KONSISTENSI NAWA CITA DALAM PRIORITAS NASIONAL ...

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KONSISTENSI NAWA CITA DALAM PRIORITAS NASIONAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2017

TERHADAP PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN

Sofyan A. Djalil

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas

Disampaikan dalam Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2016

Jakarta, 11 Maret 2016

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

• Musrenbang Penyusunan RKP 2017 Slide 4

• Penegasan Paradigma Perencanaan dan Penganggaran Slide 5

• Dasar Hukum Perencanaan Slide 6

• Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran Slide 7

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

• Arahan Presiden Terkait Penyusunan RKP 2017 Slide 9

• Pendekatan Penyusunan RKP 2017 Slide 10

• Ilustrasi Rencana Terintegrasi Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi Slide 11

•PENDEKATAN PEMBANGUNAN DALAM PENYUSUNAN RKP 2017

• Pendekatan Pembangunan: Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial Slide 13

• Ilustrasi Perencanaan Terintegrasi: Pembangunan Kedaulatan Pangan Slide 15-20

RPJMN 2015-2019 SERTA PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNANNASIONAL 2017

• Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 Slide 22

• Strategi Pembangunan Nasional Slide 23

• Sasaran Pembangunan RPJMN 2015-2019 Slide 24

• Prioritas Nasional RKP 2017 Slide 25

TEMA STRATEGIS & INDIKASI RENCANA PEMBANGUNAN KALIMANTAN

• Sasaran dan Tema Pembangunan Wilayah Slide 27

• Tujuan Penataan Ruang Slide 28

KEDAULATAN PANGAN

• Pembangunan Kedaulatan Pangan Slide 30-39

KEDAULATAN ENERGI

• Pembangunan Kedaulatan Energi Slide 41-55

KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

• Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan Slide 57-71

KAWASAN INDUSTRI DAN KEK

• Pembangunan Kawasan Industri dan KEK Slide73-85

PARIWISATA

• Pembangunan Pariwisata Slide 87-93

KAWASAN PERBATASAN

• Pembangunan Kawasan Perbatasan Slide 95-108

KONEKTIVITAS

• Pembangunan Konektivitas Slide 110-124

PENUTUP

• Penutup Slide 126-128

• Jadwal Penyusunan RKP 2017 Slide 129

LAMPIRANSlide - 2

PENDAHULUAN

Slide - 3

Slide - 4

MUSRENBANG PENYUSUNAN RKP 2017SEBAGAI FORUM PENYELARASAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum bersamaantarpemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka menyusun rencana pembangunannasional yang ditujukan untuk mempertemukan bottom up planning dengan top down planning.

Pelaksanaan Forum Musrenbangnas ditujukan untuk mensinkronisasikan rencana pembangunanpemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dengan usulan/kebutuhan pembangunan PemerintahDaerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Namun demikian, pelaksanaan Forum Musrenbangnaskadang dianggap sebagai forum yang bersifat “seremonial” dengan tidak banyak kesepakatanyang dihasilkan.

Tidak banyaknya kesepakatan yang tercapai dalam pelaksanaan Musrenbangnas dikarenakanketersediaan anggaran yang terbatas, sementara usulan/kebutuhan sangat banyak. Selain itu,masih adanya proses politik dalam perencanaan yang harus dilalui. Untuk itu, Pemerintah baikpusat maupun daerah harus menyusun PRIORITAS PEMBANGUNAN. Hanya rencanapembangunan yang benar-benar prioritas saja yang diusulkan dan dibahas dalam forumMusrenbang sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif.

Slide - 5

Amanat konstitusi menegaskan bahwa ANGGARAN NEGARA adalah INSTRUMEN untukmencapai tujuan nasional.

Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh TUJUAN yang akandicapai (policy driven), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran(budget driven).

Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapatdicapai dengan mengoptimalikan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan danswasta); dan meningkatkan EFISIENSI, EFEKTIVITAS dan KEADILAN alokasi pengeluaranatau belanja pemerintah, penyaluran kredit perbankan dan investasi swasta.

Proses perencanaan dan penganggaran adalah OPTIMALISASI SUMBERDAYA(pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan pembangunan, danmemperbaiki KUALITAS BELANJA.

PENEGASAN PARADIGMA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Slide - 6

DASAR HUKUM PERENCANAAN

UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• Pasal 4 ayat 3 RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Pasal 263 ayat 4 RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

• Pasal 12 ayat 2 Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Slide - 7

Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari K/L daripadapencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien.

Karena penekanan pada Tusi K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh berbagai K/L. Tanpa koordinasiyang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L - A telah selesai, namun bagian lain yangdikerjakan oleh K/L - B belum dimulai atau bahkan belum ada anggarannya. Contoh: Waduk terbangun,namun saluran irigasi belum dimulai; sawah tercetak, namun air tidak pernah sampai.

Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan oleh padaberbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumahdilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L.

Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator danformula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepadasemua daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritaspemerintah.

Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitasdan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapattercapai.

PERMASALAHAN

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN :Money Follow Program

Slide - 8

Slide - 9

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/Lyang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada BiroPerencanaan.

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi padaprioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money followfunction, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas danfungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.

Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnyabagi rakyat.

Semua nomenklatur Proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih,dan seterusnya.

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017

(HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)

Dirjen...

Direktur...

Kepala Bagian ...

Kepala Bagian ...

Direktur... Direktur...

Sesdirjen...

money follow function money follow program prioritas

http://setkab.go.id/bukan-dirjen-ke-bawah-presiden-jokowi-tegaskan-menteri-kendalikan-penggunaan-anggaran/

PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP 2017 :BAPPENAS SEBAGAI SYSTEM INTREGATOR

• Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunanserta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019. Untukitu , usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintasK/L (lintas SKPD), maupun lintas wilayah.

• Diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan PrioritasKementerian/Lembaga ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan danpendanaan daerah.

• Hanya Kementerian PPN/Bappenas (dan Bappeda) yang mempunyai fungsi utama sebagai koordinatorperencanaan lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas kementerian/lembaga (lintas SKPD). Bappenas (Bappeda Provinsi) akan menjadi integrator setiap K/L (SKPD) dan pemerintah daerah(Pemerintah Kab/Kota) agar bisa bersinergi dalam menjalankan suatu program.

• Bappenas sedang menyiapkan perencanaan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasialdalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

• Dalam pendekatan perencanaan tersebut, maka hanya program dan kegiatan Kementerian/Lembagayang secara langsung mendukung pencapaian proritas nasional menjadi program dan kegiatanprioritas.

Slide - 10

ILUSTRASI RENCANA TERINTEGRASI KEDAULATAN PANGAN DAN KEDAULATAN ENERGI

1. Meningkatkan produksi dalam negeri: produksi padi 82 juta ton, jagung 24,1 juta ton, kedelai 2,6 juta ton, gula 3,8 juta ton di 2019;

2. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa 9,89 juta ha; rehabililtasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa 3,01 juta ha; pembangunan dan peningkatan irigasi tambak 304,75 ribu ha di tahun 2019;pembangunan 49 waduk (2014-2019)

KEDAULATAN PANGAN KEDAULATAN ENERGI

Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 – 2019 a.l :

PUSATBelanja K/L, al.

Peningkatanproduksiberas, jagung,

kedelai dll

Belanja Non K/L, al. Subsidi Pupuk bagi

Petani

BUMNPenyediaan

danpenyaluran

beras (PerumBulog)

Mendukungprogram

kemitraanusaha

nelayanindividu (PT Perikanan

Nusantara)

DAERAHRehabilitasi dan

Pengembangan jaringanirigasi tersier;

Pengembangan air tanah dangkal, air

permukaan dll

SWASTA/PPP

Food Estate di Luar Jawa

(Merauke); bibit unggulberkualitas;

Food Cold Storage;

dll

1. Produksi Energi Kelistrikan 35.000 MW pada tahun 20192. Meningkatkan Konsumsi Listrik Perkapita dari 843 Kwh (2014)

menjadi 1200 Kwh (2019)3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran

energi

PUSATBelanja K/L, al. Meningkatkan

pengeloaan susidi energi; Pembangunan Kilang

Baru

Belanja Non K/L, al. Subsidi BBM, LPG 3 Kg

dan LGV

BUMNMenunjang

kebijakan danprogram 35.000

MW yang dicanangkan

pemerintah (PT Geo DipaEnergy)

Meningkatkankapasitaspelayanan

penyediaanlistrik (PT PLN)

DAERAH Rehabilitasi instalasi

Biogas; DukunganPembangunan PLTMH off grid; Dukungan instalasi

biogas skala rumahtangga

SWASTA /PPP

Independent Power

Producers LIstrik;

Penyediaan gas untuk

kelistrikan;

Biodiesel;

KA Borneo

BAPPENASSystem Integrator

BAPPENASSystem Integrator

Slide - 11

PENDEKATAN PEMBANGUNAN DALAM PENYUSUNAN RKP 2017 :HOLISTIK-TEMATIK, TERINTEGRASI, dan SPASIAL

Slide - 12

PENDEKATAN PEMBANGUNAN :HOLISTIK, TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL (1/2)

Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan,perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR,Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.

Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasimelalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahanproduktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanianorganik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasiberbagai program/kegiatan).

Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi,berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

Slide - 13

Contoh: Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan

Mempunyai multitarget (banyak sasaran)

Sasaran Pokok, antara lain :

o Peningkatan produksi padi,

o Peningkatan produksi jagung,

o Peningkatan produksi ikan dll.

Program Prioritas antara lain :

1. Reforma agraria

2. Stop konversi lahan produktif

3. Pemulihan kesuburan lahan

4. Pembangunan desa mandiri benih

5. Pengembangan pertanian organik

6. Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut

7. Pengendalian harga dan impor pangan

8. Peningkatan produksi padi dan pangan lainnya (protein hewani)

Slide - 14

PENDEKATAN PEMBANGUNAN :HOLISTIK, TEMATIK , INTEGRATIF DAN SPASIAL (2/2)

Prioritas Nasional, Sasaran Pokok serta Program Prioritas telah tertuang dalam :

• Nawacita Jokowi – Jusuf Kalla

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019

Prioritas Nasional menjadi Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana UU 23/2014 Ayat 263 (4)

ILUSTRASI PERENCANAAN TERINTEGRASI: PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN

Slide - 15

Pembangunan Kedaulatan

Pangan

Reforma agraria

Stop konversi lahan produktif

Pemulihan kesuburan lahan

Pembangunan Desa Mandiri

Benih

Pengembangan pertanian organik

Peningkatan produksi ikan,garam, rumput

laut

Pengendalian harga dan impor

pangan

Peningkatan produksi padi dan

pangan lain

Kemen ATR, Pemda

Kementan,Pemda

Kementan

Kementan,Pemda

Kemen KPPemda

Kementan, Pemda

Kementan, Kemen LHK, Kemen ATR

Kemendag,Kementan,Kemenkeu

LEVEL 1

PRIORITAS NASIONAL

PROGRAM PRIORITAS

Peningkatan produksi padi

dan pangan lain

Pencetakan Sawah Baru

Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan

Waduk; Pembangunan

embung

Penyaluran subsidi benih

dan pupuk

Pengembangan budidaya padi; Pengembangan pertanian padi

organik

Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian

PemanfaatanLahan Tidur

(Optimasi Lahan)

Technopark dan Science park;

PengembanganBalai Penyuluhan

Pembangunan pasar tradisional

Pembelianberas/gabah

petani

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANPerencanaan Terintegrasi Peningkatan Produksi Padi

Kementan, Kemenristekdikti

Kementan,Kemen ATR, Pemda

Kementan,Pemda

Kementan,Kemendag,Kemenkeu,BUMN

Kemendag,Pemda

Kementan,Kemendag,Pemda

Kemen PUPR,Kementan, Pemda

Kementan, Kemen ATR, Kemen PUPR, Pemda

Kementan, Kemendag, BUMN,Kemenkeu

LEVEL 2

Slide - 16

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Program Kegiatan Sasaran Indikator LokasiTarget 2017

Alokasi (Juta Rp.)

Ket

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain

Pemanfaatan Lahan Tidur (Optimasi Lahan)

Kementerian Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Memanfaatkan 10.000 ha lahan tidur untukpertanian.Untuk padi = …. HaUntuk Jagung = …... HaLainnya = ……Ha

Termanfaatkannya 10.000 ha bekas lahantidur untukpertanian.

Kabupaten A,B, C, DKoordinat : ………

10.000 ha






Tercetaknya 266.700 Ha Sawah Baru

Tercetaknya266,700 Ha Sawah Baru, yang dibuktikandengan lokasiyang jelas, adadukunganirigasisehingga Sawah tersebut dapatdimanfaatkan.

Kabupaten A, B,C,DKoordinat : A ……… B………. C………. D……….

266.700 Ha

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) (1/2)

PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

Penyederhanaan Nomenklatur

“Rumah dari kebijakan”(Hanya muncul di dokumen

terkait penganggaran)

Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu

sasaran yang konkret

Slide - 17

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Program Kegiatan Sasaran Indikator LokasiTarget 2017

Alokasi (Juta Rp.)

Ket






Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Teknis dari Konversi untuk Penggunaan lain.

Terlindunginya x 000 Ha Lahan IrigasiTeknis dari Konversiuntuk Penggunaanlain.Terbitnya x buahPerda yang melindungi LahanIrigasi Teknis

Kabupaten A,B, C, DKoordinat : ………

10.000 ha





Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

Memberikan subsidix % atas hargaAlsintan, sehinggaPetani/KelompokTani membeliAlsintan, menggunakan danmerawatnya.

Tersalurnya 7.300 Unit Alsintan kepadaPetani atauKelompok Tanidengan subsidi x % dari harga

Kab A …Unit; Kab B…Unit ; Kab. C….Unit

7.300 unit

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) (2/2)

PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

Penyederhanaan Nomenklatur

“Rumah dari kebijakan”(Hanya muncul di dokumen

terkait penganggaran) Menjadi alat ukur kinerja oleh

Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret

Slide - 18

Rencana Penyelesaian Pembangunan 49 Waduk Baru dalam RPJM 2015-2019

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Rencana Pembangunan Bendungan Tahun 2017

TA.2015

13 BENDUNGAN

•Krueng Kreuto(Aceh),

•Logung (Jawa Tengah),

•Raknamo (Nusa Tenggara Timur),

•Lolak (Sulawesi Utara),

•Karian (Banten),

•Bintang Bano(Nusa Tenggara Barat),

•Tanju (Nusa Tenggara Barat),

•Mila (Nusa Tenggara Barat),

•Passeloreng(Sulawesi Selatan),

•Rotiklod (Nusa Tenggara Timur),

•Tapin (Kalimantan Selatan),

•Sei Gong (Kepulauan Riau),

•Sindangheula (Banten)

RENCANA 2016

8 BENDUNGAN

•Rukoh (Aceh),

•Ciawi (Jawa Barat),

•Sukamahi (Jawa Barat),

•Kuwil Kawangkoan (Sulawesi Utara),

•Sukoharjo (Lampung),

•Cipanas (Jawa Barat),

•Leuwikeris (Jawa Barat),

•Ladongi (Sulawesi Tenggara)

RENCANA 2017

9 BENDUNGAN

•Bener (Jateng) ,

•Semantok (Jawa Timur),

•Pamakkulu (Sulawesi Selatan),

•Komering II (Sumatera Selatan),

•Sadawarna (Jawa Barat),

•Tiro (Aceh),

•Lausimeme (Sumatera Utara),

•Kolhua (Nusa Tenggara Timur),

•Sidan (Bali)

Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Groundbreaking 13 8 9 11 8 49

Penggenangan 5 3 6 7 8 29

Slide - 19

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Integrasi Peningkatan Produksi Padi Provinsi Aceh

Produksi Padi Provinsi Aceh:

ATAP 2014 : 1,82 juta ton

ARAM 2015 : 2,33 juta ton

Sasaran 2016 : 2,30 juta ton

Sasaran 2017 : 2,37 juta ton

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh

BPTP Aceh

Cetak Sawah : 14.000 ha

Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) :Aceh Besar 6.000 haAceh Jaya 1.000 haAceh Timur 8.200 haAceh Utara 2.000 haPidie 5.500 haPiddie Jaya 2.300 ha

Desa Mandiri Benih : 40 Desa

Agro Science Park (1 unit) di BPTP Aceh

Agro Techno Park (1 unit) di Aceh Timur

Petani dan Lahan Provinsi Aceh (Sensus

Pertanian 2013):

Rumah Tangga Usaha Pertanian: 644,9 ribu RT

Luas Sawah: 300,8 ribu ha

Luas Lahan Pertanian Non sawah: 1,05 juta ha

Penggilingan Padi: 3.233 unit

Waduk Rukoh (GB 2016)Waduk Tiro (GB 2017) Waduk Keureuto di Kab. Aceh Utara,

Groundbreaking 2015

Pemanfaatan Waduk Keuliling (selesai 2008), Kab. Aceh Besar

Waduk Krueng Keureuto (daya tampung 216 juta m3) akan mengairi DI AlueUbay (4.144 ha) dan DI Krueng Pase (6.677 ha).

