KS-1203-03 Manajemen Keuangan Sekolah

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH

DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL

PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

TAHUN 2007

KEPALA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH

KOMPETENSI MANAJERIAL

i

PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah telah ditetapkan bahwa ada 5 (lima) dimensi kompetensi yaitu: Kepribadian, Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi dan Sosial. Dalam rangka pembinaan kompetensi calon kepala sekolah/kepala sekolah untuk menguasai lima dimensi kompetensi tersebut, Direktorat Tenaga Kependidikan telah berupaya menyusun naskah materi diklat pembinaan kompetensi untuk calon kepala sekolah/kepala sekolah.

Naskah materi diklat pembinaan kompetensi ini disusun bertujuan untuk memberikan acuan bagi stakeholder di daerah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/kepala sekolah agar dapat dihasilkan standar lulusan diklat yang sama di setiap daerah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun materi diklat pembinaan kompetensi calon kepala sekolah/kepala sekolah ini atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga naskah ini dapat diselesaikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi upaya-upaya kita dalam meningkatkan mutu tenaga kependidikan.

Jakarta, November 2007 Direktur Tenaga Kependidikan Surya Dharma, MPA, Ph.D NIP. 130 783 511

ii

DAFTAR ISI

PENGANTAR ............................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................. ii DAFTAR TABEL .......................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ...................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ......................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................ 1 B. Dimensi Kompetensi ................................................ 3 C. Kompetensi yang Diharapkan Dicapai ..................... 3 D. Indikator Pencapaian Hasil ...................................... 3 E. Alokasi Waktu .......................................................... 4 F. Skenario .................................................................. 4

BAB II KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH .......... 6

A. Pengertian Manajemen Keuangan ......................... 6 B. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah ................... 7 C. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan ..................... 7

BAB III PERENCANAAN DAN SUMBER-SUMBER

PENDAPATAN SEKOLAH ............................................ 12

A. Proses Perencanaan Keuangan Sekolah ................ 12 B. Sumber-Sumber Pendapatan Sekolah .................... 22 C. Masalah-Masalah Terkait dengan Penyusunan

RAPBS .................................................................... 28 BAB IV PELAKSANAAN PEMBELANJAAN DAN

PEMBUKUAN KEUANGAN SEKOLAH ......................... 37

A. Pembelanjaan Keuangan Sekolah ........................... 37

iii

B. Penyelenggaraan Pembukuan Keuangan Sekolah yang Transparan ..................................................... 43

BAB V PENGAWASAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN SEKOLAH 49 A. Konsep Pengawasan Keuangan Sekolah ................ 49 B. Langkah-langkah Pengawasan ............................... 50 C. Sasaran dan Jenis Pengawasan ............................. 51 D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Sekolah ................................................................... 59 E. Beberapa Contoh Pembuatan Laporan dan

Pertanggungjawaban Keuangan.............................. 61 DAFTAR RUJUKAN .................................................................... 64 LAMPIRAN ................................................................................ 66

A. Lembar Kasus ......................................................... 66 B. Lembar Kerja Peserta .............................................. 67 C. Pedoman Praktek Lapangan ................................... 69 D. Pembagian Tempat Praktik Lapangan dan

Fasilitator serta Deskripsi Tugas Fasilitator ............. 70 E. Penentuan jadwal praktek lapangan ........................ 70 F. Aspek-aspek dan Kriteria Penilaian ......................... 71 G. Lembar Evaluasi Proses Diklat ................................ 72

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah ..................... 20

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Penggunaan Waktu, Tenaga,

Biaya dan Hasil yang Diharapkan ................................. 10

Gambar 2.2 Hubungan Penggunaan Waktu, Tenaga, Biaya

tertentu dan Ragam Hasil yang Diperoleh .................... 11

Gambar 3.1 Perencanaan Keuangan yang Strategis ....................... 13

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia

adalah pemerataan, mutu dan relevansi serta efektivitas manajemen

pendidikan. Manajemen pendidikan yang sentralistik yang kita

laksanakan selama pemerintahan Orde Baru, dipandang kurang

mendorong terjadinya demokratisasi pengelolaan pendidikan.

Manajemen pendidikan yang sentralistik tidak dapat mengakomodasi

perbedaan keragaman atau kepentingan baik untuk daerah, sekolah

maupun peserta didik, serta mematikan partisipasi masyarakat dalam

proses pendidikan.

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut di atas telah

dilakukan, di antaranya pembaharuan dan pemantapan sistem

pendidikan nasional berdasarkan pada prinsip desentralisasi

manajemen pendidikan. Salah satu langkah yang dilaksanakan

adalah menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS). Manajemen

berbasis sekolah merupakan suatu konsep pengelolaan sekolah yang

berawal dari kemampuan, inisiatif, dan kreativitas sekolah dalam

menyelenggarakan pendidikan di sekolahnya, dan tidak tergantung

pada petunjuk dari pemerintah pusat. Semua kegiatan pengambilan

keputusan, perencanaan dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan

sepenuhnya berasal dari inisiatif sekolah itu sendiri dan bukan berasal

dari birokrasi diatasnya. Melalui manajemen berbasis sekolah maka

kemandirian sekolah dapat terwujud melalui upaya-upaya maksimal

dari guru, kepala sekolah dan partisipasi masyarakat (stakeholders)

dalam penyelenggaraan pendidikan.

2

Disamping itu untuk mewujudkan pengelolaan sekolah yang baik, perlu adanya kepala sekolah yang memiliki kemampuan sesuai tuntutan tugasnya. Untuk itu didalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tetang Standar Nasional Pendidikan, pasal 38 disebutkan kriteria menjadi kepala SMP/MTs/ SMA/MA/ SMK/ MAK meliputi:

Berstatus sebagai guru SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK;

1. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan

3. Memiliki kemampuan kepemimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

Selanjutnya di dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah

ada 3 (tiga) hal yang perlu dilaksanakan yaitu: (1) manajemen sekolah

baik fungsi maupun substansinya dalam kerangka MBS; (2)

pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM); serta

(3) peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung program

sekolah.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, telah

diamanatkan dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional pasal 8 disebutkan “masyarakat berhak berperan

serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

program pendidikan”, dan pada pasal 9 berbunyi “ masyarakat

berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam

penyelenggaraan pendidikan”.

Masyarakat mau mendukung program sekolah apabila sekolah

menyelenggara-kan manajemen pendidikan yang transparan,

utamanya transparansi dalam manajemen keuangan. Sesuai dengan

3

prinsip akuntabilitas, maka masyarakat berhak mengetahui

pendayagunaan apa yang telah disumbangkannya kepada lembaga

pendidikan, baik tingkat efektivitas maupun tingkat efisiensinya.

Dengan demikian kepala sekolah perlu memiliki kemampuan dan

keterampilan dalam mengelola keuangan secara transparan,

akuntabel, efektif dan efisien. Untuk membekali calon kepala sekolah

agar nantinya dapat menjadi kepala sekolah yang mampu mengelola

keuangan secara baik, maka pendidikan dan pelatihan manajemen

keuangan perlu dilakukan secara sistematis.

B. Dimensi Kompetensi

Dimensi kompetensi yang diharapkan dibentuk pada akhir pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan di sekolah ini adalah dimensi kompetensi manajerial.

C. Kompetensi yang Diharapkan Dicapai

Pada akhir pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan di sekolah ini peserta memiliki pengetahuan dan mampu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien.

D. Indikator Pencapaian Hasil

Pada akhir pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan di sekolah peserta: 1. Mampu menjelaskan konsep manajemen keuangan secara

tepat.

2. Mampu menyusun rencana anggaran pendapatan dan

belanja sekolah dan menentukan alternatif sumber

pendapatan untuk pembiayaan program kerja di sekolah

4

3. Mampu menggali berbagai sumber dana dari masyarakat

4. Mampu membelanjakan keuangan sekolah dan

menyelenggarakan pembukuan keuangan secara benar.

5. Mampu melaksanakan pengawasan, mengkoordinasian

pelaporan keuangan sekolah dan mempertanggungjawabkan

penggunaan keuangan sekolah.

E. Alokasi Waktu

Alokasi waktu pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan di sekolah ini adalah 32 jam (32 x 45 menit).

F. Skenario

Secara tentatif (dapat dikembangkan lebih lanjut oleh fasilitator),

skenario pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan di

sekolah ini sebagai berikut:

1. Appersepsi dan pre-test , menggali permasalahan peserta,

curah pendapat dan dialog interaktif antara fasilitator dan

peserta pelatihan.

2. Penjelasan dimensi kompetensi, kompetensi yang

dikembangkan dan indikator pencapaian hasil selama

pelatihan.

3. Penjelasan materi oleh fasilitator, peserta memperhatikan dan

mengajukan pertanyaan.

4. Peserta mengerjakan tugas latihan secara individual dan atau

kelompok, fasilitator memantau

5. Peserta melakukan diskusi atau lokakarya , fasilitator

memantau

5

6. Peserta melakukan praktik kerja lapangan di Sekolah

Menengah Pertama atau Sekolah Menengah Atas atau

Sekolah Menengah Kejuruan

7. Pembahasan hasil praktik kerja lapangan dalam sidang pleno

yang diikuti oleh semua peserta, dipimpin oleh penyaji dan

pembahas, notulis mencatat dan mengikuti jalannya

persidangan dan menyusun laporan secara ringkas.

8. Penarikan kesimpulan dan refleksi kegiatan Diklat

9. Post-test

10. Penutup

6

BAB II KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH

A. Pengertian Manajemen Keuangan

Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan tertib, lancar,

efektif dan efisien. Kegiatan di sekolah yang sangat kompleks

membutuhkan pengaturan yang baik. Keuangan di sekolah

merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan butuh

uang. Keuangan juga perlu diatur sebaik-baiknya. Untuk itu perlu

manajemen keuangan yang baik. Sebagaimana yang terjadi di

substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan

manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,pengawasan atau

pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu

memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan,

pemanfaatan dana (Lipham, 1985; Keith, 1991), pelaporan,

pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Di dalam manajemen

keuangan sekolah terdapat rangkaian aktivitas terdiri dari

perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan

yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan

penggunaan anggaran sekolah. Manajemen keuangan dapat diartikan

sebagai tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi

pencatatan , perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan

pelaporan (Depdiknas Ditjen Dikdasmen, 2000). Dengan demikian

manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas

mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan,

pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan

sekolah.

7

B. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan

pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan

pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk

membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien.

Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan

sekolah

2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan

sekolah.

3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas

kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan

bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-

jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai

peraturan perundangan yang berlaku.

C. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah

prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan

bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping

itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini

dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi,

akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

8

1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang

manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu

kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang

transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan

lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan

jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus

jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan

untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan

dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan

pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di

sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan

timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan

warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin

kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan

memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua

warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran

pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan

pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga

bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah

mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah

uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk

apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan

orang tua siswa terhadap sekolah.

9

2. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang

lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk

mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di

dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah

ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan

peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang

secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan

kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama

yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya

transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima

masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola

sekolah , (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat

diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3)

adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam

menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah,

biaya yang murah dan pelayanan yang cepat

3. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi,

karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai

tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian

visi lembaga. Effectiveness ”characterized by qualitative outcomes”.

Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen

keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang

dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam

10

rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif

outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Efisiensi Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan.

Efficiency ”characterized by quantitative outputs” (Garner,2004).

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input)

dan keluaran(out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang

dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan

tersebut dapat dilihat dari dua hal:

a. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya:

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu,

tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil

yang ditetapkan.

Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara

penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan

dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:

D

C

B

A

Hasil Tertentu

Banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya

Penggunaan waktu, tenaga, dan biaya lebih sedikit

Paling sedikit menggunakan waktu, tenaga, dan biaya

Gambar 2.1 Hubungan Penggunaan Waktu, Tenaga, Biaya dan Hasil

yang Diharapkan

11

Pada gambar di atas menunjukkan penggunaan daya C dan hasil D yang paling efisien, sedangkan penggunaan daya A dan hasil D menunjukkan paling tidak efisien.

b. Dilihat dari segi hasil

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan

waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil

sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

Ragam efisiensi tersebut dapat dilihat dari Gambar 2.2

berikut ini:

Gambar 2.2 Hubungan Penggunaan Waktu, Tenaga, Biaya tertentu

dan Ragam Hasil yang Diperoleh

Pada gambar di atas menunjukkan penggunaan waktu, tenaga,

biaya A dan hasil B paling tidak efisien. Sedangkan penggunaan

waktu, tenaga, biaya A dan hasil D paling efisien.

Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan

terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara

memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia

secara optimal dan bertanggung jawab.

A

D

C

B Hasil terkecil

Hasil besar

Penggunaan waktu, biaya, dan tenaga tertentu

Hasil sedang

12

BAB III PERENCANAAN DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN

SEKOLAH A. Proses Perencanaan Keuangan Sekolah

Secara umum proses manajemen keuangan sekolah meliputi:

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan

pertanggung-jawaban. Perencanaan merupakan langkah awal dalam

proses manajemen keuangan. Perencanaan adalah suatu proses

yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa di

dalam perencanaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan

sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai. Perencanaan

sebagai proses, artinya suatu kejadian membutuhkan waktu, tidak

dapat terjadi secara mendadak. Perencanaan sebagai kegiatan

rasional, artinya melalui proses pemikiran yang didasarkan pada data

yang riil dan analisis yang logis, yang dapat dipertanggungjawabkan,

dan tidak didasarkan pada ramalan yang intuitif. Perencanaan

sebagai kegiatan yang sistematis, berarti perencanaan meliputi tahap-

tahap kegiatan. Kegiatan yang satu menjadi landasan tahapan

berikutnya. Tahapan kegiatan tersebut dapat dijadikan panduan

sehingga penyimpangan dapat segera diketahui dan diatasi.

Sedangkan tujuan perencanaan itu sendiri arahnya agar kegiatan

yang dilaksanakan tidak menyimpang dari arah yang ditentukan. Yang

perlu diperhatikan di dalam perencanaan keuangan sekolah antara

lain menganalisis program kegiatan dan prioritasnya, menganalisis

dana yang ada dan yang mungkin bisa diadakan dari berbagai

sumber pendapatan dan dari berbagai kegiatan.

13

Perencanaan keuangan sekolah disesuaikan dengan rencana

pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan

jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka

pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka

panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan,

bahkan dua puluh lima tahunan. Berdasarkan rencana

pengembangan sekolah, baik jangka pendek maupun jangka panjang,

maka dibuatlah perencanaan keuangan sekolah baik perencanaan

jangka pendek maupun jangka panjang.

Kalau dianalisis pembuatan perencanaan keuangan, Garner(

2004) merumuskan sikuensi perencanaan keuangan yang strategis

sebagai berikut: 1) misi (mission), 2) tujuan jangka panjang(goals), 3)

tujuan jangka pendek(objectives), 4) program, layanan,

aktivitas(programs, services, activities), tujuan jangka panjang, tujuan

jangka pendek berdasarkan kondisi riil unit sekolah(site-based unit

goals & objectives), 5) target: baik outcomes maupun outputs, 6)

anggaran(budget), dan 7) perencanaan keuangan yang strategis

(strategic financial plan). Selanjutnya proses penyiapan perencanaan

keuangan yang strategis dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini:

Misi, tujuan jangka panjang dan jangka pendek

perencanaan keuangan yang Strategis berdasarkan kondisi riil unit sekolah

tujuan jangka panjang, pendek dan target berdasarkan kondisi riil unit sekolah

perencanaan keuangan yang Strategis

Gambar 3.1. Perencanaan Keuangan yang Strategis

14

Siklus tersebut menunjukkan bahwa pembuatan rencana strategis

memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Misi, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek perlu

dirumuskan pimpinan sekolah

2. Tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, dan target

yang ingin dicapai berdasarkan kondisi riil sekolah perlu

dipahami oleh seluruh warga sekolah.

3. Berdasarkan kondisi riil sekolah, maka dirumuskan

perencanaan keuangan yang strategis.

4. Perencanaan keuangan strategis sudah dirumuskan, menjadi

bahan masukan pada pengembangan misi dan tujuan

sekolah pada periode berikutnya.

Proses perumusan perencanaan keuangan yang strategis,

memerlukan kajian secara cermat tentang evaluasi diri lembaga

pendidikan yang bersangkutan, visi, misi, tujuan jangka panjang dan

tujuan jangka pendek lembaga pendidikan. Kemudian ditetapkan

program kegiatan dan berbagai layanan yang dilaksanakan lembaga

pendidikan yang sesuai dengan tujuan jangka panjang dan pendek

serta target yang akan dicapai baik output maupun outcomes-nya,

dan disusunlah anggaran sehingga jadilah perencanaan keuangan

yang strategis sesuai dengan kondisi sekolah.

Visi sekolah menjadi pedoman dalam pengembangan program

sekolah. Visi adalah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi

sekolah, pandangan jauh kedepan kemana sekolah akan dibawa. Visi

sekolah digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah dan

perumusan tujuan sekolah. Contoh rumusan visi sekolah, yaitu

15

terwujudnya siswa yang berkualitas dan lulusan yang unggul sehingga

mampu bersaing di tingkat daerah, nasional dan internasional.

Bertolak dari rumusan visi sekolah selanjutnya dirumuskan misi

sekolah. Misi merupakan kegiatan yang harus diemban untuk

menjawab pencapaian visi yang ditetapkan. Contoh perumusan misi

sekolah, yaitu terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang kondusif

dalam lingkungan sekolah yang aman, tertib, disiplin, bersih yang

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; terciptanya

hubungan yang harmonis antar personil di sekolah. Selanjutnya

rumusan tujuan jangka panjang dan jangka pendek dan target

pencapaiannya diselaraskan dengan visi dan misi sekolah.

Disamping memperhatikan program pengembangan sekolah,

perencanaan keuangan sekolah juga mengacu pada

penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara keseluruhan.

Kepmendiknas Nomor 056/U/2001 menyebutkan penyelenggaraan

pendidikan di sekolah meliputi (1) pelayanan yang bersifat teknis

edukatif untuk proses belajar mengajar baik teori maupun praktek

untuk seluruh mata pelajaran dan penilaian hasil belajar; (2)

pelayanan yang bersifat penunjang untuk operasionalisasi ruang

belajar dan kegiatan ekstra kurikuler; (3) pengadaan dan perawatan

buku pelajaran, peralatan pendidikan, alat pelajaran, peralatan

laboratorium, perpustakaan dan peralatan praktik keterampilan serta

bahan praktik laboratorium dan keterampilan; (4) pengadaan dan

perawatan sarana kegiatan penunjang seperti sarana administrasi,

gedung sekolah, ruang kelas, fasilitas sekolah dan lingkungan; (5)

penyediaan daya dan jasa seperti listrik, telepon, gas dan air; (6)

perjalanan dinas kepala sekolah dan guru; (7) pelayanan

kemasyarakatan, pemberdayaan Komite Sekolah, kegiatan sosial; (8)

16

penyelenggaraan lomba yang diikuti siswa dan atau guru; (9)

pelayanan habis pakai untuk keperluan sekolah seperti surat kabar;

(10) penyediaan gaji guru dan non-guru, tunjangan, honorarium,

lembur, transportasi, insentif dan lainnya yang menunjang pendidikan.

Berdasarkan komponen penyelenggaraan pendidikan tersebut, tiap

kepala sekolah menentukan program prioritas yang perlu

dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, kemudian dijadikan

program kegiatan yang perlu mendapatkan dana.

Pada tahap perencanaan, analisis kebutuhan pengembangan

sekolah dalam kurun waktu tertentu menjadi fokus utama yang perlu

diperhatikan. Kebutuhan dalam satu tahun anggaran, lima tahun,

sepuluh tahun, bahkan dua puluh lima tahunan. Perencanaan dibuat

oleh kepala sekolah, guru, staf sekolah dan pengurus komite sekolah.

Mereka mengadakan pertemuan untuk menentukan kebutuhan dan

menentukan kegiatan sekolah dalam waktu tertentu. Berdasarkan

analisis ini diperoleh banyak kegiatan yang perlu dilakukan sekolah

dalam satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun, atau bahkan dua puluh

lima tahun. Untuk itu perlu diurutkan tingkat kebutuhan kegiatan dari

yang paling penting sampai kegiatan pendukung yang mungkin bisa

ditunda pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan tersedianya waktu,

keberadaan tenaga dan jumlah dana yang tersedia atau yang bisa

diupayakan ketersediaannya. Analisis sumber-sumber dana dan

jumlah nominal yang mungkin diperoleh, dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. Perpaduan

analisis kegiatan dan sumber dana serta menyangkut waktu

pelaksaannya ini seringkali menghasilkan apa yang dinamakan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagaimana diamanatkan di

17

dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, yaitu Rencana Kerja Tahunan

hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja

satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;

RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan

dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja

tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa

kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu

tahun anggaran. Dengan demikian RAPBS berisi tentang ragam

sumber pendapatan dan jumlah nominalnya baik rutin maupun

pembangunan, ragam pembelanjaan dan jumlah nominalnya dalam

satu tahun anggaran.

Penyusunan RAPBS perlu memperhatikan asas anggaran antara

lain:

1. Asas kecermatan

Anggaran harus diperkirakan secara cermat, baik dalam hal

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian

sehingga dapat efektif dan terhindar dari kekeliruan dalam

penghitungan.

2. Asas Terinci

Penyusunan anggaran dirinci secara baik sehingga dapat

dilihat rencana kerja yang jelas serta dapat membantu unsur

pengawasan.

3. Asas Keseluruhan

18

Anggaran yang disusun mencakup semua aktivitas keuangan

dari suatu organisasi secara menyeluruh dari awal tahun

sampai akhir tahun anggaran.

4. Asas Keterbukaan

Semua pihak yang telah ditentukan oleh peraturan atau pihak

yang terkait dengan sumber pembiayaan sekolah dapat

memonitor aktivitas yang tertuang dalam penyusunan

anggaran maupun dalam pelaksanaannya.

5. Asas Periodik

Pelaksanaan anggaran mempunyai batas waktu yang jelas.

6. Asas Pembebanan.

Dasar pembukuan terhadap pengeluaran dan penerimaan

anggaran perlu diperhatikan. Kapan suatu anggaran

pengeluaran dibebankan kepada anggaran ataupun suatu

penerimaan menguntungkan anggaran perlu diperhitungkan

secara baik.

Dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolah sebaiknya

membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan pengurus komite

sekolah. Setelah tim dan Kepala Sekolah menyelesaikan tugas,

merinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah, Kepala

Sekolah menyetujuinya. Pelibatan para guru dan pengurus komite

sekolah ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral

semua guru, kepala sekolah dan pengurus komite sekolah merasa

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut.

Proses penyusunan RAPBS yang partisipatif dapat dilihat pada

Gambar 3.2 sebagai berikut:

19

Gambar 3.2. Proses Penyusunan RAPBS

Dalam menetapkan jumlah anggaran, dua hal yang perlu

diperhatikan yaitu unit cost (satuan biaya) dan volume kegiatan.

Setiap program dan penganggarannya perlu memperhatikan kedua

hal tersebut. Misalnya untuk anggaran rutin, SBP (Sumbangan Biaya

Pendidikan), BKM(Bantuan Khusus Murid), jenis kegiatan dan satuan

biayanya sudah ditentukan. Kepala Sekolah bersama guru dan pihak

lain yang terlibat langsung misalnya komite sekolah diharapkan

menyusun prioritas penggunaan dana per-mata anggaran secara

cermat.

Secara rinci langkah penyusunan RAPBS, yaitu:

1. Inventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan datang, baik

kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan/

pengembangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Kepala sekolah mempelajari visi, misi, program utama sekolah yang telah ada

Kepala sekolah bersama guru dan Pengurus Komite Sekolah membahas draft dan menetapkan RAPBS

Kepala sekolah mengundang guru dan Pengurus Komite Sekolah untuk menyusun draft RAPBS

RAPBS sudah siap dilaksanakan

20

pada tahun sebelumnya, analisis kebutuhan tahun berikutnya,

dan masukan dari seluruh warga sekolah maupun Komite

Sekolah.

2. Inventarisasi sumber pembiayaan baik dari rutin maupun

pengembangan.

