Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A� Ruang Lingkup

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus

menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan,

perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi

yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun

laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi,

termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah pemerintah

pusat/daerah.

2

B�Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas

koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan

kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak

dilanjutkan.

C�Definisi

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar

dengan pengertian:

1� Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang

dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian

laporan keuangan.

2� Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak

sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan

periode berjalan atau periode sebelumnya.

3� Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar

akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai

dengan yang seharusnya.

4� Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau

tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi,

3

program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat

dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

5� Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan

kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi

baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,atau perkembangan

lain.

6� Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar

muka laporan keuangan.

4

BAB II

KOREKSI KESALAHAN

Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

entitas pelaporan. Untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporan

keuangan tidak menyesatkan maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan.

Laporan keuangan disusun pada pisah tanggal tertentu; terhadap laporan keuangan

pemerintah, mengikuti periode tahun anggaran yaitu meliputi masa satu tahun

mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut ketentuan UU

Bidang Keuangan laporan keuangan pemerintah harus disampaikan kepada DPR

paling lambat 6 bulan setelah tutup tahun buku, setelah dilakukan audit oleh BPK.

Terdapat tahapan atau periode waktu dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan sampai dengan penyampaian laporan keuangan ke DPR, yaitu :

1� periode waktu sebelum laporan keuangan disusun dan disajikan, atau tahun

berjalan

2� periode waktu setelah laporan keuangan sudah diterbitkan tetapi belum

diaudit oleh BPK

3� periode waktu setelah laporan diaudit oleh BPK disampaikan ke DPR/DPRD

dan telah ditetapkan dengan UU atau Peraturan daerah.

5

Adapun kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bisa terjadi pada satu atau

beberapa periode sebelumnya dan mungkin baru ditemukan pada periode berjalan

atau pada periode setelah Laporan Keuangan disahkan dan telah diterbitkan

Undang-undang dan/atau Peraturan Daerah. Kesalahan-kesalahan tersebut

kemungkinan disebabkan antara lain keterlambatan penyampaian bukti transaksi

keuangan oleh Pengguna Anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan

pencatatan, kesalahan dalam interprestasi fakta, kecurangan atau kelalaian dan

kemungkinan kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi.

Dalam situasi tertentu suatu kesalahan mungkin mempunyai pengaruh signifikan

bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-

laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan. Agar informasi laporan

keuangan bebas dari unsur kesalahan, maka PSAP No 10 mengatur perlakuan

tentang koreksi kesalahan.

A� Kesalahan dan Koreksinya

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai

dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode

berjalan atau periode sebelumnya. Periode berjalan adalah periode sebelum

laporan keuangan belum ditetapkan dengan Perda.

Periode sebelumnya adalah periode akuntansi dimana laporan keuangan telah

diterbitkan. Paragrap 16 PSAP 10 menjelaskan bahwa laporan keuangan

6

dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang

atau peraturan daerah.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dapat dikelompokkan menjadi

kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik.

1� Menurut paragraf 11, menetapkan bahwa koreksi kesalahan yang

tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang

mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan

pada akun yang bersangkutan dalam periode yang berjalan.

Kesalahan dalam jenis belanja dan pendapatan akan dilakukan koreksi

terhadap jenis belanja dan pendapatan yang bersangkutan dengan

memperhatikan pengaruh kesalahan tersebut terhadap kas.

a� Contoh kesalahan yang mempengaruhi Kas dalam periode

berjalan :

Pada tanggal 15 Mei 2006, dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan

SP2D-LS dengan nilai Rp 513.000.000. Pada hari dan tanggal yang

sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp

531.000.000,-. Pada waktu dilakukan kas opname, ditemukan

perbedaan antara saldo kas menurut bank dan saldo menurut buku dan

setelah diteliti perbedaanya adalah pada SP2D-LS yang diterbitkan

tanggal 15 Mei 2006.

Transaksi tersebut dicatat pada tanggal 15 Mei 2006 :

7

Kelebihan pencatatan pada akun belanja pegawai sebesar Rp 18.

