Lakip 2011 BPS Pringsewu

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya untuk mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik, dan kinerja yang meningkat,

dibutuhkan suatu pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata secara periodik. Bentuk

perwujudannya dapat dilakukan dengan membuat pertanggungjawaban. Hal ini seperti tertuang

pada Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, selain itu juga

melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan Undang-Undang tersebut, mewajibkan tiap

pimpinan Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan

Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang

serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ).

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

1). Kedudukan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPD Daerah, bahwa BPS Kabupaten/Kota adalah

Perwakilan BPS di Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPS

Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala

2

2). Tugas Pokok

BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan penyelenggaraan statistik

daerah kabbupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3). Fungsi

Fungsi dari BPS Kabupaten/Kota adalah:

a) Penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota;

b) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten/Kota;

c) Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik

di kabupaten/kota;

d) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kota.

4). Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut,

sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat

Statistik Kabupaten/Kota, yaitu:

Susunan organisasi BPS Kabupaten Pringsewu, terdiri dari:

a) Kepala

Bertugas: memimpin BPS Kabupaten Pringsewu dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten

Pringsewu serta membina aparatur BPS Kabupaten Pringsewu agar berdaya guna dan berhasil

guna, dengan wewenang antara lain:

- Penyusunan rencana daerah di Kabupetan Pringsewu secara makro di bidang statistik;

- Perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah di

Kabupaten Pringsewu;

3

- Penetapan dan penyelenggaraan statistik di Kabupaten Pringsewu;

- Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik

- Penyusunan pedoman penyelenggaraan survey statistik sektoral.

b) Subbagian Tata Usaha

Bertugas: melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum,

keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam.

c) Seksi Statistik Sosial

Bertugas: melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik sosial.

d) Seksi Statistik Produksi

Bertugas: melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik

produksi.

e) Seksi Statistik Distribusi

Bertugas: melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik

distribusi.

f) Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Bertugas: melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sektor.

g) Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Bertugas : melakukan pengintegrasian pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan

statistik, serta diseminasi dan layanan statistik.

h) Kelompok Jabatan Fungsional

Bertugas: melakukan kegiatan sesuai dengan jabtan fungsional masing-masing berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4

Secara rinci struktur organisasi BPS Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada lampiran 1.

1.3. Landasan Hukum

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPS Kabupaten Pringsewu

dilindungai oleh perangkat hukum, yaitu:

1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik menjamin kepastian hukum bagi

penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya

Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin

terutama atas nilai informasi yang diperolehnya;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan

Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik

dasar;

3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non

Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintahan non departemen

yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar;

4) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perwakilan BPS Daerah.

5

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2010-2014

Badan Pusat Statistik mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang

berkualitas, yaitu lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data

tersebut digunakan sebagai rujukan untuk kebijakan dalam menyusun perencanaan sehingga

akan memperoleh hasil yang diinginkan.

Agar data dan informasi tersebut berkualitas, maka perlua adanya arahan dan sasaran yang

jelas, dalam hal ini adanya rencana strategis. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 mengatur

kewajiban Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 yang

memuat visi dan misi Kementerian/Lembaga yang telah diselaraskan dengan visi dan misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Rencana Strategis

Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2010-2014 disusun berlandaskan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, serta

memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Renstra BPS Tahun

2010-2014 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS dan para pemangku kepentingan. Oleh

karena itu BPS Kabupaten Pringsewu dalam menetapkan rencana strategis tahun 2011-2014

mengacu pada Renstra BPS Pusat tahun 2010-2014.

1) Visi BPS Kabupaten Pringsewu

Visi BPS Kabupaten Pringsewu adalah menunjang tercapainya Visi BPS secara nasional, oleh

karena BPS Kabupaten Pringsewu merupakan instansi vertikal dan merupakan bagian dari sistem

perstatistikan nasional, maka visi tersebut adalah:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua”

Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik

terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya.

6

Kata “data statistik terpercaya” mempunyai makna statistik yang menggambarkan keadaan yang

sebenarnya.

Kata “untuk semua” mempunyai makna bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk

mengakses data BPS.

2) Misi BPS Kabupaten Pringsewu

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi BPS Kabupaten Pringsewu yang merupakan

penjabaran dan rencana pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu:

a) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk

menyelenggarakan statistik yang efektif dan efisien;

b) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan

teknologi informasi mutakhir untuk memajukan perstatistikan Indonesia;

c) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik

statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;

d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak;

e) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan

pemerintah dan swasta, dalam rangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan

efisien.

