Top Banner
Kedeputian Bidang Pencegahan
70

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2014-2015

Jul 17, 2015

Download

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Kedeputian Bidang Pencegahan

Page 2: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

KOORDINASI DAN SUPERVISI

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATUBARA

TAHUN 2014-2015

Kedeputian Bidang Pencegahan

Page 3: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas

dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3)

Koordinasi (Pasal 7)

Supervisi (Pasal 8)

Penyelidikan, Penyidikan

&Penuntutan (Pasal 11)

Pencegahan (Pasal 13)

Monitoring (Pasal 14)

Tugas KPK (UU No.30 Tahun 2002):

Tugas KPK

Page 4: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK 1. Rencana Strategi KPK 2011-2015

• Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi Ketahanan Energi dan Lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan), Ketahanan Pangan, Penerimaan Negara (pajak, bea dan cukai, PNBP), Bidang Infrastruktur serta Kesehatan dan Pendidikan.

2. Tugas dan Kewenangan KPK (Fungsi Monitoring: Pasal 14 UU No. 30 tahun 2002)

Page 5: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)

Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)

Nota Kesepakatan Bersama 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013)

Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)

Kajian Perizinan di Sektor SDA: Kehutanan, Pertambangan & Pertanahan (2013)

Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)

Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Minerba & Kajian Kelautan, Pesisir dan Pulau2 Kecil (2014)

Page 6: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Latar Belakang Korsup Minerba KPK

A. 10 Permasalahan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara saat ini 1. Renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana

2. Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik

3. Pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial

4. Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba

5. Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai

6. Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan DMO (Domestic Market Obligation)

7. Kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah

8. Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan

9. Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal

10. Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan tidak optimalnya sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya.

B. Problem implementasi kebijakan pertambangan minerba di daerah 1. Perbaikan sistem dan kebijakan melalui pelaksanaan action plan atas hasil kajian lebih banyak

dilakukan di tingkat pusat sementara implementasi lebih banyak dilakukan di daerah , dan pengawasan oleh pemda lemah.

2. Resistensi dan pengabaian pemerintah daerah terhadap sebagian kebijakan pusat

3. Koordinasi pemerintah pusat-daerah belum berjalan baik

Page 7: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

SELISIH DATA PRODUKSI

DAN EKSPOR BATUBARA

7

Apabila perbedaan data produksi tersebut di atas dihitung sebagai penerimaan pajak yang hilang, maka besarnya potensi hilangnya penerimaan pajak pada tahun 2012 dapat mencapai Rp. 28,5 trilyun (data DJMB-KemESDM vs BPS-Produksi)

Page 8: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

DATA PRODUKSI BIJIH TIMAH vs LOGAM TIMAH

No Negara Bijih Timah - 2012 Logam Timah - 2012

1 Malaysia 3,639 37,792

2 Indonesia 96,600 52,400

3 Thailand 199 22,847

4 China 85,245 152,000

Page 9: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Mineral (Laporan Surveyor) Tahun 2011

Catatan : Diolah dari Laporan Surveyor yang dimiliki oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag. Dibandingkan dengan data penerimaan Negara yang dimiliki oleh Ditjen Minerba KESDM

No. Uraian Jumlah Perusahaan Potensi Royalti Kurang (US$)

Tahun 2011

1 Nikel 44 15,413,941.95

2 Bijih Besi dan Pasir Besi 54 2,077,411.25

3 Timbal 14 221,430.53

4 Bauksit 34 6,741,777.70

5 Mangaan 34 206,986.05

Total 180 24,661,547.49

9

Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Batubara (Laporan Surveyor)

Tahun 2010 s.d. 2012

2010 7,240.00 280,767,788.26 17,378,028,167.78 486,475,210.10

2011 8,247.00 341,923,986.28 26,554,026,971.88 347,403,523.37

2012 5,773.00 263,724,551.36 18,997,443,590.56 390,333,875.37

Total 21,260.00 886,416,325.90 62,929,498,730.22 1,224,212,608.84

TAHUN JUMLAH LS VOLUME (TON) NILAI FOB (USD) ROYALTI/DHPB BELUM

DIBAYAR (USD)

Page 10: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Perbedaan Perhitungan Royalti Untuk Tembaga PT X berdasarkan Ketentuan KK dan PP N0. 9/2012

10

• Potensi kerugian negara sebesar U$D 169 juta /tahun (Pemerintah hanya menerima 50% dari yang seharusnya setiap tahunnya)

• Jika tidak dilakukan pemurnian, negara hanya meneriman royalti atas 3 jenis mineral (tembaga, emas, perak);

Page 11: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Perbedaan Perhitungan Royalti untuk Nikel di PT Y Berdasarkan Ketentuan KK dan PP No. 9/2012

Unsur Mineral

Ikutan

Jumlah Mineral Yang

Dihasilkan per tahunUnit Tarif KK

Tarif royalti

(PP No.9/2012)