000.000, (Rp 531.000.000 - Rp 513.000.000) dilakukan koreksi

sebagai berikut:

SKPD

Tanggal Uraian Ref Debet Kredit15/5/06 Piutang dari BUD 18 juta

Belanja Pegawai 18 juta(Untuk mencatat penerimaan kembali belanja pegawai)

BUD

Tanggal Uraian Ref Debet Kredit15/5/06 Kas di Kas Daerah 18 juta

Belanja Pegawai 18 juta(Untuk mencatat penerimaan kembali belanja pegawai)

b� Tidak Mempengaruhi Kas pada periode berjalan.

Pada Tanggal 15 Mei 2006, dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan

SP2D-LS dengan nilai Rp 531.000.000. Pada hari dan tanggal yang

sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp

531.000.000 sebagai belanja barang. Pada waktu menyusun laporan

diketahui ada kekeliruan pembukuan belanja atas SP2D pada tanggal 15

Mei 2006, maka transaksi tersebut akan dikoreksi seperti berikut:

Karena kesalahan pada akun belanja, maka koreksi dilakukan sebagai

berikut:

8

SKPD

Belanja Pegawai Rp 531.000.000Belanja Barang Rp 531.000.000

BUN

Tidak ada Jurnal

2� Menurut paragraf 12 PSAP 10, menetapkan bahwa koreksi

kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan

periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada

akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan

Contoh 1:

Pada tanggal 20 April 2005, diterima setoran atas pendapatan Retribusi

Parkir dengan STS No. 123 sebesar Rp 13.000.000. Pada hari dan tanggal

yang sama STS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp

31.000.000,-. Pada bulan Januari 2006 waktu menyusun laporan, diketahui

kesalahan tersebut, ditemukan perbedaan antara saldo kas menurut bank

dan saldo menurut buku sebesar Rp 18.000.000 (Rp 31.000.000 – Rp

13.000.000).

Dengan ditemukannya kesalahan pencatatan tersebut pembetulan

dilakukan dengan jurnal koreksi sebagai berikut:

SKPD

Pendapatan retribusi Rp 18.000.000Utang kepada BUD Rp 18.000.000

9

BUD

Pendapatan Retribusi Rp 18.000.000Kas di kas daerah Rp 18.000.000

Contoh 2:

Pada Tanggal 15 Mei 2005, dibayar gaji pegawai dengan menerbikan

SP2D-LS dengan nilai Rp 513.000.000. Pada hari dan tanggal yang sama

SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar

Rp531.000.000,-.

Pada bulan Januari 2006 waktu menyusun laporan, diketahui kesalahan

tersebut, ditemukan perbedaan antara saldo kas menurut bank dan saldo

menurut buku sebesar Rp18.000.000 (Rp531.000.000–Rp513.000.000).

Atas kesalahan tersebut belanja pegawai harus dikurangi sebesar

Rp18.000.000 (Rp531.000.000-Rp513.000.000) dan dikoreksi dengan

jurnal sebagai berikut:

SKPD

Piutang dari BUD Rp 18.000.000Belanja Pegawai Rp 18.000.000

BUD

Kas di Kas Daerah Rp 18.000.000Belanja Pegawai Rp 18.000.000

10

3� Menurut paragraf 13 PSAP 10 Koreksi kesalahan atas pengeluaran

belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

mempengaruhi posisi kas serta mempengaruhi secara material posisi aset

selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,

dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset,

serta akun ekuitas dana yang terkait.

Pada Tanggal 20 Oktober 2005, dibayar belanja modal atas pengadaan 2

mobil dinas @ Rp 255.000.000,- pembayaran dilakukan dengan SP2D-LS

sebesar Rp 550.000.000,-. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS

tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 550.000.000,-. Pada

Bulan Juni 2006 laporan keuangan Tahun Anggaran 2005 telah diterbitkan

dan telah disampaikan ke DPRD, kemudian diketahui bahwa ada

kesalahan dalam penerbitan dan pembayaran SP2D-LS atas pengadaan

mobil dinas pada tanggal 20 April 2005 yang seharusnya berjumlah Rp

510.000.000 sehingga harus dilakukan pengembalian belanja tersebut oleh

pemasok sebesar Rp 40.000.000,-. Penagihan kepada pemasok sudah

berhasil dilakukan dan disetorkan pada tanggal 25 Juni 2006 sebesar Rp

40.000.000,- Pengaruh pengembalian tersebut adalah bertambahnya kas

dan pendapatan yang diikuti penurunan aset. Transaksi tersebut akan

dibukukan seperti berikut:

SKPD

Jurnal Tanggal 20 Oktober 2005

Belanja Modal – Peralatan dan Rp 550.000.000

11

MesinPiutang dari BUD Rp 550.000.000

Peralatan dan Mesin Rp 550.000.000Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 550.000.000

Jurnal Koreksi tangal 25 Juni 2006

Utang kepada BUD Rp 40.000.000Pendapatan lain-lain Rp 40.000.000

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 40.000.000Peralatan dan Mesin Rp 40.000.000

BUD

Jurnal Tanggal 20 Oktober 2005

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 550.000.000Kas di kas daerah Rp 550.000.000

Jurnal Koreksi tangal 25 Juni 2006

Kas di Kas Daerah Rp 40.000.000Pendapatan Lain-lain Rp 40.000.000

4� Paragraf 14, menetapkan bahwa koreksi kesalahan atas

pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali

belanja) yang tidak berulang yang tejadi pada periode-periode sebelumnya

dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material

posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

Contoh:

12

Pada tanggal 15 Mei 2005, diterbitkan SP2D atas SPJ belanja modal atas

pengadaan Air Condition (AC) seharga Rp 2.250.000,-. Pada hari dan

tanggal yang sama SP2D tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar

Rp 2.250.000,-. Pada bulan Agustus 2006, pada saat itu laporan keuangan

tahun 2005 sudah disampaikan ke DPRD, diketahui ada kesalahan dalam

pengesahan SPJ pengadaan AC tanggal 15 Mei 2005, dimana harga beli

AC menurut faktur sebesar Rp 2.225.000,- Akibatnya aset tetap yang

terlalu tinggi Rp 25.000 (pengaruhnya tidak material) dan disarankan oleh

Bawasda agar dilakukan tuntutan perbendaharaan kepada Bendahara

Pengeluaran, dan telah dilakukan pembayaran kembali oleh Bendahara

Pengeluaran. Transaksi tersebut dibukukan seperti berikut:

SKPD

Jurnal Tanggal 15 Mei 2005

Belanja Modal – Peralatan dan Mesin

Rp 2.250.000

Piutang dari BUD Rp 2.250.000Peralatan dan Mesin Rp 2.250.000

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 2.250.000

Jurnal Koreksi

Utang kepada BUD Rp 25.000Pendapatan lain-lain Rp 25.000

BUD

Jurnal Tanggal 15 Mei 2005

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 2.250.000Kas di kas daerah Rp 2.250.000

Jurnal Koreksi

Kas di kas daerah Rp 25.000

13

Pendapatan Lain-lain Rp 25.000

5� Menurut paragraf 15 PSAP 10, Koreksi kesalahan atas penerimaan

pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan

tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun

ekuitas dana lancar.

Kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi

pada periode sebelumnya dan mengakibatkan kas bertambah dimana

laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, koreksi kesalahan

pendapatan tersebut dilakukan dengan menambah kas dan menambah akun

ekuitas dana lancar. Sedangkan apabila kesalahan mengakibatkan saldo

kas berkurang, maka koreksi dilakukan dengan mengurangi ekuitas dana

lancar dan kas.

Contoh

Pada Tanggal 9 Pebruari 2005, diterima pendapatan sewa gedung

pertemuan dengan bukti STS sejumlah Rp 3.575.000. dan salah

dibukukan sebesar Rp 3.275.000. Kesalahan atas pencatatan tersebut

ditemukan pada tahun 2006 dimana laporan keuangan Tahun Anggaran

2005 telah diterbitkan. Pengaruh dari pencatatan pendapatan yang

demikian adalah penyajian saldo Kas dan SiLPA menurut buku terlalu

kecil sehingga akun Kas dan SiLPA harus ditambah. Transaksi – transaksi

tersebut akan dibukukan seperti berikut:

14

SKPD

Jurnal Tanggal 9 Februari 2005

Utang kepada BUD Rp 3.275.000Lain-lain PAD - Pendapatan sewa Rp 3.275.000

Jurnal Koreksi

Tidak ada jurnal

BUD

l Tanggal 9 Februari 2005

Kas di kas daerah Rp 3.275.000Lain – lain PAD Rp 3.275.000

Jurnal Koreksi

Kas di kas daerah Rp 300.000SiLPA/SiKPA Rp 300.000

6� Paragraf 20 PSAP 10 menyatakan : Koreksi kesalahan yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak

mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan

periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca

terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh:

15

Belanja modal atas Peralatan Mesin sebesar Rp 5.000.000 pada waktu

mencatat aset tetap salah dibukukan sebagai aset tetap Jalan, irigasi dan

jaringan.