DI Keuliling Hulu (578,2 ha); DI Keuliling Hilir (1.053 ha); DI Krueng Aceh (809,3 ha, extension); dan DI Krueng Jreue (2.350 ha).

Slide - 20

RPJMN 2015-2019 SERTA

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

Slide - 21

9 PROGRAM PRIORITAS

NAWACITA

Menghadirkan kembali Negara

untuk melindungi segenap bangsa

dan memberi rasa aman pada seluruh warga

negara

Membangun tata kelola

Pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan

terpercaya

Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam

kerangka Negara Kesatuan

Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi,

bermartabat, dan terpercaya

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

Meningkatkan produktivitas

rakyat dan daya saing di pasar internasional

Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik

Melakukan revolusi karakter

bangsa

Memperteguh kebhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjagakedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi denganmengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dandemokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuatjati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yangmandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalamkebudayaan.

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Slide - 22

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015

RKP 2015*)

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

RKP 2016

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG

BERKUALITAS

RKP 2017

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI

UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA

MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH

RKP 2018

Ditentukan dalam proses penyusunan

RKP 2018

RKP 2019

Ditentukan dalam proses penyusunan

RKP 2019

Slide - 23

SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019

INDIKATOR MAKRO2014

(BASELINE)2015 2016 2017 2018* 2019*

Pertumbuhan Ekonomi (%)(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

5,1(5,0)

5,8(4,8)

6,6(5,3)**

7,1(5,5 – 5,9)

7,5 8,0

Rasio Pajak terhadap PDB (%)(Angka Realisasi & Proyeksi)

11,5(10,9)

13,2(10,6)

14,2(12,2)**

14,6(12,6-12,8) 15,2 16,0

Pengangguran (%)(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

5,6-5,9(5,94)

5,5-5,8(6,18)

5,2-5,5(5,6 – 5,9)

5,0-5,3(5,3 – 5,6)

4,6-5,1 4,0-5,0

Angka Kemiskinan (%)(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

9,0-10,0(10,96)

9,5-10,5(11,13)

9,0-10,0(10,0 – 10,8)

8,5-9,5(9,5-10,5)

7,5-8,5 7,0-8,0

Gini ratio (indeks)(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

n.a(0,41)

0,40(0,41) 0,39 0,38 0,37 0,36

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,8 74,8 75,3 75,7 76,1 76,3

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)***

0,55 n.a n.a n.a n.a meningkat

*) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target-target tersebut perlu dipertimbangkan kembali**) Target APBN 2016***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasanvariabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif.

Sumber: RPJMN 2015-2019Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015

Slide - 24

• Revolusi Mental• Pembangunan Pendidikan• Pembangunan Kesehatan• Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

• Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan• Kemaritiman dan Kelautan• Pariwisata• Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

• Pemerataan Antarkelompok Pendapatan• Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal• Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan• Pengembangan Konektivitas Nasional

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan KeamananKONDISI PERLU


Slide - 25

• Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas didiskusikan dalam rangkaian pelaksanaan meeting di Bappenas (pelaksanaan multilateral meeting I, bilateral meeting dan multilateral meeting II)

• Penjabaran Prioritas Nasional secara lengkap dapat dilihat di lampiran.

TEMA STRATEGIS DAN INDIKATIF RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN

Slide - 26

SASARAN & TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN

Slide - 27

SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN

WilayahPertumbuhan Ekonomi (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Kalimantan

Barat5.9 6.0 6.2 7.2 7.9

Kalimantan Tengah 6.1 7.0 7.5 8.2 8.7

Kalimantan Selatan 5.0 6.2 6.8 7.6 8.6

Kalimantan Timur 4.5 5.6 5.6 6.4 7.0

Kalimantan

Utara5.0 5.0 6.0 6.4 6.9

WilayahTingkat Kemiskinan (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Kalimantan

Barat 8.7 8.0 7.4 6.8 6.1




Kalimantan

Utara 6.7 6.2 5.7 5.1 4.6

SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSITAHUN 2015-2019

WilayahTingkat Pengangguran (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Kalimantan Barat 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2




Kalimantan Utara 7.9 7.6 7.2 6.6 6.3

SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

• Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia,dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahankritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem bencana alam banjir dan kebakaran hutan;

• Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasikomoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;

• Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit,karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa;

• Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH

TUJUAN PENATAAN RUANG KALIMANTAN

Slide - 28

1. Kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi

hutan tropis basah paling sedikit 45% dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia

2. kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan

3. pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi di Pulau Kalimantan

4. pusat perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan secara berkelanjutan

5. kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan

Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan

negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup

6. pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang berbasis pada air

7. kawasan ekowisata berbasis hutan tropis basah dan wisata budaya Kalimantan

8. Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi,

serta membuka keterisolasian wilayah

9. swasembada pangan dan lumbung pangan nasional

KEDAULATAN PANGAN

Slide - 29

Sasaran2014

(baseline)2015 2016 2017 2019

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan

Produksi Pangan Utama:- Padi (Juta Ton) 70,6 75,0 76,2 77,0 82,0Produksi Pangan Lainnya/Diversifikasi Pangan:- Jagung (Juta Ton) 19,1 19,8 21,4 22,4 24,1- Kedelai (Juta Ton) 0,92 0,98 1,50 1,90 2,60

- Produksi Gula (Juta Ton) 2,6 2,6* 2,8 3,0 3,8

Produksi Sumber Protein:- Daging Sapi (Juta Ton) 0,45 0,42* 0,59 0,64 0,76- Ikan (Juta ton) 10,6 13,6 14,8 16,0 18,8

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:

- Pembangunan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (Juta ha, kumulatif)

8,90 9,08 9,17 9,52 9,89

- Rehabililtasi dan Peningkatan jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha)

2,71 (2010-2014)

0,48** 0,30** 0,64**3,01

(2015-2019)

- Pembangunan irigasi tambak (Ribu ha, kumulatif)

189,75 195,58 203,48 229,45 304,75

- Pembangunan waduk (groundbreaking)16

(on going)13 8 9

49(2015-2019)

Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padiUntuk kedelai fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga

* Angka Sementara; ** Angka Tahunan

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitasproduksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa

pertanian organik

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i)

pembangunan gudang dengan fasilitas pasca panen; pengendalian pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan

3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizimasyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras

4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANSasaran dan Arah Kebijakan

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

1. Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta “Food Waste” di meja makan

2. Mendorong kreativitas dan inovasi

3. Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat

4. Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 30

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANPerencanaan Terintegrasi

Slide - 31


Pangan

Reforma agraria

Stop konversi lahan produktif

Pemulihan kesuburan lahan

Pembangunan Desa Mandiri

Benih

Pengembangan pertanian organik

Peningkatan produksi ikan,garam, rumput

laut

Pengendalian harga dan impor

pangan

Peningkatan produksi padi dan

pangan lain

Kemen ATR, Pemda

Kementan,Pemda

Kementan

Kementan,Pemda

Kemen KPPemda

Kementan, Pemda

Kementan, Kemen LHK, Kemen ATR

Kemendag,Kementan,Kemenkeu

LEVEL 1

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANPerencanaan Terintegrasi Peningkatan Produksi Padi

Slide - 32

Peningkatan produksi padi

dan pangan lain


Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan

Waduk; Pembangunan

embung

Penyaluran subsidi benih

dan pupuk

Pengembangan budidaya padi; Pengembangan pertanian padi

organik


PemanfaatanLahan Tidur

(Optimasi Lahan)

Technopark dan Science park;

PengembanganBalai Penyuluhan

Pembangunan pasar tradisional

Pembelianberas/gabah

petani

Kementan, Kemenristekdikti

Kementan,Kemen ATR, Pemda

Kementan,Pemda

Kementan,Kemendag,Kemenkeu,BUMN

Kemendag,Pemda

Kementan,Kemendag,Pemda

Kemen PUPR,Kementan, Pemda

Kementan, Kemen ATR, Kemen PUPR, Pemda

Kementan, Kemendag, BUMN,Kemenkeu

LEVEL 2

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANSasaran Produksi Padi Per Provinsi

Slide - 33

No. ProvinsiTarget Produksi Padi 2017

(ton)*

SUMATERA 18.877.276

1 Aceh 2.367.735

2 Sumatera Utara 4.132.605

3 Sumatera Barat 2.699.592

4 Riau 465.985

5 Jambi 800.125

6 Sumatera Selatan 4.097.954

7 Bengkulu 702.843

8 Lampung 3.568.399

9 Kepulauan Bangka Belitung 40.975

10 Kepulauan Riau 1.062

JAWA 39.391.617

11 DKI Jakarta 10.595

12 Jawa Barat 12.509.313

13 Jawa Tengah 10.829.783

14 DI Yogyakarta 951.437

15 Jawa Timur 12.839.349

16 Banten 2.251.139

BALI - NUSA TENGGARA 4.011.779

17 Bali 918.649

18 Nusa Tenggara Barat 2.277.003

19 Nusa Tenggara Timur 816.128

No. ProvinsiTarget Produksi Padi 2017

(ton)*

KALIMANTAN 5.592.962

20 Kalimantan Barat 1.769.852

21 Kalimantan Tengah 911.345

22 Kalimantan Selatan 2.285.792

23 Kalimantan Timur 473.146

24 Kalimantan Utara 152.826

SULAWESI 8.787.457

25 Sulawesi Utara 729.120

26 Sulawesi Tengah 1.215.107

27 Sulawesi Selatan 5.401.972

28 Sulawesi Tenggara 615.254

29 Gorontalo 341.933

30 Sulawesi Barat 484.070

MALUKU - PAPUA 444.992

31 Maluku 111.414

32 Maluku Utara 85.240

33 Papua Barat 46.903

34 Papua 201.435

INDONESIA 77.106.083

Keterangan:*: Perhitungan sasaran produksi padi dihitung berdasar baseline target RKP tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 3,03% per tahun (RPJMN)

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANSasaran Produksi Daging Sapi Per Provinsi

Slide - 34

No. ProvinsiTarget Produksi Daging Sapi

2017 (ton)*

SUMATERA 129.671

1 Aceh 9.355

2 Sumatera Utara 32.993

3 Sumatera Barat 27.313

4 Riau 13.932

5 Jambi 8.802

6 Sumatera Selatan 17.086

7 Bengkulu 4.861

8 Lampung 11.377

9 Kepulauan Bangka Belitung 3.292

10 Kepulauan Riau 660

JAWA 349.344

11 DKI Jakarta 13.796

12 Jawa Barat 86.184

13 Jawa Tengah 69.886

14 DI Yogyakarta 10.033

15 Jawa Timur 125.000

16 Banten 44.446

BALI - NUSA TENGGARA 41.059

17 Bali 9.889

18 Nusa Tenggara Barat 14.732

19 Nusa Tenggara Timur 16.438

No. ProvinsiTarget Produksi Daging Sapi

2017 (ton)*

KALIMANTAN 33.613

20 Kalimantan Barat 8.230

21 Kalimantan Tengah 4.705

22 Kalimantan Selatan 11.407

23 Kalimantan Timur 9.271

24 Kalimantan Utara -

SULAWESI 38.407

25 Sulawesi Utara 5.076

26 Sulawesi Tengah 4.810

27 Sulawesi Selatan 16.305

28 Sulawesi Tenggara 3.761

29 Gorontalo 4.902

30 Sulawesi Barat 3.553

MALUKU - PAPUA 8.713

31 Maluku 1.873

32 Maluku Utara 652

33 Papua Barat 2.857

34 Papua 3.331

INDONESIA 600.806

Keterangan:*: Perhitungan sasaran produksi daging sapi dihitung berdasar baseline target RKP tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 10,8 % per tahun (RPJMN)

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANSasaran Cetak Sawah (Ha)

NAD:11.000

Sumut:3.000

Sumbar:3.000

Riau:4.000

Kepulauan Riau:600

Bengkulu:900

Jambi:15.000

Sumsel:9.300

Lampung:15.000

Bangka Belitung:20.000

Banten:-

DKI Jakarta:-

Jabar:1.000

Jateng:-

Jatim:-

DIY:-

Bali:-

NTB:20.000

NTT:10.000

Kalbar:25.000

Kalteng:25.000 Kalsel:

10.000

Kaltim:5.500

Kaltara:3.600

Sulsel:20.000

Sultra:18.000

Sulbar:6.000

Sulteng:20.000

Sulut:3.000

Gorontalo:3.000

Maluku Utara:3.000

Maluku:3.000

Papua Barat:2.600

Papua:6.200

Nasional: 266.700 ha Slide - 35

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANDesa Mandiri Benih (Desa)

NAD:40

Sumut:46

Sumbar:60

Riau:25

Kepulauan Riau:-

Bengkulu:25

Jambi:25

Sumsel:50

Lampung:40

Bangka Belitung:10

Banten:17

DKI Jakarta:-

Jabar:55

Jateng:55

Jatim:55

DIY:15

Bali:20

NTB:35

NTT:35

Kalbar:45

Kalteng:30 Kalsel:

40

Kaltim:27

Kaltara:10

Sulsel:50

Sultra:25

Sulbar:22

Sulteng:30

Sulut:28

Gorontalo:20

Maluku Utara:15

Maluku:16

Papua Barat:16

Papua:18

Nasional: 1.000 DesaSlide - 36

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANDesa Organik Tanaman Pangan (TP) dan Hortikultura (Horti) – (desa)

