Top Banner
KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PERIODE LUTHFI HASAN ISHAAQ Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh: Asep As’ary 109033200045 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2016
68

KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

Mar 31, 2019

Download

Documents

lyhuong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI:

STUDI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PERIODE

LUTHFI HASAN ISHAAQ

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Asep As’ary

109033200045

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2016

Page 2: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

KORUPSI DAII INSTITUSIONALISASI PARTAI:STUDI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

PERIODE KEPEMIMPINAN LUTHFI HASAN ISHAAQ

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Asep As'ary

10903320004s

Dr. Haniah Hanafie. M.SiNIP. 1961 0524 20000 32 a02

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAIY ILMU POLITIKUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATT]LLAH

JAKARTA

2016

Page 3: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "Korupsi dan Institusionalisasi Partai Potitik: Studi

Partai Keadilan Sejahtera Periode Kepemimpinan Luhfi Hasan Ishaaq" telah

diujikan dalam sidang munaqasyaft Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

UIN Syarif Hidayaullah Jakarta pada tanggal 29 Februarll 2016. Skripsi ini telah

diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata

1 (Sl) pada jurusan Ilmu Politik.

Jakarta, 22Maret2016

Sidang MunaqasYah

Ketua MerangkaP Anggota S ekretaris MerangkaP Anggota

Dr.Idine Rasvidin. M.SiNrP. 197010132005101 1003

Penguji I

U4'Dr. Siraiudin Alv.M.d

NIP: 195406052001 121001

Anggota:

Dr.Haniah Hana{ie. M.SiNIP : 19610 5242000032002

NrP. 1 9770 4242007 102003

Penguji IIffiNIP: 197201052001 121003

,{&

r.

$

F

F

tH

ri5t

!,

Fh

k

Page 4: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

PERSETUJUAI\T PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, pembimbing skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

: Asep As'ary

: 109033200045

Program Studi : Ilmu Politik

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI

KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PERIODE KEPEMIMPINAN

HASAN ISHAAQ

Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.

Nama

NIM

Mengetahui,

Ketua Program Studi

PARTAI

LI]THFI

JNDr. Idine Rosyidin. M.Si

NrP. 19701013 20050

I 1003

Jakarta, 16 Januari 2016

Menyetujui,

Dr. Haniah Hanafie. M.Si

NrP. 1961052420000

32002

Pembimbing Skripsi

Page 5: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

1.

PER}IYATAAI\ BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul:

KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI:

STUDI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)PERIODE KEPEMIMPINAN LUTHFI HASAN ISHAAQ

Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar strata I di Universitas Islam Negeri OfN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas Islam Negeri rurN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya

atau hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi

yang berlaku di universitas Islam Negeri (Ur$ syarif Hidayatullah Jakarta.

2.

J.

Jakarta, 29 Februari 2016

Asep As'ary

Page 6: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

i

ABSTRAK

Skripsi ini membahas fenomena korupsi yang menjerat kader-kader Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) yang terjadi sejak periode kepemimpinan Luthfi Hasan

Ishaaq. Skripsi ini akan menjelaskan pertanyaan penelitian: Mengapa kasus korupsi

yang menjerat kader Partai Keadilan Sejahtera terjadi sejak Luthfi Hasan Ishaaq

menjadi presiden partai? Dan faktor apa saja yang menyebabkan fenomena korupsi

kader PKS pada periode tersebut? Penelitian ini penting karena PKS adalah partai

yang dikenal menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang ketat dalam aktifitas

berpolitik para kadernya. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan

menggunakan teori institusionalisasi partai politik dalam menjawab pertanyaan

penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi yang mulai menjerat

kader PKS pada periode Luthfi Hasan Ishaaq disebabkan oleh tiga faktor: kebijakan

menjadi partai terbuka yang menyebabkan lunturnya idealisme para kader, pendanaan

biaya operasional dan kampanye partai serta terkait masalah transparansi keuangan,

dan mendominasinya kalangan pragmatis dan tersingkirnya kader-kader ideologis.

Page 7: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt, yang dengan rahmat dan karunianya telah

memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta

salam dilimpahkan kepada Rasulullah Saw yang telah membawa risalah Islam

sebagai salah satu peradaban dunia yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan bagi

umatnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis merasa banyak pihak yang

membantu. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada

pihak-pihak yang membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Zulkifli selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN

Syarif Hidayatullah, Bapak Dr. Iding Rosydin, M.Si selaku Ketua Jurusan

Program Studi Ilmu Politik, Ibu Suryani, M.Si selaku Sekretaris Jurusan,

beserta seluruh staf jajarannya.

2. Ibu Dr. Haniah Hanafie, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi. Di tengah

kesibukannya yang padat, beliau bersedia membaca, mengoreksi, dan

memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Politik yang senantiasa memberikan ilmu

dan bimbingannya selama masa penulis berkuliah.

4. Terima kasih pula kepada para pembimbing dan pengurus Ma’had Ali,

khususnya kepada KH. Utob Thobroni, Lc yang dengan sabar membimbing

Page 8: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

iii

saya selama di Ma’had. Serta kepada teman-teman seperjungan beasiswa

BUMN Angkasa Pura II angkatan 2009.

5. Kepada mentor politik saya, Kang Jaro Ade, ketua DPRD Kabupaten Bogor,

yang telah membimbing saya dalam belajar menyelami dunia perpolitikan di

Indonesia.

6. Teman-teman Jurusan Ilmu Politik angkatan 2009: Rangga E. Saputra, Iir

Irham Mudzakir, Muhdlari, Eko Indrayadi, Abdi, Ali Wafa, Amizar Isma,

Riza, Iir, Elva, Lina, Mutia, Almarhum Selamet, dan lain-lain. Semoga

kekompakan dan persahabatan kita akan berlanjut seiring keterbatan ruang

dan waktu selepas kita lulus.

7. Kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk penulis bertanya

kepada mereka mengenai penelitian ini.

8. Terakhir, ucapan terima kasih kepada keluarga saya: Ayahanda Damiri dan

Ibunda Mulyana, yang senatiasa memberi doa untuk hidup saya. Juga kepada

Kakak dan adik saya: Ilham Wahyudi, Ida Widiastuti, Dede Melawati, Deden

Firdiansyah.

Jakarta, 29 Februari 2016

Penulis

Page 9: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

iv

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI.................................................................................................................i

KATA PENGANTAR.................................................................................................ii

DAFTAR ISI...............................................................................................................iv

DAFTAR TABEL.......................................................................................................vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah.....................................................................................1

B. Pertanyaan Penelitian...................................................................................5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian....................................................................5

D. Tinjauan Pustaka..........................................................................................6

E. Metode Penelitian........................................................................................8

F. Sistematika Penulisan................................................................................10

BAB II. KERANGKA TEORI

A. Partai Politik…….......................................................................................11

a. Definisi Partai Politik………………………………….........................11

b. Fungsi Partai Politik……………………………...................................12

c. Tipologi Partai Politik...….…………………........................................13

B. Korupsi dan Kartelisasi Partai Politik........................................................15

C. Institusionalisasi Partai Politik...…………………………………………18

BAB III. SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM PARTAI KEADILAN

SEJAHTERA

A. Sejarah.......................................................................................................22

B. Arti Lambang.............................................................................................24

C. Visi dan Misi……………………………………………………………..26

D. Susunan Kepengurusan Periode Luthfi Hasan Ishaaq…………………...27

E. Landasan Ideologi

Partai………………………..………………………………….…...……30

F. Program Anti Korupsi PKS…………………………………………...…32

Page 10: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

v

BAB IV. KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI KEADILAN

SEJAHTERA KEPEMIMPINAN LUTHFI HASAN ISHAAQ

A. Munas Bali dan Jakarta: Penegasan Menjadi Partai Terbuka....................37

B. Masalah Pendanaan Operasional dan Kampanye Partai............................40

C. Dominasi Kalangan Pragmatis Dan Tersingkirnya Kader

Ideologis.....................................................................................................45

BAB V. KESIMPULAN

Kesimpulan................................................................................................50

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................52

LAMPIRAN…………………………………….…………………………………..56

Page 11: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Teori Institusionalisasi Partai Politik Randall dan Svasand………………..19

Tabel 2: Perolehan suara PK-PKS hasil pemilu 1999-2014…………………………24

Tabel 3: Biaya Kampanye partai politik Pemilu 2009……………………………….39

Page 12: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini mengkaji fenomena korupsi yang menjerat mantan Presiden

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq. Penelitian ini penting

karena pada periode kepemimpinan sebelumnya kader PKS tidak ada yang terjerat

kasus korupsi, mulai dari periode Nurmahmudin Ismail, Hidayat Nur Wahid,

sampai Tifatul Sembiring. Namun, kasus korupsi mulai muncul sejak periode

kepemimpinan Luthfi Hasan Ishaaq. Fenomena ini memunculkan pertanyaan:

mengapa kasus korupsi terjadi pada periode Luthfi Hasan Ishaaq, sementara pada

periode sebelumnya tidak terjadi? Apa yang menjadi faktor pendorong fenomena

korupsi tersebut?

Dalam menjelaskan fenomena tersebut, peneliti menggunakan pendekatan

institusonalisasi partai politik. Dengan pendekatan ini, peneliti akan melihat

beberapa variable internal PKS yang mempengaruhi fenomena kemunculan kasus

korupsi periode Luthfi Hasan Ishaq, seperti: aktor yang berpengaruh, kebijakan

partai, dan ideology atau budaya partai.

PKS merupakan salah satu partai politik Islam yang lahir pada era

Reformasi, yang pada mulanya bernama Partai Keadilan (PK). Kemudian karena

tidak lolos parlementary threshold pada pemilu 1999, PK berganti nama menjadi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 20 April 2002.1

1PKS didirikan 20 April 2002, tapi di-launching setahun kemudian, 20 April 2003 di

Page 13: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

2

Di dalam platform-nya2, ditegaskan bahwa PKS sebagai partai dakwah

3.

Dengan identitas tersebut, PKS berusaha menampilkan perilaku Islami yang

tercermin pada perilaku kadernya. Identitas ke-Islaman tampak pada struktur

organisasinya di mana terdapat Dewan Syari‟ah yang bertugas mengurusi

persoalan perilaku anggotanya yang berkenaan dengan hukum Islam serta

melakukan kaderisasi yang sistematis dalam membentuk kepribadian yang Islami.

Artinya, secara budaya, ideologi, dan aturan organisasi kecil kemungkinannya

kader PKS melakukan korupsi.

Dalam konteks politik misalnya, PKS berhasil menaikkan citranya

melalui program anti korupsi dan pencitraan partai dengan slogan “Bersih dan

Peduli”. Frase ini bukan hanya menjadi slogan bagi PKS akan tetapi juga

tercantum dalam platform mereka. Hasilnya, perolehan suara PKS dalam tiga kali

pemilu naik secara signifikan. Pada tahun 1999 PKS mendapat suara 1,35 %,

kemudian naik drastis menjadi sekitar 6% pada Pemilu 2004 dan naik lagi

menjadi 7,38 % pada pemilu 2009. Fenomena ini juga tidak lepas dari realitas

Monas, Jakarta. Merger antara PKS dengan Partai Keadilan didaftarkan pada 3 Juli 2003. Dalam

kesepakatan tersebut, semua aset PK diserahkan kepada PKS. PK melakukan merger karena tidak

lolos electoral treshold dalam Pemilu 1999. Kees van Dijk, Partai Keadilan Sejahtera; Radical,

Moderate, and Practical, (Jakarta; KITLV, 2005), hlm. 6. Selain itu, perubahan ini tidak mengubah

kebijakan maupun program partai secara keseluruhan. Tentang sejarah perjalanan Partai Keadilan

(PK) yang menjadi embrio PKS, mulai dari kemunculannya sebagai gerakan dakwah kampus

(GDK) pada era 80-an dan perkembangannya pada era 90-an. Lihat Ali Said Damanik, Fenomena

Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Bandung: Teraju, 2002. 2Platform merupakan salah satu materialisme ideologi politik di mana platform

berisikan panduan umum dan garis besar partai. Disinilah semua sistem nilai dan norma

diterjemahkan dan menjadi landasan penyusunan hal–hal yang bersifat lebih kongkrit. Lihat

Firmanzah, Mengelola Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. Hal. 119. 3 Diakses di http://www.pks.go.id, diakses pada tanggal 11 April 2013.