SKPD

Jurnal yang salah

Belanja Modal Peralatan Mesin Rp 5.000.000Piutang dari BUD Rp 5.000.000

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 5.000.000Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 5.000.000

Jurnal koreksi

Peralatan Mesin Rp 5.000.000Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 5.000.000

BUD

Jurnal Pada saat pembayaran

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 5.000.000Kas di Kas Daerah Rp 5.000.000

Jurnal koreksi

Tidak ada jurnal

7� Paragraf 22 menyatakan : kesalahan berulang dan sistemik seperti

yang dimaksud pada paragraf 9, tidak memerlukan koreksi, melainkan

dicatat pada saat terjadi.

Paragraf 9 menjelaskan bahwa kesalahan yang berulang dan sistemik

adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-

jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya

adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi

16

sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib

pajak.

Apabila seorang wajib pajak kurang bayar, maka pada saat dibayar

dicatat sebagai pendapatan pajak pada saat diterimanya pendapatan

tersebut, dan sebaliknya apabila lebih bayar maka pembayaran restitusi

kepada wajib pajak, maka dicatat sebagai pengurang pendapatan pajak

pada saat terjadi.

Contoh:

Pada bulan Maret 2006, Wajib pajak A menerima SKPT kurang bayar

pajak untuk tahun 2005 sebesar Rp 5.000.000,-. Terhadap tagihan tersebut

wajib pajak telah membayar pada bulan April 2006.

SKPD

Transaksi tersebut dijurnal:

Utang kepada BUD Rp 5.000.000Pendapatan pajak Rp 5.000.000

Transaksi tersebut dijurnal:

Kas di kas daerah Rp 5.000.000Pendapatan Pajak Rp 5.000.000

B�Pengungkapan Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Apabila terdapat kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya atau

periode berjalan yang bersifat material terhadap posisi aset, kewajiban dan

17

ekuitas, maupun pendapatan, belanja dan pembiayaan harus diungkapkan

dalam catatan atas laporan keuangan secara memadai sehingga pengguna

laporan dapat memahami kejadian tersebut.

BAB III

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam menyusun dan menyajian laporan keuangan perlu memperhatikan

Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi yang merupakan dasar

pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,

belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan. Kebijakan tersebut akan

berdampak pada keandalan laporan keuangan yang akan dihasilkan, sehingga

kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu.

Dalam penyusunan laporan keuangan kebijakan akuntansi harus diungkapkan

dalam catatan atas laporan keuangan sebelum menjelaskan pos-pos laporan

keuangan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh para pengguna laporan

keuangan.

A� Perubahan Kebijakan Akuntansi

Adakalanya kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam suatu periode

akuntansi berbeda dengan periode sebelumnya. Paragraf 26 PSAP 10

18

menyatakan: Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya

apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintahan yang

berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan

menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau

arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan

keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi misalnya antara lain adalah perubahan metode

penyusutan dan metode penilaian persediaan. Penyusutan adalah penyesuaian

nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset

sehingga diperoleh nilai wajar. Jadi penyusutan bukan merupakan metode

alokasi biaya untuk memupuk dana dalam rangka penggantian aset tetap.

Dengan demikian, apabila dilakukan penyusutan terhadap aset tetap, maka

tidak berhubungan dengan beban belanja, dan oleh karena itu perubahan

kebijakan terhadap penyusutan tersebut tidak mempengaruhi laporan ralisasi

anggaran.