NAD:TP: 50Horti: 1

Sumut:TP: 50Horti: 1

Sumbar:TP: 50Horti: 3

Riau:TP: 20Horti: 1

Kepulauan Riau:TP: 10Horti: 1

Bengkulu:TP: 20Horti: 1

Jambi:TP: 20Horti: 1

Sumsel:TP: 50Horti: 1

Lampung:TP: 50Horti: 1

Bangka Belitung:TP: 20Horti: 1

Banten:TP: 50Horti: 1

DKI Jakarta:TP: -Horti: -

Jabar:TP: 50Horti: 4

Jateng:TP: 50Horti: 4

Jatim:TP: 50Horti: 3

DIY:TP: 50Horti: 4

Bali:TP: 50Horti: 3

NTB:TP: 50Horti: 3

NTT:TP: 20Horti: 1

Kalbar:TP: 50Horti: 1

Kalteng:TP: 50Horti: 1

Kalsel:TP: 50Horti: 1

Kaltim:TP: 20Horti: 1

Kaltara:TP: 20Horti: 1

Sulsel:TP: 50Horti: 4

Sultra:TP: 20Horti: 2

Sulbar:TP: 20Horti: 1

Sulteng:TP: 50Horti: 2

Sulut:TP: 20Horti: 1

Gorontalo:TP: 20Horti: 1

Maluku Utara:TP: 20Horti: 1

Maluku:TP: 20Horti: 1

Papua Barat:TP: 20Horti: 1

Papua:TP: 20Horti: 1

Nasional: 1.160 Desa Organik Tanaman Pangan55 Desa Organik Hortikultura

Slide - 37

2018

2018

2015 2019

2015 2019

2015 2018

2015 2019

2015 2019

2015 2020

2015 2018

2015 2020

2015 2020

2015 2020

2015 2019

2015 2019

2015 2019

2016 2020

2016 2020

2016 2021

2016 2020

2016 2020

2016 2021

2016 2020

2016 2020

2021

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2020

2013

2013

TIRO, Aceh

LAUSIMEME, Sumut

KOLHUA, NTT

SIDAN, Bali

2013

2013

2013

2013

2014

2014

LADONGI, Sultra

KOMERING II, Sumsel

SEMANTOK, Jatim

PAMUKKULU, Sulsel

BENER, Jateng

SADAWARNA, Jabar

SUKAMAHI, Jabar

RUKOH, Aceh

KUWIL KAWANGKOAN, Sulut

SUKOHARJO, Lampung

CIPANAS, Jabar

LEUWIKERIS, jabar

PASSELORENG, Sulsel

BINTANG BANO, NTB

TANJU, NTB

MILA, NTB

ROTIKLOD, NTT

CIAWI, Jabar

LOGUNG, Jateng

SINDANGHEULA, Jabar

SEI GONG, Kepri

TAPIN, Kalsel

RAKNAMO, NTB

LOLAK, Sulut

GONDANG, Jateng

PIDEKSO, Jateng

TUGU, Jatim

KARALLOE, Sulsel

KEUREUTO, Aceh

KARIAN, Banten

KUNINGAN, Jabar

BENDO, Jatim

GONGSENG, Jatim

TUKUL, Jateng

2017La

njut

an R

PJM

2

(8 B

endu

ngan

)G

roun

dbre

akin

g 20

15

(13

Ben

dung

an)

Gro

undb

reak

ing

2016

(8 B

endu

ngan

)

Gro

undb

reak

ing

2017

(9 B

endu

ngan

)

Rencana Pembangunan Bendungan 2017

Kegiatan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Groundbreaking 16 13 8 9 11 8 65

Penggenangan 0 5 3 6 7 8 29

Rencana Penyelesaian 16 Waduk dan Pembangunan 49 Waduk Baru dalam RPJM 2015-2019

Slide - 38

Sebaran Potensi Pembangunan Irigasi 2017

Pembangunan Rehabilitasi

(ha) (ha)

11 Aceh 39,238.00 10,142.00

12 Sumatera Utara 8,434.00 21,970.00

13 Sumatera Barat 14,657.00 24,990.00

14 Riau 5,079.00 6,085.00

15 Jambi 3,017 32,361

16 Sumatera Selatan 7,753 24,789

17 Bengkulu 1,005 5,950

18 Lampung 2,189 30,737

19 Kep. Bangka Belitung 83 210

21 Kep. Riau 1,175.00 -

No. Provinsi

Irigasi


(ha) (ha)

31 DKI Jakarta - -

32 Jawa Barat 4,313 44,082

33 Jawa Tengah 9,919.45 84,637.71

34 DI Yogyakarta - 1,708.01

35 Jawa T imur 1,579.00 153,222.00

36 Banten 2,847.00 2,737.00

51 Bali 6,981.00 221.00

52 Nusa Tenggara Barat 20,773.00 1,410.00

53 Nusa Tenggara T imur 819.00 7,100.00

No. Provinsi

Irigasi


(ha) (ha)

61 Kalimantan Barat 20,000.00 57,543.00

62 Kalimantan Tengah 5,280.00 8,755.98

63 Kalimantan Selatan 3,226.07 6,667.00

64 Kalimantan T imur 4,485.00 18,330.00

65 Kalimantan Utara 2,505.75 808.00

71 Sulawesi Utara 12,598.50 4,460.00

72 Sulawesi Tengah 16,867.22 8,701.55

73 Sulawesi Selatan 13,892.70 57,431.10

74 Sulawesi Tenggara 15,920.13 7,710.00

Provinsi

Irigasi

No.Pembangunan Rehabilitasi

(ha) (ha)

75 Gorontalo 8,257.42 586.67

76 Sulawesi Barat 9,498.00 1,968.36

81 Maluku 20,082.00 3,990.00

82 Maluku Utara 11,221.00 1,487.00

91 Papua 74,160.00 8,286.00

92 Papua Barat 5,132.00 600.00

352,986.35 639,677.32

No. Provinsi

Irigasi

TOTAL OUTCOME

Longlist Rencana Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi 2017 Slide - 39

KEDAULATAN ENERGI

Slide - 40

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM)

2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk Sumber Daya energi

3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif, pemberian subsidi, dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati

4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan Sumber Daya energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG

5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO)

6. Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran

7. Pemanfaatan optimum Sumber Daya Energi Terbarukan

Sasaran2014

(baseline)2015 2016 2017 2019

Rasio Elektrifikasi 84,1% 88,5% 90,2% 91,1% 96,6%

Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh) 843 914 985 1.058 1.200

Peningkatan Produksi Sumber Daya Energi:

Minyak Bumi (ribu BM/hari) 789 788 830 780 700

Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.455 1.194 1.155 1.175 1.295

Batubara (juta Ton) 458 393 419 413 400

Penggunaan Dalam Negeri (DMO):

Gas bumi Dalam Negeri 57% 59% 61% 62% 64%

Batubara Dalam Negeri 16,6% 20,3% 26,5% 29,3% 60,0%

Pembangunan FSRU/ Regasifikasi (unit)

2 1 2 1 2

Jaringan pipa gas (kumulatif, km) 11.960 13.458 15.330 15.364 18.322

Pembangunan SPBG (unit) 13 18 30 25 15

Jaringan gas kota (lokasi/SR)) * 5/16.949** 2/8.000** 33/121.000 46/271.500 48/374.000

Porsi EBT dalam Bauran Energi (%) 6 10 13 15 16

* Merupakan target tahunan: 2014 dan 2015 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama dengan badan usaha dan diharapkan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,3 juta SR. ** Hanya mencakup jumlah SR yang dibangun melalui APBN.

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGISasaran dan Arah Kebijakan


1. Penguatan tata kelola (good governance) sumberdaya energi2. Pemanfaatan energi secara efisien3. Pelayanan BUMN energi yang memuaskan pelanggan4. Penambangan yang ramah lingkungan5. Penegakan hukum dan disiplin di sektor energi

Slide - 41


Energi

Pembangunan kilang minyak

Tata Kelola Industri Migas

dan Energi

Percepatan pembangunan

pembangkit listrik

Peningkatan penggunaan

batubara dan gas

Pengembangan biofuel,

Peningkatan kapasitas tangki

Pembangunan Energi Baru -

Terbarukan dan Konservasi

Energi

Iklim investasi migas yang

kondusif

Pengalihan transportasi

berbasis BBM ke gas

Peningkatan produksi minyak

bumi, memperpanjang

sumur tua

Pengendalian impor minyak

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPerencanaan Terintegrasi

Kemen ESDM,Kemen BUMN

Kemen ESDM,Kemen BUMN,SKK MigasPertamina, PLN, PGN, Pemda

Kemen ESDM,Kemen BUMN,PLN, PGN

Kemen ESDM,Kemen BUMN,PLN, PGN

Kemen ESDM,Kemenkeu,Kemen BUMN,Kementan

Kemen ESDM,PertaminaKemen ESDM;

Kemen BUMN; Kemenristekdikti, Pemda

Kemen ESDM,SKK Migas,Kemenkeu,

Pemda

Kemen ESDM,Kemenhub,Kemenperin

Kemen ESDM,Kemen BUMN,

Kemendag,Pertamina

Kemen ESDM,Kemen BUMN,

Kemendag,Pertamina

LEVEL 1

Slide - 42

Pengembangan komoditas

tanaman BBN dan penyediaan

BBN

Pembangunan Biomassa

PengembanganBiogas Skala

Kecil

PLT Matahari, Mikrohidro, dan

Tenaga Angin

Penyempurnaan mekanisme

Pembelian EBT oleh PLN dan

Pertamina serta Subsidi

Pembangunan PLTP

Audit EnergiSektor Industridan Penyedia

Energi

Kemen ESDM, Kemen LHK,BPPT, Swasta

Kemen ESDM, Kementan,LIPI, KUKM

Kemen ESDM, Kemen PUPR, Kemen PDTT, Kemen KUKM

Kemen ESDM, Kemen BUMN,

Kemen LHK

Kemen ESDM, Kemenkeu, Kemen BUMN

Kemen ESDM, Kementan, Pemda, Swasta

Kemen ESDM, Kemen BUMN,

Kemenperin

Pembangunan Energi Baru -

Terbarukan dan Konservasi Energi

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPerencanaan Terintegrasi Pembangunan EBT dan Konservasi Energi

LEVEL 2

Slide - 43

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIRasio Elektrifikasi

Aceh

93,54%Sumut

92,42%

Sumbar

82,11%

Riau

87,35%

Sumsel

79,04%

Bengkulu

85,85%

Babel

96,66%

Lampung

83,49%

Jakarta

99,39%

Banten

98,19%

Jabar

92,48%

Jateng

90,64%

Jambi

83,45%

DIY

85,44%Jatim

85,86%

Bali

87,98%

NTT

58,11%

Kalbar

81,32%

Kalsel

86,12%

Kaltim

94,07%

Sulut

88,23%

Sulteng

78,13%

Sulsel

87,10%

Malut

93,63%

Maluku

83,81%

Papua

44,81%

KATEGORI

> 70 %

50 - 70 %

< 50 %

Sulbar

75,89%

Kepri

72,98%

Sultra

67,34%

Papua Barat

78,92%

Kalteng

68,91%

NTB

71,15%

Gorontalo

78,26%

REALISASI TARGET BERDASARKAN DRAFT RUKN

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

67.15% 72.95% 76.56% 80.51% 84.35% 87.35% 90.15% 92.75% 95.15% 97.35%

Kaltara

72,51%

RASIO ELEKTRIFIKASI (%)

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

67.1572.95

76.5680.51

84.3587.35 90.15

92.75 95.15 97.35

NASIONAL

87,14

(*POSISI SEPTEMBER 2015)

Slide - 44

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIRencana Pengembangan Sumber Daya Air, Ketenagalistrikan, Transmisi & Gardu Induk di Kalimantan

No Kegiatan

Energi dan Ketenagalistikan 1 PLTG/MG Kaltim Peaker 2

2 PLTGU Senipah

3 PLTU Kaltim (MT)

No Kegiatan

PENGAIRAN & IRIGASI

1. Lanjutan Pembangunan Bendungan Teritip Kota Balikpapan

2.Lanjutan Pembangunan Embung Wain 2 Dan 3 Kota Balikpapan

3.Lanjutan Pembangunan Bendali V Banjir Papan Lestari Sepinggan Kota Balikpapan

4.Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Beriwit Kabupaten Berau

5.Lanjutan Pembangunan Bendung DI Tepian Buah Kabupaten Berau

Slide - 45

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPembangunan Kilang Minyak Bontang

Project Location East Kalimantan

Investment Cost

Contracting Agency PT. Pertamina

Status Pre-FS PT. Pertamina

Ministry of Energy and Mineral Resources is

preparing a draft Presidential Decree on the

Guidelines for the construction of oil refineries and

assignment PT. Pertamina (Persero) as PJPK Bontang

Oil Refinery

Location Advantage Land owned by the Government

Low Social risk

Low Potential Earthquake

Project Information:

The project will develop a new oil refinery in Bontang East Kalimantan, by PT. Pertamina collaboration with private sector. The Refinery capacity is 300.000 bpsd

(barrel crude oil per day), Crude composition: Basra Light 200.000 bpsd and Arabian Light 100.000 bpsd.

General Work Plan:2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV

1 Jan 2016 - 30 Apr 2020• EPC PJP

Initiation Stage

1 Mar 2015 - 31 Mar 2015• OBC Preparation Line Ministry, KPPIP

1 Mar 2015 - 31 May 2015• Scheme Preparation KPPIP

1 Jul 2015 - 31 Jul 2015

• Prioritization

PJP

• G to G Agreement

KPPIP1 Jun 2015 - 30 Jun 2015

• Related Licensing Line Ministry1 May 2015 - 30 Sep 2015

• Operation

ResponsibleActivity

Label1 Mar 2015 - 30 Apr 2015

KPPIP

Implementation Stage

1 Jul 2015 - 31 Jul 2015• Kick Off Project

Regulation Stage

1 Aug 2015 - 31 Dec 2016

1 May 2015 - 30 Jun 2015• Action Plan KPPIP, PJP

• FS-BED-FEED PJP

1 Mar 2015 - 30 Jun 2015

KPPIP, PJP

1 Mar 2015 - 26 Nov 2018• Land Preparation PJP, BUMN Karya, KLH

• Publishing Assignment

Decree

KPPIP, Line Ministry

KPPIP1 Aug 2015 - 30 Sep 2015• Service Level Agreement

• Government Roadshow

Critical

Slide - 46

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPengembangan Pembangkit 35,5 GW (2015-2019)

47

Sumatera Kalimantan

Sulawesi

Maluku

Papua

Nusa TenggaraJava-Bali

Sumatera:PLN : 1.1 GWIPP : 7.6 GWTotal : 8.7 GW

Jawa-Bali:PLN : 5,0 GWIPP : 15,9 GWTotal : 20,9 GW

Kalimantan:PLN : 0,92 GWIPP : 0,95 GWTotal : 1,87 GW

Sulawesi:PLN : 2,0 GWIPP : 0,7 GWTotal : 2,7 GW

Nusa Tenggara:PLN : 0,67 GWIPP : 0,03 GWTotal : 0,70 GW

Papua:PLN : 0,22 GWIPP : 0,12 GWTotal : 0,34 GW

Maluku:PLN : 0,26 GWIPP : 0,02 GWTotal : 0,28 GW

Indonesia:

PLN : 10,2 GW

IPP : 25,3 GW

Total : 35.5 GW

Slide - 47

* Independent Power Producer (IPP)

Sumatera Kalimantan

Sulawesi

Maluku

Papua

Nusa TenggaraJava-Bali

Sumatera:PLN : 2,3 GWIPP : 8,7 GWTotal 11,1 GW

Jawa-Bali:PLN : 5,6 GWIPP : 18,3 GWTotal : 23,9 GW

Kalimantan:PLN : 1,8 GWIPP : 1,0 GWTotal : 2.8 GW

Sulawesi:PLN : 2.,4 GWIPP : 0,8 GWTotal : 3.2 GW

Nusa Tenggara:PLN : 0,87 GWIPP : 0,11 GWTotal : 0,98 GW

Papua:PLN : 0,29 MWIPP : 0,12 MWTotal : 0,41 MW

Maluku:PLN : 0,31 GWIPP : 0,02 GWTotal : 0,33 GW

Indonesia:PLN : 13,5 GWIPP : 29,1 GWTotal : 42.7 GW

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPengembangan Pembangkit 35,5 GW + 7,4 GW (2015-2019)

Slide - 48

Pemilik Pola Lokasi Subsistem Kota/Kabupaten Jenis Nama PembangkitTotal kap.