Page 14: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

3

kesuksesan para kadernya yang duduk dalam lembaga legislatif yang dikenal

bersih dari praktek korupsi pada periode tersebut.4

Dalam perjalannya terjadi peristiwa penting dalam sejarah PKS, yaitu

ketua umum PKS Luthfi Hasan Ishaq menjadi tersangka dalam kasus suap kuota

impor daging sapi. Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK

menangkap orang kepercayaannya, Ahmad Fathanah, di Hotel Le Meridien.

Fathanah diduga sebagai pengatur keluar-masuknya uang untuk Luthfi. Seperti

yang diberitakan oleh media online Tempo.Co, juru bicara KPK Johan Budi

Mengatakan:5

“Untuk kasus ini, Luthfi dituding melanggar Pasal 3, atau Pasal 4, atau Pasal 5

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan

Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Johan menambahkan, berkas tindak pidana korupsi dan

pencucian uang dalam kasus Luthfi akan disatukan. "Kemungkinan besar."

Kemudian pada konteks yang lebih luas, era Reformasi yang ditandai

dengan menguatnya sistem demokrasi, membuat partai politik menjadi salah satu

institusi yang penting dalam proses tersebut. Pasca Orde Baru, Indonesia telah

empat kali mengadakan pemilu, yakni tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Di era

demokrasi ini, partai politik jelas memiliki peran signifikan, salah satunya sebagai

jembatan penghubung antara masyarakat dan negara. Dalam pandangan Ramlan

Surbakti, partai politik merupakan sarana pengorganisasian warga negara yang

4 Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Strategi Kontemporer, 116-117.

5 Tempo.com, Luthfi Hasan Tersangka Pencucian Uang. Diakses di

http://www.tempo.co/read/news/2013/03/26/078469527/Luthfi-Hasan-Ishaaq-Tersangka-

Pencucian-Uang, pada tanggal 2 Mei 2013.

Page 15: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

4

mendorong anggotanya untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan

negara dan masyarakat yang dicita-citakan.6

Harapan besar reformasi adalah tumbuhnya pemerintahan yang bersih dan

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Harapan tersebut salah satunya

ditujukan kepada partai politik sebagai corong aspirasi masyarakat. Posisi elit

politik sebagai penyelenggara negara banyak dimintai tanggung jawab oleh

masyarakat. Dalam hal ini elit politik dapat dipercaya untuk menjadi wakil rakyat

dalam memenuhi kebutuhan rakyat itu sendiri. Sehingga perilaku elit politik

sangat menentukan baik buruknya negara dimasa depan, Para elite harus mampu

memberikan contoh dan tindakan kongkret bagi masyarakat.7 Secara normatif

para elit partai politik dituntut untuk berperilaku berpolitik yang bersih dari

praktek korupsi.

Sebelumnya, persepsi partai sebagai lembaga terkorup memang

bukan khas Indonesia. Survei Global Corruption Barometer oleh

Transparency International tahun 2004 dan 2010 membuktikan bahwa

partai politik merupakan institusi terkorup di banyak negara. Survei

Lembaga Survei Indonesia (LSI) sejak 2003-2011 juga menemukan hal yang

serupa, bahwa partai sebagai institusi paling tidak dipercaya publik. Untuk

itu, reformasi sistem pendanaan partai dan desain politik dan pemilu

yang murah dan kredibel amat mendesak dilakukan untuk mencegah

6Ramlan Surbakti, “Apakah Partai-Partai sudah ada di Indonesia?” dalam Kompas,( 5

Agustus 2002). 7Firman Subagyo, Menata partai politik dalam arus demokratisasi Indonesia, Jakarta:

RM book, 2009. Hal. 104.

Page 16: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

5

maraknya korupsi yang terkait dengan partai politik.8 Pendanaan partai untuk

operasional partai sehari hari (party finance) dan dana kampanye (campaign

finance) menjadi pekerjaan partai tersendiri dalam menyiasatinya agar kebutuhan

tersebut terpenuhi tanpa hasil dari sebuah korupsi.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disampaikan oleh

penulis, maka untuk membatasi penulisan skripsi ini agar tidak melebar makan

penulis membatsi pembahasan dalam skripsi ini dengan mengaitkannya dengan

beberapa pertanyaan:

1. Mengapa kasus korupsi yang menjerat kader Partai Keadilan Sejahtera

terjadi sejak Luthfi Hasan Ishaaq menjadi presiden partai?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan fenomena korupsi yang

menjerat kader Partai Keadilan sejahtera para periode Kepemimpinan

Luthfi Hasan Ishaaq?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memahami dan mengetahui secara lebih mendalam mengenai mengapa

kasus korupsi di PKS terjadi sejak periode kepemimpinan Luthfi Hasan

Ishaq.

8Bruhanudin Muhtadi, “partai politik dan lingkaran korupsi”, Makalah yang tersedia

di wibesite http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27926/korupsi-partai-politik-dan-lingkaran-

korupsi.pdf. Diunduh 2 Mei 2013. Hal. 5.

Page 17: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

6

2. Mengetahui dan memahami faktor-faktor pendorong dari kasus korupsi

yang menjerat Luthfi Hasan Ishaaq.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Agar kita dapat memahami dan mengetahui secara lebih mendalam mengenai

mengapa kasus korupsi di PKS terjadi sejak periode kepemimpinan Luthfi

Hasan Ishaq.

2. Melihat faktor-faktor pendorong dari kasus korupsi yang menjerat Luthfi

Hasan Ishaaq.

3. Mengembangan ilmu politik dibidang institusionalisasi partai politik

khususnya korupsi ditubuh partai politik.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, ada beberapa literatur yang dijadikan penulis sebagai

acuan dan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menemukan sisi

menarik atau sisi lain dan kegunaan dari penelitian skripsi yang sedang penulis

teliti. Ada beberapa tinjauan pustaka yang baru penulis temukan sebagai

instrumen perbandingan dalam melakukan penelitian mengenai korupsi dan partai

politik. Diantara studi-studi tersebut banyak yang berisikan mengenai pendekatan

politik baik lewat teori partai politik, teori kebijakan, dan teori korupsinya sendiri.

Tinjauan pustaka pertama adalah karya Kuskridho Ambardi yang berjudul

Mengungkap Politik Kartel. Buku hasil disertasi Ilmu Politik dari The Ohio State

Page 18: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

7

University ini dengan gamblang membeberkan dinamika kepartaian di Indonesia

era reformasi. buku ini juga memudahkan pembaca memahami interaksi antar

partai khususnya pola persaingan dan kerja sama antar partai serta dampaknya

bagi demokrasi di tanah air. Melalui buku ini tergambar watak persaingan sistem

kepartaian nasional, akan menentukan kualitas dan prospek konsolidasi

demokrasi. Kartelisasi partai politik, menurut buku ini, melahirkan ”koalisi turah”

(overzised coalition) yang konsep dan implikasinya berbeda dengan koalisi besar

(grand coalition).

Kedua karya Burhanudi Muhtadi, dalam bukunya yang berjudul Dilema

PKS. Buku ini menjelaskan bagaimana kegalauan PKS dalam memilih jalur

partai, apakah tetap sebagai partai yang teguh pada jalur ideologis dan membuka

diri bagi siapa aja. Untuk menjelaskan hal ini Burhanudin Muhtadi mengunakan

teori partai politik, sehingga dapat memetakan PKS masuk dalam kategori partai

kader, partai masa atau partai cath-all. Bedanya dengan penelitian saya adalah

terletak pada fokus kajiannya. Jika buku ini fokus kepada spektrum ideology,

maka penelitiam penulis lebih pada kebijakan dan implementasinya pada kasus

korupsi.

Buku ketiga karya Susan Rose-Ackerman dalam bukunya yang berjudul

Korupsi dan Pemerintahan, sebab akibat dan reformasi. Dengan cangkupan yang

luas dan penyajian yang tajam, korupsi dan pemerintahan menerapkan berbagai

pendekatan analisis pada bermacam cara korupsi di pemerintahan. Buku ini

menjelaskan mengapa korupsi tidak bisa diberlakukan hanya sebagai salah satu

Page 19: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

8

cara pasar mengatasi rintangan birokrasi. Buku ini juga meberikan saran yang

masuk akal dan jelas mengenai apa yang dapat dicapai oleh reformasi.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi adalah tipe kualitatif.

Prosedur penelitian ini menghasilkan data yang deskriptif, yaitu dengan

menggambarkan dan menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti, dalam hal ini mengenai kebijakan dan implementasi PKS dalam mencegah

kadernya terlibat kasus korupsi periode Luthfi Hasan Ishaaq.

Penelitian menghadirkan sesuatu yang baru bagi kajian tentang

institusionalisasi partai politik dan korupsi saat ini. Penelitian yang dilakukan

penulis pada skripsi ini adalah juga menggunakan pendekatan deduktif-induktif.

Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori. Selanjutnya penulis

kembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk

memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di

lapangan.

2. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Studi literatur/pustaka, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai

masalah-masalah yang bersangkutan melalui literatur buku, surat kabar,

internet, dan lain sebagainya.

Page 20: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

9

b. Wawancara mendalam, teknik wawancara ini dilakukan dengan cara

mengumpulkan data dan informasi melalui tanya jawab secara mendalam

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak berstruktur kepada

pihak-pihak yang berkompeten mengenai masalah dalam skripsi ini,

seperti: Pengurus Partai dan pengamat politik yang konsen dalam

mengkaji PKS. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai tiga pengurus

dan kader Partai Keadilan Sejahtera, pertama adalah Hartono, dia adalah

Wakil Bidang Human DPP (Dewan Pengurus Pusat) PKS, kedua adalah

Maidah, pengurus DPD (Dewan Perwakilan Daerah) PKS Kabupaten

Bogor, dan ketiga Subadri Kader PKS Kabupaten Bogor. Selain itu,

penulis juga mewawancarai Arman Salam dalam kapasistasnya sebagai

peneliti dan pengamat politik dari LSI (Lingkaran Survei Indonesia).

Teknik ini memberikan informasi secara langsung dari narasumber yang

berkompeten dalam pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif analisis, yaitu suatu pembahasan yang bertujuan untuk membuat

gambaran terhadap data-data yang terkumpul dan tersusun dengan cara

memberikan interpretasi terhdap data-data tersebut. Dengan menggunakan teknik

penelitian ini penulis berharap dapat memberikan gambaran yang sistematis,

faktual, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta seputar hubungan antara derajat

Page 21: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

10

institusionalisasi partai politik dengan kasus korupsi Partai Keadilan Sejahtera

(PKS) Periode Presiden Luthfi Hasan Ishaaq.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini berisi lima bab yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: berisi pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, pertanyaan

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian

serta sistematika penulisan.

Bab II: berisi tentang kerangka teoritis, bab ini merupakan uraian

mengenai teori-teori yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Bab III: ini berisi tentang sejarah dan gambaran umum Partai Keadilan

Sejahtera, serta peran mereka dalam usaha pemberantara korupsi di dalam internal

partai mereka.

Bab IV: berisi tentang inti dari penelitian skripsi yaitu mengapa kasus-

kasus korupsi baru terjadi pada periode kepemimpinan Luthfi Hasan Ishaaq dan

apa saja faktor pendorongnya. Dalam menjelaskan persoalan tersebut, digunakan

kerangka analisis teori institusionalisasi partai politik.

Bab V: Pada bab ini penulis berupaya untuk menyimpulkan pembahasan

mengenai skripsi ini sekaligus menjadi penutup pada pokok pembahsan studi

implemtasi kebijakan PKS periode Luthfi Hasan Ishaaq tentang pencegahan

korupsi. Dan selanjutnya di bab penutup ini terdapat saran dan kritik bagi para

pembaca.

Page 22: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

11

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu pilar dari sebuah negara yang

menganut sistem demokrasi. Partai politik merupakan wadah bagi warga negara

untuk menjadi penyelenggara negara seperti anggota parlemen (DPR,DPD,dan

DPRD) dan presiden serta wakil presiden. Kesemua itu dapat dicapai melalui jalur

konstitusional yaitu melalui pemilu (election) dengan persaingan antar partai

politik. Untuk itu, partai politik menjadi salah satu pilar demokrasi, karena dengan

persaingan partai politik dalam pemilu maupun pemerintahan (pola oposisi)

menjadikan kekuasaan mendapat keseimbagannya (power of balancing) atau tidak

terpusat. Dengan demikian partisipasi dan kontestasi yang merupakan intisari

dari demokrasi dapat terwujud.

