Kota Payakumbuh

,l ,

4i., **

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR l TAHUN 2OI2

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WIIAYAH KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN 2010-2030

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN 2010-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang :a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan struktur dan pola ruang wilayah nasional perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh;

b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Payakumbuh dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintahan Kota Payakumbuh dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

7. Peraturan Pemerintah nomor 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Hutan Lindung;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2004 tentang Mitigasi Bencana;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 nomor 04);

15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2010 – 2030

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.

5. Propinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

8. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem jaringan lainnya.

9. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah RTRW Kota Payakumbuh.

13. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTR Kota adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.

14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

16. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

17. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

18. Kawasan permukiman adalah kawasan di luar lahan konservasi yang diperlukan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan.

19. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

20. Kota adalah pusat permukiman kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.

21. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.

22. Prasarana kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.

23. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

24. Sistem pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau budaya administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional yang mencakup kawasan pusat kota.

25. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau budaya administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

26. Subpusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

27. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan kota.

28. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

29. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

30. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

31. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

34. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

35. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

36. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

37. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

38. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

39. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

40. Insentif adalah pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.

41. Disinsentif adalah penggunaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang.

42. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

43. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang di Kota Payakumbuh dab mempunyai fungsi membnatu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.

44. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

45. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

46. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Kedua

Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Kota Payakumbuh disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kota Payakumbuh.

Pasal 3

RTRW Kota Payakumbuh menjadi pedoman untuk :

a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota;

c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;

d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;

e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota; dan

f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1

Muatan

Pasal 4

RTRW Kota Payakumbuh memuat:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota Payakumbuh;

b. rencana struktur ruang wilayah kota Payakumbuh yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan;

c. rencana pola ruang wilayah kota Payakumbuh yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;

d. penetapan kawasan strategis kota;

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Payakumbuh yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Payakumbuh yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Paragraf 2

Wilayah Perencanaan

Pasal 5

Wilayah perencanaan RTRW Kota Payakumbuh meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Payakumbuh yang terdiri atas:

a. Kecamatan Payakumbuh Barat;

b. Kecamatan Payakumbuh Timur;

c. Kecamatan Payakumbuh Utara;

d. Kecamatan Payakumbuh Selatan; dan

e. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

Penataan ruang wilayah Kota Payakumbuh bertujuan untuk mewujudkan “Kota Payakumbuh sebagai Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan”.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pasal 7

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Payakumbuh meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.

Pasal 8

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a. penguatan fungsi dan peran pusat-pusat pelayanan kota;

b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana transportasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Payakumbuh; dan

c. pengembangan pelayanan infrastruktur dasar.

(2) Strategi untuk penguatan fungsi dan peran pusat-pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengembangkan pusat perdagangan/jasa regional Kota Payakumbuh untuk melayani penduduk Kota Payakumbuh dan wilayah di sekitarnya; dan

b. merelokasi terminal lama dan membangun terminal baru.

(3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana transportasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. membuka akses bagian tengah Kota Payakumbuh sehingga dapat terhubung dengan wilayah sekitarnya hingga ke luar Provinsi Sumatera Barat;

b. membangun jalan lingkar utara dan lingkar selatan;

c. membangun jalan bebas hambatan;

d. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas barat Pulau Sumatera Bagian Utara; dan

e. membangun terminal penumpang Tipe A dan Terminal penumpang tipe C.

(4) Strategi untuk pengembangan pelayanan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. meningkatkan kapasitas terpasang layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh dan mempersiapkan sumber mata air cadangan;

b. mengembangkan jaringan perpipaan air minum yang melayani seluruh wilayah kota;

c. menambah pelayanan sistem air minum non perpipaan dengan bantuan-bantuan sumur gali terlindungi serta Hidran Umum (HU) kepada masyarakat;

d. menyediakan layanan jasa penyedotan kakus dengan skala layanan regional;

e. melakukan pemeliharaan dan pengawasan saluran drainase eksisting dan pengembangannya melalui pemberdayaan masyarakat;

f. menyediakan TPS;

g. mengoperasikan TPA Regional dengan menggunakan metoda sanitary landfill;

h. memperluas pengadaan telepon umum dan peningkatan jaringan telekomunikasi; dan

i. membangun BTS/Menara bersama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 9

(1) Kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a. pengembangan kawasan – kawasan baru;

b. pelestarian aset-aset budaya dan sejarah Kota Payakumbuh; dan

c. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

(2) Strategi untuk pengembangan kawasan – kawasan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mencadangkan tanah bagi pengembangan kawasan industri;

b. memberikan insentif bagi investor yang membangun kawasan industri;

c. mengarahkan pusat peternakan terpadu;

d. membangun kawasan pusat pemerintahan Kota Payakumbuh yang terintegrasi dengan pengembangan RTH dan Islamic Center Kota Payakumbuh;

e. membangun kawasan permukiman secara vertikal dan kompak di sekitar kawasan industri; dan

f. membangun taman kota.

(3) Strategi untuk pelestarian aset-aset budaya dan sejarah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. merevitalisasi fungsi bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah sebagai objek wisata budaya; dan

b. memberikan insentif terhadap bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sosial budaya yang tinggi.

(4) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budi daya terbangun; dan

d. membantu memelihara dan menjaga asset-aset Pertahanan/TNI.

Pasal 10

(1) Kebijakan terkait kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a. penetapan dan pengembangan kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis; dan

b. pengembangan kegiatan ekonomi regional dan ekonomi kota unggulan sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi Kota Payakumbuh.

(2) Strategi untuk penetapan dan pengembangan kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. membangun kawasan pariwisata; dan

b. merevitalisasi kawasan pariwisata budaya.

(3) Strategi untuk pengembangan kegiatan ekonomi regional dan ekonomi kota unggulan sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. menetapkan kawasan industri Kota Payakumbuh pada kawasan lingkar utara sebagai kawasan strategis pusat pertumbuhan ekonomi kota; dan

b. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kota Payakumbuh meliputi:

a. pusat-pusat kegiatan;

b. sistem jaringan prasarana utama; dan

c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana sistem pusat pelayanan kota.

(3) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rencana sistem jaringan transportasi.

(4) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, dan rencana sistem infrastruktur perkotaan.

(5) Rencana struktur ruang wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Struktur Ruang Kota Payakumbuh dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 12

(1) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. pusat pelayanan kota;

b. subpusat pelayanan kota; dan

c. pusat lingkungan.

(2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan dan jasa regional Kota Payakumbuh.

(3) Pusat Pelayanan Kota (PPK) juga berfungsi sebagai Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) I.

Pasal 13

Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. SPPK I mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan kawasan perkantoran dan jasa serta kawasan pendidikan, dengan pusat terletak di Payobadar;

b. SPPK II mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan pertanian dan pusat pengembangan peternakan terpadu, dengan pusat terletak di Payobasung;

c. SPPK III mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan perkebunan, dengan pusat terletak di Payolinyam;

d. SPPK IV mempunyai fubgsi utama sebagai pusat pengembangan kawasan industri dan pergudangan, dengan pusat terletak di Parik Muko Aia; dan

e. SPPK V mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan agrowisata dan pusat pengembangan agribisnis, dengan pusat terletak di Pakan Sinayan.

Pasal 14

(1) Pusat Lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan pusat pelayanan yang terdekat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Berdasarkan hirarki, maka pusat lingkungan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. PPK/SPPK I yang terdiri dari 4 (empat) PL, yang meliputi:

1. PL 1-1, dengan pusat di Kelurahan Daya Bangun;

2. PL 1-2, dengan pusat di Kelurahan Balai Gadang;

3. PL 1-3, dengan pusat di Kelurahan Balai Nan Duo; dan

4. PL 1-4, dengan pusat di pada Kelurahan Ibuh.

b. SPPK II terdiri dari 4 (empat) PL, yang meliputi:

1. PL 2-1, dengan pusat di Kelurahan Payobadar;

2. PL 2-2, dengan pusat di Kelurahan Sicincin Hilir;

3. PL 2-3, dengan pusat di Kelurahan Padang Tiakar Mudik; dan

4. PL 2-4, dengan pusat di Kelurahan Aur Kuning.

c. SPPK III terdiri 2 (dua) PL, yang meliputi:

1. PL 3-1, dengan pusat di Kelurahan Payobasung; dan

2. PL 3-2, dengan pusat di Kelurahan Balai Batimah.

d. SPPK IV terdiri 4 (empat) PL, yang meliputi:

1. PL 4-1, dengan pusat di Kelurahan Payolinyam;

2. PL 4-2, dengan pusat di Kelurahan Muaro;

3. PL 4-3, dengan pusat di Kelurahan Payonibung; dan

4. PL 4-4, dengan pusat di Kelurahan Cubadak Air.

e. SPPK V terdiri dari 4 (empat) PL, yang meliputi:

1. PL 5-1, dengan pusat di Kelurahan Sungai Durian;

2. PL 5-2, dengan pusat di Kelurahan Koto Panjang Padang;

3. PL 5-3, dengan pusat di Kelurahan Koto Tangah; dan

4. PL 5-4, dengan pusat di Kelurahan Napar.

f. SPPK VI terdiri dari 3 (tiga) PL, yang meliputi:

1. PL 6-1, dengan pusat di Kelurahan Pakan Sinayan;

2. PL 6-2, dengan pusat di Kelurahan Limo Kampung; dan

3. PL 6-3, dengan pusat di Kelurahan Payolansek.

(3) Rencana Pembagian Pusat Pelayanan Kota Payakumbuh dijelaskan lebih rinci dalam tabel dan digambarkan dalam peta Rencana Pembagian Pusat Pelayanan Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Seluruh kecamatan di Kota Payakumbuh akan diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kota Payakumbuh.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 16

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan barang dan jasa serta memfungsikannya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. sistem jaringan transportasi darat; dan

b. sistem jaringan perkeretaapian.

(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. jaringan jalan;

b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan

c. jaringan pelayanan angkutan jalan.

(4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi perkeretaapian umum.

Pasal 17

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi:

a. jaringan jalan arteri primer meliputi ruas jalan Padang – Bukittingggi – Payakumbuh (Outter Ring Road) sebelah utara Kota Payakumbuh – Riau: dengan ruas jalan Batas Kota–Soekarno Hatta – Jalan Diponegoro – Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai persimpangan Jalan Sudirman ke batas Kota Payakumbuh arah Pekanbaru;

b. jaringan jalan arteri sekunder meliputi jalan lingkar dalam yang melalui Jalan Soekarno Hatta (simpang Jalan Diponegoro) – Jalan Sudirman (sampai simpang Jalan KH. Ahmad Dahlan atau simpang Tj. Anau), Jalan Imam Bonjol dan Jalan Prof. Hamka;

c. jaringan jalan kolektor primer meliputi Jalan Singa Harau (Simpang Bukik Sibaluik) – Jalan Khatib Sulaiman – simpang Jalan Pahlawan menuju Jalan WR Supratman – Jalan Pinus – Jalan Agus Salim – Jalan Dt Parpatiah Nan Sabatang – (simpang Jalan Syech Ibrahim Harun) menuju jalan Panglima Polem – Jalan Gajah Mada – persimpangan menuju Jalan Sudirman, Jalan Tan Malaka, Jalan

Veteran, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Prof. M Yamin (menuju Batas Kota);

d. jaringan jalan kolektor sekunder meliputi sebahagian Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Latsitarda, Jalan H. Zainuddin Hamidy, Jalan M. Syafei, Jalan Kamboja, Jalan Kemuning, Jalan Raflesia, Jalan Asoka, Jalan Nusa Indah, Jalan Aster, Jalan Kenaga, Jalan Rasyid Taher, Jalan Minangkabau, Jalan Prof. M Nasrun, Jalan Siti Manggopoh, Jalan Palam, Jalan Cempaka, Jalan Flamboyan, Jalan Rajawali, Jalan RA. Kartini, Jalan Perkutut, Jalan Cendrawasih, Jalan Pacuan, Jalan Ade Irma Suryani, Jalan Duku, Jalan Pemuda I, Jalan Arbel, Jalan Kirab Remaja, Jalan Kaluwek, Jalan Cemara, sebagian Jalan WR. Supratman, Jalan Kihajar Dewantara, Jalan Mahoni, Jalan Sutan Hasanuddin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Lampung, Jalan Riau, Jalan Aceh, Jalan Lhoksomawe, dan Jalan Surabaya;

e. jaringan jalan lokal meliputi ruas-ruas jalan yang melayani pergerakan antar pusat-pusat permukiman;

f. jaringan jalan lingkungan tersebar di seluruh wilayah kota, meliputi seluruh ruas jalan kecuali yang dikategorikan sebagai jalan arteri, kolektor, dan lokal; dan

g. jaringan jalan bebas hambatan meliputi ruas jalan Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi.

(2) Rencana pengembangan jalan yang akan dilakukan meliputi simpang jalan Soekarno Hatta – Jalan Sutan Syahrir – Jalan Pahlawan – Jalan Rasuna Said – Jalan Dr. Sutomo menuju jalan Jend. Sudirman (simpang Kaniang Bukik).

(3) Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat Wilayah Kota Payakumbuh digambarkan dalam peta Rencana Jaringan Jalan Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

(1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi terminal penumpang.

