Lakip 2007 Final

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2007

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perhubungan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam

pembangunan nasional, mengingat perhubungan merupakan sarana untuk

memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan serta semua

aspek kehidupan.

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur dan juga

efisien serta mampu memadukan moda transportasi lainnya yang

menjangkau seluruh pelosok wilayah dengan biaya yang terjangkau oleh

masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu diwujudkan suatu kegiatan

Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan serangkaian

dari beberapa kegiatan dibidang transportasi yang menghubungkan wilayah-

wilayah kegiatan sehingga akan membentuk suatu kesatuan sistem jaringan

transportasi bagi penyelenggaraan perhubungan.

Dengan telah digulirkannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai

kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah secara mandiri.

Kewenangan pemerintahan yang diwajibkan sesuai dengan Undang-undang

Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahaan di Daerah meliputi 7 (tujuh)

bidang urusan yaitu : bidang pendidikan, pekerjaan umum, perhubungan,

kesehatan, pertanahan, pertanian dan kehutanan. Pengembangan Bidang

Perhubungan sebagai salah satu bidang yang diserahkan kepada Pemerintah

Daerah perlu dikembangkan disesuaikan dengan potensi dan karakteristik

yang dimiliki oleh Daerah itu sendiri.

2. Dasar Hukum

Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 1


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini,

disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disempurnakan melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Penyusunan Laporan

Kinerja

3. Tupoksi dan Core Business

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan

tugas desentralisasi dibidang perhubungan

2. Fungsi

2.1 Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;

2.2 Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

2.3 Pembinaan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang

Dinas;

3. Struktur Organisasi

3.1 Kepala Dinas

3.2 Bagian Tata Usaha, membawahi :

3.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3.2.2 Sub Bagian Keuangan,

3.3 Bidang Bina Teknis, membawahi :

3.3.1 Seksi Survey dan Pengolahan Data,

3.3.2 Seksi Perencanaan

3.4 Bidang Lalu Lintas, membawahi :

3.4.1 Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas,

3.4.2 Seksi Pengawasan dan bimbingan Keselamatan

3.5 Bidang Teknis Sarana Pos dan Telekomunikasi, membawahi :

3.5.1 Seksi Perbengkelan,

3.5.2 Seksi Perijinan Pos dan Telekomunikasi

3.6 Bidang Angkutan, membawahi :

3.6.1 Seksi Angkutan Dalam Kabupaten,

3.6.2 Seksi Angkutan Antar Kota Dan Barang

3.7 Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :

3.7.1 UPTD Pengujian Kendaraan bermotor

3.7.2 UPTD Terminal



3.7.3 UPTD Parkir

3.8 Kelompok Jabatan Fungsional

4. Core Business

Core business dari Dinas Perhubungan adalah meningkatkan sarana dan

prasarana perhubungan sebagai sarana peningkatan pertumbuhan

perekonomian daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

5. Aspek Strategis yang berpengaruh

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas

Perhubungan Kabupaten Garut dalam mencapai visi dan misi yang telah

ditetapkan. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Memiliki otoritas dan wewenang penuh dalam melaksanakan operasional

pada bidang perhubungan dan memiliki perangkat ketentuan perundang-

undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas.

b. Memiliki kemampuan untuk menerbitkan ketentuan peraturan dalam

lingkup perhubungan untuk memudahkan operasionalisasi di lapangan.

c. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan penegakan hukum bagi yang

melakukan pelanggaran hukum dalam bidang perhubungan.

Selain dari faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut diatas, terdapat pula

ancaman-ancaman yang bakal menghadang, terhadap kelancaran

pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Garut dalam

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ancaman-ancaman ini terutama

datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap

jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya. Beberapa

tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat serta

penurunan pertumbuhan perekonomian yang dapat mengancam

tersedianya sarana dan prasarana perhubungan.

b. Adanya era globalisasi yang menuntut adanya standarisasi pelayanan pada

bidang perhubungan.

c. Adanya era pasar bebas yang menuntut perlu adanya persiapan didalam

mengantisipasi masuknya pelayanan bidang perhubungan dari Negara lain

atau asing.

d. Belum adanya kesiapan aparat dan masyarakat didalam menjaga

kedisplinan berlalu lintas yang baik.



Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka diidentifikasikan beberapa faktor

kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif

dan efisien. Beberapa faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh

terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan

Kabupaten Garut adalah terdiri dari :

a. Tersedianya prasarana perhubungan yang handal.

b. Tersedianya sarana perhubungan yang paripurna, efisien, efektif dan

dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat (para pengusaha

kendaraan).

c. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang potensial dan bertanggung

jawab dalam bidang perhubungan.

d. Tersedianya fasilitas/peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan

operasional di bidang perhubungan.

e. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam sub sektor

perhubungan.

f. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang optimal dalam mendukung

kebijakan dalam bidang perhubungan.

d. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Lakip terdiri :

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang

2. Dasar Hukum

3. Tupoksi dan Core business

4. Aspek Strategis yang berpengaruh

5. Sistematika Penulisan

BABII Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Dan Anggaran

1. Rencana Strategis Tahun 2006 – 2010

2. Rencana Kinerja Tahun 2007

3. Rencana/Anggaran Tahun 2007

BABIII Akuntabilitas Kinerja



1. Kerangka Pengukuran Kinerja

2. Pencapaian Kinerja, Sasaran, Kegiatan dan Indikator Makro

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan

4. Akuntabilitas Keuangan

5. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan

BABIV Penutup

1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta

langkah antisipasif

3. Strategis Pemecahan Masalah

Lampiran - lampiran

1. Formulir Rencana Strategis (RS)

2. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

3. Formulir Pengukuran dan Pencapaian Sasaran (PPS)

4. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

5. Tabel Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

1. Rencana Strategis Tahun 2006 – 2010

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Garut adalah Garut Tertib

Penyelenggaraan Perhubungan Tahun 2010.

Penjelasan Makna

Dalam visi tersebut terkandung makna/pengertian bahwa target Dinas Tahun

2010 adalah mewujudkan Garut Tertib Penyelenggaraan Perhubungan. Tertib



disini meliputi tertib dalam hal sarana dan prasarana perhubungan tertib

pelayanan jasa perhubungan dan tertib operasional penyelenggaraan

perhubungan.

a. Sedangkan Misinya adalah :

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur;

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan;

Meningkatkan tertib lalu lintas;

Meningkatkan Keselamatan Penyelenggaraan Perhubungan yang

berwawasan lingkungan.

b. Penjelasan masing-masing Misi

Kualitas Sumber Daya Aparatur adalah faktor yang sangat penting

dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu kemampuan dan mutu

pengetahuan aparatur perlu dipacu secara terus menerus untuk

mencapai kondisi ideal SDM aparatur yang diharapkan.

Sarana dan prasarana perhubungan merupakan kunci utama dalam

penyelenggaraan perhubungan. Untuk itu tersedianya sarana dan

prasarana perhubungan yang paripurna adalah tujuan/target utama

yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan.

Pelayanan kepada masyarakat merupakan titik berat Dinas

Perhubungan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk

itu peningkatan kualitas pelayanan jasa perhubungan merupakan titik

pangkal Dinas untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin

kepada masyarakat.

Penyelenggaraan perhubungan dapat berjalan dengan baik, bila lalu

lintas orang dan barang dapat berjalan dengan lancar. Hal itu

mempunyai arti bahwa terselenggaranya perhubungan sangat

dipengaruhi oleh kesadaran awak angkutan dalam memahami tertib

berlalu lintas.

Efek negatif yang ditimbulkan dari penyelenggaraan perhubungan

adalah akibat gas buang dari kendaraan bermotor yang dihasilkan dan

dampak kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan dari mobilitas orang

dan barang tersebut. Untuk itu di dalam penyelenggaraan



perhubungan perlu memperhatikan faktor keselamatan dan faktor

kelestarian lingkungan.