Banyak para ilmuan politik membuat konsep tentang partai politik. Para

ilmuan politik tersebut mencoba mencari definisi, fungsi, tipologi, dan sebaginya

yang berkaitan dengan partai politik.

a. Definisi Partai Politik

Menurut Sigmund Neumann partai politik adalah organisasi

artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam

masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada

menguasai kekuasaan pemerintahan yang bersaing untuk memperoleh

dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai

Page 23: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

12

pandangan (ideologi) yang berbeda-beda.9Sedangkan menurut Miriam

Budiardjo Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang

sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik

dan merebut kedudukan politik –biasanya secara konstitusional (pemilu)

untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.10

Dari definisi dua ilmuan politik di atas terdapat beberapa elemen

dari partai politik. Pertama, bahwa partai politik adalah organisasi yang

beranggotakan sekumpulan warga negara yang memusatkan perhatiannya

pada kekuasaan politis secara sukarela. Kedua, partai politik dalam

menjalankan aktivitasnya dipandu oleh nilai-nilai dan orientasi (ideologi),

hal ini menjadikan partai politik berbeda satu dengan yang lainnya dalam

hal agenda dan segmentasi anggotanya. Ketiga, bahwa partai politik

mempunyai tujuan mencapai kekuasaan (how to get power) secara

konstitusional dalam arena pemilu (election).

b. Fungsi Partai Politik

Terdapat beberapa fungsi partai politik dalam negara yang

menganut sistem demokrasi. Adapun Fungsi partai politik dalam sebuah

negara demokratis adalah sebagai berikut: sarana komunikasi politik,

9Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

1998, hlm.16 10

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

2002, hlm.160-161

Page 24: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

13

fungsi partai politik dalam hal ini adalah sebagai jembatan antara “mereka

yang memerintah” dengan “mereka yang diperintah”.11

Sarana sosialisasi politik, adalah proses dimana seseorang

memperoleh pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat di mana

dia berada, baik melalui pendidikan formal maupun informal, media

massa, dan lain-lain. Dengan sosialisasi yang dilakukan partai politik

kepada masyarakat yang menanamkan ideologinya, dapat mempercepat

terjadinya identitas dan nasional.

Sebagai sarana rekruitmen politik, yaitu proses dimana partai

mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk

berpartisipasi dalam proses politik. Kemudian sebagai sarana pengatur

konflik, pertikaian-pertikaian dalam masyarakat dapat diatasi dengan

bantuan partai politik: sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian pula,

sehingga akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin melalui sarana

lembaga-lembaga resmi negara misalnya .

c. Tipologi Partai Politik

Miriam Budiardjo12

membagi klasifikasi atau tipologi partai politik

berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya. Tipologi partai

berdasarkan komposisi dan fungsi keanggotaannya dapat dibagi menjadi

partai massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan

berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu biasanya

11

Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

1998), hlm. 17-19 12

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

2002), hlm.166-167

Page 25: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

14

pendukungnya terdiri dari berbagai aliran politik dalam masyarakat.

Sehingga faktor ideologis tidak begitu penting pada partai massa.

Sedangkang partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin

kerja dari anggota-anggotanya. Partai kader sangat mementingkan faktor

ideologis atau kemurnian doktrin.

Sedangkan menurut Roy C. Macridis membagi tipologi partai

berdasarkan:

1. Sumber dukungan partai, tipologi atas dasar ini adalah partai yang

memperoleh dukungan secara komprehensif dengan sekterian. Yang

termasuk komprehensip adalah semua partai politik yang tidak

berorientasi pada pengikut (clientele-oriented), yaitu partai yang

berusaha mendapatkan suara sebanyak mungkin dari setiap warga

negara. sedangkan partai-partai sekterian adalah partai-partai yang

memakai kelas, daerah atau ideologi sebagai daya tariknya.

2. Organisasi internal, dua tipe yang diajukan atas dasar ini adalah partai

tertutup dan partai terbuka. Partai tertutup adalah partai dengan

keanggotaan terbatas atau partai yang menggunakan kualifikasi

(persyaratan) yang ketat kepada anggotanya. Sedangkan partai terbuka

adalah partai-partai yang membolehkan setiap orang menjadi anggota

dan mengenakan persyaratan yang sangat ringan atau tidak ada sama

sekali bagi keanggotaannya.

3. Fungsi yang dilakukan dan cara-cara tindakan, dua tipe dasar yang

diajukan adalah Diffused (menyebar) dan Specialized (khusus). Partai

Page 26: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

15

yang terspesialisasi (khusus) menekankan keterwakilan

(representativeness), agregasi, pertimbangan dan perumusan

kebijaksanaan, partisipasi, serta kontrol pemerintah untuk maksud-

maksud terbatas dan untuk satu periode tertentu, serta cara bertindak

partai tipe ini umumnya menggunakan beberapa cara untuk bisa

berkuasa. Sedangkan partai yang diffused menekankan integrasi,

pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan

institusi.

B. Korupsi dan Kartelisasi Partai Politik

Studi ini menggunakan teori-teori yang memiliki hubungan erat dengan

kasus yang akan dikaji. Setelah penulis menggunakan teori tentang partai politik,

teori selanjutnya yang dipakai pada skripsi ini adalah teori tentang korupsi dan

kartelisasi partai politik.

Dalam menganalisis masalah ini, penulis menggunakan teori Jack Bologne

(GONE)13

dalam menjelaskan faktor-faktor mengapa seseorang melakukan

tindakan korupsi. Pertama Greedy, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku

korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Kedua

Opportuniy, sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi.

Ketiga Need, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan

kebutuhan yang tidak pernah usai. Keempat Exposes, hukuman yang dijatuhkan

13

Diakses di http://21ngafifi.wordpress.com/2010/10/25/beberapa-teori-dasar-tentang-korupsi/ pada tanggal 2 Mei 2013.

Page 27: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

16

kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang

lain.

Model partai terbaru terutama yang diklasifikasikan oleh Katz dan Mair

yang juga hadir pada tahun 1950-an yaitu Cartel Party (Partai kartel). Kartel

biasanya dikenal dalam konsep ekonomi, ketika beberapa produsen bekerjasama

dalam menjual barang dan jasa dengan harga dan jumlah yang telah ditentukan.

Tujuan dari pembentukan kartel yaitu membatasi kompetisi tiap produsen serta

menghambat masuknya produsen baru untuk bersaing di dalam pasar (Sundari).

Ketika partai berkolusi menjadi agen dari negara dan menggunakan sumber daya-

sumber daya negara (Partai negara) untuk memastikan kehidupan kolektif mereka

sendiri sehingga tetap dapat eksis.

Lebih jauh, kehadiran model partai ini karena terjadinya krisis keuangan

pada tubuh partai yang disebabkan oleh menghilangnya sumber pokok keuangan

mereka dan menurunnya iuran yang berasal dari anggota.14

Sikap ketidak pedulian

anggota ini disebabkan oleh semakin mapannya kehidupan mereka secara

ekonomi sehingga sudah tidak begitu tertarik terhadap isu-isu ekonomi.

Kartelisasi muncul dari situasi di mana partai politik semakin bergantung

pada negara dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial. Kebergantungan ini

disebabkan oleh merosotnya secara tajam kemampuan mobilisasi keuangan partai

melaui iuran anggota. Menyurutnya basis tradisional sumber keuangan ini

kemudian membawa partai untuk lebih mendekat ke negara dan menjauh dari

masyarakat. Dan kebergantungan mereka pada subsidi negara melaui proses

14

Kuskridho Ambardi, Mengungkap Politik kartel, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer

Gramedia), 2009. Hal. 31.

Page 28: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

17

subvensi (dana publik untuk partai) pada akhirnya menentukan kelangsungan

hidup partai dan memicu munculnya partai jenis kartel.15

Kartelisasi tejadi karena kepentingan partai-partai untuk menjaga

kelangsungan hidup kolektif, mengharuskan mereka melakukan kartel. Dengan

demikian, kelangsungan hidup mereka ditentukan oleh kepentingan bersama

untuk menjaga berbagai sumber keuangan yang ada, terutama yang berasal dari

pemerintah. Pada titik ini, sumber keuangan partai yang dimaksud bukanlah uang

pemerintah yang resmi dialokasikan untuk partai politik, melainkan uang

pemetrintah yang didapatkan melalui perburuan rente (rent-seeking).16

Sekali satu partai terlibat dalam perburuan rente, ia terlibat dalam

kelompok kartel. Dengan demikian, nasib politik dan ekonominya bergantung

pada terpeliharanya kartel ini. Dalam situasi seprti ini, partai melihat jabatan-

jabatan di kabinet dan parlemen terutama sebagai gerbang untuk menjalankan

perburuan rente, bukan untuk mewujudkan tujuan partai yang bersifat ideologis

atau pragmatis.17

Menurut studi yang dilakukan oleh Kuskrido Ambardi (2009), ciri utama

dari kartelisasi partai politik adalah kaburnya ideologi partai. Semua partai politik

yang bertarung pada dua arena, yaitu pemilu dan di parlemen menunjukkan

ketidak konsistensiannya dalam hal ideologi. Ketika pada saat pemilu mereka

mereka berkompetisi dengan menegaskan ideologi partainya untuk lebih dekat

15

Kuskrido Ambardi, Mengungkap Politik Kartel, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer

Gramedia), 2009. Hal. 31 16

Kuskrido Ambardi, Mengungkap Politik Kartel, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer

Gramedia), 2009, Hal.3. 17

Kuskrido Ambardi, Mengungkap Politik Kartel, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer

Gramedia), 2009. Hal. 3-4.

Page 29: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

18

dengan basis pendukungnya. Lain halnya dengan arena kompetisi di parlemen,

mereka cenderung melakukan kerjasama dalam memburu rente, sehingga

mengabaikan faktor ideologi dan semakin tidak jelasnya pola koalisi-oposisi.

Yang terpenting bagi partai politik dalam situasi ini adalah bagaimana

mendapatkan dana (legal atau ilegal) dari negara untuk menghidupi partainya.

C. Teori Institusionalisasi Partai Politik

Penelitian ini menggunakan kerangka teori institusionalisasi partai politik

yang dikembangkan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand (2002) dalam

artikelnya yang berjudul “Party Institutionalization in New Democracies.”

Randal dan Svasand mendefinisikan institusionaliasi partai politik sebagai sebuah

proses pelembagaan sebuah partai politik yang merupakan hasil dari integrasi

antara pola perilaku dengan nilai atau budaya politik.18

Terdapat dua aspek dalam proses institusionalisasi sebuah partai politik,

yaitu internal-eksternal dan struktural-kultural. Jika masing-masing aspek tersebut

dipersilangkan, maka menghasilkan beberapa dimensi yang dapat digunakan

untuk mengukur derajat institusionalasi sebuah partai politik. Pertama,

persilangan antara aspek struktural-internal menghasilkan derajat kesisteman

(systemness); kedua, persilangan antara aspek kultural-internal menghasilkan

derajat identitas nilai (value infusion); ketiga, derajat otonomi dalam mengambil

keputusan (decisional authonomy) sebagai hasil dari persilangan antara aspek

eksternal dan struktural; keempat, derajat pengetahuan publik atau citra opini

18

Vicky Randall dan Lars Svasand. Party Institusionalization in New Democracies.

Jurnal SAGE Publications, tahun 2002, Vo 8 No.1 pp.5-29. Hal 12.

Page 30: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

19

publik terhadap sebuah partai politik (reification) merupakan hasil persilangan

dari aspek ekstenal dengan kultural.19

Internal External

Structural Systemness Decisional Autonomy

Attitudinal Value Infusion Reification

Sebelum membahas keempat derajat proses institusionalasi tersebut,

penulis akan menyajikan penjelasan dari keempat aspek yang dipersilangkan

dalam mengukur derajat institusionalisasi sebuah partai politik, yakni intenal,

eksternal, struktural, dan attitudinal/kultural. Pertama, aspek intenal merujuk pada

pembangunan aturan main dalam internal sebuah partai politik . Kedua, aspek

eksternal mengacu pada hubungan antara sebuah partai politik dengan masyarakat

dan institusi-institusi politik lain. Ketiga, aspek struktural dilihat sejauhmana

sebuah partai politik berinteraksi dengan negara. Dan Keempat, aspek kultural

melihat sejauhmana sebuah partai politik menerima eksistensi para

kompetitornya, biasanya dalam bentuk pola koalisi-oposisi paska pemilu.

Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip Wawan E. Kuswandoro20

menjelaskan pelembagaan partai politik, dan memberikan penjelasan dari hasil

persilangan antara aspek internal-eksternal dan struktural-kultural dengan

mengelaborasi teori Randall dan Svasand ini, yakni:

19

Vicky Randall dan Lars Svasand. Party Institusionalization in New Democracies.

