Kuesioner SPIP Kab Ketapang

5/19/2018 Kuesioner SPIP Kab Ketapang

1/426

Ya Tidak

A

1. Terdapat SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) c c

2. Identitas KPA yang ditunjuk telah sesuai dengan SK

Pengangkatannya. c c

3. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD

tahun anggaran berjalan disusun pada tahun anggaran

sebelumnya.

c c

4. Cakupan RUP meliputi kegiatan dan anggaran

pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh:

a) SKPD sendiri, c c

b) Dana dekonsentrasi dan dana Tugas

Pembantuan (TP) c c

c) dan/atau berdasarkan kerja sama antar SKPDsecara pembiayaan bersama (co-financing),

sepanjang diperlukan.

c c

B.

1. Terdapat dokumen hasil identifikasi kebutuhan riil jasa

(contohnya Studi Kelayakan (Feasibility Study) untuk

pengadaan jasa selain pekerjaan konstruksi). c c

2. Untuk pekerjaan konstruksi, terdapat dokumen hasil

identifikasi kebutuhan berupa output dari jasa

konsultansi yaitu desain/rancangan pekerjaan

konstruksi.

c c

KUESIONER SISTEM PENG

PERENCANAAN PENGA

UraianJawaban

Ketentuan Umum

Identifikasi Kebutuhan


2/426

Ya TidakUraian

Jawaban

3. Terdapat dokumen perencanaan/desain untuk sarana

dan prasarana pendukung berfungsinya konstruksi

tertentu.

c c

4. Terdapat dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik

Negara/Daerah sebagai hasil identifikasi kebutuhan riil

barang bagi SKPD.

c c

5. Terdapat dokumen:

a) standar barang c c

b) standar kebutuhan c c

c) SK Kepala Daerah tentang standar harga

(untuk BMD) c c

d) Perkada tentang standarisasi sarana dan

prasarana kerja pemda. c c

6. Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah

telah disusun dengan memperhatikan:

a) usulan rencana kebutuhan barang yang

diajukan oleh (KPB) masing-masing SKPD. c c

b) ketersediaan barang milik daerah yang ada,

sesuai dengan data barang pada pengguna

barang dan/atau pengelola barang.

c c

7. Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah

telah berpedoman pada:

a) standar barang, c c

b) standar kebutuhan, dan c c

c) SK Kepala Daerah tentang standar harga

(untuk BMD) c c

d) Perkada tentang standarisasi sarana dan

prasarana kerja pemda. c c

8. Standar berikut ini, telah ditetapkan oleh pengelola

barang setelah berkoordinasi dengan instansi

terkait.(misal: PU, BPS, Lembaga Elektronik Negara):


3/426

Ya TidakUraian

Jawaban

a) Standar barang c c

b) standar kebutuhan c c9. Usulan pengadaan pekerjaan konstruksi telah sesuaidengan desain yang dibuat sebelumnya.

c c

10. Terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD.c c

11. RKA SKPD telah dibahas dengan DPRD. c c

12. Kegiatan dalam RKA SKPD yang berkaitan dengan

pengadaan barang/jasa, telah sesuai dengan

kebutuhan riil barang/jasa.

c c

13. Output kegiatan dalam RKA SKPD yang berkaitan

dengan pengadaan barang/jasa, telah sesuai dengan

kebutuhan riil barang/jasa.

c c

14. Terdapat dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD). c c

15. Kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan

barang/jasa dalam RKA pemda telah sesuai dengantarget kinerja dalam RKPD, dengan memperhatikan:

a) prioritas pembangunan daerah c c

b) kemampuan keuangan daerah c c

16. Terdapat dokumen penghitungan anggaran

pengadaan barang/jasa. c c

17. Penghitungan penganggaran pengadaan barang/jasa

terdiri dari:

a) Biaya barang/jasa itu sendiri c c

b) Biaya Pendukung c c

c) Biaya Administrasi c c

18. Untuk pengadaan barang, biaya pendukung terdiri

dari:

a) Biaya pemasangan c c

b) Biaya pengangkutan c c


4/426

Ya TidakUraian

Jawaban

c) Biaya pelatihan c c

19. Biaya administrasi terdiri dari:a) Biaya pengumuman pengadaan c c

b) Biaya honorarium pejabat pelaksana c c

c) Biaya survei lapangan/pasar c c

d) Biaya penggandaan dokumen pengadaan

barang/jasa c c

e) Biaya lainnya yang diperlukan. c c

20. Terdapat dokumen:

a) Perhitungan Ahli /Enginer Estimate (EE) c c

b) Hasil Survei Harga c c

c) Perhitungan Sendiri c c

d) Standar Biaya Umum (SBU) c c

21. RAB pengadaan barang/jasa telah mengacu

a) Enginer Estimate c c

b) Hasil Survei Harga c cc) Perhitungan Sendiri c c

d) Standar Biaya Umum c c

22. Ada dokumen/kertas kerja perhitungan

biaya/peganggaran pengadaan barang/jasa. c c

23. Perkiraan harga/anggaran pengadaan barang/jasa

wajar (berdasarkan hasil no 27). c c

24. Harga/anggaran yang tercantum RKA sesuai dengan

hasil perhitungan penganggaran. c c

C

1. Terdapat kebijakan cara pengadaan. c c

2. PA menetapkan cara pengadaan dengan

memperhatikan:

a) Tugas pokok dan fungsi SKPD c c

Penetapan Kebijakan Umum


5/426

Ya TidakUraian

Jawaban

b) Sifat kegiatan yang akan dilaksanakan melalui

swakelola atau melalui penyedia barang/jasa baik

sebagai badan usaha maupun perorangan c c

3. Terdapat kebijakan pengorganisasian pengadaan c c

4. Terdapat kebijakan pemaketan pekerjaan c c

5. Kebijakan pemaketan pekerjaan diarahkan pada:

a) Memaksimalkan penggunaan produksi dalam

negeri c c

b) Perluasan kesempatan bagi usaha mikro dan

usaha kecil serta koperasi kecil c c

c) Nilai pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai

dengan Rp2,5 milyar diperuntukkan bagi Usaha

Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecilc c

d) Nilai pekerjaan pengadaan barang/jasa

sampai dengan Rp2,5 milyar dikecualikan bagiUsaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi

Kecil, untuk paket pengadaan yang menuntut

kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh

Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil

c c

e) Penetapan sebanyak-banyaknya paket

pengadaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil

serta Koperasi Kecil

c c

f) Penetapan sebanyak-banyaknya paket

pengadaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil

serta Koperasi Kecil, tanpa mengabaikan prinsip

efisiensi, prinsip persaingan sehat, prinsip

kesatuan sistem, dan pertimbangan kemampuan

kualitas teknis usaha mikro dan usaha kecil serta

koperasi kecil.

c c


6/426

Ya TidakUraian

Jawaban

g) Tidak menyatukan/ memusatkan beberapa

kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/ lokasi

yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat

efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi

masing-masing.

c c

h) Tidak menyatukan beberapa paket pengadaan

yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa

dipisahkan.

c c

i) Tidak menyatukan beberapa paket pengadaan

yang menurut besaran nilainya seharusnya

dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta

koperasi kecil.

c c

j) Tidak memecah Pengadaan Barang Jasa

menjadi beberapa paket dengan maksud untuk

menghindari pelelangan.

c c

k) Tidak menentukan kriteria, persyaratan atau

prosedur pengadaan yang diskriminatif c c

D.

1. Terdapat dokumen Kerangka Acuan Kerja. c c

2. Kerangka Acuan Kerja untuk Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya memuat uraian:

a) latar belakang; c c

b) maksud dan tujuan; c c

c) Lokasi kegiatan c c

d) sumber pendanaan; c c

e) hal-hal lain yang diperlukan; c c

f) waktu pelaksanaan yang diperlukan; c c

g) jadwal barang/pekerjaan konstruksi/jasa

lainnya tersebut harus tersedia pada lokasi

kegiatan/sub kegiatan terkait;

c c

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)


7/426

Ya TidakUraian

Jawaban

h) waktu penyelesaian pekerjaan telah

memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batasakhir efektif tahun anggaran;

c c

i) spesifikasi teknis barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya yang akan diadakan; c c

j) gambar/desain pekerjaan konstruksi yang akan

dilaksanakan; c c

k) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. c c

3. Kerangka Acuan Kerja untuk Pekerjaan Konsultasi

Perorangan/Badan Usaha memuat uraian:

a) latar belakang; c c

b) maksud dan tujuan; c c

c) ruang lingkup; c c

d) keluaran yang diinginkan; c c

e) sumber pendanaan; c c

f) jenis laporan yang harus dibuat; c c

g) isi laporan yang harus dibuat; c ch) jumlah laporan yang harus dibuat; c c

i) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;c c

j) jadwal tersedianya laporan hasil pekerjaan; c c

k) waktu penyelesaian pekerjaan telah

memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas

akhir efektif tahun anggaran;

c c

l) kualifikasi tenaga ahli c c

m) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan c c

n) analisa kebutuhan tenaga ahli c c

o) analisa kebutuhan tenaga ahli tersebut

dikaitkan dengan:

1) ruang lingkup, c c

2) keluaran yang diinginkan, c c


8/426

Ya TidakUraian

Jawaban

3) kualifikasi tenaga ahli c c

4) jumlah tenaga ahli, c c5) jenis laporan c c

6) jumlah laporan, c c

7) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan c c

E.