3. Penyusunan Rencana Kegiatan Sekolah(RKS) yang lengkap

berdasarkan Langkah poin (1) dan (2). Kepala Sekolah

membuat tabel RKS yang terdiri dari kolom-kolom nomor urut,

uraian kegiatan, sasaran, kolom-kolom perincian dana dari

berbagai sumber, dan kolom jumlah. Tabel tersebut diisi

sesuai kolom yang ada.

4. Penyusunan RAPBS. Kepala Sekolah membuat tabel RAPBS

yang terdiri dari kolom-kolom, yaitu kolom rencana

penerimaan dan jumlahnya, kolom rencana pengeluaran dan

jumlahnya. Tabel tersebut diisi kemudian ditandatangani oleh

Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah dan diketahui oleh

Kepala Dinas Pendidikan setempat.

Contoh daftar isian RAPBS dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Tahun Pelajaran … Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Negeri ……………….

No RENCANA PENDAPATAN

JUMLAH (Rp)

No RENCANA PENGELUARAN

JUMLAH (Rp)

1 Saldo Tahun Lalu ………….. 1 Gaji PNS …………….. 2 Gaji PNS ………….. 2 Belanja Pemeliharaan …………….. 3 UUDP ………….. 3 Belanja Daya ………….. 4 Sumbangan Biaya 4 Belanja Barang …………..

21

No RENCANA PENDAPATAN

JUMLAH (Rp)

No RENCANA PENGELUARAN

JUMLAH (Rp)

Pendidikan a. Iuran Rutin

Kelas X ………….. 5 Program Unggulan …………..

b. Iuran Rutin Kelas XI

………….. 6 KBM/Peningkatan Mutu …………..

c. Iuran Rutin Kelas XII

………….. 7 Kesiswaan …………..

5 Bantuan Pemerintah Insidental

………….. 8 Administrasi …………..

6 Dana Pengembangan Pendidikan

………….. 9 Sarana Prasarana …………..

7 Dana Swadaya Masyarakat

………….. 10 Kegiatan Perjalanan Dinas

…………..

8 Sumber Lain 11 Koordinasi dengan Instansi Lain

…………..

a. Mutasi Siswa ………….. 12 Insentif Guru dan Karyawan

…………..

b. Kopsis tab. Selama 3 tahun (kelas III)

………….. 13 Biaya operasional Dewan

…………..

c. BOMM ………….. 14 TOEFL kls X dan XI ………….. d. Hasil usaha

kantin sekolah ………….. 15 Evaluasi …………..

e. Sumbangan tidak mengikat/Sodakoh

………… 16 Praktikum …………..

………………. …………… 17 Komputer dan Internet ………….. 18 Penerbitan Majalah

Siswa …………..

19 Buku Pedoman Nilai Non Akademis Kelas X

…………..

20 Perpustakaan ………….. 21 Foto dan Kartu Pelajar

kelas X …………..

22 Psikotes dan buku Pribadi siswa Kelas X

…………..

23 Bimbingan Intensif Kelas III

…………..

24 Kegiatan Akhir Tahun dan Wisuda

……………..

Jumlah Keseluruhan

……………… Jumlah Keseluruhan ……………….

………….,………………20.. Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah……………., …………………………. …………………………….. Mengetahui

Kepala Dinas Pendidikan ………………………….,

22

B. Sumber-Sumber Pendapatan Sekolah

Kebutuhan dana untuk kegiatan operasinal secara rutin dan

pengembangan program sekolah secara berkelanjutan sangat

dirasakan setiap pengelola lembaga pendidikan. Semakin banyak

kegiatan yang dilakukan sekolah semakin banyak dana yang

dibutuhkan. Untuk itu kreativitas setiap pengelola sekolah dalam

menggali dana dari berbagai sumber akan sangat membantu

kelancaran pelaksanaan program sekolah baik rutin maupun

pengembangan di lembaga yang bersangkutan.

Pasal 46 Undang-undang No 20 Tahun 2003 menyatakan

pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Berdasarkan tuntutan kebutuhan di sekolah tersebut utamanya

kebutuhan pengembangan pembelajaran yang sangat membutuhkan

biaya yang relatif banyak, maka sumber pendapatan diupayakan dari

berbagai pihak agar membantu penyelenggaraan pendidikan di

sekolah, disamping sekolah perlu melakukan usaha mandiri yang bisa

menghasilkan dana. Hal ini akan terwujud apabila menajemen

sekolah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di samping kreativitas

sekolah juga menjadi andalan utama. Berbagai perkembangan yang

ada di abad 21, (Garner,2004) mengungkapkan adanya pengaruh

langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan perolehan

keuangan sekolah, yaitu praktek pembukuan yang sesuai dengan

akuntansi(accounting), sekolah yang memiliki piagam (charter

schools), daya tarik sekolah(magnet school), privatisasi sekolah(the

privatization of school), vouchers, sistem yang terbuka dalam

mengelola sekolah ( open systems), dan manajemen berdasarkan

kondisi riil sekolah

23

(site-based management).

Untuk itu sekolah perlu memenuhi poin-poin tersebut agar

perolehan dana bisa lebih ditingkatkan. Hal ini terjadi karena

masyarakat sangat mempercayai keunggulan sehingga mereka

merasa respek terhadap lembaga pendidikan.

Sumber-sumber pendapatan sekolah bisa berasal dari

pemerintah, usaha mandiri sekolah , orang tua siswa, dunia usaha

dan industri, sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan

dengan peraturan perundangan yang berlaku, yayasan

penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta

masyarakat luas. Berikut ini disajikan rincian masing-masing sumber

pendapatan sekolah.

Sumber keuangan dari pemerintah bisa berasal dari pemerintah

pusat, pemerintah kabupaten/ kota. Sumber keuangan pendidikan

yang berasal dari pemerintah pusat dialokasikan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan yang berasal

dari pemerintah kabupaten dan kota dialokasikan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Selanjutnya melalui

kebijakan pemerintah yang ada, di tahun 2007 di dalam pengelolaan

keuangan dikenal sumber anggaran yang disebut Dana Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA meliputi Administrasi Umum,

yaitu alokasi dari Pemerintah yang bersumber APBN penerimaan dari

pajak , dan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang bersumber

dari dana masyarakat

Beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri sekolah yang

bisa menghasilkan pendapatan sekolah antara lain : (1) pengelolaan

kantin sekolah, (2) pengelolaan koperasi sekolah, (3) pengelolaan

24

wartel, (4) pengelolaan jasa antar jemput siswa, (5) panen kebun

sekolah, (6) kegiatan yang menarik sehingga ada sponsor yang

memberi dana, (7) kegiatan seminar/ pelatihan/ lokakarya dengan

dana dari peserta yang bisa disisihkan sisa anggarannya untuk

sekolah, (8) penyelenggaraan lomba kesenian dengan biaya dari

peserta atau perusahaan yang sebagian dana bisa disisihkan untuk

sekolah.

Pengelolaan kantin sekolah memiliki manfaat tersedianya

makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, harganya yang

terjangkau oleh warga sekolah, juga memiliki nilai bisnis yang

menguntungkan bagi sekolah. Hasil penjualan atau sewa tempat

penjualan dikumpulkan sehingga menjadi sumber rutin yang diterima

pihak sekolah.

Pengelolaan kantin sekolah perlu memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1. Tempat kantin strategis di dalam sekolah, yang memudahkan

warga sekolah untuk mengunjunginya, serta dapat terpantau

oleh pengelola sekolah.

2. Bangunan kantin didesain secara baik, indah, bersih, nyaman

sehingga menyenangkan pengunjungnya.

3. Menu makanan dan minuman bervariasi sesuai selera

pembeli dan berkualitas baik, namun harganya diusahakan

yang semurah mungkin.

4. Keuangan kantin atau hasil pengelolaan kantin dikelola

secara transparan.

Selain pengelolaan kantin sekolah, usaha yang bisa dilakukan

sekolah untuk menambah pendapatan sekolah yaitu pengelolaan

koperasi sekolah. Adanya koperasi sekolah disamping memiliki

25

manfaat tersedianya kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau

oleh warga sekolah, juga memiliki nilai bisnis yang menguntungkan

bagi sekolah. Terkait dengan kebutuhan siswa, usaha koperasi bisa

berupa toko yang menyediakan seragam sekolah, buku tulis dan

cetak, alat tulis dan kebutuhan belajar lainnya. Terkait dengan

kebutuhan guru, koperasi bisa menyediakan seragam guru, alat tulis

dan kebutuhan rumah tangga misalnya penyediaan sembako dan

kebutuhan lainnya. Selain toko yang menyediakan kebutuhan guru,

koperasi bisa mengelola usaha simpan pinjam dengan suku bunga

yang lebih rendah daripada suku bunga di bank agar guru dan

pegawai sekolah tertarik serta merasa diuntungkan oleh adanya

koperasi di sekolah. Usaha kavling tanah dan perumahan juga bisa

diusahakan oleh sekolah kalau memang sekolah mampu

melakukannya. Tentu saja pengurus koperasi harus bekerja sma

dengan perbankan agar diperoleh modal yang sesuai kebutuhan.

Pengelolaan koperasi sekolah yang efektif perlu memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:

1. Tempat koperasi strategis di dalam sekolah, yang

memudahkan warga sekolah untuk mengunjunginya, serta

dapat terpantau oleh pengelola sekolah.

2. Bangunan koperasi didesain secara baik, indah, bersih,

nyaman sehingga menyenangkan pengunjungnya.

3. Ragam barang yang dijual di koperasi bervariasi sesuai

kebutuhan pembeli dan berkualitas baik, namun harganya

diusahakan yang semurah mungkin.

4. Keuangan koperasi atau hasil pengelolaan koperasi dikelola

secara transparan dan sesuai dengan standar pembukuan

koperasi.

26

Hasil usaha koperasi dikumpulkan sehingga menjadi sumber rutin

yang diterima pihak sekolah.

Pengelolaan wartel yang tepat juga bisa merupakan pemasukan

pendapatan rutin bagi sekolah. Dalam hal ini perlu ditunjuk petugas

yang mampu mengelola kegiatan secara tertib, teliti dan memiliki

tingkat kejujuran yang tinggi.

Pengelolaan jasa antar jemput bagi siswa, barangkali bisa

dilakukan bagi sekolah yang lokasinya jauh dari jalur transportasi

umum, meskipun usia anak SMA/SMK mungkin kurang berminat

menggunakannya. Tetapi tidak ada salahnya kalau pihak sekolah

menjajagi kemungkinan banyak siswa yang berminat

menggunakannya.

Sekolah yang masih memiliki lahan luas bisa mengelola lahannya

dengan menanam tumbuhan yang hasilnya bisa dijual dan bisa

menjadi pemasukan pendapatan bagi sekolah. Tentunya sekolah

perlu bekerja sama dengan penggarap tanah di sekitar sekolah, agar

semua kegiatan berjalan lancar

Sekolah bisa menyelenggarakan kegiatan yang menarik warga di

dalam sekolah dan perusahaan di sekitar sekolah, sehingga ada

sponsor yang memberi dana ke sekolah. Kegiatan ini bisa berupa

gerak jalan sehat, pertandingan sepak bola antar sekolah atau

kegiatan yang sejenis. Apabila ada dana yang masuk, sekolah bisa

menyisihkan sebagian untuk sekolah.

Kegiatan seminar, pelatihan, lokakarya dengan dana dari peserta

yang bisa disisihkan sisa anggarannya untuk sekolah.

Penyelenggaraan kegiatan ini tentunya harus dipilih tema yang

hangat, perkembangan terkini sehingga menantang peserta

mengikutinya. Apabila ada dana yang masuk, sekolah bisa

27

menyisihkan sebagian untuk sekolah.

Penyelenggaraan gelar dan lomba kesenian antar sekolah

dengan biaya dari peserta atau perusahaan yang berminat

membantunya. Sebagian dana bisa disisihkan untuk sekolah.

Selain yang sudah disebutkan di atas, masih ada sumber

pembiayaan alternatif yang berasal dari proyek pemerintah baik yang

bersifat block grant maupun yang bersifat matching grant(imbal

swadaya). Di tahun anggaran 1997 sampai dengan 2003, sumber

alternatif itu dikucurkan oleh Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu

Pendidikan melalui mekanisme block grant maupun yang bersifat

matching grant. Terdapat 13 kegiatan Proyek di sekolah yang dapat

didanai dengan sumber anggaran tersebut( Imron, 2004).