2. Rencana Kinerja Tahun 2007

Rencana kinerja dinas diimplementasikan dalam bentuk program dan

kegiatan, yaitu :

No. Program/Kegiatan

Alokasi Anggaran (Sebelum

Perubahan)

Alokasi Anggaran (Setelah

Perubahan)

I Pelayanan Adm Perkantoran

2.930.150.210 3.136.141.960

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

38.400.000 43.400.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /Opersional

33.350.000 33.350.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

46.600.000 46.600.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

96.566.450 96.566.450



Perubahan)


Perubahan)

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

423.800.000 493.571.750

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

30.000.000 80.000.000

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

189.220.000 304.720.000



9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

38.098.760 43.098.760

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.980.000 24.180.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 108.015.000 108.015.000

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

128.720.000 61.840.000

13 Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi / Teknis

1.788.400.000 1.796.800.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

690.099.720 817.399.720

1 Pembangunan Gedung Kantor 95.997.770 95.997.770

2 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2

0 50.000.000

3 Pengadaan Meubeulair 95.428.750 140.228.750 4 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ operasional

136.381.750 136.381.750



Perubahan)


Perubahan)

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeulair

33.000.000 33.000.000

6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

329.291.450 361.0791.450

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 145.350.000 145.350.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

81.750.000 81.750.000



2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

63.600.000 63.600.000

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

14.280.270 14.280.270

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.382.570 1.095.643

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.897.700 9.897.700

V Program Pembangunan Prasarana dan Faslitas Perhubungan

920.876.650 240.868.650

1 Perencanaan pembangunan prasaran dan fasilitas Perhubungan (FS & DED Terminal)

705.008.000 0



Perubahan)


Perubahan)

2 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur Bidang Perhubungan

91.595.000 91.595.000

3 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 24.833.650 79.833.650

4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 99.440.000 69.440.000

VI Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

740.144.320 1.001.191.920



1 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

111.584.000 261.131.600

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal 628.560.320 740.060.320

VII Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.342.161.690 1.044.731.690

1 Kegiatan penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

18.610.500 18.610.500

2 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya (penertiban angkutan di jalan)

380.000.000 380.000.000

3 Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan

102.700.000 102.700.000



Perubahan)


Perubahan)

4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan (Pembebasan Lahan Terminal)

366.816.190 45.386.190

5 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ jurumudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

37.420.000 37.420.000

6 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan (perijinan angkutan dan

100.000.000 100.000.000



pengujian kendaraan bermotor)

7 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan (yan angk. Lebaran, Natal & Th Baru + tur hari besar Nasional/VIP)

336.615.000 360.615.000

VIII Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

340.441.750 450.476.500

1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 240.441.750 302.756.500

2 Pengadaan Marka Jalan 100.000.000 147.720.000IX Program Peningkatan

Kelaikan Pengoperasian Ranmor

377.000.000 412.492.200

1 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

300.000.000 300.000.000

2 Pelaksanaan Uji Petik kendaraan bermotor 77.000.000 112.492.200

Jumlah 7.500.504.610 7.262.932.910

3. Rencana/Target Penerimaan Pendapatan Tahun 2007

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 Rencana Penerimaan

Pendapatan adalah sebagai berikut :

No.

Objek Penerimaan Retribusi

Target TA.2007

Pengelola

I Retribusi Daerah ;

1 Terminal : Peron/TPR 942.627.800 UPTD Terminal

2Parkir di Tepi Jalan Umum

265.860.400 UPTD Parkir

3 Pengujian Kendaraan Bermotor

542.627.800 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

4 Izin Trayek Dalam

Kabupaten152.828.000 Bidang Angkutan

5 Izin Usaha Angkutan 167.532.300 Bidang Angkutan



Orang/Barang

6 Izin Usaha Jasa Bongkar

Muat Barang120.003.000 Bidang Angkutan

7 Cetak Tulis 36.036.000 Masing-masing

pengelola

II Lain-lain PAD yang sah ;

1 MCK Terminal 23.400.000 UPTD Terminal

2Sewa Lahan/Inap Bis Term.