1. Dokumen RUP telah ditetapkan oleh PA atau Kuasa

PA yang ditunjuk. c c

2. Pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa

di masing-masing SKPD dilakukan secara transparan

kepada masyarakat luas, yaitu:

a) papan pengumuman resmi untuk masyarakatc c

b) Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE c c

c) Website masing-masing SKPD c c

3. Pengumuman dilakukan sebagai berikut:

a) setelah rencana kerja dan anggaran SKPD

disetujui DPRD c c

b) sebelum pengumuman pelaksanaan

pengadaan barang/jasa oleh ULP c c

c) pada tahun anggaran berjalan yang kontraknya

akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang

akan datang.

c c

4. Materi pengumuman RUP:

a) mencantumkan nama dan alamat PA c c

b) mencantumkan paket pekerjaan yang akan

dilaksanakan c c

c) mencantumkan lokasi pekerjaan c c

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)


9/426

Ya TidakUraian

Jawaban

d) Materi pengumuman RUP mencantumkan

perkiraan nilai pekerjaan c c


10/426

ENDALIAN INTERN ATAS PBJ

DAAN BARANG DAN JASA

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"


11/426



12/426



13/426



14/426



15/426



16/426



17/426



18/426



19/426

Ya Tidak

A.

1. Terdapat keputusan mengenai organisasi Pengadaan

Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia

Barang/Jasa terdiri atas:

a) PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen)/ atau

PA/KPA selaku PPK di Pemda c c

b) ULP c c

c) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

(PPHP) c c

2. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan

melalui Swakelola terdiri atas:

a) PPK c c

b) PPHP c c3. Perangkat organisasi ULP paling kurang terdiri atas:

a) Kepala/Sekretariat c c

b) staf pendukung c c

c) kelompok kerja c c

4. Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal (paling

kurang terdiri dari 3 (tiga) orang)c c

Jika 1 dan 2 dijawab tidak maka pengadaan

barang/jasa tidak mendasarkan pada prinsip

pengadaan yang baik

Jika 3 atau 4 dijawab tidak maka harus dilakukan

penyesuaian struktur organisasi

5. PPK dan Anggota Kelompok Kerja ULP memiliki

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai

dengan kompetensi yang dipersyaratkan

c c


PERSIAPAN PENGAD

UraianJawaban

Organisasi Pengadaan


20/426

Ya TidakUraian

Jawaban

6. PPK berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satuc c

7. PPK memiliki pengalaman di bidang pengadaan yang

dilakukanc c

8. PPK memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun

terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan

dengan Pengadaan Barang/Jasa

c c

9. Anggota ULP dan PPHP berasal dari pegawai negeric c

10. PPHP memiliki kualifikasi teknis yang ditentukan c c

11. PPHP memahami spesifikasi teknis barang/konstruksi

di bidang pengadaan yang dilakukan c c

12. PPHP memahami prosedur serah terima pengadaan

barang/jasa c c

13. Di antara personil dalam organisasi pengadaan tidak

memiliki hubungan keluarga sederajat dan semenda c c

14. Anggota Kelompok Kerja ULP tidak mempunyai

hubungan keluarga dengan Menteri/Pimpinan

Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

c c

15. Personil yang terlibat dalam pengadaan telah

menandatangani Pakta Integritas c c

16. Personil yang terlibat dalam pengadaan tidak pernah

menjadi terpidana/dituntut dalam kasus berindikasi

KKN

c c

17. Personil yang terlibat dalam pengadaan tidak pernah

terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan c c

Jika nomor 5 17 ada yang dijawab tidak maka

menunjukkan adanya persyaratan personil yang tidak

dipenuhi. Jika unsur yang tidak dipenuhi tersebut

merupakan hal yang penting maka harus dilakukan

penggantian personil pengadaan.


21/426

Ya TidakUraian

Jawaban

18. PPK tidak menjabat sebagai pengelola keuangan c c

19. Anggota ULP tidak menjabat sebagai PPK c c20. Anggota ULP tidak menjabat sebagai pengelola

keuangan c c

21. Anggota ULP tidak menjabat sebagai APIP, terkecuali

menjadi anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa

yang dibutuhkan instansinya

c c

22. PPHP tidak menjabat sebagai pengelola keuangan c c

Jika nomor 17 21 ada yang dijawab tidak maka

menunjukkan adanya perangkapan tugas sehingga

harus dilakukan penggantian/penambahan personil

pengadaan.

B

1. Terdapat berita acara pengkajian ulang terhadap

Rencana Umum Pengadaan (RUP) c c

2. Terdapat berita acara pengkajian ulang terhadap

Kerangka Acuan Kerja (KAK) c c

3. Berita acara pengkajian ulang telah disampaikan

kepada PA/KPA c c

4. Pengkajian ulang dilakukan melalui rapat koordinasi

yang melibatkan:

a) PPK c c

b) ULP c c

c) Tim Teknis c c

Jika nomor 1 4 ada yang dijawab tidak maka PPK

dan ULP belum melaksanakan pengkajian ulang

Pengkajian ulang kebijakan umum

Pengkajian Ulang RUP


22/426

Ya TidakUraian

Jawaban

5. Pengkajian ulang kebijakan umum untuk pengadaan

barang/konstruksi/jasa lainnya, yaitu pemaketanpekerjaan dilakukan untuk memastikan bahwa

pemaketan:

a) mendorong persaingan sehat c c

b) mendorong efisiensi c c

c) meningkatkan peran usaha kecil c c

d) meningkatkan penggunaan produksi dalam

negeri c c

6. Pengkajian ulang kebijakan umum untuk jasa

konsultasi badan usaha dan perorangan, yaitu

pemaketan pekerjaan dilakukan untuk memastikan

bahwa pemaketan:

a) mendorong persaingan sehat c c

b) mendorong efisiensi c c

7. Pertimbangan dalam melakukan pengkajian

pemaketan adalah:a) menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/

lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan

Penyedia Barang/Jasa,misalnya

c c

1) spesifikasi barang di KAK sudah tidak ada

di pasar.

2) Harga di pasar sudah jauh di atas pagu

dana yang tersedia.

b) mempertimbangkan kepentingan masyarakat,

contoh: c c

1) barang tidak dibutuhkan masyarakat

2) barang sangat dibutuhkan masyarakat

c) mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai

Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa

yang ada

c c


23/426

Ya TidakUraian

Jawaban

d) memperhatikan ketentuan tentang pemaketan

(lihat Daftar Uji penetapan kebijakan umum padabutir D.4 bagian perencanaan

c c

Pengkajian ulang penganggaran biaya pengadaan

8. Pengkajian ulang penganggaran biaya pengadaan

dilakukan untuk menilai:

a) kecukupan biaya paket pekerjaan c c

b) kecukupan biaya pendukung pelaksanaan

pengadaan c c

c) kesesuaian kode akun yang tercantum dalam

dokumen anggaran dengan peruntukan dan jenis

pengeluaran

c c

d) kecukupan perkiraan jumlah anggaran yang

tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen

anggaran dengan kebutuhan pelaksanaanpekerjaan

c c

Pengkajian ulang KAK

9. Secara umum pengkajian ulang KAK untuk seluruh

jenis pengadaan, dilakukan untuk memastikan:

a) kejelasan uraian kegiatan yang akan

dilaksanakan c c

b) kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang

harus dibuat c c

c) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan

dengan memperhatikan batas akhir tahun

anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran c c

d) kejelasan besarnya total perkiraan biaya

pekerjaan dan sumber pendanaan c c


24/426

Ya TidakUraian

Jawaban

10. Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk

pengadaan barang, dilakukan untuk memastikan:a) kejelasan spesifikasi teknis barang c c

b) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan c c

c) pencantuman syarat-syarat bahan yang

dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan c c

d) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan

dan hasil produkc c

e) pencantuman kriteria kinerja produk yang

diinginkan c c

f) gambar-gambar brosur barang c c

11. Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk pekerjaan

konstruksi, dilakukan untuk memastikan:

a) kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan c c

b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai


c) pencantuman macam, jenis, kapasitas dan

jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan

dalam pelaksanaan pekerjaan

c c

d) kejelasan persyaratan penyedia dan/atau

kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti

yang dipekerjakan yang tidak mengarah pada

penyedia tertentu, kecuali untuk pekerjaan yang

bersifat rahasia

c c

e) pencantuman syarat-syarat bahan yang

dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan c c

f) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan

dan hasil produk c c

g) gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelasc c

h) pencantuman kriteria kinerja produk yangdiinginkan c c


25/426

Ya TidakUraian

Jawaban

i) pencantuman tata cara pengukuran c c

j) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli(hubungan antara ruanglingkup, keluaran yang

diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis

dan jumlah laporan, serta jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan)

c c

12. Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk jasa

konsultasi (badan usaha dan perorangan), dilakukan

untuk memastikan:

a) kejelasan persyaratan penyedia dan kualifikasi

tenaga ahli serta jumlah personil inti agar tidak

mengarah kepada individu tertentu. ( kecuali untuk

pekerjaan yang bersifat rahasia (untuk jasa

konsultasi perorangan))

c c

b) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli

(hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang

diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenisdan jumlah laporan, serta jangka waktu


c c

13. Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk jasa

lainnya, dilakukan untuk memastikan:

a) kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan c c

b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai


c) pencantuman macam, jenis, kapasitas dan

jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan

dalam pelaksanaan

c c

d) kejelasan persyaratan penyedia dan/atau

kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti

yang dipekerjakan yang tidak mengarah pada

penyedia tertentu, kecuali untuk pekerjaan yang

bersifat rahasia

c c


26/426

Ya TidakUraian

Jawaban

e) pencantuman syarat-syarat bahan yang

dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan

c c

f) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan

dan hasil produk c c

g) gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelasc c

h) pencantuman kriteria kinerja produk yang

diinginkan c c

i) pencantuman tata cara pengukuran c c

j) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli

(hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang

diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis

dan jumlah laporan, serta jangka waktu


c c

Jika nomor 5 13 ada yang dijawab tidak

menunjukkan adanya kelemahan dalam proses

pengkajian ulang RUP

C

1. Rencana pemilihan penyedia barang/jasa telah

mencakup:

a) metode pemilihan penyedia barang/jasa c c

b) metode penilaian kualifikasi c c

c) metode pemasukan dokumen penawaran c c

d) metode evaluasi penawaran c c

2. Ketepatan metode pemilihan penyedia barang/jasa

a) Pelelangan umum/seleksi umum c c

b) Pelelangan terbatas (pekerjaan konstruksi

yang komplek) c c

Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa


27/426

Ya TidakUraian

Jawaban

c) Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung/

Seleksi Sederhana, bila nilai pengadaan sampaidengan Rp200 juta

c c

d) Pengadaan Langsung untuk pengadaan, bila

nilai pengadaan sampai dengan Rp100 Juta untuk

barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dan

Rp50 Juta untuk jasa konsultasi, sepanjang

memenuhi kriteria:

1) merupakan kebutuhan operasional K/L/D/Ic c

2) teknologi sederhana c c

3) risiko kecil c c

4) Penyedianya merupakan usaha

perseorangan dan/atau badan usaha kecil

serta koperasi kecil, kecuali untuk paket

pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis

yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro,Usaha Kecil dan koperasi kecil

c c

e) Penunjukan Langsung hanya pada 1 (satu)

Penyedia yang memenuhi keadaan tertentu,

yaitu:1) penanganan darurat yang tidak bisa

direncanakan sebelumnya dan waktu

penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak

dapat ditunda

c c

2) pekerjaan penyelenggaraan penyiapan

konferensi yang mendadak untuk

menindaklanjuti komitmen internasional dan

dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden

c c


28/426

Ya TidakUraian

Jawaban

3) kegiatan menyangkut pertahanan negara

yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan sertakegiatan yang menyangkut keamanan dan

ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

c c

4) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya yang spesifik dan hanya dapat

dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia

Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan,

1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang

telah mendapat izin dari pemegang hak paten,

atau pihak yang menjadi pemenang

pelelangan untuk mendapatkan izin dari

pemerintah

c c

f) Penunjukan Langsung hanya pada 1 (satu)

Penyedia yang bersifat khusus,yaitu:1) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif

resmi yang ditetapkan pemerintah c c

2) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang

merupakan satu kesatuan sistem konstruksi

dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko

kegagalan bangunan yang secara keseluruhan

tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan

sebelumnya (unforeseen condition)

c c

3) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya

dapat dilaksanakan dengan penggunaan

teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu)

Penyedia yang mampu

c c


29/426

Ya TidakUraian

Jawaban

4) Pekerjaan Pengadaan dan distribusi

bahan obat, obat dan alat kesehatan habispakai dalam rangka menjamin ketersediaan

obat untuk pelaksanaan peningkatan

pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis

dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri

yang bertanggung jawab di bidang kesehatan

c c

5) Pengadaan kendaraan bermotor dengan

harga khusus untuk pemerintah yang telah

dipublikasikan secara luas kepada masyarakat c c

6) sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang

tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh

masyarakat; atau

c c

7) lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan

sewa ruang terbuka atau tertutup lainnyadengan ketentuan dan tata cara pembayaran

serta penyesuaian harga yang dapat

dipertanggungjawabkan

c c

3. Ketepatan penilaian kualifikasi: c c

a) Pascakualifikasi

b) Prakualifikasi c c

4. Ketepatan metode pemasukan penawaran

a) Metode satu sampul c c

b) Metode dua sampul c c

c) Metode dua tahap c c

Catatan:

(a) untuk pengadaan barang/jasa lainnya, satu

sampul (sistem gugur) atau dua sampul /dua tahap

(untuk sistem nilai dan penilaian selama umur

ekonomis)


30/426

Ya TidakUraian

Jawaban

(b) untuk pekerjaan konstruksi hanya satu sampul

atau dua tahap (kompleks)(c) untuk jasa konsultasi hanya satu sampul atau dua

sampul

5. Ketepatan evaluasi dokumen penawaran

a) pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya :

1) Metode/Sistem Gugur c c

2) Metode/Sistem Nilai c c

3) Metode/Sistem penilaian biaya selama

umur ekonomis c c

b) Pengadaan jasa konsultansi

1) Metode/Sistem Kualitas c c

2) Metode/Sistem Kualitas dan Biaya c c

3) Metode/Sistem Pagu Anggaran c c

4) Metode/Sistem Biaya Terendah c c

Catatan:

(a) Metode/Sistem gugur digunakan untuk semua

pelelangan (umum/sederhana)

(b) Sistem nilai digunakan untuk pengadaan

barang/jasa kompleks yang memperhitungkan

keunggulan teknis sepadan dengan harganya.

(c) Metode/Sistem penilaian biaya selama umur

ekonomis digunakan untuk pengadaan barang/jasa

yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga

serta biaya operasi pemeliharaan selama jangka waktu

operasi tertentu.

(d) Metode/Sistem Kualitas digunakan untuk

pengadaan Jasa Konsultansi yang kompleks dan

lingkup pekerjaan sulit ditetapkan dalam KAK.


31/426

Ya TidakUraian

Jawaban

(e) Metode Sistem Kualitas & Biaya digunakan untuk

pengadaan Jasa Konsultansi yang lingkuppekerjaannya dapat ditetapkan dengan baik dalam

KAK.

(f) Metode/Sistem Pagu Anggaran/Biaya terendah

digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang

sederhana, standar, output & outcome dapat

didefinisikan dengan jelas.