(MW)Rencana

CODStatus Proyek

Status Proyek

PLN PLN Kalbar Kalbar Pontianak PLTU Parit Baru (FTP2) 50 2017 FTP2 Konstruksi

PLN PLN Kalteng Kalselteng Barito Utara PLTMG Bangkanai (FTP2) 140 2017 FTP2 Committed

PLN PLN Kaltim KaltimBalikpapan/Penajam Paser Utara

PLTG/MG Kaltim Peaker 2 100 2017 Reguler Plan

PLN PLN Kalsel Kalselteng Barito Kuala PLTGU/MGU Kalsel Peaker 1 200 2017 Reguler Plan

PLN PLN Kaltara Kaltara Malinau PLTMG Malinau 6 2017 Reguler Plan

IPP IPP Kalbar Kalbar Ketapang PLTD Ketapang CPO 10 2017 Reguler Plan

IPP Ekspansi Kaltim Kaltim Kutai Kartanegara PLTGU Senipah (ST) 35 2017 Reguler Pengadaan

IPP IPP Kalbar Kalbar Ketapang PLT Biomass Ketapang 10 2017 Reguler Pengadaan

IPP IPP Kaltim Kaltim Kutai Kartanegara PLTU Kaltim (MT) 55 2017 Reguler Konstruksi

Jumlah 606

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIDaftar Pembangkit 35,5 GW + 7,4 GW (2017)

Slide - 49

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPETA RENCANA KELISTRIKAN SISTEM KALIMANTAN BARAT

Slide - 50

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPETA RENCANA KELISTRIKAN SISTEM KALIMANTAN SELATAN

Slide - 51

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPETA RENCANA KELISTRIKAN SISTEM KALIMANTAN TENGAH

Slide - 52

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPETA RENCANA KELISTRIKAN SISTEM KALIMANTAN TIMUR

Slide - 53

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGIPETA RENCANA KELISTRIKAN SISTEM KALIMANTAN UTARA

Slide - 54

Program Water to Energy Tahun 2017Kerjasama PUPR, ESDM, dan PLN

MoU antara PUPR dan ESDM ditandatangani Desember 2015 (fasilitasi Bappenas)

N

o

B angunan A ir Utama Lo kasi P o tensi

D aya (M W)

1 Bendungan Jatigede Jawa Barat 110

2 Bendungan Jati Barang Jawa Tengah 1.5

3 Bendung Gerak Serayu Jawa Tengah 5

4 Bendung Karet Jatimelerek Jawa Timur 2

5 Bendung Gerak Lengkong Baru Jawa Timur 2

6 Bendung M enturus Jawa Timur 1.7

7 Bendung M rican Jawa Timur 3

8 Bendung Turi Jawa Timur 2.1

9 Bendungan Wlingi Jawa Timur 2

10 Bendungan Karangkates Jawa Timur 100

11 Bendung Gerak Lodoyo Jawa Timur 9

12 Bendungan Tukad Unda 1 Bali 1.2

13 Bendungan Tukad Unda 2 Bali 1.2

14 Bendungan Titab Bali 1.8

15 Bendungan Pandan Duri Lombok 2.84

16 Bendungan Batutegi Lampung 7.5

17 Bendung Gerak Perjaya Sumatera Selatan 5

18 Bendung Gerak Batanghari Sumatera Barat 4

T o tal 261.84

Rencana Pemanfaatan Waduk milik

PUPR untuk PLTA 2017 (261 MW)

Rencana PUPR Rencana PLN

1 Aceh Aceh Tenggara Law e Alas Penyelesaian DED 141.2 151

2 Aceh Aceh Utara dan Timur Jambo Aye Pembebasan Lahan 110 160

3 Aceh Aceh Tenggara Law e Mamas 1 PU : Pembebasan lahan,

PLN: Studi oleh IPP 66.7 7

4 Jaw a Barat Ciamis Matenggeng Sertif ikasi Bendungan 27.2 900

5 Jaw a Barat Majalengka Cipasang Tahap F/S 85.6 400

6 Jaw a Tengah Banjarnegara Maung Tahap F/S 346 360

7 Sulaw esi Selatan Luw u Timur Karrebe Pengisian Aw al by INCO 130 130

8 Sulaw esi Selatan Jeneponto Kelara-Karraloe

Amdal 2013, FS,DD,

sertif ikasi, pembebasan

lahan.

8.5 8.5

9 Sulaw esi Tenggara Konaw e Utara dan Kolaka Pelosika FS, DD 2013 59.2 10

Total 974.4 2126.5

POTENSI KAPASITAS (MW)NO PROVINSI KABUPATEN BENDUNGAN / PLTA STATUS

Potensi Lanjutan Sinkronisasi Rencana Waduk dan PLTA 2017 (2 Gw)

Peusangan 1 – 2, 88 Mw, Peusangan-4, 400 Mw (NAD)

Bendungan Gerak

Perjaya 5 MW;

(Sumbar)

Bendungan Batutegi, 7,5

MW (Lampung)

Tukad Unda-1 1,2 MW;

Tukad Unda-2 1,2 MW;

(Bali)

Kusan, 65 Mw (Kalsel)

Karet Jatimlerek, 2 MW; Lengkong Baru 2 MW; Menturus 1,7 MW;

Mrican 3 MW; Turi 2,1 MW; Wlingi 2 MW; Karangkates 100

MW(Jatim)Jatigede 100Mw (Jabar)

Serayu 5 MW (Jateng)

Bendungan Gerak

Batanghari 4 MW (Sumsel)

Slide - 55

KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Slide - 56

Sasaran2014

(BASELINE)2015 2016 2017 2019

Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim

Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau

kecil ke PBB 13.466 750 500

target DepositPulauselesai

17.466

(Selesai th

2017)

Penyelesaian batas maritim antar negara 1 negara 1 negara 1 negara 1 negara 9 negara

Pemberantasan Tindakan Perikanan Ilegal

• Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 52% 66% 73% 76% 87%

Membangun Konektivitas Nasional:

Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol

laut24 24 24 24 24

Pengembangan pelabuhan penyeberangan 210 15* 23* 20* 270(kumulatif)

Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis 50 unit 30 30* 0*104

(kumulatif)

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

Produksi hasil kelautan (juta ton ) Ikan (Tangkap & Budidaya) Rumput Laut Garam

28,310,610,12,5

33,113,610,63,3

35,414,811,13,6

39,416,013,43,8

40-5018,819,54,5

Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 22 unit 22 unit 22 unit 24 unit

Peningkatan luas kawasan konservasi laut 15,7 juta ha 16,5 juta ha 17,1 juta ha 17,9 juta ha 20 juta ha

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Sasaran dan Arah Kebijakan

ARAH KEBIJAKAN:

1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya

2. Pengaturan dan pengendalian ALKI

3. Penguatan lembaga pengawasan laut

4. Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana

5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda

6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan

7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan

8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut

9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan

10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir


1. Perubahan mindset sebagai bangsa maritim2. Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayaran Perintis3. Penegakan hukum dan disiplin

Keterangan: *) Mulai tahun 2016 pembangunan kapal perintis dialihkan menjadi penyelenggaraan layanan perintis, mengikuti model pelayanan udara perintis. Slide - 57

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANPerencanaan Terintegrasi

Pembangunan Kemaritiman dan

Kelautan

Peningkatan produk kelautan

Pengembangan pelabuhan

perikanan dan sentra perikanan

terpadu

Konektivitas (tol) laut dan industri

maritim

Pemberantasan illegal,

unregulated dan unreported

fishing (IUU)

Pengelolaan daerah

perbatasan laut, pulau pulau kecil

Peningkatan luas kawasan konservasi

perairan berkelanjutan, penambahan

kawasan konservasi, dan Rehab pesisir

dan kualitas lingkungan laut

Peningkatan taraf hidup nelayan :

pemberian akses terhadap sumber

modal, sarana produksi,

infrastruktur, teknologi dan pasar

Mendesain tata ruang wilayah

pesisir dan lautan

Peningkatan budaya bahari, penguatan SDM

dan iptek kelautan

Kemen KP, Kemen KUKM,Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenristekdikti, Kemendag,Perbankan, Pemda

Kemen KP, KemenhubKemen BUMN,Pemda

Kemen KP,POLRI, Bakamla, TNI,Kemenkumham,Pemda

Kemenhan, Kemen KP, Bakamla,Kemendagri, Kemenlu.

Kemen KP,Kemen ATR,Pemda

Kemen KP, Kemenristek, Kemendikbud

Kemen KP,Kemen LHK,Pemda

Kemenhub,Pemda

Kemen KPLEVEL 1

Slide - 58

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANPerencanaan Terintegrasi Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim

Kemenhub,BUMN

Kemenhub,BAKAMLA, TNI/POLRI

Kemenperin, BUMN,

Kemenhub, BUMN

BUMN (PT PAL),Swasta

Kemenkeu, BKPM

LEVEL 2

Peningkatan Konektivitas

(Tol) Laut dan Industri Maritim

Pembangunan pelabuhan

umum

Pembangunan Kapal Laut

Pengembangan Layanan

Pelayaran Perintis

Insentif Usaha dan Iklim Investasi

Penguatan SDM

Perkapalan

Penguatan Industri

Perkapalan dan Rancang Bangun

Kelautan

Keamanan dan keselamatan

pelayaran

Slide - 59

Kemenhub, Kemenristekdikti,Perguruan Tinggi

A. BELUM SELESAINYA PERBATASAN LAUT DENGAN 9 NEGARA TETANGGABelum selesainya perbatasan laut dengan 9 negara tetangga saat ini baru batas laut dengan PNG yang telah selesai

B. BELUM SELESAINYA PENDATAAN PULAU DAN BELUM MEMADAINYA PEMBANGUNAN PULAU PULAU KECIL TERLUAR:Terdapat 92 pulau kecil terluar, diantaranya 31 pulau berpenduduk. Infrastruktur dasar dan ekonomi di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk masih terbatas

Jumlah pulau 17.504 Pulau kecil

≤2.000 km2

=17.470

Pulau besar

>2.000 km2 =34

Belum Dideposit ke PBB =

4.038

Dideposit ke PBB th

2012 = 13.466

1.763 pulau berpenduduk

11.703 pulau tidak

berpenduduk

Berdasarkan survey tahun 2013-2015 sebanyak 1.399 pulau yang akan diverifikasi oleh tim nasional selanjutnya akan didaftarkan ke PBB

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANMasalah dan Tantangan : Perbatasan dan Pendataan Pulau-Pulau Kecil

Slide - 60

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANMasalah dan Tantangan : Kerusakan Wilayah Pesisir

LUAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN 16,5 JUTA HA (2014)

LUAS MANGROVE INDONESIA:3.3 JUTA HA (2015)

Peningkatan rehabilitasi kawasan pesisir, Pengelolaan kawasan konservasi laut perlu peningkatan peran pemerintah provinsi, kab/kota dan masyarakat dalam pengawasan dan konservasi laut

5.4

16.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Luas

Kaw

asan

Ko

nse

rvas

i P

erai

ran

(ju

ta h

a)

Slide - 61

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANMasalah dan Tantangan : Illegal Fishing

ASAL KAPAL PERIKANAN

ILEGAL DI WPP-NRI

Modus Operandi:• Tanpa dokumen izin• Memiliki izin tapi melanggar ketentuan: alat tangkap, fishing

ground, port of call• Pemalsuan dokumen• Manipulasi persyaratan (Deletion Certificate, Bill of sale)• Transhipment di laut, tidak pernah melaporkan pada pelabuhan

perikanan• Double flagging

Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan belum memadainya sistem pemantauan kelautan dan perikanan yang terintegrasi

Slide - 62

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANMasalah dan Tantangan : Over Fishing

Perairan Indonesia terbagi dalam 11 WPP, dengan total estimasi potensi sumber daya ikan sebesar 6,5 juta ton per tahun (Kepmen KP 45/MEN/2011)

Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penerapan prinsip perikanan berkelanjutan; beberapa WPP sudah mengalami yang sudah over fishing. Diperlukan update data stok ikan secara berkala dengan data yang kredibel.

Slide - 63

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANMasalah dan Tantangan : Industri Pengolahan Perikanan

Unit Pengolahan Ikan (UPI) lebih banyak berada di wilayah barat Indonesia (terutama di Jawa), sementara sebaran ikan banyak terdapat di wilayah timur Indonesia

Industri pengolahan perikanan terkonsentrasi di wilayah Jawa, skala usaha mayoritas kecil/mikro/rumah

tangga, utilitas belum optimal daya saing rendah

Slide - 64

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANMasalah dan Tantangan : Kapasitas Industri Galangan Kapal Di Indonesia

26% 25%

37%

Sumber: Kementerian Perindustrian (2012)

Jawa:

92 Galangan

Sumatera:

65 Galangan

Kalimantan:

62 Galangan

12%30 Galangan

SEBARAN GALANGAN KAPAL (2012)

Diperlukan pengembangan kapasitas industri galangan kapal nasional industri komponen kapal, penguatan armada perintis, dan armada pelayaran rakyat

Jumlah galangan kapal di Indonesia masih belum mencukupi (250 unit)

Slide - 65

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANMasalah dan Tantangan : Pelabuhan Strategis

Total pelabuhan berjumlah 1.241 unit yang terdiri dari 33 pelabuhan utama, 217 pelabuhan pengumpul, dan 991 pelabuhan pengumpan(Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.725 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor No.KP. 414 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional)

24 PELABUHAN STRATEGIS PENDUKUNG TOL LAUT

Pengembangan pelabuhan masih terkendala pembebasan lahan dan koordinasi antar K/L terkait, serta perlu memperhatikan tata ruang

Slide - 66

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANMasalah dan Tantangan : Jaringan Pelayaran

Sumber: Kemenhub, 2013Pelabuhan Komersial

Trayek Pelayaran Komersil

Trayek Pelayaran Perintis

Pelayaran perintis masih sangat dibutuhkan (konektivitas), dimana saat ini terdapat 84 jaringan perintis dan 181 perintis penyeberangan.

Slide - 67

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANKerangka Regulasi Tol Laut

Slide - 68

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANShort Sea Shipping/Coastal Shipping

SSS Sumatera

SSS Jawa

SSS Kalimantan

SSS Sulawesi

SSS Maluku-Malut

SSS Bali-NT

SSS Papua-Papua Barat

WESTERN INDONESIA (BIGGER VESSEL) EASTERN INDONESIA (SMALLER VESSEL)

Pelabuhan Hub Strategis Tol LautSlide - 69

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANPelabuhan Palaran, Samarinda

• Terdapat di Kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbangpengiriman logistik dari Kota Samarinda dan Kawasan HuluMahakam ke Surabaya, Jakarta dan sebaliknya.

