LA P O R A N KI N E R J A IN S T A N S I PE M E R I N T A H T BLH 2016.pdf · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelola

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

BADAN LINGKUNGAN HIDUPKOMPLEKS PERKANTORAN JAJAWAY

PALABUHANRATU

L A P O R A N

K I N E R J A

I N S T A N S I

PE M E R I N T A H

T A H U N 2 0 1 6

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

BADAN LINGKUNGAN HIDUP Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax. (0266) 436427

E-mail: [email protected] Website: http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id

Palabuhanratu Sukabumi 43164

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR :

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN LINGKUNGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas

pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Badan Lingkungan Hidup, maka

perlu adanya dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran

2016;

b. bahwa ketentuan Pasal 265 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa SKPD menyusun dan

melaporkan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara

periodik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna

Anggaran tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran

2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

mailto:[email protected]

http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id/

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan


9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik



10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran

Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 seri A);

16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Tahun 2007 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran

Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);

18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi

Tahun 2010-2015;

19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Tahun 2009 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun

2012 - 2032;

22. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016-2021;

23. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 Tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

24. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sukabumi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016

KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah

sebagai berikut:

PENGARAH : KEPALA BLH

PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS BLH

KETUA : SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

PROGRAM

SEKRETARIS : SUB BAGIAN KEUANGAN

ANGGOTA : 1. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

2. BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN

AMDAL

3. BIDANG MITRAKUM

4. BIDANG WASDAL

5. BIDANG PKL

6. UPTB LABORATORIUM

LINGKUNGAN

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, adalah

sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Lingkungan Hidup Tahun

Anggaran 2016.

b. Melaksanakan penyusunan, pengkoreksian dan penyempurnaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Lingkungan

Hidup Tahun Anggaran 2016.

c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

KEEMPAT : Teknis pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA diatur lebih lanjut oleh KETUA.

KELIMA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim

sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Sukabumi Tahun Anggaran 2016 pada Kegiatan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan diadakan perubahan / perbaikan seperlunya apabila

terdapat kekurangan dan kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada tanggal : 2016

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

TTD

Ir. DADEN GUNAWAN, M.Si

Nip. 19590422 199603 1 002

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan

karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi tahun 2016 ini dengan baik dan lancar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam hakikatnya perwujudan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelola sumber daya dan pelaksanaan kebijakan

dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini secara garis besar berisikan

informasi mengenai rencana kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada

tahun anggaran 2016 yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021.

Dalam yuridis formal dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan selain dapat digunakan

sebagai masukan bagi pengelola dan penetapan kinerja Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Sukabumi juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa

yang akan datang, serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural

maupun karyawan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, keberadaan LKjIP BLH ini mudah-mudahan

bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala daya dan upaya kita.

Amin.

Palabuhanratu, Januari 2016 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN SUKABUMI

TTD

Ir. DADEN GUNAWAN, M.Si NIP. 19590422 199603 1 002

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 5

1.2. Kewenangan dan Perangkat Daerah 6

1.3. Permasalahan Utama (Issu Strategik) 9

1.4. Dasar Hukum 14

1.5. Sistematika Penyajian 15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Perencanaan 17

2.2. Perjanjian Kerja 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

3.1. Pencapaian Sasaran 23

3.2. Realisasi Anggaran 25

BAB IV PENUTUP 39

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016

1

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat bagi setiap dinas

instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan

serta cita-cita bangsa, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggung jawaban yang tepat, jelas, sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu

menjawab tuntutan lingkungan strategik, sehingga dengan pendekatan perencanaan

strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi

dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya

meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban atas

keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana strategis mengandung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

Terpilih, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang

realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Atas dasar hal tersebut, Badan Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah yang

diberi wewenang dan bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan,

mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 5 Tahun yaitu Tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Pencapaian tujuan dan

sasaran tersebut diuraikan dalam Penyajian Laporan Kerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) tahun 2016 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Kewenangan Perangkat Daerah

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi merupakan organisasi perangkat

daerah melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah dibidang lingkungan dalam

rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas-tugas lainnya yang diberikan sesuai

dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

PENDAHULUAN

BAB I


Tahun 2016

2

Kewenangan Badan Lingkungan Hidup di lindungi oleh Peraturan Bupati Nomor 56

Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Sukabumi, sehingga terjadi mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan Tunjangan Jabatan dan

Tunjangan Fungsional Umum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari berlokasi di Komplek Perkantoran Jajaway

Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

1.2.1. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi seperti

yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.

1) Tugas Pokok

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi mempunyai mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan

hidup.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang lingkungan hidup;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan; Tata

lingkungan dan Analisis dampak lingkungan; pengawasan dan pengendalian

pencemaran lingkungan; pengendalian kerusakan lingkungan; kemitraan,

pengembangan kapasitas dan penaatan hukum lingkungan;

d. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan

kearsipan;

e. penerbitan izin di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan badan;

f. penerbitan rekomendasi/pengesahan analisis dampak lingkungan, UKL-UPL,

SPPL, IPPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara untuk

penerbitan perizinan oleh SKPD terkait;

g. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan

badan dan SKPD terkait;

h. pembinaan UPTB di lingkungan badan;

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan

d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;


Tahun 2016

3

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

c. Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan, membawahkan :

1. Sub Bidang Tata Lingkungan;

2. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan.

d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan:

1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian B3, Limbah B3, dan sampah;

2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan

Udara.

e. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, membawahkan:

1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan, Hutan dan Tata Air;

2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati, Pesisir dan

Laut;

f. Bidang Kemitraan, Pengembangan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan,

membawahkan:

1. Sub Bidang Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan;

2. Sub Bidang Penaatan Hukum Lingkungan;

g. UPTB

h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2.2. Sumber Daya Manusia Badan Lingkungan Hidup

Jumlah tenaga PNS Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi pada tahun

2016 berjumlah 30 orang diklasifikasikan berdasarkan Kepangkatan/Golongan

Sebagai berikut :

a. Golongan I = 1 Orang

b. Golongan II = 8 Orang

c. Golongan III = 16 Orang

d. Golongan IV = 6 Orang

Dari segi jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut :

a. Eselon II = 1 Orang

b. Eselon III = 5 Orang

c. Eselon IV = 13 Orang

1.2.3. Sumber Daya Keuangan

1. Dana APBD

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun

2016, bersumber dari dana APBD dengan total dana setelah perubahan satuan

kerja perangkat daerah sebesar Rp. 10.634.808.853,- (Sepuluh milyar enam ratus

tiga puluh empat juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga

rupiah). Dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut :


Tahun 2016

4

Tabel 1.1.