3) Tujuan

Tujuan utama dalam pembangunan nasional dibidang Statistik lima tahun kedepan adalah:

Tujuan 1: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;

Tujuan 2: Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif,

dan efisien;

Tujuan 3: Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja;

Tujuan 4: Meningkatkan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan.

7

Untuk itu, BPS perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi,

dan standardisasi kegiatan statistik.

4) Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Dari tujuan pertama: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang

berkualitas.

Mencakup tiga sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu

- Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat

waktu

- Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap,

akurat, dan tepat waktu

- Penigkatan metodologi sensus dan survei

b) Dari tujuan kedua: Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang

andal, efektif, dan efisien.

Mencakup dua sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu

- Peningkatan hubungan dengan pengguna data

- Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

c) Dari tujuan ketiga: Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja.

Mencakup tiga sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu

- Peningkatan kualitas pengolahan data dan informasi statistik

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya

- Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya

d) Dari tujuan keempat: Menigkatkan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan.

Mencakup empat sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu

- Memperbaiki sumber daya manusia

8

- Penataan kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan memuwujdkan good

governance

- Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

- Peningkatan pengawasan dan akuntabiltas kinerja aparatur BPS Kabupaten Pringsewu

5) Kebijakan BPS Kabupaten Pringsewu

Sebagai tindak lanjut visi, misi, tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka BPS Kabupaten

Pringsewu menetukan arah kebijakan pembangunan statistik, sebagai berikut:

a) Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh

hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan

pemutakhiran.

b) Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria (NSPK).

c) Memfasilitasi penigkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi.

d) Mengupayakan terwujudnya system informasi statistik yang andal dan efisien dengan

memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna.

e) Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan system informasi statistik terhadap seluruh

penyelenggara kegiatan statistik nasional.

f) Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam

menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik.

g) Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik.

h) Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua

lembaga pemerintah maupun swasta.

i) Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan teknologi informasi seperti

notebook/laptop untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka

9

pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi

informasi melalui system elektronik survey.

6) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai visi, misi BPS Kabupaten Pringsewu, maka selama periode 2011-2014 telah

ditetapkan tiga program, yaitu:

a) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang

berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan

informasi statistik, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan

kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan

informasi statistik.

Sasaran program adalah:

- Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat

waktu;

- Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap,

akurat, dan tepat waktu;

- Peningkatan metodologi sensus dan survei;

- Peningkatan dan pengembangan analisis statistik;

- Peningkatan hubungan dengan pengguna data;

- Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik;

- Peningkatan kualitas pengolahan data dan informasi statistik.

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan

kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar

kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan

operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan,

10

pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM,

dan fungsi kehumasan.


- Memperbaiki sumber daya manusia;

c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS

Program ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang

telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelangkapan fasilitas ruang kerja, serta

penyediaan rumah dinas dan sarana trasportasi untuk pusat dan daerah.


- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya.

11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1977 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik memberi amanat

kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasil secara teratur dan

transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS

sebagai salah satu lembaga Pemerintah Non Departemen yang menjalankan kewenangan di

bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah-daerah. Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk melihat seberapa besar pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan yang

diperoleh BPS Kabupaten Pringsewu dalam pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pelaporan akuntabilitas kinerja.

3.1. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2011

Tujuan 1

Adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Kualitas data sangat mempengaruhi suatu keputusan atau kebijakan yang akan dilakukan

oleh seorang pemimpin, sehingga mendorong BPS Kabupaten Pringsewu harus menyajikan data

dan informasi statistik yang dapat dipercaya. Kualitas data sangat dipengaruhi oleh beberapa

indikator, diantaranya kelengkapan data dan sampel yang mewakili, serta pemasukan

dokumen/response rate.

Pemasukan dokumen dari kegiatan survey BPS Kabupaten Pringsewu tahun 2011 hampir

mencapai 100,00 persen, hal ini disebabkan terjadinya kasus lewat panen sebesar 7,5 persen.

Besaran capaian hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa, kinerja BPS Kabupaten Pringsewu

dalam hal menyediakan data dan informasi statistik mempunyai kualitas yang baik dan masih

sesuai dengan yang diharapkan.

12

Sasaran 1.1.

Adalah tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat

waktu.