Jurnal SAGE Publications, tahun 2002, Vo 8 No.1 pp.5-29. Hal 7 dan 12. 20

Wawan E. Kuswandoro. Pelembagaan Partai Politik Randall. Diunduh dari situs:

http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik-randall/, pada tanggal 10

November 2015.

Page 31: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

20

1. Derajat kesisteman, yaitu proses pembuatan aturan main yang

dikembangkan sebuah partai politik dalam mengatur menkanisme internal

partai tersebut. Hal ini mencakup pengejawantahan fungsi-fungsi partai

politik, membuat mekanisme rekruitmen, Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga (AD/ART). Sebuah partai politik dikatakan terlembaga

apabila terdapat sistem internal yang jelas dan dipatuhi oleh semua aktor

dalam partai tersebut.

2. Derajat identitas nilai, yaitu sejauh mana kebijakan dan program yang

dilaksanakan sebuah partai politik sejalan dengan ideologi yang dianut

partai tersebut. Sebuah partai politik terinstitusionalisasi apabila seluruh

aktifitas dan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan didasarkan atas nilai

atau ideologi yang dianut partai tersebut, atau konsisten antara kebijakan

dan ideologi.

3. Derajat otonomi keputusan, yaitu sejauhmana sebuah partai politik

mempunyai otonomi dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis

partainya, serta hubungannya dengan aktor-aktor di luar partai, seperti

negara, civil society, pengusaha, dan negara atau lembaga dari luar negeri.

Sebuah partai dikatakan otonom dalam mengambil keputusan apabila

mempunyai mekanisme pengumpulan dana (fund rising) berasal dari iuran

anggota (kader) dan masyarakat (simpatisan) untuk biaya operasional

partai.

4. Citra opini publik, yaitu derajat pengetahuan masyarakat terhadap

keberadaan sebuah partai politik. Sebuah partai politik dikatakan

Page 32: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

21

terinstitusionalisasi apabila masyarakat dapat mengindentifikasi

kekhususan sebuah partai politik. pengetahuan masyarakat terhadap

sebuah partai politik dapat dilihat ideology (platform)dan program-

program yang dilakukannya.

Dari teori institusionalisasi partai politik di atas, penulis akan

menggunakan satu dari empat derajat institusionalisasi partai poitik, yaitu derajat

kesisteman (systemness). Menurut Burhanudin Muhtadi, dari keempat derajat

pelembagaan tersebut, derajat kesistemanlah yang paling krusial dalam

menentukan sehat-tidaknya partai politik. Dia mengatakan:

“Derajat kesisteman diukur melalui sejauhmana fungsi-fungsi partai

berjalan, mekanisme transparansi dalam pengambilan keputusan dan

bagaimana penyelesaian konflik internal sesuai AD/ART. Derajat

kesisteman juga mengatur kepatuhan dan disiplin organisasi terhadap

keputusan yang sudah diambil secara kolektif sesuai konstitusi partai

sebagai aturan mainnya. Masalah kedua adalah ketersediaan sumberdaya,

terutama pembiayaan partai, baik dari sisi kebutuhan operasional partai

(party finance) maupun pemilu (campaign finance). Deinstitusionalisasi

partai yang melahirkan konflik banyak disebabkan oleh perebutan

sumberdaya. 21

21

Burhanudin Muhtadi. Masalah Institusionalisasi Partai Kita. Koran Tempo tahun

2015. Diunduh tanggal 13 Oktober 2015 dari situs:

https://majalah.tempo.cokonten/2015/04/13/KL/147914/Partai-Modern-Vs-Partai-Fans-Club/07/44.

Page 33: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

22

BAB III

SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. Sejarah

Partai Keadilan (PK) merupakan cikal bakal dari Partai Keadilan Sejahtera

(PKS). PK dideklarasikan pada Ahad, 9 Agustus 1998, di Masjid Al-Azhar,

Kebayoran Baru, Jakarta. Deklarasi tersebut mengambil masjid sebagai basis

operasionalnya dan melalui kampus-kampus. Partai ini dimulai dari gerakan

dakwah Islam yang dibangun secara sistematis oleh aktivis-aktivis muda

Islam, itulah awal sejarah kelahiran partai ini.22

Dalam pemilu 1999 Partai Keadilan memperoleh 1.436.565 suara

nasional. Dari hasil Pemilu tahun 1999, PK juga memperoleh 7 kursi Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), 21 Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan

sekitar 160 kursi Dewan Perwakilan Daerah Kabupatan dan Kota. Kemudian

Partai Keadilan berhasil menduduki peringkat 7 di antara partai politik

peserta pemilu. Bahkan di Jakarta, sebuah kota barometer demokrasi di

Indonesia, Partai Keadilan menduduki peringkat ke-5.23

Perolehan suara yang diraih Partai Keadilan cukup mengejutkan.

Sebagai partai baru yang tidak mempunyai pengalaman masa lalu, dan tak ada

nama tokoh nasional di dalamnya, partai ini mampu bersaing dengan partai-

partai besar yang mempunyai pengaruh kuat di masyarakat. Meski demikian,

22

Lihat http://www.pks.or.id/content/sejarah-ringkas. Diakses pada 3 November 2014. 23

Diana Puspa Negara, Marketing Public Relations dalam Partai Keadilan Sejahtera,

Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2008. Hal. 67.

Page 34: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

23

aturan yang diberlakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ketentuan

electoral threshold yakni batas sekurang-kurangnya 2% atau sepuluh kursi di

DPR membuat Partai Keadilan tidak dapat menjadi peserta pemilu tahun 2004.24

Ketentuan electoral threshold membuat Partai Keadilan tidak dapat

mengikuti pemilu pada tahun 2004. Sehingga para pimpinan Partai Keadilan

memutuskan untuk mendirikan partai baru yang akan menjadi kelanjutan

Partai Keadilan. Kemudian mereka membentuk Partai Keadilan Sejahtera pada

hari Ahad, tanggal 20 April 2003, di Lapangan Monas, Jakarta. Pada saat itu

juga disampaikan pula pernyataan resmi dari Presiden Partai Keadilan, bahwa

Partai Keadilan secara resmi, bergabung dan siap dipimpin oleh Partai

Keadilan Sejahtera.25

Sebagai partai kader, Partai Keadilan Sejahtera menempatkan

pembinaan kader sebagai aktivitas utama kegiatan partainya. Sehingga dari

pembinaan ini diharapkan akan lahir para kader yang memiliki kesadaran

tinggi dan komitmen kuat melakukan perbaikan dalam masyarakat. Training

Orientasi Partai disenggarakan kepada para simpatisan yang berminat

memasuki organisasi partai sebagai langkah awal pengenalan terhadap jati diri

dan perjuangan partai.

Kemudian pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di

Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-

2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul

Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6

24

Diana Puspa Negara, Marketing Public Relations dalam Partai Keadilan Sejahtera.

Hal. 67. 25

Lihat http://www.pks.or.id/content/sejarah-ringkas. Diakses pada 3 November 2014.

Page 35: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

24

sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka Tifatul Sembiring digantikan

oleh Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis

Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih

menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.26

Berikut adalah perolehan suara PK-PKS dalam pemilu yang mereka ikuti:

Tabel 1. Perolehan suara PK-PKS hasil pemilu 1999-2014.

Tahun Suara % Kursi Parlemen

1999 1.436.565 1,36 7

2004 8.325.020 7,34 45

2009 8.204.946 7,88 57

2014 8.480.204 6,79 40

B. Arti Lambang

26

Lihat: http://tentang-pks-lbn.blogspot.com/2012/04/sejarah-ringkas.html. diakses pada

tanggal 3 November 2014.

Page 36: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

25

Arti Visual Gambar27

1. Kotak Persegi Empat

Logo PKS menampilkan lambang berbentuk kotak persegi empat

yang mempunyai makna kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan dan

persatuan arah.

2. Bulan Sabit

Dalam logo PKS menampilkan gambar bulan sabit, yang

mempunyai makna kemenangan islam, dimensi waktu, keindahan,

pencerahan, dan kesinambungan sejarah.

3. Untaian 17 butir padi

Untaian 17 (tujuh belas) butir padi yang terdapat dalam logo PKS

menggambarkan sifat adil, ukhuwah, istiqamah, berani, tegas, dalam

mewujudkan kesejahteraan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.

4. Warna Lambang Partai

Warna-warna yang terdapat dalam logo PKS melambangkan :

a. Putih, melambangkan suci, mulia dan bersih

b. Hitam, melambangkan aspiratif, akomodatif, dan kepastian

c. Kuning emas, melambangkan kecemerlangan, kebahagiaan dan

d. kejayaan.

27

Penjelasan dapat dilihat di Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PKS. Lihat:

http://www.pks.or.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-dan-platform-kebijakan-pembangunan-

pks. Diakses pada 3 Novenber 2014.

Page 37: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

26

C. VISI DAN MISI

1. Visi Umum28

Sebagai partai dakwah penegak system islam dalam bingkai

persatuan ummat dan bangsa.

2. Visi Khusus

Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipai maupun

opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani, yakni:

a. Menjadi unsur perekat dan pengarah kesatuan umat dan bangsa.

b. Menjadi wadah pendidikan politik bagi umat islam khususnya dan

bangsa Indonesia pada umumnya, sekaligus tangga menuju

kepemimpinan nasional.

c. Menjadi pelopor pengembangan kultur pelayanan dalam tradisi politik

Indonesia.

d. Menjadi dinamisator pembelajaran bagi bangsa Indonesia

e. Menjadi akselerator bagi terwujudnya masyarakat madani di

Indonesia.

3. Misi

a. Menyebarluaskan da‟wah Islam dan mencetak kadernya-kadernya

sebagai anashirut taghyir (elemen penggerak perubahan).

b. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang islami di

berbagai bidang sebagai markazut taghyir (pusat-pusat perubahan

masyarakat)

28

Penjelasan visi dan misi PKS dapat dilihat di Anggaran Dasar / Anggaran Rumah

Tangga PKS. Lihat : http://www.pks.or.id/content/visi-dan-misi. Diakses pada 3 Novenber 2014.

Page 38: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

27

c. Membangun opini umum yang islami dan iklim yang mendukung bagi

penerapan ajaran Islam.

d. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan dan

pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.

e. Menegakkan amar ma‟ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara

konsisten dan kontinyu.

f. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerja sama dan

ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat islam untuk

terwujudnya ukhuwah islamiyah dan wihdatul ummah.

g. Ikut memberikan kontribusi positif dalam pembelaan terhadap

negerinegeri muslim yang tertindas.

D. SUSUNAN KEPENGURUSAN PERIODE LUTHFI HASAN ISHAAQ

Berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera

(PKS) ke-2 di Jakarta Tanggal 9 Juni 2010, telah ditetapkan susunan

kepengurusan PKS Periode 2010-2015. Presiden PKS dipercayakan kepada

Luthfi Hasan Ishaaq, sedangkan Sekretaris Jenderal dipegang oleh Anis Matta.

Berikut nama-nama pengurus baru DPP PKS tersebut selengkapnya:29

KETUA MAJELIS SYURA : K.H. Hilmi Aminuddin

DEWAN SYARI’AH PUSAT

Ketua : K.H. DR. Surahman Hidayat

29

Lihat http://berita.maiwanews.com/susunan-pengurus-dpp-pks-periode-2010-2015-

5671.html. diakses pada 3 November 2014.

Page 39: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

28

Sekretaris : KH. Bakrun Syafei, Lc.

Ketua Tanfiziyah : KH. Bukhori Yusuf, MA.