Sumber Daya Keuangan

Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang)

Sebelum

perubahan

Setelah

Perubahan

Rp %

Belanja 11.307.905.853 10.634.808.853 (673.097.000) (5,95)

A. Belanja Tidak Langsung 2.457.878.853 2.382.878.853 (75.000.000) (3,05)

- Belanja Pegawai 2.457.878.853 2.382.878.853 (75.000.000) (3,05)

b. Belanja Langsung 8.850.027.000 8.251.930.000 (598.097.000) (6,76)

- Belanja Pegawai 896.420.000 941.780.000 45.360.000 5,06

- Belanja barang dan Jasa 3.053.147.000 2.884.320.000 (168.827.000) (5,53)

- Belanja Modal 4.900.460.000 4.425.830.000 (474.630.000)

(9,69)

Rencana pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah

Pertriwulan sebagaimana pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2.

Anggaran Per Triwulan

URAIAN TRIWULAN

I II III IV Jumlah

Pendapatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 125.000.000

Belanja Tidak

langsung 785.830.906 783.694.500 528.567.900 284.785.547 2.382.878.853

Belanja

Langsung 2.678.575.000 4.022.577.000 1.178.794.000 371.984.000 8.251.930.000

Penerimaan

Pembiayaan - - - - -

Pengeluaran

Pembiayaan - - - - -

1.2.4. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia

di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lokal bangunan untuk sekertariat

2. 3 (Tiga) lokal bangunan untuk kepala bidang, kasubid, dan aula

3. 1 (Satu) lokal bangunan UPTB Laboratorium Lingkungan

4. 4 (Empat) unit mobil operasional bidang

5. 1 (Satu) unit mobil operasional sekretariat

6. 1 (Satu) unit mobil operasional laboratorium

7. 1 (Satu) unit mobil operasional pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan

8. 1 (Satu) paket perlengkapan alat-alat Laboratorium Kimia


Tahun 2016

5

1.3. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Dalam rangka mengantisipasi dinamika, perubahan dan tantangan ke depan

pembangunan di Kabupaten Sukabumi maka BLH Kabupaten Sukabumi dalam

mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang

berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal ini sangat penting dalam

menentukan visi-misi dan strategi yang digunakan dalam sebagai upaya mendukung

tercapainya visi-misi pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2010-2015.

Dengan menggunakan metoda FGD dan pembobotan didapat isu strategis sebagai

berikut:

1. Belum efektifnya peran BLH sebagai leading sektor dalam koordinasi,

sinkronisasi dan sinergitas pembangunan berwawasan lingkungan antar sektor

dan antar fungsi baik internal maupun eksternal;

2. Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan lingkungan untuk

mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan

daerah;

3. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM BLH dan sarana prasarananya;

4. Masih rendahnya kepedulian stakeholders (aparat, masyarakat, dll) terhadap

kondisi lingkungan hidup;

5. Masih tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terutama di

sungai utama pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Sukabumi;

6. Belum sinkronnya antara perencanaan , penganggaran dan pelaksanaan;

7. Belum terbangunnya budaya organisasi yang berorientasi hasil dan mampu

menghadapi tantangan dan perubahan ke depan;

8. Belum tersedianya data yang berkualitas;

9. Belum efektifnya sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan sebagai dasar bagi

perumusan kebijakan lingkungan daerah.

Isu Stategis lingkungan di Kabupaten Sukabumi kaitannya dengan pencemaran dan

kerusakan lingkungan diantaranya sebagai berikut :

a. Berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

o Kerusakan hutan lindung dan kawasan lindung sehingga berpotensi terjadinya

erosi, sedimentasi

o Berkurangnya spesies dilindungi (flora dan fauna)

o Pencemaran sungai oleh limbah rumah tangga (sampah, sabun, deterjen, tinja,

bahan kimia)

o Pencemaran sungai oleh pabrik dan kegiatan usaha lainnya

o Pencemaran tanah dan sungai oleh pestisida dan pupuk (pertanian dan

perkebunan)

o Pencemaran bahan berbahaya dan beracun (oli bekas, limbah accu, batre, lampu

merkuri, limbah medis)

o Pencemaran udara oleh sumber bergerak dan tak bergerak


Tahun 2016

6

o Dampak dari perubahan iklim regional dan global

o Pencemaran dan kerusakan habitat pesisir dan laut

b. Berkaitan dengan perlindungan, rehabilitasi, dan konservasi sumber daya alam

o Kerusakan dan pencemaran akibat penambangan

o Semakin meningkatnya eksploitasi air tanah untuk industri dan domestik

o Kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati wilayah pesisir dan laut

Kondisi seperti di atas bukan hanya mempunyai dampak terhadap lingkungan fisik

seperti hilangnya sumberdaya hutan, pencemaran air dan udara, tetapi juga akan

mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat. Kemerosotan fungsi-fungsi ekologi di

Kabupaten Sukabumi terutama pada hutan alam bisa menyebabkan konsekuensi yang

serius terhadap berbagai kegiatan ekonomi dari masyarakat setempat maupun industri.

1.4. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sukabumi Tahun 2016 disusun dengan merujuk pada beberapa landasan hukum

sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah;

7) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan

Lingkungan Hidup;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah/Daerah;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan DPRD

11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

12) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara



Tahun 2016

7

13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan

Propinsi dan Kabupaten/Kota

14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah.

16) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2015;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

18) Peraturan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

19) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

20) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

21) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025;

22) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sukabumi 2010-2015;

23) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015;

24) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun

2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);

25) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;

26) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

27) Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.

1.5. Sistematika Penyajian

Memperhatikan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika


Tahun 2016

8

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Berisi uraian ikhtisar/ringkasan perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi capaian kineja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

oragnisasi, realisasi anggaran dalam mewujudkan kinerja

organisasi

BAB IV : PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN


Tahun 2016

9

Pada awal perencanaan kinerja urusan lingkungan hidup tahun 2016, sasaran strategis

dan indikator kinerja mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2010-2015

sebagai pedoman. Akan tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sukabumi

Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Sukabumi Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016

Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, maka setiap

Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun RENSTRA 2016-2021 sebagai

pedoman perencanaan kinerja. Dengan kebijakan tersebut Badan Lingkungan Hidup

menyusun RENSTRA 2016-2021 dan menyesuaikan perencanaan kinerja tahun 2016

yang semula berpedoman pada RENSTRA 2010-2016, disesuaikan dengan

RENSTRA 2016-2021. Berikut ini perubahan perencanaan strategis dan indikator

kinerja RENSTRA 2010-2015 dengan RENSTRA 2016-2021:

Tabel 2.1

Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

RENSTRA BLH 2010-2015 dan RENSTRA BLH 2016-2021

RENSTRA 2010-2015 RENSTRA 2016-2021

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Meningkatnya

kapasitas kelembagaan

dan partisipasi

masyarakat serta

stakeholders lainnya

dalam perlindungan

dan pengelolaan

lingkungan hidup

Persentase peningkatan

kapasitas kelembagaan

dan partisipasi

masyarakat serta

stakeholders lainnya

dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

hidup

% Meningkatnya

Pengendalian

Pencemaran dan

Kerusakan

Lingkungan Hidup

Penanganan pengaduan

lingkungan hidup

Pengaduan

Meningkatnya

pengendalian

pencemaran dan

kerusakan SDA dan

lingkungan hidup

Persentase pengawasan,

penerapan instrumen

AMDAL, UKL/UPL,

SPPL dan ijin lingkungan

serta hukum lingkungan

% Jumlah masyarakat,

lembaga/kelompok

masyarakat,

stakeholders dalam


hidup

Naskah

MoU

Persentase kualitas air

sungai sesuai standar

% Menurunnya jumlah

pencemaran air sungai

Sungai

Porsentase pengendalian

kualitas udara pada lokasi

rawan pencemaran udara

% Menurunnya jumlah

pencemaran udara

Titik

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II


Tahun 2016

10

RENSTRA 2010-2015 RENSTRA 2016-2021

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Meningkatnya

rehabilitasi dan

konservasi sumber

daya alam

Persentase penanganan

hukum terhadap

pencemar lingkungan

% Tertanganinya izin

lingkungan dan izin

PPLH

Izin

Menurunnya

pencemaran akibat

limbah B3 dan sampah

%

Meningkatnya

perlindungan,

rehabilitasi dan

konservasi sumber

daya alam serta

keanekaragaman

hayati


tutupan lahan (vegetasi)

%


pengelolaan taman

keanekaragaman hayati

%

Meningkatnya

ekosistem dan

sumber daya pesisir


pengelolaan dan

rehabilitasi ekosistem

dan sumber daya pesisir

%

Dalam rangka menajamkan dan memudahkan evaluasi dalam proses pencapaian

sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2016, disusun target per triwulan sebagai

bentuk rencana aksi yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Per Triwulan Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Sat Target

Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4

Meningkatnya

Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan

Lingkungan Hidup


lingkungan hidup

12 Pengaduan 3 3 3 3

Jumlah masyarakat,

lembaga/kelompok masyarakat,

stakeholders dalam pengelolaan

lingkungan hidup

10 Naskah

MoU

2 3 3 2

Menurunnya jumlah pencemaran

air sungai

3 Sungai 0 1 1 1

Menurunnya jumlah pencemaran

udara

10 Titik 2 3 3 2

Tertanganinya izin lingkungan dan

izin PPLH

100 Izin 25 25 25 25

Menurunnya pencemaran akibat


50 % 10 15 15 10

Meningkatnya

perlindungan, rehabilitasi

dan konservasi sumber

daya alam serta


Persentase peningkatan tutupan

lahan (vegetasi)

51 % 10 15 16 10


pengelolaan taman


0 % 0 0 0 0

Meningkatnya ekosistem



pengelolaan dan rehabilitasi

ekosistem dan sumber daya pesisir

40 % 10 10 10 10


Tahun 2016

11

Anggaran belanja langsung Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sukabumi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.3

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

Sasaran Anggaran Keterangan

APBD/Dekon/TP

Meningkatnya Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup

2.212.371.000 Dana APBD Kab.

Sukabumi

Meningkatnya perlindungan,

rehabilitasi dan konservasi

sumber daya alam serta


4.321.973.000 Dana APBD Kab.

Sukabumi

Meningkatnya ekosistem dan

sumber daya pesisir

141.300.000 Dana APBD Kab.

Sukabumi

Dari rumusan di atas, sebagai komitmen dalam pencapaian sasaran strategis

pengelolaan lingkungan hidup, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

menetapkan program, kegiatan, dan target sasaran sebagai perencanaan kinerja yang

dilaksanakan pada tahun 2016 dan tertuang dalam perjanjian kinerja setiap program

sebagai berikut:

Tabel 2.4

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN PAGU (Rp)

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya

pengendalian

pencemaran dan

kerusakan lingkungan

hidup

1. Penanganan

pengaduan

lingkungan hidup

12

Pengaduan

Program Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup 1.467.143.000

12% Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 300.000.000

2. Jumlah masyarakat,

lembaga/kelompok

masyarakat,

stakeholders dalam

pengelolaan

lingkungan hidup

10 Naskah

MoU Teknologi Tepat Guna Lingkungan 75.000.000

1,48% Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengelolaan Lingkungan 80.000.000

1,58% Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan

(SBL) 75.000.000

1,48% Peningkatan Kapasitas Pengelola

Lingkungan Hidup dan Stakeholders 100.000.000

1,97% Penerapan Program Peringkat Kinerja

Perusahaan (PROPER) 176.450.000

3. Menurunnya

jumlah pencemaran

air sungai

3 Sungai Penetapan Kelas Air Pada Badan Air di

Wilayah Kabupaten Sukabumi 195.910.000

0,89% Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Hidup 125.000.000

0,57% Penyusunan dan Kajian Profil Lingkungan

Hidup 36.970.000

0,17% Peningkatan Kapasitas Laboratorium

Lingkungan 302.813.000

4. Menurunnya 10 Titik

Program Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup 30.000.000


Tahun 2016

12

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN PAGU (Rp)

1 2 3 4 5

jumlah pencemaran

udara 10%

Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian

Kualitas Lingkungan Hidup Berbasiskan

Laboratorium Lingkungan

30.000.000

5. Tertanganinya izin

lingkungan dan izin

PPLH

100 Izin Program Pengendalian Pencemaran dan


12,67% Pengawasan Pencemaran Lingkungan

Hidup 50.000.000

61,98% Penerapan instrumen AMDAL, UKL/UPL

/SPPL 244.500.000

25,35% Peningkatan Kapasitas Komisi AMDAL 100.000.000

6. Menurunnya

pencemaran akibat

limbah B3 dan

sampah

50 % Program Pengendalian Pencemaran dan


21,10% Koordinasi Pengelolaan Kota Bersih dan

Teduh 135.360.000

13,31% Pengendalian Pencemaran B3, Limbah B3

dan Sampah 85.368.000

15,59% Koordinasi Pengelolaan Kota Bersih dan

Teduh (DBHCHT 2016) 100.000.000

Tabel 2.4

Program Perlindungan Rehabilitasi dan Konservasi SDA

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN PAGU (Rp)

1 2 3 4 5

2. Meningkatnya

perlindungan,

rehabilitasi dan

konservasi sumber

daya alam serta

keanekaragaman

hayati

1. Persentase peningkatan

tutupan lahan (vegetasi) 51 %

Program Perlindungan, Rehabilitasi dan

Konservasi SDA 4.251.973.000

0,90% Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau

Tanah untuk Produksi Biomassa 75.000.000

0,72% Penajaman Perencanaan Lingkungan Hidup 60.000.000

1,56% Mitigasi Bencana dan Adaptasi Mitigasi

Perubahan Iklim 130.000.000

46,23% Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik

Lingkungan Hidup (DAK) 3.854.158.000

0,83% Penanganan dan Penerapan Hukum

Lingkungan 68.975.000

0,46% Pendataan Kerusakan Sumber Daya Alam

(Menuju Indonesia Hijau) 38.090.000

0,31% Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan

Sumber Daya alam 25.750.000


pengelolaan taman


0 % Program Perlindungan, Rehabilitasi dan

Konservasi SDA 70.000.000

0% Profil Keanekaragaman Hayati di Wilayah

Kabupaten Sukabumi 70.000.000

3. Meningkatnya

ekosistem dan

sumber daya pesisir


pengelolaan dan



40 % Program Perlindungan, Rehabilitasi dan

Konservasi SDA 141.300.000

40% Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu 141.300.000

Demikian perencanaan kerja yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2016-2021 untuk urusan

lingkungan hidup dan akan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sukabumi sesuai Dengan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016 – 2021.


