat Kecamatan Setu, selain itu juga ada beberapa lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan sentra perdagangan dan jasa serta perkantoran.

b. Sumber Penghasilan Masyarakat. Tabel 2.2 Data Penduduk dalam Angkatan Pekerjaan Jumlah No. Jenis Pekerjaan (jiwa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Petani-petani Buruh Petani Pedagang Industri Rakyat Buruh Industri Pertukangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ABRI Pensiun PNS Purnawirawan ABRI Perangkat Desa Pengangguran Jumlah 192 Orang 740 Orang 4.234 Orang 278 Orang 7.014 Orang 695 Orang 2.842 Orang 78 Orang 590 Orang 69 Orang 12 Orang 4.250 Orang 20.994

Data pada tabel di atas, menunjukan bahwa sebagian besar sumber penghasilan masyarakat Kecamatan Setu saat ini adalah sektor perdagangan dan buruh pabrik. Pergeseran sumber mata penghasilan masyarakat tersebut disebabkan perkembangan wilayah Kecamatan Setu semenjak dibukanya kawasan pemukiman, perdagangan dan jasa serta perkantoran oleh pengembang PT. Bumi Serpong Damai (BSD). Kecamatan Setu merupakan salah satu cikal bakal penopang perekonomian Kota Tangerang Selatan. c. Sektor Perdagangan dan Jasa. Pengembangan dunia usaha bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat terutama yang bergerak pada sector usaha kecil dan menengah. Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa di wilayah Kecamatan Setu sangat pesat, indikatornya peningkatan sentra perdagangan dan jasa serta perkantoran baik skala kecil, menengah maupun skala besar.

d. Sektor Industri. Jenis industri yang tumbuh dan berkembang pada dasarnya merupakan industri kecil atau industri rumah tangga (home industry) dan tersebar

diperkampungan penduduk, sehingga kurang tersentuh oleh pemerintah daerah. Dalam upaya pengembangan industri kecil tersebut diperlukan pembinaan serta bantuan tambahan modal dan membuka akses pemasaran, salah satunya menampilkan pada acara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti pameran pembangunan dan kegiatan lainnya. 4. Bidang Sosial Budaya. a. Pendidikan Dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan secara berkesinambungan setiap tahunnya selalu mengusulkan program dan kegiatan dibidang pendidikan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, baik melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kota Tangerang Selatan maupun forum resmi lainnya, bahkan program pendidikan di Kecamatan Setu termasuk kedalam skala prioritas. Tabel 2.3 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tingkat Pendidikan Sarjana Lengkap / S1 Sarjana Muda SLTA Sederajat SLTP/sederajat SD TK Drop Out SD Buta Huruf Jumlah Jumlah (jiwa) 2.556 2.916 11.904 5.225 8.365 1.109 3.027 1.136 26.238

Data sarana pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Setu sebagai berikut :

Tabel 2.4 Data Sarana Pendidikan

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jenis Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Tsanawiyah Sekolah Menengah Pertama SMU Perguruan Tinggi Pondok Pesantren Madrasah Aliyah

Jumlah 24 buah 14 buah 11 buah 5 buah 3 buah 3 buah 2 buah 2 buah 1 buah

Ket.

b. A g a m a. Perkembangan keagamaan di wilayah Kecamatan Setu berkembang sangat pesat, seiring perkembangan wilayah pemukiman yang mayoritas dihuni penduduk pendatang dari berbagai daerah dan berbagai agama yang ada di Indonesia. Namun demikian suasana kondusif dapat terpelihara dengan baik. Indikatornya adalah meningkatkan sarana dan prasarana ibadah. Tabel di bawah menunjukan data penduduk menurut agama yang dianut dan data sarana temapt ibadah yang ada di wilayah Kecamatan Setu sebagai berikut : Tabel 2.5 Data Penduduk Berdasarkan Agama Agama Jumlah Prosentase Islam Kristen Katholik Hindu Budha Konghucu Aliran Kepercayaan Jumlah 42.270 orang 2.078 orang 882 orang 433 orang 818 orang 148 orang 46.629 Orang 71.5 3.51 1.49 0.73 1.38 0.25 78.9 %

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ket.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tabel 2.6 Data Sarana Ibadah Jenis Sarana Ibadah Jumlah Mesjid Musholah Gereja Pura Vihara Klenteng Jumlah 28 buah 63 buah 1 buah - buah 2 buah 1 buah 95 buah

Ket.

c. Kesehatan. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Setu dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan antara lain berupa penyediaan sarana dan sarana fisik untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat agar lebih maksimal, disamping itu setiap tahunnya Pemerintah Kecamatan Setu dan dinas instansi terkait melaksanakan program dan kegiatan bidang kesehatan baik berupa penyuluhan, sosialisasi maupun pelayanan langsung kesehatan secara masal. Program dan kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak akan berhasil dengan baik tanpa dukungan semua elemen masyarakat, oleh karena itu penekanan pada peran serta masyarakat merupakan upaya yang dilakukan melalui sosialisasi maupun penyuluhan. Disamping itu perlu adanya peningkatan tenaga medis baik kuantitas maupun kualitas, sehingga pelayanan kesehatan dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga tingkat derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.

Tabel 2.7 Data Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis No. 1. 2. 3. 4. 5. Jenis Sarana Kesehatan Rumah Sakit Puskesmas Pos Kesehatan Masyarakat Apotik Toko Obat Jumlah Jumlah - buah 2 buah 6 buah 5 buah 5 buah 18 buah Ket.

Tabel 2.8 Data Tenaga Medis No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tenaga Medis Dokter Umum Dokter Anak Dokter Kandungan Dokter Gigi Dokter Spesialis lainnya Bidan Perawat Dukun beranak/paraji Jumlah Jumlah 20 orang - orang - orang 2 orang - orang 6 orang 7 orang 9 orang 44 orang Keterangan

Data pada tabel di atas, menunjukan bahwa sarana dan prasarana kesehatan di wilayah Kecamatan Setu sebenarnya masih kurang memadai, perlu adanya peningkatan dan pemeliharaan. Sedangkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan lingkungan sehat menjadi suatu prioritas, sebab untuk apa sarana dan prasarana meningkat sementara kesadaran masyarakat untuk menjaga ksehatan masih rendah. d. Ketenagakerjaan. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat disebabkan adanya mutasi penduduk yaitu lahir, mati, pindah dan datang. Pertumbuhan penduduk Kecamatan Setu dipengaruhi besarnya jumlah penduduk pendatang, hal ini berpengaruh terhadap

pertumbuhan ketenaga kerjaan dan lapangan usaha. Meningkatnya jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Bila tingkat pengangguran yang tinggi tidak dikelola dengan baik berpengaruh pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak sosial lainnya.