15.030.000 UPTD Terminal

Jumlah 2.265.945.300

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data

kinerja yang diperoleh melalui system pengumpulan data kinerja dari dua

sumber, yaitu :

a) Data Intenal, yang berasal dari system Informasi yang ada baik

laporan kegiatan reguler seperti laporan bulanan, triwulanan,

semesteran dan kegiatan lainnya.

b) Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian

kinerja DinasPerhubungan Kabupaten Garut.



Beberapa jenis indictor kineja yang digunakan dalam pelaksanaan

pengukuran kinerja kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun

2006, yaitu :

Indikator masukan ( input ) dalah salah sesuatu yang

dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dapat berjalan untuk

menghasillkan keluaran. Untuk tahun 2006, indicator input ini

diprioritaskan pada pengunaan alokasi dana kegiatan yang dilakukan

pengukuran kinerja, dengan satu rupiah.

Indikator keluaran ( output ) dalah satu yang diharapkan

langsung dicapai dari satu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/ atau

non fisik. Indikator output yag digunakan bervariasi mulai dari output

terselenggaranya kegiatan ( jumlah kegiatan ), jumlah orang, jumlah

laporan, danjumlah barang atau jasa lainnya dari hasil pelayanan

taupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satu kegiatan, orang paket,

buah unit, rupiah dan sebagainya.

Indikator hasil ( outcome ) adalah segala sesuatu yang

mencerminkan berfungsinya Output Kegiatan pada jangka menengah

( efek langsung ). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif

( % ).

Indikator Manfaat ( Benefit ) dan Dampak ( Impak ) yang

berkaian dengan kegiatan tahun anggaran 2006 sudah ditetapkan

Indikatornya namun tidak seluruh kegiatan dapat dilakukan pengukuran

karena untuk dapat mengetahuinya diperlukan waktu.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat

pencapaian target dari masing-masing Indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir

Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ). Pengukuran tingkat pencapaian

sasaran didasarakan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang

dilakukab dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran

( PPS ).

Perhitungan persentase pencapaian renjcana tingkat capaian ( target )

baik dalam ( PKK ) maupun ( PPS ) memperhatikan karakteristik

komponen realisasi dalam kondisi :



a. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin

baik, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Rencana = x 100 %

Tingkat Capaian

b. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian

kinerja, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Rencana= X X 100%

Tingkat Capaian

Berdasarkan Pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja

sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian

setiap indicator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/

kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi

bertujuan agar di ketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi

dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan dating.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran di nilai dengan skala

pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai

berikut :

X ≥ 85% : Baik

75% ≤ X < 85% : Cukup

55% ≤ X < 75% : Sedang

X < 55% : Kurang

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan

efektifitas .

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan

input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan

tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output

perunit yang di hasilkan oleh suatu input tertentu.

Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari

target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya,

ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya diperoleh

realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukan

bahwa realisasi melampaui target.


Realisasi

Rencana

Rencana

Rencana – (Realisasi – Rencana )


Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara

sasaran dan tujuan dengan hasil (Outcome). Selain itu analisis juga

dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (Performance Gap) yang

terjadi baik terhadap penyebab terjadinya Gap maupun strategi

pemecahan masalah yang telah akan dilaksanakan.

2. Pencapaian Kinerja Sasaran, Kegiatan dan Indikator Makro

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 dapat kami

sampaikan pencapaian kinerja sasaran, kegiatan dan indicator sebagai

berikut :

a. Pengukuran pencapaian sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran adalah untuk mengukur keberhasilan

atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi

dan misi organisasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.

