Top Banner
1 TAHUN PELAKSANAAN INPRES 10/2011: Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Jakarta, 21 Mei 2012 UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4)
28

Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

Nov 29, 2014

Download

News & Politics

Yossy Suparyo

Presentasi yang disampaikan Kuntoro mengenai hasil pemantauan satu tahun moratorium. Silakan digunakan untuk mendorong lebih jauh dan lebih dalam perbaikan governansi untuk sumber daya alam.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

1 TAHUN PELAKSANAAN INPRES 10/2011: Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata

Kelola pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Jakarta, 21 Mei 2012

UNIT KERJA PRESIDEN

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4)

Page 2: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

Potret hutan dan lahan gambut kita

• Ada 33.000 desa berada

di dalam atau sekitar

Kawasan Hutan

• Ada 26 juta ha non-hutan

dalam Kawasan Hutan,

ada 15 juta ha hutan

primer dalam Kawasan

Budidaya Non-Kehutanan

Hasil sejarah panjang kita… …dapat menghambat kegiatan di

pusat maupun daerah

• Tumpang tindih perizinan

• Pengukuhan tata batas

Kawasan Hutan belum

selesai

• RTRW tidak kunjung tuntas

Penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan

gambut sebagai prioritas nasional

2

Page 3: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

3

Pulau Padang, Riau Muara Tae, Kalimantan Timur

Mesuji, Sumsel - Lampung Bima, Nusa Tenggara Barat

Akar permasalahan konflik-konflik lahan perlu segera ditangani

Page 4: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

4

1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?

Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)

Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut

Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum

Page 5: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

5

1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?

Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)

Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut

Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum

Page 6: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

Hutan dalam juta hektar

KLH saja Gabungan Kemenhut saja

27.2 32.6 11.6 19.8 92.6 8.0

Hutan Primer 2009 (Total: 71,6 juta ha)

Hutan Primer dan Sekunder 2009 (Total: 120,6 juta ha)

KLH saja Kemenhut saja Gabungan

Perbedaan definisi dan metodologi menyebabkan perbedaan peta KLH dan Kemenhut

KLH saja Kemenhut saja Gabungan

PR pertama: membangun peta yang satu (“One Map”)

6

Page 7: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

PIPIB (Peta Indikatif Penundaan Izin Baru) sebagai batu

loncatan menuju “One Map”

7

Bagaimana PIPIB dipergunakan sebagai acuan moratorium?

• PIPIB menunjukkan hutan primer dan lahan gambut yang tidak boleh

dikenai izin selama masa moratorium

• PIPIB ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, yang disempurnakan setiap 6

bulan sekali

• Peta dapat diperoleh di:

http://www.ukp.go.id/web/informasi-publik

Kemenhut dan Bakosurtanal juga menampilkan di website-nya

• PIPIB dipergunakan sebagai acuan Kementerian/Lembaga dalam

menerbitkan izin baru

• Bakosurtanal selanjutnya akan memimpin pembaharuan peta tutupan hutan

dan lahan gambut menggunakan PIPIB, bersama Kementerian Kehutanan,

Kementerian Pertanian, dan BPN

Page 8: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

8

Kementerian/Lembaga Peran

Badan Informasi Geospasial/Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

• Menyediakan peta dasar dan data spasial terkait • Mengintegasikan informasi spasial dan melaksanakan visualisasi kartografi • Membangun basis data (INA SDI/Spatial Data Infrastructure) yang dapat

diakses melalui: http://maps.ina-sdi.or.id/home/ • Mengkoordinir survey lapangan inter-kementerian/lembaga

Kementerian Kehutanan (Ditjen Planologi)

• Menyusun PIPIB setiap 6 bulan • Menyediakan data tutupan hutan primer dan kawasan hutan

konservasi/lindung • Menyediakan data perizinan pada Kawasan Hutan

Kementerian Pertanian (Balai Penelitian Sumber Daya Lahan Pertanian)

• Menyediakan data distribusi lahan gambut

Badan Pertanahan Nasional • Menyediakan data tenurial pada Areal Penggunaan Lain

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

• Mengkoordinasikan penyediaan citra satelit resolusi tinggi • Melaksanakan pemantauan tutupan berdasarkan citra satelit

UKP4 • Memfasilitasi konsensus dan trust building inter-kementerian/lembaga • Memantau rencana aksi kementerian/lembaga dan menerima laporan

masyarakat

PIPIB secara efektif telah mengintegrasikan data berbagai

instansi – pertama kalinya dalam sejarah

Page 9: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

• Diterbitkan oleh Kemenhut berdasarkan Inpres 10/2011 sebagai peta awal untuk moratorium izin (initial map)

• Mengadopsi peta tutupan hutan Kemenhut (1:250.000) untuk hutan primer

• Mengadopsi peta gambut Bappenas/Wetlands (skala 1:1.000.000, di-scaled up menjadi 1:250.000, sehingga memiliki potensi error)