(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. terminal Tipe A terletak di sekitar kawasan Parit Muko Aia, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang merupakan relokasi terminal Tipe C Koto Nan IV; dan

b. terminal Tipe C yang melayani wilayah kabupaten/ kota terletak di setiap kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur, dan Kecamatan Payakumbuh Lamposi Tigo Nagori.

(3) Rencana terminal penumpang di Kota Payakumbuh dijelaskan lebih rinci dalam RDTR.

Pasal 19

(1) Jaringan pelayanan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c meliputi trayek angkutan umum berupa trayek yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan pusat-sub pusat kegiatan.

(2) Rencana pengembangan trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. lintasan Jalan Hj. Rky. Rasuna Said;

b. lintasan Jalan Prof. Muhd. Yamin;

c. lintasan Jalan Pahlawan - Jl. Khatib Sulaiman; dan

d. lintasan Jalan Jend. Sudirman.

Pasal 20

(1) Sistem jaringan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) berupa perkeretaapian antar kota yang melayani angkutan penumpang dan barang dengan jalur Padang Panjang-Payakumbuh.

(2) Stasiun kereta api kelas kecil ditetapkan di Kawasan Ngalau Sampik.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi masa datang dalam jumlah yang memadai dan dalam upaya menyediakan akses berbagai macam jenis energi bagi segala lapisan masyarakat.

(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. jaringan tenaga listrik; dan

b. jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(3) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. pembangkit tenaga listrik; dan

b. jaringan transmisi.

(4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan di PLTA Maninjau dan PLTA Batang Agam, PLTA Ombilin, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Salak, PLTA Koto Panjang.

(5) Jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai sistem interkoneksi Sumatera meliputi:

a. jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dari Asahan Sumatera Utara sampai Muara Enim Sumatera Selatan;

b. gardu induk Koto Panjang, gardu induk Payakumbuh, gardu induk Padang Panjang dan gardu induk Padang;

c. tower arah Batang Agam yang berdaya sebesar 150 KV; dan

d. gardu Hubung Panyulih, penyulang arah Situjuh, arah Limbanang, arah Halaban, Sicincin Mudik masing-masing berdaya 20 KV.

(6) Penyediaan dan pemanfaatan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut oleh penyelenggara minyak dan gas bumi.

(7) Rencana Sistem Jaringan Energi Wilayah Kota Payakumbuh digambarkan dalam peta rencana Jaringan Transmisi dan Distribusi Jaringan Listrik Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.

(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jaringan tetap yang meliputi jaringan tetap lokal, sambungan langsung jarak jauh, sambungan internasional dan tertutup; dan

b. jaringan bergerak meliputi jaringan bergerak terestrial dan satelit.

(3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan secara terpisah untuk tiap kawasan dengan lokasi sentral telekomunikasi di Koto Nan IV.

(4) Jaringan bergerak teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi radio trangking dan radio panggil untuk umum akan ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara telekomunikasi, dengan arah pengembangan jaringan ke bagian utara dan barat kota.

(5) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara bersama telekomunikasi (BTS) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya.

(6) Rencana sistem jaringan telekomunikasi Wilayah Kota Payakumbuh digambarkan dalam peta Rencana Sebaran Menara BTS Telekomunikasi Kota Payakumbuh sebagaimana Tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) bertujuan untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar dapat berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. wilayah sungai;

b. jaringan irigasi; dan

c. sistem jaringan air baku untuk air minum.

(3) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melewati Kota Payakumbuh adalah Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi dan Sungai Batang Sinamar.

(4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Batang Lampasi, Batang Pulau, Batang Talawi, Batang Agam, Batang Tabik, Sei. Bai, Bandar Sei. Talang, Bendung Beringin, Sei. Dareh, Batang Sikali, Bandar Ngalau, dan Bandar Bulakan.

(5) Sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sumber mata air Batang Tabit, sumber mata air Sungai Dareh dan sumber mata air Sikamuruncing serta mempersiapkan mata air Bulakan sebagai cadangan sumber air baku.

(6) Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Wilayah Kota Payakumbuh dilengkapi dengan peta Rencana Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan

Pasal 24

Sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) meliputi:

a. sistem penyediaan air minum;

b. sistem pengelolaan air limbah kota;

c. sistem persampahan kota;

d. sistem drainase kota;

e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;

f. jalur evakuasi bencana;

g. sistem proteksi kebakaran; dan

h. sistem perparkiran;

Pasal 25

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a bertujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.

(2) Sistem penyediaan air minum meliputi:

a. jaringan perpipaan; dan

b. jaringan non-perpipaan.

(3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi di Kota Payakumbuh sebesar kurang lebih 197,35 liter/orang/detik.

(4) Daerah pelayanan air minum dilayani oleh PDAM Tirta Dharma Kota Payakumbuh.

(5) Jaringan non-perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur lebih lanjut oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh.

(6) Rencana Pengembangan Pelayanan Jaringan Air Minum dilengkapi dengan peta Rencana Pengembangan Pelayanan Jaringan Air Minum Kota

Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

(1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan bagi limbah dari kegiatan permukiman dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku.

(2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. sistem pengelolaan air limbah domestik; dan

b. sistem pengelolaan air limbah non domestik.

(3) Sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. sistem pembuangan air limbah terpusat; dan/atau

b. sistem pembuangan air limbah setempat.

(4) Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat, kawasan perumahan dan kawasan permukiman padat di Kota Payakumbuh, dan khusus untuk limbah tinja diolah pada Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang berlokasi di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

(5) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat di Kota Payakumbuh.

(6) Pengelolaan Limbah non domestik termasuk untuk kawasan industri akan ditangani melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada masing-masing kawasan yang ditetapkan, dan khusus untuk kawasan industri berlokasi di Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

(7) Sistem pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur menurut peraturan perundangan.

(8) Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Wilayah Kota Payakumbuh digambarkan dalam peta Rencana Layanan Pengolahan Limbah Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

(1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

(2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TPS, TPST dan TPA Regional.

(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada setiap unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan di wilayah Kota Payakumbuh.

(4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di setiap RW atau Kawasan seluas 500-1.000 meter persegi.

(5) TPA regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Kawasan Kapalo Koto dengan menggunakan metode sanitary landfill

(6) Mengurangi volume timbulan sampah dengan mengembangkan sistem reduce, reuse, recycle (3R) dalam pengelolaan persampahan.

(7) Rencana Sistem Persampahan Wilayah Kota Payakumbuh digambarkan dalam peta Rencana Sistem Persampahan Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d bertujuan untuk mengurangi genangan air bagi kawasan permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, persawahan, dan jalan.

(2) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan drainase makro dan mikro.

(3) Jaringan drainase makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari sistem pada masing-masing DAS di Kota Payakumbuh.

(4) Jaringan drainase mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari drainase primer, sekunder, dan tersier yang ditetapkan dengan menggunakan pendekatan Sub-DAS pada masing-masing Kecamatan di Kota Payakumbuh.

(5) Rencana Sistem Jaringan Drainase Wilayah Kota Payakumbuh digambarkan dalam peta Rencana Jaringan Drainase Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

(1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e berfungsi untuk memfasilitasi pejalan kaki dari suatu tempat ketempat lain dengan berkesinambungan, lancar, selamat, aman dan nyaman.

(2) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki yang ditetapkan bermanfaat untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.

(3) Lebar jaringan jalan pejalan kaki diarahkan sebagai berikut:

a. pada ruas Jalan Ahmad Yani dan Jalan Tan Malaka lebar pedesterian way diarahkan dengan lebar 2 – 4 meter;

b. pada ruas Jalan Pacuan, Jalan RKY Rasuna Said, Jalan Semangka, Jalan Veteran, Jalan Soekarno - Hatta, lebar pedesterian way diarahkan dengan lebar 2 – 3 meter; dan

c. pada ruas-ruas jalan lingkungan lebar pedestrian way diarahkan dengan lebar 2 – 2,75 meter.

(4) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki digambarkan dalam peta Rencana Pedestrian (tempat pejalan kaki) Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f meliputi ruang evakuasi dan jalur penyelamatan (escape road) merupakan ruang terbuka dan jalan-jalan kota yang dikembangkan sebagai jalur pelarian ke bangunan atau kawasan penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam.

(2) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Lapangan Kapten Tantawi, Lapangan Kubu Gadang dan RTH lainnya

(3) Jalan-jalan yang ditetapkan sebagai jalur penyelamatan (escape road) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Sudirman, Jalan Soekarno Hatta, jalan-jalan di sekitar Lapangan Poliko dan Kawasan Kubu Gadang, serta jalan-jalan yang mengarah ke lapangan terbuka lainnya.

(4) Jalur evakuasi bencana digambarkan dalam peta Jalur Evakuasi Bencana Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31 (1) Pengembangan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 huruf g bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.

(2) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan yang meliputi layanan:

a. pecegahan kebakaran; b. pemberdayaan peran masyarakat; c. pemadam kebakaran; dan

d. penyelamatan jiwa dan harta benda. (3) Lokasi hydrant kebakaran tersebar di setiap persimpangan jalan utama di

seluruh wilayah kota dan fasilitas umum kota. (4) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan

diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Payakumbuh.

Pasal 32

(1) Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h berfungsi untuk menunjang peningkatan kinerja ruas jalan Kota Payakumbuh.

(2) Penyediaan lahan untuk tempat parkir (off street parking) ditetapkan di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran dan pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya.

(3) Pengenaan disinsentif bagi pembangunan yang tidak memiliki fasilitas parkir diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

(1) Rencana pola ruang wilayah Kota Payakumbuh, meliputi:

a. kawasan lindung kurang lebih seluas 2.988,94 hektar (37,16 persen); dan

b. kawasan budi daya kurang lebih seluas 5.054,06 hektar (60,89 persen).

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. hutan lindung;

b. kawasan perlindungan setempat;

c. RTH;

d. kawasan cagar budaya; dan

e. kawasan rawan bencana alam.

(3) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kawasan peruntukan perumahan;

b. kawasan perdagangan dan jasa;

c. kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran;

d. kawasan peruntukan industri dan pergudangan;

e. kawasan peruntukan pariwisata;

f. kawasan RTNH;

g. kawasan ruang evakuasi bencana;

h. kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal; dan

i. kawasan peruntukan lainnya.

(4) Pola ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kota Payakumbuh dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Hutan Lindung

Pasal 34

(1) Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mencegah terjadinya erosi, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah, dan air permukaan.

(2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat kurang lebih seluas 346,75 hektar (4,31 persen).

Paragraf

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 35

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

(2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sempadan sungai;

b. sempadan rel kereta api;

c. sempadan SUTET; dan

d. sempadan mata air.

(3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:

a. Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi dan Sungai Batang Sinamar, dengan lebar 15 (lima belas) meter, diukur dari bibir sungai; dan

b. Sungai Talang, Sungai Batang Sikali dan Sungai Baih, dengan lebar 10 (sepuluh) meter diukur dari bibir sungai.

(4) Sempadan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kawasan di sisi kiri dan kanan rel kereta api dengan jarak minimal 20 (dua puluh) meter.

(5) Sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kawasan di sisi kiri dan kanan saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan jarak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah daratan di sekeliling mata air Bulakan yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter.

Pasal 36

(1) Kawasan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c bertujuan untuk sebagai jalur hijau dan penyeimbang ekosistem.

(2) RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas minimum 30 (tiga puluh) persen dari luas kota.

(3) Kawasan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. RTH pekarangan;

b. RTH kawasan wisata;

c. RTH fungsi tertentu; dan

d. RTH jalur hijau jalan.

(4) Kawasan RTH pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan di kawasan perumahan, pusat pemerintahan dan Islamic Centre, yang berupa taman kota.

(5) Kawasan RTH kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di kawasan sekitar Agrowisata Ngalau yang befungsi sebagai hutan kota.

(6) Kawasan RTH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan di kawasan sempadan jalan, sungai, SUTET, sabuk hijau, rel kereta api, kawasan pertanian lahan basah beririgasi teknis, jalur hijau dan kawasan pemakaman umum Padang Karambia.

(7) Kawasan RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan di ruang pejalan kaki, sepanjang pinggir jalan dan median jalan.

Pasal 37

(1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang perlu dipertahankan keberadaannya.

(2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. kawasan perkampungan tradisional Kawasan Balai Kaliki; dan

b. kawasan patung Ratapan Ibu sebagai Monumen Bersejarah.

Pasal 38

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e bertujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.

(2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kawasan rawan tanah longsor; dan

b. kawasan rawan angin puting beliung.

(3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:

a. Kecamatan Payakumbuh Barat pada kawasan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan dengan kemiringan lereng lebih dari 40 (empat puluh) persen, yang meliputi kawasan Ngalau Balai Panjang, Pakan Sinayan, dan kawasan Kubu Gadang bagian barat; dan

b. Kecamatan Payakumbuh Selatan pada kawasan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan dengan kemiringan lereng lebih dari 40 (empat puluh) persen, yang meliputi kawasan Ampangan dan Kapalo Koto.

(4) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki karakteristik dan kecenderungan terjadi di kawasan Utara dan Timur Kota Payakumbuh.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 39

(1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a bertujuan untuk:

a. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;

b. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;

c. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional; dan

d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

(2) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. perumahan dengan kepadatan tinggi;

b. perumahan dengan kepadatan sedang; dan

c. perumahan dengan kepadatan rendah.