Sumber dana yang berasal dari orang tua siswa dapat berupa

sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan pembangunan

gedung, iuran BP3, dan SPP. Selain itu bisa juga sekolah

mengembangkan penggalian dana dalam bentuk:

1. Amal jariyah

2. Zakat mal

3. Uang tasyakkuran

4. Amal Jumat

Sumber dana dari dunia usaha dan industri dilakukan melalui

kerja sama dalam berbagai kegiatan, baik bantuan berupa uang

maupun berupa bantuan fasilitas sekolah. Sumber dana dari

masyarakat demikian juga bisa berupa uang maupun berupa bantuan

fasilitas sekolah.

Untuk memperoleh dana dari berbagai pihak utamanya dari dana

hibah atau block grant, kepala sekolah perlu menyusun proposal yang

menggambarkan kebutuhan pengembangan program sekolah.

28

Komponen proposal dapat disusun sebagai berikut: rumusan visi,

misi, dan tujuan sekolah, identifikasi tantangan nyata yang dihadapi

sekolah, sasaran, identifikasi fungsi-fungsi sasaran, analisis SWOT,

alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan, rencana dan

Program Peningkatan mutu, anggaran dan rincian penggunaannya.

C. Masalah-Masalah Terkait dengan Penyusunan RAPBS

Salah satu implikasi dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan sistem

pendidikan adalah diharuskannya pimpinan sekolah (terutama Kepala

Sekolah) untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam

proses pengembangan RAPBS. Oleh karena itu disarankan agar

pimpinan itu menyadari berbagai masalah yang harus mereka hadapi

untuk melaksanakan tanggung jawab yang besar itu. Berikut ini

diuraikan beberapa masalah yang sering muncul dalam proses

penyusunan RAPBS.

1. Anggaran diusulkan didasarkan uang yang tersedia dan tidak didukung pengetahuan yang memadai

Sekolah yang melibatkan guru atau pihak lain dalam penyusunan

anggaran kadang-kadang mendapati usulan anggaran dari orang-

orang yang tidak benar-benar membutuhkan apa yang mereka minta

atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai barang-

barang itu atau bagaimana mereka akan menggunakannya. Banyak

guru, misalnya, mengusulkan produk-produk baru komputer yang

mereka ketahui hanya melalui cerita dari mulut ke mulut bahwa

produk itu efektif membantu kegiatan belajar siswa.

Untuk mencegah masalah ini disarankan agar kepala sekolah

29

meminta semua pihak yang mengajukan anggaran untuk membuat

alasan-alasan tertulis pada setiap butir usulan, bagaimana akan

digunakan, dan sejauh mana calon pengguna itu telah memahami

pengetahuan yang diperlukan untuk memanfaatkan barang yang

diusulkan itu atau pengetahuan atau keterampilan apa yang ia

perlukan agar dapat memanfaatkannya dengan baik. Selain itu

pengusul juga perlu diminta menunjukkan apakah usulannya tersebut

benar-benar dibutuhkan atau bersifat esensial.

2. Kurang lengkapnya penjelasan tentang pentingnya usulan anggaran untuk meningkatkan belajar siswa

Usulan anggaran dapat dimaksudkan untuk penggantian atau

penambahan barang yang dimiliki. Masalah yang sering muncul

berkaitan dengan ini adalah bahwa ketidakjelasan keterkaitan antara

item-item yang diusulkan itu dengan peningkatan kegiatan beajar

siswa dan bagaimana peningkatan itu akan diukur. Untuk mencegah

hal ini kepala sekolah perlu meminta para pengusul untuk

memberikan alasan-alasan yang kuat bagaimana barang-barang yang

diusulkan akan membantu meningkatkan belajar siswa dan

bagaimana peningkatan belajar itu akan diukur.

3. Penurunan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun

Kebijakan wakil rakyat, kondisi perekonomian, pergantian

pemimpin politik (bupati, wali kota, gubernur) di daerah atau program-

program kemasyarakatan lain sering berdampak pada pengurangan

anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Selain

beberapa kondisi eksternal itu, penurunan anggaran juga sering

terjadi karena faktor internal sekolah. Penurunan jumlah siswa

30

merupakan kondisi internal yang paling dominan penurunan anggaran

sekolah. Kemungkinan terjadinya pengurangan semacam ini sangat

beragam antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Namun

demikian tidak ada satu daerahpun yang dapat menjamin terbebas

dari hal itu.

Apabila terjadi, penurunan anggaran semacam itu bukan

merupakan persoalan yang sederhana. Pengurangan itu dapat

berakibat pada modifikasi atau eliminasi program, pengurangan staf,

penundaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas, yang dapat

berdampak pada timbulnya frustrasi, kekecewaan dan penurunan

moral kerja. Meskipun tidak semua dampak pengurangan anggaran

itu dapat dihindarkan, namun akibatnya dapat diminimalkan apabila

pendekatan panganggaran yang digunakan rasional dan adil. Salah

satu pendekatan yang tampaknya dapat membantu mengatasi

dampak tersebut adalah pendekatan yang disebut “zero-base

budgeting” atau penganggaran tanpa pertumbuhan yang dikenal

dengan ZBB (Gorton dan Schneider, 1991).

ZBB berusaha untuk menghindarkan penganggaran yang tidak

menentu, dalam mana anggaran yang ada tidak dipersoalkan dan

perhatian difokuskan hanya pada anggaran yang baru atau anggaran

tambahan yang akan diberikan. Selain itu, ZBB juga

mempertimbangkan keseluruhan anggaran dan memerlukan

perbandingan antar semua bidang anggaran. Mundt, Olsen, dan

Steinberg (dalam Gorton dan Schneider, 1991:163) mendefinisikan

ZBB sebagai

“a process in which ‘decision packages’ are prepared to describe

the funding of existing and new programs at alternative service

31

levels, both lower and higher than current level, and funds are

allocated to program based on rankings of these alternatives”

Dengan kata lain, dalam penerapan ZBB, sekolah harus

melakukan justifikasi yang ketat terhadap setiap butir anggaran yang

diusulkan setiap tahun. Justifikasi itu harus mencakup rasional, tujuan

dan sasaran, kriteria evaluasi, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi

level-level alternatif layanan pada masing-masing program. Langkah-

langkah umum ZBB meliputi:

a. Identifikasi unit-unit pengambilan keputusan (dibatasi pada

program-program yang membutuhkan sumber daya).

b. Analisis paket-paket keputusan (dokumen yang memaparkan

tujuan, kegiatan, sumber daya dan anggaran masing-masing

keputusan).

c. Membuat peringkat paket keputusan.

d. Pengalokasian anggaran.

e. Penyiapan anggaran resmi.

Selain langkah-langkah di atas, Hudson dan Steinberg (dalam

Gorton dan Schneider, 1991) menyarankan biang-bidang sebagai

berikut sebagai pertimbangan dalam penentuan prioritas.

a. Budget Pad. Pada anggaran yang baik biasanya terdapat

marjin pengaman. Jika kondisi memaksa dilakukan

pengurangan anggaran, pada alokasi ini yang dapat

dipertimbangkan untuk dilakukan penghematan.

b. Pengurangan jumlah kelas. Apabila penurunan jumlah siswa

terjadi pada kelas tertentu atau, di SMK, pada program

keahlian tertentu hingga mencapai angka kurang dari batas

minimal, pelajaran-pelajaran yang bersifat duplikasi dapat

32

dikurangi tanpa mengurangi kualitas atau standar yang

ditetapkan dalam KTSP.

c. Fungsi-fungsi layanan non-pembelajaran. Karena terjadi

pengurangan anggaran, perlu dilakukan pengkajian kembali

terhadap kegiatan-kegiatan non-pembelajaran seperti

pemeliharan, transportasi, premi asuransi, prosedur

pengadaan yang lebih efisien, tanpa mengurangi program

pembelajaran.

d. Rencana bidang prasarana. Jika anggaran tepaksa harus

dikurangi, perlu dilakukan peninjauan kembali rencana-

rencana renovasi atau pembangunan gedung atau

pengadaan prasarana lainnya.

e. Layanan pendukung pembelajaran. Penurunan jumlah siswa

dapat berdampak pada menurunnya kebutuhan bahan, staf

layanan khusus seperti bimbingan konseling, media

pembelajaran, dan kegiatan administrasi. Oleh karena itu

dipertimbangkan pengurangan pada kebutuhan-kebutuhan itu

tanpa mengurangi standar kualitas.

f. Program pembelajaran. Pengurangan program ini dapat

dilakukan hanya jika pengurangan anggaran tidak teratasi

dengan semua usaha yang disebutkan di atas.

4. Kurangnya kemampuan dalam mengevaluasi usulan anggaran

Kepala sekolah biasanya seorang generalis yang bekerja

bersama sekelompok guru yang merupakan para spesialis mata

pelajaran tertentu. Kepala sekolah ada kalanya juga memiliki

33

spesialisasi di bidang-bidang tertentu. Akan tetapi kecil

kemungkinannya seorang kepala sekolah mampu menguasai dengan

baik semua bidang dalam program pendidikan. Konsekuensinya,

selama penyusunan RAPBS, kepala sekolah sering menerima usulan

anggaran pada bidang-bidang yang ia hanya memiliki pengetahuan

yang sangat terbatas.

Untuk mengurangi dampak negatif dari keterbatasan tersebut,

kepala sekolah dapat melakukan satu atau lebih dari alternatif-

alternatif berikut. Pertama, kepala sekolah dapat meminta guru yang

memiliki keahlian yang cukup untuk membantu melakukan justifikasi

usulan yang kepala skeolah tidak memiliki cukup pengetahuan.

Dampak negatif dari alternatif ini adalah kepala sekolah dapat

dipandang hanya sebagai tukang stempel atas usulan anggaran yang

dibuat guru.

Alternatif kedua adalah kepala sekolah berusaha meningkatkan

pengetahuannya tentang hal-hal yang ia belum tahu. Meskipun cara

ini fisibel dan harus diusahakan semaksimal mungkin oleh kepala

sekolah sebagai bagian dari tanggung jawab yang diembannya,

meskipun cara itu tetap tidak akan mampu menjawab semua masalah

di atas.

Alternatif ketiga adalah memanfaatkan jasa konsultansi dari

orang-orang yang ada di lingkungan sekolah yang dapat membantu

kepala sekolah, seperti pengawas mata pelajaran, atau ahli dari

universitas untuk mengevaluasi usulan anggaran yang bersifat khusus

di atas. Dengan asumsi bahwa konsultan semacam itu dapat

diperoleh, kepala sekolah harus tetap hati-hati dalam memilih

34

konsultan agar obyektivitas penilaian usulan anggaran benar-benar

terjamin.

5. Permintaan untuk membeli barang bermerk tertentu atau

ancaman sentralisasi anggaran

Banyak pihak yang mengusulkan anggaran menuntut merk-merk

tertentu karena mereka yakin bahwa merk itu memiliki kualitas dan

kesesuaian yang tinggi dengan kebutuhan mereka. Terkait dengan

usulan semacam ini muncul karena hal itu terlarang dalam proses

pengadaan yang menggunakan anggaran pemerintah. Pengadaan

melalui tender melarang penyebutan merk tertentu atas barang atau

jasa yang akan diadakan dengan maksud agar diperoleh harga

terrendah dalam rangka efisiensi penggunaan uang negara.

Untuk mengatasi hal itu, pengusul anggaran harus berusaha

keras agar barang yang diperoleh terjaga kualitas, keawetan, dan

kebermanfaatanya dengan cara menyebutkan secara rinci spesifikasi

barang atau jasa yang diusulkan. Selain itu keterlibatan para

pengguna dalam penentuan usulan anggaran juga merupakan cara

yang dapat membantu mengatasi permasalahan merk tersebut.

Keterlibatan pengguna ini juga akan mendorong optimalisasi

pemanfaatan ketika barang itu telah tersedia.

Selain itu, kecenderungan menggunakan barang dengan merk

tertentu juga dapat bermasalah ketika harus terjadi pergantian staf.

Staf pengganti akan mengalami kesulitan jika sebelumnya ia tidak

pernah mengoperasikan barang dengan merk tertentu itu.