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT

Ketua : Untung Wahono

Sekretaris : Mardani Ali Sera dan Arifinto

KETUA DEWAN PENGURUS PUSAT

Presiden : Luthfi Hasan Ishaaq

Sekretaris Jenderal : Muhammad Anis Matta

1. Wakil Bidang Kordinasi Lembaga Tinggi : Ade Barkah

2. Wakil Bidang Administrasi : Budi Hermawan

3. Wakil Bidang Organisasi : Ahmad Chudori

4. Wakil Bidang Komunikasi Politik : Fahri Hamzah

5. Wakil Bidang Media : Mahfud Shiddiq

6. Wakil Bidang Arsip dan Sejarah : Sitaresmi Sukanto

7. Wakil Bidang Data dan Informasi : Riko Desendra

8. Wakil Bidang Perencanaa : Gunawan

9. Wakil Bidang Protokoler : Budi Dharmawan

Bendahara Umum : Mahfud Abdurrahman

Ketua-Ketua Dewan Pengurus Pusat:

1. Bidang Wilayah Dakwah Sumatra

Ketua : Chairul Anwar

Wakil Ketua : M. Idris Luthfi

2. Bidang Wilayah Dakwah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten

Ketua : Ma'mur Hasanuddin

3. Bidang Wilayah Dakwah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur

Ketua : Zuber Safawi

Wakil Ketua : Rofi‟ Munawar

Page 40: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

29

4. Bidang Wilayah Dakwah Bali dan Nusa Tenggara

Ketua : Oktan Hidayat

5. Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan

Ketua : Hadi Mulyadi

Wakil Ketua : Riswandi

6. Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi

Ketua : Najamuddin

7. Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur

Ketua : M.K. Renwarin

Wakil Ketua : Aidil Heryana

8. Bidang Bidang Kaderisasi

Ketua : Musyaffa Ahmad Rahim

9. Bidang Bidang Pembangunan Keummatan

Ketua : Ahmad Zainuddin

10. Bidang Bidang Kepanduan dan Olah Raga

Ketua : Asep Saefullah

11. Bidang Generasi Muda dan Profesi

Ketua : Taufiq Ridho

12. Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Keamanan

Ketua : Mustafa Kamal

Wakil Ketua : Agus Purnomo

13. Bidang Kelembagaan Pendidikan&Sosial

Ketua : Deni Tresnahadi

14. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan

Ketua : Jazuli Juwaini

15. Bidang Kewanitaan

Ketua : Anis Byarwati

Sekretaris : Sarah Handayani

Ketua-ketua Badan:

1. Badan Penegak Disiplin Organisasi

Ketua : Aus Hidayat

Page 41: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

30

2. Badan Pengembangan Kepemimpinan

Ketua : Dwi Triono

3. Badan Pemenangan Pilkada

Ketua : Muhammad Syahfan Badri

4. Badan Hubungan Luar Negeri

Ketua : Budiyanto

E. LANDASAN IDEOLOGI PARTAI

Pendirian partai ini didasari oleh sebuah keyakinan bahwa islam

adalah ajaran yang luas meliputi seluruh bidang kehidupan. Salah satunya

adalah melalui institusi politik yang mempunyai kekuatan untuk ikut andil

dalam gerakan perbaikan bangsa dengan menjadi kontributor kebijakan

pemerintah.

Politik sebagai bagian dari universalitas ajaran Islam menjadi

tanggungjawab setiap muslim dalam tataran yang tidak hanya bersifat ibadah saja,

melainkan juga hubungan manusia dengan manusia, dan juga hubungan manusia

dengan Allah. Sehingga tak akan pernah lepas dari tanggung jawab mengtaur,

memelihara dan sebagainya. PKS tidak hanya berorientasi pada kekuasaan,

namun lebih berorientasi pada perluasan dakwah dalam rangka mengembalikan

nilai-nilai islam dalam kehidupan masyarakat.

Dalam platformnya, PKS mendeklarasikan Islam sebagai azas dari

aktifitas politiknya. Sebagainma juga tercermin dalam tujuan PKS dalam

Anggaran Dasar PKS Bab 2 pasal 5 yang berbunyi:

Page 42: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

31

“Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai Da'wah yang bertujuan mewujudkan

masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridlai Allah Subhanahu Wata'ala,

dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”30

Kemudian dalam pasal 6 AD/ART tersebut menjelaskan langkah-langkah

dalam mewujudkan tujuan tersebut:31

1. Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman.

2. Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami.

3. Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema

dan tuntutan masa mendatang.

4. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai

dengan nilai-nilai Islam.

5. Membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa.

Secara ideologis Jelas bahwa PKS merupakan partai Islam. Mulai dari azas

partai, tujuan, dan struktur organisasinya menampakkan bahwa PKS merupakan

partai Islam yang menjungjung tinggi nilai-nilai Islam dalam aktifitas politiknya.

Bahkan jika anggota Majelis Syuro telah dipilih, maka masing-masing

mengucapkan janji setianya di hadapan Musyawarah Nasional, dengan bunyi

sebagai berikut:

„‟Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung untuk berpegang teguh pada

syari'at Islam dan untuk berjihad di jalan-Nya, menunaikan syarat-syarat

keanggotaan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, melak sanakan tugas-tugas

darinya dan untuk mendengar serta taat kepada pemimpinnya dalam keadaan

lapang maupun sempit -selain untuk maksiat-, sekuat tenaga melaksanakannya.

30

Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PKS. Lihat 30

. Lihat :

http://www.pks.or.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-dan-platform-kebijakan-pembangunan-

pks. Diakses pada 3 Novenber 2014. 31

Platform PKS. Lihat : http://www.pks.or.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-dan-

platform-kebijakan-pembangunan-pks. Diakses pada 3 Novenber 2014.

Page 43: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

32

Dan saya bersumpah kepada Pengurus Majelis Syura untuk itu, dan Allah

menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan.‟‟32

F. PROGRAM ANTI KORUPSI PKS

Berdasarkan isi dalam flatform, PKS berkeyakinan bahwa strategi

penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya

dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, “hanya sapu

bersih yang dapat membersihkan lantai kotor”. Sebab, penegakan hukum sangat

bergantung pada aparat yang bersih, baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman

dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum

tersebut.

PKS memandang bahwa kualitas institusi adalah prasyarat penting bagi

pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia. menurut PKS institusi birokrasi

negara tampaknya masih lemah, terutama dalam menjalankan prinsip good

governance dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Selanjutnya bagi PKS Reformasi birokrasi menjadi agenda yang mendesak

untuk dituntaskan. Reformasi birokrasi adalah pembenahan berbagai aspek

kementerian dan lembaga pemerintah non-departemen sebagaimana telah

diamanatkan dalam Ketetapan MPR nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.33

32

Platform PKS. Lihat : http://www.pks.or.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-dan-

platform-kebijakan-pembangunan-pks. Diakses pada 3 Novenber 2014. 33

Platform PKS. Lihat : http://www.pks.or.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-dan-

platform-kebijakan-pembangunan-pks. Diakses pada 3 Novenber 2014.

Page 44: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

33

Menurut PKS, mengacu pada praktik-praktik korupsi yang terjadi di

tataran birokrasi, maka, pemberantasan KKN dapat dibedakan dalam dua

dimensi. Pertama, pemberantasan KKN kasus per kasus. Pemberantasan ini

merupakan bentuk dari penegakan semua perundang-undangan dan peraturan

yang berlaku. Kedua, penciptaan kondisi yang kondusif untuk pemberantasan

KKN. Bagi PKS, seringkali korupsi didorong oleh pendapatan yang kurang

mencukupi, namun banyak juga korupsi yang didorong sifat keserakahan.

Karena itu, sukses-tidaknya pelaksanaan reformasi birokrasi juga beriringan

dengan keseriusan dalam penegakan hukum. Prioritas pelaksanaan reformasi

birokrasi bagi PKS harus menyentuh perbaikan-perbaikan di institusi hukum,

terutama lembaga peradilan.34

Selain berjuang dalam memberantas korupsi pada sektor birokrasi negara,

PKS juga berupaya untuk melakukan pencegahan kepada para kadernya agar tidak

melakukan korupsi. Misalnya Pada tahun 2008 PKS melakukan ikrar atau janji

anti korupsi untuk para kadernya yang masuk dalam parlemen. Ikrar komitmen ini

mereka anggap sebagai “travel warning” tambahan bagi para kader dan caleg PKS

untuk tetap dalam rambu perjuangan dijalan dakwah.35

Lebih lanjut, dalam hal pendanaan partai, PKS menggunakan 3 (Tiga)

hal36

. Pertama, PKS menginstrusikan kader–kadernya yang duduk diparlemen

baik ditingkat nasional, maupun ditingkat kabupaten/ kota untuk menyumbang

34

Platform PKS. Lihat : http://www.pks.or.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-dan-

platform-kebijakan-pembangunan-pks. Diakses pada 3 Novenber 2014. 35

Lihat http://arsiparmansyah.wordpress.com/2008/09/05/sumpah-anti-korupsi-pks/.

Diakses pada 3 November 2014. 36

Burhanudin Muhtadi, Dilema PKS : Suara dan syariah, Jakarta: KPG 2012. Hal. 154.

Page 45: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

34

dana ke Partai. Kedua, PKS berupaya meningkatkan jiwa kewirausahaan kader–

kadernya. Ketiga, PKS terbuka untuk menerima sumbangan dari pihak luar, baik

perusahaan maupun individu yang memiliki agenda dan cita-cita religio politik

yang sama dengan partai. Sumber–sumber uang inilah yang menjadi lumbung

logistik bagi PKS untuk terus membiayai kegiatan–kegiatan partai.37

Kemudian PKS sering melakukan gebrakan-gebrakan yang membuktikan

bahwa PKS memang partai yang bersih. Salah satu gebrakan tersebut adalah PKS

pernah mengembalikan uang sebesar Rp 2 milyar kepada KPK. Uang tersebut

diduga uang gartifikasi yang diterima anggota fraksi PKS priode 2004-2009 dan

peraturan PKS yang mengharuskan mengembalikan uang tersebut ke KPK, hal ini

dijelaskan oleh Mahfudz Shiddiq dalam salah satu media massa: 38

"Kebijakan fraksi kami jelas. Setiap uang yang tak jelas asal-usulnya

harus diserahkan ke KPK. Yang kayak gitu kan barang gelap, enggak

kayak orang terima gaji. Jadi harus diberikan pada KPK. Total yang kami

serahkan ke KPK sekitar Rp 2 miliar dari periode dari 2005," jelas

Mahfudz Shiddiq di Gedung DPR, Kamis (19/5/2011).

Semangat PKS untuk memberantas korupsi juga tertera dalam Visi Misi

PKS yang pada Point pertama yang berbunyi:39

“Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi,

peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.

Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan

fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling

mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai

kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi

dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang

memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan

reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem

37

Burhanudin Muhtadi, Dilema PKS.154. 38

Diakses di

http://nasional.kompas.com/read/2011/05/19/22151353/PKS.Kembalikan.Uang.Gratifikasi.ke.KP

K. pada tanggal 06 juni 2013. 39

Diakses di http://www.gatra.com/pemilu-profile-partai/26525-partai-keadilan-

sejahtera-pks.html pada tanggal 6 juni 2013.

Page 46: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

35

rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah

pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk

membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan

hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari

perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan

pemberdayaan industry pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi

daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan

proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembagalembaga kenegaraan

di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas

dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia

berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling

menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang

tertindas dalam merebut kemerdekaannya.”

Page 47: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

36

BAB IV

INSTITUSIONALISASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

KEPEMIMPINAN LUTHFI HASAN ISHAAQ

Penelitian menggunakan satu dari empat teori tentang derajat

institusionalisasi partai politik, yaitu derajat kesisteman (systemness). Hal tersebut

dikarenakan bahwa dari keempat derajat institusinalisasi partai politik (identitas

partai, otonomi keputusan, dan citra opini public), derajat kesistemanlah yang

paling menentukan sebuah partai politik telah terinstitusionalisasi.

Dalam derajat kesisteman, sebuah partai politik diukur melalui

sejauhmana fungsi-fungsi berjalan, mekanisme transparansi dalam pengambilan

keputusan, dan penyelesaian konflik internal sesuai AD/ART. Selain itu, derajat

kesisteman juga mengatur kepatuhan dan disiplin anggota partai terhadap

keputusan, konstitusi, dan ideologi partai. Selanjutnya, derajat kesisteman juga

menyangkut masalah pembiayaan partai, untuk untuk biaya operasional maupun

biaya kampanye. Untuk yang terakhir ini, partai politik sering jatuh pada

persoalan korupsi dan konflik karena permasalahan tersebut.40

Penelitian menemukan beberapa penjelasan tentang mengapa kader PKS

mulai melakukan korupsi pada periode Luthfi Hasan Ishaaq sebagai presiden.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pada periode tersebut, PKS

mengalami deinstitusionalisasi, khususnya dalam hal derajat kesisteman. Fakta

40

Burhanudin Muhtadi. Masalah Institusionalisasi Partai Kita. Koran Tempo tahun

2015. Diunduh tanggal 13 Oktober 2015 dari situs:

https://majalah.tempo.cokonten/2015/04/13/KL/147914/Partai-Modern-Vs-Partai-Fans-

Club/07/44.

Page 48: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

37

tersebut merupakan akumulasi dari kebijakan-kebijakan partai yang mulai

meninggalkan keketatan dalam menjalankan ideologi partai dan beralih kepada

kebijakan yang lebih pragmatis yang lebih berorientasi pada pemenangan politik

elektoral. Hal tersebut dapat tercermin dari penegesan bahwa PKS menjadi partai

terbuka pada tahun 2010, pendanaan partai yang kurang akuntabel, dan

menguatnya kalangan pragmatis di internal PKS.