D

1. ULP menyusun Jadwal Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa c c

2. Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan

Prakualifikasi

a) Penayangan pengumuman prakualifikasi

pengadaan barang/jasa paling kurang 7 (tujuh)hari kerja

c c

b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen

Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman

sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas

akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.

c c

c) Pemasukan Dokumen Kualifikasi paling

kurang 3 hari kerja setelah berakhirnya

penayangan pengumuman kualifikasi.

c c

d) Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan pembuktian

kualifikasi minimal satu hari kerja.c c

e) (Catatan: Evaluasi dokumen dapat mulai

dilaksanakan pada saat dokumen kualifikasi

diterima dan berakhir satu hari kerja setelah batas

akhir pemasukan dokumen kualifikasi )

f) Pengumuman Hasil Kualifikasi 1 (satu) harikerja setelah penetapan. c c

Kecukupan Alokasi Waktu Pemilihan


32/426

Ya TidakUraian

Jawaban

g) Sanggahan kualifikasi selama 5 (lima) hari

kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi c c

h) Undangan kepada peserta yang lulus

kualifikasi selama 1 (satu) hari kerja setelah masa

sanggahan kualifikasi berakhir

c c

i) Pengambilan dokumen pemilihan dilakukan

sejak dikeluarkannya undangan sampai dengan 1

(satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan

dokumen penawaran.

c c

j) pemberian penjelasan dilaksanakan paling

cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan c c

k) pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1

(satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan

sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja

setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian

Penjelasan.

c c

l) Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan

pada hari yang sama dengan batas akhir

pemasukan dokumen penawaran.

c c

m) Evaluasi dokumen penawaran (termasuk

pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan)

dilakukan satu hari setelah pembukaan dokumen

penawaran dan dilakukan dalam waktu paling

kurang 1 (satu) hari kerja.

c c

n) Penetapan dan Pengumuman Pemenang

dilaksanakan 1 (satu) hari kerja setelah

pembuatan BAHP.

c c

o) masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi

selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman

hasil lelang/seleksi

c c


33/426

Ya TidakUraian

Jawaban

p) SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari

kerja setelah pengumuman penetapan pemenanglelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau

setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada

sanggahan banding

c c

q) Kontrak ditandatangani paling lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya

SPPBJ

c c

3. Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan

Pascakualifikasi

a) Penayangan pengumuman lelang pengadaan

barang/jasa dengan pascakualifikasi paling kurang

7 (tujuh) hari kerja

c c

b) Pendaftaran dan Pengambilan dokumen

pemilihan dimulai sejak tanggal pengumuman

lelang sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum

batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

c c

c) pemberian penjelasan dilaksanakan paling

cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal

pengumuman.

c c

d) pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1

(satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan

sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja

setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian

Penjelasan.

c c

e) Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan

pada hari yang sama dengan batas akhir

pemasukan dokumen penawaran.

c c


34/426

Ya TidakUraian

Jawaban

f) Evaluasi dokumen penawaran (termasuk

pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan)dilakukan satu hari setelah pembukaan dokumen

penawaran dan dilakukan dalam waktu paling

kurang 1 (satu) hari kerja.

c c

g) Penetapan dan Pengumuman Pemenang

dilaksanakan 1 (satu) hari kerja setelah

pembuatan BAHP.

c c

h) masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi

selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman

hasil lelang/seleksi

c c

i) SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari

kerja setelah pengumuman penetapan pemenang

lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau

setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada

sanggahan banding

c c

j) Kontrak ditandatangani paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya

SPPBJ

c c

E

1. HPS Barang/Jasa ditetapkan oleh PPK, c c

2. Engineers estimate disusun oleh konsultan perencanac c

3. Engineers estimate berisikan detail spesifikasi teknis

Barang/Jasa c c

4. Spesifikasi teknis sesuai dengan KAK/hasil pengkajian

RUP c c

5. Spesifikasi teknis tidak mengarah kepada

merek/produk tertentu c c

6. Volume pengadaan barang/jasa sesuai denganvolume dalam KAK/hasil pengkajian

c c

Harga Perkiraan Sendiri


35/426

Ya TidakUraian

Jawaban

7. HPS disusun paling lama 21 (dua puluh satu) hari

kerja sebelum tanggal pengumuman. c c

8. Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar

setempat. Penyusunan HPS mempertimbangkan

informasi yang meliputi:

a) informasi biaya satuan yang dipublikasikan

secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) c c

b) informasi biaya satuan yang dipublikasikan

secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data

lain yang dapat dipertanggungjawabkan

c c

c) daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh

pabrikan/distributor tunggal c c

d) biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang

berjalan dengan mempertimbangkan faktor

perubahan biaya

c c

e) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan

dan/atau kurs tengah Bank Indonesia c c

f) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis,

baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun

pihak lain

c c

g) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan

oleh konsultan perencana (engineers estimate) c c

h) norma indeks c c

i) informasi lain yang dapat dipertanggungjawab-

kan (antara lain survey). c c

9. Survei harga pasar dilakukan menjelang

dilaksanakannya pengadaan c c

10. Periksa kebenaran pendekatan perhitungan biaya

dihubungkan dengan metode kerja sesuai spesifikasi

teknis yang ditentukan

c c

11. HPS telah memperhitungkan:

a) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) c c


36/426

Ya TidakUraian

Jawaban

b) keuntungan dan biaya overhead yang

dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% tidaktermasuk pajak

c c

12. HPS tidak memperhitungkan:

a) biaya tak terduga c c

b) biaya lain-lain c c

c) Pajak Penghasilan (PPh) penyedia c c

13. Tidak terdapat kesalahan pencantuman biaya satuan

dalam penghitungan HPS c c

14. Tidak terdapat kesalahan aritmatik dalam

penghitungan HPS c c

F

1. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa disusun oleh ULPc c

2. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:a) Dokumen Kualifikasi c c

b) Dokumen Pemilihan c c

3. Dokumen Kualifikasi terdiri atas:

a) petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi c c

b) formulir isian kualifikasi c c

c) instruksi kepada peserta kualifikasi c c

d) lembar data kualifikasi c c

e) Pakta Integritas c c

f) tata cara evaluasi kualifikasi c c

g) kriteria evaluasi kualifikasi c c

4. Dokumen Pemilihan terdiri atas:

a) undangan/pengumuman kepada calon

Penyedia Barang/Jasa c c

b) instruksi kepada peserta PengadaanBarang/Jasa

c c

Kelengkapan Dokumen Pengadaan


37/426

Ya TidakUraian

Jawaban

c) syarat-syarat umum Kontrak c c

d) syarat- syarat khusus Kontrak c ce) daftar kuantitas dan harga. c c

f) khusus untuk Pengadaan Barang, harga

barang dalam negeri dan barang impor yang

dipisahkan

c c

g) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar c c

h) bentuk surat penawaran c c

i) rancangan Kontrak c c

j) bentuk Jaminan c c

k) kriteria evaluasi penawaran c c

5. Instruksi Kepada Peserta Pengadaan paling sedikit

memuat:

a) lingkup pekerjaan c c

b) sumber dana c c

c) persyaratan dan kualif ikasi peserta pengadaan c c

d) jumlah dokumen penawaran yang disampaikanc c

e) peninjauan lokasi kerja (apabila diperlukan) c c

f) isi Dokumen Pemilihan c c

g) penjelasan Dokumen Pemilihan c c

h) perubahan isi Dokumen Pemilihan c c

i) persyaratan bahasa yang digunakan dalam

penawaran c c

j) penulisan harga penawaran c c

k) mata uang penawaran dan cara pembayaranc c

l) masa berlaku penawaran c c

m) surat Jaminan Penawaran c c


38/426

Ya TidakUraian

Jawaban

n) bentuk penawaran dan penandatanganan

surat penawaran c c

o) metode pemasukan Dokumen Penawaran c c

p) batas akhir pemasukan penawaran c c

q) perlakuan terhadap penawaran yang terlambatc c

r) larangan untuk perubahan dan penarikan

penawaran yang telah masuk c c

s) prosedur pembukaan penawaran c c

t) kerahasiaan dan larangan c c

u) klarifikasi Dokumen Penawaran c c

v) pemeriksaan kelengkapan Dokumen

Penawaran c c

w) koreksi aritmatik (apabila diperlukan) c c

x) metode evaluasi penawaran c c

y) penilaian preferensi harga c cz) Kriteria penetapan pemenang c c

aa) Hak dan kewajiban ULP untuk menerima atau

menolak penawaran c c

bb) Syarat penandatanganan Kontrak c c

cc) Surat Jaminan Pelaksanaan c c

6. Rancangan SPK/kontrak terdiri atas:

a) syarat-syarat umum Kontrak c c

b) syarat-syarat khusus Kontrak c c

c) spesifikasi, KAK dan/atau gambar c c

d) daftar kuantitas dan harga c c

7. Spesifikasi teknis HPS yang tercantum dalam

dokumen pengadaan sesuai dengan spesifikasi teknis

dalam KAK/dokumen HPS dari PPK.

c c


39/426

ENDALIAN INTERN ATAS PBJ

AN BARANG DAN JASA



40/426



41/426



42/426



43/426



44/426



45/426



46/426



47/426



48/426



49/426



50/426



51/426



52/426



53/426



54/426



55/426



56/426



57/426



58/426



59/426

Ya Tidak

A.