Tingkat pencapaian sasaran 1.1. ini dapat tercapai dengan adanya publikasi yang

disajikan secara tahunan. Pada tahun 2011 secara administratif BPS Pringsewu belum dapat

menyajikan publikasi tahunan, akan tetapi penyediaan data informasi statistik ekonomi makro

dapat diperoleh secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dapat dicapai pada tingkatan 100 persen.

Masalah/Kendala yang dihadapi

1). Responden sulit ditemui

2). Kurang tanggapnya responden dalam hal pendataan

3). Kurangnya konsistensi pada isian dokumen

4). Petugas kurang memahami konsep dan definisi

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

1). Kunjungan ulang

2). Sosialisasi kegiatan

3). Pemeriksaan isian dokumen

4). Dilakukan pengawasan lapangan

5). Dilakukan briefing

Sasaran 1.2.

Adalah tesedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap,

akurat, dan tepat waktu.

Tingkat pencapaian sasaran 1.2. tercapai dengan masuknya dokumen hasil survei

mencapai 100 persen di tahun 2011, sehingga sasaran penyediaan data dan informasi statistik

sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu tercapai.

13

Permasalahan/Kendala yang Dihadapi

1). Responden sulit ditemui

2). Kurang tanggapnya responden dalam hal pendataan

3). Kurangnya konsistensi pada isian dokumen

4). Petugas kurang memahami konsep dan definisi


1). Kunjungan ulang

2). Sosialisasi kegiatan

3). Pemeriksaan isian dokumen

4). Dilakukan pengawasan lapangan

5). Dilakukan briefing

Sasaran 1.3.

Adalah peningkatan metodologi sensus dan survey

Tingkat pencapaian sasaran 1.3 tercapai dengan dilakukan pemutakhiran dan

pemeliharaan Master File Desa (MFD) dan MBS berbasis web (Blok Sensus) yang semuanya

dapat dilaksanakan, sehingga sasaran peningkatan metodologi sensus dan survey tercapai.

Permasalahan/Kedala yang dihadapi

1) Perubahan SLS (gabung/pemekaran) yang menjadi dasar pembentukan blok sensus di

beberapa wilayah sangat cepat

14


1) Dilakukan update terhadap blok sensus dan informasi perubahan SLS di desa tersebut

sehingga perbaikan peta dapat dilakukan tanpa merubah batas blok yang ada.

Tujuan 2

Adalah Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan

efisien.

BPS merupakan suatu instansi non departemen yang memberikan informasi kepada

seluruh masyarakat dalam hal data, berkaitan dengan itu maka pelayanan yang diberikan oleh

BPS kepada masyarakat harus memberikan informasi mengenai data harus lebih baik

(berkualitas) sehingga masyarakat konsumen pengguna data merasa puas.

Sehubungan dengan baru berjalannya kegiatan perstatistikan di Kabupaten Pringsewu dan belum

dibentuknya unit pelayanan statistik terpadu, maka jumlah pengunjung yang menginginkan data

pada tahun 2011 belum dapat ditentukan target yang harus dicapai untuk menunjukkan kinerja

BPS Kabupaten Pringsewu dalam hal peningkatan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan

SSN yang andal, efektif, dan efisien.

Sasaran 2.1.

Adalah peningkatan hubungan dengan pengguna data

Tingkat pencapaian sasara 2.1. tercapai dengan merasa puas konsumen terhadap akurasi

dan cakupan data, pada tahun 2011 dengan keterbatasan yang ada, diperkirakan 70 persen

pengguna data yang merasa puas terhadap akurasi dan cakupan data yang ada, atau dengan kata

lain sasaran peningkatan hubungan dengan pengguna data tercapai.


1) Ragam data dan judul publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten masih terbatas.

2) Petugas yang dapat menjelaskan makna dari data yang tersedia terbatas

15


1) Menambah judul publikasi yang diterbitkan dan meningkatkan kerjasama dengan

pemerintah daerah.

2) Meningkatkan pengetahuan petugas sehingga mampu menjelaskan kegiatan dan alur

pengumpulan data serta makna data yang dihasilkan.

Sasaran 2.2

Adalah Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik.

Tingkat pencapaian sasaran 2.2 tercapai dengan adanya pengunjung yang datang ke

pelayanan statisik terpadu (PST). Berhubung BPS Kabupaten Pringsewu relatif masih baru

berdiri maka PST belum dapat dilakukan diruangan tersendiri (Perpustakaan), maka belum dapat

ditentukan target pengunjung perpustakaan.