A. Munas Bali dan Jakarta: Penegasan Menjadi Partai Terbuka

PKS menegaskan menjadi partai terbuka pada Musyawarah Nasional

(Munas) pada 16-20 Juni tahun 2010 di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta.

Hal tersebut tidak lepas dari ambisi PKS untuk menjadi tiga besar partai dalam

pemilu 2014 dengan meraup suara dari berbagai segmen pemilih. Sebagaimana

diungkapkan para pengurus pimpinan pusat PKS:

“Parpol Islam harus tidak lagi menampilkan citra yang kaku, eksklusif dan

ideologis, melainkan justru tampil segar, ringan, pluralis… Kami harus

mengadakan lompatan besar untuk masuk menjadi tiga besar pada pemilu

2014,” (Sekjen PKS Anis Matta, pernyataan itu dikemukakan Munas II

Partai Keadilan Sejahtera di Hotel The Ritz Calrton, 16-18 Juni 2010).41

Selanjutnya melalui akun twitternya, Fahri Hamzah mengatakan:

"saya tidak percaya negara agama. Agama tidak perlu negara. Tuhan tak

perlu you!... Kalau partai-partai lain mau bikin negara agama silahkan,

kalau PKS saya jamin nggak… Buat PKS, Pancasila dan UUD45 sudah

Islami dan sesuai dengan sunah nabi dalam konstitusi medinah.”42

41

Mediaumat.com. Terbuka Maka Ditinggalkan. Diunduh dari situs:

http://mediaumat.com/media-nasional/4173-98-terbuka-maka-ditinggalkan.html. Diakses pada

tanggal 23 Oktober 2015. 42

Mediaumat.com. Terbuka Maka Ditinggalkan. Diunduh dari situs:

http://mediaumat.com/media-nasional/4173-98-terbuka-maka-ditinggalkan.html. Diakses pada

tanggal 23 Oktober 2015.

Page 49: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

38

Lebih ditegaskan kembali oleh Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro

saat itu, yang mengatakan bahwa ajaran Islam harus menerima pluralitas sebagai

kesadaran positif. Lebih jauh dia mengatakan "inklusif ini bukan taktik atau

strategi, tapi pelaksanaan ajaran Islam yang hakiki". Dia juga mengatakan bahwa

deklarasi PKS menjadi partai terbuka dalam Munas di Hotel Ritz-Carlton, Pacific

Place, Jakarta merupakan kelanjutan dari Munas di Bali tahun 2008.43

Implikasi dari PKS menjadi partai terbuka adalah mulai longgarnya

kaderisasi partai yang selama ini menekankan aspek penguatan kapasitas individu

kader.44

Semenjak tahun 2004 kualitas tarbiyah mengalami penurunan apabila

dibandingkan dengan periode sebelumnya. Salah satu alasannya adalah karena

proses halaqoh didominasi oleh pembicaraan tentang politik praktis,

implikasikanya adalah sebagian kader menjadi jenuh dan tidak tertarik lagi

mengikutinya. Karena konten-konten politik cenderung mendistorsi PKS sebagai

partai dakwah. Sehingga kurang dalam muatan-muatan pembicaraan mengenai

konten dakwah.45

Halaqoh yang menjadi ujung tombak dari proses kaderisasi kader PKS

bergeser pada pembahasan yang melulu mengenai persoalan politik. Materi-materi

halaqoh yang sifatnya untuk membentuk karakter kader yang militant, seperti

materi tentang ibadah, sejarah nabi dan sahabat, serta idealisme gerakan, mulai

43

Mediaumat.com. Terbuka Maka Ditinggalkan. Diunduh dari situs:

http://mediaumat.com/media-nasional/4173-98-terbuka-maka-ditinggalkan.html pada tanggal 23

Oktober 2015. 44

Wawancara dengan Arman Salam, Pengamat Politik LSI (Lingkaran Survei

Indonesia). 45

Arief Munandar. 2011. Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader

Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004. Disertasi:

Universitas Indonesia. Hal. 195-196.

Page 50: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

39

terabaikan. Inilah yang menjadi titik tolak dari mengendurnya militansi dan

komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang menjadi ciri khas dari para kader-kader

PKS.

Beberapa kader PKS juga mengamini kondisi tersebut. Mereka

beranggapan bahwa kualitas kaderisasi, terutama dalam halaqoh sangat berbeda

bila dibandingkan dengan awal-awal PKS (dahulu PK (Partai Keadilan) di bentuk.

Mereka menganggap bahwa halaqoh pada masa awal berdirinya PKS menjadi

kebutuhan para kader. Kualitas ibadah, persaudaraan, dan dan militansi mereka

senantiasa dijaga dalam halaqoh ini. Namun saat ini, halaqoh menurut mereka

hanya sebagai rutinitas dan “kering” karena pembahasannya selalu terkait politik

nasional.46

Pendiri Partai Keadilan, Didin Hafidhuddin mengakui ada pergeseran

sikap para elite PKS yang dahulu pada masa Gerakan Tarbiyah kental dengan

idealisme, kini berubah menjadi pragmatis.47

Ini menunjukkan implikasi lain

bahwa dengan mengejar target menjadi tiga besar pada pemilu 2014, serta

menyatakan diri sebagai partai terbuka, membuat kalangan pragmatis di elite PKS

berusaha mencari dana yang signifikan untuk membiayai operasional dan

kampanye partai menjelang pemilu 2014.

Keterbukaan yang berimplikasi pada mengendurnya proses kaderisasi dan

idealisme elite partai, membuat mekanisme kontrol terhadap elite-elite yang

pragmatis secara ideologis menjadi berkurang. Sebagaimana juga yang dikatakan

46

Wawancara dengan Subadri, Kader PKS Kabupaten Bogor, Midah, Pengurus DPD

PKS Kabupaten Bogor, dan Hartono, Wakil Humas DPP PKS. 47

Nasional.inilah.com. Inilah Alasan Didin Hafidhuddin Keluar dari PKS.

http://nasional.inilah.com/read/detail/1365212/inilah-alasan-didin-hafidhuddin-keluar-dari-

pks#sthash.EIEuxnzS.dpuf. Diakses pada 28 Oktober 2015.

Page 51: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

40

oleh Hartono, Wakil Bidang Humas DPP PKS dan Maidah, kader PKS Kabupaten

Bogor:

“Keterbukaan menjadi dilematis di dalam internal kader PKS, ada suara-

suara kader yang mengatakan, dengan keterbukaan PKS menjadi luntur

secara idealisme… Akibatnya adalah ada yang salah di dalam PKS, yaitu

kurang hati-hati, bagaimana bisa Ustadz Luthfi Hasan Ishaaq, bergaul

dengan Ahmad Fathanah yang bukan kader PKS, yang sudah jelas

berperilaku buruk dan makelar. Apakah dia tidak mempertimbangkan

dampaknya terhadap partai.48

B. Masalah Pendanaan Operasional Partai

Masalah pendanaan partai politik menjadi kendala bagi

terinstitusionalisasinya sebuah partai politik. Sebagaimana yang dijelaskan

Randall dan Svasand bahwa partai politik akan terinstitusionalisasi apabila

mempunyai mekanisme pengumpulan dana (fund rising) yang berasal dari

swadaya anggota dan masyarakat simpatisan.49

Secara ideal, hal tersebut akan

berdampak baik bagi sehatnya sebuah partai politik, seperti: 1) partai bertanggung

kepada anggota dan konstituen, bukan kepada pengusaha pemberi dana, 2)

mekanisme pengumpulan dana seperti ini memungkinkan partai tidak melakukan

tindak pidana korupsi, terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional dan

kampanye partai.

Sistem demokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia mendorong

semua partai politik untuk mengeluarkan dana besar dalam kampanye menjelang

48

Wawancara dengan Hartono, Wakil Bidang Humas DPP PKS dan Maidah, Kader

DPD PKS Kabupaten Bogor. 49

Vicky Randall dan Lars Svasand. Party Institusionalization in New Democracies.

Jurnal SAGE Publications, tahun 2002, Vo 8 No.1 pp.5-29. Hal 18.

Page 52: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

41

pemilu.50

Kampanye bisa melalui berbagai macam sarana, mulai dari pemasangan

spanduk, kampanye dengan pawa, sampai dengan melalui media massa.

Burhanudin Muhtadi mengutip hasil riset yang dilakukan AC Nielsen mengenai

biaya kampanye partai politik di televisi pada tahun 200951

, hasilnya sebagai

berikut:

No. Partai Politik Biaya (Rp)

1 Partai Gerindra 46,782 milliar

2 Partai Demokrat 36,121 milliar

3 Partai Golkar 18,873 milliar

4 PKS 4,866 milliar

5 PDI Perjuangan 4,672 milliar

6 PPP 3,294 milliar

7 PAN 1,529 milliar

8 Partai Hanura 1,432 milliar

9 PKB 269 juta

10 PBB 236 juta

Dari data di atas, kita dapat melihat bahwa biaya iklan politik menjelang

kampanye menjadi keharusan bagi setiap partai politik di Indonesia menjelang

pemilu. Dalam konteks ini PKS adalah partai politik dengan urutan keempat,

partai dengan pengeluaran dana iklan kampanye politik menjelang pemilu 2009,

dengan jumlah Rp 4,866 milliar, di bawah Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan

Partai Golkar. Hal ini menunjukkan bahwa PKS mempunyai perhatian yang lebih

dalam strategi kampanye politik di televisi.

50

Wawancara dengan Arman Salam, peneliti dan pengamat politik LSI (Lingkaran

Survei Indonesia). 51

Burhanuddin Muhtadi. 2012. Dilema PKS: Suara dan Syariah. Jakarta: KPG

(Kepustakaan Populer Gramedia). Hal. 236-237.

Page 53: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

42

Selain biaya politik untuk kampanye menjelang pemilu, partai politik juga

mempunyai kebutuhan untuk biaya operasional partai sehari-hari.52

Dalam

konteks ini peneliti mencoba melihat biaya operasional PKS pertama dari segi

kendaraan operasional yang dimiliki DPP PKS. Dilihat dari kendaraan

operasionalnya, mobil-mobil yang dimiliki oleh PKS merupakan mobil-mobil

mewah yang termasuk mobil dengan harga dan perawatan yang mahal. Mobil-

mobil operasional DPP PKS terdiri dari mobil-mobil mewah seperti VW

Caravelle seharga Rp 1,1 milliar, Nissan Navara dan Toyota Fortuner yang

masing-masing seharga Rp 400 jutaan dan Rp 490 jutaan. Mobil operasional

termurah adalah Mitsubishi Grandis seharga Rp 350 juta sampai Rp 400 jutaan.53

Kedua biaya operasional yang menyangkut biaya perjalanan kunjungan

elite PKS ke daerah-daerah54

dan kunjugan ke luar negeri. Masalah pendanaan

biaya operasional berupa biaya transportasi menjadi celah bagi pengusaha untuk

mendekati elite PKS. Salah satu contohnya adalah, menurut pengakuan Yudi

Setiawan55

di Majalah Tempo pada edisi 20-26 Mei 2013, bahwa dia memberikan

tiket pesawat terbang senilai 1 miliar kepada Luthfi Hasan Ishaaq dan 30 anggota

52

Lebih Jauh, Arman Salam dalam wawancara ini memeberikan rincian dari biaya

operasional partai politik, seperti untuk keperluan sewa gedung, gaji pegawai, kendaraan

operasional dan perawatannya, biaya transportasi anggota, dan sebagainya. 53

Kompasiana.com. Sumber Dana PKS. http://www.kompasiana.com/danielht/sumber-

dana-pks_553007cf6ea834fd0c8b458b. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2015. 54

Kunjugan elite DPP PKS ke berbagai daerah di Indonesia dikalangan internal PKS

biasa disebut “safari dakwah”, tujuannya bisa untuk konsolidasi internal maupun memberikan

tausiah atau pelatihan kepada para kader di daerah. 55

Yudi setiawan merupakan Direktur PT. Cipta Inti Permindi. Dia juga merupakan

tersangka kasus dugaan korupsi Bank BJB (Bank Jabar Banten). Saat ini dia sedang ditahan di

Rumah Tahanan Teluk Dalam, Banjarmasin, terkait korupsi alat peraga pendidikan di Kabupaten

Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Lihat Kompasiana.com. Sumber Dana PKS,

http://www.kompasiana.com/danielht/sumber-dana-pks_553007cf6ea834fd0c8b458b. Diakses

pada tanggal 25 Oktober 2015.