• Fasilitas saat ini:• Dermaga sepanjang 270 m• Gudang cfs seluas 3.000 m²• Lapangan penumpukan seluas 7,7 HA

• Lanjutan pengembangan :• Pembangunan terminal/dermaga pelabuhan• Pengadaan peralatan pelabuhan

• Kebutuhan pendanaan Rp.497 trilyun (kerjasama PT Samudera Indonesia)

Total Indikasi Kebutuhan Pembiayaan 24 Pelabuhan Strategis (diluar kebutuhan lahan) adalah sebesar Rp. 6.805 Trilyun, untuk Pulau Kalimantan total indikasikebutuhan pembiayaan 5 pelabuhan sekitar Rp 2.010 Triliun.

NO. PELABUHAN PELINDOANGGARAN (MILLIAR RUPIAH)

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1. Banjarmasin III 76 108 139 198 104 624

2. Tenau Kupang III 12 21 33 - 12 79

3.Samarinda dan TPK Palaran

IV -99 149 249

-497

4.Balikpapan dan TP Kariangau

IV92 138 230

- -461

5. Pantoloan IV 64 31 82 82 90 349

Slide - 70

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANPengembangan Angkutan Sungai Kalimantan

Inland Waterway (Pilot Project Kapuas & Mahakam) • Pengangkutan Sungai

• Pengembangan pengangkutan sungai disepanjang koridor Sungai Kapuas & Mahakam

• Pengembangan jalur air yang ada tidak melibatkan investasi skala besar dan saluran airyang sudah digunakan untuk memindahkan batubara dari tambang ke pelabuhan.

Komoditas Kunci

Komoditas kunci yang ada di wilayah sekitar sungai dan berpotensi menggunakan transportasisungai, antara lain: Batubara, CPO, Karet, Hasil Hutan, Perikanan Darat, Hasil Tanaman Pangan,dan BBM

16 sungai di Kaltim & Kaltara

14 sungai di Kalimantan Selatan

12 sungai Kalimantan Tengah

27 sungai di Kalbar

Peran Angkutan Sungai Danau• Membuka keterisoliran serta meningkatkan perekonomian suatu daerah;• Terbuka aksesibilitas suatu daerah akan memperlancar distribusi barang dan

jasa;• Pembangunan yang menjangkau sampai ke daerah pedalaman (captive area)

Slide - 71

KAWASAN INDUSTRI DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Slide - 72

Sasaran2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

1. Sasaran Pertumbuhan Industri

Industri (%)(Realisasi dan Proyeksi)

4,70(4,63)

6,10(4,25)

6,90(5,40)

7,40 (6,50)

8,60(8,00)

Kontribusi dalam PDB (%)

(Realisasi dan Proyeksi)

20,70(21,01)

20,80(20,84)

21,00(20,95)

21,10(21,35)

21,60

(21,76)

2. Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa

7 77 lama

+3 baru

10 lama+

2 baru

12 lama+

2 baru

b. Kawasan Industri n.a n.a n.a 14 14

ARAH KEBIJAKAN:

Pertumbuhan Industri:

1. Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa

2. Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha

3. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dannilai tambah per tenaga kerja)

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa:

1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA

(a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.

2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur

3. Pengembangan SDM dan IPTEK

4. Pengembangan regulasi dan kebijakan

5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentiffiskal dan non-fiskal

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI/KEKSasaran dan Arah Kebijakan

Kebijakan terkait Revolusi Mental: Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan

perijinan investasi Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 73

Percepatan PertumbuhanIndustri dan

KawasanIndustri/KEK

KebijakanIndustriNasional

Menciptakan iklim investasi

Pembiayaandengan akses

dan biaya yang Kompetitif

SDM Industriyang

Kompeten danDisiplin

HubunganIndustrial yang

Bersahabat

PemberianInsentif Fiskal

yang Harmonis

PeningkatanAkses ke PasarGlobal (Ekspor)

KetersediaanEnergi dan

Infrastruktur

Ketersediaandan KualitasBahan Baku

Kemenperin

Kemperin,BKPM,Pemda

BI, OJK

Kemendikbud,Kemenristekdikti,Kemenperin,KemenakerPemda

Kemenaker,Polri,Pemda

Kemenkeu

Kemendag

KemenPUPR,Kemenhub,

Kemenkominfo,Kemen ESDM,Kemen BUMN

Kementan,Kemen KP,

Kemen LHK,Kemen ESDM

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI/KEKPerencanaan Terintegrasi

LEVEL 1

Slide - 74

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI/KEKPerencanaan Terintegrasi

KawasanIndustri/ Kawasan

Ekonomi Khusus(KEK)

Penyediaan Lahan Kawasan

Industri

Konektivitas/ Aksesibilitas

Insentif Fiskal dan Non Fiskal

Iklim Investasi PTSP

(Penghapusan Perda

bermasalah)

Penyediaan Tenaga Terampil

(BLK, SMK, Politeknik)

Mensosialisasikan Mental

Kewirausahaan

Science danTechno Park

Kemendikbud,Kemenaker,Kemenristekdikti

BKPM/BKPD, Pemda,Kemendagri

Kemenkeu,Kemenperin

Kemen PUPR,Kemenhub,Kemen ESDM

Kemenperin,Kemen ATR,Pemda

Kemenristekdikti,Kementan,Kemen KP,BPPT,Pemda

LEVEL 2

Slide - 75

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEK

Sebaran Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

KEK & KI SEI MANGKEIKab. Simalungun, Sumut

KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin, Sumatera Selatan

KEK TANJUNG LESUNGKab. Pandeglang, Banten

KEK MANDALIKAKab. Lombok Tengah, NTB

KEK & KI PALUKota Palu, Sulawesi Tengah

KEK & KI BITUNGKota Bitung, Sulawesi Utara

KEK MOROTAIKab. Pulau Morotai, Maluku Utara

KEK MBTKKabupaten Kutai Timur, Kaltim

KEK SORONG

KEK MERAUKE

KEK KALBAR &KI LANDAKKab. Landak, Kalbar

KEK KALTARA

KEK MAKASSAR

Maluku

KEK NTT

Keterangan:

Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai 2014

Lokasi KEK 2014-2019

KI KUALA TANJUNG

KI TANGGAMUS

KI KETAPANG

KI JORONGKI BATULICIN

KI BANTAENG

KI KONAWE

KI MOROWALI

KI BULI

KI TELUK BINTUNI

Lokasi 14 Kawasan Industri Luar Jawa dan 3 Kawasan Industri JawaSlide - 76

KI KENDALKI DEMAK

KI GRESIK

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEK

Peta Potensi Kawasan Industri

Slide - 77

KUALA TANJUNG

Alumina, Palm Oil

LANDAK

Natural RubberPalm Oil

BATULICIN

IRON/STEEL

PALU

RattanCacao

MOROWALI

Ferro Nickel

TELUK BITUNG

Agro IndustriLogistics

BULI

Ferro Nickel

SEI MANGKE

Palm Oil

TANGGAMUS

MarineLogistics

KETAPANG

Alumina

JORONG

Alumina, Palm Oil

BANTAENG

Ferro - Nickel

KONAWE

Ferro-Nickel

TELUK BINTUNI

Oil and GasPetrochemical

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEKPeta Potensi Kawasan Industri

Slide - 78

No. Nama KI Luas(Ha)

Investasi(Rp. Triliun)

Tenaga Kerja(Jiwa)

Anchor Industry Fokus Industri

1 Morowali, Sulawesi Tengah 1,200 49.7 80,000 PT. Sulawesi Mining Investment Ferronikel

2 Sei Mangkei, Simalungun, Sumut 2,002 9.5 83,300 PT.Unilever Oleochemical Indonesia Pengolahan CPO

3 Kuala Tanjung, Batu Bara, Sumut 1,000 4.5 113,200 PT. Inalum Alumina

4 Teluk Bintuni, Papua Barat 2,112 31.4 51,500 PT. Pupuk Indonesia Pupuk dan Petrokimia

5 Bitung, Sulawesi Utara 534 2.5 90,000 PT. Pelindo Agro dan Logistik

6 Palu, Sulawesi Tengah 1,500 12.5 165,000 PT. Bangun Palu SultengRotan, Agro, dan Industri Lainnya

7 Mandor, Landak, Kalimantan Barat 306 1.22 33,600 -- Pengolahan Karet

8 Batulicin, Kalimantan Selatan 530 2.12 10,000 PT. Meratus Jaya Iron and Steel Besi Baja

9 Jorong, Tanah Laut, KalSel 6,370 22.3 30,000 PT. Semeru Surya, PT. Delta Prima Besi Baja dan Industri Agro

10 Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara 300 4.4 10,000 PT. Feni Haltim Ferronikel

11 Konawe, Sulawesi Tenggara 5,500 28.7 18,200 Jiangsu Delong Nickel Industry Co. Ltd Ferronikel

12 Bantaeng, Sulawesi Selatan 3,000 24.4 163,200 PT. Hwadi dan Bantaeng Sigma Energi Ferronikel

13 Ketapang, Kalimantan Barat 1,000 4 10,000 PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery Alumina

14 Tanggamus, Lampung 3,500 17.5 104,800 PT. Repindo Jagat Raya Maritim

15 Kendal Industrial Park - Jateng 2,700 n.a n.a PT. Jababeka Home Appliances

15 Demak, Jawa Tengah 300 10,0 24,750 PT. Jateng Land Tekstil

16 Gresik JIIPE, Jawa Timur 1,500 10,5 123,750 Pelindo II dan AKR CPO, Alat Berat, Otomotif

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEKPENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY

Slide - 79

URAIAN TARGET TAHUN PENGERJAAN SUMBER PENDANAAN PROGRESS

Pemeliharaan jalan akses menuju kawasan

Setiap tahun - Kementerian PU&PR- Pemprov Kaltim

Setiap tahun dilaksanakan pemeliharaan oleh Kementerian PU&PR dan Pemprov Kaltim sesuai kewenangannya

PEMBANGUNAN JALAN

URAIAN TARGET TAHUNPENGERJAAN

SUMBERPENDANAAN

PROGRESS

Pembangunan PLTU 20 MVA 2016 – 2018 Pemprov Kaltim Menunggu sertifikasi HPL

Pembangunan Gardu Induk dan jaringan transmisi

30 MVA dan 150 kv

2018 PT PLN Tercantum dalam RUPTL

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK DAN JARINGAN TRANSMISI

URAIAN TARGET TAHUN PENGERJAAN SUMBERPENDANAAN

PROGRESS

Pembangunan pelabuhan curah cair

2014-2017 Kemen Perhubungan Dalam prosespembangunan. Sampai 2015, telah dibangun trestle dan causeway

Pembangunan pelabuhan petikemas

na Pelindo IV Dalam proses

PEMBANGUNAN PELABUHAN

URAIAN TAHUN

Pembangunan/ Pengembangan BLK Kutai Timur dan Kalimantan Timur 2019

REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PENYEDIAAN AIRURAIAN TARGET TAHUN

PENGERJAANSUMBER

PENDANAANPROGRESS

Pembangunan jaringan pipa distribusi air dan instalasi pengolahan air bersih

20 km (pipa)

200 l/d (instalasi)

2013 – 2017 Pemprov Kaltim Telah disetujui menggunakan kontrak multi years

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEKRENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MBTK (1/2)

Kebutuhan Pembangunan 2017Satuan /

Unit

Penyediaan lahan dan penataan ruang

• RDTR di sekitar kawasan KEK 1 regulasiKonektivitas/ Aksesibilitas

• Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda 99 km

• Peningkatan jalan nasional Simpang Perdau – Maloy 83,17 km

• Peningkatan jalan nasional Sangatta – Simpang Perdau 32,2 km

• Peningkatan Jalan nasional Simpang Perdau – Batu Ampar 94,4 km• Pembangunan Pelabuhan Curah 70.000 DWT• Pembangunan pelabuhan Kontainer (Petikemas)

Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

• Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Jaringan Transmisi 20 km• Pembangunan rumah susun untuk karyawan• Pengembangan energi listrik berbahan baku limbah sawit

(biomassa) dan batubaraPenyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

• Pembangunan BLK

• Pembangunan/Peningkatan SMK bidang Pertanian• Peningkatan kelembagaan koperasi dan UKM • Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Slide - 80

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEKRENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MBTK (2/2)

Slide - 81

No Level l Level II Delivery SystemProgram dan Kegiatan Kementerian

Kemenhub KemenPUPR

1 Percepatan pertumbuhan Industri & KEK

Ketersediaan Energi dan Infrastruktur

Konektivitas/Aksesibilitas KEK MaloyBatuta

Pembangunan faspel Maloy/Sangkulirang (CPO)

Peningkatan Jalan Nasional Simpang Perdau – Maloy

Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy/Sangkulirang* (Cargo & Batubara)

Peningkatan Jalan Sangatta - Simpang Perdau

Peningkatan Jalan Simpang Perdau - Batu Ampar

Peningkatan Jalan Talisayan - Batu Lepok –Sangkulirang

Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Maloy 29,2 km (Quickwins)

Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Maloy (11,44 km)

Konektivitas/Aksesibilitas KEK Kaltara

Pengembangan Bandara Nunukan Pembangunan Jalan Lingkar Tanjung Selor

Pengembangan Bandara Binuang

Pengembangan Bandara Juwata

Pengembangan Bandara Long Layu

Pengembangan Bandara Kol. R.A Bessing

Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur Sepeda, Pedestrian)

Fasilitas Integrasi ModaPembangunan Jalan Tg Selor - Sajau - Binai - Tanah Kuning (KIPI Tanah Kuning)

Data ini di ambilkan dari dokumen RPI2JM yang telah di sinergikan antar

sektor, antar wilayah dan antar pusat dengan daerah

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEKKAWASAN INDUSTRI KETAPANG - KALBAR

Slide - 82

JALAN PROPINSI

BATAS WILAYAH PERENCANAAN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIANDIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI KEINDUSTRIAN WILAYAH I

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRIKORIDOR KALIMANTAN

(NUNUKAN, PANGKALANBUN DAN KETAPANG)

MASTER PLAN

KAWASAN INDUSTRI PAGAR MENTIMUN

KABUPATEN KETAPANG

GAMBAR

KETERANGAN

SUMBER PETA

0 1.000 3.000 m

SKALA 1 : 30.000

1. Keputusan Bupati Ketapang No: 248/PEM/2013

2. Keputusan Bupati Ketapang No: 249/PEM/2013

GARIS PANTAI

2.000

LUAS KAWASAN INDUSTRI = 1.000 Ha

(IZIN LOKASI PT. KETAPANG BANGUN SARANA)