• Hanya izin Kemenhut yang telah dikeluarkan dari peta dalam PIPIB ini

9

PIPIB (Mei 2011)

Setiap penerbitan PIPIB selalu dipantau UKP4 supaya terjadi

continuous improvement

PIPIB revisi 1 (Nov 2011)

• Diterbitkan Kemenhut berdasarkan proposal hasil kerja Tim Teknis PIPIB (Bakosurtanal, Kemenhut, BPN, UKP4, dan Kementan)

• Pusat Penelitian Tanah Kementan telah menganalisis berbagai studi dan riset tentang gambut, dan telah mampu memperbaiki peta Bappenas/Wetlands di Papua yang lebih mengandalkan desk analysis

• Sertifikat yang diterbitkan BPN juga telah dikeluarkan dari peta dalam PIPIB 2

PIPIB revisi 2 (Mei 2012)

• Segera diterbitkan Kemenhut berdasarkan proposal hasil kerja Tim Teknis PIPIB (Bakosurtanal, Kemenhut, BPN, UKP4, dan Kementan)

• Pengaduan masyarakat (misalnya: 60 pengaduan untuk Kemenhut, 19 untuk Kementan) ditindaklanjuti dengan survey lapangan oleh K/L dan Tim Teknis, dan ketika terverifikasi akan mengubah PIPIB

• PIPIB digunakan sebagai dasar pemantauan near real-time menggunakan citra satelit

Page 10: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

10

Perbaikan pemetaan yang terjadi mengakibatkan perubahan

tutupan lahan dalam PIPIB (1/2)

NO PULAU MORATORIUM

HL/KSPA LAHAN

GAMBUT HUTAN PRIMER TOTAL

1 SUMATERA 10.791.984,5 2.482.215,6 207.927,6 13.482.127,6

2 KALIMANTAN 11.952.122,2 1.830.003,0 1.310.482,6 15.092.607,8

3 JAWA BALI 1.339.198,8 32.130,9 1.371.329,8

4 NUSA TENGGARA 1.644.170,5 209.386,4 1.853.556,9

5 SULAWESI 6.346.978,2 945.575,4 7.292.553,6

6 MALUKU 1.684.836,0 150.481,7 1.835.317,8

7 PAPUA 17.469.043,9 1.940.193,4 5.417.079,6 24.826.316,8

TOTAL 51.228.334,2 6.252.411,9 8.273.064,2 65.753.810,3

Luas Tutupan PIPIB Revisi 2 - Mei 2012 (ha)

Page 11: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

11

Perbaikan pemetaan yang terjadi mengakibatkan perubahan

tutupan lahan dalam PIPIB (2/2)

Perubahan tutupan

PIPIB (Mei 2011) PIPIB revisi 1 (Nov 2011) PIPIB revisi 2 (Mei 2012)

69.144.073 ha 65.374.251 ha 65.753.810 ha

• Perubahan wilayah moratorium yang terjadi pada setiap revisi mencerminkan sifat ke-indikatif-an peta tersebut

• Penambahan wilyah moratorium seluas 862 ribu ha dan pengurangan sebanyak 482 ribu ha, sehingga

secara akumulatif terjadi penambahan 379 ribu ha pada PIPIB Revisi 2 dibandingkan PIPIB

Revisi 1

• Perubahan terjadi karena data tambahan dan survey lapangan – detil ada pada Kementerian Kehutanan, yang akan segera menerbitkan PIPIB Revisi 2

Page 12: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

Event indikasi deforestasi pada PIPIB (1 Jun – 31 Aug 2011)

Tutupan PIPIB Revisi 1(Nov 2011)

Berdasarkan citra MODIS (1 : 1,000,000)

Berdasarkan analisis citra satelit, terdapat 98 titik/event di Indonesia dalam PIPIB Revisi 1 yang diindikasikan mengalami bukaan deforestasi

Kerja sama dengan instansi non-pemerintah untuk pemantauan

Page 13: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

13

Lat: -1.854167 Long: 113.388500 Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah | terpetakan sebagai Hutan Produksi Konversi

• Isu 1: batas kawasan yang belum jelas

• Issue 2: sinkronisasi otoritas penerbitan izin pusat-daerah

Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (1/3)

Page 14: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

14

Lat : 2.2375 Long : 99.96371 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara | terpetakan sebagai APL

• Isu: land clearing sebelum HGU terbit

Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (2/3)

Page 15: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

15

Lat: 2.220833 Long: 98.14455 Desa Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam | terpetakan sebagai APL

• Isu: kejelasan manajemen pengelolaan hak-hak masyarakat lokal untuk menggunakan hasil hutan

Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (3/3)

Page 16: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

PIPIB (Mei 2011) untuk Morowali, Sulawesi Tengah

Masukan masyarakat lokal berdampak pada penyusunan PIPIB (1/2)

Page 17: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

PIPIB revisi 1 (November 2011) untuk Morowali, Sulawesi Tengah

Masukan masyarakat lokal berdampak pada penyusunan PIPIB (1/2)

Masyarakat setempat melaporkan bahwa area ini adalah hutan primer, sehingga seharusnya masuk dalam PIPIB

Page 18: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

18

1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?

Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)

Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut

Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum

Page 19: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

19

Penyempurnaan PIPIB, menuju skala 1:50.000 pada lokasi-lokasi terpilih, melalui integrasi data antar-Kementerian/Lembaga dan mekanisme umpan balik dari publik

Sistem basis data izin-izin terpadu yang mengkonsolidasikan informasi kadastral dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait pemanfaatan lahan, sehingga dapat menjadi acuan tunggal bagi pemerintah pusat dan daerah

Insentif bagi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk berusaha di bidang restorasi ekosistem pada hutan dan gambut

Sistem e-application untuk penerbitan dan pendaftaran izin/sertifikat

Pendaftaran klaim tanah masyarakat adat, sebagai baseline penyelesaian konflik ketika tumpang tindih diidentifikasi

Output yang diharapkan pada Mei 2013

Page 20: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

Instruksi Presiden lainnya

Debottlenecking inisiatif strategis

Contoh Penjelasan

• Inpres 17/2011 tentang Rencana Aksi Anti-Korupsi

Kementerian ESDM untuk melakukan inventarisasi dan pembangunan basis data izin tambang; sehingga izin tambang dapat dimasukkan dalam basis data peta moratorium walaupun Kementerian ESDM tidak termasuk dalam Inpres 10/2011

• Pengukuhan tata batas Kawasan Hutan

• Basis data degraded land

UKP4 mengkoordinasikan inisiatif lintas Kementerian/Lembaga untuk menggunakan teknologi baru dalam pengukuhan tata batas (metode konvensional: 10 tahun lebih lama dengan biaya 7-10x lebih besar)

Degraded land diidentifikasi dan dipetakan melalui “One Map”, yang selanjutnya juga dapat menjadi masukan tindak lanjut moratorium, misalnya untuk land swap

Walaupun begitu, kita bergerak beyond Inpres 10/2011

Page 21: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

21

1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?

Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)

Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut

Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum

Page 22: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

22

Hutan Lindung dan Kawasan

konservasi…

…overlay dengan areal HPH dan

HTI…

…overlay dengan areal

perkebunan…

…overlay dengan areal

pertambangan

Contoh: Overlay kawasan di Kabupaten Pasir (Kalimantan Timur)

Pengambilan keputusan mengenai

tata ruang dapat dilakukan

Inisiatif pemetaan mulai dilakukan untuk memetakan seluruh izin

menjadi basis data spasial terintegrasi

Page 23: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

• Pengumpulan, analisis, dan registrasi data sampai kab/kota • Institusionalisasi dan capability building

Inisiatif pemetaan sudah dimulai di Kalimantan Tengah dan akan

diperluas ke 8 provinsi berhutan lainnya

Page 24: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

Basis data izin terintegrasi akan dapat mencegah kasus-kasus seperti Kalista

Alam di Aceh

Area konsesi Kalista

24

• Gubernur Aceh menerbitkan izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) No. 525/BP2T/5322/2011 pada 25 Agustus 2011 yang mengizinkan PT Kalista Alam untuk mengusahakan perkebunan

• Pada PIPIB Mei 2011, area tersebut termasuk dalam area moratorium. Pada PIPIB Revisi 1 (November 2011), area tersebut dikeluarkan dari moratorium karena dilaporkan memiliki HGU

• Lebih dari 10.000 orang menuntut investigasi atas Rawa Tripa. Hasil investigasi menunjukkan bahwa tidak ada HGU pada lahan tersebut, dan juga menemukan pelanggaran lainnya (mis: izin lokasi sudah habis berlaku, pembukaan lahan

sebelum izin yang relevan terbit), sehingga area tersebut termasuk lagi ke dalam PIPIB Revisi 2 (Mei 2012).

Page 25: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

Kondisi Lahan PT. Kalista Alam (1.650 ha)

Hijau: masih ada ‘Hutan’ Merah: “hutan” habis, telah tebang

Sumber: Graham - YEL ACEH

Page 26: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

KONDISI LAHAN PT. KALISTA ALAM (1.650 HA)

Diambil 22 Februari 2012

Sumber: BPKEL ACEH

Masih ada ‘hutan’ “hutan” habis, telah ditebang

Page 27: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

Kebakaran di PT. Kalista Alam tanggal 27 Maret 2012

Sumber: BPKEL ACEH

Page 28: Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

28

Kontak Tim Kerja Penegakan Hukum Satgas REDD+

Harimuddin

+62 813 922 48473

[email protected]