Page 54: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

43

Fraksi PKS yang akan berkunjung ke Istambul, Turki pada 29 September 2012.56

Selanjutnya, Ahmad Fathanah juga mengatakan hal sama terkait pemberian dana

untuk safari dakwah para elite PKS. Hal itu dikatakan Fathanah kepada Elda, saat

menitip pesan dari Luthfi Hasan Ishaaq untuk Elizabeth pada 5 Januari 2013

terkait permintaan uang untuk safari dakwah PKS.57

Menaggapi pengakuan di atas, Ketua Bidang Humas DPP PKS, Mardani

Ali Sera mengatakan bahwa semua sumber pendanaan partai berasal dari iuran

wajib kader PKS yang menjadi pejabat publik, baik itu di legislatif maupun

eksekutif sebesar Rp 20 juta per bulan. Menaggapi penyataan tersebut, menurut

Donald Faris, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), PKS tidak cukup

memberi pernyataan mengenai sumber dana PKS seperti dikatakan Mardani Ali

Sera. Donal Faris menjelaskan bahwa iuran wajib sebesar Rp 20 juta untuk kader

PKS di DPR dan di kementerian tidaklah cukup untuk membiayai operasional dan

keperluan kampanye partai. Menurut Donal Faris ada beberapa permasalahan

terkait pemasukan dana partai, yaitu: sumber dana partai hanya diketahui

segelintir elite partai dan pencatatan dana pemasukan partai hanya dilakukan

terhadap sumber keuangan yang berasal dari APBN/APBD, sedangkan yang

berasal dari sumbangan pengusaha tidak ditulis.58

56

Kompasiana.com. Sumber Dana PKS. Data diperoleh pada tanggal 9 November 2015

dari situs: http://www.kompasiana.com/danielht/sumber-dana-pks_553007cf6ea834fd0c8b458b.

diterbitkan tanggal 25 Mei 2013. 57

Majalah Detik. Sang Ketua, Dari Servis Sofa Hingga Penjara. Edisi 78, 27 Mei-2 Juni

2013. 58

News.detik.com. 10 Masalah Keuangan Parpol Versi ICW.

http://news.detik.com/berita/2856859/10-masalah-keuangan-parpol-versi-icw. Diakses pada 12

Oktober 2015.

Page 55: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

44

Menyangkut masalah transparansi sumber keuangan di dalam internal PKS

juga menjadi masalah pada periode kepemimpinan Luthfi Hasan Ishaaq. Seorang

anggota Majelis Syuro meminta agar nama-nama penyumbang dana dibuka dalam

forum Majelis Syiro. Hal tersebut sempat memancing berbagai respon yang

membuat dinamika di dalam internal Majelis Syuro. Hilmi Aminuddin bersedia

memberitahu nama penyumbang tersebut, namun tokoh senior PKS yang lain

mengatakan bahwa jika penyumbang mengamanatkan agar namanya tidak

diungkapkan, maka harus dipenuhi, dan akhirnya tidak nama penyumbang

tersebut tidak jadi diumumkan. Hilmi mengatakan “Ya amanahnya enggak boleh

dibuka. Itu dari pengusaha, yang saya tahu usahanya halal. Kalau saya diminta

untuk membuka sekarang, saya buka.59

Sebagaimana juga diungkapkan oleh Maidah dan Subadri yang mengaku

bahwa para kader tidak dapat mengetahui secara jelas apa yang dikerjakan oleh

elite-elitnya di PKS. Khususnya perilaku dan aktivitas para elite dalam mengelola

partai. Terkait dengan hal tersebut dan kaitannya dengan kasus Luthfi Hasan

Ishaaq, dia melanjutkan:

“Saya sebenarnya tidak percaya dengan kasus yang menjerat Luthfi Hasan

Ishaaq. Karena menurut saya pribadi, kita sebagai kader partai didik dan

dibina untuk bersih dalam halaqoh setiap minggu... Tapi dalam kasus ini,

apakah benar sampai sedemikian... Tapi pada satu sisi, sebenarnya kita

kader-kader yang di bawah tidak tahu secara detail apa yang terjadi di atas.”

59

Arief Munandar. 2011. Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004. Disertasi:

Universitas Indonesia. Hal. 236.

Page 56: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

45

C. Dominasi Kalangan Pragmatis Dan Tersingkirnya Kader Ideologis

Ada dinamika penting dalam internal PKS paska pemilu 2009, yaitu

semakin menguatnya kalangan pragmatis dalam internal PKS.60

Menurut

Burhanudin Muhtadi, hasil pemilu 2009 memberi peluang bagi faksi pragmatis di

PKS untuk menjadikan PKS menjadi partai pragmatis yang berorientasi pada

pemenagan pemilu. Hal inilah yang menjelaskan mengapa PKS menjadi koalisi

dengan pemerintahan SBY, karena memudahkan untuk melakukan mobilisasi

sumber daya finansial untuk kepentingan partai.61

Kalangan pragmatis ini yang

dinilai oleh beberapa kader PKS sebagai aktor yang mencari uang untuk keuangan

partai.62

Kalangan pragmatis dalam internal PKS berusaha mendominasi jajaran

kepengurusan PKS. Misalnya ada yang mengatakan bahwa Luthfi Hasan Ishaaq

menjadi presiden PKS lebih karena kedekatannya dengan Hilmi. Mashadi, pendiri

Partai Keadilan mengartakan “Ia (Luthfi Hasan Ishaaq) sangat loyal terhadap

Ustaz Hilmi. Pemujaannya terhadap Ustaz Hilmi begitu luar biasa.”63

Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin mempunyai kewenangan

yang sangat besar terhadap arah kebijakan partai sampai pada penempatan orang-

60

Beberapa pendapat mengemuka mengenai faksi-faksi dalam tubuh PKS. Pertama

adalah faksi pragmatis atau kesejahteraan, yaitu elite PKS yang berorientasi pada pemenangan

pemilu dan cenderung meninggalkan keketatan ideologi partai sebagaimana yang diterapkan pada

masa Jamaah Tarbiyah, elite yang masuk dalam kategori ini adalah: Hilmi Aminuddin, Anis

Matta, Mahfud Siddiq, Luthfi Hasan Ishaaq, dan Fahri Hamzah. Sedangkan faksi lainnya adalah

adalah ideologis atau keadilan, mereka adalah kader PKS yang mementingkan keketatan ideologi

dalam memandu aktifitas politik PKS, mereka juga lebih mengutamakan kaderisasi yang kuat

dalam internal PKS, yang masuk dalam kategori ini misalnya: Ihsan Tandjung, Yusuf Supendi,

Mashadi, Abu Ridho, Tizar Zein, Didin Hafidudin, dan Ferry Nur. 61

Burhanuddin Muhtadi. 2012. Dilema PKS: Suara dan Syariah, KPG (Kepustakaan

Populer Gramedia), Jakarta. Hal. 243-244 62

Wawancara dengan Subadri, kader PKS Kabupaten Bogor. Wawancara pada 1

September 2015. 63

Majalah Detik. Sang Ketua, Dari Servis Sofa Hingga Penjara. Edisi 78, 27 Mei-2 Juni

2013.

Page 57: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

46

orang yang menduduki jabatan di PKS.64

Ketua Majelis Syuro mempunyai

wewenang mengajukan nama-nama Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP),

Presiden, Sekjen, Bendahara Umum, dan Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP),

bahkan berwenang mengajukan orang-orang tertentu untuk jabatan-jabatan

tersebut.65

Kalau dilihat dari struktur kepengurusan DPP PKS periode

kepemimpinan Luthfi Hasan Ishaaq, sebagian besar posisi ketua DPP PKS

diduduki oleh faksi pragmatis dan kader yang loyal kepada Hilmi Aminuddin,

seperti: Luthfi Hasan Ishaaq, Anis Matta, Mahfud Siddiq, Mardani Ali Sera, dan

Fahri Hamzah.

Terdapat faktor mengapa Hilmi Aminuddin sangat berpengaruh. Pertama,

terjadi kesungkanan para muridnya terhadap Hilmi. Sebagian besar kader senior

PKS di Majelis Syuro merupakan murid (mutarabbi) Hilmi sejak jaman Jemaah

Tarbiyah. Kedua, kedenderungan untuk membangun dan mempertahankan

harmoni serta menghindari konflik.66

Kalangan pragmatis ini juga cenderung mempunyai gaya hidup mewah.

Misalnya Luthfi Hasan Isaaq memiliki beberapa unit mobil mewah, seperti Mazda

CX berharga sekitar Rp 800 jutaan dan Mitsubishi Pajero sekitar Rp 400 jutaan –

Rp. 500 jutaan. Selanjutnya yang disita KPK dari kantor DPP PKS, pada 23 Mei

64

Wawancara dengan Arman Salam, peneliti dan pengamat politik LSI (Lingkaran

Survei Indonesia). 65

Arief Munandar. 2011. Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004. Disertasi:

Universitas Indonesia. Hal. 233-234. 66

Arief Munandar. 2011. Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004. Disertasi:

Universitas Indonesia. Hal. 235.

Page 58: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

47

2014 berjenis Alphard yang berharga di atas Rp 1 miliar. Luthfi juga mempunyai

lima rumah yang termurah sekitar Rp 2 milliar.67

Donimasi kalangan fragmatis di dalam PKS terlihat dari dipecatnya para

kader yang masih mempertahankan kemurnian ideologi partai. Mereka adalah

kader-kader PKS yang mengkritik kebijakan-kebijakan yang dilakukan PKS yang

menurut mereka keluar dari pakem ideologi ketika masih jaman Gerakan Tarbiyah

atau masih menjadi Partai Keadilan. Misalnya mereka mengkritik kalangan

pragmatis yang bergaya hidup mewah, menjadikan PKS menjadi partai terbuka,

dan menunjuk Adang Daradjatun sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada

Pilkada 2007.

Pertama dalam kasus pemecatan Yusuf Supendi, pendiri Partai Keadilan.

Menurut Arif Munandar, Hilmi Aminuddin memecat Yusuf agar tidak ada

matahari kembar di PKS. Dia mengatakan bahwa Yusuf Supendi dan Hilmi

Aminuddin punya karakter yang sangat berbeda. Akibatnya, kerap terjadi

perseteruan anatara mereka dan membuat Hilmi terluka secara personal.

Lanjutnya "kebetulan Hilmi sebagai pemimpin, akhirnya berputar-putar terus

sehingga jadi susah dibedakan mana persoalan partai, mana persoalan

pribadi. Ketika diberhentikan, posisi Yusuf adalah anggota Majelis Syuro PKS.68

Kader lain yang dipecat adalah Ketua Departemen Kewanitaan PKS

Nursanita Nasution. Dia diberhentikan karena meminta Hilmi Aminuddin untuk

67

Kompasiana.com. Sumber Dana PKS. Data diperoleh pada tanggal 9 November 2015

dari situs: http://www.kompasiana.com/danielht/sumber-dana-pks_553007cf6ea834fd0c8b458b.

diterbitkan tanggal 25 Mei 2013. 68

Nasional.tempo.co. Yusuf Dipecat agar Tak Ada Mentari Kembar

PKS”. http://nasional.tempo.co/read/news/2013/02/10/078460336/yusuf-dipecat-agar-tak-ada-

mentari-kembar-pks. Diakses pada 10 November 2015.

Page 59: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

48

terbuka terkait dana dari Wiranto dalam musyawarah tiga lembaga tinggi di

Jakarta. Saat itu, Hilmi menjawab secara politis secara resmi partai belum pernah

mendapatkan uang dari Wiranto. Pada putaran pertama pemilihan presiden 2004,

Hilmi Aminduddin mendukung pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Padahal, 70

persen anggota majelis syuro memutuskan menyokong pasangan Amien Rais-

Siswono Yudohusodo.69

Kader yang dipecat selanjutnya adalah Muhammad Haikal. Dia kehilangan

posisinya sebagai anggota Dewan Syariah PKS Wilayah DKI Jakarta karena

mengirim pesan pendek kepada Mahfudz Siddik, Fahri Hamzah, dan Andi

Rahmat, yang berisi imbauan untukl tetap konsisten membela dakwah, tidak perlu

mengikuti arahan Hilmi Aminuddin.70

Kemudian kader yang dipecat adalah

Fathuddin Jafar, dia dipecat karena menerjemahkan surat peringatan disampaikan

para tokoh senior PKS terhadap Hilmi ke dalam bahasa Arab. Terjemahan

tersebut kemudian dikirim kepada Syekh Abdul Qadir dari Madinah, seorang

donatur PKS.71

Menurut Didin Hafidudin, pendiri Partai Keadilan, bahwa dia dan

beberapa tokoh senior partai seperti Mashadi, Tizar Zein, Ihsan Tanjung, dan

Daud Rasyid pernah menemui Hilmi Aminuddi pada Maret 2008 di Bandung.