UMKM

ANEKA INDUSTRI

PERUMAHAN

SARANA OLAH RAGA

SARANA PERIBADATAN

AREA KOMERSIAL

KANTOR MANAJEMEN

PERKANTORAN

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI BESAR

TRADE CENTER

MEDICAL CENTER

PEMADAM KEBAKARAN

POWER STATION

FUEL STATION

IPAL

PENGELOLAAN LIMBAH KERING

TAMAN, MEDIAN, JALUR HIJAU JALAN, BUFER, KOLAM

INDUSTRI

PERGUDANGAN

LIQUID STORAGE CENTER

PENGELOLAAN AIR BERSIH

PUSAT PENGEPAKAN

PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN

MEDIA CENTER

CONVENTION CENTER

INFRASTRUKTUR KAWASAN

FASILITAS PENUNJANG

RUANG TERBUKA HIJAU

PENGGUNAAN LAHAN

LUAS KAWASAN INDUSTRI

JALAN DAN SALURAN

1.009,90

LUAS (Ha)

04

04

03

01

01

02

01

02

03

04

25,41

61,44

101,63

270,58

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

16

17

15

18

19

20

21

22

23

24

25

08

06

05

07

25

25

25

25

12

13

13

25

12

04

11

03

01

02

1009

07

08

22

23

2419

2021

18

18

14

25

25

15

17

16

14

(Ketapang - K

endawangan)

Selat Karimata

Ke

Pel

abu

han

Jalan Propinsi

5,93

10,70

12,45

42,24

10,12

7,11

11,27

15,86

17,23

22,92

2,94

1,19

3,83

21,69

2,52

2,16

13,68

2,68

6,04

3,70

217,40

117,12

UMKM

ANEKA INDUSTRI

PERUMAHAN

SARANA OLAH RAGA

SARANA PERIBADATAN

AREA KOMERSIAL

KANTOR MANAJEMEN

PERKANTORAN

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI BESAR

TRADE CENTER

MEDICAL CENTER

PEMADAM KEBAKARAN

POWER STATION

FUEL STATION

IPAL


TAMAN, MEDIAN, JALUR

HIJAU JALAN, BUFER, KOLAM

INDUSTRI

PERGUDANGAN



PUSAT PENGEPAKAN


MEDIA CENTER

CONVENTION CENTER


FASILITAS PENUNJANG

RUANG TERBUKA HIJAU

PENGGUNAAN LAHAN


JALAN DAN SALURAN

1.009,90

LUAS (Ha)

01

02

03

04

25,41

61,44

101,63

270,58

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

16

17

15

18

19

20

21

22

23

24

25

5,93

10,70

12,45

42,24

10,12

7,11

11,27

15,86

17,23

22,92

2,94

1,19

3,83

21,69

2,52

2,16

13,68

2,68

6,04

3,70

217,40

117,12

UMKM

ANEKA INDUSTRI

PERUMAHAN

SARANA OLAH RAGA

SARANA PERIBADATAN

AREA KOMERSIAL

KANTOR MANAJEMEN

PERKANTORAN

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI BESAR

TRADE CENTER

MEDICAL CENTER

PEMADAM KEBAKARAN

POWER STATION

FUEL STATION

IPAL


TAMAN, MEDIAN, JALUR

HIJAU JALAN, BUFER, KOLAM

INDUSTRI

PERGUDANGAN



PUSAT PENGEPAKAN


MEDIA CENTER

CONVENTION CENTER


FASILITAS PENUNJANG

RUANG TERBUKA HIJAU

PENGGUNAAN LAHAN


JALAN DAN SALURAN

1.009,90

LUAS (Ha)

01

02

03

04

25,41

61,44

101,63

270,58

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

16

17

15

18

19

20

21

22

23

24

25

5,93

10,70

12,45

42,24

10,12

7,11

11,27

15,86

17,23

22,92

2,94

1,19

3,83

21,69

2,52

2,16

13,68

2,68

6,04

3,70

217,40

117,12

Program dan Kegiatan Kementerian

Kemenhub KemenPUPR

Terlaksananya Pengembangan FasilitasPelabuhan Laut Teluk Batang

Pembangunan Jalan Nangatayap - Sei Kelik - Siduk -Ketapang

Terlaksananya Peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan Teluk Batang

Pemeliharaan Jembatan Siduk - Ketapang

Terlaksananya Pengembangan kapasitasBandara Rahadi Oesman

Peningkatan Jalan Siduk - Sukadana

Peningkatan akses jalan dari kawasan industri ke pelabuhan

Data ini di ambilkan dari dokumen RPI2JM

yang telah di sinergikan antar sektor, antar

wilayah dan antar pusat dengan daerah

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEKKAWASAN INDUSTRI LANDAK - KALBAR

Slide - 83

KIM II

07

PUSAT PENGEPAKAN

INDUSTRI KARET

INDUSTRI KECIL MENENGAH

ANEKA INDUSTRI

PERUMAHAN

SARANA OLAH RAGA

SARANA PERIBADATAN

COMMUNITY CENTER

KANTOR MANAJEMEN

PERKANTORAN

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI BESAR

MEDIA CENTER

EXHIBITION CENTER

AREA KOMERSIAL

MEDICAL CENTER

PEMADAM KEBAKARAN

POWER STATION

FUEL STATION

IPAL



TAMAN

RTH/BUFFER

PEMAKAMAN

PERDAGANGAN

PUSAT INOVASI


CONVENTION CENTER

INDUSTRI

KECIL

MENENGAH

KAWASAN INDUSTRI MANDOR IIKABUPATEN LANDAK

IPAL

PENGELOLAANLIMBAH KERING

PEMADAM KEBAKARAN

KANTOR

MANAJEMEN

PUSAT

PENGEPAKAN

CONVENTION

CENTER

MEDICAL

CENTER

POWER STATION

INOVATION

CENTER

PEMAKAMAN

FUEL STATION

MEDIA

CENTER

EXHIBITION

CENTER

PENGELOLAAN AIR

BERSIH

PERKANTORAN

SARANA PERIBADATAN

COMMUNITY

CENTER

PERKANTORAN


PERDAGANGAN

AREA

KOMERSIAL

PERUMAHAN

INDUSTRI KARET

INDUSTRI

SEDANG

INDUSTRI BESAR

INDUSTRI BESAR

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI SEDANG

ANEKA

INDUSTRI

ANEKAINDUSTRI

ANEKA

INDUSTRI

ANEKAINDUSTRI

INDUSTRI

KARET

INDUSTRI KARET

INDUSTRI KECIL

MENENGAH

KIM IProgram dan Kegiatan Kementerian

Kemenhub KemenPUPR

Pengembangan Bandara Paloh Pelebaran Jalan Seipinyu-Sebadu-Sidas

Pembangunan FASPEL Laut Pontianak/Kijing

Pembangunan Jalan Akses Kawasan Industri


Fasilitas Integrasi Moda

Penyediaan Bus Pemadu Moda




PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEKKAWASAN INDUSTRI BATULICIN- KALSEL

Slide - 84


Kemenhub KemenPUPR

Pengembangan Bandara Bersujud Pembangunan Jalan Lingkar Batulicin

Pengembangan FASPEL Laut Banjarmasin

Pelebaran Jalan Pagatan-Batulicin

Pengembangan FASPEL Laut Batulicin Pelebaran Jalan Serongga - Batulicin


Pembangunan Mentewe-Batulicin





PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEKKAWASAN INDUSTRI JORONG, TANAH LAUT - KALSEL

Slide - 85


Kemenhub KemenPUPR

Pembangunan FASPEL Laut Pelaihari/Swarangan

Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Suarangan


Pembangunan Jalan Ambungan - Tajau Pecah


Penyediaan Bus Pemadu Moda




PARIWISATA

Slide - 86

Sasaran2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

Wisatawan Mancanegara (Orang)

9,4 juta 9,7 juta 12,0 juta 13,0 juta 20,0 juta

Wisatawan Nusantara (Kunjungan)

250 juta 259 juta 260 juta 263 juta 275 juta

Devisa (triliun rupiah)(kurs Rp12.000)

133,9 150 172,8 185,9 260

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyakmungkin wisatawan manca negara dan mendorongpeningkatan wisatawan nusantara

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan dayatarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri

3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasionalserta meningkatkan keragaman dan daya saingproduk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasiperiwisata yang menjaDi fokus pemasaran

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangunsumber daya manusia pariwisata serta organisasikepariwisataan nasional

PEMBANGUNAN PARIWISATASasaran dan Arah Kebijakan

Kebijakan terkait Revolusi Mental: Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang

nyaman bagi pelancong Petugas yang ramah dan melayani Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 87

PEMBANGUNAN PARIWISATAPerencanaan Terintegrasi

LEVEL 1

Slide - 88

WONDERFUL INDONESIA

“Pembangunan Pariwisata Indonesia”

Promosi Wisata

PengembanganDestinasi Wisata

SDM Pariwisata

Sikapmasyarakat

yang bersahabat

LayananKeimigrasian,

Bebas Visa, Visa On Arrival

Jaminankeamanan dan

ketertiban

Kemenpar,Badan Promosi Indonesia

Kemenkumham

POLRI,Pemda

Kemenpar,Pemda

Kemenpar,Kemendikbud,Kemenristekdikti,Kemenaker

Kemenpar,Kemendikbud,Pemda

Pengembangan10 Destinasi

PenyiapanObjek Wisata

Pembangunan Sarana danPrasarana

Transportasi

Pembangunan Fasilitas Umumdalam Kawasan

Penyediaan

BBM dan Listrik

KelembagaanPengembangan

Destinasi

KoordinasiPembangunan

Destinasi

PEMBANGUNAN PARIWISATAPerencanaan Terintegrasi Pengembangan 10 Destinasi

Kemen PUPR,Kemenhub,Pemda

Kemen PUPR,Kemenkominfo,Kemen BUMN,Pemda

Kemen ESDM,Kemen BUMN

Kemenpar,Kemen BUMN,

Kemenkeu,Pemda

Kemenko Maritim,Kemenko Ekon

Kemenpar,Kemen ESDM,Kemen KP,Kemen LHK,Pemda

LEVEL 2

Slide - 89

PEMBANGUNAN PARIWISATAPOTENSI WISATA ALAM

Slide - 90

PEMBANGUNAN PARIWISATAPOTENSI WISATA BAHARI

Slide - 91

PEMBANGUNAN PARIWISATAPOTENSI WISATA MICE (Meeting, Incentives, Conference, Exhibition)

Slide - 92Hasil Pemetaan 16 Destinasi MICE - Ditjen PDP, Kemenparekraf, 2013

PEMBANGUNAN PARIWISATAKawasan Destinasi Pariwisata Unggulan

Kawasan Andalan dengan Sektor

Unggulan Pariwisata

Kawasan Periwisata Unggulan

(Daya Tarik Wisata Unggulan) di

Pulau Kalimantan:1. Taman Nasional Kayan Mentarang

2. Kepulauan Derawan-Sangalaki

3. Long Bagun-Melak dskt

4. Kota Bangun-Tanjung Isuy dskt

5. Sangkulirang

6. Taman Nasional Kutai

7. Loksado

8. Taman Nasional Sebangau

9. Taman Nasional Tanjung Putting

10. Taman Nasional Danau Sentarum

11. Taman Nasional Betung Kerihun

12. Sambas dan sekitarnyaPKN sebagai pusat

pengembangan pariwisata dan

gerbang utama wisatawanKeterkaitan antar kawasan

pariwisata dan pusat

pertumbuhanPintu utama wisatawan

Bandara Supadio

Bandara Cilik Riwut

Bandara Syamsuddin Noor

Bandara Sepinggan

Bandara Juwata

Slide - 93

KAWASAN PERBATASAN

Slide - 94

Sasaran2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

1. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

a. Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)

3 (111 lokasi prioritas)

50 lokpri3 PLBN

100 lokpri7 PLBN

10 PKSN150 lokpri

7 PLBN

10 PKSN(187 lokasi prioritas)

b. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan

12 pulau-pulau kecil

terluar berpendu-

duk

10 30 5092 pulau kecil

terluar/terdepan

Arah Kebijakan:

Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

1. Pembangunan infrastruktur Kawasan Perbatasan

2. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi

Pembangunan Daerah Tertinggal

1. Percepatan Pembangunan infrastruktur/konektivitas

2. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan

3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik

4. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas

Kebijakan terkait Revolusi Mental:Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara1. Peningkatan kemudahan dan kecepatan pelayanan imigrasi,

kepabeanan, karantina dan keamanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

2. Mengubah sikap dan cara pandang bahwa kawasan perbatasanbukan halaman belakang namun menjadi beranda negara

Pembangunan Daerah Tertinggal:

1. Peningkatan kreativitas masyarakat di daerah tertinggal untuk mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat

2. Membangun semangat kompetisi untuk mengejar ketertinggalan.3. Penegakan hukum dan disiplin

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARASasaran dan Arah Kebijakan

Slide - 95

*) Capaian sasaran tidak diukur setiap tahun. Sesuai PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap 5 tahun sekali melalui Peraturan Presiden.Jumlah 42 daerah tertinggal tahun 2019 merupakan hasil dari 80 kabupaten terentaskan

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARAPerencanaan Terintegrasi

Pembangunan Kawasan

Perbatasan Negara

Pengembangan10 PKSN danPerdaganganLintas Batas

Negara

Membuka IsolasiLokpri,

PeningkatanSarpras

PeningkatanSDM, danEkonomi

Perbatasan

Pembangunan 7 PLBN Terpadu

PengamananBatas Wilayah

Darat, Laut, dan Udara

PeningkatanKualitas

Diplomasi danKerjasama Batas Wilayah Negara

BNPP,Kemendag,Kemenperin,

Kemen PUPR,Kemenhub,Kemen ESDM,Kemenkominfo,Kemen PDTT,Kemendikbud,Kemenristekdikti,Kemenkes

Kemen PUPR,Kemenkeu,Kemenkumham,Kementan,Kemenkes,Kemenhan/TNI/POLRI,Kemendagri

Kemenhan,TNI,POLRI,Bakamla,Kemen KP

Kemenlu,Kemenhan,TNI,Kemendagri,BIG

Kementan,Kemen KP,Kemen PDTT,

LEVEL 1

Slide - 96

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARAPERMASALAHAN

Kondisi ekonomi yang sangat timpang antara wilayah Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik.

Kerap terjadi pemindahan dan pengrusakan patok batas secara sengaja.

Tumpang tindih/ketidaksepemahaman batas wilayah laut antara Indonesia denganMalaysia. Hal tersebut bisa mengancam keutuhan wilayah dan sumberdaya alamyang ada di dalam wilayah tersebut.

Garis batas yang belum diakui antara ke dua pihak. Terdapat beberapa outstanding border problems.

Kondisi jalan ke desa – desa masih sangat terbatas dengan perkerasan tanahhingga aspal. Beberapa bagian jalan masih berupa lahan yang telah dibuka untukbadan jalan.

Fasilitas PLBN belum terlalu lengkap dan bangunan yang ada kurang terpadu (kecuali Entikong yang sudah relatif lengkap).

Pembangunan infrastruktur yang terhalang oleh adanya hutan lindung.

Slide - 97

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARADASAR HUKUM PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara

• “KPN adalah bagian wilayah negara yang terletak sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negaralain.” (Pasal 1)

• “Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dandaerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan BadanPengelola daerah” (Pasal 14)

• UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Pasal 361 ayat 2 : Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara.

• Pasal 361 ayat 3 :Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk: (a) penetapan RDTR; (b) pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan (c) pembangunan sarana dan prasarana kawasan.

• Pasal 361 ayat 7 : “Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga.”