1) Penerbitan publikasi rutin belum tepat waktu (penghujung tahun atau diawal tahun

berikutnya)

2) Diseminasi hasil kegiatan sensus/survei sangat terlambat

3) Terbatasnya ruang kantor, sehingga PST belum dapat dilaksanakan dengan baik.

4) Data-data yang ditampilkan di website terbatas dan berupa data-data tahunan (belum ada

BRS atau data bulanan)


1) Jadual pencetakan publikasi akan dimajukan

16

2) Disiplin untuk memenuhi jadwal setiap kegiatan mulai dari persiapan , pelaksanaan,

pengawasan, pemeriksaan dokumen dan pengolahan sehingga penyajian hasilnya pun tidak

terlambat.

3) Kerjasama dengan subject matter untuk menyampaikan data-data terbaru , mengusahakan

penerbitan BRS dan menampilkan tulisan atau artikel dari masing-masing seksi untuk

ditampilkan di website.

4) Layanan kepustakaan dilakukan oleh para subject matter di masing-masing ruangan.

5) Akan dilakukan penyempurnaan pada web site BPS Pringsewu dengan mamasukkan data

yang beragam.

Tujuan 3:

Adalah Penguatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta sarana kerja

Untuk meningkatkan suatu hasil pekerjaan yang lebih baik sangat diperlukan suatu sarana

dan prasarana yang berhubungan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi serta sarana

lainnya, seperti komputer, lap top, kendaraan roda dua/empat dan lain-lain sehingga apa yang

hasilkan dapat menghasilkan yang sesuai dengan tujuan.

Dengan peralatan yang sangat terbatas, kegiatan hasil pengolahan yang dikirim ke Pusat

pada tahun 2011 pada umumnya semua terkirim, hal ini terlihat dari persentase pengiriman hasil

pengolahan ke pusat yaitu sebesar 100 persen.

Sasaran 3.1.

Adalah Peningkatan kualitas pengolahan data dan informasi statistik.

Tingkat pencapaian sasaran 3.1. tercapai dengan terkirimnya hasil pengolahan data ke

BPS Pusat tepat waktu. Hal ini terlihat pada tahun 2011 sebesar 100 persen hasil pengolahan data

dikirim ke BPS Pusat tepat waktu.

17


1) Pemasukan dokumen hasil kegiatan lapangan mendekati batas akhir pengolahan sehingga

masih ada dokumen yang lolos dari proses pemeriksaan (editing), sedangkan perbaikan data

memerlukan konfirmasi lapangan sehingga waktu pengolahan menjadi lebih lama.


1) Mekanisme ban berjalan (pengumpulan dokumen secara bertahap tidak harus menunggu

sampai 100% kegiatan lapangan selesai ) harus dilaksanakan secara efektif sehingga proses

pemeriksaan dokumen, editing, entry dan validasi dapat dilaksanakan tepat waktu dan tidak

ada proses yang dilewati. Untuk menghemat waktu penyampaian bahan dan hasil konfirmasi

ke dan dari petugas dapat dilakukan melalui telepon atau sms.

Sasaran 3.2.

Adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya.

Tingkat pencapaian sasaran 3.2. tercapai dengan adanya sarana TIK dalam kondisi baik

dan juga sarana dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi baik. Hal ini terlihat pada tahun 2011

persentase sarana TIK dan juga sarana dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi baik yaitu

sebesar 100 persen.


1) Sarana penunjang TIK jumlah dan kualitasnya tidak seimbang dengan pegawai yang ada.


2) Memanfaatkan sarana yang ada seefektif dan seefisien mungkin

18

Sasaran 3.3.

Adalah peningkatan kuantitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya.

Tingkat pencapaian sasaran 3.3. tercapai dengan adanya terpenuhinya kuantitas sarana

TIK dan juga sarana dan prasarana kerja lainnya yang memadai. Hal ini terlihat pada tahun 2011

persentase kuantitas sarana TIK dan juga sarana dan prasarana kerja lainnya yang memadai

sebesar 100 persen.


1) Sarana penunjang TIK jumlah dan kualitasnya tidak seimbang dengan pegawai yang ada.


2) Memanfaatkan sarana yang ada seefektif dan seefisien mungkin

Tujuan 4:

Adalah Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan penataan kelembagaan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu asset dari suatu organisasi/lembaga yang

sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu organisasi/lembaga, dengan adanya SDM

yang berpotensi maka suatu organisasi/lembaga akan memperoleh tujuan yang diinginkan.