Tahun 2016

13

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu

menjawab tuntutan lingkungan strategik, sehingga dengan pendekatan perencanaan

strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi

dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya

meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan

kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap

kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai

berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai

Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja

1 91 ≤ Sangat Tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

3.1. Pencapaian Sasaran

Sasaran tercapainya pembangunan lingkungan hidup yang sinergis merupakan salah

satu cara untuk mewujudkan pencapaian visi misi daerah yaitu dengan mengevaluasi

sasaran strategis yang terdapat di RPJMD terhadap realisasinya secara triwulanan.

Sasaran strategis yang terdapat di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

terdapat 3 (tiga) sasaran strategis. Pada tahun 2016 target persentase capaian sasaran

tahunan terhadap target sasaran Renstra SKPD sebesar 100% yang artinya dari 3 (tiga)

sasaran strategis ditargetkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis yang tercapai.

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III


Tahun 2016

14

Dalam tahun 2016 pencapaian sasaran tercapainya perencanaan daerah yang efektif

menunjukan hasil yang positif. Sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini,

realisasi kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa Persentase capaian sasaran tahunan

terhadap target sasaran Renstra telah memenuhi target yang ditetapkan, dengan

pencapaian sebanyak 100% dari target 100%, atau sebanyak 100%.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja

No Indikator Capaian

2015

2016 Target

Renstra

Transisi

(2016)

Capaian s/d

2016 terhadap

2016 (%) Target Realisasi

%

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya pengendalian

pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup

100 % 100 % 100 % 100 100 100

2 Meningkatnya perlindungan,

rehabilitasi dan konservasi

sumber daya alam serta


40 % 40 % 40 % 100 100 100

3 Meningkatnya ekosistem dan

sumber daya pesisir

40 % 40 % 40 % 100 40 100

Bila melihat pada skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menggunakan

Permendagri No. 54 tahun 2010 Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat

tinggi untuk sasaran ini. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja

pada akhir tahun renstra, pencapaian ini telah mencapai 100% dari rencana kinerja

tahun 2016.

Bila melihat dari realisasi anggaran terhadap pencapaian target sasaran strategis dan

indikator kinerja tahun 2016, terjadi efisiensi penggunaan sumber daya, seperti terlihat

pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator Kinerja

% Capaian

Kinerja

(> 100%)

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup

100 % 98,39% 1,61%


lingkungan hidup

Jumlah masyarakat,

lembaga/kelompok masyarakat,

stakeholders dalam pengelolaan

lingkungan hidup

Menurunnya jumlah


Menurunnya jumlah

pencemaran udara

Tertanganinya izin lingkungan


Tahun 2016

15

No Sasaran Indikator Kinerja

% Capaian

Kinerja

(> 100%)

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 2 3 4 5 6 dan izin PPLH



2 Meningkatnya perlindungan, rehabilitasi dan konservasi

sumber daya alam serta keanekaragaman hayati

100 % 98,77% 1,23%


lahan (vegetasi)


pengelolaan taman


3 Meningkatnya ekosistem dan sumber daya pesisir 40 % 99,79% 0,21%


pengelolaan dan rehabilitasi

ekosistem dan sumber daya

pesisir

3.2. Realisasi Anggaran

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Atas

dasar hal tersebut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi melaporkan hasil

kinerja selama tahun 2016 yang disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan

perkegiatan termasuk realisasi hambatan yang dihadapi serta solusi pencapaian kinerja

sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Anggaran

Sasaran

Indikator

Sasaran

Kinerja

Nama Program/Kegiatan

Keuangan

Target Realisasi %

Realisasi Pagu Realisasi

%

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meningkatnya

pengendalian pencemaran dan

kerusakan

lingkungan hidup

Penanganan

pengaduan lingkungan

hidup

12

pengaduan

20

pengaduan

166,67 Kajian Lingkungan Hidup

Strategis RPJMD

300.000.000 300.000.000 100

Jumlah masyarakat,

lembaga/

kelompok masyarakat,

stakeholders

dalam pengelolaan

lingkungan

hidup

10 Naskah MoU

10 Naskah MoU

100 Teknologi Tepat Guna Lingkungan

75.000.000 75.000.000 100

Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Pengelolaan

Lingkungan

80.000.000 80.000.000 100

Pembinaan Sekolah

Berbudaya Lingkungan

(SBL)

75.000.000 75.000.000 100

Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan

Hidup dan Stakeholders

100.000.000 100.000.000 100

Penerapan Program Peringkat Kinerja

Perusahaan (PROPER)

176.450.000 176.450.000 100

Menurunnya

jumlah pencemaran air

sungai

3 sungai 3 sungai 100 Penetapan Kelas Air pada

Badan Air di Wilayah Kabupaten Sukabumi

195.910.000 195.910.000 100


Lingkungan Hidup

125.000.000 124.850.000 99,88

Penyusunan dan Kajian Profil Lingkungan Hidup

36.970.000 36.970.000 100

Peningkatan Kapasitas


302.813.000 278.087.500 91,83


Tahun 2016

16

Sasaran

Indikator

Sasaran

Kinerja

Nama Program/Kegiatan

Keuangan

Target Realisasi %

Realisasi Pagu Realisasi

%

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Menurunnya

jumlah

pencemaran udara

10 titik 10 titik 100 Penyelenggaraan

Pelayanan Pengujian

Kualitas Lingkungan Hidup Berbasiskan


30.000.000 30.000.000 100

Tertanganinya izin lingkungan

dan izin PPLH

100 izin 188 izin 185 Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup

50.000.000 50.000.000 100

Penerapan Instrumen

AMDAL,

UKL/UPL,/SPPL

244.500.000 235.320.000 96,25

Peningkatan Kapasitas

Komisi AMDAL

100.000.000 100.000.000 100

Menurunnya

pencemaran akibat limbah

B3 dan sampah

50% 50% 100 Koordinasi Pengelolaan

Kota Bersih dan Teduh

135.360.000 135.360.000 100


B3, Limbah B3 dan

Sampah

85.368.000 85.368.000 100

Koordinasi Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh

(DBHCHT 2016)