1. Penayangan pengumuman pelelangan umum

pascakualifikasi dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh)

hari kerja

c c

2. Penayangan pengumuman pelelangan umum

pascakualifikasi dilaksanakan melalui:

a) Website K/L/D/I masing-masing c c

b) Papan pengumuman resmi untuk masyarakatc c

c) Portal Pengadaan Nasional c c

d) Media cetak (optional) c c3. Substansi pengumuman minimal memuat:

a) Nama PA/KPA c c

b) Alamat PA/KPA c c

c) Uraian singkat pekerjaan yang akan

dilaksanakan c c

d) Nilai total HPS c c

e) Syarat-syarat peserta pelelangan c c

f) Tempat pengambilan dokumen pengadaan c c

g) Waktu pengambilan dokumen pengadaan c c

4. Substansi pengumuman tidak memuat persyaratan

yang bersifat diskriminatif, antara lain:

a) Peserta harus berasal dari Provinsi/

Kabupaten/ Kota tempat lokasi pelelangan c c

b) Pendaftaran harus dilakukan:

1) Direktur Utama /Pimpinan Perusahaan c c


PEMILIHAN PA

UraianJawaban

Pengumuman Pascakualifikasi (untuk barang/

pekerjaan konstruksi/ Jasa lainnya)


60/426

Ya TidakUraian

Jawaban

2) Penerima kuasa dari Direktur

Utama/pimpinan perusahaan/kepala cabangyang nama penerima kuasanya tercantum

dalam akte pendirian atau perubahannya

c c

3) Kepala cabang perusahaan yang diangkat

oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan

dokumen otentik

c c

4) Pejabat yang menurut perjanjian

kerjasama berhak mewakili perusahaan yang

bekerja sama

c c

c) Pendaftaran harus membawa asli dan/atau

salinan/ fotocopy/ legalisir Akta Pendirian, Izin

Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kontrak

kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU)

dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis

c c

d) Persyaratan di luar yang sudah ditetapkan

dalam Peraturan Presiden ini kecuali diperintahkan

oleh peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi.

c c

B

1. Peserta dapat mengambil dokumen pengadaan sesuai

waktu yang ditentukan dalam pengumuman c c

2. Peserta dapat mengambil dokumen pengadaan sesuai

tempat pengambilan yang ditentukan dalam

pengumuman

c c

3. Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum

mengambil dokumen pengadaan c c

4. Pada saat pendaftaran, ULP:

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan


61/426

Ya TidakUraian

Jawaban

a) Mencatat nama pendaftar, nama dan alamat

perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili

dan/atau alamat email pihak yang dapat dihubungi

untuk keperluan korespondensi

c c

b) Memberikan dokumen pengadaan dalam

bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy) c c

c) mengunggah (upload) dokumen pengadaan

melalui website K/L/D/I masing-masing dan portal

pengadaan nasional yang dapat diunduh

(download) oleh peserta.

c c

d) Tidak memungut biaya dari peserta c c

5. Orang yang ditugaskan oleh Direktur Utama/ pimpinan

perusahaan/kepala cabang, melampirkan surat tugas

dari Direktur Utama/pimpinan perusahaan/kepala

cabang dan kartu pengenal.

c c

6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu)perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan

dokumen.

c c

7. Peserta perorangan yang melakukan pendaftaran tidak

diwakilkan. c c

8. Peserta perorangan yang melakukan pendaftaran

harus menunjukkan tanda pengenal kepada ULP. c c

C.

1. Pelaksanaan pemberian penjelasan dilaksanakan

sebagai berikut:

a) Dilakukan di tempat yang ditentukan c c

b) Dilakukan pada waktu yang telah ditentukanc c

c) Dihadiri oleh peserta yang terdaftar c c

Pemberian Penjelasan


62/426

Ya TidakUraian

Jawaban

2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian

penjelasan tidak dijadikan dasar untuk menolak/

menggugurkan penawaranc c

3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian

penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat

tugas kepada ULP.

c c

4. Peserta perorangan tidak diwakilkan pada saat hadir

dalam pemberian penjelasan.c c

5. Dalam proses aanwijzing, dijelaskan kepada peserta

mengenai: c c

a) Metode pemilihan c c

b) Cara penyampaian dokumen penawaran c c

c) Kelengkapan yang harus dilampirkan

bersama dokumen penawaran c c

d) Pembukaan dokumen penawaran c c

e) Metode evaluasi c c

f) Hal-hal yang menggugurkan penawaran c c

g) Jenis kontrak yang akan digunakan c c

h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan

dengan preferensi harga atas penggunaan

produksi dalam negeri

c c

i) Ketentuan tentang penyesuaian harga c c

j) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian

pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha kecil

serta koperasi kecil

c c

k) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang

dapat mengeluarkan jaminan c c

6. ULP memberikan penjelasan lanjutan dengan cara

melakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan) c c

7. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) telahmencakup informasi sebagai berikut:


63/426

Ya TidakUraian

Jawaban

a) Pemberian penjelasan mengenai isi dokumen

pengadaan c cb) Pertanyaan dari peserta c c

c) Jawaban ULP atas pertanyaan peserta c c

d) Perubahan substansi dokumen c c

e) Hasil peninjauan lapangan c c

f) Keterangan-keterangan lain c c

8. BAPP ditandatangani oleh anggota Pokja ULP dan

minimal 1 (satu) wakil peserta yang hadir. c c

9. BAPP ditandatangani oleh anggota Pokja ULP apabila

tidak ada satupun peserta yang hadir atau bersedia

menandatangani BAPP

c c

10. BAPP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Dokumen Pengadaan. c c

11. ULP menuangkan ke dalam Addendum DokumenPengadaan yang menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari Dokumen Pengadaan apabila dalam

BAPP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan

penting yang perlu ditampung.

c c

12. Perubahan dokumen tersebut di bawah telah

mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan

dalam Addendum Dokumen Pengadaan:

a) Rancangan kontrak c c

b) Spesifikasi teknis c c

c) Gambar c c

d) Nilai total HPS c c


64/426

Ya TidakUraian

Jawaban

13. ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA

untuk diputuskan apabila PPK tidak sependapat

dengan usulan perubahan rancangan kontrak,

spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS.

c c

14. PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat f inal

serta memerintahkan ULP untuk membuat dan

mengesahkan Addendum Dokumen Pengadaan

apabila PA/KPA sependapat dengan ULP

c c

15. ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk

mengambil salinan Addendum Dokumen Pengadaan c c

16. ULP sudah menyediakan salinan BAPP dan

Addendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) dan

telah mengunggah dokumen tersebut melalui website

K/L/D/I masing-masing sehingga dapat diunduh oleh

peserta

c c

D.

1. pemasukan Dokumen Penawaran telah sesuai

dengan metode yang telah ditentukan dalam Dokumen

Pengadaan

c c

2. Dokumen Penawaran telah meliputi:

a) Surat penawaran yang didalamnya tercantum

masa berlaku penawaran dan mencantumkan

harga penawaran.

c c

b) Jaminan penawaran asli c c

c) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas

dan harga) c c

Pemasukan Dokumen Penawaran


65/426

Ya TidakUraian

Jawaban

d) Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama

perusahaan kepada penerima kuasa yang

namanya tercantum dalam akta pendirian atau

perubahannya (apabila dikuasakan)

c c

e) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi

(apabila ada) c c

f) Dokumen penawaran teknis c c

g) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN c c

h) Dokumen isian kualifikasi c c

i) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam

dokumen pengadaan (apabila ada) c c

3. Dokumen penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua)

rangkap, yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu)

rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai asli

dan rekaman.

c c

4. Dokumen penawaran telah dimasukkan dalam sampul

dan ditulis dokumen penawaran dan ditulis nama

paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta

ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan

dalan dokumen pengadaan.

c c

5. Peserta menyampaikan langsung Dokumen

Penawaran kepada ULP.c c

6. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran sesuai

jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. c c

7. ULP memasukkan Dokumen Penawaran ke dalam

kotak/tempat pemasukan. c c

8. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran

melalui Pos/Jasa pengiriman dengan ketentuan sudah

sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Dokumen

Pengadaan serta peraturan dalam Perpres 54 Tahun

2010.

c c


66/426

Ya TidakUraian

Jawaban

9. Sampul dimasukkan ke dalam sampul luar yang

mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat

ULP dalam hal dokumen penawaran disampaikan

melalui pos/jasa pengiriman

c c

10. Dokumen penawaran yang diterima melalui pos/ jasa

pengiriman:

a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan

Dokumen Penawaran pada sampul luar c c

b) ULP memasukkan dokumen penawaran

tersebut ke dalam kotak/tempat pemasukan c c

11. ULP melakukan tindakan tersebut di bawah apabila

dokumen penawaran terlambat diterima:

a) membuka sampul luar untuk mengetahui

alamat peserta,c c

b) segera memberitahukan kepada peserta yang

bersangkutan untuk mengambil kembali seluruhdokumen penawaran disertai dengan bukti serah

terima.