35

6. Kurangnya pembinaan, komunikasi dan konsultasi dengan

pihak-pihak terkait

Oleh karena proses penyusunan RAPBS sangat rumit, maka

diperlukan pembinaan dan konsultasi yang intensif dari pihak terkait,

misalnya Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. Konsultansi semacam itu

penting untuk semua aspek manajemen sekolah, akan tetapi jauh

lebih penting berkaitan dengan proses penganggaran. Namun

sayangnya, persoalan kurangnya pembinaan dan konsultasi ini paling

sering dijumpai di berbagai tempat.

Kurangnya konsultasi dan komunikasi tersebut dapat terjadi pada

dua periode: (a) tahap awal, dan (2) tahap setelah usulan anggaran

dikirimkan ke pihak yang lebih atas (Dinas Pendidikan atau Yayasan).

Persoalan yang sering terjadi pada tahap awal adalah kurangnya

informasi yang diperoleh sekolah mengenai kebijakan anggaran yang

berlaku di suatu wilayah dimana sekolah berada. Kebijakan dimaksud

dapat mencakup jumlah dan alokasi anggaran, prosedur dan

mekanisme perencanaan dan pengusulan anggaran, dan parameter-

parameter pengelolaan keuangan lainnya. Bahkan sering dialami

sampai dengan saat tahun pelajaran telah berlangsung, pihak sekolah

belum mendapatkan gambaran yang pasti mengenai informasi-

informasi tersebut. Sekolah juga sering menerima informasi yang

penuh ketidak-pastian mengenai kebijakan anggaran daerah atau

pusat.

Persoalan komunikasi sering juga terjadi saat usulan anggaran

sekolah telah diserahkan kepada pengambil keputusan di tingkat yang

lebih tinggi. Modifikasi mata anggaran, pemangkasan alokasi

anggaran, atau perubahan-perubahan lain sering dilakukan oleh

36

pengambil keputusan itu tanpa dikomunikasikan lebih dahulu dengan

sekolah.

Persolan rendahnya derajat komunikasi juga dapat terjadi karena

kurangnya inisiatif sekolah untuk berkonsultasi dengan pihak di

atasnya. Selain itu berbagai tekanan yang berasal dari pihak-pihak di

luar Dinas Pendidikan, seperti Dewan Pendidikan, Kepala Daerah,

DPRD, dan pihak-pihak lain juga sering membuat pihak Dinas

Pendidikan terpaksa melakukan perubahan usulan anggaran sekolah

tanpa memiliki cukup waktu untuk membahasnya dengan sekolah

pengusul. Satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi

persoalan komunikasi tersebut adalah pihak sekolah harus selalu

proaktif untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai

parameter-parameter penganggaran yang harus dijadikan pegangan

dalam proses penyusunan RAPBS dan juga terus memantau

perkembangan proses penetapan anggaran yang telah diserahkan

kepada pengambil keputusan tersebut.

37

BAB IV PELAKSANAAN PEMBELANJAAN DAN PEMBUKUAN

KEUANGAN SEKOLAH A. Pembelanjaan Keuangan Sekolah

Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu kepada

perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di

dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien.

Pembukuan uang yang masuk dan keluar dilakukan secara cermat

dan transparan. Untuk itu tenaga yang melakukan pembukuan

dipersyaratkan menguasai teknis pembukuan yang benar sehingga

hasilnya bisa tepat dan akurat.

Penggunaan anggaran memperhatikan asas umum pengeluaran

negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama

apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat. Asas ini

tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Negara, seperti prinsip efisien, pola

hidup sederhana, dan sebagainya. Setiap melaksanakan kegiatan

yang memberatkan anggaran belanja, ada ikatan-ikatan yang berupa:

pembatasan-pembatasan, larangan-larangan, keharusan-keharusan

dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap petugas yang diberi

wewenang dan kewajiban mengelola uang negara.

Ketentuan yang berupa pembatasan dan larangan-larangan

terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan pengelolaan keuangan negara antara lain: Undang-Undang

Perbendaharaan Negara pasal 24, 28,30, yaitu pengeluaran yang

melampaui kredit anggaran atau tidak tersedia anggarannya, tidak

boleh terjadi. Kredit-kredit yang disediakan dalam anggaran tidak

boleh ditambah baik langsung maupun tidak langsung karena adanya

38

keuntungan bagi negara. Barang-barang milik negara berupa apapun

tidak boleh diserahkan kepada mereka yang mempunyai tagihan

terhadap negara. Ketentuan-ketentuan tersebut pada hakikatnya

mengacu pada hal yang sama yaitu membatasi penggunaan

anggaran oleh pemerintah dalam jumlah seperti yang diterapkan

tercantum dalam anggaran dan hanya untuk kegiatan seperti yang

dimaksud dalam kedit anggaran masing-masing (Widjanarko,

Sahertian, 1996/1997).

Di dalam bab IX pasal 62 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan standar

pembiayaan meliputi:

1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya

operasi, dan biaya personal.

2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan

prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal

kerja tetap.

3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik

untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan

berkelanjutan.

4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala

tunjangan yang melekat pada gaji,

b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air,

jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana,

39

uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan

lain sebagainya.

5. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan

Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Penjabaran program di tingkat sekolah mengacu pada standar

minimal yang telah disebutkan di atas

Di tingkat nasional, alokasi anggaran pemerintah terdiri dari

anggaran rutin dan pembangunan. Sebagian besar anggaran rutin di

Departemen Pendidikan Nasional digunakan untuk membayar gaji

guru dan pegawai. Hasil penelitian Dedi Supriyadi di tahun 1998/1999

sampai dengan 2000/2001 yang ditulis di tahun 2004 menyebutkan

74-78% dari total anggaran RAPBS SMA Negeri digunakan untuk

membayar gaji guru dan pegawai , selebihnya untuk non-gaji terutama

untuk membiayai kegiatan belajar mengajar . Di SMK Negeri 78-80%

dari total anggaran RAPBS digunakan untuk membayar gaji guru dan

pegawai , selebihnya untuk non-gaji terutama untuk membiayai

kegiatan belajar mengajar. Dibandingkan dengan SMA Negeri,

proporsi anggaran untuk SMK Negeri lebih tinggi yang disebabkan

antara lain oleh lebih banyaknya jumlah guru dan pegawai di SMK

Negeri bila dibandingkan dengan di SMA Negeri.

Kesimpulan yang bisa diambil dari temuan tersebut, sebagian

besar anggaran yang ditetapkan di RAPBS, baik SMA Negeri maupun

SMK Negeri terserap untuk gaji guru dan karyawan di sekolah.

Sedangkan sebagian kecil lainnya untuk membiayai kegiatan

pembelajaran dan kegiatan lainnya.

Pelaksanaan pengeluaran anggaran di sekolah disesuaikan

dengan sumbernya, yaitu dana rutin, OPF, BP3 dan sebaginya.

40

Contoh rincian penggunaan anggaran tersebut diuraikan sebagai

berikut:

Anggaran rutin digunakan untuk:

1. gaji dan tunjangan (M.a. 5110)

2. tunjangan beras (M.a. 5120)

3. uang lembur (M.a. 5150)

4. keperluan sehari-hari perkantoran (M.a. 5210)

5. inventaris kantor (M.a. 5220)

6. langganan daya dan jasa (M.a. 5230)

7. pemeliharaan gedung kantor (M.a. 5310)

8. lain-lain yang berupa pengadaan kertas dll (M.a. 5250)

9. lain-lain yang berupa pemeliharaan/

perbaikan ruang kelas/gedung sekolah (M.a. 5350)

Anggaran OPF digunakan untuk:

1. kegiatan operasional pendidikan (misal pengadaan tinta ,

kertas, buku pegangan guru, bahan praktek, pelaksanaan

kegiatan ekstra kurikuler, pembelian buku perpustakaan,

pengadaan lemari buku, pengadaan alat praktek

keterampilan).

2. Kegiatan perawatan (misal pemeliharaan mesin ketik,

komputer, overhead projector, mesin stensil).

Sedang untuk dana BP3 dan dana dari unit usaha sekolah

dipergunakan untuk:

1. menunjang kegiatan rutin

2. pembangunan gedung

3. pembelian peralatan.

41

Apabila dirinci anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Kegiatan peningkatan mutu pendidikan, antara lain

peningkatan kemampuan profesional, supervisi pendidikan,

dan evaluasi.

2. Kegiatan ekstra-kurikuler, antara lain usaha kesehatan

sekolah (UKS), pramuka, olahraga, kreativitas seni.

3. Bahan pengajaran praktek, keterampilan, antara lain

penambahan sarana pengajaran, bahan praktek.

4. Kesejahteraan Kepala Sekolah, guru dan pegawai.

5. Pembelian peralatan kantor dan alat tulis kantor.

6. Pengembangan perpustakaan.

7. Pembangunan sarana fisik sekolah.

8. Biaya listrik, telepon, air dan surat menyurat.

9. Dana sosial seperti bantuan kesehatan, pakaian seragam.

10. Biaya pemeliharaan gedung, pagar dan pekarangan sekolah.

Selanjutnya melalui Kebijakan Pemerintah yang ada, di tahun

2007 dalam pengelolaan keuangan dikenal sumber anggaran yang

disebut Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA meliputi

Administrasi Umum, penerimaan dari pajak, alokasi dari pemerintah

yang bersumber dari APBN,dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) yang bersumber dari dana masyarakat. Sumber dana DIPA

digunakan untuk:

1. Belanja Pegawai, berupa:

- Pengelolaan Belanja Gaji dan Honorarium

2. Belanja Barang, berupa:

- Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

- Perawatan Gedung Kantor

42

- Perawatan Sarana Prasarana Kantor

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

- Penyusunan Program Kerja / Rencana Kerja

- Pengembangan Sistem Apresiasi Keuangan

- Penelitian dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi

- Peningkatan tata Ketentuan dan SDM

3. Belanja Modal, berupa:

- Pembangunan gedung Pendidikan

- Pengelolaan Kendaraan

- Penyediaan Sarana Prasarana

- Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Unit Dasar

4. Belanja Bantuan Sosial

- Beasiswa

- Peningkatan SDM

Pengeluaran anggaran tersebut dilaksanakan dengan

memperhatikan jenis mata anggaran keluaran (MAK) sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

MAK 511111 Belanja Gaji Pegawai

MAK 512311 Belanja Honorarium Pegawai

2. Belanja Barang

MAK 521111 Keperluan Sehari-Hari Perkantoran

MAK 521114 Belanja Barang ATK

MAK 522111 Langganan Daya dan Jasa

MAK 523111 Pemeliharaan Gedung Kantor

MAK 523121 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

MAK 524111 Biaya Perjalanan Dinas

3. Belanja Modal

MAK 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

43

MAK 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4. Belanja Sosial

MAK 571111 Belanja bantuan sosial, berupa Penyediaan

Beasiswa dan peningkatan Sumber Daya

Manusia

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah, perlu

pengelolaan sumber daya terpadu antara sumber daya manusia,

sarana dan prasarana serta dana. Ketiganya saling terkait satu sama

lain. Dalam hal ini kepala sekolah dituntut untuk mengatur keuangan

sekolah dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada kegiatan yang

semestinya mendapat prioritas pendanaan tapi tidak memperoleh

anggaran.

Selanjutnya Bendaharawan sekolah dalam mengelola keuangan

hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut ini :

1. Hemat dan sesuai dengan kebutuhan

2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana

3. Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang

proses belajar mengajar, seperti ucapan selamat, hadiah,

pesta.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diterapkan manajemen yang

tertib meliputi tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib

pelaksanaan, dan tertib pengendalian dan pengawasan.