Harga

Mineral Satuan Royalti KK Royalti PP 9/2012

Nickel matte : 100.000 ton - 4% 18.000 $/ton - 72.000.000

NiCo (78%) 78.000 ton -

- Nikel (78%) 77.000 ton 78 $/ton - $/ton 6.006.000 -

- Kobal 1.000 ton 156 $/ton - $/ton 156.000 -

6.162.000 72.000.000

65.838.000

Total

Selisih

Dalam US$

Sumber: Ditjen Minerba KESDM, 2012

11

• Pemerintah hanya menerima USD 6.162.000 (1/12 dari yang seharusnya setiap tahunnya)

• Potensi kerugian negara U$D 65,8 juta / tahun

Page 12: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Keterbatasan Sumberdaya Alam Indonesia

Negara

Cadangan

(Miliar

Ton)

Negara

Produksi

Tahun

2011

(Juta Ton)

Negara

Ekspor

Tahun

2011

(Juta

Ton)

Negara

Impor

Tahun

2011

(Juta

Ton)

Negara

% Energi

Listrik yang

bersumber

dari batubara

tahun 2008-

2009

1. Amerika Utara 246 1. China 3471 1. Indonesia 309 1. China 190 1. Afrika Selatan 93

2.Rusia 147 2. Amerika Serikat 1004 2. Australia 284 2. Jepang 175 2. Polandia 90

3. China 115 3. India 585 3. Rusia 124 3. Korea Selatan 129 3. China 79

4. Australia 76 4. Australia 414 4. Amerika Serika 97 4. India 105 4. Australia 76

5. India 59 5. Indonesia 376 5. Colombia 75 5. Taiwan 66 5. Kazakhstan 70

6. Eropa 50 6. Rusia 334 6. Afrika Selatan 72 6. Jerman 41 6. India 69

7. Afrika 32 7. Afrika Selatan 253 7. Kazakhstan 34 7. Inggris 33 7. Israel 63

8. Indonesia 20 8. Jerman 189 Sumber: 8. Czech Rep 56

9. Amerika Latin 15 9. Polandia 139 9. Maroko 55

Ket: 10. Kazakhstan 117 10. Yunani 55

Total Dunia 7678 11. Amerika Serikat 45

12. Jerman 44

Negara Pengguna Batubara

sebagai Sumber Listrik Terbesar

Data produksi, ekspor dan

impor merupakan estimasi

tahun 2011.

Data produksi, ekspor, impor dan energi listrik:

www.worldcoal.org, Maret 2013

Data cadagan: Indonesian Coal Mining Association, BP

Statistics 2010

Cadangan Batubara DuniaNegara Produsen Batubara

Terbesar

Negara Pengekspor

Batubara Terbesar Dunia

Negara Pengimpor

Batubara Terbesar Dunia

Cadangan : 2,63% dunia

Laju eksploitasi: 330 Juta Ton per

tahun;

Perkiraan waktu ekploitasi :

Sekitar 20 tahun

Lebih dari 80% produksi untuk tujuan ekspor

Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan

DMO

Posisi Sumberdaya Batubara Indonesia

12

Page 13: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Sumber: Ditjen Minerba, 2013

Seluruh hasil produksi di ekspor

Nikel Bauksit Besi Mangan

1 2 3 4

Cadangan 1030 302 222 4

Produksi 176 58 23 0,14

Ekspor 176 58 23 0,14

1030

302 222

4

176

58 23 0,14

176

58 23 0,14

0

200

400

600

800

1000

1200

Juta

To

n

Cadangan Mineral vs Data Produksi dan Ekspor 2012 (Juta Ton)

Page 14: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

NO KOMODITAS ORE

(U$D/ToN) OLAHAN

(U$D/TON) Peningkatan (kali)

1 BESI 51 575 11 2 BAUKSIT 40 2,100 53 3 TEMBAGA 60 7,666 128 4 NIKEL 39 14,000 359

Peningkatan Nilai Tambah Ore vs Olahan

Sumber: Ditjen Minerba, 2014

Page 15: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

FEB 2014 FEB – JULI

2014 3-4 Des

2014

JAN – JUNI

2015

AUG-DES 2014

Monev Korsup

Minerba

FEB 2014

Koordinasi Lintas

Instansi di KPK

FEB – JULI 2014

Rapat Korsup

Minerba 12

Provinsi

KORSUP MINERBA 2014-2015

“membangun komitmen

kementerian dan lembaga

lintas sektor”

Pelaksanaan

korsup 19

Provinsi

DES 2014

Rapat Korsup 19

Provinsi di Bali

AUG - DES

2014

Page 16: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Lokus Kegiatan Korsup Minerba 12 Provinsi Tahun 2014