(3) Perumahan berkepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Kelurahan Ranah, Kubu Gadang, Balai Gadang, Balai Gurun, Koto Baru, Parak Batung, Parik Rantang, Tanjung Pauh, Tanjung Gadang, Labuh Baru, Nunang, dan Bulakan Balai Kandi.

(4) Perumahan berkepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Kelurahan Ibuh, Padang Tinggi, Balai Nan Duo, dan Piliang.

(5) Perumahan berkepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan kawasan perdagangan khusus.

(2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pasar tradisional;

b. pusat perbelanjaan dan/atau pertokoan;

c. toko modern; dan

d. kawasan perdagangan khusus.

(3) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan di pusat-pusat SPPK.

(4) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan di Labuh Baru, dan pengembangannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan di koridor Jalan Soekarno Hatta, Jalan Sudirman dan Koridor Jalan A. Yani serta tersebar dipusat-pusat SPPK.

(6) Kawasan perdagangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pasar ternak dan tempat persinggahan ditetapkan di Koto Panjang dan di kawasan Wisata Ngalau.

Pasal 41

(1) Kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c bertujuan untuk:

a. menyediakan ruang bagi kegiatan kepemerintahan Kota Payakumbuh;

b. terciptanya kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien; dan

c. terjalinnya hubungan kinerja antar dinas dalam satu kawasan.

(2) Kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan kepemerintahan Kota Payakumbuh dan kegiatan perkantoran jasa swasta.

(3) Kawasan pusat pemerintahan Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Kawasan Pusat Kota Kelurahan Bunian sebagai land mark kota seluas kurang lebih 4 (empat) hektar, dan kawasan perkantoran pemerintahan di kawasan Kubu Gadang.

(4) Kawasan perkantoran jasa swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Jalan Soekarno Hatta, Jalan Sudirman, Jalan Lingkar dalam koridor Jalan Imam Bonjol, Jalan Prof. Hamka, dan Jalan RA Kartini.

Pasal 42

(1) Kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d bertujuan untuk:

a. meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing industri; dan

b. menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha industri pengolahan dan industri pergudangan.

(2) Kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. industri kecil dan/atau industri rumah tangga; dan

b. industri menengah.

(3) Industri kecil dan/atau industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di setiap kecamatan dan dapat bercampur dengan lingkungan permukiman dengan ketentuan kegiatan industri tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kawasan sekitarnya.

(4) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:

a. sepanjang koridor jalan arteri primer terintegrasi dengan kawasan pergudangan dan jasa pendukungnya;

b. kawasan Padang Sikabu seluas kurang lebih 6 (enam) hektar, dikembangkan sebagai pusat pengembangan industri serta fasilitas pendukungnya; dan

c. sekitar Jalan Lingkar Utara.

(5) Pergudangan yang dikembangkan meliputi kegiatan distribusi, penyimpanan dan pemasaran ditetapkan di koridor arteri primer.

Pasal 43

(1) Kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan

usaha lain yang terkait di bidang tersebut.

(2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pariwisata budaya;

b. pariwisata alam; dan

c. pariwisata buatan.

(3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lokasinya tersebar di seluruh kecamatan.

(4) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:

a. lokasi objek utama terdiri dari Wisata Alam Ngalau Indah, Wisata Alam Ngalau Sampik, Wisata Alam Panorama Ampangan, Bukit Panjang Patah Sembilan dan Wisata Fauna Pacu Itik, Pacu Jawi dan Pacu Belut; dan

b. lokasi objek wisata pendukung, yang meliputi:

1. Wisata Sejarah Rumah Gadang Tuanku lareh, Mesjid Tuo Balai nan Duo, Tugu Ratapan Ibu, Tugu Perjuangan Bukik Sibaluik, dan makam Pejuang Balai Jariang; dan

2. Pacu Kuda Tradisional.

(5) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di kawasan Wisata Ngalau.

Pasal 44

(1) Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf f bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan sirkulasi sistem perkotaan yang selaras dan seimbang dalam penataan kawasan perkotaan di Kota Payakumbuh.

(2) Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang terbuka yang tidak ditanami pepohonan yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan terdiri atas:

a. pelataran parkir;

b. trotoar/pendestrian;

c. lapangan upacara; dan

d. lapangan bermain.

(3) Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada sepanjang jalan utama Kota Payakumbuh yang memililiki jalur pejalan kaki, bekas perkantoran bupati Lima Puluh Kota, Pasar Ibuh dan komplek pertokoan Payakumbuh.

Pasal 45

(1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf g bertujuan untuk menyediakan lokasi yang aman apabila terjadi bencana alam merupakan ruang terbuka yang dikembangkan sebagai kawasan penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam di Kota Payakumbuh.

(2) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Lapangan Kapten Tantawi dan Lapangan Kubu Gadang.

Pasal 46

(1) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf h bertujuan untuk lebih menertibkan dan mengurangi kesemrautan dan kemacetan pada kawasan pusat kota.

(2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam satu kawasan dengan kemudahan akses dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjangnya.

(3) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. pelataran pedagang kaki lima di Pusat Pasar Harian Ibuh; dan

b. kawasan sisi Jalan Soekarno Hatta dan pada Jalan A. Yani yang terletak pada kawasan antara Pusat Pertokoan Blok Barat dan Blok Timur.

Pasal 47

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf i bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi, energi, pertahanan, dan sosial.

(2) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kawasan pertanian;

b. kawasan pendidikan;

c. kawasan kesehatan;

d. kawasan gardu induk PLN; dan

e. kawasan pertahanan.

(3) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. kawasan peternakan terpadu bertujuan untuk menciptakan pemusatan kegiatan budi daya peternakan terpadu ditetapkan di kawasan Koto Panjang;

b. kawasan perkebunan dikembangkan di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan

c. kawasan pertanian pangan berkelanjutan dikembangkan di Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

(4) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan layanan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, dengan arahan penetapan di SPPK I, SPPK II dan SPPK V.

(5) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan layanan kesehatan bagi manusia maupun hewan piaraan yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun swasta, seperti: rumah sakit di Balai Kaliki dan Koto Baru, serta Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas) di Payolansek, Padang Karambia, Balai Nan Tuo, Sicincin Hilir dan Balai Jariang.

(6) Kawasan gardu induk PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi kegiatan pusat distribusi listrik dalam sistem interkoneksi Sumatera, yang ditetapkan di Kelurahan Sicincin Mudik.

(7) Kawasan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi kawasan Batalyon Infanteri 131 Braja Sakti di Kelurahan Ranah Payakumbuh Timur .

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 48

Kawasan strategis adalah kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

a. tata ruang di wilayah sekitarnya;

b. besarnya kontribusi kawasan terhadap perekonomian Kota

Payakumbuh sendiri;

c. skala pelayanan dan dampak kegiatan sosial budaya terhadap tata

ruang di sekitarnya;

d. nilai-nilai ekologis; dan

e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49 (1) Kawasan strategis kota terdiri atas:

a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;

b. kawasan strategis bidang sosial budaya;

c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan

d. kawasan strategis bidang pertahanan dan keamanan negara.

(2) Rencana kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Kawasan Strategis Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 50

(1) Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota.

(2) Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan pusat kota yang berfungsi sebagai kawasan pusat perdagangan regional dan skala kota yang terletak pada kawasan sekitar kelurahan Koto Baru, Bunian, Parak Batung, Parit Rantang, Daya Bangun dan Labuah Baru;

b. pusat perdagangan hasil-hasil pertanian dan perkebunan yang terletak pada kawasan Pasar Ibuh;

c. pusat pengembangan peternakan terpadu, yang terletak pada kawasan Koto Panjang; dan

d. pusat pengembangan industri dan pergudangan, di koridor jalan lingkar utara Kota Payakumbuh.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya

Pasal 51

(1) Kawasan strategis bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b adalah kawasan yang nilai-nilai sosial budayanya perlu dijaga dan dikembangkan untuk menggambarkan peristiwa dan/atau lokasi sejarah dan budaya yang pernah terjadi.

(2) Kawasan strategis bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. kawasan pusat kantor Walikota dan Islamic Center, yang terletak pada kawasan pusat kota, yang merupakan kawasan landmark serta kawasan perkantoran di kawasan Kubu Gadang; dan

b. kawasan cagar budaya yang merupakan perkampungan tradisional di Balai Kaliki.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 52

(1) Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan Wisata Ngalau yang berfungsi sebagai kawasan pengembangan agrowisata.

Bagian Kelima

Kawasan Strategis Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara

Pasal 53

(1) Kawasan strategis bidang pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d adalah kawasan yang memiliki pengaruh penting dalam pengembangan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:

a. mendukung penetapan kawasan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategic nasional; dan

b. peruntukan kawasan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba system persenjataan dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

(2) Kawasan strategis bidang pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan Batalyon Infantri 131/Braja Sakti di Kelurahan Ranah Kecamatan Payakumbuh Utara.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan-kawasan strategis kota.

(2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:

a. indikasi program utama;

b. indikasi lokasi;

c. indikasi sumber pendanaan;

d. indikasi pelaksana kegiatan; dan

e. waktu pelaksanaan.

(3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;

b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan

c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.

(4) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup wilayah administrasi dan kawasan Kota Payakumbuh.

(5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas dana Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat.

(6) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat.

(7) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu:

a. tahap pertama, yaitu tahun 2010 – 2014, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;

b. tahap kedua, yaitu tahun 2015 – 2019, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;

c. tahap ketiga, yaitu tahun 2020 – 2024, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan

d. tahap keempat, yaitu tahun 2025 – 2030, diprioritaskan pada pemantapan.

(8) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 55

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kota dan infrastruktur serta perwujudan sistem jaringan prasarana perkotaan.

(2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan infrastruktur serta sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat pelayanan kota, jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan energi/kelistrikan, jaringan sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan, jaringan drainase, dan system proteksi kebakaran.

Pasal 56

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) pada tahap pertama, diprioritaskan pada:

a. perwujudan pusat pelayanan kota dan subpusat pelayanan kota;

b. pengembangan jaringan transportasi meliputi peningkatan dan revitalisasi jalan arteri pimer, kolektor sekunder, angkutan umum, dan pembangunan terminal tipe A;

c. pengembangan kawasan parkir;

d. Pengembangan jaringan energy listrik meliputi pembangkit tenaga listrik gardu induk, dan jaringan transmisi;

e. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;

f. pengembangan prasarana air baku dan pelestarian sumber daya air;

g. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;

h. pengembangan jaringan air limbah setempat dan pembangunan IPAL terpusat;

i. pengembangan pengelolaan persampahan meliputi TPS, TPST dan pengoperasian TPA regional.

j. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro; dan

k. peningkatan fungsi rencana induk sistem proteksi kebakaran;

(2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) pada tahap kedua, diprioritaskan pada:

a. pengembangan pusat pelayanan kota dan subpusat pelayanan kota meliputi kawasan pertumbuhan ekonomi regional, pusat perdagangan, dan pemerintahan;

b. peningkatan jaringan transportasi meliputi peningkatan jalan arteri, kolektor sekunder, angkutan umum, dan pembangunan terminal tipe C;

c. peningkatan dan pembangunan kawasan parkir;

d. peningkatan jaringan telekomunikasi meliputi pembangunan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan pembangunan warung telekomunikasi;

e. peningkatan jaringan energi listrik meliputi pembangunan instalasi baru dan pengoperasian kabel bawah tanah;

f. peningkatan prasarana air baku dan pelestarian sumber daya air;

g. peningkatan jaringan air minum perpipaan meliputi penambahan kapasitas debit air;

h. pengembangan sistem tangki komunal, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, pengembangan saluran dan pipa utama saluran air limbah, dan pembuatan instalasi pengolahan setempat untuk kegiatan industri, rumah sakit, hotel, dan restoran;

i. pengoperasian TPA regional, rehabilitasi TPS, peningkatan pelayanan persampahan, dan usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan sampah;

j. peningkatan jaringan drainase makro dan mikro meliputi pembuatan saluran drainase tersier, dan normalisasi sungai; dan

k. pengembangan fungsi rencana induk sistem proteksi kebakaran;

(3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) pada tahap ketiga, diprioritaskan pada:

a. peningkatan fungsi pusat pelayanan kota dan subpusat pelayanan kota meliputi kawasan pertumbuhan ekonomi regional, pusat perdagangan, dan pemerintahan;

b. penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan kolektor primer, peningkatan kondisi jembatan, revitalisasi jaringan perkeretaapian, dan penertiban kegiatan yang mengganggu perlintasan jalur kereta api;

c. revitalisasi peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan;

d. pemantapan kawasan parkir;

e. pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi;

f. pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;

g. pemantapan prasarana air baku dan pelestarian sumber daya air;

h. pemantapan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;

i. pemantapan sistem tangki komunal, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, pengembangan saluran dan pipa utama saluran air limbah, dan pembuatan instalasi pengolahan setempat untuk kegiatan industri, rumah sakit, hotel, dan restoran;

j. pemantapan jaringan drainase makro dan mikro meliputi pembuatan saluran drainase tersier, normalisasi sungai, dan penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Kota Payakumbuh;

k. pemantapan TPA regional, rehabilitasi TPS, peningkatan pelayanan persampahan, dan usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan sampah; dan

l. pemantapan fungsi rencana induk sistem proteksi kebakaran;

(4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a pada tahap keempat, diprioritaskan pada:

a. pemantapan fungsi pusat pelayanan kota dan subpusat pelayanan kota;

b. pemantapan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, jalur kereta api, dan stasiun kereta api;

c. pemantapan kawasan parkir;

d. pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi;

e. pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;

f. pemantapan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai;

g. pemantapan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;

h. pemantapan sistem tangki komunal, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, pengembangan saluran dan pipa utama saluran air limbah, dan pembuatan instalasi pengolahan setempat untuk kegiatan industri, rumah sakit, hotel, dan restoran; dan

i. pemantapan persampahan TPS, TPST dan TPA regional

j. pemantapan jaringan drainase makro dan mikro meliputi perbaikan sistem drainase, dan peningkatan kapasitas drainase mikro yang ada;

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 57

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya.