Slide - 98

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARAPERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

DALAM RPJP 2005-2025

99

KEAMANAN KESEJAHTERAAN

LINGKUNGAN

HALAMAN BELAKANG HALAMAN DEPAN

INWARD LOOKINGOUTWARD LOOKING

Dengan melihat perspektif lebih luas

terhadap negara tetangga dan tetap

memberdayakan potensi dalam negeri

Menjadikanmasyarakat mampuberdiri sama tinggi

atau lebih majudalam beraktivitasdengan masyarakat

negara tetangga

Menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan

negara, perlindungan bangsa; sekaligus

Memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;

dan Menjaga kelestarian lingkungan Slide - 99

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KAWASAN PERBATASAN NEGARA DALAM RPJMN 2015-2019

ISU STRATEGIS

• Keterisolasian kawasan perbatasan negara merupakan isu utama perbatasan.

• Terhambatnya pelayanan sosial dasar

• Ketergantungan terhadap negara tetangga.

• Belum efektifnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

• Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum

Tujuan Pembangunan : Menjadikan Kawasan Perbatasan Negara halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman

Arah Kebijakan : “Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan”

Strategi :• Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi• Membangun konektivitas• Membangun sumber daya manusia (SDM)• Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara• Mempercepat penyelesaian status kewarganegaraan• Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan• Meningkatkan kualitas pengaturan, pembinaan pemanfaatan, dan

pengawasan rencana tata ruang• Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris• Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan DOB• Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan Slide - 100

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2017 (1/2)

Mempercepat pembangunan Kawasan Perbatasan Negarasebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

2015 2016 2017 2018 2019

Pengembangan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan perdagangan lintas batas negara.

10 PKSN 10 PKSN 10 PKSN 10 PKSN 10 PKSN

Membuka isolasi Lokasi Prioritas (Lokpri), peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi perbatasan.

0 Lokpri 100 Lokpri 150 Lokpri 187 Lokpri 187 LokprI

Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara(PLBN) Terpadu. (akumulatif)

3 PLBN 7 PLBN 7 PLBN - -

Peningkatan pengamanan di 3 wilayah batas darat, 5 batas wilayah laut dan perbatasan wilayah udara.

3 Darat, 5 Laut, 1 Udara

3 Darat, 5 Laut,1 Udara

3 Darat,5 Laut, 1 Udara



Peningkatan kualitas diplomasi di 2 kawasan batas wilayah negara darat, di 3 kawasan batas wilayah laut, dan 1 batas wilayah udara






Koordinasi pengelola perbatasan negara 2 Regulasi 3 Regulasi 3 Regulasi 2 Regulasi 1 Regulasi

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

Mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

SASARAN

Slide - 101

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2017 (2/2)

Pengembangan PKSN Paloh-Aruk, Entikong,

Nanga Badau, dan Nunukan serta Pembangunan

Kecamatan Lokasi Prioritas

Peningkatan Konektivitas dan Sarana Pelayanan

Dasar di 4 PKSN dan Lokpri

Pengembangan Pusat Pelayanan CIQS

Terpadu di 4 PKSN

Mengembangkan Pusat Kegiatan

Hankam Negara di Beberapa Wilayah

yang Memiliki Outstanding Border Problem dan PKSN

Perundingan dan Penegasan Batas

Wilayah Negara RI –Malaysia dalam Penyelesaian 9

(Sembilan) Outstanding Boundary

Problem

Koodrinasi Antar K/L dan Koordinasi Antara

Pemerintah Pusat dengan Pemda

Kalimantan

Slide - 102

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARAProgres Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu

PLBN Nanga Badau

PLBN Entikong

PLBN Aruk

PLBN Motaain

PLBN MotamasinPLBN Wini

PLBN Skouw

Kab. SambasKab. Kapuas Hulu

Kab. Sanggau

Kab. Belu

Kab. MalakaKab. TTU

Kota. Jayapura

2015 2016 2017 20192018

Ground Breaking

Pembangunan Zona Inti PLBN

Pembangunan Zona Sub Inti dan Zona

Pendukung PLBN

Berfungsi Terpadu

1. Zona Inti PLBN

2. Zona Sub Inti PLBN 3. Zona Pendukung PLBN

Bangunan Pos Lintas Batas

• Perumahan Pegawai• Sarpras Linkungan

• Rest Area• Pasar

• Public Area

Fokus Kemen. PUPERA

(Cipta Karya)

Perlu kontribusi K/L lain utamanya

dalam penyediaan

fasilitas CIQS

Slide - 103

Pembangunan Jalan Pararel PerbatasanPembangunan Jalan

Poros Desa

Pembangunan PLBN Terpadu

Pemenuhan Kebutuhan Listrik

Patroli batas darat.

Upaya Penyelesaian 9 Outstanding Border Problems

Fokus Pembangunan Jalan ke Perbatasan

Akses ke Aruk (Kab. Sambas) dari Pontianak (312,66 Km)

Akses ke Entikong (Kab.Sanggau) dari Pontianak (261,58 Km)

Akses ke Nanga Badau (Kab.Kapuas Hulu) dari Pontianak (782,53 Km)

77

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH KALIMANTAN (1/2)

Slide - 104

Pembangunan Jalan Pararel PerbatasanPembangunan Jalan

Lingkungan dan Jalan Desa

Pembangunan PLBN Terpadu

Pembangunan PLTS/PLTA

Pembangunan Titik Referensi

Upaya penyelesaian over claiming batas dan batas ZEE.

Fokus Pembangunan Jalan ke Perbatasan

Malinau – Long Bawan – Long Midang

Mensalong – Tau Lumbis

Lingkar Pulau Sebatik

79

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH KALIMANTAN (2/2)

Slide - 105

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA PEMBANGUNAN JALAN PERBATASAN KALIMANTAN

Akses Air Minum Layak

Jalan Perbatasan

KALIMANTAN

Kalimantan Barat• Temanjuk-Aruk-Seluas-

Balai Karangan-Sepulau-Nanga Badau-Putusibau-Batas Kaltim

• Sp.Tanjung-Aruk-Batas Sarawak

• Balai Karangan-Entikong-Batas Sarawak

• Nanga Badau-Batas Sarawak

Kalimantan Utara• Bts.Kaltim/Kaltara-

Long Nawang-Bulungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular

• Malinau – Long Bawan – Long Midang

• Mensalong – Tau Lumbis

Kalimantan Timur• Bts.Kalbar/Kaltim-

Long Pahagai-Bts.Kaltara

NUSATENGGARA

TIMUR

• Motaain-Silawan-Salore-Haliwen

• Haliwen-Sadi-Asumau-Haekesak-Turiskain

• Haekesak-Fulur-Nualain-Henes

• Nualain-Dafala

• Dafala-Laktutus• Laktutus-Motamasin

(Mot Amauk)

PAPUA• Jayapura-Arso-

Waris-Yeti• Yeti-Uorun-Oksibil • Oksibil-Tn.Merah-

Muting-Merauke

Slide - 106

Pembangunan Jalan Akses

Jembatan Tayan (3,5 km)

Pembangunan Jalan

Baru Bts. Kec.

Sekayan - Entikong/

Bts. Kab.Sintang -

Sanggau "O2“ (4,4

km)

Pembangunan Jalan Baru

Rasau - Sepalau 1 (Rasau-

Badau) "A1“ (4,4 km)


Teberau - Bts. Kec. Siding/

Seluas 1 (Batas Kab. Sanggau -

Batas Kab. Sambas) "A1“ (3,5

km)


Teberau - Bts. Kec. Siding/

Seluas 1 (Batas Kab.

Sanggau - Batas Kab.

Sambas) "A1“ (3,5 km)


Bts.Kota Sanggau - Sekadau

(Relokasi) (2 km)

Sarana dan

Prasarana

Lingkungan

Permukiman

Infrastruktur Air

LimbahInfrastruktur Kawasan

Permukiman

Perdesaan

Spam Di Kawasan

MBR

Lanjutan

Pembangunan

Fasilitas dan

Penggenangan

Embung Sebatik (

M3/Det) Kabupaten

Nunukan

Pembangunan

Embung di

Kabupaten Melawi

(Tahap II)

DD Bendungan

Segedong Kab.

Pontianak

Pembangunan

Embung di

Kabupaten Sintang

(Tahap I)

Infrastruktur

Kawasan

Permukiman

Perdesaan

Pembangunan

Jalan Tebas -

Sentebang -

Tn.Hitam –

Jeruju - Liku -

Merbau -

Temajok

Pembangunan

Jalan Tn.Hitam

- Sp.Bantanan

- Galing - Aruk

Pembangunan

Jalan Perbatasan

Ruas Temajuk -

Gunung Kukud -

Simpang Tanjung

Pembangunan

Jalan Perbatasan

Ruas Putussibau -

Nanga Era - Bts

KaltimPembangunan

Bendungan

Kapuas Hulu

Pembangunan

rumah khusus

daerah perbatasan

230 KK di Kec

Krayan Selatan dan

845 KK di Kec

Lumbis Ogong

PERBATASAN TEMAJUK - SEBATIK

Slide - 107

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA LOKASI PRIORITAS

No. Provinsi Kabupaten/ Kota

Batas

LokpriLokpri Penanganan Tahun

2015Lokpri Penanganan Tahun 2016 Lokpri Penanganan Tahun 2017 Lokpri Penanganan Tahun 2018 Lokpri Penanganan Tahun 2019

D/L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Kalimantan Barat Sambas D Sajingan Besar Sajingan Besar Sajingan Besar Sajingan Besar Sajingan Besar Sajingan Besar

Bengkayang D Jagoi Babang Jagoi Babang Jagoi Babang Jagoi Babang Jagoi Babang Jagoi Babang

Siding Siding Siding Siding Siding

Sanggau D Sekayam Sekayam Sekayam Sekayam Sekayam Sekayam

Sintang D Ketungau Tengah Ketungau Tengah Ketungau Tengah Ketungau Tengah Ketungau Tengah

D Ketungau Hulu Ketungau Hulu Ketungau Hulu Ketungau Hulu Ketungau Hulu Ketungau Hulu

Kapuas Hulu D Puring Kencana Puring Kencana Puring Kencana Puring Kencana Puring Kencana Puring Kencana

D Batang Lupar Batang Lupar Batang Lupar Batang Lupar Batang Lupar

D Embaloh Hulu Embaloh Hulu Embaloh Hulu Embaloh Hulu

D Puttussibau Utara Puttussibau Utara Puttussibau Utara Puttussibau Utara

D Puttussibau Selatan Puttussibau Selatan Puttussibau Selatan

2 Kalimantan Timur Mahakam Ulu D Long Apari Long Apari Long Apari Long Apari Long Apari Long Apari

D Long Pahangai Long Pahangai Long Pahangai Long Pahangai Long Pahangai Long Pahangai

Berau D Maratua Maratua Maratua Maratua Maratua

3 Kalimantan Utara Malinau D Pujungan Pujungan Pujungan Pujungan Pujungan Pujungan

D Kayan Hilir Kayan Hilir Kayan Hilir Kayan Hilir

D Bahau Hulu Bahau Hulu Bahau Hulu Bahau Hulu

D Kayan Selatan Kayan Selatan Kayan Selatan Kayan Selatan

D Kayan Hulu Kayan Hulu Kayan Hulu Kayan Hulu Kayan Hulu Kayan Hulu

Nunukan D Lumbis Ogong Lumbis Ogong Lumbis Ogong Lumbis Ogong Lumbis Ogong Lumbis Ogong

D Sebatik Tengah Sebatik Tengah Sebatik Tengah Sebatik Tengah Sebatik Tengah Sebatik Tengah

D Sebatik Barat Sebatik Barat Sebatik Barat Sebatik Barat Sebatik Barat Sebatik Barat

D/L Sebatik Timur Sebatik Timur Sebatik Timur Sebatik Timur Sebatik Timur Sebatik Timur

L Sebatik Sebatik Sebatik Sebatik Sebatik Sebatik

D/L Sebatik Utara Sebatik Utara Sebatik Utara Sebatik Utara Sebatik Utara Sebatik Utara

D Krayan Selatan Krayan Selatan Krayan Selatan Krayan Selatan

D/L Krayan Krayan Krayan Krayan Krayan

D/L Simanggaris Simanggaris Simanggaris Simanggaris Simanggaris Simanggaris

D/L Tulin Onsoi Tulin Onsoi Tulin Onsoi Tulin Onsoi

Slide - 108

KONEKTIVITAS

Slide - 109

Sasaran2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

1. LAUT• Pengembangan Pelabuhan Non Komersil (lokasi) 163 40 45 40 163 (kumulatif)

• Rata-rata dwelling time (hari) 7 – 8 5 – 6 4 – 5 4 – 5 3 – 4

2. KERETA API

• Terbangunnya jalur KA termasuk jalur ganda(Km) 954,43 186,99 619,49 902,3 3.258 (kumulatif)

3. JALAN• Terbangunnya jalan baru (Km) 1.268 512 490 502,5 2.650 (kumulatif)• Pengembangan jalan tol (Km) 820 135 104 253 1.000 (kumulatif)

4. UDARA

• Terbangunnya bandara baru /peningkatan bandarayang ada

1 15 15 (lanjutan) 12 (lanjutan) 15 (kumulatif)

5. KEPERINTISAN• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek) 76 86 93 140 193• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan

Penyeberangan (trayek)181 210 229 237 261

• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek)

115 216 228 240 265

• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Darat(trayek)

208 217 298 364 470

• Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas) 3 4 4 4 56. PERKOTAAN• Pangsa pasar angkutan umum (%) 23 24 26 28 32• Pengembangan kereta perkotaan (kota) 2 3 (kumulatif) 5 (kumulatif) 7 (kumulatif) 10 (kumulatif)• Pengembangan BRT (kota besar) 17 17 (kumulatif) 20 (kumulatif) 23 (kumulatif) 34 (kumulatif)7. KESELAMATAN• Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api

(kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api)0,042 0,039 0,035 0,032 < 0,025

• Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaantransportasi jalan (% dari kondisi baseline)

16 20 26 32 50

8. TELEKOMUNIKASI• Jaringan tulang punggung serat optik nasional di

ibukota kabupaten/kota372 422 (kumulatif)

446 (kumulatif)

478 (kumulatif)

514 (kumulatif)

Arah Kebijakan:

1. Mempercepat pembangunan transportasi yang memperkuat konektivitas nasional (laut, darat danudara)

2. Memanfaatkan penguatan dimensi kemaritiman melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis

3. Membangun pelayaran pesisir pada jalur logistik nasional

4. Pembangunan transportasi multimoda untukmendorong penurunan biaya logistik nasional

5. Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan

6. Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan

7. Mempercepat pembangunan infrastruktur broadbanddan menjangkau seluruh wilayah R.I

8. Mengembangkan transportasi massal perkotaan

PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS NASIONALSasaran dan Arah Kebijakan

Kebijakan terkait Revolusi Mental: Pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris Masa depan Indonesia tergantung pada keberhasilan

pembangunan yang merata dan pembangunan maritim

Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 110

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN UTARA

Slide - 111

• KSPN- Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan• PKN/PKW- Pengembangan Bandara Kab. Nunukan- Pengembangan Bandara Yuvai Semaring Long Bawan Kab. Nunukan- Pengembangan Pelabuhan Tarakan ( Tengkayu)- Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat di Pesawan Tg.Selor- Pengembangan Pelabuhan Tanun Taka- Pembangunan Pelabuhan Bebatu (Kabupaten Tanah Tidung)- Pembangunan Jalan Mesalong-Sasipu--Tou Lumbis- Pembangunan Jalan Long Nawang – Metulang – Long boh – Bts Kaltim- Pengembangan Trayek AKDP (Antar Kota antar Provinsi) dan Lintas Batas

