l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kerneriterian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 ten tang Perubahan Kelirna Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kernenterian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nornor 80 Tahun 2013 tenlang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meriteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202); MEMUTUSKAN:... bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama ten tang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional; DENGAN RAI-:lMATUHANYANGMAHAESA MENTERI AGAMAREPUBLIKINDONESIA, Mengingat Menimbang PERATURANMENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIA NOMOR 5 TAHUN2014 TENTANG PEMBENTUKANTIM DANTATACARASELEKSI CALONANGGOTA BADANAMILZAKATNASIONAL
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang PengelolaanZakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentangPengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kerneriterian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 ten tang PerubahanKelirna Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I KernenterianNegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentangPerubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KementerianNegara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon IKementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimanatelah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan MenteriAgama Nornor 80 Tahun 2013 tenlang Perubahan Kedua AtasPeraturan Meriteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kernenterian Agama (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
MEMUTUSKAN:...
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 13 PeraturanPemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang PengelolaanZakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama ten tangPembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota BadanAmil Zakat Nasional;
DENGAN RAI-:lMATTUHANYANGMAHAESA
MENTERI AGAMAREPUBLIKINDONESIA,
Mengingat
Menimbang
PERATURANMENTERIAGAMAREPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN2014
TENTANGPEMBENTUKANTIM DANTATACARASELEKSI CALONANGGOTA
BADANAMILZAKATNASIONAL
2
Pasal5 ...
Pasal4
(1) Anggota Tim Seleksi dari unsur Kernenterian Agama sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) dan unsur lain yang diperlukan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diusulkan oleh Direktur JenderalBimbingan Masyarakat Islam kepada Menteri melalui Sekretaris .JerideralKementerian Agama.
(2)Anggota Tim Seleksi dari unsur Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(3) diusulkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kepadaMenteri ..
Pasa13
(1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beranggotakan 9(sembilan) orang yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan unsur lainyang diperlukan.
(2)Anggota Tim Seleksi dari unsur Kementerian Agama sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
(3) Anggota Tim Seleksi dari un sur Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan dari unsur lain sebagaimana dimaksudpada ayat (1) yang diperlukan berjumlah 4 (empat) orang.
(4)Un sur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapatterdiri atas tenaga profesional, tokoh masyarakat, dan/ atau tokoh agama.
Pasa12
(1) Menteri membentuk Tim Seleksi calon anggota BAZNAS.(2) Pembentukan Tim Seleksi calon anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BABIITATACARAPEMBENTUKANTIMSELEKSI
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalahlembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
2. Tim Seleksi adalah tim yang melakukan seleksi calon anggota Baznas.
3. Menteri adalah Menteri Agama,
BAB IKETENTUANUMUM
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMATENTANG PEMBENTUKAN TIMDAN TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN AMILZAKATNASIONAL.
..... '
3
Pasal 11 ...
Pasal 10(1)Tim Seleksi mcnetapkan 16 (enam belas) orang calon anggota BAZNAS dari
unsur masyarakat berdasarkan hasil seleksi.
(2) Penetapan calon anggota BAZNAS dari urisur masyarakat sebagaimanadirnak.sud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Tim Seleksi yangditandatangani oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
(3) Tim Seleksi melaporkan 16 (enam belas) calon anggota BAZNAShasil seleksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.
Pasa19
(1)Calon anggota BAZNAS dari unsur Majelis Ulama Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diusulkan oleh Ketua Umum Majelis UlamaIndonesia kepada Tim Seleksi.
(2)Calon anggota BAZNAS dari unsur organisasi kemasyarakatan Islamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diusulkan oleh pimpinanorganisasi kernasyarakatan Islam kepada Tim Seleksi.
(3) Pencalonan anggota dari unsur tokoh rnasyarakat Islam sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan rnengajukan permohonanlangsung kepada Tim Seleksi.
(4)Tim Seleksi dapat menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada tokoh masyarakat Islam untuk menjadi calon anggotaBAZNAS.
Pasal7
(1)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memilih calon anggotaBAZNASdari unsur masyarakat.
(2)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh TimSeleksi sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota yang diperlukan.
Pasal8
(1) Pernilihan calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagairrianadimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui proses penjaringan.
(2)Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaluipengumuman di media massa dan penyampaian pemberitahuan kepadaMajelis Ulama Indonesia, organisasi kemasyarakatan Islam, dan tokohmasyarakat Islam.
Tim Seleksi menyusun rencana kerja, tata cara penjaringan calon, tata caraseleksi, materi seleksi, dan tata cara penetapan calon anggota BAZNAS.
Pasal6
BABIIITATACARASELEKSI CALONANGGOTABAZNAS
Pasal5
(1) Sl.lSUnanTilTISeleksi terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
(2) Tim Seleksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadicalon anggota BAZNAS.
4
Saliiian sesuai dengan aslinyaJ f.' ~ .... /.,. i' .......
. ;:' ..:. 'l{ettt~p~~rian Agama RIKepa)r B~,~!?\IJ!\~u:~~danKerj~ Sarna Luar Negeri
,•\ \~0i(r,(~~'~,:;)l ,'Ptof·'QJ;::.JI. ,A,l}rnad-Gunaryo, M.Soc.,Sc
r~~.~~\,}.Q6~08101991031003 A
AMIRSYAMSUDINBERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2014 NOMOR371
ttd.
Diundangkan di Jakartapada tanggal 24 Maret 2014MENTEI~IHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,
SURYADHARMAALI
ttd.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 24 Maret 2014MENTER!AGAMAREPUBLIKINDONESIA,
Agar setiap orang. mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri Agama ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara RepublikIndonesia.
Pasal 12Peraturan Menteri Agama ini-rnulai berlaku pada tanggal di.undangkan.
BABIVKETENTUANPENUTUP
Pasal 11
(1)Meriteri mengajukan 16 (enam belas) orang calon anggota BAZNAS dariunsur masyarakat hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 3(tiga) orang calon anggota BAZNASdari unsur Pemerintah kepada Presiden.
(2) Presiden menetapkan 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga)orang dari unsur Pemerintah yang diusulkan oleh Menteri sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menjadi anggota BAZNAS setelah mendapatpertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4
Prof. Dr. H. A chrnad Gunaryo, M.Soc.,Sco/NIP.196208101991031003A
Salinan sesuai dengan aslinyaKementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum. dan Kerj1 Sarna Luar Negeri
AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 371
ttd.
Diundangkan di Jakartapada tanggal 24 Maret 2014
MENTER! HUKUM DAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
SURYADHARMAALI
ttd.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 24 Maret 2014MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA,
Agar setiap orang. rnengetahuinya, mernerintahkan pengundangan PeraturanMenteri Agarna ini dengan penempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.
Pasal 12Peraturan Menteri Agama ini-rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BABrvKETENTUANPENUTUP
Pasal 11
(1) Menteri mengajukan 16 (enam belas) orang calon anggota BAZNAS dariunsur masyarakat hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 3(tiga) orang calon anggota BAZNASdari unsur Pemerintah kepada Presiden.
(2) Presiden menetapkan 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga)orang dari unsur Pemerintah yang diusulkan oleh Menteri sebagairnanadimaksud pada ayat (1) menjadi anggota BAZNAS setelah mendapatpertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Related Documents