Kedudukan dan Fungsi Kecamatan Setu tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.Tugas pokok Kecamatan adalah Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Setu mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan,

Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial; b. Pelaksanaan Pemerintahan, pengumpulan, Ketentraman pengelolaan, dan penganalisaan Umum, data dibidang

Ketertiban

Pembangunan,

Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial; c. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial; d. Pelaksanaan Inventarisir Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada diwilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial; e. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan kepala keurahan; f. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan; g. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; h. Pelaksanaan Pemerintahan, Pengembangan kewenangannya; i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan; pemberian rekomendasi/perijinan dan dan Ketertiban kewenangan Umum, Sosial dibidang

Ketentraman Ekonomi

Pembangunan, sesuai dengan

Kesejahteraan

j.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan; l. Pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan kecamatan;

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Setu yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Setu Tahun Anggaran 2011yang meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung telah dituangkan kedalam, dengan alokasi dana sebesar Rp. 4,706,609,168.40,- sedangkan jumlah dana yang dapat diserap dari seluruh kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.4,027,180,965.00 (90.76 %), sisanya Rp. 679,428,203.40 (9.24 %) masuk dan dikembalikan ke Kas Daerah.

1.

Struktur OrganisasiStruktur organisasi Kecamatan Setu terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretaris Kecamatan membawahi : 2.1 2.2 2.3 Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sub. Bagian Keuangan Sub. Bagian Program Perencanaan dan Evaluasi

3. Seksi Pemerintahan 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Seksi Pembangunan 6. Seksi Pengembangan Ekonomi 7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Sturktur Organisasi Kecamatan Setu

CAMAT

SEKRETARIS CAMAT

JABATAN FUNGSIONAL

SUBAG UMUM DAN KERPEGAWAIAN

SUBAG PROGRAM DAN EVALUASI

SUBAG KEUANGAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN

SEKSI TRANTIB

2.

Uraian Tugas dan Tata Kerja a. Sekretaris Kecamatan Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan meliputi urusan ketatausahaan, rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencaan dan keuangan, kegiatan seksi pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum, pembangunan,

pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja berkaitan dengan bidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. b. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data bidang perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian. c. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan pemeliharaan kantor, sarana dan prasarana kecamatan;

d. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang pemeliharaan kantor, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan aset; e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan; f. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana lingkup pemerintahan g. Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kecamatan h. Pelaksanaan kegiatan tata usaha yang meliputi agenda, ekspedisi, penggandaan, kearsipan, naskah dinas i. Pelaksanaan pemeliharaan kantor, pengadaan dan penyimpanan perlengkapan dan pengelolaan surat; j. Pelaksanaan pengelolan administrasi kepegawaian; k. Pembinaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan, serta bidang pemerintahan,ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial; l. Pelaksanaan koordinasi, dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan sekretariat kecamatan dan bidang Pemerintahan,

ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial; m. Pelaksanan pengawasan monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan sekretariat kecamatan dan bidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial; n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Camat; berada dibawah dan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan pengendalian urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan kegiatan umum dan kepegawaian dilingkungan kecamatan; b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data kegiatan umum dan kepegawaian. c. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan ketatausahaan meliputi, surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan; d. e. Pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan dinas; Pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, pendistibusian, dan rencana kebutuhan, serta pengelolaan administrasi

pemeliharaan barang-barang prasarana dan sarana inventaris kantor, rumah tangga kecamatan; f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi data pegawai, perpindahan, kepangkatan, dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan; g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai dilingkungan kecamatan; h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan umum dan kepegawaian; i. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring dan evaluasi pengendalian serta pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian; j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data, rencana anggaran belanja kecamatan, pembukuan , perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. b. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan dibidang keuangan ; Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data bidang keuangan; c. Perencanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pencairan, pembukuan dan pelaporan

pertanggung jawaban anggaran; d. e. f. Pelaksanaan usulan perbaikan dan perubahan anggaran kecamatan; Pelaksanaan penyusunan laporan neraca keuangan; Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan keuangan; g. Pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi pengendalian serta pelaporan kegiatan keuangan; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya; d. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data, perumusan dan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. Perumusan bahan kebijakan dibidang program, evaluasi dan pelaporan; b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data bidang program, evaluasi dan pelaporan;

c. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan kebijakan serta dalam program kerja kecamatan meliputi penyusunan lakip, renstra, rencana kegiatan, keorganisasian dan ketatalaksanaan; d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan program, evaluasi dan pelaporan; e. Pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi pengendalian serta pelaporan kegiatan program, evaluasi dan pelaporan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya; e. Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang Pemerintahan yang meliputi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pemerintahan umum, Kependudukan, catatan sipil dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Pengolahan data dan informasi kependudukan di Kecamatan; b. Pelaksanaan pendataan penduduk dan pendatang serta Laporan Data Kependudukan,Kelahiran, dan Kematian ; c. Pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Kelurahan dan atau desa ; d. Pelaksanaaan penyuluhan administrasi kependudukan dan catatan sipil; e. Pelaksanaan pelayanan operasi yustisi dan sipora; f. Pelaksanaan fasilitasi dalam hal pembentukan, pemecahan, penghapusan dan pengaturan Desa, perubahan status Desa menjadi Kelurahan, perubahan nama dan batas Wilayah desa; g. Pelaksanaan fasilitasi menerbitkan surat Keputusan tentang pengesahan anggota BPD berdasarkan Laporan dan berita acara pembentukan BPD; h. Pelaksanaan fasilitasi menerbitkan Surat Keputusan Tentang pengesahan Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dan berita acara panitia Pilkades dan Peraturan BPD;

i. Pelaksanaan fasilitasi menetapkan dan mengesahkan Pejabat Kepala Desa sesuai Peraturan perundang-undangan; j. Pelaksanaan fasilitasi pelantikan Kepala Desa dan Anggota BPD,; k. Pelaksanaan fasilitasi, menerima laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa; l. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; m. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan desa; n. Pelaksanaan penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan Tingkat Kecamatan; o. Pelaksanaan fasilitasi menerbitkan surat persetujuan tentang penyidikan terhadap Kepala Desa dan Anggota BPD; p. Pelaksanaan penilaian atas laporan Pertanggungjawaban Kepala desa; q. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa/Kelurahan; r. Pelaksanaan penetapan pengadaan tanah, pasar desa, Kantor kepala desa/Kelurahan untuk skala tingkat desa; s. Pelaksanaan dan menginventalisir tanah sengketa milik pemerintah

Daerah dan Menfasilitasi sengketa tanah-tanah pemerintah di tingkat desa; t. Pelaksanaan sosialisasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum; u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. f. Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian dibidang

kesejahteraan sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata serta keluarga berencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pendataan Jumlah keluarga miskin (Gakin) beserta anggota; b. Pelaksanaan pengumpulan dan penyampaian, Data Pasangan Usia

Subur, Data Gakin, Data Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tingkat desa,Data Sarana sanitasi dasar,Data Pirt,Data ASI Eksklusif, Kejadian penyakit dan masalah kesehatan lainnya; c. Pelaksanaan Pendataan dan pendaftaran penyelenggaraan lembagalembaga pendidikan (play group, kelompok bermain dan taman kanakkanak); d. Pelaksanaan terhadap kegiatan Fasilitasi pelayanan alat kontrasepsi dan Fasilitasi pendataan pasangan usia subur, tahapan keluarga dan keluarga miskin; e. f. g. Pelaksanaan fasilitasi pertemuan posko KB desa dan IMP; Fasilitasi penyuluhan administrrasi keluarga berencana. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/Kemasyarakatan dan LSM; h. Pemberdayaan keluarga pra sejahtera (Pelayanan Kontrasepsi,

Pemberian bantuan modal, pemberian keterampilan bagi keluarga pra sejahtera ); i. j. k. Pelaksanaan fasilitasi pertemuan posko KB desa dan IMP ; Fasilitasi penyuluhan administrrasi keluarga berencana ; Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat yang terkena bencana alam, kerusuhan sosial, orang terlantar, lanjut usia, korban napza dan mantan napi. l. Pelaksanaan penandatanganan untuk dan atas nama Bupati

menandatangani surat keterangan pencari kerja (SKPK); m. Membantu Pelaksanaan pengembangan sektor informal, usaha

mandiri, penerapan teknologi tepat guna dan padat karya. n. Pelaksanaan bakti sosial pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta dan organisasi masyarakat; o. Pelaksanaan pendataan pertumbuhan usia kerja;

p. q. r.

Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi; Pelaksanaan pengawasan tempat pariwisata; Pelaksanaan Fasilitasi pelantikan dan pengambilan sumpah kepala Sekolah Negeri ( SDN );

s. t.

Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam; Pelaksanaan pengembangan sektor informal, usaha mandiri, penerapan teknologi tepat guna dan padat karya.

u.

Pelaksanaan Koordinasi upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang melibatkan institusi non kesehatan dan masyarakat;

v.

Pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat untuk ber PHBS melalui pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) dan penyuluhan tentang kesehatan ibu, anak, gizi, KB, menyusui ekslusif dan kesehatan lingkungan;

w. Pelaksanaan pemantauan keberadaan tenaga kesehatan tertentu di desa dan Penyediaan rumah tinggal tenaga kesehatan tertentu (bidan, dokter, perawat) di desa; x. Pelaksanaan pemanfaatan sarana sanitasi dan kualitas kesehatan lingkungan; y. Pelaksanaan kegiatan penyedia jasa pemberantasan hama (pest kontrol) diwilayah kecamatan; z. Penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan diwilayah

kecamatan dan Kebijakan lokal pembangunan kesehatan wilayah kecamatan dengan memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan daerah dan pusat. . Pelaksanaan koordinasi Penyiapan lahan pembangunan puskesmas dan jaringannya; . Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan desa siaga, Survey Mawas

Diri,Musyawarah Masyakat Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Rutin di poskesdes oleh kader . Pembinaan Keterampilan anak/pemuda putus sekolah;

aa. Pelaksanaan memfasilitasi pelaksanaan PKBM; bb. Pelaksanaan pengesahan RAPBS Sekolah Dasar; Pengesahan dan pelantikan pengurus komite Sekolah Dasar;

cc. Pelaksanaan pengawasan sistem sejarah/kepurbakalaan; dd. Pelaksanaan pembinaan kelompok-kelompok kesenian daerah/lembaga adat daerah KabupatenTangerang; ee. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

g. Seksi Pelayanan Umum Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian dibidang Pelayanan Umum Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan Pemeriksaan administrasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk Musiman; b. Pelaksanaan dan pelaporan Jumlah KTP dan KK yang diterbitkan; c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi atas Surat Ijin Tempat Usaha,

Rekomendasi Surat Ijin domisili usaha, Rekomendasi Surat keterangan tempat industri dan Rekomendasi Surat Ijin Tempat Perdagangan, Rekomendasi Surat Ijin domisili usaha Perdagangan, Rekomendasi Surat keterangan tempat Perdagangan; d. Pelaksanaan penerbitan SITU dan keterangan Domisili untuk pangan industri rumah tangga (PIRT), toko obat, pengobatan tradisional (Battra); e. Pelaksanaan rekomendasi Surat Ijin Tempat Pariwisata, Rekomendasi surat Ijin domisili usaha Pariwisata, Rekomendasi surat keterangan tempat Pariwisata; f. Pelaksanaan rekomendasi izin pendirian operasional yayasan sosial, organisasi sosial dan panti asuhan; g. Pelaksanaan pengesahan surat keterangan kelahiran, kematian dan perkawinan; h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi keluarga tidak mampu untuk kepentingan pendidikan, pelayanan kesehatan di rumah sakit; i. Pelaksanaan Rekomendasi ijin-ijin kursus keterampilan dan Rekomendasi pendirian pendidikan Prasekolah, Taman kanak-kanak SD, SMP dan SLTA;

j. Pelaksanaan administrasi penerbitan IPR terhadap permohonan Pendirian bangunan sarana ibadah dan bangunan yang berdampak luas terhadap lingkungan; k. Pelaksanaan administrasi penertiban Surat Ijin Gangguan (HO) dengan intensitas gangguan rendah yang tidak menggunakan mesin; l. Koordinasi Tingkat kecamatan dengan instansi terkait; m. Pelaksanaan penyebarluaskan hasil pengkajian tata ruang dan rencana tata ruang kepada seluruh masyarakat dan swasta; n. Pelaksanaan administrasi penerbitan surat ijin IMB rumah tinggal katagori Permanen dan semi permanen serta pemutihan IMB rumah tinggal perorangan, rumah tinggal tambahan dilingkungan perumahan; o. Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka pemberian Rekomendasi IMB untuk Bangunan industri dan Perumahan swasta; Pendataan dan pelaporan PJU, Rekomendasi penetapan lampu penerangan jalan umum dan taman kota; p. Pelayanan ijin reklame, spanduk, poster, pamplet, untuk umbul-umbul yang berskala kecil (dibawah 1 Meter); q. Pelaksanaan pembuatan rekomendasi izin pemasangan Bilbord, spanduk, poster, pamplet, umbul-umbul yang berskala besar (diatas 1 Meter); r. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan; s. Pelaksanaan surat keterangan izin lingkungan tentang kegiatan usaha pertambangan galian C dan proses penerbitan AMDAL; t. Pelaksanaan penerbitan izin lingkungan pendirian rumah bersalin (RB) dan balai pengobatan (BP); u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; h. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian dibidang Ekonomi dan Pembangunan yang meliputi Pengairan, Bangunan dan Permukiman, Bina Marga dan Kebersihan,

Tata Ruang,

Pertamanan dan Pemakaman, industri dan perdagangan, pertanian,

peternakan, perikanan, koperasi, Usaha Kecil dan Menegah dan Lingkungan hidup Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan pengawasan tempat Industri dan perdagangan Fasilitasi pembinaan usaha Industri dan perdagangan; b. Pelaksanaan fasilitasi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Usaha Koperasi ; c. Pelaksanaan fasilitasi pembuatan administrasi dalam rangka mendatangani ijin heuler (penggilingan padi ); d. Pelaksanaan ketahanan pangan masyarakat, pelaksanaan gerakan perlindungan tanaman pangan dan holtikultura. e. Pelaksanaan pendataan usaha peternakan, Koordinasi pencegahan penyakit hewan menular danPendataan populasi ternak; f. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan perguliran ternak bantuan pemerintah dan koordinasi pencegahan penyakit hewan menular; g. Pelaksanaan inventarisasi data jalan dan jembatan meliputi peta jalan dan jembatan, jumlah jalan dan jembatan, kondisi jalan dan jembatan serta tipe jalan Kecamatan dan Desa/Kelurahan; h. Pelaksanaan pemeliharaan jalan jembatan serta bangunan pelengkap lainnya jalan antar penghubung Desa dengan Kecamatan; i. Pelaksanaan dan melaporkan kondisi jalan dan jembatan dan irigasi dilingkungan kecamatan diluar kewenangannya berwenang; j. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan irigasi di wilayah Kecamatan ; k. Pelaksanaan Pendataan potensi rumah tinggal yang belum memiliki ijin dan penyuluhan IMB untuk rumah tinggal. l. Pelaksanaan pengawasan,memantau dan mengawasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah perkebunan terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul; m. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan dan dalam pengawasan pemanfaatan ruang; n. Pelaksanaan koordinasi terkait penanganan pengangkutan sampah; o. Pendataan dan pelaporan rumah duka, krematorium; p. Pendataan dan pelaporan Taman pemakaman umum ( TPU ), Umum dan khusus; kepada instansi yang