B. Penyelenggaraan Pembukuan Keuangan Sekolah yang

Transparan

Transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh

bendaharawan sekolah senantiasa terjadi dari hari ke hari. Agar

44

semuanya bisa lancar maka setiap pemasukan dan pengeluaran

keuangan hendaknya dicatat dan dibukukukan secara tertib sesuai

dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Untuk itu salah satu

tugas dari bendaharawan sekolah adalah mengadakan pembukuan

keuangan sekolah.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, orang atau badan yang

menerima, menyimpan, dan membawa uang atau surat-surat

berharga milik negara diwajibkan membuat catatan secara tertib dan

teratur. Peraturan yang perlu dipahami dalam pengelolaan keuangan

antara lain:

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945

1. Undang-undang

- Nomor 20 tahun 1997, tentang Penerima PNBP

- Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara

- Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara

2. Peraturan Pemerintah

- Nomor 12 tahun 1997, tentang Jenis dan Penyetoran

PNBP

- Nomor 73 tahun 1999, tentang tatacara Penggunaan

sebagian Dana PNBP yang bersumber dari kegiatan

tertentu

- Nomor 1 tahun 2004, tentang tatacara Penyetoran

Rencana dan Pelaporan Realisasi PNBP

- Nomor 21 tahun 2004, RKAKL

- Nomor 80 tahun 2005, tentang Pemeriksaan PNBP

3. Keputusan Presiden

- Nomor 17 tahun 2000, tentang APBN

45

- Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan

APBN

- Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

4. Peraturan Presiden

- Nomor 8 tahun 2006, tentang Perubahan atas Keputusan

Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

5. Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 55 / PMK. 2 / 2006, tentang Petunjuk dan

Pengesahan RKAKL

Berdasarkan pada peraturan yang ada maka kepala kantor,

satuan kerja, pimpinan proyek, bendaharawan, dan orang atau badan

yang menerima, menguasai uang negara wajib menyelenggarakan

pembukuan. Sekolah sebagai penerima uang dari berbagai sumber

juga harus mengadakan pembukuan. Pembukuan yang lengkap

mencatat berbagai sumber dana beserta jumlahnya, dan distribusi

penggunaannya secara rinci. Kalau ada beban pajak yang harus

dikeluarkan juga harus disetor sesuai aturan yang berlaku.

Pembukuan setiap transaksi yang berpengaruh terhadap

penerimaan dan pengeluaran uang wajib dicatat oleh bendaharawan

dalam Buku Kas. Buku Kas bisa berupa Buku Kas Umum(BKU) dan

Buku Kas Pembantu(BKP). BKU merupakan buku harian yang

digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang

atau yang disamakan dengan uang. BKP merupakan buku harian

yang digunakan untuk membantu pencatatan semua penerimaan dan

pengeluaran uang menurut jenis sumber pembiayaan. Pencatatan di

46

BKU dan BKP dilakukan sepanjang waktu setiap ada transaksi

penerimaan dan pengeluaran uang. Pembukuan dilakukan di BKU,

kemudian pada BKP. BKU dan BKP ditutup setiap akhir bulan atau

sewaktu-waktu jika dianggap perlu, misalnya setelah ada

pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, pada waktu serah terima

dari pejabat lama ke pejabat baru baik kepala sekolah maupun

bendaharawan pemegang BKU dan BKP.

Berdasarkan narasi di atas, maka pembukuan anggaran baik

penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib,

teratur, dan benar. Pembukuan yang tertib, akan mudah diketahui

perbandingan antara keberadaan sumber daya fisik dan sumber daya

manusia. Setiap saat pembukuan harus dapat menggambarkan

mutasi yang paling akhir. Dari pembukuan yang baik, tertib, teratur,

lengkap, dan “up to date” akan dapat disajikan pelaporan yang baik,

lengkap, dan bermanfaat. Pembuatan laporan dilakukan secara

teratur dan periodik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya untuk menunjang terlaksananya pengelolaan

keuangan yang baik, kepala sekolah hendaknya memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

1. Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu sekolah memiliki

tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi

keuangan, memiliki alat hitung, dan memiliki buku-buku yang

dibutuhkan.

2. RAPBS, yaitu sekolah memiliki RAPBS yang telah disyahkan

oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah, serta pejabat

yang berwenang misalnya Kepala Dinas Pendidikan

setempat, serta memiliki program penjabarannya sebagai

47

acuan dalam setiap penggunaan dan pelaporan keuangan

sekolah.

3. Pengadministrasian keuangan, yaitu sekolah memiliki catatan

logistik (uang dan barang) sesuai dengan mata anggaran dan

sumber dananya masing-masing, sekolah memiliki buku

setoran ke Bank/KPKN/yayasan, memiliki daftar penerimaan

gaji/honor guru dan tenaga kerja lainnya, dan yang terakhir

sekolah memiliki laporan keuangan triwulan dan tahunan

(dikembangkan dari Ditdiknas,1995/1996)

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka di tiap lembaga

pendidikan memiliki pengelola keuangan yang disebut

Bendaharawan. Bendaharawan adalah orang yang diberi tugas

penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang

atau kertas berharga. Bendaharawan berkewajiban mengirimkan

kepada Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) tentang perhitungan

mengenai pengurusan yang dilakukan. Bendaharawan sekolah

memiliki tugas menerima, mencatat dan mengeluarkan keuangan

sesuai dengan anggaran yang disetujui kepala sekolah. Pengurusan

kebendaharawanan yang dilakukan oleh bendaharawan dalam bentuk

perbuatan menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan

uang atau kertas berharga dan barang-barang, baik milik negara

maupun milik pihak ketiga yang pengurusannya dipercayakan kepada

negara.

Di tiap sekolah ada beberapa bendaharawan. Menurut objek

pengurusan- nya ada dua macam bendaharawan, yaitu

bendaharawan uang dan bendaharawan barang. Bendaharawan uang

membukukan keuangan sesuai dengan sumber yang diterima

sekolah, misalnya bendaharawan rutin, SPP-DPP, OPF, BP3, dan

48

sebagainya. Disamping itu ada bendaharawan barang yang bertugas

menerima pembelian barang dan bahan habis pakai, misalnya alat

tulis kantor.

Menurut sifat tugasnya ada dua macam bendaharawan uang,

yaitu bendaharawan umum dan bendaharawan khusus.

1. Bendaharawan umum adalah bendaharawan yang diserahi

tugas pengurusan kebendaharawanan seluruh penerimaan

dan pengeluaran dalam pelaksanaan APBN.

2. Bendaharawan khusus adalah bendaharawan yang diserahi

tugas pengurusan kebendaharawanan uang di setiap instansi

yang mempunyai anggaran. Bendaharawan khusus terdiri

dari bendaharawan khusus penerimaan dan bendaharawan

khusus pengeluaran.

a. Bendaharawan khusus penerimaan.

Bendaharawan ini diserahi tugas pengurusan

kebendaharawanan Uang khusus penerimaan negara

saja dalam pelaksanaan APBN. Bendaharawan tersebut

merupakan mata rantai penghubung antara pihak

pembayar/ wajib bayar pendapatan negara tertentu

dengan kas negara.

b. Bendaharawan khusus pengeluaran.

Bendaharawan ini diserahi tugas pengurusan

kebendaharawanan Uang khusus pengeluaran negara

saja dalam pelaksanaan APBN.

49

BAB V PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN SEKOLAH

A. Konsep Pengawasan Keuangan Sekolah

Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah

dan instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksa keuangan

pemerintah. Terkait dengan pengawasan dari luar sekolah, kepala

sekolah bertugas menggerakkan semua unsur yang terkait dengan

materi pengawasan agar menyediakan data yang dibutuhkan oleh

pengawas. Dalam hal ini kepala sekolah mengkoordinasikan semua

kegiatan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan berjalan lancar.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan

maksud untuk mengetahui: (a) kesesuaian pelaksanaan anggaran

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang

berlaku, (b) kesesuaian hasil yang dicapai baik di bidang teknis

administratif maupun teknis operasional dengan peraturan yang

ditetapkan, (c) kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya,

perlengkapan dan organisasi) secara efesien dan efektif, dan (d)

sistem yang lain atau perubahan sistem guna mencapai hasil yang

lebih sempurna.

Tujuan pengawasan keuangan ialah untuk menjaga dan

mendorong agar: (a) pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai

dengan rencana yang telah digariskan, (b) pelaksanaan anggaran

sesuai dengan peraturan instruksi serta asas-asas yang telah

ditentukan, (c) kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan

ditanggulangi atau setidak-tidaknya dapat dikurangi, dan (d)

pelaksanaan tugas berjalan efesien, efektif dan tepat pada waktunya.

50

B. Langkah-langkah Pengawasan

Sebagaimana telah dikatakan bahwa pengawasan itu terdiri dari

berbagai aktivitas yang bertujuan agar pelaksanaan menjadi sesuai

dengan rencana. Dengan demikian pengawasan itu merupakan

proses, yaitu kegiatan yang berlangsung secara berurutan.

Menurut Pigawahi (1985), proses pengawasan mencakup

kegiatan berikut: pemahaman tentang ketentuan pelaksanaan dan

masalah yang dihadapi, menentukan obyek pengawasan,

menentukan sistem, prosedur, metode dan teknik pengawasan,

menentukan norma yang dapat dipedomani, menilai

penyelenggaraan, menganalisis dan menentukan sebab

penyimpangan, menentukan tindakan korektif dan menarik

kesimpulan atau evaluasi.

Sedangkan Kadarman dan Udaya (1992), Manullang (1990)

maupun Swastha (1985) menyebutkan langkah pengawasan itu

meliputi: menetapkan standar, mengukur prestasi kerja dan

membetulkan penyimpangan. Dilakukannya penetapan standar,

mengingat perencanaan merupakan tolok ukur untuk merancang

pengawasan, maka hal itu berarti bahwa langkah pertama dalam

pengawasan adalah menyusun rencana. Akan tetapi perencanaan

memiliki tingkat yang berbeda dan pimpinan tidak mengawasi

segalanya, maka ditentukan adanya standar khusus. Selanjutnya

mengukur atau mengevaluasi prestasi kerja terhadap standar yang

telah ditentukan dan membetulkan penyimpangan yang terjadi. Jika

ada penyimpangan dapat segera dan cepat dilakukan pembetulan.

51

C. Sasaran dan Jenis Pengawasan

1. Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan dapat dikelompokkan berdasarkan dimensi

berikut ini.

a. Dimensi kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa

jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif

telah tercapai.

b. Dimensi kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan

kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan

rencana.

c. Dimensi fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa

jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan

atau fungsi yang telah direncanakan semula.

d. Dimensi efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan

pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

2. Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Berdasarkan subyeknya, meliputi:

1) Pengawasan intern, yaitu pengawasan terhadap semua

unit dan bidang kegiatan yang ada di dalam organisasi.

2) Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan

oleh aparatur pengawasan dari luar organisasi yang

mempunyai wewenang mengawasi.

b. Berdasarkan waktunya, meliputi:

52

1) Pengawasan terus menerus, yaitu pengawasan yang tidak

tergantung pada waktu tertentu, lebih merupakan kegiatan

pengawasan rutin.

2) Pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan

setiap jangka waktu tertentu, berdasarkan rencana yang

ditujukan terhadap masalah umum.

3) Pengawasan insidental, yaitu pengawasan yang

dilaksanakan secara mendadak di luar rencana kerja rutin

atau berdasarkan keperluan.

3. Perangkat Aparat Pengawasan Negara

a. Aparat pengawasan fungsional konstitusional

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga

tinggi negara yang bertugas memeriksa pertanggungjawaban

keuangan negara. BPK memeriksa tanggung jawab

pemerintah tentang keuangan yang terlepas dari pengaruh

dan kedudukan pemerintah sebagai penguasa dalam

pengurusan keuangan negara.

b. Aparat pengawasan fungsional pemerintah

1) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

2) Inspektorat Jenderal Departemen/ Lembaga

Pemerintahan Non-departemen (ITJEN). Instansi ini

bertugas:

a) melakukan pemeriksaan terhadap semua

unsur/instansi di lingkungan departemen.

b) melakukan pengujian serta penilaian atas laporan

berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur/

instansi di lingkungan departemen.

53

c) melakukan pengusutan mengenai kebenaran

laporan atau tentang hambatan, penyimpangan,

penyalahgunaan wewenang di bidang administrasi

atau keuangan yang dilakukan oleh unsur/ instansi

di lingkungan departemen.

d) melakukan pemeriksaan dalam rangka opstib.

3) Aparat Pengawasan Lainnya

a) Aparat Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan/ atasan

langsung dari unit/ satuan organisasi kerja

terhadap bawahan .

b) Aparat Pengawasan Proyek Sektoral Tugas aparat

ini antara lain:

(1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

proyek-proyek pembangunan yang meliputi

proyek-proyek dalam rangka program sektoral

(2) melakukan penelitian dan peninjauan pada

proyek-proyek tersebut diatas dan

menyampaikan laporan atas hasil tugasnya.