Disamping SDM juga tidak kalah pentingnya adalah adanya suatu perubahan dalam suatu

organisasi/lembaga, seperti reformasi birokrasi.

Untuk meningkatkan hasil yang sudah ditentukan, maka salah satunya yang harus

diperhatikan adalah pendidikan formal pegawai yang ada di BPS Kabupaten Pringsewu. Jumlah

pegawai yang berpendidikan minimal D III dan atau S1 di tahun 2011 adalah sebesar 60 persen.

Sasaran 4.1.

Adalah memperbaiki SDM

19

Tingkat pencapaian sasaran 4.1. tercapai dengan adanya pegawai yang memiliki

pendidikan minimal D III dan atau S1 dan juga pegawai yang memangku jabatan fungsional

tertentu. Pada tahun 2011 jumlah pegawai yang berpendidikan minimal D III dan atau S1 sebesar

60 persen, sedangkan yang menjabat fungsional ada sebanyak 3 pegawai.


1) Kurangnya pengetahuan pegawai mengenai jabatan fungisonal

2) Kurang berminatnya pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi


1) Dilakukan pengenalan dan pengarahan mengenai jabatan fungsional

2) Mendorong dan memberikan motivasi agar pegawai melanjutkan pendidikan yang lebih

tinggi.

Sasaran 4.2.

Adalah Penataan kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan mewujudkan Good

Governance.

Tingkat pencapaian sasaran 4.2. tercapai dengan adanya jumlah dokumen reformasi birokrasi

yang dibuat.

Pada tahun 2011 dokumen reformasi birokrasi telah dibuat sebanyak satu dokumen reformasi

birokrasi.


1) Masih sedikit yang menerima adanya perubahan

20


1) Memberikan pengarahan dan meyakinkan bahwa reformasi birokrasi yang membawa

dampak yang baik.

Sasaran 4.3.

Adalah peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Tingkat pencapaian sasaran 4.3. tercapai dengan adanya laporan keuangan BPS

Kabupaten Pringsewu yang diperiksa oleh BPK.

Pada tahun 2011 belum dapat disusun laporan keuangan BPS Kabupaten Pringsewu karena

DIPA/Anggaran masih disatukan dengan BPS Kabupaten Tanggamus selaku kabupaten induk.

Sasaran 4.4.

Adalah peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparaatur BPS Kabupaten Pringsewu.

Tingkat pencapaian sasaran 4.4 tercapai dengan adanya laporan monitoring tindak lanjut

hasil audit.

Karena BPS Kabupaten Pringsewu pada tahun 2011 belum memiliki anggaran tersendiri, maka

Laporan hasil monitoring keuangan merupakan kinerja dari aparatur BPS Kabupaten Pringsewu

belum dapat disusun.

3.2. Evaluasi Kegiatan Tahun 2011

Evaluasi Pendataan Sapi Perah, Sapi Potong, dan Kerbau Tahun 2011 (PSPK2011)

Kegiatan pelaksanaan PSPK2011 di Kabupaten Pringsewu dilaksanakan pada tanggal 2

sampai dengan 30 Juni 2011, merupakan kegiatan kerjasama antara BPS dengan Dirjen

Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH). Petugas yang digunakan dalam pelaksanaan

PSPK2011 sebanyak 137 petugas dengan jumlah rumahtangga yang memiliki sapi dan kerbau

7.775 rumah tangga.

21

Evaluasi Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011)

Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011) merupakan kegiatan

pendataan rumah tangga untuk program bantuan dan perlindungan sosial yang keempat setelah

Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05), Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan

2007 (SPDKP07), dan PPLS 2008.

Tujuan utama dari kegiatan PPLS 2011 adalah memperoleh basis data terpadu rumah tangga dan

keluarga sasaran yang akan dipergunakan untuk berbagai program bantuan dan perlindungan

social yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2012 – 2014. Basis data terpadu

mencakup 40 persen rumah tangga menengah ke bawah (secara nasioanl) menurut: nama dan

alamat kepala rumah tangga/keluarga; wilayah pemukiman sampai tingkat satuan lingkungan

setempat terkecil dengan persentase berbeda-beda sesuai dengan intensitas kemiskinan; dan

informasi persyaratan program bantuan dan perlindungan sosial.