q. Fasilitasi

pengendalian

dan pemeliharaan

kebersihan

dan

Melakukan

penyuluhan tentang kebersihan Kepada masyarakat; r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya. s. Pelaksanaan penanganan penggalangan gerakan penanaman hijauan makanan ternak; t. Pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penyelenggaraan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; u. Pelaksanaan pengawasan penyaluran dan pengendalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian; Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; i. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban Umum, yang meliputi perlindungan masyarakat, kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan dan Ketertiban; b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data kegiatan ketenteraman dan Ketertiban umum; c. Pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan Ketertiban umum serta Seksi

kemasyarakatan ; d. Pelaksanaan koordinasi penanganan pemakaman gelandangan/orang tidak dikenal ; e. Pelaksanaan penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan Kepala daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya f. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; g. Pelaksanaan penertiban dan pengamanan tanah yang telah dibebaskan; h. Pelaksanaan pengawasan Penggunaan Lahan Fasos, Fasum dan garis sepadan jalan;

i. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat (Linmas); j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

3.

Sumber Daya dan Daya DukungA. Sumber Daya Manusia Kemampuan sumber daya manusia yang terdapat pada Kecamatan Setu hingga saat ini masih terbatas jika ditinjau berdasarkan tugas, pokok dan fungsi kecamatan masih jauh dari kriteria ideal yang dibutuhkan oleh suatu SKPD yang menangani pelayanan umum, sumber daya manusia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dibedakan berdasarkan kategori berikut ini : 1. Jumlah personil Kecamatan Setu 58 Orang - PNS 17 Orang - Magang 41 Orang Dengan Jabatan Stuktural - Eselon IV 9 Orang - Eselon III 2 Orang - Eselon II -Orang 2. Jumlah Personil Berdasarkan Kepangkatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tk. I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda (I/c) Jumlah 1 2 6 2 5 3 6 1

3. Jumlah Personil berdasarkan Jenis Kelamin No 1 2 Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah Jumlah 56 9 65

4. Jumlah Personil Berdasarkan Pendidikan dan Struktural No 1 2 3 4 Jenis Pendidikan Diklat Pim IV Diklat Pim III Diklat Pim II Spati Jumlah Jumlah 6 2 8

5. Jumlah Personil Berdasarkan Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 S-2 S-1 D-3 D-2 SLTA SLTP SD Jumlah Pendidikan Jumlah Orang 1 15 3 36 56

1.5. Sistematika Penyusunan LAKIP 2010LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan pelaksanaan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara sistematik dan melembaga. Sistematika LAKIP kecamatan Setu 2010 disusun dengan mengacu keputusan kepala lembaga administrasi negara nomor. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 maret 2003 tentang pedoman penyusunan, dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun sistematika dan ringkasan masing masing BAB adalah sebagai berikut; BAB I : Pendahuluan di antara lain ialah Latar Belakang, Landasan Hukum, Tujuan dan Sasaran BAB II : Gambaran Umum di antara lain ialah Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian

Tugas dan Tata Kerja, SDM BAB III : Rencana Stratejik SKPD BAB IV : Akuntabilitas Kinerja BAB V : Penutup

BAB II

RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJAKecamatan Setu telah menyusun rencana strategis ( Renstra ) tahun 2011 2016 dengan mengacu Kepada Renstra Kota Tangerang Selatan telah ditetapkan Visi dan Misi Kecamatan Setu : 2.1. Rencana Stratejik

2.2.1 VisiVisi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Setu harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi juga merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Setu dalam kaitannya sebagai penjabaran dari visi pemerintah yang lebih tinggi, tentu saja dalam hal ini adalah Visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2010-2015 . Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menetapkan visi yang ingin dicapai untuk kurun waktu 2010-2015, yaitu Mewujudkan Masyarakat Tangerang Selatan yang Cerdas, Modern, dan Religius. Sejalan dengan arah dan tujuan dari visi tersebut, dalam hal ini Kecamatan Setu merumuskan visinya berpedoman pada acara kebijakan umum Kota Tangerang Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah ( RT/RW ) sehingga Kecamatan Setu memiliki visi TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN SETU YANG SADAR HUKUM, PARTISIPATIF DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN .

2.2.2 MisiMisi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran organisasi tercapai dengan baik. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal SKPD dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh dan diperjuangkan untuk mencapai masa datang yang lebih baik. Mereview misi pemerintahan Kota Tangerang Selatan dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) salah satu misi tersebut yang menjadi perhatian dan kewajiban Kecamatan Setu untuk menjajarkannya dalam bentuk misi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) adalah Mewujudkan Keserasian dan Keseimbangan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Melalui Sistem Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Yang Terstruktur dan Menciptakan

Tata Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Bertanggungjawab (good governance) . Mengacu pada visi Kecamatan Setu dan Misi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Kecamatan Setu menetapkan misi yang diemban dalam kurun waktu 2008 2013 adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan masyarakat Setu yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai 2. Mewujudkan masyarakat Setu yang cinta damai serta sadar hukum 3. Mewujudkan lapangan usaha bagi masyarakat Setu 4. Mewujudkan sarana perekonomian, transportasi, kesehatan, pendidikan, olahraga dan keagamaan 5. Mewujudkan masyarakat Setu yang cinta lingkungan, kebersihan, keindahan dan ketertiban 6. Mewujudkan aparat Kecamatan Setu yang disiplin produktif dan profesional 7. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pembangunan

2.2.3

Tujuan 1. Mengoptimalkan pengendalian tata ruang untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan sumber daya buatan sehingga dapat dicapai tingkat kemakmuran yang lama 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dasar dalam menunjang pengembangan wilayah 3. Menciptakan keseimbangan wilayah pemukiman yang sehat, aman, dan nyaman dengan menjaga kelestarian cagar budaya

1. Tujuan di Bidang Prasarana dan Sarana a) Mengoptimalkan pengendalian tata ruang untuk menjaga kelestarian

lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan potensi sumbedaya alam dengan sumberdaya buatan sehingga dapat dicapai tingkat kemakmuran yang lama b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dasar dalam menunjang pengembangan wilayah c) Menciptakan keseimbangan wilayah pemukiman yang sehat, aman dan nyaman dengan menjaga kelestarian cagar budaya

2. Tujuan di Bidang Ekonomi a) Meningkatkan efektivitas pemasaran produk daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yang lebih memadai untuk meningkatkan perdagangan lokal dan regional b) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal khususnyaKUKM berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, maju dan mandiri berdaya saing dan berkelanjutan c) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan investasi yang ada dan menarik invenstasi baru dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi d) Terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja serta menciptakan hubungan industrial bagi terwujudnya perlindungan tenaga kerja