c c

c) Membuat bukti serah terima pengembalian

dokumen penawaran c c

12. Penarikan, penggantian, pengubahan atau

penambahan Dokumen Penawaran telah dilakukan

sebagai berikut:

a) Disampaikan secara tertulis c c

b) Dimasukkan dalam sampul c c

c) Diberikan tanda dengan penambahan

pencantuman kata PENARIKAN,

PENGGANTIAN atau PENAMBAHAN sesuai

dengan isi sampul

c c

d) Tidak mengambil dokumen penawaran yang

sudah disampaikan sebelumnya c c


67/426

Ya TidakUraian

Jawaban

13. ULP membuat daftar peserta yang memasukkan

penawaran c c14. ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran c c

15. ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan

Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir

pemasukan penawaran.

c c

16. Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu

anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran

dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta

terakhir.

c c

17. Pada batas akhir pemasukan penawaran, apakah

salah satu anggota pokja ULP menutup pemasukan

penawaran dengan membubuhkan tanda tangan

c c

18. Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran,

apakah ULP:

a) Menyatakan kepada peserta bahwa saat

pemasukan penawaran telah ditutup sesuai

waktunyac c

b) Menolak dokumen penawaran yang terlambat

dan/atau sebagian tambahan dokumen penawaran c c

c) Membuka dokumen penawaran yang masukc c

19. ULP tidak mengubah tempat pemasukan penawaran

kecuali keadaan kahar c c

20. ULP tidak mengubah waktu batas akhir pemasukan

penawaran kecuali keadaan kahar c c

21. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan

waktu batas akhir pemasukan penawaran, ULP

melakukan hal sbb:

a) Perubahan tempat pemasukan penawaran

dicantumkan dalam dokumen addendumpengadaan

c c


68/426

Ya TidakUraian

Jawaban

b) Perubahan waktu batas akhir pemasukan

penawaran dicantumkan dalam dokumen

addendum pengadaan

c c

c) Dokumen addendum pengadaan telah

disampaikan kepada seluruh pesertac c

E.

1. Dibuka di hadapan peserta c c

2. Dibuka pada waktu sesuai ketentuan dalam dokumen

pengadaan. c c

3. Dibuka di tempat sesuai ketentuan dalam dokumen

pengadaan. c c

4. Peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen

Penawaran menunjukkan tanda pengenal kepada

ULP.

c c

5. Peserta yang hadir pada saat pembukaan

menunjukkan surat tugas kepada ULP. c c

6. Peserta perorangan yang hadir pada pembukaan

Dokumen Penawaran tidak boleh diwakilkan. c c

7. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari

yang sama segera setelah batas akhir pemasukan

penawaran,

c c

8. Pembukaan dokumen penawaran dihadiri paling

kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi. c c

9. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu)

peserta sebagai saksi, ULP menunda pembukaan

dokumen penawaran selama 2 (dua) jam.

c c

10. Setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1

(satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka:

a) pembukaan dokumen penawaran tetapdilanjutkan

c c

Pelaksanaan pembukaan Dokumen Penawaran sbb:


69/426

Ya TidakUraian

Jawaban

b) ditunjuk saksi tambahan di luar ULP yang

ditunjuk oleh ULP. c c

11. ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen

Penawaran di hadapan para peserta ? c c

12. ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen

Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen

Penawaran yang masuk di hadapan peserta. c c

13. Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta

apakah pelelangan dinyatakan gagal. c c

14. Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda

PENARIKAN, PENGGANTIAN, atau

PENAMBAHAN dibuka dan dibaca terlebih dahulu. c c

15. ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen

Penawaran c c

16. ULP memeriksa di hadapan peserta mengenaikelengkapan Dokumen Penawaran.

c c

17. Dokumen Penawaran telah meliputi:

a) Surat penawaran yang didalamnya tercantum

masa berlaku penawaran dan mencantumkan

harga penawaran.

c c

b) Jaminan penawaran asli c c

c) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas

dan harga) c c

d) Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama

perusahaan kepada penerima kuasa yang

namanya tercantum dalam akta pendirian atau

perubahannya (apabila dikuasakan)

c c

e) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi

(apabila ada) c c

f) Dokumen penawaran teknis c cg) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN c c


70/426

Ya TidakUraian

Jawaban

h) Dokumen isian kualifikasi c c

i) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam

dokumen pengadaan (apabila ada) c c

18. ULP menunjukkan di hadapan peserta mengenai

kelengkapan dokumen penawaran. c c

19. ULP tidak menggugurkan penawaran pada waktu

pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat

memasukkan penawaran.

c c

20. Salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang

saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan

miliknya.

c c

21. ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan

Dokumen Penawaran.c c

22. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran sudah

sesuai dengan ketentuan, yaitu paling sedikit memuat:

a) Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk c c

b) Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap

dan tidak lengkap c c

c) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam

Dokumen Penawaran (apabila ada) c c

d) Keterangan lain yang dianggap perlu c c

e) Tanggal pembuatan Berita Acara c c

f) Tanda tangan anggota pokja ULP c c

g) Tanda tangan wakil peserta yang hadir atau

saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi

dari peserta.

c c

23. Apabila terjadi penundaan waktu pembukaan

penawaran , penyebab penundaan tersebut dimuat

dengan jelas dalam Berita Acara.

c c

24. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dibacadengan jelas. c c


71/426

Ya TidakUraian

Jawaban

25. Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP

yang hadir dan 2 (dua) orang saksi. c c

26. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran c c

27. Salinan Berita Acara (tanpa dilampiri Dokumen

Penawaran) dibagikan kepada peserta yang hadirc c

28. ULP mengunggah salinan tersebut melalui website

K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh oleh

peserta.

c c

F.

1. Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan

Dokumen Penawaran tidak dijadikan dasar untuk

menolak/menggugurkan penawaran.

c c

2. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi

aritmatik,c c

3. Koreksi aritmatik dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan sebagai berikut:

a) Volume pekerjaan yang tercantum dalam

daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan

yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan

c c

b) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian

antara volume dengan harga satuan, apakah

dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga

satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak diubah.

c c

c) Apabila terdapat jenis pekerjaan yang tidak

diberi harga satuan, apakah harga satuan tersebut

dianggap sudah termasuk dalam harga satuan

pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar

kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong

c c

Evaluasi Penawaran


72/426

Ya TidakUraian

Jawaban

4. Hasil koreksi aritmatik (dapat) mengubah nilai

penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi

lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat

semula

c c

5. Koreksi aritmetik untuk penawaran kontrak lump sum

yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya

dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang

tercantum dalam daftarkuantitas dan harga dengan

yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa

mengubah nilai penawaran.

c c

6. Pelaksanaan evaluasi dilakukan ULP terhadap 3 (tiga)

penawaran tertendah setelah koreksi aritmatik. c c

7. Setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga)

penawar yang menawar harga kurang dari HPS,

apakah proses lelang tetap dilanjutkan dengan

melakukan evaluasi penawaran

c c

8. ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

a) Evaluasi administrasi c c

b) Evaluasi teknis c c

c) Evaluasi harga c c

9. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai

berikut:

a) Apakah ULP tidak menambah, mengurangi,

mengganti dan/atau mengubah kriteria yang telah

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan c c

b) Apakah ULP tidak menambah, mengurangi,

mengganti dan/atau mengubah persyaratan yang

telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan c c


73/426

Ya TidakUraian

Jawaban

c) Apakah ULP dan/atau peserta tidak

menambah, mengurangi, mengganti dan/atau

mengubah isi Dokumen Penawaran

c c

d) Apakah penawaran yang memenuhi syarat

adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan,

syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada

penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau

penawaran bersyarat

c c

10. Tidak terdapat penyimpangan yang bersifat

penting/pokok atau penawaran bersyarat, yaitu:

a) Penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang

mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja

pekerjaan, dan/atau

c c

b) Penawaran dari peserta dengan persyaratan

tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan

yang akan menimbulkan persaingan usaha tidaksehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang

memenuhi syarat

c c

11. ULP tidak menggugurkan penawaran dengan alasan:

a) Ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan

dan/atau pembukaan penawaran c c

b) Kesalahan yang tidak substansial, misalnya

karena sampul dan/atau surat penawaran tidak

berkop perusahaan

c c

12. Para pihak tidak mempengaruhi atau melakukan

intervensi kepada ULP selama proses evaluasi c c

13. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya

persaingan usaha yang tidak sehat dan/ atau terjadi

pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara

peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untukmemenangkan salah satu peserta, :