Pengukuran pencapaian sasaran tahun anggaran 2007 untuk periode I

januari 2007 sampai dengan 31 desember 2007 memperlihatkan

kondisi dimana 4 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan rencana

capaiannya sebesar 100%, namun satu indicator sasaran yang belum

dapat diukur (0%).

(Rincian lebih lanjut lihat lampiran pengukuran pencapaian sasaran)

b. Pengukuran kinerja kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengetahui / menilai

keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan saran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan

misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. Pengukuran kinerja

kegiatan ini merupakan awal dari pengukuran kinerja instansi

pemerintah.

Selama Periode dari 1 januari 2007 sampai dengan 31 desember 2007

kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak 39 kegiatan. Adapun hasil

pengukuran kegiatan tersebut dapat diuraikan bahwa dari 39 kegiatan

tersebut seluruhnya telah selesai dilaksanakan dengan capaian

kinerjanya (Input, Output, dan Outcome nya) sebesar 100%. Sedangkan

untuk benefit (manfaat) capaian kinerjanya 70%



(Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran pengukuran kinerja

kegiatan )

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Program, dan Kegiatan

Evaluasi dan analisis kinerja sesuai dengan metode perhitungan diatas,

dapat dilihat pada lampiran RKT

a. Evaluasi Pencapaian Sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik Dinas

Perhubungan Kabupaten Garut tahun 2007 yang mendukung kepada

pencapian visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, dapat

disimpulkan sebagai berikut :

Pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Garut tahun 2007 yang berkaitan dengan misi

Peningkatan Sumber daya aparatur, dengan sasaran : tersedianya Sumber daya aparatur yang profesional :

AIndikator

SasaranSatuan Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

1 Meningkatny

a

pemahaman

tugas dan

produktivitas

kerja

23 23 100

Pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Garut tahun

2007 yang berkaitan dengan misi meningkatkan sarana dan

prasarana perhubungan, dengan sasaran : tersedianya sarana dan prasarana perhubungan adalah sebagai berikut :

B Indikator SasaranSatu

an

Targ

etRealisasi

%

Capaian

Kinerja

1 Sarana :

Rambu lalin

RPPJ

Marka

Unit

Unit

Meter

300

300

1000

300

150

9000

100

50

90



2

Traffict light

Guard Rail

Alat Marka Mobil

Genset 1 PK

Alat Las Listrik

Megaphone

Tenda Pleton

Pelbet

Alat Uji Statis

Alat Uji Keliling

Perlengkapan petugas

Kendaraan Uji keliling

Kend. Derek

Kend. Patroli R4

Kend. Patroli R2

Kend. Dinas R4

Kend. Dinas R2

Sarana Bantu Navigasi

Dermaga ponton

Kapal Patroli

Prasarana :

Rehab. Terminal/Pos

Pengawasan

Penataan Manajemen

perkotaan

Shelter

Rehab.Gedung PKB

Pembangunan

Pengawasan LLAJ

Tower Pemancar

Lahan terminal type A

2 lokasi @ 5 Hektar,

dan Type B 5 lokasi @

3 Ha

Unit

Meter

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Item

jenis

paket

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

Unit

Paket

Lokasi

Unit

Lokasi

Unit

Lokasi

0

3

500

1

3

1

5

3

8

9

6

35

1

1

1

5

5

10

3

3

1

14

1

4

1

7

1

3

0

1

3

0

3

3

8

7

0

35

1

0

1

2

2

5

2

0

0

8

0

2

1

0

1

0

100

0

100

100

0

60

100

100

78

0

100

100

0

100

40

40

50

67

0

0

57

0

50

100

0

100

0



Lahan Pelabuhan laut

Demaga Pelabuhan

Laut

Ha

Lokasi

7

15

1

0

0

0

0


2007 yang berkaitan dengan misi meningkatkan Kualitas pelayanan

jasa perhubungan dengan sasaran : terterwujudnya kualitas

pelayanan prima perijinan dan jasa perhubungan, adalah sebagai

berikut :