(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung yang terdiri dari perlindungan setempat, cagar budaya, RTH dan rawan bencana, serta indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan peruntukkan, perumahan, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan dan perkantoran, industri dan pergudangan, pariwisata, ruang untuk sektor informal dan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 58

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) pada tahap pertama, diprioritaskan pada:

a. pengendalian dan pengembangan sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan rel kereta api, pembangunan RTH, dan pengelolaan bangunan warisan budaya;

b. pengembangan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun kawasan perumahan, dan pembangunan infrastruktur dasar;

c. pengembangan dan penyusunan pedoman pengembangan kawasan perdagangan dan jasa serta fasilitas penunjangnya, dan pemerataan

fasilitas perdagangan menurut skala pelayanan dan struktur ruang kota;

d. pengembangan dan peningkatan pusat perkantoran pemerintahan dan kawasan pemerintahan;

e. pembangunan infrastruktur dasar kawasan industri, pengembangan industri kecil dan/atau industri rumah tangga, pengembangan industri menengah, dan pengembangan pergudangan;

f. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata;

g. pengelolaan kegiatan pedagang kaki lima; dan

h. pembangunan kawasan peruntukan lainnya, relokasi kawasan peruntukan lainnya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, pemeliharaan dan rehabilitasi.

(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) pada tahap kedua, diprioritaskan pada:

a. peningkatan fungsi sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan rel kereta api, pembangunan RTH, dan pengelolaan bangunan warisan budaya;

b. pengembangan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun kawasan perumahan dan pembangunan infrastruktur dasar;

c. pengembangan dan penyusunan pedoman pengembangan kawasan perdagangan dan jasa serta fasilitas penunjangnya, dan pemerataan fasilitas perdagangan menurut skala pelayanan dan struktur ruang kota;

d. rehabilitasi dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pusat pemerintahan dan perkantoran;

e. pembangunan dan peningkatan fungsi infrastruktur dasar kawasan industri, pengembangan industri kecil dan/atau industri rumah tangga, pengembangan industri menengah, dan pengembangan pergudangan;

f. pengembangan fasilitas pendukung pariwisata;

g. pengelolaan kegiatan pedagang kaki lima; dan

h. pembangunan kawasan peruntukan lainnya, relokasi kawasan peruntukan lainnya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, pemeliharaan dan rehabilitasi.

(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) pada tahap ketiga, diprioritaskan pada:

a. pemantapan sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan rel kereta api, pembangunan RTH, dan pengelolaan bangunan warisan budaya;

b. pemantapan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun kawasan perumahan dan infrastruktur dasar;

c. pengembangan fasilitas pendukung pariwisata; dan

d. pemantapan kawasan peruntukan lainnya, relokasi kawasan peruntukan lainnya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, pemeliharaan dan rehabilitasi.

(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) pada tahap keempat, diprioritaskan pada:

a. pemantapan sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan rel kereta api, pembangunan RTH, dan pengelolaan bangunan warisan budaya; dan

b. pemantapan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun kawasan perumahan dan infrastruktur dasar.

Bagian Keempat

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 59

(1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis.

(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis dalam ayat (1) meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis bidang ekonomi, kawasan strategis bidang sosial dan budaya, kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan, dan kawasan strategis bidang pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 60

(1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) pada tahap pertama, diproritaskan pada :

a. peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi;

b. penataan dan pembangunan fasilitas kawasan Pasar Ibuh; dan

c. peningkatan fungsi kawasan pertahanan.

(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) pada tahap kedua, diproritaskan pada :

a. penataan dan pembangunan fasilitas kawasan Pasar Ibuh, pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya;

b. pengembangan dan pembangunan fasilitas kawasan peternakan terpadu Koto Panjang;

c. penataan dan pembangunan fasilitas kawasan koridor lingkar utara;

d. pembangunan pasar-pasar pusat SPPK;

e. penataan kawasan perkantoran pemerintahan Kubu Gadang;

f. revitalisasi kawasan Balai Kaliki;

g. pembangunan kawasan agrowisata Ngalau Indah;

h. pembangunan kawasan wisata Bukit Patah Sembilan; dan

i. pengembangan kawasan pertahanan.

(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) pada tahap ketiga, diproritaskan pada:

a. pengembangan dan pembangunan fasilitas kawasan peternakan terpadu Koto Panjang;

b. penataan dan pembangunan fasilitas kawasan koridor lingkar utara;

c. pembangunan pasar-pasar pusat SPPK;

d. penataan kawasan perkantoran pemerintahan Kubu Gadang;

e. revitalisasi kawasan Balai Kaliki;

f. pembangunan kawasan agrowisata Ngalau Indah;

g. pembangunan kawasan wisata Bukit Patah Sembilan; dan

h. pemantapan kawasan pertahanan.

(4) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) pada tahap keempat, diproritaskan pada :

a. pembangunan kawasan agrowisata Ngalau Indah; dan

b. pembangunan kawasan wisata Bukit Patah Sembilan.

Bagian Kelima

Indikasi Sumber Pendanaan

Pasal 61

(1) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b terdiri atas dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kota Payakumbuh dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Investasi swasta, dan atau kerjasama pendanaan.

(2) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan aset hasil kerjasama Pemerintah-swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Payakumbuh digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Payakumbuh.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi;

b. ketentuan umum perizinan;

c. ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 63

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:

a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang dilarang;

b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;

c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum terkait pengendalian pemanfaatan ruang; dan

d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sekitar rel kereta api.

Pasal 65

(1) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri primer dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan arteri primer;

c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan arteri primer yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan

d. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran15 (lima belas) meter.

(2) Peraturan zonasi sekitar rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:

a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;

c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;

d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta

api dan jalan; dan

e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Pasal 66

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;

b. ketentuan umum peraturan zonasi RTH kota;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran;

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kawasan industri dan pergudangan;

e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata; dan

f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 67

(1) Peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a meliputi:

a. peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan

b. peraturan zonasi untuk sempadan sekitar mata air.

(2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:

a. batas sempadan sungai paling rendah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan; dan

b. tidak diperkenankan adanya budi daya termasuk mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum.

(3) Peraturan zonasi untuk sempadan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan:

a. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. pemanfaatan hasil tegakan; dan/atau

c. kegiatan yang merusak kualitas air, mata air serta mengganggu aliran air.

Pasal 68

Peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. zona RTH adalah untuk RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan kereta api, RTH sempadan SUTET, taman kota, hutan kota, dan pemakaman umum;

b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan perdagangan dan jasa yang memanfaatkan ruang fasilitas umum, menimbulkan limbah serta polusi, serta mengakibatkan terganggunya fungsi RTH;

c. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30 (tiga puluh) persen yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen RTH publik dan 10 (sepuluh) persen terdiri dari RTH privat; dan

d. pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen.

Pasal 69

(1) Peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c meliputi:

a. zona cagar budaya terdiri dari zona inti, zona penyangga di sekitar situs, dan zona pengembangan;

b. zona inti adalah untuk lahan situs dan dilarang melakukan kegiatan yang mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan, dan mencemari benda cagar budaya;

c. zona penyangga di sekitar situs adalah untuk kegiatan yang mendukung dan sesuai bagi kelestarian situs serta dilarang untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya; dan

d. zona pengembangan adalah untuk kegiatan untuk sarana sosial, ekonomi, dan budaya, serta dilarang untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya.

(2) Di kawasan cagar budaya dilarang untuk menyelenggarakan:

a. kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen Nasional;

b. pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

c. pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen Nasional serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu;

d. pemanfaatan ruang yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat; dan

e. persentase luas lahan terbangun untuk zona inti dan penyangga maksimum 40 (empat puluh) persen, dan untuk zona pengembang maksimum 50 (lima puluh) persen.

Pasal 70

(1) Peraturan zonasi kawasan rawan bencana berpotensi tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. zona kawasan rawan bencana longsor terdiri dari zona tingkat kerawanan tinggi, zona tingkat kerawanan menengah/sedang, dan zona tingkat kerawanan rendah;

b. zona tingkat kerawanan tinggi untuk tipologi A (lereng bukit dan gunung) adalah untuk kawasan lindung, untuk tipologi B dan C (kaki bukit dan gunung, tebing/lembah sungai) adalah untuk kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata terbatas; dilarang untuk budi daya dan kegiatan yang dapat mengurangi gaya penahan gerakan tanah;

c. zona tingkat kerawanan menengah untuk tipologi A, B, C adalah untuk kegiatan permukiman, transportasi, pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota/rakyat/produksi, dan dilarang untuk kegiatan industri;

d. zona tingkat kerawanan rendah tipologi A, B, dan C adalah untuk kegiatan budi daya, dilarang untuk kegiatan industri;

e. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan tinggi untuk tipologi A maksimum 5 (lima) persen, dan untuk tipologi B maksimum 10 (sepuluh) persen;

f. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan menengah untuk tipologi A, B, C maksimum 40 (empat puluh) persen; dan

g. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan rendah untuk tipologi A, B, C maksimum 60 (enam puluh) persen.

(2) Peraturan zonasi kawasan rawan bencana berpotensi angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemanfaatan RTH sebagai salah satu kawasan evakuasi;

b. mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem kota secara umum;

c. meningkatkan kualitas jalan yang ada menjadi jalan evakuasi dengan cara pelebaran jalan, perbaikan alignment jalan eksisting, peningkatan kualitas badan jalan penambahan jalan-jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas;

d. mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting tersebut dengan rencana jalur penyelamatan yang merupakan urban sistem lama sehingga menjadi suatu sistem kota yang terpadu dan dapat memitigasi bencana alam;

e. pembangunan jalur penyelamatan harus disertai dengan penyadaran publik melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, demo evakuasi dan sebagainya; dan

f. penanaman pohon-pohon besar jenis tanaman lokal sebagai peneduh jalan, taman, dan sebagai pohon penyelamatan di sepanjang rute-rute penyelamatan, taman penyelamatan, atau bangunan penyelamatan lainnya dengan tujuan memberikan keteduhan kota dan jiwa warga kota.

Pasal 71

Peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a diarahkan dengan ketentuan zonasi kawasan perumahan meliputi zona perumahan dengan kepadatan tinggi, zona perumahan dengan kepadatan sedang, dan zona perumahan dengan kepadatan rendah.

Pasal 72

(1) Zona perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah untuk pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 51(lima puluh satu) sampai 100 (seratus) unit per hektar.

(2) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. KDB paling tinggi 80 (delapan puluh) persen;

b. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua) persen;

c. KDH paling rendah sebesar 16 (enam belas)persen; dan

d. GSB dengan ketentuan setengah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) ditambah 1(satu).

Pasal 73

(1) Zona perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah untuk pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 26 (dua puluh enam) sampai 50 (lima puluh) unit per hektar.

(2) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen;

b. KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua) persen;

c. KDH paling rendah sebesar 28 (dua puluh delapan) persen; dan

d. GSB dengan ketentuan setengah RUMIJA ditambah 1 (satu).

Pasal 74

(1) Zona perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah untuk pembangunan rumah dengan tipe rumah taman dengan kepadatan bangunan lebih kecil atau sama dengan 25 (dua puluh lima) unit per hektar;

(3) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. KDB paling tinggi 40 (empat puluh) persen;

b. KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan) persen;

c. KDH paling rendah sebesar 52 (lima puluh dua) persen; dan

d. GSB dengan ketentuan setengah RUMIJA ditambah 1 (satu).

Pasal 75

Peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. zonasi kawasan perdagangan dan jasa terdiri dari zona perdagangan dan jasa pasar Regional, serta zona perdagangan dan jasa lokal pasar satelit;

b. zona perdagangan dan jasa pasar regional adalah untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan;

c. zona perdagangan dan jasa lokal pasar satelit adalah untuk kegiatan perdagangan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan dan permukiman;

d. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa pasar Regional adalah maksimal KDB 60 (enam puluh) persen, KLB paling tinggi 2,4(dua koma empat) persen dan minimal KDH 28(dua puluh delapan) persen;

e. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa lokal pasar satelit adalah maksimal KDB 50 (lima puluh) persen, KLB paling tinggi 1,6 (satu koma enam) persen dan minimal KDH 30 (tiga puluh) persen;

f. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana perparkiran, serta jaringan utilitas;

g. memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat; dan

h. kegiatan hunian kepadatan menengah dan tinggi diizinkan di kawasan ini maksimum 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai.

Pasal 76

Peraturan zonasi kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. pusat kegiatan pemerintahan adalah untuk perkantoran dinas pemerintahan Kota Payakumbuh, dan kegiatan penunjang seperti perdagangan dan jasa.

b. KDB paling tinggi sebesar 40 (empat puluh) persen;

c. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua) persen;

d. KDH paling rendah sebesar 50 (lima puluh) persen;

e. GSB dengan ketentuan setengah RUMIJA ditambah 1 (satu);

f. pusat kegiatan pemerintahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan; dan

g. jenis pemanfaatan yang diperbolehkan adalah perkantoran pemerintahan kota dan RTH serta pemanfaatan ruang penunjang kegiatan pusat pemerintahan tersebut.