74/426

Ya TidakUraian

Jawaban

a) Peserta yang ditunjuk sebagai calon

pemenang dan peserta lain yang terlibat

dimasukkan ke dalam Daftar Hitam

c c

b) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat

persekongkolan diganti, dikenakan sanksi

administrasi dan/atau pidana

c c

c) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan

menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat

(bila ada); dan

c c

d) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana

dimaksud pada angka (3), apakah pelelangan

dinyatakan gagal

c c

14. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan

terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian

kualifikasi

c c

15. Apabila penawaran memenuhi persyaratan

administrasi, maka:a) syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/

dilengkapi

c c

b) surat penawaran ditandatangani oleh:

1) direktur utama/pimpinan perusahaan; c c

2) penerima kuasa dari direktur

utama/pimpinan perusahaan yang nama

penerima kuasanya tercantum dalam akte

pendirian atau perubahannya;

c c

3) kepala cabang perusahaan yang diangkat

oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan

dokumen otentik;

c c

4) pejabat yang menurut perjanjian kerja

sama berhak mewakili perusahaan yang

bekerja sama; atau

c c

5) peserta perorangan c c


75/426

Ya TidakUraian

Jawaban

c) Jangka waktu berlakunya surat penawaran

tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam

Dokumen Pemilihan

c c

d) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang

ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan

c c

e) Surat penawaran bertanggal c c

f) Surat Jaminan Penawaran diterbitkan oleh

Bank Umum, perusahaan penjaminan atau

perusahaan asuransi yang mempunyai program

asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana

ditetapkan oleh Menteri Keuangan

c c

g) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal

terakhir pemasukan penawaranc c

h) Jaminan Penawaran masa berlakunya tidak

kurang dari waktu yang ditetapkan dalam

Dokumen Pemilihan

c c

i) Nama peserta sama dengan nama yang

tercantum dalam surat Jaminan Penawaran c c

j) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak

kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam

Dokumen Pemilihan

c c

k) Besaran nilai Jaminan Penawaran

dicantumkan dalam angka dan huruf c c

l) Nama ULP yang menerima Jaminan

Penawaran sama dengan nama ULP yang

mengadakan pelelangan; dan

c c

m) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan

paket pekerjaan yang dilelangkan c c

n) ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi

secara tertulis kepada penerbit jaminan:


76/426

Ya TidakUraian

Jawaban

1) substansi keabsahan/ keaslian Jaminan

Penawaran kepada penerbit jaminan. c c

2) kepastian Jaminan Penawaran dapat

dicairkan sebesar nilai jaminanc c


dicairkan tanpa syarat,c c


dicairkan dalam waktu paling lambat 14

(empat belas) hari kerja, setelah surat

pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh

Penerbit Jaminan

c c

16. ULP telah melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang

kurang jelas dan meragukan (bila ada) c c

17. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi

dilanjutkan dengan evaluasi teknis c c

18. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang

memenuhi persyaratan administrasi, evaluasi tetap

dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan

c c

19. Tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan

administrasi, apakah pelelangan dinyatakan gagal c c

20. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang

dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi c c

21. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan

yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan c c

22. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur,

dengan ketentuan sebagai berikut:

a) evaluasi dilakukan dengan membandingkan

pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan

dalam Dokumen Pemilihan c c

b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanteknis, apabila:


77/426

Ya TidakUraian

Jawaban

1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan

berdasarkan contoh, brosur dan gambar-

gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam

Dokumen Pemilihan

c c

2) jadwal waktu penyerahan tidak

melampaui batas waktu sesuai dengan yang

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; c c

3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang

ditawarkan tercantum dengan lengkap dan

jelas (apabila diperlukan);

c c

4) jaminan purnajual sesuai dengan yang

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila

diperlukan);

c c

5) tenaga teknis sesuai dengan yang

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila

diperlukan); dan

c c

6) bagian pekerjaan yang akan

disubkontrakan sesuai dengan yang

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

c c

c) ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji

mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai

dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan c c

d) Evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat

menggunakan sistem ambang batas terhadap

unsur teknis yang dinilai

c c


78/426

Ya TidakUraian

Jawaban

e) Dalam hal evaluasi teknis dengan sistem

gugur yang menggunakan ambang batas nilai

teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila

masing-masing unsur maupun nilai total

keseluruhan unsur memenuhi ambang batas

minimal yang ditetapkan dalam Dokumen

Pemilihan

c c

23. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang

kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan

klarifikasi dengan peserta.

c c

24. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran c c

25. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis

dilanjutkan ke tahap evaluasi harga c c

26. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang

lulus evaluasi teknis, evaluasi tetap dilanjutkan dengan

evaluasi harga;

c c

27. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis,

pelelangan dinyatakan gagal. c c

28. Telah dilakukan evaluasi harga terhadap unsur-unsur

yang merupakan hal-hal yang pokok atau penting,

yaitu:

a) total harga penawaran terhadap nilai total

HPS

1) apabila total harga penawaran melebihi

nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan c c

2) apabila semua harga penawaran di atas

nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal. c c

b) Harga satuan penawaran timpang yang

nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh

perseratus) dari HPS, dilakukan klarifikasi.

c c


79/426

Ya TidakUraian

Jawaban

c) Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata

harga satuan penawaran tersebut timpang, harga

satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk

volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan

c c

d) Mata pembayaran yang harga satuannya nol

atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan

tersebut harus tetap dilaksanakan dan harganya

dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan

lainnya

c c

e) Mata pembayaran yang harga satuannya nol

atau tidak ditulis, setelah dilaksanakan klarifikasi,

kegiatan tersebut tetap dilaksanakan.c c

f) untuk kontrak lump sum:

1) apabila ada perbedaan antara penulisan

nilai harga penawaran antara angka dan huruf,

nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan

huruf

c c

2) apabila penawaran dalam angka tertulis

dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak

jelas, nilai yang diakui adalah nilai dalam

tulisan angka; atau

c c

3) apabila penawaran dalam angka dan

huruf tidak jelas, penawaran dinyatakan gugur. c c

29. Telah dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan

ketentuan sebagai berikut:

a) klarif ikasi dalam hal penawaran komponen

dalam negeri berbeda dibandingkan dengan

perkiraan ULP

c c


80/426

Ya TidakUraian

Jawaban

b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga

penawaran di bawah 80% (delapan puluh

perseratus) HPS dengan ketentuan:

1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai

pemenang lelang, apakah bersedia untuk

menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5%

(lima perseratus) dari nilai total HPS; atau

c c

2) apabila peserta yang bersangkutan tidak

bersedia menaikkan nilai Jaminan

Pelaksanaan, penawarannya digugurkan.

c c



Pelaksanaan, Jaminan Penawaran disita

untuk negara.

c c



Pelaksanaan, penawarannya dimasukkan

dalam Daftar Hitam.

c c

c) memperhitungkan preferensi harga atas

penggunaan produksi dalam negeri c c

G.

1. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang

serta pemenang cadangan 1 dan 2 ( apabila ada) c c

2. Evaluasi formulir isian kualif ikasi dilakukan dengan

sistem gugur c c

3. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi

apabila:

a) formulir kualifikasi ditandatangani oleh:

1) direktur utama/pimpinan perusahaan c c

Evaluasi Kualifikasi


81/426

Ya TidakUraian

Jawaban

2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima

kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau

perubahannya

c c

3) kepala cabang perusahaan yang diangkat

oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan

dokumen otentik

c c

pejabat yang menurut perjanjian kerja sama

berhak mewakili perusahaan yang bekerja

sama; atau

c c

4) peserta perorangan c c

b) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, kecuali peserta perorangan c c

c) menyampaikan pernyataan/pengakuan

tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan

manajemennya tidak dalam pengawasan

pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang

dihentikan kegiatan usahanya

c c

d) salah satu dan/atau semua pengurus dan

badan usahanya atau peserta perorangan tidak

masuk dalam Daftar Hitam

c c

e) memiliki NPWP dan telah memenuhi

kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT

tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh

Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh

Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha

Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir

dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti

persyaratan ini dengan menyampaikan Surat

Keterangan Fiskal (SKF);

c c


82/426

Ya TidakUraian

Jawaban

f) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaansebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat)

tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah

maupun swasta termasuk pengalaman

subkontrak;

c c

g) memiliki kemampuan pada sub bidang

pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dan

kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai

untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi

kecil;

c c

h) dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:

1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja

Sama Operasi/kemitraan yang memuat

persentase kemitraan dan perusahaan yang

mewakili kemitraan tersebut; dan

c c

2) untuk perusahaan yang melakukan

kemitraan, evaluasi persyaratan pada huruf a)

sampai dengan huruf g) dilakukan untuk setiap

perusahaan yang melakukan kemitraan

c c

4. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang

jelas, dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak

mengubah substansi formulir isian kualifikasi c c

5. Pada saat evaluasi kualifikasi dalam proses

pascakualifikasi, apabila terjadi data yang kurang,

tidak dapat dilengkapi.

c c

6. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, lelang

dinyatakan gagal c c

7. Apakah evaluasi kualifikasi dapat dilakukan sebelumevaluasi penawaran.

c c


83/426

Ya TidakUraian

Jawaban

H.