100.000.000 100.000.000 100

Meningkatnya perlindungan,

rehabilitasi dan

konservasi sumber daya alam serta

keanekaragaman

hayati


tutupan lahan

(vegetasi)

51% 51% 100 Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah

untuk Produksi Biomassa

75.00.000 73.690.000 98,25

Penajaman Perencanaan

Lingkungan Hidup

60.000.000 60.000.000 100

Mitigasi Bencana dan

Adaptasi Mitigasi

Perubahan Iklim

130.000.000 130.000.000 100

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Fisik

Lingkungan Hidup (DAK)

3.854.158.00

0

3.803.080.00

0

98,67

Penanganan dan Penerapan

Hukum Lingkungan

68.975.000 68.975.000 100

Pendataan Kerusakan

Sumber Daya Alam (Menuju Indonesia Hijau)

38.090.000 38.090.000 100

Pengendalian Kerusakan

Lingkungan dan Sumber

Daya Alam

25.750.000 25.140.000 97,63

Persentase

peningkatan

pengelolaan taman

keanekaragama

n hayati

0% 0% 100 Profil Keanekaragaman

Hayati di Wilayah

Kabupaten Sukabumi

70.000.000 70.000.000 100

Meningkatnya ekosistem dan

sumber daya

pesisir


pengelolaan dan

rehabilitasi ekosistem dan

sumber daya

pesisir

40% 40% 100 Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu

141.300.000 141.000.000 99,79

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2016

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET dan REALISASI

TRI I TRI 2 TRI 3 TRI 4

T R C T R C T R C T R C

1 Meningkatnya

pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan

hidup

Penanganan pengaduan lingkungan hidup

3 5 167% 3 1 33% 3 1 33% 3 13 433%


Tahun 2016

17

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET dan REALISASI

TRI I TRI 2 TRI 3 TRI 4

T R C T R C T R C T R C

Jumlah masyarakat, lembaga/kelompok

masyarakat,

stakeholders dalam pengelolaan lingkungan

hidup

2 2 100% 3 3 100% 3 3 100% 2 2 100%

Menurunnya jumlah pencemaran air sungai

0 0 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%

Menurunnya jumlah pencemaran udara

2 2 100% 3 3 100% 3 3 100% 2 2 100%

Tertanganinya izin lingkungan dan izin

PPLH

25 51 204% 25 46 184% 25 43 172% 25 47 188%



10 10 100% 15 15 100% 15 15 100% 10 10 100%

2 Meningkatnya perlindungan,

rehabilitasi dan

konservasi sumber daya alam serta

keanekaragaman

hayati

Persentase peningkatan tutupan lahan

(vegetasi)

10 10 100% 15 15 100% 16 16 100% 10 10 100%

Persentase peningkatan pengelolaan taman


0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%

3 Meningkatnya ekosistem dan sumber

daya pesisir

Persentase peningkatan pengelolaan dan



10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100%

Keterangan : TRI = Triwulan T = Target R = Realisasi C = Capaian

Penjabaran secara rinci realisasi anggaran sebagaimana tercantum pada tabel

sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Akuntabilitas Kinerja 1

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 Meningkatnya pengendalian

pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup


lingkungan hidup

12 20 166,67

Jumlah masyarakat,

lembaga/kelompok masyarakat, stakeholders

dalam pengelolaan lingkungan

hidup

10 10 100

Menurunnya jumlah pencemaran air sungai

3 3 100

Menurunnya jumlah pencemaran udara

10 10 100

Tertanganinya izin lingkungan dan izin PPLH

100 185 185

Menurunnya pencemaran akibat limbah B3 dan sampah

50 50 100


Tahun 2016

18

Pencapaian sasaran tersebut dicapai melalui Program Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup yang ditunjang dengan 17 kegiatan. Alokasi anggaran

sebesar Rp. 2.112.371.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.

2.178.315.500,- atau 98,46%. Sasaran program ini memberikan kontribusi terhadap

capaian program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar

100% dari target pencapaian program 100%, sehingga target program dalam kegiatan

ini dianggap tercapai 100%. Adapun rincian kegiatan untuk pencapaian sasaran tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, dengan anggaran sebesar Rp.

300.000.000, terealisasi sebesar Rp. 300.000.000 atau 100%. Keluaran kegiatan ini

adalah:

a. Penyusunan dokumen KLHS RPJMD 2016-2021 sebanyak 1 dokumen.

b. Peserta FGD penyusunan KLHS RPJMD 2016-2021 sebanyak 100 orang.

Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap capaian program pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebesar 12% dari target pencapaian

program sebesar 12 pengaduan, sehingga target program dalam kegiatan ini

tercapai 100%.

2. Teknologi Tepat Guna Lingkungan, dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,

terealisasi sebesar Rp. 75.000.000, atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah:

a. Bimbingan teknis aplikasi pengelolaan kualitas udara sebanyak 1 (satu) kegiatan

dengan sasaran peserta sebanyak 40 orang.

b. Bimbingan teknis teknologi pengelolaan pertambangan emas sebanyak 1 (satu)

kegiatan dengan sasaran peserta sebanyak 80 orang.

Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap capaian program Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar 1,48% dari target

pencapaian program sebesar 10 Naskah MoU, sehingga target program dalam

kegiatan ini tercapai 100%.

3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, dengan anggaran

sebesar Rp. 80.000.000, terealisasi sebesar Rp. 80.000.000 atau 100%. Keluaran

kegiatan ini adalah:

a. Bimbingan teknis pengelolaan lingkungan di lokasi P2WKSS sebanyak 1 (satu)

kegiatan dengan sasaran peserta sebanyak 100 orang, dilaksanakan di Desa

Cimanggis Kec. Cicantayan.

b. Bimbingan teknis pengelolaan lingkungan untuk masyarakat sebanyak 1 (satu)

kegiatan dengan sasaran peserta sebanyak 100 orang, dilaksanakan di

Perumahan Nelayan Kec. Palabuhanratu, Kec. Gunungguruh, dan Kec. Cikakak.

c. Bimbingan teknis pamong saka kalpataru sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan

sasaran peserta sebanyak 50 orang, dilaksanakan di Kantor Badan Lingkungan

Hidup.


Tahun 2016

19





4. Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) di Kabupaten Sukabumi,

dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000, terealisasi sebesar Rp. 75.000.000 atau

100%. Keluaran kegiatan ini adalah:

a. Bimbingan teknis penyusunan profil sekolah dalam rangka Adiwiyata Propinsi

dan Nasional sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan sasaran peserta sebanyak 30

orang

b. Pembinaan terhadap 9 sekolah berbudaya lingkungan di Kabupaten Sukabumi,

yaitu:

1) Kategori Sekolah Dasar (SD) terdiri dari :

a) SDN Otista Kec. Palabuhanratu

b) MI Cisarua Kec. Kadudampit

c) SDN 05 Karang Tengah Kec. Cibadak

2) Kategori Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari :

a) SMPN 1 Cisolok Kec. Cisolok

b) SMPN 1 Sukabumi Kec. Sukabumi

c) SMPN 1 Cikakak Kec. Cikakak

3) Kategori Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri dari :

a) SMAN 1 Nagrak Kec. Nagrak

b) SMAN 1 Simpenan Kec. Simpenan

c) SMAN 1 Cikakak Kec. Cikakak

Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian program sebesar 1,48%

dari target pencapaian program sebesar 10 Naskah MoU, sehingga target dalam

kegiatan ini dikategorikan tercapai 100%.