C Indikator SasaranSatua

n

Targ

et

Realis

asi

%

Capai

an

Kiner

ja

1 Tersedianya 47 pedoman perizinan dan standar pelayanan minimal Terselenggarnya pembinaan terhadap penyedia dan pengguna jasa sebanyak 600 orang

Buku

Orang

47

600

5

200

11

33


2007 yang berkaitan dengan misi Meningkatkan Tertib Lalu lintas,

dengan sasaran : terciptanya tertib lalu lintas melalui studi penataan

manajemen lalu lintas , sosialisasi , penyuluhan dan penyebaran

pedoman berlalu lintas adalah sebagai berikut :

D Indikator

Sasaran

Satuan Targe

t

Realisasi %

Capaian



Kinerja

1 Terlaksananya 1 paket study penataan manajemen lalu lintas perkotaan Tersusunnya pedoman tata cara berlalu lintas Terselenggaranya penyuluhan tata cara berlalu lintas Terselenggaranya 30 kali sosialisasi tertib lalu lintas melalui media cetak dan elektronik

Paket

Buku

Orang

Kegiatan

1

300

300

30

0

200

150

10

0

67

50

33


2007 yang berkaitan dengan misi Meningkatkan Keselamatan

Perhubungan yang Berwawasan Lingkungan, dengan sasaran :

Tersusunnya data Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) dan terwujudnya

kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan adalah

sebagai berikut :

E Indikator SasaranSatua

n

Targe

tRealisasi

%

Capaian

Kinerja

1 Tersusunnya 4 laporan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) Lalu Lintas

Terpasangnya alat atau mesin kendaraan bermotor sebanyak 10 unit berbahan bakar ramah lingkungan

Buku

Unit

4

10

0

0

0

0



4. Akuntabilitas Keuangan

4.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan yang dikelola Dinas Perhubungan Tahun

Anggaran 2007 adalah sebagai berikut :

4.2 Realisasi Belanja Tidak Langsung

Realisasi penarikan dana belanja tidak langsung secara keseluruhan

sebesar Rp. 2.828.513.362,- atau 94,58 % dari alokasi anggaran

setelah perubahan perinciannya sebagai berikut :

Dinas Perhubungan Kabupaten Garut

No. Objek Penerimaan Retribusi

Target TA.2007

Realisasi %

I Retribusi Daerah ; 1 Terminal :

Peron/TPR942.627.800 670.994.900 71,18

2 Parkir di Tepi Jalan Umum

265.860.400 253.957.000 95,52

3 Pengujian Kendaraan Bermotor

542.627.800 483.325.210 89,07

4 Izin Trayek Dalam Kabupaten

152.828.000 112.620.330 73,69

5 Izin Usaha Angkutan Orang/Barang

167.532.300 167.902.660 100,22

6 Izin Usaha Jasa Bongkar Muat Barang

120.003.000 110.375.590 91,98

7 Cetak Tulis 36.036.000 39.810.000 110,47

II Lain-lain PAD yang sah ;

1 MCK Terminal 23.400.000 20.370.000 87,05 2 Sewa Lahan/Inap

Bis Term.15.030.000 12.881.000 85,70

Jumlah 2.265.945.300 1.872.236.690 82,62

20


Rincian Belanja


Perubahan)

Realisasi Ketr.

Gaji dan Tunjangan 2.745.653.918 2.580.823.362 94,00 Gaji Pokok PNS 1.821.793.450 1.770.142.720 97,16 Tunjangan Keluarga 242.537.020 208.366.553 85,91 Tunjangan Jabatan (Struktural) 211.965.000

200.755.00094,71

Tunjangan Fungsional 64.108.000 50.729.800 79,13 Tunjangan Fungsional Umum 184.653.000

153.575.00083,17

Tunjangan Beras 160.623.216 148.840.840 92,66 Tunjangan PPH/Khusus 39.900.777 36.824.140 92,29 Pembulatan Gaji 73.455 64.409 87,68 Uang Duka/Wafat 20.000.000 11.524.900 57,62 Tambahan Penghasilan PNS

244.800.000 247.690.000 101,18

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

244.800.000 247.690.000 101,18

Jumlah 2.990.453.918 2.828.513.362 94,58

Memperhatikan tabel diatas bahwa realisasi penarikan dana dari pos

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang melebihi dari

alokasi dapat disampaikan bahwa kelebihan penarikan sebesar Rp.