1. Sulawesi Tengah

2. Kepulauan Riau

3. Kalimantan Timur

4. Kalimantan Selatan

5. Kalimantan Tengah

6. Sumatera Selatan

7. Jambi

8. Kalimantan Barat

9. Bangka Belitung

10. Sulawesi Tenggara

11. Maluku Utara

12. Sulawesi Selatan

Page 17: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Lokus Kegiatan Korsup Minerba 19 Provinsi tahun 2014-2015

1. Aceh

2. Sumatera Utara

3. Riau

4. Sumatera Barat

5. Lampung

6. Bengkulu

7. Banten

8. Jawa Barat

9. Jawa Tengah

10. Jawa Timur

11. Daerah Istimewa Yogyakarta

12. Sulawesi Utara

13. Sulawesi Barat

14. Gorontalo

15. Nusa Tenggara Timur

16. Nusa Tenggara Barat

17. Papua

18. Papua Barat

19. Maluku

Page 18: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Tujuan dan Sasaran Korsup Minerba KPK

TUJUAN: Mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif:

1. Sistem informasi dan data minerba yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu.

2. Adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi.

3. Adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan minerba yang baik.

SASARAN:

1. Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan

2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba

3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba

4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba

5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba

Page 19: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

5 FOKUS KEGIATAN KPK TARGET 2014

1. Penataan izin usaha pertambangan

Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak memiliki NPWP/IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan)

2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba

Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap, iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya

3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba

• Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler • Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi

pertambangan di wilayahnya • Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan

minerba yang tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku

• Tidak ada lagi PETI

4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba

Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan sanksi bagi yang melanggar

5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba

• Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar

• Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat • Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait

dengan kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal

5 Fokus Kegiatan Korsup Minerba dan Target 2014

Page 20: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan

2. Menyusun aturan perundang-undangan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi

4. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi

Peran Pemerintah Pusat

Page 21: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Menyiapkan data dan informasi terkait dengan IUP yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat provinsi/kabupaten/kota

2. Mengimplementasikan rencana aksi dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk IUP yang diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota.

Peran Pemerintah Daerah

Peran Lanjutan Pemerintah Provinsi:

1. Mengkoordinasikan pengumpulan data dari kabupaten/kota.

2. Memfasilitasi rapat koordinasi lintas instansi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota di lingkungan provinsi yang bersangkutan

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat kabupaten/kota

Page 22: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

PERAN KPK

a. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelesaian status IUP non C&C

b. Supervisi pembekuan/penghentian sementara/pencabutan IUP yang tidak memenuhi syarat

c. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kewajiban pembayaran iuran tetap dan royalti terutang sesuai hasil audit BPK dan Tim OPN BPKP, pengelolaan jaminan reklamasi dan pascatambang. pengawasan produksi, pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian dan pelaksanaan pengawasan pengapalan penjualan

d. Deteksi faktor dan aktor penghambat proses penataan izin, penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban keuangan pelaku usaha, penyebab tidak dilaksanakannya pengawasan produksi, penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan pemurnian, penyebab tidak dilaksanakannya pengawasan penjualan

e. Sosialisasi dan kampanye perbaikan sistem/kebijakan sebagai upaya pencegahan korupsi

Page 23: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Koordinasi dengan Pelaku Usaha

a) Mengundang pelaku usaha menyampaikan hasil rekonsiliasi

Tindak lanjut antara lain:

a) Menagih seluruh kewajiban keuangan pelaku usaha

b) Menegakkan sanksi antara lain melakukan penghentian sementara/pencabutan IUP yang melanggar ketentuan

c) Memastikan IUP yang melanggar ketentuan tidak dapat berproduksi, tidak dapat di menjual/mengapalkan hasil produksinya.

TINDAK LANJUT PEMDA

Koordinasi dengan Instasi Pemerintah terkait:

a) Membentuk tim Lintas Instansi (Dinas terkait/KPP/BPKH dll)

b) Untuk Provinsi mengundang seluruh Kabupaten/Kota: rekonsiliasi data final

c) Koordinasi dengan Kanwil Pajak/KPP terkait data NPWP

d) Koordinasi dengan Ditjen Planologi Kemenhut/Ditjen PHKA/BPKH terkait data IUP di Kawasan Hutan

e) Koordinasi dengan Ditjen Hubla/KSOP terkait data Pelsus/Tersus/TUKS Minerba dan untuk tidak mengeluarkan SPB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar ketentuan.

f) Koordinasi dengan Bea Cukai untuk tidak mengeluarkan PEB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar aturan.

g) Koordinasi dengan APGAKUM terkait penertiban PETI

Page 24: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Tata Cara Penyampaian Laporan

1. Kabupaten/Kota melaporkan ke Provinsi untuk dikompilasi oleh Provinsi

2. Provinsi untuk mengkompilasi semua laporan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilaporkan satu pintu oleh Provinsi ke KPK dan ESDM setiap 3 Bulan

3. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam CD (compact disc).