5. Peningkatan Kapasitas Stakeholders Pengelola Lingkungan Hidup, dengan

anggaran sebesar Rp. 100.000.000, terealisasi sebesar Rp. 100.000.000 atau 100%.

Keluaran kegiatan ini adalah :

a. Perlombaan dalam rangka peringatan hari lingkungan hidup se-dunia tingkat

Kabupaten Sukabumi dengan peserta berjumlah 150 orang.

b. Peringatan hari lingkungan hidup se-dunia tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun

2016 dengan peserta berjumlah 300 orang.






Tahun 2016

20

6. Penerapan Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), dengan

anggaran sebesar Rp. 176.450.000, terealisasi sebesar Rp. 176.450.000, atau 100%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

a. Bimbingan teknis PROPERDA sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan sasaran

peserta sebanyak 80 orang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menjadi

objek penilaian PROPERDA.

b. Bimbingan teknis verifikator PROPERDA sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan

sasaran peserta sebanyak 16 orang yang terdiri aparatur dan lembaga pendidikan.

c. Verifikasi PROPERDA sebanyak 40 perusahaan.





7. Penetapan Kelas Air pada Badan Air di Wilayah Kabupaten Sukabumi,

dengan anggaran sebesar Rp. 195.910.000, terealisasi sebesar Rp. 195.910.000,-

atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah:

a. Dokumen karakteristik dasar pendukung penetapan kelas air pada Sub DAS

Cicatih yang melewati 15 kecamatan di Kabupaten Sukabumi.


dari target pencapaian program sebesar 3 sungai, sehingga target dalam kegiatan ini

dikategorikan tercapai 100%.

8. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, dengan anggaran sebesar Rp.

125.000.000, terealisasi sebesar Rp. 124.850.000 atau 99,88%. Keluaran kegiatan

ini adalah:

a. Peserta bimbingan teknis pengujian air sungai sebanyak 40 orang yang terdiri

dari masyarakat sekitar sungai Citarik, Cimandiri, Cikaso

b. Peserta bimbingan teknis pengujian udara ambient sebanyak 30 orang yang

terdiri dari masyarakat yang bermukim di kawasan perkantoran, perumahan,

industri, pertambangan, padat lalu lintas.


dari target pencapaian program sebesar 3 sungai, sehingga target dalam kegiatan

ini dapat dikategorikan tercapai 100%.

9. Penyusunan Kajian dan Profil Lingkungan Hidup, dengan anggaran sebesar Rp.


adalah:

a. Dokumen Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten

Sukabumi Tahun 2016


Tahun 2016

21



pencapaian program sebesar 3 sungai, sehingga target program dalam kegiatan ini

tercapai 100%.

10. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan, dengan anggaran sebesar

Rp. 302.813.000, terealisasi sebesar Rp. 278.087.500 atau 91,83%. Keluaran


a. Pelatihan peningkatan kapasitas personil laboratorium sebanyak 1 (satu)

kegiatan dengan sasaran peserta sebanyak 8 (delapan) orang

b. Penyediaan bahan kimia (reagent) sebagai bahan pendukung kegiatan pengujian

kualitas lingkungan sebanyak 1 (satu) paket

c. Penyediaan alat pelindung diri sebanyak 16 jenis

d. Pengadaan alat laboratorium sebanyak 8 (delapan) jenis


Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar 1,37 dari target pencapaian

program sebesar 3 sungai, sehingga target program dalam kegiatan ini tercapai

100%.

11. Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup

Berbasiskan Laboratorium Lingkungan, dengan anggaran sebesar Rp.


adalah:

a. Pengujian kualitas udara emisi sumber tidak bergerak di 8 (delapan) kecamatan,

yaitu Cicurug, Cidahu, Cibadak, Parungkuda, Cibadak, Gunungguruh,

Sukalarang, Jampang Tengah, dan Cikembar


Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 10% dari target pencapaian

program sebesar 10 titik, sehingga target dalam kegiatan ini dikategorikan tercapai

100 %.

12. Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup, dengan anggaran sebesar Rp.


adalah:

a. Monitoring dan evaluasi pengawasan pencemaran lingkungan di 10 kecamatan,

yaitu Kecamatan Cicurug, Jampang Tengah, Simpenan, Parungkuda, Cikembar,

Waluran, Ciracap, Cicantayan, Cidahu dan Kalapanunggal

b. Pengambilan sampel dan pengujian kualitas lingkungan pada kegiatan TPA

Cimenteng, RSUD Palabuhanratu, MCK komunal, RSUD Sekarwangi, Hotel

Sakinah, Hotel Delima, Hotel Puri Iska, Hotel Javana Spa, Palabuhanratu




Tahun 2016

22

pencapaian program sebesar 100 izin, sehingga target program dalam kegiatan ini

tercapai 100%.

13. Penerapan Instrumen AMDAL, UKL/UPL, SPPL dengan anggaran sebesar Rp.


ini adalah :

a. Monitoring dan evaluasi penerapan UKL/UPL sebanyak 9 (sembilan) kegiatan

b. Bimbingan teknis tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi 1 (satu) kegiatan

dengan sasaran peserta sebanyak 60 orang

c. Pemetaan daya dukung lingkungan terhadap kegiatan industry sebanyak 1 (satu)

kegiatan

d. Kajian kawasan resapan air di wilayah Kec. Nagrak dan Ciambar sebanyak 1

(satu) kegiatan




tercapai 100%.

14. Peningkatan Kapasitas Komisi AMDAL, dengan anggaran sebesar Rp.

100.000.000, terealisasi sebesar Rp. 100.000.000 atau 100%. Keluaran dari


a. Workshop AMDAL, UKL/UPL sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan sasaran

peserta sebanyak 40 orang

b. Bimbingan teknis penilai AMDAL sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan sasaran

peserta sebanyak 20 orang yang terdiri dari para aparatur yang memiliki sertfikat

penilai AMDAL




tercapai 100%.

15. Koordinasi Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh, dengan anggaran sebesar Rp.


adalah:

a. Bimbingan teknis pengomposan dan pemilahan sebanyak 1 (satu) kegiatan

dengan sasaran peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari masyarakat di

wilayah titik pantau adipura

b. Penyusunan buku daftar isian non fisik adipura

c. Desiminasi petunjuk teknis adipura 2016


dari target pencapaian program sebesar 50%, sehingga target dalam kegiatan ini

dapat dikategorikan tercapai 100 %.