2.890.000,- sudah dikembalikan pada Kas Daerah sejumlah Rp.

2.930.000,- (kelebihan Rp. 40.000,-)

4.3 Realisasi Belanja Langsung

Alokasi anggaran mengalami perubahan yakni dari total keseluruhan

Rp. 7.500.504.610,- turun menjadi Rp. 7.262.932.910,- dari perubahan

alokasi tersebut terserap atau realisasi sebesar Rp. 6.729.787.284,-

lebih rincinya disampaikan dalam tabel berikut :



Perubahan)

Realisasi

I Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.136.141.960 3.107.200.209

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000



2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

43.400.000 39.350.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /Opersional

33.350.000 21.675.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 46.600.000 46.600.000

5 Peny. Alat Tulis Kantor 96.566.450 96.566.449 6 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

493.571.750 493.550.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

80.000.000 79.800.000

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 304.720.000 298.150.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

43.098.760 43.098.760

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.180.000 24.180.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 108.015.000 108.015.000

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

61.840.000 55.520.000

13 Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi / Teknis

1.796.800.000 1.796.695.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

817.399.720 795.267.270

1 Pembangunan Gedung Kantor 95.997.770 95.147.770

2 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2

50.000.000 50.000.000

3 Pengadaan Meubeulair 140.228.750 138.477.750



4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ operasional

136.381.750 136.381.750

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeulair 33.000.000 33.000.000

6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 361.791.450 342.260.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 145.350.000 144.490.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 81.750.000 81.314.000

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 63.600.000 63.176.000

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

14.280.270 14.280.270

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.382.570 4.382.570

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.897.700 9.897.700

V Program Pembangunan Prasarana dan Faslitas Perhubungan

240.868.650 184.993.650

1 Perencanaan pembangunan prasaran dan fasilitas Perhubungan (FS & DED Terminal)

0 0

2 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur Bidang Perhubungan

91.595.000 91.595.000

3 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 79.833.650 24.833.650



4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 69.440.000 68.565.000

VI Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.001.191.920 728.251.001

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

261.131.600 27.896.001

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal 740.060.320 700.355.000

VII Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.044.731.690 1.003.101.690

1 Kegiatan penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

18.610.500 18.610.500

2 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya (penertiban angkutan di jalan)

380.000.000 380.000.000

3 Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan

102.700.000 64.277.000

4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan (Pembebasan Lahan Terminal)

45.386.190 45.386.190

5 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ jurumudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

37.420.000 37.420.000

6 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan (perijinan angkutan dan pengujian kendaraan bermotor)

100.000.000 99.753.000



7 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan (yan angk. Lebaran, Natal & Th Baru + tur hari besar Nasional/VIP)

360.615.000 357.655.000

VIII Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 450.476.500 376.763.195

1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 302.756.500 278.023.750

2 Pengadaan Marka Jalan 147.720.000 98.739.445IX Program Peningkatan

Kelaikan Pengoperasian Ranmor

412.492.200 375.439.999

1 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

300.000.000 298.440.000

2 Pelaksanaan Uji Petik kendaraan bermotor 112.492.200 76.999.999

Jumlah 7.262.932.910 6.729.787.284

5. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan

Analisis efisiensi dan efektivitas kegiatan dapat dilihat pada lampiran

perhitungan efisiensi dan efektifitas kegiatan stratejik.



BAB IV

PENUTUP

1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Berdasarkan uraian pada Bab I sampai Bab III dapat disimpulkan sebagai

berikut :

Secara kumulatif pencapaian Pendapatan yang dikelola tidak memenuhi

target yang telah ditetapkan yakni hanya mencapai 82,62 %.