Page 25: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

• Dokumen Presentasi dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link berikut: http://acch.kpk.go.id/koordinasi-dan-supervisi-pengelolaan-pertambangan-mineral-dan-batubara-pada-12-provinsi

Rencana Aksi

Page 26: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Format Rencana Aksi

26

Matriks Rencana Aksi Korsup atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi

Temuan Rekomendasi Penanggung

jawab Instansi Terkait Renaksi Indikator Output

Keteran

gan

(KPK)

1 2 3 4 5 6 STATUS 7

No Deskripsi No Deskripsi Instan

si Unit

Inst

ans

i

Unit No Deskripsi No. Deskripsi

Tengg

at

Waktu

Bukt

i

Pen

duku

ng

Penj

elas

an

(PE

MDA

)

Verif

ikasi

(KP

K/ES

DM)

OPE

N

CLO

SED

I Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan

1

Masih

banyaknya

IUP yang

non CnC

1

Menertibka

n IUP yang

tidak

memenuhi

ketentuan,

antara lain

yang tidak

berstatus

clean and

clear.

Pemd

a

Gubernur/B

upati

ES

DM

Ditjen

Minerba 1

Melakukan cross

check data IUP

yang ada pada

Ditjen Minerba

dengan data

yang dimiliki oleh

Pemda

.........

……

……

TARG

ET:

…….

Pelapo

ran

Triwul

an

Ke

men

dag

ri

Ditjen PUM 2

Melengkapi data

dan informasi

yang dimintakan

untuk proses

penyelesaian

status clean and

clear

……..

………

……..

…..

Pelap

oran

Triwul

an

Page 27: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

• OVERVIEW TINDAK LANJUT TAHUN 2014-2015

Page 28: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba, KPK - Kementerian ESDM

Status PNBP Desember 2014

Januari s.d Desember 2014

Rp 35.5 T

Januari s.d Desember 2013

Rp 26,5 T

Dengan rincian:

− Batubara : 24,1 T

− Mineral : 2.3 T

Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya dan tidak ada ekspor mineral mentah

Kenaikan PNBP

Batubara sebesar

± Rp 11 T

Sumber : Ditjen Minerba, 2015

810 IUP

dicabut/dikembali

kan/berakhir di

12 Provinsi

Page 29: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Penerimaan Negara Tahun 2014

NO. PROVINSI PENERIMAAN NEGARA 2014

IURAN TETAP ROYALTI PENJ.HSL TAMBANG JUMLAH

1 BANGKA BELITUNG 43,009,010,885 418,072,017,612 - 461,081,028,497

2 SUMATERA SELATAN 53,685,134,574 886,761,070,734 2,799,760,308 943,245,965,616

3 JAMBI 16,511,919,467 75,005,589,340 6,018,518,519 97,536,027,326

4 KEPULAUAN RIAU 24,715,428,788 30,860,744,370 - 55,576,173,158

5 KALIMANTAN TENGAH 98,634,053,571 555,723,063,992 355,818,921,444 1,010,176,039,008

6 KALIMANTAN TIMUR 870,068,915,017 10,967,426,526,944 7,118,210,844,523 18,955,706,286,484

7 KALIMANTAN SELATAN 132,805,581,462 3,543,536,802,886 5,735,833,772,209 9,412,176,156,557

8 KALIMANTAN BARAT 54,528,341,663 3,434,481,152 - 57,962,822,815

9 SULAWESI SELATAN 65,597,524,716 47,502,726,844 - 113,100,251,559

10 SULAWESI TENGGARA 8,397,440,044 181,895,816,810 - 190,293,256,854

11 SULAWESI TENGAH 19,454,046,119 11,265,225,512 - 30,719,271,631

12 MALUKU UTARA 6,996,332,773 90,209,835,740 - 97,206,168,513

13 BELUM ADA BUKTI SETOR 162,465,989,436 3,946,635,173,297 4,109,101,162,733

JUMLAH 1,394,403,729,078 16,811,693,901,936 13,218,681,817,002 35,533,880,610,749

Keterangan : 1. Harga batubara acuan rata-rata ta 2014 usd 72,62 2. Data PNBP bersifat unaudited

Sumber : Ditjen Minerba, 2015

Page 30: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

IUP CNC DAN NON CNC SE-INDONESIA

Sumber : Ditjen Minerba, 2015

43,8% (4672 IUP) berstatus Non-CnC

STATUS

SEBELUM KORSUP 12 PROV. SESUDAH KORSUP 12 PROV.