3. Tujuan di Bidang Aparatur a) Terwujudnya aparatur Kecamatan yang potensial, bersih dan berwibawa dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi/institusi sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan baik dan kepuasan bagi masyarakat 4. Tujuan di Bidang Keamanan dan Ketertiban a) Terwujudnya ketentraman dan ketertiban ditengah-tengah aktivitas masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat

2.2.4 Sasaran1. Sasaran di Bidang Prasarana dan Sarana 1. Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya 2. Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar wilayah fasos/fasum yang berkualitas 3. Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman yang sehat, aman dan nyaman disekitar kawasan zona industri dan perumahan 2. Sasaran di Bidang Ekonomi 1. 2. Meningkatnya pendapatan masyarakat Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana pasar Desa, usaha

perdagangan dan jasa 3. 4. 5. 6. Meningkatnya pemanfaatan kois dan los pasar Desa Meningkatnya KUKM yang memanfaatkan fasilitas kredit Meningkatnya jumlah kelembagaan usaha lokal Meningkatnya kemitraan usaha

7. 8. 9.

Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan Meningkatnya jumlah industri rumah tangga kecil dan menengah Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan

10. Meningkatnya perlindungan konsumen, tertib ukur dan tertib usaha 11. Meningkatnya mutu produksi industri 12. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin disekitar industri 13. Meningkatnya promosi 14. Meningkatnya investasi 3. Sasaran di Bidang Aparatur 1. Meningkatnya kemampuan Aparatur Kecamatan baik administrasi maupun manajerial dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, apalagi Kecamatan sebagai basis unit pelayanan terdepan yang didukung oleh fungsi Sekretariat kecamatan 4. Sasaran di Bidang Keamanan dan Ketertiban 1. Meningkatnya penertiban perijinan tempat usaha umum maupun pribadi, tempat hiburan dan reklame serta memberikan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari

2.2.5.

Strategi Pencapaian a. Kebijakan Menyesuaikan dengan rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan dalam mencapai visi dan misi Kota Tangerang Selatan untuk kurun waktu 2011-2016, maka kebijakan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kecamatan Setu sesuai dengan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan tata ruang seoptimal mungkin melalui pengaturan, penataan dan pengawasan serta perencanaan pengembangan wilayah sesuai struktur tata ruang dan alokasi pemanfaatan ruang yang serasi 2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar wilayah 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana pasar Desa 5. Mengembangkan SDM KUKM dan kualitas KUKM melalui pelatihan dan meningkatkan modal usaha dari Pemerintah, BUMN, dan Swasta sebagai basis penyelenggaraan ekonomi masyarakat

6. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur Kecamatan melalui penataan organisasi mekanisme kerja, kualitas pelayanan keterampilan dengan menerapkan sysytem kepegawaian secara konsisten dan

mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian aparatur Kecamatan 7. Memelihara ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pelayanan aparat trantib, mengoptimalkan peran serta masyarakat, penegakan Perda, penertiban perijinan dan penyuluhan Kamtibmas serta membina kerjasama dengan aparat penegak hukum

b. Program

1. Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Perencanaan SKPD 4. Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum

c. KegiatanUntuk melaksanakan kebijakan dan program tersebut diatas disiapkan beberapa kegiatan yaitu : 1. Kegiatan yang berkaitan dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 2. Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, baterai kering). 3. Penyediaan Perangko, Meterai, dan Benda pos lainnya. 4. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih. 5. Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas. 6. Penyediaan Telepon. 7. Penyediaan Listrik. 8. Penyediaan Surat Kabar dan Majalah. 9. Penyediaan Kawat / Faksimili / Internet 10.Penyediaan Cetakan. 11.Penyediaan Penggandaan. 12.Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Harian Pegawai. 13.Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Rapat. 14.Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Tamu. 15.Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 16.Penyediaan Perjalanan Dinas Luar Daerah.

2.

Kegiatan yang berkaitan dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :1. Penyediaan Premi Asuransi Barang Milik Daerah. 2. Penyediaan Jasa Service. 3. Penyediaan Suku Cadang. 4. Penyediaan Bahan Bakar Minyak atau Gas atau Pelumas. 5. Pemeliharaan dan Perawatan Gedung atau Taman. 6. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 7. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus. 8. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up. 9. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor. 10. Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian. 11. Pengadaan Mesin Tik 12. Pengadaan Lemari. 13. Pengadaan Filling Kabinet. 14. Pengadaan AC. 15. Pengadaan Televisi. 16. Pengfadaan Komputer atau PC. 17. Pengadaan Komputer Notebook. 18. Pengadaan Printer. 19. Pengadaan Scanner.

3.

Kegiatan yang berkaitan dengan Program PeningkatanDisiplin Aparatur :1.Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH). 2.Pengadaan Pakaian Korpri. 3.Pengadaan Pakaian Batik Tradisional. 4.Pengadaan Pakaian Olahraga.

4.

Kegiatan

yang

berkaitan Sistem

dengan

Program Capaian

Peningkatan Kinerja dan

Pengembangan keuangan:

Pelaporan

1.Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

5.

Kegiatan yang berkaitan dengan Program Fasilitasi dan Koordinasi pelayanan Umum :1. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 2. Penyuluhan kesehatan anak dan balita 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan jalan dan perumahan 4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan perumahan 5. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 6. Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 7. Fasilitasi musrenbang kecamatan 8. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 9. Sosialisasi kebijakan kependudukan 10. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 11. Pembinaan keluarga berencana 12. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah 13. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 14. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 15. Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Dimasyarakat 16. Penyuluhan Pencegahan Peredaran Atau Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba 17. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi 18. Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 19. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa 20. Pendataan Perusahaan Perdagangan 21. Pendataan Industri Kecil Dan Menengah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN SETU TAHUN 2011

Tujuan akuntabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai Kecamatan Setu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 04 Tahun 2009. Visi dan Misi Kecamatan Setu sebagaimana dijelaskan diatas, diharapkan dapat dicapai antara lain melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2011 1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja Tahunan memuat informasi tentang sarana program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dan rencana tingkat capaiannya (target). Selain itu memuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pengukuran kinerja Kecamatan Setu, maka berikut ini disampaikan uraian tentang Rencana Kinerja Tahunan dibawah ini :

2. Pengukuran KinerjaPengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan hasil dan sesuatu penilaian yang sistematik dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilaksanakan. Pengukuran Kinerja mencakup : 1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (Rencana Tingkat Capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan 2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (Rencana Tingkat Pencapaian) dari masing-masing indikator sasarn yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Rencana Kerja.

Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan Formulir Kinerja Kegiatan (FKK). Hasil dari pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Setu Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada halaman ini : Akuntabilitas Proses, fokus pertanggungjawabannya adalah pada kebijakan yang digunakan untuk mendukung kegiatan yang ditempuh melalui dari proses perumusan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta tindakan-tindakan koreksi yang ditempuh, apabila semuanya sudah sesuai dengan misi instansi Kecamatan setu dalam rangka menunjang kegiatan ditinjau dari akuntabilitas proses sudah melalui tahapan proses kebijakan publik, namun belum secara sepenuhnya tahapan tersebut dilaksanakan dari 7 (tujuh) tahapan yang seyogyanya dilalui, yakni : 1. Pengkajian Masalah 2. Penentuan Tujuan 3. Penyusunan Alternatif 4. Penentuan Model 5. Penentuan Kriteria 6. Penilaian Alternatif 7. Rumusan rekomendasi Akuntabilitas Program fokusnya adalah pada pencapaian hasil kegiatan instansi apabila sudah memberikan kepuasan kenyamanan pada pelayanan (costumer) dari segi akuntabilitas dapat dikemukakan dalam bentuk indikator yang telah dicapai sesuai target dan sasaran. Dari informasi tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Setu dalam rangka memenuhi Visi dan Misi capaian kinerja rata-rata 90,76% terhadap indikator tolok ukur pengelolaan Kecamatan Setu

3.

Evaluasi Kinerja Tahun 2011 Evaluasi kinerja dimulai dengan menghitung nilai capaian dan pelaksanaan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian program dan kajian serta sasaran didasarkan nilai capaian kinerja tersebut.Disamping itu pula dilakukan pembobotan standar kegiatan, program, kebijakan, sasaran dan tujuan dengan mengunakan intelektual judgement pembobotan sebagai berikut :

a.

KegiatanSetiap kegiatan nilai bobot 100%

b. Program1. Administrasi perkantoran Rp. 495.775.600,2. Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum Rp. 662.763.500,3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.342.231.200,4. Peningkatan Perencanaan SKPD Rp. 99.960.000,5. Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 22.910.000,-

c.

KebijakanKebijakan di Kecamatan Setu Kabupaten Tangerang dalam merencanakan strategi yang mengacu kepada nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan DPRD Kabupaten Tangerang tentang Arah dan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2008 adalah : 1. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Mewujudkan Laporan Informasi Kependudukan dan Ketenagakerjaan 3. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Kepada Masyarakat 4. Mewujudkan Pelayanan Umum

d. SasaranTerserapnya pengangguran dan tersedianya lapangan pekerjaan, tersedianya sarana perekonomian, terpeliharanya jalan sehingga memperlancar arus lalu lintas.

e.

TujuanMewujudkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum.

4.

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2011

No

Sasaran

Indikator

Satuan

Rencana

Realisasi

% pencapaian

Ket

Sasaran

tingkat capaian (target)

rencana tingkat capaian

1

Tercapainya sarana administrasi

Pengadaan barang dan jasa yang secara

%

90

100%

Sangat baik

perkantoran yang rutin efektif 2 Terwujudnya sarana prasarana memadai 3 Tercapainya Lengkapnya % 100 100% Sangat baik dan dilaksanakan Aparatur yang % dan memiliki sarana yang dan disiplin 90 92.18% Baik

sistem pelaporan laporan capaian kerja dan keuangan keuangan

selama 1 tahun anggaran

4

Terpenuhinya pelayanan

Kelompok masyarakat dan

%

90

100%

Sangat baik

masyarakat yang perangkatsecara efektif dan tepat keseluruhan sasaran 5. AKUNTABILITAS KEUANGAN a. Tabel Realisasi Anggaran per kegiatan Pagu Anggaran (Rp) No Program dan Kegiatan Sebelum Perubahan Belanja Tidak langsung Belanja Langsung 1. a. b. c. d. Pelayanan Administrasi Perkantoran Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap Alat Tulis Kantor Alat Listrik dan Elektronik Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 171,600,000 47,876,600 1,200,000 1,020,000 171,600,000 47,876,600 1,200,000 1,020,000 2,137,051,093.75 Sesudah Perubahan 2,088,968,868.40

e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas Penyediaan Telepon Penyediaan Listrik Surat Kabar/Majalah Penyediaan Kawat/Faksimili/Internet Penyediaan Cetakan Penyediaan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai

2,857,000 360,000 36,500,000 76,350,000 6,360,000 7,740,000 21,580,000 4,500,000 10,752,000

2,857,000 360,000 38,000,000 59,600,000 6,360,000 7,740,000 21,580,000 4,500,000 10,752,000

n.

Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Rapat

10,080,000

10,080,000

o.

Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Tamu

27,000,000 37,600,000 13,400,000

27,000,000 37,600,000 46,200,000

p. q. 2.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a.

Penyediaan Premi Asuransi Barang Milik Daerah

9,500,000 9,350,000 4,275,000 17,280,000 99,380,000

17,280,000 193,632,500 14,400,000

b. c. d.

Jasa Servise Penggantian Suku Cadang Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

e. f.

Pemeliharaan/Perawatan Gedung/Taman Pemeliharaan/Perawatan Perlengkapan Kantor Peralatan dan

14,400,000

g.

Penyediaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus

188,856,000

188,856,000

h.

Penyediaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up

140,400,000

195,000,000

i.

Penyediaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

37,175,000 15,175,000 7,660,000 15,595,000

37,175,000 15,175,000 7,660,000 15,595,000

j. k. l.

Alat-alat Pengolahan Pertanian Penyediaan Mesin Tik Penyediaan Lemari

m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. ab. ac. ad. ae. af. ag. ah. ai. aj. 3. a. b. c. d. 4.

Penyediaan Filling Kabinet Penyediaan AC Penyediaan Televisi Penyediaan Komputer/PC Penyediaan Komputer Note Book Penyediaan Printer Penyediaan Scanner Penyediaan UPS/Stabilizer Kelengkapan Komputer Peralatan Jaringan Komputer Penyediaan Meja Kerja Penyediaan Meja Rapat Penyediaan Kursi Kerja Penyediaan Kursi Rapat Penyediaan Tabung Gas Penyediaan Kompor Gas Penyediaan Dispenser Penyediaan Sound System Penyediaan Alat Pendukung Sound System Penyediaan Telepon Penyediaan Sofa Instalasi Listrik Instalasi Telepon Penyediaan Penanganan Sampah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pakaian dinas harian Pakaian Korpri Pakaian Batik Tradisional Pakaian Olahraga Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

17,900,000 70,895,000 3,540,000 104,725,000 59,000,000 31,880,000 870,000 4,600,000 1,490,000 6,379,000 5,017,400 1,912,000 33,260,000 1,300,000 500,000 9,144,000 2,870,000 2,420,000 380,000 -

17,900,000 103,995,000 3,540,000 98,375,000 93,075,000 47,615,000 970,000 6,600,000 1,490,000 43,775,200 24,734,000 5,152,000 37,217,000 19,500,000 1,300,000 500,000 9,144,000 2,870,000 2,420,000 380,000 6,721,600 33,465,000 70,013,900 18,975,000

8,700,000 4,640,000 4,060,000 5,510,000

8,700,000 4,640,000 4,060,000 5,510,000

a. b.

Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS

6,900,000 7,500,000 405,000

16,500,000 10,000,000 1,185,000

c.

Belanja Penggandaan

d. e. f. 5.

Makanan dan Minuman Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jasa Konsultasi Software Aplikasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

22,050,000 -

11,825,000 6,450,000 48,000,000

a. 6.

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

33,395,000

33,395,000

a. 7.

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

33,285,000

33,285,000

a. 8. a. 9. a.

Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Program Pengembangan Perumahan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

8,730,000

8,730,000

27,400,000

27,400,000

19,100,000

19,100,000

10.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

a.

Sosialisasi

kebijakan

pemerintah

dalam 53,230,000 53,230,000

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. 12. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. 13. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Program Penataan Administrasi Kependudukan a. 14. Sosialisasi kebijakan kependudukan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan a. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

77,136,500

77,136,000

32,680,000

32,680,000

65,461,000

65,461,000

29,011,000

29,011,000

15. a. 16.

Program Keluarga Berencana Pembinaan keluarga berencana Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah 34,795,000 34,795,000

a.

Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

12,875,000

12,875,000

17.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

a.

Sosialisasi perkoperasian

prinsip-prinsip

pemahaman

24,285,000

24,285,000

18.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

a.

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

22,205,000

22,205,000

19.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

a.

Pembinaan dimasyarakat

olahraga

yang

berkembang

33,955,600

33,955,600

20.

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

a.

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

23,710,000

23,710,000

b.

Penyuluhan

pencegahan

berkembangnya

praktek prostitusi 21. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat 22. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 23. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a. 24. Pendataan perusahan perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil dan

26,925,000

26,925,000

34,260,000

34,260,000

25,730,000

25,730,000

18,475,000

18,475,000

Menengah a. Pendatan industri kecil dan menegah 25,580,000 25,580,000

b. Menjelaskan Realisasi keuangan per program dan per kegiatan

Realisasi DPA NO Kegiatan Setelah Perubahan 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap Alat Tulis Kantor Alat Listrik dan Elektronik Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas Penyediaan Telepon Penyediaan Listrik Surat Kabar/Majalah Penyediaan Kawat/Faksimili/Intern et Penyediaan Cetakan Penyediaan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10,752,000 10,176,000 94.64 100 576,000 5.36 21,580,000 4,500,000 21,352,000 4,500,000 98.94 100 100 100 228,000 0 1.06 0 7,740,000 831,000 10.74 100 6,909,000 89.26 2,857,000 2,857,000 100 100 0 0 1,020,000 1,020,000 100 100 0 0 Rp % Realisasi Fisik Sisa %

495,775,600

372,601,329

75.16

100

123,174,271

24.84

171,600,000 47,876,600 1,200,000

171,600,000 47,496,500 1,200,000

100 99.21 100

100 100 100

0 380,100 0

0 0.79 0

360,000 38,000,000 59,600,000 6,360,000

360,000 2,675,000 21,125,382 6,360,000

100 7.04 35.45 100

100 100 100 100

0 35,324,553 38,474,618 0

0 92.96 64.55 0

Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Rapat Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Tamu Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Premi Asuransi Barang Milik Daerah Jasa Servise Penggantian Suku Cadang Penyediaan Dekorasi Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pemeliharaan/Perawat an Gedung/Taman Pemeliharaan/Perawat an Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penanganan Sampah Penyediaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus Penyediaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up Penyediaan Alat-alat 37,175,000 36,875,000 99.19 100 300,000 0.81 195,000,000 186,850,000 95.82 100 8,150,000 4.18 188,856,000 149,350,000 79.08 100 39,506,000 20.92 18,975,000 16,125,000 84.98 100 2,850,000 15.02 14,400,000 12,178,300 84.57 100 2,221,700 15.43 193,632,500 191,322,700 98.81 100 2,309,800 1.19 17,280,000 0 0 0 17,280,000 100 9,350,000 4,275,000 5,280,000 0 0 5,280,000 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 37,600,000 20,100,000 53.46 100 17,500,000 46.54 27,000,000 20,100,000 74.44 100 6,900,000 25.56 10,080,000 9,648,000 95.71 100 432,000 4.29

46,200,000 1,342,321,20 0

29,750,000 1,201,565,10 0

64.39

100

16,450,000

35.61

88.21

100

140,666,100

11.79

9,500,000

0

0

0

0

0

Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Alat-alat Pengolahan Pertanian Penyediaan Mesin Tik Penyediaan Lemari Penyediaan Filling Kabinet Penyediaan AC Penyediaan Televisi Penyediaan Komputer/PC Penyediaan Komputer Note Book Penyediaan Printer Penyediaan Scanner Penyediaan UPS/Stabilizer Kelengkapan Komputer Peralatan Jaringan Komputer Penyediaan Meja Kerja Penyediaan Meja Rapat Penyediaan Kursi Kerja Penyediaan Kursi Rapat Penyediaan Tabung Gas Penyediaan Kompor Gas Penyediaan Dispenser 15,175,000 7,660,000 15,595,000 17,900,000 103,995,000 3,540,000 98,375,000 14,955,000 5,563,000 15,501,000 17,835,000 83,705,000 3,504,500 90,041,000 98.55 72.62 99.40 99.64 80.49 99.00 91.53 100 100 100 100 100 100 100 220,000 2,097,000 94,000 65,000 20,290,000 35,500 8,334,000 1.45 27.38 0.60 0.36 19.51 1.00 8.47

93,075,000 47,615,000 970,000 6,600,000

65,397,000 47,331,000 930,000 6,500,000

70.26 99.40 95.88 98.48

100 100 100 100

27,678,000 284,000 40,000 100,000

29.74 0.60 4.12 1.52

1,490,000

1,414,000

94.90

100

76,000

5.10

43,775,200

42,325,000

96.69

100

1,450,200

3.31

24,734,000

22,709,000

91.81

100

2,025,000

8.19

5,152,000

5,060,000

98.21

100

92,000

1.79

37,217,000

34,742,000

93.35

100

2,475,000

6.65

19,500,000

19,000,000

97.44

100

500,000

2.56

1,300,000

1,279,000

98.38

100

21,000

1.62

500,000 9,144,000

465,000 9,030,000

93.00 98.75

100 100

35,000 114,000

7.00 1.25

Penyediaan Sound System Penyediaan Alat Pendukung Sound System Penyediaan Telepon Penyediaan Sofa Instalasi Listrik Instalasi Telepon 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Korpri Pakaian Batik Tradisional Pakaian Olahraga 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS Penggandaan Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jasa Konsultasi Software Aplikasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

2,870,000

2,870,000

100

100

0

0

2,420,000

2,420,000

100

100

0

0

380,000 6,721,600 33,465,000 70,013,900

0 6,681,600 32,518,000 69,358,000

0 99.40 97.17 99.06

0 100 100 100

380,000 40,000 947,000 655,900

100.00 0.60 2.83 0.94

8,700,000 4,640,000 4,060,000 5,510,000

8,682,600 4,582,000 4,002,000 5,452,000

99.80 98.75 98.57 98.95

100 100 100 100

17,400 58,000 58,000 58,000

0.20 1.25 1.43 1.05

93,000,000

88,825,000

91.08

100

5,135,000

8.92

16,5000,000 10,000,000 1,185,000 11,825,000 6,450,000 48,000,000

16,500,000 10,000,000 1,175,000 11,700,000 2,050,000 47,400,000

100 100 99.16 98.94 31.78 98.75

100 100 100 100 100 100

0 0 10,000 125,000 4,400,000 600,000

0 0 0.84 1.06 68.22 1.25

5.