Pelaksanaan Program Pembangunan (beberapa kegiatan) mengalami sedikit

hambatan bahkan tidak ada yang dilaksanakan berhubung sifat dan sasaran

kegiatan tersebut mengalami perubahan.

2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah

Antisipasif

Kendala / Hambatan Kinerja

Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pembangunan bidang

perhubungan adalah :

Belum lengkapnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas

lalulintas seperti rambu, marka, pagar pengamanan jalan, dll sehingga

masih belum cukup mendukung kelancaran, ketertiban, keamanan serta

pengaeasan lalu lintas

Masih rendahnya budaya tertib berlalu lintas pada masyarakat pemakai

jalan;

Masih rendahnya pemilik kendaraan untuk melakukan penyelenggaraan

perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Masih rendahnya tanggung jawab dan rasa memiliki sebagian

masyarakat sebagai sarana dan prasarana perhubungan yang ada;

Belum adanya dukungan dana yang memadai untuk memperlengkapi

sarana dan prasarana perhubungan yang masih terbatas baik dalam

bentuk kuantitas maupun kualitas.

Tingkat disiplin pemakai jalan masih rendah.

Sumber daya aparatur petugas yang masih perlu adanya peningkatan.

Masih belum lancarnyan arus lalulintas pada kondisi yang kondisi yang

situsional seperti angkutan lebaran, natal dan tahun baru.



Terbatasnya sarana mobilitas petugas sebagai upaya penegakan

peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Langkah Antisipatif

Langkah antisipasi guna menanggulangi kendala tersebut antara lain

berupa :

a. Meningkatkan SDM Aparatur petugas dengan mengadakan bimbingan

teknis kepada petugas dilapangan dan mengikutsertakan para pegawai

Dishub Diklat teknis.

b. meningkatkan pembinaan dan sosialisasi budaya tertib lalu lintas bagi

pengguna baik kendaraan angkutan umum maupun pribadi.

c. Meningkatkan pelayanan dalam hal perijinan dengan cara

penyederhanaan birokrasidan transparansi.

d. Penegakan peraturan dibidang lalulintas dan angkutan serta sanksi bagi

yang merusak fasilitas lalu liltas.

e. Mengupayakan sumber dana lain, sehingga tidak tergantung dari APBD

Kabupaten.

f. Melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap pemakai jalan baik

dalam bentuk pervenitf maupun represif.

g. Membentuk lembaga transportasi media atau sarana merumuskan

kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan.

h. Meningkatkan kelancaran angkutan lebaran, natal dan tahun baru antara

lain dengan memperbanyak jumlah personil di lapangan, meningkatkan

koordinasi dengan instansi terkait serta mengoptimalkan kinerja Dinas

i. Memprioritaskan pengadaan perlengkapan dan fasilitas jalan pada titik

rawan bencana alam.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Agar pencapaian target sesuai dengan target yang telah ditetapkan, perlu

didasarkan pada penghitungan potensi riil dari masing-masing besaran

retribusi. Untuk itu dimasa yang akan datang perlu dilakukan evaluasi dan

kajian secara spesific terhadap tiap jenis sumber pendapatan yang dilandasi

aspek pengembangan dan penyediaan fasilitas serta kondisi yang ada

khususnya kapasitas fasilitas yang tersedia.

Untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dalam AKU (Arah

Kebijakan Umum) yang diimplementasikan dalam Rencana Stragegis Dinas



Perhubungan diperlukan waktu, perencanaan, metoda dan modal yang

memadai. Untuk itu Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan

ketersediaan dana/anggaran yang memadai dalam menunjang kegiatan –

kegiatan operasional Dinas.

Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Garut agar Dinas Perhubungan

segera diperlengkapi dengan sejumlah kendaraan operasional dalam

peningkatan kinerja Dinas perhubungan secara keseluruhan. Yang pada

akhirnya hasilnya akan segera dapat dirasakan masyarakat.