69

Merdeka.com. Bertangan besi ingin berkuasa sampai mati.

http://www.merdeka.com/khas/bertangan-besi-ingin-berkuasa-sampai-mati-misteri-hilmi-

aminuddin-5.html. Diakses pada 4 November 2015. 70

Merdeka.com. Bertangan besi ingin berkuasa sampai mati.

http://www.merdeka.com/khas/bertangan-besi-ingin-berkuasa-sampai-mati-misteri-hilmi-

aminuddin-5.html. Diakses pada 4 November 2015. 71

Merdeka.com. Bertangan besi ingin berkuasa sampai mati.

http://www.merdeka.com/khas/bertangan-besi-ingin-berkuasa-sampai-mati-misteri-hilmi-

aminuddin-5.html. Diakses pada 4 November 2015.

Page 60: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

49

Mereka memberi nasihat pada Hilmi agar kegiatan dan perilaku politik yang

dijalankan PKS tidak pragmatis.72

Mereka juga resah melihat manuver-manuver politik Hilmi Aminuddin

yang dianggap menghancurkan citra partai dan jamaah. Salah satu isi surat

tersebut adalah peringatan tentang anggaran dasar yang diubah oleh Hilmi,

terutama masalah masa kepemimpinan majelis syuro menjadi seumur hidup, yang

sebelumnya hanya dua periode.73

Dan pada akhir November 2008, para tokoh

senior PKS tersebut dipecat dari partai dan tidak boleh mengisi ceramah di

tempat-tempat dikuasai partai.74

Dipecatnya para kader ideologis ini membuat dominasi kalangan

pragmatis semakin menguat, puncaknya adalah pada periode kepemimpinan

Luthfi Hasan Ishaaq ini. Implikasinya adalah kelompok pragmatis ini

mengendalikan seluruh aktifitas partai, termasuk terkait pencairan dana untuk

partai (fund rising). Selain itu juga, dengan ketiadaan kader-kader ideologis di

kepengurusan DPP PKS periode itu, mekanisme kontrol secara institusi dan

ideologis menjadi lemah.

72

Detik.com. Nasihat Didin Hafidhuddin untuk Hilmi Aminuddin Agar Tak Jadi Godfather.

http://news.detik.com/berita/2178725/nasihat-didin-hafidhuddin-untuk-hilmi-jangan-jadikan-pks-

seperti-mafia. Diakses pada 25 Oktober 2015. 73

Anggaran dasar PKS menyebut posisi Ketua Majelis Syuro maksimal dua periode.

Hilmi Aminuddin sudah menjabat dua periode yang dipilih pada tahun 1995 dan 2000, dan

seharusnya berakhir pada tahun 2005. Namun pada Mei 2005, Majelis Syuro yang dipimpin Hilmi

Aminuddin mengubah poin masa kepemimpinan Ketua Majelis Syuro dalam Anggaran Dasar PKS

menjadi tanpa batas. 74

Merdeka.com. Lantang Menantang Lembang.

http://sosok.merdeka.com/khas/lantang-menantang-lembang-misteri-hilmi-aminuddin-

6.html. Diakses pada 4 November 2015.

Page 61: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

50

BAB V

KESIMPULAN

Bahwa penjelasan mengapa kasus korupsi yang menjerat terjadi pada

priode Luthfi Hasan Ishaaq terjadi karena terdapat beberapa kelemahan PKS

dalam hal institusionalisasi partai, khususnya yang menyangkut derajat

kesisteman. Hal tersebut dapat dilihat, pertama, adanya kebijakan menjadi partai

terbuka membuat perubahan besar dalam internal PKS. Dengan kebijakan

tersebut, faktor yang jelas berubah adalah idealisme kader. Kebijakan PKS

dibidang kaderisasi kader pada penguatan kapasitas individu mulai melonggar

(misalnya kaderisasi dalam halaqoh), dan cenderung aktivitas partai diarahkan

kepada pemenangan politik elektoral, baik di nasional maupun daerah.

Kedua adalah kelanjutan dari faktor yang pertama, yaitu karena kebutuhan

strategi elektoral yang menargetkan menjadi tiga besar pada pemilu 2014, maka

PKS membutuhkan dana besar untuk membiayai operasional dan dana kampanye.

Masalah yang muncul dari fenomena ini adalah bagaimana membiayai

operasional dan dana kampanye partai. Sebagaimana temuan penelitian ini dalam

bab IV, masalah transparansi keuangan menjadi indikator lemahnya

institusionalisi PKS. Sulit bagi beberapa elite kader yang ingin mengetahui dari

siapa sumber dana yang masuk ke partai. Hal ini menjadi rentan bila dilihat dari

aspek pengusaha-pengusaha gelap yang mendanai partai dan sumber dana partai

yang berasal dari pemburuan rente dari kementerian di mana kader PKS menjadi

menteri.

Page 62: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

51

Ketiga, puncak dari terdapat kelemahan institusionaliasi PKS terlihat

ketika dipecatnya kader-kader senior yang masih memegang ideologi partai

dengan ketat. Dampaknya adalah elite-elite pragmatis semakin mendominasi

kepengurusan partai. Hal ini juga dapat dilihat dengan dilanggarnya AD/ART

partai oleh faksi pragmatis, yaitu digantinya masa jabatan ketua Majelis Syuro,

yang seharusnya pada dibatasi hanya menjabat maksimal dua periode, kemudian

diubah menjadi tanpa batas.

Terakhir, kebijakan PKS menjadi partai terbuka terjadi pada Munas PKS

di Bali tahun 2008. Ketika itu yang menjabat menjadi presiden PKS adalah Tifatul

Sembiring, kemudian pada tahun 2009 Luthfi Hasan Ishaaq dipilih sebagai

presiden partai. Kemudian kebijakan PKS menjadi partai terbuka diteguhkan

kembali pada Mukernas PKS di Jakarta tahun 2010. Jadi, bahwa penjelasan

mengapa kasus korupsi di PKS baru terjadi pada periode Luthfi Hasan Ishaaq

adalah karena akumulasi dari ketiga faktor tersebut.

Page 63: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

52

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ambardi, Kuskrido. 2009. Mengungkap Politik kartel, Jakarta: KPG

(Kepustakaan Populer Gramedia).

Budiardjo, Miriam. 1998. Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia.

Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama.

Burhanudin Muhtadi. 2012. Dilema PKS : Suara dan syariah, Jakarta: KPG

(Kepustakaan Populer Gramedia).

Damanik, Ali Said. 2002. Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun

Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Bandung: Teraju.

Dijk, Kees Van. 2005. Partai Keadilan Sejahtera; Radical, Moderate, and

Practical, Jakarta: KITLV.

Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Firman, Subagyo. 2009. Menata partai politik dalam arus demokratisasi

Indonesia, Jakarta: RM book.

Dokumen, Makalah, Jurnal, Skripsi, Disertasi

Muhtadi, Burhanudin “partai politik dan lingkaran korupsi”, Makalah yang

tersedia di wibesite http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27926/korupsi-partai-

politik-dan-lingkaran-korupsi.pdf. Diunduh 2 Mei 2013.

Munandar, Arief. 2011. Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca

Pemilu 2004. Disertasi: Universitas Indonesia.

Negara, Diana Puspa. 2008. Marketing Public Relations dalam Partai Keadilan

Sejahtera, Skripsi: Universitas Sebelas Maret.

Randall, Vicky dan Lars Svasand. Party Institusionalization in New Democracies.

Jurnal SAGE Publications, tahun 2002, Vo 8 No.1 pp.5-29.

Page 64: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

53

Koran dan Majalah

Majalah Detik. Sang Ketua, Dari Servis Sofa Hingga Penjara. Edisi 78, 27 Mei-2

Juni 2013.

Berita Online

Burhanudin Muhtadi. Masalah Institusionalisasi Partai Kita. Koran Tempo tahun

2015. Diunduh tanggal 13 Oktober 2015 dari situs:

https://majalah.tempo.cokonten/2015/04/13/KL/147914/Partai-Modern-Vs-Partai-

Fans-Club/07/44.

Detik.com. Nasihat Didin Hafidhuddin untuk Hilmi Aminuddin Agar Tak Jadi

Godfather. http://news.detik.com/berita/2178725/nasihat-didin-hafidhuddin-

untuk-hilmi-jangan-jadikan-pks-seperti-mafia. Diakses pada 25 Oktober 2015.

Kompas.com, PKS Kembalikan Uang Gratifikasi ke KPK,

http://nasional.kompas.com/read/2011/05/19/22151353/PKS.Kembalikan.Uang.G

ratifikasi.ke.KPK. Diakses pada tanggal 06 juni 2013.

Kompasiana.com. Sumber Dana PKS,

http://www.kompasiana.com/danielht/sumber-dana-

pks_553007cf6ea834fd0c8b458b. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2015.

Mediaumat.com. Terbuka Maka Ditinggalkan. Diunduh dari situs:

http://mediaumat.com/media-nasional/4173-98-terbuka-maka-ditinggalkan.html.

Diakses pada tanggal 23 Oktober 2015.

Merdeka.com. Bertangan besi ingin berkuasa sampai mati,

http://www.merdeka.com/khas/bertangan-besi-ingin-berkuasa-sampai-mati-

misteri-hilmi-aminuddin-5.html. Diakses pada 4 November 2015.

Merdeka.com. Lantang Menantang Lembang.

http://sosok.merdeka.com/khas/lantang-menantang-lembang-misteri-hilmi-

aminuddin-6.html. Diakses pada 4 November 2015.

Nasional.tempo.co. Yusuf Dipecat agar Tak Ada Mentari Kembar PKS”,

http://nasional.tempo.co/read/news/2013/02/10/078460336/yusuf-dipecat-agar-

tak-ada-mentari-kembar-pks. Diakses pada Minggu, 10 November 2015.

Nasional.inilah.com. Inilah Alasan Didin Hafidhuddin Keluar dari PKS,

http://nasional.inilah.com/read/detail/1365212/inilah-alasan-didin-hafidhuddin-

keluar-dari-pks#sthash.EIEuxnzS.dpuf. Diakses pada 28 Oktober 2015.

Page 65: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

54

News.detik.com. 10 Masalah Keuangan Parpol Versi ICW,

http://news.detik.com/berita/2856859/10-masalah-keuangan-parpol-versi-icw.

Diakses pada 12 Oktober 2015.

Tempo.com, Luthfi Hasan Tersangka Pencucian Uang,

http://www.tempo.co/read/news/2013/03/26/078469527/Luthfi-Hasan-Ishaaq-

Tersangka-Pencucian-Uang. Diakses pada tanggal 2 Mei 2013.

Wawan E. Kuswandoro. Pelembagaan Partai Politik Randall.

http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik-randall/. Diakses

pada tanggal 10 November 2015.

http://www.gatra.com/pemilu-profile-partai/26525-partai-keadilan-sejahtera-

pks.html Diakses pada tanggal 6 juni 2013.

http://21ngafifi.wordpress.com/2010/10/25/beberapa-teori-dasar-tentang-korupsi/.

Diakses pada tanggal 2 Mei 2013.

http://tentang-pks-lbn.blogspot.com/2012/04/sejarah-ringkas.html. diakses pada

tanggal 3 November 2014.

http://berita.maiwanews.com/susunan-pengurus-dpp-pks-periode-2010-2015-

5671.html. Diakses pada 3 November 2014.

http://arsiparmansyah.wordpress.com/2008/09/05/sumpah-anti-korupsi-pks/.

Diakses pada 3 November 2014

Wibesite Resmi

http://www.pks.go.id

http://www.pks.or.id/content/sejarah-ringkas

http://www.pks.or.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-dan-platform-kebijakan-

pembangunan-pks.

http://www.pks.or.id/content/visi-dan-misi

Page 66: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

55

Wawancara

Subadri. Wawancara pada 20 September 2015

Maidah. Wawancara pada 10 Oktober 2015

Hartono. Wawancara pada 12 Februari 2016.

Arman Salam. Wawancara pada 12 Februari 2016.

Page 67: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

56

Lampiran

Foto wawancara dengan Hartono (Wakil Bidang Humas DPP PKS)

Page 68: KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32589/1/ASEP AS... · KORUPSI DAN INSTITUSIONALISASI PARTAI: STUDI PARTAI

57

Foto wawancara dengan Maidah (pengurus DPD (Dewan Perwakilan Daerah) PKS

Kabupaten Bogor