Pasal 77

Peraturan zonasi kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. zonasi kawasan peruntukan industri berfungsi untuk jenis industri menengah yang meliputi industri hasil-hasil pertanian dan industri lainnya;

b. zonasi kawasan peruntukan pergudangan berfungsi untuk kegiatan pergudangan yang terkait dengan industri maupun perdagangan.

c. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;

d. KLB paling tinggi sebesar 2,1 (dua koma satu) persen;

e. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen;

f. GSB dengan ketentuan setengah RUMIJA ditambah 1(satu);

g. pusat kegiatan industri dilengkapi dengan prasarana dan sarana seperti prasarana transportasi, RTH dan perparkiran;

h. pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lantai;

i. pada kawasan pergudangan diizinkan untuk semua jenis pergudangan dengan ketentuan untuk pergudangan barang rawan bahaya kebakaran, keselamatan dan keamanan harus dilengkapi fasilitas penunjang keamanan dan keselamatan; dan

j. memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan dalam wilayah Kota Payakumbuh terutama akses ke zona perdagangan dan jasa.

Pasal 78

Peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. zonasi kawasan pariwisata untuk kawasan wisata alam dan budaya;

b. pola pengembangan kawasan pariwisata menyatu dengan areal fasilitas penunjangnya;

c. jenis pemanfaatan yang diizinkan adalah kegiatan yang terkait dengan jenis wisata alam yang dikembangkan, baik yang terkait dengan fungsi utama pariwisata atau kegiatan lain yang sesuai;

d. jenis pemanfaatan yang dikendalikan adalah kegiatan hunian, jasa pelayanan bisnis, jasa percetakan, fotografi dan komunikasi;

e. jenis pemanfaatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan wisata alam;

f. prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, toilet umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan serta persewaan kendaraan;

g. KDB paling tinggi sebesar 40 (empat puluh) persen;

h. KLB paling tinggi sebesar 1 (satu)persen; dan

i. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen.

Pasal 79

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf f meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi pertanian;

b. ketentuan umum peraturan zonasi pendidikan;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kesehatan; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi pertahanan.

(2) Peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. zonasi kawasan pertanian diarahkan untuk zona pertanian pangan berkelanjutan;

b. zona pertanian pangan berkelanjutan adalah pertanian lawan sawah yang menbutuhkan pengairan irigasi teknis dan penghasil tanaman pangan;

c. jenis pemanfaatan yang dikendalikan adalah untuk penggunaan pendukung kegiatan pertanian; dan

d. jenis pemanfaatan yang dilarang adalah untuk penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan pertanian.

(3) Peraturan zonasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. zonasi kawasan pendidikan terdiri dari zona pendidikan umum dan zona pendidikan khusus;

b. zona pendidikan umum adalah untuk perguruan tinggi;

c. zona pendidikan khusus adalah untuk pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan kegiatan keterampilan;

d. intensitas ruang untuk kawasan pendidikan adalah maksimal KDB 50(lima puluh) persen dan minimal KDH 30 (tiga puluh) persen; dan

e. prasarana dan sarana penunjang meliputi aksesibilitas bagi penyandang cacat, sarana olahraga, ibadah, kesehatan, perbelanjaan skala lokal, dan pelataran parkir.

(4) Peraturan zonasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kawasan kesehatan adalah untuk bangunan dan fasilitas kesehatan, kegiatan emergensi/evakuasi dan fasilitas penunjang kesehatan;

b. intensitas ruang untuk kawasan kesehatan adalah maksimal KDB 50 (lima puluh) persen dan minimal KDH 30 (tiga puluh) persen;

c. kawasan kesehatan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, pendidikan dan riset serta rekreasi, olahraga dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lantai; dan

d. kawasan kesehatan menyediakan zona penyangga terhadap gangguan dari lingkungan sekitarnya.

(5) Peraturan zonasi kawasan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budi daya terbangun; dan

b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

Pasal 80

(1) Di kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (3), dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Payakumbuh.

Bagian Ketiga

Ketentuan Umum Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

(1) Ketentuan umum perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b didasarkan pada prinsip penerapan perizinan:

a. kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin; dan

b. setiap kegiatan dan pembangunan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Payakumbuh yang melakukan pengendalian terhadap kesesuaiannya dengan rencana, serta ketentuan administrasi.

(2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:

a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar dan kualitas minimum yang ditetapkan;

b. menghindari eksternalitas negatif; dan

c. melindungi kepentingan umum.

Pasal 82

(1) Izin pemanfaatan ruang dikelompokkan atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. izin prinsip;

b. izin lokasi; dan

c. izin keterangan rencana kota.

(2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan.

Pasal 83

(1) Tata cara pemberian izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pemohon mengajukan permohonan melalui Instansi yang ditetapkan dengan melengkapi semua persyaratan;

b. BKPRD melakukan evaluasi terhadap permohonan yang dimaksud dan menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk menyetujui atau menolak permohonan;

c. permohonan yang disetujui akan diterbitkan izin prinsip oleh Walikota;

d. setelah menerima izin prinsip penerima izin melakukan sosialisasi kepada masyarakat;

e. apabila setelah dilakukan sosialisasi sebagian besar pemilik tanah menolak, dan atau menerima, penerima izin melanjutkan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku; dan

f. apabila terjadi penolakan dan tidak ada peluang untuk dilanjutkan, izin prinsip yang telah diberikan dilakukan peninjauan kembali.

(2) Tata cara pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. pemohon mengajukan permohonan kepada instansi yang ditetapkan dengan melengkapi semua persyaratan;

b. instansi yang ditetapkan melakukan uji kesesuaian dengan rencana tata ruang atas lokasi yang dimohonkan; dan

c. apabila terhadap usulan lokasi yang dimohonkan diperkirakan mempunyai dampak penting agar mengacu kepada peraturan perundang-undangan;

(3) Tata cara pemberian izin keterangan rencana kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. pemohon mengajukan permohonan kepada pemerintah kota dengan melengkapi persyaratan administratif; dan

b. permohonan izin keterangan rencana kota, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang izin keterangan rencana kota.

Pasal 84

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan oleh Walikota.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 85

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c meliputi:

a. mendorong dan/atau merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;

b. menghambat dan/atau membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan

c. memberi peluang kepada masyarakat dan pengembang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

(2) Perangkat atau mekanisme insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;

b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

(3) Perangkat atau mekanisme disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat peman-faatan ruang; dan

b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Pasal 86

(1) Dalam rangka mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang wilayah kota, insentif diberikan pada kawasan sebagai berikut:

a. kawasan yang didorong perkembangannya;

b. kawasan pusat kota; dan

c. kawasan strategis kota.

(2) Bentuk insentif yang diberikan pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. reduksi biaya retribusi iklan bagi sektor swasta yang mengelola RTH yang berada pada ruang-ruang publik;

b. kemudahan perizinan pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan;

c. kemudahan perizinan bagi sektor dunia usaha yang melakukan peremajaan terhadap kawasan;

d. penyediaan pelayanan jaringan utilitas dan prasarana dasar kawasan; dan/atau

e. penyediaan jalan akses yang memadai.

Pasal 87

(1) Untuk menghambat perkembangan kawasan yang dibatasi perkembangannya maka disinsetif diberlakukan pada kawasan-kawasan sebagai berikut:

a. kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah; dan

b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran.

(2) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

a. membatasi izin prinsip dan izin lokasi;

b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen amdal dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi dari Walikota; dan

c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital yang sudah ditetapkan di dalam RTRW Kota Payakumbuh.

(3) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:

a. pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada kawasan lainnya untuk setiap pengembangan ruang;

b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen amdal dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi dari Walikota;

c. pengenaan sangsi terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian kawasan maupun bangunan cagar budaya;

d. pembatasan ketinggian bangunan dan luas lahan bagi pengembangan kegiatan di dalam dan di sekitar kawasan cagar budaya; dan

e. pelarangan ekstensifikasi lahan bagi kegiatan yang telah ada, kecuali pada kawasan yang telah memiliki guide line yang telah disahkan, namun dengan memperhatikan standar teknis konstruksi dan aspek mitigasi bencana.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 88

(1) Arahan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d merupakan pengenaan sanksi dengan tujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

(3) Pengenaan sanksi dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 89

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

(2) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi adminstratif, terdiri atas:

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Payakumbuh; dan

b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin prinsip, izin lokasi, dan izin keterangan rencana kota.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 90

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

(1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.

(2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;

(3) Pengawasan penataan ruang menghasilkan laporan yang memuat penilaian :

a. Penataan ruang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. Penataan ruang diselenggarakan tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.

(4) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana dilakukan dengan kegiatan penertiban.

(5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan menugaskan unit kerja yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) meliputi:

a. pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan, pelanggaran RTRW Kota harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil, yaitu kecamatan, kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga, serta oleh masyarakat umum; dan

b. pengawasan khusus terhadap penyimpangan, pelanggaran RTRW Kota harus dilakukan oleh instansi pemberi izin dan instansi lain yang terkait.

Pasal 93

(1) Penertiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

(2) Ketentuan penertiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Tabel Ketentuan Penertiban Pemanfaatan Ruang Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 94

(1) Pembinaan terhadap penataan ruang dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 95

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

a. mengetahui secara terbuka RTRW Kota, rencana tata ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan;

b. memanfaatkan ruang darat dan udara berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 96

Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, masyarakat wajib:

a. mentaati rencana tata ruang yang ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 97

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 98

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenai:

1) penentuan arah pengembangan wilayah;

2) potensi dan masalah pembangunan;

3) perumusan rencana tata ruang; dan

4) penyusunan rencana struktur dan pola ruang.

b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan

c. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah kota dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 99

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b pada tahap pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;

d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;

f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;

g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan

h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 100

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;

c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan

e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 101

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada pemerintah kota.

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditetapkan oleh pemerintah kota.

Pasal 102

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah kota membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 103

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 104

(1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara pemerintah kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

(2) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.

(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini:

1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;

d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,

pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan/atau

2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 106

(1) Jangka waktu RTRW Kota Payakumbuh adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kota Payakumbuh dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2003-2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1O8

Hal-hal yang beluni diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenaipelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 1O9

P er atur an daeruh ini mulai berlakv pada tanggal diundangfan.

Agar setiap orang mengetahuinya, menterintahkan pengyndangan peraturandaerah ini dengan penempatann ya dalam Lenrbarun D aerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Paya\umbuhpuda ianssar....45-...i. *lssr ( e$[a

WALIKOTA PAYAKUMB UH. /n /.H1 /ta; i

/LL {g*(tzetzent

Dundangkan di Payakumbuhpada tangat...*.Y.... :*fl .Yf.f.l.. ac jJ

SEKRETARIS DAEMH *TYKUMBUH

SrtntM/rnwnxu

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012 NOMOR.I.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH

Tahun 2010 - 2030

UMUM

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang selanjutnya dijelaskan dalam peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), bahwa strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh atau disebut RTRW Kota Payakumbuh merupakan ketentuan umum penataan ruang yang didalamnya memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, insentif dan disisentif serta arahan sanksi.

Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kota Payakumbuh yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dan sejalan dengan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang nasional serta rencana tata ruang Provinsi Sumatera Barat dengan:

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Susunan RTRW Kota Payakumbuh, memuat ketentuan sebagai berikut :

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota.

b. Rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem hirarki pusat pelayanan wilayah kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

c. Rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung wilayah kota dan kawasan budi daya wilayah kota.

d. Penetapan kawasan strategis kota Payakumbuh.

e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama tahunan dan lima tahunan.

f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

RTRW Kota Payakumbuh harus dapat berperan dalam percepatan pembangunan wilayah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Payakumbuh, serta menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang kota guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan itu sendiri.

Program penataan ruang Kota Payakumbuh, diarahkan untuk :

a. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang yang efektif, transparan dan partisipatif.

b. Mengembangkan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang yang tertib berdasarkan rencana tata ruang.

c. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

RTRW Kota Payakumbuh harus dapat menjawab kebutuhan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk dapat berperan dan memiliki peluang dalam pembangunan secara berkelanjutan serta meningkatkan minat investasi.

Selanjutnya RTRW Kota Payakumbuh disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait substansi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, sebagai persyaratan teknis untuk dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Melalui penetapan Peraturan Daerah RTRW Kota Payakumbuh yang selanjutnya dapat mengawal dan menjadi acuan atau payung hukum seluruh program pembangunan sehingga terciptanya tertib pemanfaatan ruang yang menjamin terlaksananya pembangunan yang terpadu, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, berdayaguna dan berhasilguna, kebersamaan dan kemitraan, melindungi kepentingan umum yang memiliki kepastian hukum, keadilan dan akuntabilitas.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayan Kota yang disingkat PPK juga merupakan Sub Pusat Pelayanan Kota I dalam sistem Sub Pusat Pelayanan Kota secara keseluruhan.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Yang dimaksud Jaringan jalan arteri primer adalah jaringan jalan utama dikota Payakumbuh yang juga akan dipersiapkan menjadi jaringan jalan Tol dalam sistem Tol Padang – Bukittinggi – Payakumbuh – Batas Riau.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud trayek angkutan umum berupa rute yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan pusat-sub pusat kegiatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud rencana pengembangan trayek angkutan umum adalah trayek yang melayani angkutan umum dalam kota

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan wilayah sungai adalah tiga sungai besar yang melewati Kota Payakumbuh adalah Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi dan Sungai Batang Sinamar, yang berfungsi untuk kebutuhan kebutuhan air dikota Payakumbuh selain dari kebutuhan air baku untuk air minum.