MINERAL BATUBARA JUMLAH

MINERAL BATUBARA JUMLAH

EKS OP EKS OP EKS OP EKS OP

CNC 1.524 2.056 1.473 988 6.041 1.493 2.064 1.391 1.028 5.976

NON CNC 1.442 1.974 1.063 398 4.877 1.363 1.936 991 382 4.672

SUB TOTAL 2.966 4.030 2.536 1.386 10.918

2.856 4.000 2.382 1.410 10.648

TOTAL 6.996 3.922 6.856 3.792

Page 31: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

IUP CNC DAN NON CNC 12 PROVINSI

Sumber : Ditjen Minerba, 2015

NO PROVINSI

Sebelum Korsup Sesudah Korsup

C&C NON C&C Total C&C NON C&C Total

1 SULAWESI TENGAH 244 199 443 204 156 360

2 KEPULAUAN RIAU 114 46 160 100 33 133

3 KALIMANTAN TIMUR 993 450 1,443 1,018 421 1,439

4 KALIMANTAN SELATAN 404 441 845 404 430 834

5 KALIMANTAN TENGAH 555 311 866 554 312 866

6 SUMATERA SELATAN 276 83 359 244 71 315

7 JAMBI 200 198 398 172 125 297

8 KALIMANTAN BARAT 370 312 682 374 308 682

9 BANGKA BELITUNG 484 601 1,085 514 565 1,079

10 SULAWESI TENGGARA 326 146 472 321 137 458

11 MALUKU UTARA 227 108 335 221 107 328

12 SULAWESI SELATAN 172 242 414 176 242 418

TOTAL 4,365 3,137 7,502 4,302 2,907 7,209

Page 32: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

443

160

1.443

845 866

359 398

682

1.085

472 335 414 360

133

1.439

834 866

315 297

682

1.079

458

328 418

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH IUP

IUP sebelum korsup IUP sesudah Korsup

Sumber : Ditjen Minerba, 2015

Page 33: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Sumber : Ditjen Minerba, 2015

244

114

993

404

555

276

200

370

484

326 227

172 204

100

1.018

404

554

244 172

374

514

321

221 176

0

200

400

600

800

1.000

1.200

GRAFIK PERKEMBANGAN IUP C&C

IUP sebelum korsup IUP sesudah Korsup

Page 34: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Rekap pencabutan IUP di 14 Prov per Desember 2014

No. Provinsi Tidak diperpanjang Mengembalikan Pencabutan TOTAL

1 Sulawesi Tengah 0 0 131 131

2 Sulawesi Tenggara 0 0 35 35

3 Maluku Utara 0 0 48 48

4 Sulawesi Selatan 0 0 15 15

5 Kepualauan Riau 57 0 34 91

6 Sumatera Selatan 33 2 49 84

7 Jambi 46 21 104 171

8 Bangka Belitung 0 0 18 18

9 Kalimantan Timur 76 2 18 96

10 Kalimantan Selatan 0 18 0 18

11 Kalimantan Tengah 0 0 4 4

12 Kalimantan Barat 10 0 58 68

13 Papua 0 0 23 23

14 Aceh 0 0 8 8

TOTAL 222 43 545 810

Sumber : Laporan Korsup Minerba KPK, 2015

Page 35: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

No Provinsi

Sebelum Korsup Sesudah Korsup

IUP Penempatan

Jamrek

IUP Penempatan

Pasca Tambang

IUP Penempatan

Jamrek

IUP Penempatan Pasca Tambang

Surat Tindak Lanjut

1 Kepulaun Riau 40 19 49 25 43

2 Jambi 46 14 70 43 250

3 Sumatera Selatan 71 33 106 60 205

4 Bangka Belitung 384 9 384 9 16

5 Kalimantan Barat 19 7 19 8 395

6 Kalimantan Selatan 131 12 235 24 13

7 Kalimantan Tengah 30 8 51 25 127

8 Kalimantan Timur 338 98 348 108 282

9 Sulawesi Tengah belum ada belum ada belum ada belum ada 78

10 Sulawesi Selatan belum ada belum ada belum ada belum ada 18

11 Sulawesi Tenggara 23 belum ada 55 6 159

12 Maluku Utara belum ada belum ada 7 belum ada 8

Jumlah 1082 200 1324 308 1594

Ada peningkatan pelaporan penempatan Jamrek dan Jaminan Pasca Tambang di beberapa provinsi namun ada juga yang masih belum seperti Jamrek dan Jaminan Pasca Tambang di Sulteng, Sulsel dan hanya pelaporan jaminan pascatambang di Maluku Utara

Tindak Lanjut Pengelolaan Lingkungan

Sumber : Ditjen Minerba, 2015

Page 36: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Tindak Lanjut Pengelolaan Lingkungan

40 46

71

384

19

131

30

338

0 0 23

0

49 70

106

384

19

235

51

348

0 0

55

7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Kepulaun Riau

Jambi Sumatera Selatan

Bangka Belitung

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Maluku Utara

GRAFIK PERKEMBANGAN PENEMPATAN JAMREK

Penempatan Jamrek IUP sebelum korsup Penempatan Jamrek IUP sesudah Korsup

Sumber : Ditjen Minerba, 2015

Page 37: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Pengawasan Produksi Dan Penjualan