Contoh:

Pemkot Madiun membeli Komputer dan pheriperalnya pada bulan Desember

2003 senilai Rp 200 juta. Pada tahun 2003 Pemkot Madiun menetapkan

kebijakan akuntansi dengan menerapkan penyusutan untuk peralatan dan

mesin menggunakan metode garis lurus. Estimasi masa manfaat komputer

tersebut 5 tahun. Dalam perjalanan waktu, pada tahun 2006 Pemkot Madiun

memutuskan untuk mengubah Kebijakan Akuntansi Penyusutan Peralan dan

19

Mesin (termasuk komputer) dari metode garis lurus (straight line method)

menjadi metode penyusutan saldo menurun (double declining method)

Terhadap perubahan kebijakan akuntansi tersebut, disusun perhitungan

penyusutan sebagai berikut:

Perhitungan menurut metode garis lurus

Tahun Perhitungan Nilai Disusutkan Nilai Buku2003 - 0 200.000.0002004 20 % X Rp 200.000.000 40.000.000 160.000.0002005 20 % X Rp 200.000.000 40.000.000 120.000.0002006 20 % X Rp 200.000.000 40.000.000 80.000.0002007 20 % X Rp 200.000.000 40.000.000 40.000.0002008 20 % X Rp 200.000.000 40.000.000 0

Perhitungan menurut metode saldo menurun :

Tahun Perhitungan Nilai Disusutkan Nilai Buku2003 - 0 200.000.0002004 40 % X Rp 200.000.000 80.000.000 120.000.0002005 40 % X Rp 120.000.000 48.000.000 72.000.0002006 40 % X Rp 72.000.000 28.800.000 43.200.0002007 40 % X Rp 43.200.000 17.280.000 25.920.0002008 40 % X Rp 24.720.000 10.368.000 15.552.000

Pada akhir tahun 2006, akumulasi penyusutan komputer berdasarkan metode

garis lurus sebesar Rp 120.000.000, (penjumlahan penyusutan tahun

2004,2005,2006) berdasarkan metode saldo menurun sebesar Rp 156.800.000

(penjumlahan penyusutan tahun 2004, 2005, 2006), terdapat selisih sebesar

Rp 36.800.000,.

Dengan perhitungan tersebut di atas, pada akhir tahun 2006 terdapat

perbedaan jumlah akumulasi penyusutan sebesar Rp 36.800.000, sehingga

20

nilai wajar aset tetap dengan metode saldo menurun terlalu tinggi sebesar

nilai tersebut, sehingga harus dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Diinvestasikan dalam Aset tetap Rp 36.800.000Akumulasi Penyusutan-

Peralatan dan Mesin

Rp 36.800.000.

B�Pengungkapan

Paragraf 29 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi dan

pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Contoh pengungkapan berdasarkan ilustrasi perubahan kebijakan akuntansi

penyusutan seperti tersebut diatas, dari metode garis lurus, menjadi metode

saldo menurun, adalah sebagai berikut :

”Pada tahun anggaran 2006, pemerintah Kota Madiun, telah menetapkan

perubahan kebijakan akuntansi khusus mengenai metode penyusutan Aset

Tetap- Peralatan dan Mesin, dari metode garis lurus menajdi metode saldo

menurun, dengan alasan agar diperoleh nilai wajar yang mendekati

sebenarnya, karena komputer dan pheriperalnya lebih cepat obsolet.

21

Adapun pengaruh perubahan kebijakan akuntansi metode penyusutan

tersebut, terdapat perbedaan nilai wajar sebagai berikut :

Uraian Metode Garis Lurus Metode Saldo

MenurunNilai perolehan awal 200.000.000,00 200.000.000,00Akumulasi penyusutan sd

Desember 2006 120.000.000,00 156.800.000,00Nilai wajar pada 31 Des. 2006 80.000.000,00 43.200.000,00

Jadi nilai wajar Aset Tetap berupa komputer dan pheriperalnya pada 31

Desember 2006 adalah sebesar Rp 43.200.000,00. Perbedaan tersebut telah

dikoreksikan pada akun yang bersangkutan.”

C�Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi

perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan

aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan

Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat

perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap

berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama

masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak

22

memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh

perubahan itu.

D� Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh

peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait

pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat

operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif

penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai

tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak

pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila

ada-- harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang

dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun

berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang

dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di

akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan

sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat

rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus,

resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

23

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

1� Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara

evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan

publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.

2� Fungsi tersebut tetap ada.

3� Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus,

selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek,

kegiatan ke wilayah lain.

4� Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat

biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

E�Tanggal Efektif

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk

laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun

Anggaran 2010.

Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas

pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama

4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.