Pengawasan keuangan memiliki fungsi mengawasi perencanaan

keuangan dan pelaksanaan penggunaan keuangan. Walaupun

perencanaan yang baik telah ada, yang telah diatur dan digerakkan,

belum tentu tujuan dapat tercapai, sehingga masih perlu ada

pengawasan. Pada dasarnya pengawasan merupakan usaha sadar

untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan

pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan. Apakah

54

pelaksananya telah tepat dan telah menduduki tempat yang tepat,

apakah cara bekerjanya telah betul dan aktivitasnya telah berjalan

sesuai dengan pola organisasi. Kalau terdapat kesalahan dan

penyimpangan, maka segera diperbaiki. Oleh sebab itu setiap

manajer pada setiap tingkatan organisasi berkewajiban melakukan

pengawasan.

Untuk melakukan pengawasan yang tepat, kepala sekolah

dituntut untuk memahami pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana

administrasi keuangan, memahami peraturan pemerintah yang

mengatur penggunaan dan pertanggungjawaban serta

pengadministrasian uang negara, yang antara lain:(1) kelengkapan

administrasi keuangan (DIK/DIP/DIPA, buku kas umum, buku register

SPM, buku pembantu, (2) cara menghitung pajak, batas pembelian

kena pajak, PPh, PPN.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organisasi yang

bermaksud untuk menjaga agar segala kegiatan pelaksanaan

senantiasa sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Pengawasan kegiatan harus disesuaikan dengan: (a)

ketentuan atau peraturan yang berlaku, (b) kebijakan pimpinan dan (c)

kondisi setempat.

Pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan, yaitu tindakan

membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan

yang seharusnya.. Pemeriksaan kas adalah suatu tindakan

membandingkan antara saldo kas baik berupa uang tunai, kertas

berharga maupun giral yang berada dalam pengurusan pemegang

kas dengan tata usahanya. Petugas pemeriksaan harus mempunyai

persyaratan antara lain:

55

1. Integritas, yaitu kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran,

keberanian, kebijaksanaan, dan bertanggung jawab sehingga

menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.

2. Objektivitas, yaitu kemampuan untuk menyampaikan apa

adanya, tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi.

3. Keahlian, yaitu suatu kemampuan khusus yang dimiliki

seseorang yang diakui mampu dalam teori dan praktek untuk

melaksanakan tugas.

4. Kemampuan teknis, yaitu kesanggupan dan kecakapan

seseorang dalam melaksanakan tugas.

4. Pelaksanaan Pemeriksaan Kas Bendaharawan

Pemeriksaan kas dilakukan untuk mengetahui pengurusan,

pembukuan, pencatatan, penyimpanan uang kas, pengaturan

dokumen keuangan apakah sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang berlaku. Prosedur pemeriksaan kas:

a. Pemeriksa memperlihatkan Surat Tugas dan Tanda Bukti Diri

yang diperlihatkan kepada Bendaharawan yang bersangkutan.

b. Melaksanakan penghitungan semua isi brankas di hadapan

Bendaharawan(kas tunai dan surat berharga yang diizinkan),

serta bukti dokumen mengenai uang yang ada di bank yang

dilengkapi dengan Bukti Saldo Rekening Koran

c. Melakukan penutupan Buku Kas Umum untuk menetapkan

Saldo Kas

d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas yang merupakan hasil

Kas opname dan penjelasan jika ditemukan perbedaan Kas

yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Bendaharawan.

e. Mengisi Daftar Pemeriksaan Kas pada halaman terakhir Buku

Kas Umum.

56

5. Pemeriksaan Tatausaha Keuangan Bendaharawan

a. Prosedur Pemeriksaan:

1) Memeriksa apakah seluruh transaksi telah dicatat ke dalam

Buku Kas Umum maupunke dalam Buku Kas Pembantu

secara tepat jumlah dan tepat waktu.

2) Meneliti apakah seluruh pencatatan telah didukung dengan

bukti yang sah dan lengkap

3) Memeriksa apakah dokumen/ data yang berhubungan

dengan keuangan telah disampaikan dan dicatat secara

tertib.

b. Langkah kerja pemeriksaan organisasi

1) Pemeriksa meminta fotokopi SK Pengangkatan

bendaharawan Belanja Rutin dan atasan langsung

Bendaharawan Belanja Rutin.

2) Periksa apakah Bendaharawan merangkap jabatan yang

dilarang dalam pasal 78 ICW

3) Dapatkan struktur organisasi keuangan dan perlengkapan,

serta teliti apakah telah ada uraian tugas yang

mencerminkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung

jawab yang jelas.

c. Langkah kerja pemeriksaan bukti/ data keuangan

1) Meneliti kesesuaian pembayaran atas pengadaan barang/

pekerjaan pemeliharaan dengan rencana dan kebutuhan

masing-masing unit kerja dengan memperhatikan efisiensi

dan efektivitas

2) Mengelompokkan cara pelaksanaan barang/ pekerjaan

pemeliharaan untuk memeriksa kebenaran prosedur.

57

3) Meneliti apakah ada pengadaan yang dipecah-pecah untuk

menghindari pelelangan.

4) Memeriksa apakah rekanan yang melaksanakan

pengadaan barang, pekerjaan pemeliharaan telah

memenuhi syarat untuk pekerjaan yang dilaksanakan.

5) Memeriksa apakah SPK/ kontrak telah memenuhi syarat

6) Memeriksa apakah dalam setiap pengadaan barang/

pekerjaan pemeliharaan telah menggunakan barang/jasa

hasil produksi dalam negeri sepanjang telah dapat

diproduksi dalam negeri.

7) Memeriksa apakah harga barang/ pekerjaan sudah

merupakan harga yang paling rendah dan menguntungkan

bagi negara.

8) Memeriksa apakah penerimaan barang, penyelesaian

pekerjaan dibuatkan berita acara penerimaan penerimaan

barang/penyelesaian pekerjaan

9) Memeriksa apakah bukti pembayaran/ kuitansi telah

memenuhi syarat.

d. Langkah Kerja Pemeriksaan Fisik:

1) Memeriksa apakah pelaksanaan pengadaan barang/

pekerjaan telah sesuai dengan SPK/ kontrak yang

bersangkutan, yaitu dari segi kuantitas, kualtas, jenis,

spesifikasi, waktu penyerahan barang/ penyelesaian

pekerjaan.

2) Jika dari temuan tersebut terjadi ketidaksesuaian, maka

tentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian

negara tersebut.

58

3) Jika terjadi kelambatan penyerahan barang/ pekerjaan,

periksalah apakah telah dipungut dendanya sesuai dengan

SPK yang bersangkutan

e. Langkah kerja Pemeriksaan Pungutan Pajak

1) Meneliti apakah Bendaharawan telah melakukan

kewajibannya memungut PPh pasal 21 atas honorarium

yang dikeluarkan.

2) Meneliti apakah Bendaharawan telah melakukan

kewajibannya memungut PPh pasal 22 atas penyerahan

barang/ jasa yang dilakukan.

3) Meneliti apakah Bendaharawan telah melakukan

kewajibannya memungut PPN dari pengusaha Kena Pajak

4) Meneliti apakah Bendaharawan telah menyetorkan hasil

pungutan tersebut ke kas negara secara tepat waktu.

f. Langkah kerja Pemeriksaan Pengawasan Atasan Langsung

1) Memeriksa apakah atasan Langsung Bendaharawan telah

melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendaharawan

sedikitnya tiga bulan sekali.

2) Meneliti apakah pejabat yang bertanggung jawab terhadap

pengelolaan perlengkapan telah melakukan pemeriksaan

penyimpanan barang inventaris yang dikelolanya, baik

secara langsung melihat fisik barangnya maupun melalui

pembukuannya.

Pemeriksaan kas sewaktu-waktu dan penutupan buku kas

umum secara bulanan merupakan tanggung jawab kepala

sekolah. Pemeriksaan kas ini didasarkan pada buku kas umum

yang dipergunakan oleh bendaharawan untuk mencatat transaksi

kas yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Adapun

59

beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kas

adalah: (1) periksa bukti-bukti pengeluaran. (2) sisa kas apakah

sama dengan sisa di buku kas umum. Sisa kas terdiri dari uang

tunai, saldo di bank, surat berharga lainnya. (3) setelah selesai

pemeriksaan kas maka perlu dibuat Register Penutupan Kas. (4)

Buku Kas Umum ditutup dan ditandatangani oleh Bendaharawan

dan Kepala Sekolah.

D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah

Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan

dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang

berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal

dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan

transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan

pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri

sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru

dan staf sekolah. Pertanggungjawaban anggaran rutin dan

pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai

berikut:

1. Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan Bendaharawan

mengirimkan Surat Pertanggungjawaban(SPJ) kepada

Walikota/ Bupati melalui Bagian Keuangan Sekretariat

Daerah.

2. Apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh

Bagian KeuanganSekretariat Daerah maka tanggal 11

dikirimkan Surat Peringatan I.

60

3. Apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ juga

belum dikirimkan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah,

maka dibuatkan Surat Peringatan II.

4. Kelengkapan Lampiran SPJ:

a. Surat pengantar

b. Sobekan BKU lembar 2 dan 3

c. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran per pasal/komponen

d. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP

e. Laporan Keadaan Kas Rutin/ Pembangunan (LKKR/LKKP)

Tabel I dan II

f. Register penutupan Kas setiap 3 bulan sekali.

g. Fotokopi SPMU Beban Tetap dan Beban Sementara

h. Fotokopi Rekening Koran dari bank yang ditunjuk.

i. Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran

Pajak(Bend.15)

j. Bukti Setor PPN/PPh 21,22,23 (fotokopi SSP)

k. Daftar Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pajak

l. Bukti Pengeluaran /kuitansi asli dan lembar II beserta

dengan bukti pendukung lainnya, disusun per digit/

komponen.

5. Bukti Pendukung/ Lampiran SPJ

a. Biaya perjalanan dinas dilampiri

- Kuitansi/ bukti pengeluaran uang

- Surat Perintah Tugas(SPT)

- Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) lembar I dan II

b. Penunjukan langsung barang dan jasa

- Sampai dengan Rp 1.000.000,- dilampiri kuitansi dan

faktur pajak

61

- pembelian diatas Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp

5.000.000,- dilampiri: Surat penawaran, Surat Pesanan,

Kuitansi, faktur pajak, berita acara serah terima/

penyelesaian pekerjaan.

- Diatas Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 15.000.000,-

dilampiri: Surat penawaran, Surat Penunjukan

Pelaksanaan Pekerjaan, Surat Perintah Kerja(SPK),

Berita acara Pemeriksaan Barang, kuitansi, faktur/nota,

berita acara serah terima/ penyelesaian pekerjaan.

Pemimpin proyek/ Atasan Langsung Bendaharawan

diwajibkan menyusun/ melampirkan OE/ HPS sebagai

acuan melakukan negosiasi baik harga maupun kualitas

barang/ jasa yang dibutuhkan.

E. Beberapa Contoh Pembuatan Laporan dan

Pertanggungjawaban Keuangan

1. Contoh Laporan Bulanan Sumber Dana Administrasi Umum LAPORAN BULANAN REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN ……(nama lembaga) TAHUN ..... MENURUT MAK SUMBER DANA : ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA: …………. BAGIAN BULAN:…………….