No Provinsi

Sebelum Korsup Sesudah Korsup

Jumlah Produksi

Laporan Produksi

Jumlah Penjualan

Laporan Penjualan

Jumlah Produksi

Laporan Produksi

Jumlah Penjualan

Laporan Penjualan

1 Kepulaun Riau belum ada belum ada belum ada belum ada 13,926,018 20 18,659,934 22

2 Jambi belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada 1,298,547 2

3 Sumatera Selatan belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada

4 Bangka Belitung belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada

5 Kalimantan Barat belum ada belum ada belum ada belum ada 24,573,268 31 21,388,983 67

6 Kalimantan Selatan belum ada belum ada belum ada belum ada 29,912,682 2 42,978,143 8

7 Kalimantan Tengah belum ada belum ada belum ada belum ada 12,697,173 19 25,331,265 35

8 Kalimantan Timur belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada 587,697 2

9 Sulawesi Tengah belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada 19,772,702 27

10 Sulawesi Selatan belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada 285,295 7

11 Sulawesi Tenggara belum ada belum ada belum ada belum ada 52,524,524 63 116,785,178 120

12 Maluku Utara belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada

Jumlah 133,633,665 135 247,087,744 290

Sumber : Ditjen Minerba, 2015

Ada kenaikan pekaporan produksi dari IUP ke Pemda dan Pemda Ke Pemerintah Pusat walau beberapa Provinsi masih belum ada seperti Jambi, Kalti, Sulteng, Sulsel untuk Pelaporan Produksi dan Sumsel, Babel, dan Maluku Utara untuk Pelaporan Produksi dan Penjualan

Page 38: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Progress Pembangunan Smelter

NO PROGRES (%) CAPAIAN KEGIATAN JUMLAH IUP JUMLAH IUP

(Jun 2014) (Des 2014)

1. 0 – 5 Progres mencapai Studi Kelayakan

102 102

2. 6 – 10 Progres mencapai AMDAL

14 12

3. 11-30 Progres mencapai Ground Breaking dan Awal Konstruksi Pabrik

12 13

4. 31-50 Progres mencapai Pertengahan Tahap Konstruksi Pabrik

21 21

5. 51-80 Progres mencapai Akhir Tahap Konstruksi

4 5

6. 81-100

Progres mencapai tahap commissioning/Produksi

25 25

NO KOMODITAS

JUMLAH JUMLAH

IUP FAS. PENGOLAHAN

/PEMURNIAN

1. Nikel 37 31

2. Bauksit 10 5

3. Besi 8 8

4. Mangan 3 3

5. Zirkon 13 11

6. Timbal dan Seng 1 1

7. Kaolin dan Zeolit 4 4

Total 76 63

Progres Smelter Per Komoditi

Page 39: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Tindak Lanjut

Ditemukan IUP status CnC di KemESDM

tetapi tidak tercatat di Pemda.

Agar Bupati/Walikota menyampaikan Surat

Keterangan ke Dirjen Minerba CC KPK.

Ditemukan IUP yang diterbitkan PEMDA

tidak tercatat di KemESDM

direkomendasikan untuk CNC ke Provinsi.

Ditemukan IUP yang sudah berakhir masa

berlakunya tapi belum dicabut.

Terdapat IUP yang berada di kawasan hutan

lindung dan konservasi

Ditemukan IUP dengan alamat tidak

jelas/tidak valid.

Agar Provinsi dan Dirjen Minerba memastikan

keabsahan dokumen dari kemungkinan adanya IUP

Back-date untuk ditelusuri dan dilakukan langkah

hukum

Agar Gubernur/ Bupati/Walikota untuk r segera

ditagih semua kewajibanya dan dibuatkan SK

Pengakhiran/Pencabutan IUP.

Agar Gubernur/ Bupati/Walikota mengirimkan

surat pemberitahuan/penciutan/pemberhentian

sementara dan meminta perusahaan untuk

mengurus perizinan di Kementerian Kehutanan.

Agar Gubernur/Bupati/Walikota memastikan

kembali seluruh alamat.

Agar berkoordinasi dengan ESDM untuk segera

dikeluarkan dari database ESDM.

Page 40: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

• Agar Gubernur mengkoordinasikan pelaporan Korsup Minerba kepada seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan matriks pelaporan.

• Agar Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan teguran administrasi kepada IUP yang tidak melakukan kewajibanya seperti pembayaran Royalti dan Iuran Tetap, Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang, Pelaporan produksi dan lain-lain.