Ayat (4)

Disamping tiga sungai besar tersebut masih ada sungai sungai kecil dan mata air yang juga dimanfaatkan untuk kebutuhan jaringan irigasi sepert Batang Pulau, Batang Talawi, Batang Tabik, Sungai Bai, Sungai Talang, Mata Air Sungai Dareh, Batang Sikali, Bandar Ngalau, Dan mata air Bulakan.

Ayat (5)

Sistem jaringan air baku untuk air minum tidak memanfaatkan air sungai akan tetapi Sumber Mata Air yaitu mata air Batang Tabik, Mata Air Sungai Dareh Dan Sumber Mata Air Sikamuruncing yang sebagian kecil debitnya sudah dimanfaatkan untuk air minum , sementara mata air Bulakan sampai saat ini belum dimanfaatkan sebagai sumber air baku air minum yang akan dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan kedepan

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Sistem persampahan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya dengan melakukan upaya 3 R yaitu Reuse (menggunakan kembali sampah), Reduce (mengurangi volume sampah) dan Recycle (memanfaatkan kembali sampah).

Ayat (5)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah yang hanya berupa residu ke media lingkungan secara aman bagi manusia.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki yang berfungsi untuk memfasilitasi pejalan kaki dari suatu tempat ketempat lain yang aksesibel termasuk untuk penyandang cacat.

Pasal 30

Ayat (1)

Jalur evakuasi bencana adalah ruang evakuasi dan jalur penyelamatan (escape road), dan khusus untuk Kota Payakumbuh yang tidak termasuk zona patahan, sedangkan bencana angin putting beliung juga hanya biasanya melewati pinggir kota bagian timur dan utara, sehingga tidak merupakan ancaman yang serius.

Pasal 31

Ayat (3)

Lokasi hydrant tersebar di fasilitas umum yaitu kawasan perkantoran pemerintah, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan pendidikan.

Pasal 32

Ayat (1)

Sistem perparkiran menunjang peningkatan kinerja ruas jalan Kota Payakumbuh, dengan secara bertahapmengurangi sistem perparkiran on street parking, serta selanjutnya menyediaan lahan untuk tempat parkir (off street parking) terutama pada kawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, perkantoran dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Hutan Lindung adalah hutan lindung yang ditetapkan oleh Kementrian Kehutanan yang berada di kawasan perbukitan Ngalau dengan luas kurang lebih 346,75 hektar (4,31 persen) dari luas wilayah Kota Payakumbuh.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (6 )

Sabuk hijau adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran adalah penyediakan ruang bagi kegiatan kepemerintahan Kota Payakumbuh agar dapat lebih memudahkan komunikasi antara pusat pemerintahan dengan seluruh pemerintahan serta menempatkan posisinya pada lokasi yang adil dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan, serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 42

Ayat (1)

Kawasan peruntukan industri adalah penyediaan kawasan untuk menampung industri kecil dan menengah, guna menyikapi kegiatan industri rumahtangga yang sudah mulai menimbulkan gangguan terhadap lingkungan pemukiman dan perumahan warga serta berpotensi berpengaruh terhadap kesehatan.

Ayat (5)

Pergudangan yang dikembangkan meliputi kegiatan distribusi, penyimpanan dan pemasaran yang menampung hasil pertanian, peternakan dan perkebunan serta hasil bumi lainnya, disamping juga menyediakan kawasan pergudangan untuk barang-barang produksi yang akan didistribusikan.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Penyediaan ruang bagi sektor informal yang bertujuan untuk lebih menertibkan dan mengurangi pemanfaatan badan jalan untuk kegiatan sektor informal yang sekaligus melakukan pengaturan waktu yang dapat menjamin tidak terganggunya fungsi utama jalan.

Pasal 47

Ayat (3) huruf a

Peternakan terpadu adalah kawasan peternakan yang dikembangkan secara terpadu mancakup seluruh fasilitas pendukungnya.

Ayat (7)

Kawasan pertahanan adalah kawasan Batalyon Infanteri 131 Braja Sakti di Kelurahan Ranah Kecamatan Payakumbuh Timur, yang selanjutnya akan membatasi pemanfaatan fasilitas umum dan jaringan jalan umum dari pemanfaatan latihan militer.

Lembaga Pemasyarakatan di Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Payakumbuh Selatan merupakan relokasi Lembaga Pemasyarakatan yang masih berada di pusat kota.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi termasuk pusat pengembangan peternakan terpadu, yang terletak pada kawasan Koto Panjang adalah kawasan peternakan terpadu yang menyediakan infrastruktur serta fasilitas yang memadai untuk dijadikan pusat peternakan terpadu seperti pasar ternak berskala regional, rumah potong hewan yang representatif, pos kesehatan hewan serta penempatan kantor penyuluhan.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (2)

Ketentuan umum peraturan zonasi secara umum digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menyusun peraturan zonasi yang lebih detail sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Izin prinsip adalah izin yang diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang dengan skala besar sesuai dengan rencana tata ruang sebelum dilakukan pembebasan lahan oleh penerima izin.

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang peraturan pelaksanaan tersebut masih dibutuhkan untuk operasionalisasi pengendalian pemanfaatn ruang, sebelum disusun peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1

ir

lt

I!:

irii

,I'i

!l

F.l:!ii:iii:!!'ji11

jI

'ii',U

!riiliit

aiI:

o

ii

inii:t'

t!l

I

I

iia!

.J.,.j

t;;rii t!t::i{tr!;.illliliiiiii!i,j ill'

* qE

:i i;t*,= 1;

"! :;

.@(E

ii;),Iii:i

Lampiran II Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Payakumbuh

PPK/SPPK PL Kelurahan Total

Luas (Ha)

Fungsi

PPK

PL 1.1 Parit Rantang

- Perumahan

- Perdagangan & Jasa

1. Pasar Regional Kota Payakumbuh

2. Pusat Pemasaran Hasil-hasil

- Pusat Pemerintahan

- Spot Center dan Kampus Unand

- Kawasan Perkampungan Tradisional

- RTH

- Kawasan Lindung Setempat

- Terminal Angkot

- Terminal Angdes

Fungsi Utama Pengembangan Pusat

Perdagangan Regional dan Pusat

Pemerintahan Kota Payakumbuh

Nunang 391

Labuh Baru

Parak Betung

Bunian

Kt Baru Bl. Janggo

Kubu Gadang

Ranah

Daya Bangun

Tanah Mati

PL 1.2 Balai Gadang

Balai Baru 165

Balai Kaliki

Balai Gurun

Tarok

PL 1.3 Piliang

Padang Tangah 291

Padang Tinggi

Balai Nan Duo

Sungai Pinago

Tanjung Gadang

PL 1.4 Ibuh

Tanjung Pauh 247

Labuh Basilang

- Perumahan

- Perkantoran dan Jasa

- Kawasan Lindung Setempat

- Kawasan Wisata Bukik Patah

Sembilan

- Pertanian

- Perkebunan

Fungsi Utama Pengembangan Kawasan

Perkantoran dan jasa serta Kawasan

Pendidikan

SPPK I

PL 2.1 Padang Tangah

Payobadar

Padang Tiakar Hilir 285

Balai Nan Tuo

PL 2.2 Sicincin Hilir

Balai Jaring 214

PL 2.3 Sicincin Mudik

Padang Tiakar Mudik 252

Sawah Padang

PL 2.4 Aur Kuning

Kapalo Koto 438

Ampangan

SPPK II

PL 3.1 Payobasung 1.061

Koto Panjang

PPK/SPPK PL Kelurahan Total

Luas (Ha)

Fungsi

Koto Baru - Perumahan

- Perdagangan dan Jasa

- Pertanian

- Perkebunan

- Pusat Peternakan Terpadu

- RTH

- Kawasan Lindung Setempat

Fungsi Utama Pengembangan Pusat

Pertanian dan Pusata Pengembangan

Peternakan Terpadu

Taruko

PL 3.2 Balai Fatimah 537

Padang Alai

Bodi

SPPK III

PL 4.1 Payolinyam 360 - Perumahan

- Perdagangan dan jasa

- Pertanian

- Perkebunan

- RTH

- Kawasan Lindung Setempat

Fungsi Utama Pengembangan Pusat

Pengembangan Perkebunan

Balai Betung

Tanjung Anau

PL 4.2 Balai Jaring 184

Nan kodok

Pasir

Muaro

Balai Cacang

Kaning Bukik

PL 4.3 Payonibung 253

Talawi

PL 4..4 Tambago 294

Cubadak Air

Padang Kaduduk

SPPK IV

PL 5.1 Sungai Durian - Perumahan

- RTH

- Kawasan Lindung setempat

- Pertanian

- Perkebunan

- Kawasan Industri

- Kawasan Perdagangan dan Jasa

- Terminal Tipe A

Fungsi Utama Pengembangan

Kawasan Industri dan Pergudangan

Kota Payakumbuh

Parambahan 709

Parit Muko Aia

Padang Sikabu

PL 5.2 Koto Panjang Dalam

Koto Panjang Padang 233

PL 5.3 Koto Tangah

Talang 392

PL 5.4 Padang Datar

Seberang Batung 150

Napar

SPPK V

PL 6.1 Pakan Sinayan - Perumahan

- Perkantoran dan Jasa

- RTH

- Hutan Kota

- Kawasan Hutan Lindung

- Kawasan Agrowisata

- Kawasan Rest Area

Koto Tuo 687

Balai Panjang

Kubu Gadang

PL 6.2 Limo Kampuang

Limbukan 571

PPK/SPPK PL Kelurahan Total

Luas (Ha)

Fungsi

Padang Karambia - Kawasan Pertanian

- Kawasan Perkebunan

Fungsi Utama Pengembangan Pusat

Wisata Agrowisata Kota Payakumbuh

Dan Pusat Pengembangan Agribisnis

PL 6.3 Bulakan Balai kandi

Payolansek 329

Sumber : Hasil Analisi Tahun 2009

i!jl!!!

!l

lr

fi:i

!!rit:

l,E!

iiI

it:| .di!i;iii?i:!i

F

{g

E

t

.altl -l'1: '!r:ll'i" l,

I t!..i8Iti!!!lt!:tiii:'ii'ti

ii

lt!

tIc!tl""t

{d

Elu_]it|Irtti!t-ii,: ii

'-

i

i

iiiijl,

II

',. f-j,

i

I

.;t;r:r-

i

a

[:l!

IIE

I ::;l;rrili

ii!': r

ii;ti!i!!i!i!i!!:,tiiiiiii

:r!Fl

li:r:

lirtt:l

'i)

!

{E !A

;i:'

:a

;i

I

i!

ii ,li

;'

b | .;eaii;::itf l:: a;i:! ;!1" '

i

ir

i

't::

!

Ii.

;l

i;r!

,,6 qi 4l

:l ['i!:lii;ti;':i

tei :;Il

I!

i:ii

!ili

iil

l

@

ii,t

i!,:!lj

!;

ti!

.j

Jii!

:lj

,ii1

a

ll

lt:

l"

I

j

1

,iia

:l

i

liiri,1; i

iJ

i -:i i:

3i: Ei!i!' :;i;'F;

.@=; {J:i!riI

!I

I

i'i:i*

ilt'

tiij

I

I

{!

[]lltl!"i:!:

t

-l

iij..

i1

ii

II

-j

liiii1.

I:ri,il

.J

t..Ii!!i l

r l -;:itt f1 li: I ; :': t

tf r:"il:liliiiii;;'

i-

;!ii

"ii.i:i;i

Ed:9

;z:t

tii;i=

'ii" tl{E

!

tii t:i,il;i;l

!!!;tii,ii

,I

i:t

!!.,

:i

!l:r

iiiit^

; ag.! i;iliE:!i1:iEi ij

l'i:Ii"I

iq.e':E'!

lJ

I

!,.ii!'it

1lI

.!

tIl!!r 1'

ll:1!iii!!

rnlll!''ii,

I

'

([

?

I

i i(.trIL,4i" i.ij

'.r'i; ,'

I.illi_' ;jlt

t-!

t

i\

Ei ei:a tri:- : -l

g! ::

:I!i-

.,!i

ilr,r' l'9IT; ::it-:I

;:

i!

J,

,;',

:

I

I

'i

i!

Ii!ir:i:i1;i: i

' ,,i

I

!Il

iii

j

i!ii

|!ti

I -..,

t,iI

i

ir!r

I,.

ili

A

iElr

l!ii!i

'.ijt

I :it'i

i)ft\

IIIri {i

*

/,ti

,,,o ilFi" i t:jri,[';iiEiit:[ !t: ?,;i:t'i ;!' l i Ei

rtN lll ! i:.I J[!!l'liii!ii'ri! i ! irlt LrirtI l!ttttt

ii r!ii! lil'

!i!lt:!

ry

IiI

(D

i!ii

I)

iiiii;rl!:'i@ ;;:

Iii 1;:tr ;;'1i

iiitiiii!iiir;iEi:

:l

tti

ii

I

(q

ri

ii

J

i.

i.

ii;,I

!i

i

.1

i

!