Tahun 2016

23

16. Pengendalian Pencemaran B3, Limbah B3, dan Sampah, dengan anggaran


kegiatan ini adalah :

a. Desiminasi PP 101 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Limbah B3 skala

industry terhadap 100 orang yang terdiri dari pelaku-pelaku industri di

Kabupaten Sukabumi

b. Desiminasi identifikasi dan inventarisasi sampah padat umum di Kecamatan

Cireunghas terhadap 40 orang yang terdiri masyarakat, lembaga masyarakat.




17. Koordinasi Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh (DBHCHT 2016), dengan


Keluaran kegiatan ini adalah:

a. Penyusunan buku daftar isian non fisik adipura 2016-2017 sebanyak 1 (satu)

dokumen

b. Pemantauan lapangan persiapan penilaian adipura 2016-2017 sebanyak 1 (satu)

kegiatan




Selanjutnya pada pencapaian sasaran yang lain bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Akuntabilitas Kinerja 2

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

Meningkatnya

perlindungan,

rehabilitasi dan

konservasi sumber

daya alam serta



lahan (vegetasi)

51 % 51 % 100 %


pengelolaan taman


0 % 0 % 0 %

Pencapaian sasaran tersebut dicapai dengan Program Perlindungan, Rehabilitasi dan

Konservasi Sumber Daya Alam yang ditunjang dengan 8 (delapan) kegiatan. Alokasi

anggaran untuk pencapaian sasaran ini sebesar Rp. 4.321.973.000, realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp. 4.268.975.000 atau 98,77%. Sasaran program ini memberikan

kontribusi terhadap capaian Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber

Daya Alam sebesar 100% dari target pencapaian program 100%, sehingga target


Tahun 2016

24

program dalam kegiatan ini dianggap tercapai 100%. Adapun rincian kegiatan dalam

rangka pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi

Biomassa, dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000, terealisasi sebesar Rp.

73.690.000 atau 98,25%. Keluaran dari kegiatan ini adalah :

a. Desiminasi biomassa sebanyak 1 kegiatan dengan peserta sebanyak 30 orang

b. Dokumen data sebaran kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa di wilayah Kabupaten Sukabumi




2. Penajaman Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan anggaran sebesar Rp.

60.000.000, terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan ini

adalah:

a. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BLH 2016-2021

b. Duta Lingkungan Tahun 2016

c. Dokumen SOTK Dinas Lingkungan Hidup

d. Dokumen SPIP Tahun 2016




3. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim, dengan anggaran



a. Workshop adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim selama 1 (satu) hari

dengan peserta sebanyak 40 orang

b. Bimbingan teknis inventarisasi gas rumah kaca selama 2 (dua) hari dengan

peserta 40 orang

c. Dokumen inventarisasi gas rumah kaca sector AFOLU dan RAD penurunan

emisi gas rumah kaca.



dapat dikategorikan tercapai 100%.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Lingkungan Hidup (DAK), dengan

anggaran sebesar Rp. 3.854.158.000, terealisasi sebesar Rp. 3.803.080.000 atau

98,67%. Keluaran kegiatan ini adalah :

a. Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan dan pengawasan kualitas

lingkungan hidup berupa berupa alat laboratorium lingkungan sebanyak 9


Tahun 2016

25

(sembilan) jenis dan kendaraan roda empat untuk operasional pengujian/analisis

kualitas lingkungan

b. Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup

berupa bangunan bank sampah, timbangan, gerobak dan kendaraan roda tiga

masing-masing sebanyak 10 unit, yang tersebar di 10 kecamatan yaitu: Cisolok,

Palabuhanratu, Kabandungan, Waluran, Gunungguruh, Cikakak, Parakansalak,

Ciracap, Cicantayan, Pabuaran. c. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan dan perlindungan lingkungan

hidup berupa pembuatan sumur resapan sebanyak 30 unit yang tersebar di

perkantoran pemda dan sekolah-sekolah calon adiwiyata nasional.




5. Penanganan dan Penerapan Hukum Lingkungan, dengan anggaran sebesar Rp.


adalah terlaksananya penanganan pengaduan masalah lingkungan sebanyak 20

pengaduan, yaitu:

a. Desiminasi penaatan hukum lingkungan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan


b. Penanganan pengaduan masalah lingkungan sebanyak 20 pengaduan. Jumlah

tersebut melebihi target penanganan pengaduan tahun 2016 yaitu sebanyak 12

pengaduan. Adapun pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan

yaitu:

1) Pengaduan pencemaran lingkungan Peternakan ayam a.n. Chang Hartono

Kec. Gunungguruh

2) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. Agra Kec. Cikembar

3) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. Doosan Kec. Parungkuda

4) Pengaduan pencemaran lingkungan Peternakan ayam di Kp. Legok Nyenang

Desa Cikujang Kec. Gunungguruh

5) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. Sierad Produce Kec. Jampang

Tengah

6) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. Sengsil Indonesia Kec. Parungkuda

7) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. GSI Kec. Cikembar

8) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. Sumber Baja Prima (SBP) Kec.

Tegalbuleud

9) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. Sumber Surya Daya Prima (S2P)

Kec. Tegalbuleud

10) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. Alfatoy Kec. Parungkuda

11) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. Wansida Kec. Jampang Tengah

12) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. BII Kec. Jampang Tengah

13) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. Mersifarma Kec. Cikembar


Tahun 2016

26

14) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. Anugrah Tangguh Kec. Parungkuda

15) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. Paiho Kec. Cikembar

16) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. Bojong Buana Mineralindo Kec.

Cikembar

17) Pengaduan pencemaran lingkungan kegiatan tambang pasir kuarsa a.n H.

Dede Pribadi Kec. Gunungguruh

18) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. Horasmiduk Kec. Jampang Tengah

19) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. Sierad, Tbk Kec. Gunungguruh

20) Pengaduan pencemaran lingkungan PT. Royal Puspita Kec. Parungkuda



pencapaian program sebesar 51%, sehingga target program dalam kegiatan ini

tercapai 100 %.

6. Pendataan Kerusakan Sumber Daya Alam (Menuju Indonesia Hijau), dengan

anggaran sebesar Rp. 38.090.000, terealisasi sebesar Rp. 38.090.000, atau 100%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

a. Desiminasi program Menuju Indonesia Hijau sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan


b. Dokumen Profil Tutupan Vegetasi Kabupaten Sukabumi




7. Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, dengan

anggaran sebesar Rp. 25.750.000, terealisasi sebesar Rp. 25.140.000 atau 97,63%.


a. Focus Group Discussion (FGD) desa berbudaya lingkungan (eco village)

sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan peserta sebanyak 50 orang.