1. Pembuktian kuali fikasi di lakukan setelah evaluasi

kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi

persyaratan kualifikasi

c c

2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat

keaslian dokumen dan meminta salinannya c c

3. ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada

penerbit dokumen, apabila diperlukan c c

4. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan

pemalsuan data, peserta digugurkan,c c

5. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan

pemalsuan data, badan usaha serta pengurus yang

terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam

c c

6. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukanpemalsuan data, peserta perorangan dimasukkan

dalam Daftar Hitam

c c

7. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian

kualifikasi, lelang dinyatakan gagal. c c

I.

1. BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi

administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh ULP

dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari

jumlah anggota pokja ULP.

c c

2. BAHP ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari

jumlah anggota pokja ULP. c c

3. BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman

pemenang c c

4. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:

Pembuktian Kualifikasi

Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)


84/426

Ya TidakUraian

Jawaban

a) nama semua peserta c cb) harga penawaran atau harga penawaranterkoreksi, dari masingmasing

c c

c) peserta c c

d) metode evaluasi yang digunakan c c

e) unsur-unsur yang dievaluasi c c

f) rumus yang dipergunakan c c

g) keterangan-keterangan lain yang dianggap

perlu mengenai hal ikhwal c c

h) pelaksanaan pelelangan c c

i) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus

pada setiap tahapan c c

j) evaluasi; dan c c

k) tanggal dibuatnya berita acara c c

5. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat,

BAHP mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan

dinyatakan gagal dan harus segera dilakukan

pelelangan ulang.

c c

6. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3

(tiga), peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon

pemenang.

c c

J.

1. ULP membuat Surat Penetapan Pemenang

berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan Rp.

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

c c

2. Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp.

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) penerbitan

Surat Penetapan Pemenang dilaksanakan dengan

ketentuan sbb:

Penetapan Pemenang


85/426

Ya TidakUraian

Jawaban

a) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah yangmembuat Surat Penetapan Pemenang c c

b) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah membuat

Surat Penetapan Pemenang setelah mendapat

usulan dari ULP, dengan ketentuan

c c

c) Usulan penetapan pemenang ditembuskan

kepada PPK yang bersangkutan; c c

d) Usulan penetapan pemenang ditembuskan

kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan; dan c c

e) Apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah

tidak setuju dengan usulan ULP, PA pada K/L/I

atau Kepala Daerah memerintahkan evaluasi

ulang atau menyatakan pelelangan gagal

c c

3. Penetapan pemenang disusun sesuai dengan

urutannyac c

4. Penetapan pemenang disusun dengan memuat hal-hal

sbb:

a) nama paket pekerjaan ; c c

b) nilai total HPS; c c

c) nama penyedia; c c

d) alamat penyedia; c c

e) harga penawaran atau harga penawaran

terkoreksi; c c

f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan c c

g) hasil evaluasi penawaran c c

5. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan

pemenang adalah:

a) Dokumen Pemilihan beserta adendum

(apabila ada); c c

b) BAPP; c c

c) BAHP; dan c c


86/426

Ya TidakUraian

Jawaban

d) Dokumen Penawaran dari pemenang danpemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang

telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil

peserta.

c c

6. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan

pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan

Jaminan Penawaran habis masa berlakunya,

dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk

memperpanjang surat penawaran dan Jaminan

Penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia

memperpanjang surat penawaran dan Jaminan

Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan

sanksi.

c c

K.

1. ULP mengumumkan pemenang dan pemenang

cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/I

masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk

masyarakat.

c c

2. Pengumuman pemenang memuat sekurang-

kurangnya:

a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; c c

b) nama dan alamat penyedia serta harga

penawaran atau harga penawaran terkoreksi; c c

c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan c c

d) evaluasi penawaran administrasi, teknis dan

harga. c c

L.

Pengumuman Pemenang

Sanggahan


87/426

Ya TidakUraian

Jawaban

1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secaratertulis atas penetapan pemenang kepada ULP dalam

waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman

pemenang,

c c

2. Peserta menyampaikan sanggahan secara tertulis atas

penetapan pemenang kepada ULP disertai bukti

terjadinya penyimpangan,

c c

3. Peserta dalam menyampaikan sanggahan secara

tertulis atas penetapan pemenang dibuat tembusan

kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang

bersangkutan

c c

4. Penyimpangan prosedur yang terjadi meliputi:

a) penyimpangan terhadap ketentuan dan

prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini

dan yang telah ditetapkan dakan Dokumen

Pemilihan;

c c

b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi

terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c c

c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP

dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. c c

5. ULP memberikan jawaban tertulis atas semua

sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

menerima surat sanggahan.

c c

6. Apabila sanggahan dinyatakan benar, ULP

menyatakan pelelangan gagal. c c

7. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP

atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap

sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

c c

M. Sanggahan Banding


88/426

Ya TidakUraian

Jawaban

1. Peserta yang tidak sependapat dengan jawabansanggahan dari ULP mengajukan sanggahan banding

,

c c

2. Sanggahan banding diajukan dengan tata cara

sebagai berikut:

a) secara tertulis. c c

b) Diajukan kepada kepada Menteri/Pimpinan

Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusic c

c) Diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja

setelah menerima jawaban sanggahan, dengan

tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I yang

bersangkutan.

c c

d) Diajukan dengan tembusan kepada PPK,

ULP, APIP K/L/D/I yang bersangkutan. c c

3. Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/

Pimpinan Institusi memberikan jawaban secara tertulisatas semua sanggahan banding.

c c

4. Jawaban secara tertulis atas semua sanggahan

banding dibuat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja

setelah surat sanggahan banding diterima.

c c

5. Peserta yang akan melakukan Sanggahan Banding

harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding

sebesar 2 (dua perseribu) dari HPS atau paling

tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

c c

6. Jaminan Sanggahan Banding ditujukan kepada ULP.c c

7. Jaminan Sanggahan Banding memiliki masa berlaku

20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan

sanggahan banding.

c c

8. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.

c c


89/426

Ya TidakUraian

Jawaban

9. Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepadaMenteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan

Institusi tetap ditindaklanjuti.

c c

10. Sanggahan banding yang disampaikan di luar masa

sanggah banding, tetap ditindaklanjuti. c c

N.

1. ULP menyerahkan BAHP kepada PPK sebagai dasar

untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa (SPPBJ).

c c

2. PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan:

a) tidak ada sanggahan dari peserta; c c

b) sanggahan dan/atau sanggahan banding

terbukti tidak benar; atau c c

c) masa sanggah dan/atau masa sanggahbanding berakhir.

c c

3. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan

masa penawarannya masih berlaku dengan alasan

yang dapat diterima secara obyektif oleh ULP,

Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan

disetorkan pada Kas Negara/Daerah;

c c



yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP,

Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan

disetorkan pada Kas Negara/Daerah.

c c



yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP,

dimasukkan dalam Daftar Hitam

c c

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa


90/426

Ya TidakUraian

Jawaban

6. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri,penunjukan pemenang dilakukan kepada pemenang

cadangan

c c

7. Penunjukan pemenang kepada pemenang cadangan

sesuai dengan urutan peringkat, c c

8. penunjukan pemenang kepada pemenang cadangan

selama masa surat penawaran dan Jaminan

Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau

sudah diperpanjang masa berlakunya.

c c

9. Apabila semua pemenang yang ditunjuk

mengundurkan diri, pelelangan dinyatakan gagal oleh

PA/KPA.

c c

10. Pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah

mendapat laporan dari PPK. c c

11. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja

setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila

tidak ada sanggahan.

c c

12. Apabila terdapat sanggahan dan sanggahan banding,

SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja

setelah semua sanggahan dan sanggahan banding

dijawab.

c c

13. Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa

lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada

unit pengawasan internal.

c c

14. Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia h

Kuesioner SPIP Kab Ketapang

Documents