• Agar Gubernur, Bupati dan Walikota mensosialisasikan kepada pelaku usaha untuk segera melakukan pembayaran PNBP (Royalti, Iuran Tetap) dengan menggunakan sistem penerimaan negara MPN G-2 secara online ke portal Billing PNBP di www.simponi.kemenkeu.go.id (target 2015, semua pembayaran PNBP melalui aplikasi SIMPONI)

• Target: tidak ada lagi IUP yang Non CNC. Untuk IUP yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang/ditingkatkan agar segera ditagih semua kewajibannya dan dibuatkan SK Pengakhiran/Pencabutan IUP. Jika tidak, IUP tsb dikembalikan ke negara menjadi WPN (Wilayah Pencadangan Negara)

• Agar Ditjen Minerba mengembangkan sistem MOMI (Minerba One Map Indonesia) lebih jauh lagi agar bisa menjadi data base dan sistem monitoring evaluasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara Indonesia, terintegrasi dengan sistem IT di K/L terkait dan Pemda.

• Di tahun 2015, KPK akan berkoordinasi secara intesif dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dalam rangka penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batubara.

Tindak Lanjut

Page 41: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Penyerahan IUP NON CNC ke Provinsi

Page 42: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

IUP OP Khusus yang telah berakhir di Kementerian ESDM

Page 43: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015
Page 44: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Tindak Lanjut K.ESDM

Witness Survey

Page 45: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

TINDAK LANJUT OLEH GUB. SUMSEL

Page 46: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

TINDAK LANJUT OLEH GUB. BANGKA BELITUNG

Page 47: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

TINDAK LANJUT OLEH GUB. KALBAR

Page 48: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

TINDAK LANJUT OLEH BUPATI MUSI BANYUASIN

Page 49: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

TINDAK LANJUT OLEH KAB. KUTAI BARAT

Page 50: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

TINDAK LANJUT OLEH KOTA PRABUMULIH

Page 51: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

PENCABUTAN IUP OLEH BUPATI LAHAT

Page 52: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

PENCABUTAN IUP OLEH BUPATI MOROWALI

Page 53: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Pencabutan IUP oleh Bupati Morowali

Page 54: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Pencabutan IUP di Kabupaten Sarolangun

Page 55: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Tagihan Iuran Tetap IUP

Page 56: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

OPTIMALISASI PENERIMAAN PNBP

Page 57: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Tindak Lanjut Kab. Lahat terkait SIMPONI

Page 58: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Data IUP Nasional – Permasalahan Perpajakan

Pemegang IUP

7.834 (100%)

Ber-NPWP

5.984 (76%)

Lapor SPT

3.276 (42%)

Tidak membayar pajak*

404 (5%)

Membayar Pajak

2.304 (29%)

Tidak Lapor SPT

2.708 (35%)

Non Ber-NPWP

1.850 (24%)

Jumlah IUP yang Diterbitkan 10.922

Periode Pajak = 2010 s.d. 2012

*Penyebab: a. WP belum produksi b. WP rugi c. WP lebih bayar d. PPh dibayar = PPh terutang

Sumber : Direktorat Jendral Pajak, Juni 2014

Page 59: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Tindak Lanjut Pemda Buton Utara

Untuk segera membuat NPWP didaerah setempat

Page 60: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Tindak Lanjut Lingkungan Hidup

Proper Pertambangan pada 16 Provinsi

Page 61: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Hasil Overlay IUP dengan Peta Kawasan Hutan dan IPPKH - Nasional

Kategori Izin Hutan

Konservasi

Hutan

Lindung

Hutan

Produksi

Kawasan

Hutan

Areal

Penggunaan Lain Grand Total

IUP 1,160,181 3,922,584 17,909,481 22,992,247 11,735,091 34,727,338

Operasi Produksi 18,819 173,196 2,022,352 2,214,367 2,232,884 4,447,250

C&C 10,852 75,068 1,612,090 1,698,010 1,730,613 3,428,623 IPPKH Explorasi 294 5,042 244,652 249,988 14,943 264,931

IPPKH OP 68 501 114,527 115,097 8,699 123,796

PP-IPPKH OP 4 125 73,245 73,374 5,132 78,506

Belum ada IPPKH 10,486 69,399 1,179,665 1,259,551 1,701,839 2,961,390

Non C&C 7,967 98,128 410,262 516,357 502,271 1,018,627 IPPKH Explorasi 637 43,839 44,476 303 44,779

IPPKH OP 1 77 20,042 20,120 961 21,081

PP-IPPKH OP 34 10,549 10,584 608 11,191

Belum ada IPPKH 7,966 97,379 335,832 441,177 500,398 941,575

Survei/Explorasi 1,141,363 3,749,388 15,887,130 20,777,880 9,498,814 30,276,694

C&C 119,499 1,380,574 8,057,850 9,557,924 5,125,754 14,683,678 IPPKH Explorasi 24 23,355 701,511 724,890 20,118 745,008

IPPKH OP 10 185 8,235 8,430 8,952 17,382

PP-IPPKH OP 4 98 4,817 4,919 650 5,569

Belum ada IPPKH 119,461 1,356,937 7,343,287 8,819,685 5,096,033 13,915,718

Non C&C 1,021,863 2,368,814 7,829,279 11,219,956 4,373,060 15,593,016 IPPKH Explorasi 10 17,408 238,577 255,994 8,991 264,985