33,395,000

27,935,000

82.32

100

6,000,000

17.68

33,395,000

27,935,000

82.32

100

6,000,000

17.68

6.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 33,285,000 26,085,000 78.37 100 7,200,000 21.63 33,285,000 26,085,000 78.37 100 7,200,000 21.63

7.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan 8,730,000 8,630,000 98.85 100 100,000 1.15 8,730,000 8,630,000 98.85 100 100,000 1.15

8.

Program Pengembangan Perumahan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 27,400,000 23,875,000 87.14 100 3,525,000 12.86 27,400,000 23,875,000 87.14 100 3,525,000 12.86

9.

Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan pengumpulan informasi dan data 19,100,000 18,700,000 97.91 100 400,000 2.09 19,100,000 18,700,000 97.91 100 400,000 2.09

kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan 10. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Sosialisasi pemerintah pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 11. Program Perencanaan 77,136,000 65,136,500 84.44 100 12,000,000 15.56 kebijakan dalam 53,230,000 52,430,000 98.50 100 800,000 1.50 53,230,000 52,430,000 98.50 100 800,000 1.50

Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Sosialisasi pengelolaan persampahan 13. Program Penataan Administrasi Kependudukan Sosialisasi kebijakan 65,461,000 47,411,000 72.43 100 18.050.000 27.57 65,461,000 47,411,000 72.43 100 18.050.000 27.57 kebijakan 32,680,000 25,680,000 78.58 100 7,000,000 21.42 32,680,000 25,680,000 78.58 100 7,000,000 21.42 77,136,500 65,136,500 84.44 100 12,000,000 15.56

kependudukan 14. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan gender,

29,011,000

21,011,000

72.42

100

8,000,000

27.58

kesetaraan pemberdayaan perempuan

29,011,000

21,011,000

72.42

100

8,000,000

27.58

dan

perlindungan anak 15. Program Keluarga Berencana Pembinaan berencana 16. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha 12,875,000 12,875,000 100 100 0 0 keluarga 34,795,000 27,295,000 78.45 100 7,500,000 21.55

34,795,000

27,295,000

78.45

100

7,500,000

21.55

Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah 17. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip prinsippemahaman 24,285,000 19,285,000 79.41 100 5,000,000 20.59 24,285,000 19,285,000 79.41 100 5,000,000 20.59 12,875,000 12,875,000 100 100 0 0

perkoperasian 18. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Penyuluhan pencegahan penggunaan dikalangan muda 19. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan yang olahraga 33,955,000 27,105,000 79.83 100 6,850,000 20.17 33,955,000 27,105,000 79.83 100 6,850,000 20.17 narkoba generasi 22,205,000 18,555,000 83.56 100 3,650,000 16.44 22,205,000 18,555,000 83.56 100 3,650,000 16.44

berkembang

dimasyarakat 20. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman narkoba Penyuluhan 26,925,000 21,625,000 80.32 100 5,300,000 19.68 keras dan 23,710,000 23,710,000 100 100 0 0

pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 21. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat 22. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 23. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pendataan perusahan perdagangan 24. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pendatan industri kecil dan menegah 25,580,000 18,580,000 72.63 100 7,000,000 27.37 25,580,000 18,580,000 72.63 100 7,000,000 27.37 18,475,000 18,475,000 100 100 0 0 18,475,000 18,475,000 100 100 0 0 25,730,000 22,730,000 88.34 100 3,000,000 11.66 25,730,000 22,730,000 88.34 100 3,000,000 11.66 34,260,000 27,660,000 80.74 100 6,600,000 19.26 34,260,000 27,660,000 80.74 100 6,600,000 19.26

BAB IV PENUTUP

Dari jumlah 22 (dua puluh) program terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, Kecamatan Setu menunjukan hasil pencapaian kegiatan cukup baik dengan capaian kinerja rata-rata 90,76% walaupun masih terdapat program yang belum aplikatif. Mengacu pada indikator dan tolok ukur kegiatan dari Ranserta Kecamatan Setu untuk Tahun 2011-2016 menunjukan bahwa indikator dan tolok ukur meningkatkan pelayanan umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Indikator dan tolok ukur ini tidak bisa dicapai dengan baik akibat keterbatasan anggaran. Selain itu hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. 2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (good gonernance) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2011 masih dirasa belum optimal, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna mengatasi permasalahan tersebut diatas diantaranya :

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. 2. Adanya kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil. 3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.

4. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD KECAMATAN SETU TAHUN 2011

Sasaran NO Uraian Indikator

Rencana Tingkat Capaian (Target) Program

Kegiatan Indikator Kinerja Masukan : Dana Keluaran : Jumlah Kegiatan Pengadaa n barang Unit 17 Satua n

Rencana Tingkat Capaian (Target) Rp 495,775,600

Ket era nga n

Uraian

1

Tercapainya sarana administrasi perkantoran yang efektif

Pengadaan barang jasa secara dan yang rutin

90

Pelayana n Administ rasi Perkantor an

Pengada an barang dan jasa

dilaksanakan

dan jasa Hasil Tersedian ya alat perlengka pan kantor dan sarana lainya. 2 Terwujudnya sarana prasarana yang memadai Aparatur 90 Peningka tan Sarana dan dan Prasarana Sarana prasaran a Masukan : Dana Unit 38 Rp 1,342,231,200 alat: % 100

dan yang memiliki sarana disiplin

dan Keluaran : Jumlah Kegiatan Hasil : Tersedian ya sarana prasarana

disiplin aparatur

%

92.18

aparatur dlm meningkat kan disiplin aparatur 3 Tercapainya sistem pelaporan Lengkapnya laporan keuangan 1 100 Peningka tan Pengemb angan Sistem pelapora n capaian kinerja keuangan Laporan SKPD, Semeste ran, Akhir tahun Masukan : Dana Keluaran : Jumlah Laporan yg tersedia Hasil : Laporan SKPD, Semeseter an, Akhir Tahun 4 Terpenuhinya pelayanan masyarakat yang dan sasaran Kelompok masyarakat dan 90 Pelayana n Masyara kat Pelayan an masyara Masukan : Dana Keluaran : Kegiat an 21 Rp 662,763,500 100 % Doku men 4 dan 1 Rp 93,960,000

capaian kerja selama dan keuangan tahun anggaran

Aplikasi Software

efektif perangkat tepat secara keseluruhan

kat dlm Jumlah bidangbidang yang diseleng garakan kegiatan pelayanan masyarak at Hasil : Pelayanan masyarak at yang

%

100

memadai

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN SKPD KECAMATAN SETU TAHUN 2011

Rencana No Sasaran Indikator Sasaran Satuan tingkat capaian (target) 1 Tercapainya sarana administrasi Pengadaan barang dan jasa yang secara % 90 100% Realisasi

% pencapaian rencana tingkat capaian Sangat baik Ket

perkantoran yang rutin efektif 2 Terwujudnya sarana prasarana memadai 3 Tercapainya Lengkapnya % 100 100% Sangat baik dan dilaksanakan Aparatur yang % dan memiliki sarana yang dan disiplin 90 92.18% Baik

sistem pelaporan laporan capaian kerja dan keuangan keuangan

selama 1 tahun anggaran

4

Terpenuhinya pelayanan

Kelompok masyarakat dan

%

90

100%

Sangat baik

masyarakat yang perangkatsecara efektif dan tepat keseluruhan sasaran