Pelaksanaan PPLS2011 dilaksanakan dari tanggal 15 Juli 2011 sampai tanggal 14

Agustus 2011 dengan jumlah petugas sebanyak 132 petugas dan kuota jumlah rumah tangga

sebanyak 33.953 rumah tangga dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2011

Kegiatan BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 dalam penyelenggaraan statistik masih

menggunakan anggaran dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Tanggamus, sehingga belum

dapat mempertanggungjawabkan akuntabilitas keuangan yang digunakan.

22

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada BPS Kabupaten

Pringsewu dapat dilaksanakan dengan baik, akan tetapi karena pada tahun 2011 anggaran masih

tergabung pada kabupaten induknya (Kabupaten Tanggamus) maka Akuntabilitas Keuangan

masih belum dapat dilaporkan

4.1. TINJAUAN UMUM

LAKIP BPS Kabupaten Pringsewu merupakan perwujudan kewajiban BPS Kabupaten

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam

mencapai tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Utama untuk masing-masing unit kerja (seksi)

dapat dicapai dengan baik (100 persen) kecuali pada seksi produksi dimana ubinan yang

dilakukan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh karena terjadi lewat panen. Demikian juga

dengan pelayanan statistik terpadu yang belum dapat dilaksanakan karena sampai dengan saat ini

BPS Kabupaten Pringsewu masih belum mempunyai perpustakaan.

4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA

Sebagai satuan kerja yang baru, BPS Kabupeten Pringsewu masih menyewa gedung

(kantor) untuk melaksanakan kegiatan perstatistikan. Bangunan kantor yang ada memang belum

sesuai/ideal dengan jumlah seksi dan kegiatan pelayanan statistik terpadu yang dicanangkan oleh

BPS, oleh karena itu dengan berbagai keterbatasannya maka kegiatan dilaksanakan dengan

kurang memperhatikan sisi kelayakan tempat.

Demikian juga dengan prasarana pendukung seperti komputer dan alat pengolahan data

lainnya masih dirasakan kurang dapat mendukung kegiatan yang ada, bukan saja dari segi jumlah

tetapi juga dari segi kelayakannya. Beruntung sampai dengan semangat dan kerja keras, sampai

saat ini semua permasalahan dan kendala-kendala yang ada masih dapat diatasi.

23

4.2. SARAN TINDAK LANJUT

Sebagai institusi pemerintah, BPS Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat menunjukkan

Akuntabilitas Kinerja yang baik, bukan saja saja dari sisi teknis tetapi juga dari sisi administrasi.

Untuk melaksanakan semua harapan tersebut, maka faktor-faktor pendukung juga harus

disiapkan dengan baik, seperti halnya pembangunan kantor, kelengkapan alat-alat pengolah data

dan mungkin lebih baik lagi jika dilakukan promosi pendidikan untuk para pegawai berprestasi.

Pengawasan pekerjaan secara berjenjang juga diperlukan agar tingkat kesalahan yang

mungkin dapat terjadi dapat diminimalisasi, selain juga pembinaan mulai dari masalah teknis

sampai dengan masalah administrasi, agar laporan akuntabilitas kinerja dapat disusun dengan

lebih baik lagi.

24

Organisasi BPS Kabupaten Pringsewu

Keadaan Februari 2012

Koordinator Statistik Kecamatan ( KSK )

7. Banyumas

Daeng Asmoro

19660820 199003 1 003 III/a, 1-04-2009

8. Adi Luwih

Djoko Supriyanto (FS) 19600604 198202 1 002

III/c, 1-10-2006

KEPALA

Toga Hamonangan, S.Si., M.M.

19630910 198501 1 001

IV /a , 1-10-2010

Kasubbag Tata Usaha

Andriazi, S.E. 19721031 199312 1 001

III /b, 1-10-2009

Staf : 1. Fitri Nurjanah, A.Md.

19890505 201101 2 013 II /c, 01-01-2011

Staf :

1. Erwansyah Yusup 19720520 199403 1 004

II /d, 1-10-2008

Staf :

---

Staf :

---

Kasie Statistik Distribusi

Ony Aisyarani, SST

19810517 200312 2 002

III /c, 1-10-2010

Kasie Statistik Produksi

Wayan Sudarsono, SST. 19680307 199101 1 001

III/c, 1-10-2008

Kasie Nerwilis

Dian Wuryandari S, S.Si.