8. Profil Keanekaragaman Hayati di Wilayah Kabupaten Sukabumi, dengan



a. Dokumen Profil Kehati Geopark Ciletuh

b. Workshop inventarisasi potensi taman keanekaragaman hayati di Kabupaten

Sukabumi sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan peserta sebanyak 25 orang.

Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian program sebesar 0% dari

target pencapaian program sebesar 0%, sehingga target dalam kegiatan ini dapat

dikategorikan tercapai 100 %.


Tahun 2016

27

Selanjutnya pada pencapaian sasaran yang lain bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Akuntabilitas Kerja 3

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

Meningkatnya

ekosistem dan sumber

daya pesisir


pengelolaan dan


dan sumber daya

pesisir

40 % 40 % 100 %

Pencapaian sasaran tersebut dicapai dengan Program Perlindungan, Rehabilitasi

dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan Pengelolaan Pesisir Terpadu.

Alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp. 141.300.000, realisasi penyerapan

anggarannya sebesar Rp. 141.000.000,- atau 99,79% serta memberikan kontribusi

terhadap capaian Program Perlindungan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya

Alam sebesar 40%, sehingga target dalam kegiatan ini dikategorikan tercapai 100%.

Adapun rincian dari kegiatan tersebut, yaitu:

1. Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu, dengan anggaran sebesar Rp.


ini adalah :

a. Workshop PCC/PMO pengelolaan pesisir terpadu sebanyak 4 (empat) kegiatan

dengan peserta sebanyak 200 orang yang terdiri dari OPD teknis terkait

program ICM sesuai dengan SK Bupati

b. Bimbingan teknis penyusunan laporan status wilayah pesisir sebanyak 1 (satu)

kegiatan dengan peserta sebanyak 40 orang

c. Dokumen updating status wilayah pesisir (State of Coast)

Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian program sebesar 40% dari

target pencapaian program sebesar 40%, sehingga target dalam kegiatan ini dapat

dikategorikan tercapai 100 %.

Secara umum dalam kurun 2010-2015, persentase capaian sasaran tahunan terhadap

target RPJMD selama kurun waktu 2010-2015 selalu mengalami peningkatan, seperti

yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

1.9 Sasaran Strategis dan Indicator Kinerja Periode 2010-2015

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

Menurunnya

kasus

pencemaran

Cakupan pengawasan

terhadap pelaksanaan

AMDAL

% 60,8 70,9 81 91,1 100


Tahun 2016

28

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

lingkungan

hidup

Kualitas air sungai

sesuai standar

%

Revisi

RPJMD

33,3 53,3 66,7 80 100

Pengendalian kualitas

udara pada lokasi

rawan pencemaran

udara

%

Revisi

RPJMD

32 34 36 38 40

Penanganan hukum

terhadap pencemar

lingkungan

% 28 31 34 37 40

Pencapaian target kinerja tersebut mengalami penyesuaian dengan dikeluarkannya UU

No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemereintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 dan RENSTRA BLH 2016-2021

sebagaimana tertulis pada table dibawah ini:

1.10 Sasaran Strategis dan Indicator Kinerja Periode 2016-2021

RENSTRA 2016-2021

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

Pengendalian

Pencemaran dan

Kerusakan

Lingkungan Hidup


lingkungan hidup

Pengaduan 12 12 12 12 12 12

Jumlah masyarakat,

lembaga/kelompok

masyarakat,

stakeholders dalam


hidup

Naskah

MoU

10 10 10 10 10 10

Menurunnya jumlah


Sungai 3 4 4 5 5 5

Menurunnya jumlah

pencemaran udara

Titik 10 10 10 10 10 10

Tertanganinya izin

lingkungan dan izin

PPLH

Izin 100 100 100 100 100 100

Menurunnya

pencemaran akibat


% 50 52 54 56 58 60

Meningkatnya

perlindungan,

rehabilitasi dan

konservasi sumber

daya alam serta

keanekaragaman

hayati


tutupan lahan (vegetasi)

% 51 53 55 57 59 61


pengelolaan taman


% 0 5 5 10 10 10

Meningkatnya

ekosistem dan

sumber daya pesisir


pengelolaan dan



% 40 42 44 46 48 50


Tahun 2016

29

Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi seperti dijabarkan dalam

uraian terdahulu mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri, mulai dari keindahan

alam, keanekaragaman hayati, potensi dan sumberdaya alam yang ada. Namun semua

itu tidak selamaya baik, ada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab terhadap

lingkungan sehingga lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi tidak diperlakukan

secara arif dan bijaksana, berkaitan dengan tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sukabumi yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dihadapkan dengan

kompleksitas (Complecibility) masalah yang timbul dalam pengelolaan lingkungan

antara lain:

1. Sarana dan prasarana dan kuantitas sumber daya aparatur pengelola lingkungan

hidup yang belum memadai dibanding luasnya pengelolaan lingkungan hidup yang

harus dilaksanakan

2. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum sepenuhnya berwawasan lingkungan

(berkelanjutan)

3. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sepenuhnya belum terkendali

4. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan

hidup di antara masyarakat, pengusaha, maupun stakeholders lainnya dalam

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih cukup rendah.

Adapun solusi yang diambil oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana prasarana dan sumber daya aparatur pengelola lingkungan

hidup untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi

2. Menyelaraskan dan mengintegrasikan kajian-kajian pengelolaan lingkungan hidup

dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang

3. Melakukan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan, menerapkan teknologi

tepat guna lingkungan, menyusun panduan teknis pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup

4. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, penaatan dan penegakan

hukum lingkungan serta menyusun peraturan pelaksana bidang hukum lingkungan

5. Membina kader lingkungan yang diharapkan dapat memberikan informasi dan

memberikan contoh pada masyarakat bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik.

Melihat permasalahan di atas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

diharapkan dapat memposisikan diri sebagai lembaga yang dipercaya dan mampu

merespon masalah - masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat, dengan demikian

PENUTUP

BAB IV


Tahun 2016

30

secara internal Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi perlu mengusahakan

budaya kerja yang cepat tanggap (responsive) dengan tetap menjunjung tinggi

profesionalisme, sehingga Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dapat

memenuhi target pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalan Rencana

Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa

selama tahun 2016 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian

besar dapat terpenuhi. Tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Visi

Misi Kabupaten Sukabumi dan Tujuan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja memenuhi target pencapai kinerja sebesar

100% sehingga untuk keberhasilan kinerja pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sukabumi dikategorikan “Tercapai “ (100%).

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 ini dibuat untuk dijadikan acuan/pedoman

didalam mewujudkan kinerja yang baik pada masa mendatang.

Palabuhanratu, Januari 2016

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN SUKABUMI

TTD

Ir. DADEN GUNAWAN, M.Si

NIP. 19590422 199603 1 002

LA P O R A N KI N E R J A IN S T A N S I PE M E R I N T A H T BLH 2016.pdf · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelola

Documents