:!

:t

ir

9tirF!

E.

!:'ff:ll

t;i

l'l:i!i:

t::

.@=i."iirg!! Ei:t!Er lil.t;.i

!il!

t__..

I r!.tI

rlil:i

!

'

i; ,!!,'

!r

!

ir.

ir,

j

IiI

iL,

I

i

i

cl

;ii:

.i?E"r

FFi

F

I llll l.ii dJiiiilt!illi"r/i l!i'ii'il nlln r Lr: li!l[illiiiii'ii:l[

ii'lil!'iii\

I

'I

!u!rlt: ii

t,lE!

iii;

(tr

!:

t.

!ti

r'.1"I \.

?!!TiiiiiHiTii

i#Tiiiriiiiiiiii

:!

:!

: 6!

.!!:;

;! :t

tai r:

ii:lii'iI

..ti!tlli

II n;'@-tll!i![]

ilrti!irl l1!i

!!i:ii

il!Jt!!:,i!i

ililrlr

Ii

{[

lr

ii

tI

\i

i!tt'\I

ii';t

El" @'Ilit TTt;;

i" iiilll

i'i'fl,tr[[i

: {t!'

i

.i_

t

It

lt!8tli!!i!tfii!ll'ri!i

I!ii!illj!

IiIII1

II

I

r1!lIll'r;r

II

;t!!

"fliI

| ,:at

I

: !:i::;iitj :3E:!.F

6 tl

:;!t!

it,!*

.|iriil

tq

ii\tldi

LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH RT/RW KOTA PAYAKUMBUH

Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

1. Program Pengembangan Struktur Ruang

1.1 Program pengembangan Kawasan

a. Program Penetapan Landasan Hukum

Rencana

- Penetapan Ranperda RTRW kota

Payakumbuh

Kota Payakumbuh Skala Kota

Payakumbuh

APBD Kota BAPPEDA, PU

dan Dinas Tata

Ruang dan

Kebersihan

b. Program Sosialisasi RTRW Kota

Payakumbuh

Kota Payakumbuh Skala Kota

Payakumbuh

APBD Kota BAPPEDA, PU

dan Dinas Tata

Ruang dan

Kebersihan

1.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Ekonomi Skala Regional

a. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan

Industri Kota Payakumbuh (SPPK IV)

b. Sosialisasi, Promosi

- Sepanjang Koridor

Ring Road Utara

Kota Payakumbuh

- Pusat kawasan

Skala Regional BAPPEDA, PU,

dan Dinas Tata

Ruang dan

Kebersihan, Dinas

Koperasi,

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi

Pelaksana

c. Pemberian Insentif Kemudahan Perijinan

d. Pemberian Insentif Pembangunan jalan

menuju Kawasan Industri

Industri Padang

Sikabu

UMKM dan

PERINDAG

1.3 Pengembangan Pusat Perdagangan

a. Penyusunan Rencana Rinci

b. Sosialisasi, Promosi

c. Pemberian Insentif kemudahan perijinan

d. Pemberian Insentif Infrastruktur dasar

PPK (Pusat kota

Payakumbuh)

Skala Regional APBD Kota Dinas Tata

Ruang dan

Kebersihan

1.4 Pengembangan Pusat Pemerintahan Kota

Payakumbuh

a. Implementasi Penyusunan Kawasan

Pusat Pemerintahan Kota Payakumbuh

(Landmark Kota)

b. Pengurusan status tanah dari HGU

menjadi tanah APBD Kota Payakumbuh

Pusat Kota

Payakumbuh

Skala Kota

Payakumbuh

APBD Kota/Propinsi

dan APBN

Dinas Tata ruang

dan Kebersihan,

BAPPEDA dan

Dinas PU

1.5 Pengembangan Fungsi PPK dan SPPK

a. Pengembangan PPK (Pusat Kota)

- Penyusunan Peraturan Zonasi

- Penyusunan Rencana Dettail Tata

Ruang Kota

- Penyusunan Rencana Tata Bangunan

dan lingkungan

- Penyusunan Panduan Rancang Kota

- Peremajaan Kota dan Revitalisasi

fungsi kegiatan komersial/perdagangan

PPK Skala Regional APBD Kota/Propinsi Dinas Tata

Ruang, dan

Kebersihan,

BAPPEDA dan

Dinas PU

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi

Pelaksana

Mencakup Pertokoan, puast belanja dan

sejenisnya

- Pengembangan dan pengendalian

kegiatan jasa perkantoran skala regional

dan kota yang meliputi jasa keuangan,

jasa profesi, jasa Konsultasi dan

kontraktor dan jasa dll

b. Pengembangan , SPPK I, SPPK II, SPPK

III dan SPPK IV

- Penyusunan Peraturan Zonasi

- Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang kota

- Penyusunan Rencana Tata Bangunan

dan lingkungan

- Penyusunan Panduan Rancang Kota

- Pengembangan Kegiatan perdagangan

skala wilayah pelayanan

- Pengembangan kegiatan jasa komersial

skala wilayah pelayanan

- Pengembangan ruang terbuka hijau

untuk kota dan penyangga antar

kawasan industri dengan perumahan

- Pengembangan industri RT

berwawasan lingkungan

- Penataan lingkungan kantor kecamatan dengan penambahan RTH dan

Pembangunan fasilitas umum

Promosi guna menarik swasta untuk

- SPPK I

- SPPK II

- SPPK III

- SPPK IV

Skala Kota dan

Sub Pusat

pelayanan

Kota

Payakumbuh

APBD Kota/Provinsi

dan APBN

Dinas Tata

Ruang dan

Kebersihan,

BAPPEDA dan

Dinas PU, Dinas

Koperasi ,

UMKM dan

PERINDAG

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Mewujudkan fungsi kota

II Pengembangan Sistem jaringan

2.1 Jaringan Transportasi

a. Peningkatan peran dan fungsi jalan arteri

primer dengan pengembangan jalan

lingkar kota Payakumbuh yang

merupakan jalan nasional

- Pelebaran jalan

- Penataan ruang koridor jalan

- Penataan jalan-jalan masuk menuju

jalan arteri

Jalan Lingkar Utara

Kota Payakumbuh

Skala Regional Pemerintah,

Pemerintah Provinsi,

dan APBD Kota

Dinas PU dan

Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan

b. Pembangunan jalan bebas hambatan

Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-

Bukittinggi

- Studi kelayakan

- Sosialisasi dan promosi pembangunan

- Pembangunan Jalan bebas hambatan

Pemerintah,

Pemerintah Provinsi,

dan APBD Kota

Dinas PU, Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan

c. Pembangunan jaringan jalan kolektor

primer ruas jalan lingkar Payakumbuh

Jalan Kolektor

Primer

Pemerintah,

Pemerintah Provinasi

dan APBD Kota

Dinas PU, Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan

d. Penyelesaian Pembangunan jalan lingkar

selatan

Jalan Lingkar Selatan Kota

Payakumbuh

Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan APBD Kota

Dinas PU, Dinas

Tata Ruang dan Kebersihan

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

e. Peningkatan kondisi jembatan Kel Nunang- pasar

Ibuh

Kota

Payakumbuh

d. Revitaslisasi :

- Peningkatan kapasitas pelayanan

sistem jaringan jalan, penghilanngan

gangguan sistem jalan

- Penataan dan peningkatan fungsi jalan

Jalan Arteri dan

Kolektor Sekunder

untukmengembalikan

fungsi sebagaimana

mestinya

Regional Kota

Payakumbuh

Pemerintah,

Pemerintah Provinsi,

dan APBD Kota

Dinas PU, Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan

e. Peningkatan Pelayanan Kereta Api

- Perbaikan dan revitalisasi jaringan

kereta api jalur kota Payakumbuh

- Penertiban kegiatan yang menggangu

perlintasan jalur kereta api

Koridor Padang

Panjang –

Payakumbuh

Regional Pemerintah,

Pemerintah Provinsi

dan APBD Kota

BAPPEDA, Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan Dinas

Pekerjaan Umum,

PT KAI

f. Peningkatan pelayanan angkutan umum

dalam kota

- Studi kelayakan angkutan umum

dalam kota

- Menyediakan halte dan rambu-rambu

lalu lintas

- Pengembangan dan peningkatan pelayanan/penggunnaan angkutan

umum massal yang optimal

Seluruh kota

Payakumbuh

Kota

Payakumbuh

APBD Kota /Swasta Dinas Perhubungan

dan komunikasi

g. Pembangunan Terminal

- Pembangunan terminal Regional

SPPK IV Parit Muko

Aia

Regional Pemerintah,

Pemerintah Provinsi

BAPPEDA, Dinas

Tata Ruang dan

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Tipe A

- Peningkatan dan Revitalisasi Terminal

Tipe C

1. Terminal Angkot

2. Terminal Angdes

3. Terminal Ibuh

-Labuh Baru

-Labuh Baru

- Ibuh

Kota

Payakumbuh

Dan APBD Kota Kebersihan, Dinas

Pekerjaan Umum

Bapped, Dinas Tata

Ruang dan

Kebersihan, Dinas

Perhubungan dan

Komunikasi,

Departemen PU

(Propinsi dan

pusat)

h. Penetapan kawasan parkir maupun

gedung parkir

Jalan Soekarna Hatta-

Sudirman (PPK

Kota

Payakumbuh

APBD Kota Dinas Tata Ruang

Dan Kebersihan,

Dinas Perhubungan

& Komunikasi dan

Dinas PU

2.2 Sistem Jaringan Air Baku dan Pelestarian

Sumber Daya Air

a. Pelestarian Sumber mata air, penendakian sumber air tanah dalam dan

daerha resapan air

Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh

APBD Kota Dinas PU, BAPPEDA, Kantor

lingkungan Hidup

b. Pelestarian sumber mata air dan

konservasi daerah resapan air

Kota Payakumbuh Kota

Payakumbuh

Pemerintah,

Pemerintah Provinsi,

dan APBD Kota

BAPPEDA, Dinas

PU dan Kantor

Lingkungan Hidup

c. Rencana Pengendalian dan penertiban

penggunaan sumber air yang berasal dari

Koridor Jalan

Lingkar Utara Kota

Kota APBD Kota BAPPEDA, Dinas

PU, Kantor

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Sumber air tanah dalam terutama yang

akan digunakan pada kawasan industri

Payakumbuh, SPPK

IV (Padang Sikabu)

Payakumbuh Lingkungan Hidup

2.3 Sistem Prasarana Air Minum

a. Memanfaatkan dan penambahan

kapasitas debit air

SPPK I, II, III, dan

IV

Kota

Payakumbuh

APBD, PDAM

Swasta

Dinas PU, PDAM

b. Mengembangkan kemitraan dengan

pihak swasta dan atau masyarakat dalam

memperluas wilayah pelayanan dan

peningkatan kualitas palayanan air bersih

Seluruh wilayah kota

Payakumbuh

Kota

Payakumbuh

APBD, PDAM

Swasta

PDAM

c. Berkerja sama dengan Pemerintah daerah

yang berdekatan (Kab. Lima Puluh Kota)

dalam penyediaan pasokan air baku

Seluruh wilayah Kota

Payakumbuh

Kota

Payakumbuh

APBD, PDAM

Swasta

PDAM

2.4 Sistem Prasarana Air Limbah

a. Mengembangkan sistem tanki komunal Wilayah yang belum

terbangun

Kota

Payakumbuh

APBD Kota Dinas PU, Kantor

Lingkungan Hidup,

Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan ,

Dinas Kesehatan

b. Meningkatkan sarana dan prasarana

untuk operasi dan pemeliharaan

pengelolaan air limbah

Seluruh kota

Payakumbuh

Kota

Payakumbuh

APBD Kota Dinas PU, Kantor

Lingkungan Hidup,

Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan, Dinas Kesehatan

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

c. Saluran air limbah, sambungan rumah, interseptor, serta pipa utama

dikembangkan di seluruh wilayah

Seluruh Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh

APBD Kota Dinas PU, Kantor lingkungan Hidup,

Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan,

Dinas Kesehatan

d. Salurah limbah terpisah dengan saluran

drainase

Seluruh Kota

Payakumbuh

Kota

Payakumbuh

APBD Kota Dinas PU, Kantor

lingkungan Hidup,

Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan,

Dinas Kesehatan

e. mengendalikan pembuangan limbah ke

saluran terbuka dan yang langsung ke

sungai

Seluruh Kota

Payakumbuh

Kota

Payakumbuh

APBD Kota Dinas PU, Kantor

lingkungan Hidup,

Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan, Dinas Kesehatan

f. Mewajibkan pembuatan instalasi

pengolahan setempat untuk kegiatan

industri, rumah sakit, hotel dan restoran

sebelum dibuang ke badan pengairan

Rumah sakit, Balai

Pengobatan, Klinik,

Puskesmas, Industri,

Hotel dan Restoran di

Kota Payakumbuh

Kota

Payakumbuh

APBD Kota Dinas PU, Kantor

lingkungan Hidup,

Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan,

Dinas Kesehatan

2.5 Sistem Prasarana Drainase

a. Penyusnan RIS (Rencana Induk Sistem

Drainase) Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh Kota

Payakumbuh

APBN, APBD Prov/

Kota, Swadaya

Masyaraka

BAPPEDA dan

Dinas TataRuang

dan Kebersihan,

Dinas PU

b. Pembuatan saluran drainase tersier di

sisi kiri kanan ruas jalan lingkungan

Kota Payakumbuh Kota APBN, APBD

Prov/Kota

BAPPEDA dan

Dinas Tata Ruang

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Dipadukan dengan drainase sekunder

dan utama pada tempat-tempat yang

belum terlayani

Payakumbuh Swadaya masyarakat Dan Kebersihan,

Dinas PU

c. Pengembangan sistem drainase

-Dimensi yang sesuai dengan luas daerah

layanannnya dan mengikuti jaringan

jalan utama (arteri primer) dengan

saluran terbuka

Kota Payakumbuh Kota

Payakumbuh APBN, APBD

(Prov/Kota)