19770202 199912 2 001

III /c, 1-10-2008

0-2010

Kasie I P D S

Kemas Muhammad Irsan R, S.ST 19840910 200701 1 003

III/b, 1-04-2011

Kasie Statistik Sosial

Benedictus Riahot S, SST

19730820 199412 1 001

III /d 1-04-2009

Staf :

---

1. Pardasuka Muhammad Arifin

19780228 200502 1 001 II /b, 1-10-2010

2. Ambarawa Dwi Andy Suprianto, S.Si.

19840217 201101 1 016 III/a, 1-01-2011

3. Pagelaran

Sugiarto (FS)

19641218 198603 1 007 III/b, 1-10-2007

4. Pringsewu

Suparmin (FS)

19590309 198202 1 001 III /d, 1-10-2011

5. Gading Rejo (Pensiun) Yudi Trisila (FS)

195601201980031001

III /c, 1-04-2009 6. Sukoharjo Bambang Wahyudi, S.E.

19661111 199003 1 002 III/b, 1-10-2011

Keterangan : --- Kosong

25

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama

(Peraturan Kepala BPS No.11 Tahun 2011)

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatkan ketersediaan

data dan informasi statistik

yang berkualitas

1.1 Tersedianya data dan informasi

statistik ekonomi makro yang

lengkap, akurat, dan tepat

waktu

- Persentase pemasukan

dokumen/ response rate dari

kegiatan statistik perusahaan

- Seksi statistik

produksi

- Seksi statistik

distribusi

1.2 Tersedianya data dan informasi

statistik sosial dan

kesejahteraan rakyat yang

lengkap, akurat, dan tepat

waktu

Persentase pemasukan

dokumen/ response rate dari

kegiatan statistik

rumahtangga

- Seksi statistik sosial

1.3 Peningkatan mutu metodologi

sensus dan survey

Persentase peta wilayah

administrasi dan blok sensus

yang akurat dan mutakhir

- Seksi IPDS

2 Meningkatkan pelayanan prima

dalam rangka mewujudkan

SSN yang andal, efektif, dan

efisien

2.1 Peningkatan hubungan dengan

pengguna data

- Persentase konsumen yang

merasa puas terhadap

akurasi data

- Persentase konsumen yang

- Seksi IPDS

26

merasa puas terhadap

cakupan data

2.2 Peningkatan efektivitas dan

efisiensi diseminasi data dan

informasi statistik

- Jumlah pengunjung yang

menggunakan data BPS

- Jumlah pengunjung yang

datang ke pelayanan

statistik terpadu (bukan

perpustakaan)

- Seksi IPDS

3 Penguatan teknologi informasi

dan komunikasi (TIK) serta

sarana kerja

3.1 Peningkatan kualitas

pengolahan data dan informasi

statistik

Persentase hasil pengolahan

data dikirim ke BPS Pusat

tepat waktu

- Seksi IPDS

3.2 Peningkatan kualitas sarana dan

prasarana TIK serta sarana dan

prasarana kerja lainnya

- Persentase sarana TIK

dalam kondisi yang baik

- Persentase sarana dan

prasarana kerja lainnya

dalam kondisi yang baik

- Seksi IPDS

3.3 Peningkatan kuantitas sarana

dan prasarana TIK serta sarana

dan prasarana kerja lainnya

- Persentase terpenuhinya

sarana dan prasarana TIK

yang memadai

- Persentase terpenuhinya

sarana dan prasarana kerja

lainnya yang memadai

- Seksi IPDS

4 Meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia (SDM)

27

dan penataan kelembagaan

4.1 Memperbaiki SDM - Persentase pegawai

berpendidikan minimal D

III dan atau S1

- Jumlah pegawai yang

memangku jabatan

fungsional tertentu

- Sub Bag TU

4.2 Penataan kelembagaan dalam

rangka reformasi birokrasi dan

mewujudkan Good Governance

Jumlah dokumen reformasi

birokrasi

- Sub Bag TU

4.3 Peningkatan akuntabilitas

pengguna anggaran dan

pelaksanaan kegiatan

Opini terhadap laporan

keuangan BPS Kabupaten

Pringsewu oleh BPK

- Sub Bag TU

4.4 Peningkatan pengawasan dan

akuntabilitas kinerka aparatur

BPS Kabupaten Pringsewu

Jumlah laporan monitoring

tindak lanjut hasil audit

- Sub Bag TU

Lakip 2011 BPS Pringsewu

Documents