NO MAK

BARU URAIAN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

SALDO-(3- 6)

% REALISA

SI (6/3*100)

S.D. BLN

LALU

BLN INI

JUMLAH (4 +

5)

62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 512311 Belanja Vakasi

2 521111 Belanja Keperluan

Sehari-hari Perkantoran

3 521114 Belanja Barang

Untuk Pelaksanaan TUPOKSI

4 522111 Belanja Langganan

dan Daya

5

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

6

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

7 524111 Belanja Perjalanan

Biasa

8 532111 Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

9 533111 Belanja Modal

Gedung dan Bangunan

10 571111 Belanja Bantuan

Sosial

JUMLAH

……….., 10 (bln berikutnya) Koordinator PK, KPK, PUMK, Nama Nama Nama NIP NIP NIP 2. CONTOH LAPORAN BULANAN SUMBER DANA PNBP LAPORAN BULANAN REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN ……(nama lembaga) TH 2007 MENURUT MAK

63

SUMBER DANA : ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA: …………. BAGIAN BULAN:……………. NO MAK

BARU URAIAN ALOKA

SI ANGGARAN

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

SALDO (3 - 6)

% REALISASI (6/3*100)

S.D. BLN LALU

BLN INI JUMLAH (4 + 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 512311 Belanja Vakasi 2 521111 Belanja Keperluan

Sehari-hari Perkantoran

3 521114 Belanja Barang Untuk Pelaksanaan TUPOKSI

4 522111 Belanja Langganan dan Daya

5 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

6 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

7 524111 Belanja Perjalanan Biasa

8 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

9 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

10 571111 Belanja Bantuan Sosial

JUMLAH

……., 10 (bln berikutnya) Koordinator PK, KPK, PUMK, Nama Nama Nama NIP NIP NIP

64

DAFTAR RUJUKAN

Campbell, Roald F., Edwin M.Bridges, dan Raphael O.Nystrand. 1983. Introduction to Educational Administration. 5th edition. Boston: Allyn and Bacon, Inc

Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Tenaga Kependidikan.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Manajemen Keuangan. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama

Direktorat Pendidikan Dasar. 1995/1996. Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar. Ditdikdasmen Depdikbud

Gorton, Richard A. & Schneider, Gail T. 1991. School-Based Leadership: Callenges and Opportunities. Dubuque, IA: Wm. C. Brown Publishers

Imron, Ali. 2004. Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah. Dalam Maisyaroh dkk, 2004. Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.

Kadarman, A.M. dan Udaya, Jusuf. 1992. Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah. Jakarta: CV Tamita Utama

Koontz, Harold dan O’Donnel, Cryill. 1984. Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions. Third Edition. New York: McGraw-Hill Book Company.

Manullang, M. 1990. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.

65

Pemerintah Kota Malang. 2002. Kutipan Buku Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas. Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Supriadi, Dedi. 2004. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sutarsih, Cicih. Tanpa tahun. Administrasi Keuangan Skolah. Jakarta:

Swastha, Basu. 1985. Azas-azas Manajemen Modern. Yogyakarta: Liberty.

Timan, Agus, Maisyaroh, Djum Djum Noor Benty. 2000. Pengantar Manajemen Pendidikan. Malang: AP FIP Universitas Negeri Malang.

Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: CV Tamita Utama

Undang-undang No 22 tahun 1999, yang direvisi dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Widjanarko, M. dan Sahertian, P.A. 1996/1997. Manajemen Keuangan Sekolah. Bahan Pelatihan Manajemen Pendidikan bagi Kepala SMU se- Indonesia di Malang

66

LAMPIRAN A. LEMBAR KASUS

1. Berdasarkan pengamatan Anda saat menjadi guru di SMP/

SMA/SMK tempat Anda bekerja, analisislah kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangannya dalam rangka penyusunan program

kerja yang membutuhkan dana dalam pelaksanaannya!

2. Seorang guru berbelanja kertas HVS kwarto 70 gram sebanyak 50

rim seharga Rp 25.000,00/ rim. Spidol transparan snowman

sebanyak 10 pak. Tiap pak berisi 4 batang seharga Rp 25.000,00/

pak. Apabila ia menggunakan uang lembaga dan untuk

kepentingan lembaga:

a. kemanakah ia harus membelinya sehingga terpenuhi prinsip

efektivitas dan efisiensi?

b. syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sehingga memenuhi

tata aturan pembelian barang?

3. Selama Saudara menjadi guru atau mungkin menjadi kepala

sekolah:

a. kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah dalam bidang

manajemen keuangan?

b. Apakah prinsip-prinsip manajemen keuangan sudah

mewarnai kegiatan tersebut?

c. Kalau sudah apa alasan Saudara?

d. Kalau belum prinsip yang mana?

e. Apa yang dapat Saudara sarankan agar manajemen

keuangan bisa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip

manajemen keuangan?

67

B. LEMBAR KERJA PESERTA

1. Anda dimohon membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Sekolah di SMP/ SMA/SMK dengan menggunakan

tabel di bawah ini. Sumber dana yang diperoleh sekolah

berasal dari pemerintah, sumbangan dari orang tua siswa,

perusahaan di sekitar sekolah, dan usaha mandiri berupa

kantin dan koperasi sekolah. Jumlah keseluruhan anggaran

lebih kurang Rp 2.000.000.000,00/ tahun. Pengeluaran untuk

kegiatan rutin dan operasional penyelenggaraan pendidikan di

sekolah, di samping pemeliharaan ruangan kelas. Jumlah guru

25 orang danjumlah siswa 500 orang.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN … SMP/ SMA/ SMK ……………….

No RENCANA PENDAPATAN

JUMLAH(Rp) No RENCANA PENGELUARAN

JUMLAH(Rp)

Jumlah

Keseluruhan Jumlah

Keseluruhan

………….,………………20.. Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah……………., …………………………. ……………………………..

Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan

………………………….,

68

2. Pengisian Buku Kas

Berdasarkan pagu anggaran pada bulan Maret sejumlah Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Uraikan pengeluaran

sesuai dengan MAK yang sesuai, kemudian isilah kolom-kolom

pada tabel berikut ini!

BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA UUDP TRIWULAN I TAHUN ….. BULAN : MARET ……

PENERIMAAN PENGELUARAN SISA (Rp) TGL URAIAN

NO BUKTI

JUMLAH (RP)

TGL URAIAN NO

BUKTI JUMLAH

(RP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah Penerimaan Jumlah Pengeluaran Saldo kurang Saldo lebih Jumlah Total Jumlah Total

Pada hari ini ….., (tanggal,bulan, tahun missal 31 Maret…) …. didapat dalam Kas = Rp…………… terdiri atas: 1. Sisa Tunai = Rp…………. Jumlah Bulan ini = Rp…. 2. Sisa Bank = Rp…………. Jumlah Bulan Lalu = Rp…. 3. Surat Berharga = Rp………… Jumlah s.d Bulan ini = Rp…. ......, 31 Maret ………… Kepala SD …….. Bendahara, …………………………………. ……………………………

69

3. Pengisian Buku Pembantu/ Buku Harian

Agar pembukuan keuangan lebih teliti perlu adanya catatan

harian bagi bendaharawan. Catatan ini ditulis dalam buku

harian. Berdasarkan MAK yang ada dan analisis Anda, isilah

tabel di bawah ini.

BUKU PEMBANTU/ BUKU HARIAN

MAK.................................................... TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL URAIAN NO

BUKTI JUMLAH

JUMLAH JUMLAH

....................., ......................20...

Mengetahui Bendaharawan,

Kepala sekolah,

.............................................. .............................................

C. PEDOMAN PRAKTEK LAPANGAN

1. Latar Belakang

Penguasaan dalam bidang manajemen keuangan tidak cukup

hanya diperoleh melalui pengalaman teoritis dan pengarahan dalam

diskusi, tetapi perlu pengalaman praktis di lapangan. Penguasaan

teoritis menjadi landasan bagi penguasaan praktis. Penguasaan

praktis akan membawa peserta ke dunia lapangan secara langsung,

sehingga saat menjadi kepala sekolah sudah mengetahui

permasalahan langsung dan gambaran pemecahan masalahnya..

70

2. Tujuan

Tujuan praktek lapangan ini adalah agar peserta memperoleh

pengalaman langsung dalam manajemen keuangan di sekolah,

mengidentifikasi permasalahan, dan mengajukan alternatif

pemecahan masalahannya.

3. Kegiatan Peserta

1. mengadakan orientasi ke SMP/ SMA/SMK yang ditentukan.

2. mengobservasi dan mempelajari program-program kegiatan

manajemen keuangan

3. mengadakan dialog dan diskusi dengan kepala sekolah, wakil

kepala sekolah, guru tentang manajemen keuangan di sekolah.

4. menyusun laporan praktek lapangan.

5. mendiskusikan, meyajikan dalam diskusi kelas/ pleno

6. menarik kesimpulan.

D. Pembagian Tempat Praktik Lapangan dan Fasilitator serta

Deskripsi Tugas Fasilitator

Jumlah tempat praktek lapangan dan jumlah fasilitator sebagai

pembimbing, mengikuti jumlah peserta pelatihan. Diupayakan tiap

sekolah tempat praktek tidak lebih dari 3 orang peserta agar semua

peserta aktif, yang dibimbing oleh seorang fasilitator sebagai

pembimbing. Tugas fasilitator sebagai pembimbing mulai dari

pengarahan kegiatan praktek lapangan, membantu membuat

rancangan kegiatan, membantu memecahkan masalah, sampai

dengan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

E. Penentuan jadwal praktek lapangan

Praktik lapangan dilakukan setelah semua kompetensi dan materi

71

manajemen keuangan dikuasai oleh peserta pelatihan. Praktik

dilakukan selama 6 jam (selama 1 hari). F. Aspek-aspek dan Kriteria Penilaian

No ASPEK PENILAIAN SKOR (0-100) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7

Partisipasi peserta Kerjasama dengan peserta lain Kesungguhan mengikuti kegiatan Kuantitas pengalaman lapangan Kualitas pengalaman lapangan Kemampuan merumuskan permasalahan Kemampuan merumuskan alternatif pemecahan masalah

........................

........................

........................

........................

........................

........................ ........................

Lembar Kerja Praktik Lapangan

No KOMPONEN URAIAN HASIL 1 Perencanaan Manajemen

Keuangan

2 Penyusunan RAPBS 3 Kiat penggalian dana 4 Ragam penggunaan anggaran 5 Pembukuan keuangan 6 Pengawasan penggunaan

anggaran

7 Proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah

Kesimpulan:..........................................................................

Permasalahan(menurut

Saudara)..............................................................

Alternatif pemecahan masalah. (menurut

Saudara)......................................

72

G. LEMBAR EVALUASI PROSES DIKLAT

a. Aktivitas Peserta menurut Fasilitator

1) Penampilan No

ASPEK PENILAIAN ALTERNATIF ST T S R SR

1 Tingkat kesiapan peserta mengikuti diklat 2 Tingkat kehadiran dalam kegiatan belajar 3 Semangat belajar 4 Tingkat kesungguhan memperhatikan sajian 5 Tingkat energi mengikuti kegiatan

Keterangan:

ST = sangat tinggi T = tinggi S = sedang R = rendah SR = sangat rendah 2) Aktivitas belajar

No ASPEK PENILAIAN ALTERNATIF ST T S R SR

1 Intensitas mendengarkan 2 Intensitas mencatat 3 Intensitas bertanya 4 Intensitas menjawab 5 Frekuensi bertanya 6 Frekuensi menjawab 7 Penguasaan materi

Keterangan:

ST = sangat tinggi

T = tinggi

S = sedang

R = rendah

SR = sangat rendah

73

3) Evaluasi terhadap Materi:

No

ASPEK PENILAIAN ALTERNATIF SB B S J SJ

1 Relevansi materi 2 Penggunaan bahasa 3 Kemudahan dipahami 4 Waktu penyajian 5 Tugas-tugas latihan

Keterangan:

SB = sangat baik

B = baik

S = sedang

J = jelek

SJ = sangat jelek

a. Performansi Fasilitator menurut Peserta:

No ASPEK PENILAIAN ALTERNATIF SB B S J SJ

1 Penguasaan materi 2 Penggunaan metode penyajian 3 Kesungguhan pembimbingan 4 Penggunaan bahasa 5 Sikap dan penampilan

Keterangan:

SB = sangat baik

B = baik

S = sedang

J = jelek

SJ = sangat jelek

74

b. Penyelenggaraan Pelatihan

No ASPEK PENILAIAN ALTERNATIF SB B S J SJ

1 Kualitas tempat/ ruangan pelatihan 2 Kondisi alat bantu penyajian 3 Kuantitas makalah untuk peserta 4 Kuantitas alat tulis untuk peserta 5 Kualitas sarana akomodasi 6 Kualitas dan kuantitas bahan konsumsi

utama

7 Kualitas dan kuantitas bahan konsumsi pendukung

8 Kualitas sarana transportasi 9 Kualitas dan kuantitas sarana kesehatan

Keterangan:

SB = sangat baik

B = baik

S = sedang

J = jelek

SJ = sangat jelek