IPPKH OP 44 13,696 13,740 4,344 18,083

PP-IPPKH OP 2 313 21,861 22,176 404 22,580

Belum ada IPPKH 1,021,852 2,351,049 7,555,145 10,928,047 4,359,322 15,287,368

Sumber: Ditjen Planologi, Kemenhut, 2014

Page 62: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Hasil Overlay KK & PKP2B dengan Peta Kawasan Hutan dan IPPKH - Nasional

Kategori Izin Hutan

Konservasi

Hutan

Lindung

Hutan

Produksi

Kawasan

Hutan

Areal

Penggunaan Lain Grand Total

KK 110,219 890,541 837,558 1,838,319 372,380 2,210,698

Operasi Produksi 10,166 236,046 285,484 531,696 151,654 683,350

IPPKH Explorasi 6 94,698 93,891 188,595 17,751 206,346

IPPKH OP 1,867 13,455 15,322 3,482 18,804

PP-IPPKH OP 2,153 3,949 6,102 7 6,109

Belum ada IPPKH 10,160 137,328 174,189 321,677 130,414 452,091

Survei/Explorasi 100,053 654,495 552,074 1,306,623 220,725 1,527,348

IPPKH Explorasi 77 29,520 84,546 114,143 1,382 115,524

IPPKH OP 71 3,690 3,761 7 3,768

PP-IPPKH OP 882 382 1,263 10 1,273

Belum ada IPPKH 99,976 624,023 463,457 1,187,457 219,326 1,406,783

PKP2B 101,998 123,752 927,171 1,152,921 803,274 1,956,194

Operasi Produksi 10,074 16,696 539,780 566,550 698,355 1,264,904

IPPKH Explorasi 86,768 86,768 4,392 91,160

IPPKH OP 11 561 128,319 128,891 54,211 183,102

PP-IPPKH OP 1 21,042 21,043 1,878 22,921

Belum ada IPPKH 10,063 16,133 303,651 329,847 637,874 967,722

Survei/Explorasi 91,924 107,056 387,391 586,371 104,919 691,290

IPPKH Explorasi 190 135,053 135,243 5,824 141,068

IPPKH OP 4,440 6,992 11,432 1,363 12,795

PP-IPPKH OP 17 5,186 5,204 8 5,212

Belum ada IPPKH 91,924 102,409 240,159 434,492 97,724 532,216

Grand Total 1,372,398 4,936,878 19,674,211 25,983,486 12,910,744 38,894,231

1. Hutan Konservasi: 1.372.398 ha diberikan izin pertambangan (Hutan Konservasi dilarang untuk kegiatan pertambangan)

2. Hutan Lindung: 4.936.878 ha (HL terlarang untuk kegiatan pertambangan secara terbuka)

Page 63: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

TINDAK LANJUT OLEH PROV. KALTENG

Page 64: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

TINDAK LANJUT BUPATI MUSI BANYUASIN TERKAIT IUP DI KAWASAN HUTAN LINDUNG

Page 65: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

Tindak Lanjut Pemda Bangka Selatan Untuk segera mengeluarkan kawasan hutan

Page 66: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

NO. NAMA PELABUHAN

LANGSUNG LOADING POINT TRANSHIPMENT

TOTAL BATUBARA NIKEL TEMBAGA dan EMAS BATUBARA BATUBARA NIKEL

1 BALIKPAPAN 5 5

2 BANJARMASIN 1 4 5

3 BAUBAU 3 3

4 BENETE 1 1

5 BENGKULU 3 3

6 KERENG BENGKIRAI 8 8

7 KINTAP 6 6

8 KOLAKA 3 3

9 KOTABARU 8 1 9

10 KUALA SAMBOJA 8 8

11 LANGARA 7 7

12 MALILI 1 1

13 PALEMBANG 3 3 14 PANJANG 2 2

15 POMALAA 10 10

16 PULANG PISAU 1 1

17 SAMARINDA 14 14

18 SANGATTA 1 1

19 SEBUKU 3 3

20 SEI DANAU 10 10

21 TANAH GROGOT 5 5

22 TANJUNG LAUT 1 1

23 TANJUNG REDEB 4 4

24 TELUK BAYUR 1 1

TOTAL 19 1 1 1 69 23 114

PERMASALAHAN PELABUHAN KHUSUS/TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)

Sumber : Ditjen Perhubungan Laut, Maret 2014

Page 67: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

TINDAK LANJUT DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT

Page 68: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

PENANDATANGANAN KOMITMEN KORSUP MINERBA

Page 69: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015
Page 70: KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  MINERAL DAN BATUBARA  TAHUN 2014-2015

TERIMA KASIH

BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI

“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA

PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI

MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA

UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”