Bappeda dan Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan, Dinas

PU

d. Peningkatan kapasitas drainase mikto yang ada

Seluruh Wilayah

Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh

APBN, APBD (Prov/Kota),

Swadaya Masyarakat

Bappeda dan Dinas Tata Ruang dan

Kebersihan

e. Perbaiklan sistem drainase pada kawasan

genangan dengan sistem berjenjang

terpadu

Seluruh Wilayah

Kota Payakumbuh Kota

Payakumbuh APBD Kota/Swasta Bappeda dan Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan

f. Pengembangan sistem berjenjang

drainase

Seluruh Wilayah

Kota Payakumbuh Kota

Payakumbuh APBD Kota dan

Swasta

Bappeda dan Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan

g. Rehabilitasi Drainase makro Seluruh Wilayah

Kota Payakumbuh Kota

Payakumbuh APBD Kota/Bantuan

Pusat

Bappeda dan Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan

h. Normalisasi Sungai Sungai-sungai di

Kota Payakumbuh

berdasarkan urutan-

urutan kepentingan

Kota

Payakumbuh APBD Kota/Bantuan

Pusat

Bappeda dan Dinas

PU

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Pengembangan

Drainase

2.6 Sistem Prsarana Persampahan

a. Pengoperasian TPAS Regional Kota

Payakumbuh

Kapalo Koto Regional APBN, APBD Prov /

Kota

Dinas PU,Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan dan

Kantor Lingkungan

Hidup

b. Penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non organik

Seluruh Wilayah Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh

APBD Kota Dinas PU,Dinas Tata Ruang dan

Kebersihan dan

Kantor Lingkungan

Hidup

c. Rehabilitasi TPS dan Container yang

rusak

Seluruh Wilayah

Kota Payakumbuh Kota

Payakumbuh APBD Kota Dinas PU,Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan dan

Kantor Lingkungan

Hidup

d. Studi Kelayakan manajemen pengelolaan

sampah terpadu Kota Payakumbuh

Seluruh Wilayah

Kota Payakumbuh Kota

Payakumbuh APBD Kota Bappeda

e. Peningkatan Pelayanan Sampah Seluruh Wilayah

Kota Payakumbuh Kota

Payakumbuh APBD Kota Dinas PU,Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan dan

Kantor Lingkungan

Hidup

f. Usaha reduksi melalui pengomposan,

daur ulang, dan pemilahan antara

sampah organik dan non organik dapat

bekerjasama dengan swasta

Seluruh Wilayah

Kota Payakumbuh Kota

Payakumbuh

APBD Kota, Swasta

dan swadaya

masyarakat

Dinas PU,Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan dan

Kantor Lingkungan

Hidup

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

2.7 Sistem Prasarana Energi dan Telekomunikasi

a. Mengoptimalkan peningkatan kualitas

pelayanan jaringan listrik dan telepon

Seluruh Wilayah

Kota Payakumbuh

Kota

Payakumbuh Swasta PT.PLN dan

Provider

Telekomunikasi

b. Mengarahkan pembangunan jaringan listrik

dan telepon

Seluruh Wilayah

Kota Payakumbuh

Kota

Payakumbuh Swasta PT.PLN dan

Provider

Telekomunikasi

c. Pembangunan instalasi baru dan pengopeasian instalasi penyaluran daik

terbuka kabel bawah tanah

PPK,SPPK I, SPPK II, SPPK III dan

SPPK IV

Kota Payakumbuh

Swasta PT.PLN

d. Pengembangan warung telekomunikasi di

Lokasi Strategis

Seluruh Kota

Payakumbuh

Kota

Payakumbuh Provider

Telekomunikasi

2.8 Sistem Proteksi Kebakaran

a. Pengembangan Rencana Induk Sistem

proteksi Kebakaran

Persimpangan Jalan

Utama

Kota

Payakumbuh APBD Kota PDAM Dinas

Kebakaran Kota

B. PERWUJUDAN POLA RUANG

1. Perwujudan Kawasan Lindung

1.1 Kawasan Lindung

a. Pengendalian Sempadan Sungai dan mata

air

Seluruh Wilayah

Kota Payakumbuh Kota

Payakumbuh

APBD Kota Dinas PU

b. Prengendalian Sempadan Rel Kereta Api Kecamatan

Payakumbuh Utara

(Korisor Jalan

Regional APBD Kota Dinas PU

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Bukittinggi –

Payakumb uh- Jalan

Soekarno Hatta (Parit

Rantang)

c. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Payakumbuh Kota

Payakumbuh APBD Kota Bappeda dan Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan, Dinas

PU

d. Pengelolaan Bangunan Warisan Budaya Balai kaliki Kota

Payakumbuh APBD Kota Bappeda dan Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan, Dinas

Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga

1.2 Kawasan Perumahaan

a. Pengembangan Kasiba dan Lisiba SPPK I dan SPPK IV Kota

Payakumbuh APBD Kota Bappeda dan Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan, Dinas

PU

b. Pembangunan Infrastruktur dasar (jalan

masuk) ke kawasan perumahan

SPPK I dan SPPK IV Kota

Payakumbuh APBD Kota Bappeda dan Dinas

Tata Ruang dan

Kebersihan, Dinas

PU

1.3 Kawasan peruntukan lainnya

a. Pemeliharaan dan Rehabilitasi

- Fasilitas Pendidikan dan

Kota Payakumbuh Kota

Payakumbuh

APBD Kota, Swasta Dinas PU dan

Dinas Pendidikan

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

- Fasilitas kesehatan yang ada Kota Payakumbuh Kota

Payakumbuh

APBD Kota, Swasta Dinas PU dan

Dinas Kesehatan

b. Pembangunan fasos dan fasum sesuai

dengan kebutuhan

Di Pusat Wilayah

Pelayanan

Kota

Payakumbuh APBD Kota, Swasta Dinas PU

c. Relokasi fasilitas yang tidak sesuai dengan

tat ruang dan pertimbangan lingkungan,

kesehatan dan keamanan

Di Pusat Wilayah

Pelayanan

Kota

Payakumbuh APBD Kota, Swasta Dinas PU

1.4 Perdagangan dan Jasa

a. Penyusunan pedoman pengembangan

kawasan perdagangan dan jasa dan fasilitas

penunjangnya

Sepanjang koridor

jalan Soekarno-Hatta,

Sudirman, jalan

A.Yani dan jalan

lingkar Dalam (Jalan

Imam Bonjol – Tan

Malaka – Jalan Prof.

Hamka)

Kota

Payakumbuh APBD Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan,

b. Pemerataan fasilitas perdaganagn menurut

skala pelayanan dan struktur ruang kota

PP,SPPK I, SPPK II,

SPPK III dan SPPK

IV

Kota

Payakumbuh APBD Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan,

Dinas PU

1.5 Pengelolaan Kegiatan PKL Jl. Tan Malaka,

Ahmad Yani,

Soekarno Hatta dan

Sutan Usman

Kota

Payakumbuh APBD Kota Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan,

1.6 Pusat Pemerintahan

a. Pengembangan dan peningkatan pusat

perkantoran pemerintahan Kota Walikota

Pusat Kota (Bunian)

PPK

Kota

Payakumbuh

APBD Kota Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan,

Dinas PU

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

b. Pengembangan Kawasan Pemerintahan Kawasan Kubu

Gadang (PPK)

Kota

Payakumbuh APBD Kota Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan,

Dinas PU

1.7 Kawasan Insdustri dan Pergudangan

a. pembangunan Infrastruktur Dasar Jalan Lingkar Utara Regional APBD Kota Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan,

c. Pengembangan Industri menengah dan Kecil

Padang Sikabu (SPPKIV)

APBD Kota Dinas Tata Ruang dan Kebersihan,

Dinas PU, Dinas

Koperasi UMKM

dan Perindag

d. Pengembangan Pergudangan sebagai bagian

yang integral dengan pengembangan

kawasan industri yang tidak menganggu

kinerja/kualitas kota secara keseluruhan

serta untuk meningkatkan daya saing

menangkap ekonomi regional

Jalan Lingkar Utara Regional APBD Kota Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan,

Dinas PU, Dinas

Koperasi UMKM

dan Perindag

18 Kawasan Wisata

a. Pengembangan fasilitas pendukung

kegiatan wisata

Kawasan Ngalau Regional APBD Kota/Swasta Dinas Pariwista,

Pemuda dan

Olahraga, LSM, Masyarakat/swasta

Kawasan Bukik

Patah Sembilan

Lokal APBD Kota/Swasta Dinas Pariwista,

Pemuda dan

Olahraga

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Kawasan Heritages Lokal APBD Kota/Swasta Dinas Pariwista,

Pemuda dan

Olahraga

C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS

KOTA

1. Kawasan Strategis Ekonomi

1.1 Peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan strategis ekonomi

Kawasan Koto Baru, Bunian, Parak

Batung, Parit

Rantang, Daya

bangun dan labuh

Baru

Regional APBD Kota Dinas Tata Ruang dan Kebersihan,

Dinas PU, Bappeda

1.2 Penataan dan pembangunan Fasilitas Kawasan

Pasar Ibuh

Ibuh Regional APBD Kota dan

Provinsi Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan,

Dinas PU, Dinas

Koperasi UMKM

dan Perindag

1.3 Pengembangan dan pembangunan Fasilitas

Kawasan Koto Panjang (Pusat pengembangan

Peternakan Terpadu)

Koto Panjang Regional APBD Kota Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan,

Dinas PU,

Bappeda, Dinas

Pertanian

1.4 Penataan dan pembangunan Fasilitas kawasan

koridor lingkar utara

Koridor jalan

Lingkar Utara

Kota

Payakumbuh

APBD Kota Dinas

Perindustrian,

Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan

1.5 Pembangunan pasar-pasar di pusat sub Pusat

Pelayanan Kota

Pusat SPPK I, SPPK

II, SPPK III, SPPK

IV

Kota/SPPK APBD Kota Dinas PU dan

Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan

Waktu Pelaksanaan

No

Program Utama/Indikasi Program

Lokasi

Besaran RPJM

1

RPJM

2

RPJM

3

RPJM

4

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

2 Kawasan Startegis Sosial dan Budaya

2.1 Penataan Kawasan Pusat perkantoran SKPD

Kubu Gadang

Kawasan

Pemerintahan

Kota APBD Kota Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan,

Dinas PU

2.2 Revitalisasi kawasan Balai kaliki Heritages Kota APBN Dinas PU, Dinas

Pariwisata dan kebudayaan

3 Kawasan Strategis Lingkungan Hidup

3.1 Pembangunan (Penyusunan DED dan

Dokumen pelaksanaan) Kawasan Agrowisata

Ngalau Indah

Ngalau Kecamatan

Payakumbuh

SelatanIbuh

Kota APBD Kota Dinas PU, kantor

Lingkungan Hidup,

Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan,

Pembangunan (Penyusunan DED dan

Dokumen pelaksanaan ) Kawasan Wisata

Bukik Patah Sembilan

Kecamatan

Payakumbuh Timur

Kota APBD Kota Dinas PU, kantor

Lingkungan Hidup,

Dinas Tata Ruang

dan Kebersihan,

4. Kawasan Strategis Pertahanan dan

Keamanan Negara

4.1 Pengembangan kawasan pertahanan Kel. Ranah Regional APBN Dinas PU dan Dept

Pertahanan dan

Keamanan

LAMPIRAN XVI

Tabel Ketentuan penertiban Pemanfaatan Ruang

Sesuai RTRW Tidak Sesuai RTRW

Telah ada sebelum RTRW ditetapkan

Berizin

Tidak Berizin

• Perlengkapan Izin

• Pengenaan Denda

Setelah RTRW ditetapkan,

Ada Persetujuan perubahan pemanfaatan ruang Berizin

Berizin

•

Tidak Berizin

• Pelengkapan Izin

• Pengenaan Denda

Setelah RTRW ditetapkan,

Ada Persetujuan perubahan pemanfaatan ruang Berizin

Berizin

•

• Dapat diteruskan sampai waktu yang

ditetapkan

• Larangan melakukan perubahan fungsi dan

fsik bangunan

• Penghentain sementara/tetap

• Pembongkaran

• Pemulihan Fungsi

• Pengenaan Denda

• Pengenaan biaya damnpak pembangunan

• Pelengkapan izin

• Pengenaan denda

• Pengenaan biaya dampak pembangunan

• Tidak boleh terjadi, jika terjadi pencabutan

izin

Tidak Berizin

• Pelengkapan Izin

• Pengenaan Denda

• Pengenaan Denda

• Pembongkaran

• Pemulihan Fungsi