Negara; Tanjung Selor - Tanjung Redep (KALTIM); Malinau Kota- paking-semamu-binuang-long bawan-long midang-batas negara malaysia; Mensalong - tau lumbis -batas negara malaysia; Mensalong-seimenggaris-batas negara malaysia

- Pengembangan layanan angkutan pemadu moda Kota Tarakan, Tanjung Selor, Nunukan, Malinau dan KTT

- Pembangunan Bandar Udara Sebatik- Pengembangan Pelabuhan Nunukan- Pengembangan Pelabuhan Sebatik- Pengembangan Dermaga Penyeberangan Nunukan- Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sebatik- Peningkatan Bandara Perintis Binuang Kec. Krayan Selatan- Pembangunan Jalan Perbatasan Long Bawan - Long Midang - Batas Negara- Pembangunan Jalan Perbatasan Long Bawan - Long Layu- Pembangunan Jalan 2 Jalur 4 Lajur Lingkar Pulau Sebatik- Pengembangan Bandara Long Apung• KEK/Kawasan Industri- Pengembangan Bandara Juwata-Tarakan- Pembangunan Pelabuhan Internasional di Tanah Kuning- Pembangunan Jalan Penghubung Kab. Bulungan – Tarakan- Pembangunan Jembatan Pendukung Pengembangan Kota Baru Tarakan- PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Tanjung Selor/Tarakan

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

• KSPN/ PKSN- Pembangunan Bandara Maratua- Pengembangan Pelabuhan Tanah Grogot- Pembangunan jalur KA antara Muara Wahau - Lubuk Tutung- Pembangunan jalur KA antara Murung Raya – Kutai Barat – Paser – PPU– Balikpapan- Pembangunan Jalur KA Tanjung-Balikpapan- Pembangunan Bandara Tana Paser- Pembangunan Bandara Samarinda Baru- Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penajam Pasir- Pembangunan Faspel Laut Kuala Semboja- Pembangunan jalur KA antara Balikpapan – Samarinda- Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang- Pembangunan Bandara Maratua- Pembangunan Jembatan Pulau Balang- Pembangunan Jalan Tol Samarinda – Balikpapan- Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Batu Dinding Kab.- Kutai Barat- Pembangunan Jalan Lingkar Samarinda- Pembangunan Jembatan Tol Balikpapan – PPU- PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Samarinda*- Pengembangan Bandara Data Dawai- PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Balikpapan*- Pembangunan Bandara Perintis Long Apari- Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Batu Dinding Kab.Kutai Barat- Pembangunan Jalan Long bagun - Long Pahangai- Pembangunan Jalan Long Pahangai - Tiong Ohang- Pembangunan Jalan Perbatasan Bts Kalbar - Tiong Ohang - Long Pahangai- Pengembangan Bandara Long Bawan• KEK/Kawasan Industri- Pembangunan Jalan Akses Maloy- Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Maloy- Pengembangan Bandara Bontang- Pengembangan TPK Kariangau- Pengembangan Terminal Peti Kemas Palaran- Pembangunan Faspel Laut Palaran - Pembangunan faspel Maloy/Sangkulirang (CPO)- Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy/Sangkulirang- Pembangunan Jalan Sangkulirang-Taliyasan-Guntur-Tanjung Redep- Pembangunan Jembatan Kelay- Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagai pendukung Integrated Mining Development

MEC Coal Project*


Slide - 112

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALBALIKPAPAN – SAMARINDA - MALOY

Slide - 113

Infrastruktur

Kawasan

Permukiman

Perdesaandi Kab

Kutai Kartanegara

SPAM MBR dan SPAM

IKK di Kutai

Kartanegara,

Samarinda, dan Kutai

Timur

Infrastruktur Air

Limbah di Kota

Balikpapan dan

Samarinda

Infrastruktur Kawasan

Permukiman

Perkotaan di Kota

Balikpapan,

Samarinda, dan

Bontang

a. Pembangunan Bendali V Banjir

Papan Lestari Sepinggan Kota

Balikpapan

b. Lanjutan Pembangunan

Bendungan Teritip Kota

Balikpapan

c. Pembangunan Embung Wain 2

dan 3 kota Balikpapan (2

Bh/30.000 m3)

d. Pembangunan Check Dam DTA

Bendali II Kota Balikpapan

Pembangunan Jembatan Pulau

Balang II (MYC) di Kota

Balikpapan

Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-

Samarinda

Pembangunan Jalan

Sangkulirang-Taliyasan-

Guntur-Tanjung Redep

Pembangunan Jalan Akses

Maloy

Pembangunan

Jalan Lingkar

Samarinda

Pembangunan

Bendung

Sidomukti Kab.

Kukar

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN BARAT (1/2)

Slide - 114

• KSPN/ PKSN- Pembangunan Jembatan Kapuas II- Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Putussibau - Nanga

Era - Bts Kaltim• PKN/PKW- Pengembangan Bandara Supadio- Pengembangan Pelabuhan Teluk Melano (Teluk Batang)- Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Padang Tikar- Pembangunan Jembatan Tayan- Pembangunan Jalan Nanga Pinoh - Batas Kalteng- Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pontianak- Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sekadau- Pengembangan Pelabuhan Pontianak,Pantai Kijing*- PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Pontianak- Pembangunan Jalan Tebas-Sentebang-Tn.Hitam-Jeruju-Liku

- Merbau – Temajok- Pembangunan Jalan Tn.Hitam - Sp.Bantanan - Galing – Aruk- Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Teberau -

Bts.Kec.Siding - Bts. Kab. Sanggau - Bts Kec Sekayam - Bts. Kab. Sintang

- Pembangunan Bandara Perintis di Provinsi Kalbar (Sintang) Tebelian

- Pengembangan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike • KEK/Kawasan Industri- Pembangunan faspel laut Sintete- Peningkatan Jalan Siduk - Sei Keli – Nangatayap- Peningkatan Jalan Ketapang - Siduk - Sukadana - Teluk

Batang- Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sintete*- Pembangunan Bandara Singkawang


PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN BARAT (2/2)

Slide - 115

Pembangunan Jalan

Baru Rasau - Sepalau 1

(Rasau-Badau) "A1"

Pembangunan Jalan

Baru Rasau - Sepalau

2 (Rasau-Badau)

"O2"

a.Pembangunan Jalan Akses

Jembatan Tayan

b.Pembangunan Jalan Baru

Bts.Kota Sanggau - Sekadau

(Relokasi)

c.Pembangunan Jembatan Tayan

Pembangunan Jalan

Siduk - Sei Keli -

Nangatayap

Pembangunan Jalan

Ketapang - Siduk -

Sukadana - Teluk

Batang

Pembangunan Jalan Tebas -

Sentebang - Tn.Hitam – Jeruju - Liku

- Merbau - Temajok

Pembangunan Jalan

Tn.Hitam - Sp.Bantanan

- Galing - Aruk

Pembangunan

Jembatan Kapuas II

Pembangunan Jalan

Lingkar Luar

Pontianak

Pembangunan Jalan

Perbatasan Ruas

Teberau - Bts. Kec.

Siding - Bts. Kab.

Sanggau – Bts. Kec.

Sekayam - Bts. Kab.

Sintang

Pembangunan Outer

Ring Canal Kota

Metropolitan

Pontianak

Pembangunan

Prasarana

Pengambilan dan

Saluran Pembawa

Air Baku Kota

Ketapang

Pembangunan

Bendungan

Segedong

Infrastruktur

Kawasan

Permukiman

Perdesaan

Infrastruktur Tempat

Pemrosesan Akhir

Sampah

Infrastruktur Drainase

Perkotaan

Infrastruktur

Kawasan

Permukiman

Perkotaan

Infrastruktur Air

Limbah

Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

Slide - 116

• PKN/PKW- Pembangunan KA Tanjung-Paringin- Rantau- Martapura-

Bandara Syamsoedin Noor – Banjarmasin- Pembangunan jalur kereta api : Banjarmasin Pelaihari Batu

Licin Sengayam Tanah Grogot- Pembangunan Jalur KA Tanjung-Balikpapan- Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya- Pembangunan Faspel Laut Pelaihari/Swarangan- Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari di

Kabupaten Tanah Laut- Pembangunan Jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Trisakti

- Pasir Mas - Jembatan Barito) - Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan

Pelaihari - Peningkatan Jalan Ambungan - Tajau Pecah- Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota

Banjarmasin• KEK/Kawasan Industri- Pengembangan Pelabuhan Laut Batulicin- Pembangunan Pelabuhan Seibuku (sebuku)- Pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam- Pembangunan Faspel Laut Marabatuan- Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin ke

Pelabuhan Batulicin- Pembangunan Jalan Kandangan - Hampang- Batu Licin- Pembangunan Jalan Kawasan Industri Batulicin Ruas

Batulicin-Lumpangi, Batulicin-Mentewe, Batulicin-Pagatan, Batulicin-S.Kupang, dan Simp. Kodeco-Mentewe

- Pembangunan Jalan Lingkar (Sei Ulin dan Batu Licin)- Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Sebuku*


PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TENGAH (1/2)

Slide - 117

• KSPN/ PKSN- Pengembangan Pelabuhan Laut Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai• PKN/PKW- Pembangunan Jalur KA : Kudangan – Nanga Bulik – Kumai- Pembangunan Jalur KA Tumbang Samba – Rantau Pulut -Nanga - Pembangunan Jalur KA Kuala Kurun – Rambambang – palangkaraya –

Pulang Pisau – Batanjung (Kuala Kapuas)- Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya- Pengembangan Bandara Tjilik Riwut- Pembangunan Bandara Muara Teweh Baru- Pengembangan Pelabuhan Laut Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai- Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung- Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang- Pengembangan Pelabuhan Bagendang*- Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di Kab.Pulang Pisau- Relokasi Pelabuhan Pangkalan Bun ke Sebuai di Kabupaten

Kotawaringin Barat - Peningkatan Jalan Palangka Raya-Bukit Liti-Bukit Batu-Buntok-Ampah- Pembangunan Jalan Sampit - Samuda -Ujung Pandaran- Pembangunan Jalan Tumbang Samba-Tbg Senamang - Bts Kalbar- Pembangunan Jembatan Tumbang Samba - Pengadaan Bus Air- PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Palangkaraya- Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai RPM- Pemb. Dermaga Sungai di Kasongan Baru


PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TENGAH (2/2)

Slide - 118

Pembangunan Jembatann Maluenn Kab. Kapuas

a. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti ( Pelabuhan Trisakti - Liang Anggang )

b. Pembangunan Jembatan Sei Basirih

c. Pembangunan Fly Over Gatot Subroto

Pembangunan Jalan Lingkar dalam Batulicin

Pembangunan JalanPalangkaraya-Bukittliti-Bkt.Batu-Buntok-Ampah

Pembangunan Jalan aksesKawasan IndustriBatulicin kePelabuhanBatulicinPembangunan Jalan akses

menuju Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut

Pembangunan Penyediaan Air Baku Kab. Kota Baru

Pembangunan Pengaman Pantai Rindu Alam

a.Pembangunan Embung Tala

b.Pembangunan Air Baku Banjar Bakula

Pembangunan SPAM Banjar Bakula

a. Infrastruktur Air Limbah diKabupaten Kapuas

b. SPAM Perdesaan Kab. Kapuas

a. Infrastruktur Kawasan Perkotaan Kota Palangkaraya

b.Infrastruktur Air Limbah Kota Palangkaraya

c. Infrastruktur Drainase Perkotaan kota Palangakaraya

d.SPAM di Kawasan MBR Kota Palangkaraya

a. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kab. Kotabaru

b.Infrastruktur Air Limbah Kab Kota Baru

c. Pembangunan SPAM di Kabupaten Kotabaru

d.Pembangunan SPAM IKK di Kabupaten Kotabaru

e.Pembangunan SPAM di Kab. Kotabaru

f. Spam Perdesaan Kab. Kotabaru

a.Infrastruktur Air Limbah Kab Tanah Bumbu

b.Infrastruktur Drainase Perkotaan Kab. Tanah Bumbu

c. Pembangunan SPAM Kawasan MBR Kab. Tanah Bumbu

d.Pembangunan SPAM IKK di Kabupaten Tanah Bumbu

Banjarmasin-Batulicin-Palangkaraya

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALSEBARAN KOTA-KOTA TEPI SUNGAI

Slide - 119

Sistem perkotaan nasional berbasis

sungai (waterfront city) yaitu kota-

kota yang berkembang di tepi tubuh

air (sungai besar atau laut) :

PKN Banjarmasin-Banjarbaru, PKN

Palangkaraya, PKN Pontianak, PKN Samarinda

– Tenggarong – Balikpapan – Bontang, PKN

Tarakan, PKW Sampit, PKW Pangkalan Bun,

PKW Singkawang, PKW Mempawah, PKW

Sanggau, PKW Sintang, PKW Putussibau, PKW

Ketapang, PKW Kuala Kapuas, PKW Buntok,

PKW Muarateweh, PKW Martapura, PKW

Marabahan, PKW Sangata, PKW Nunukan,

PKW Tanjung Selor, PKW Tanjung Redeb, dan

PKW Tanah Grogot

Dikembangkan dengan pola pikir

bahwa tubuh air sebagai

halaman depan

Pontianak

Palangkaraya

Banjarmasin

Balikpapan

Tarakan

Singkawang

Mempawah Sanggau Sintang

Putussibau

Ketapang

Pangkalan Bun SampitKuala Kapuas

Buntok

Muara Teweh

Tanah Grogot

Sangata

Tanjung Redeb

Tanjung Selor

Nunukan

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPEMBANGUNAN KA TRANS KALIMANTAN

Slide - 120

89 km

BANJARMASIN

234 km

196 km

SAMARINDA

BALIKPAPAN

TANJUNG

BALIKPAPAN - SAMARINDA:• Review Basic Desain/Trase & Detail Desain (2015)• AMDAL dan Larap (2016)• Pengadaan lahan (2016-2017)• Konstruksi (2018-2019)

TANJUNG – BALIKPAPAN :• Kajian Kelayakan & Trase (2015)• Detail Desain (2016)• AMDAL dan Larap (2016)• Pengadaan lahan (2017-2019)• Konstruksi segmen Tanjung – Tanah

Grogot & Tanah Grogot – Balikpapan (2018-2019)

BANJARMASIN – TANJUNG :• Kajian Tras e & Desain (2015)• AMDAL dan Larap (2016)• Pengadaan lahan (2017-2018)• Konstruksi segmen Tanjung – Rantau

& Rantau – Banjarmasin (2018-2019)

PALANGKARAYA 194 km

BANJARMASIN – PALANGKARAYA :• Kajian Kelayakan & Trase (2015)• Detail Desain (2016)• AMDAL dan Larap (2016)• Pengadaan lahan (2017-2018)• Konstruksi segmen Banjarmasin – Pulang Pisau & Pulang

Pisau – Palangkaraya (2018-2019)

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN OLEH SWASTA DI KALIMANTAN TIMUR

Slide - 121

PT. K

ERET

A AP

I BOR

NEO

INISIATOR PROYEK : PT. Kereta Api Borneo

RENCANA : Produksi Batubara jangka waktu 20 thn sebesar 45 juta ton (estimasi). Perkeretaapian KhususPT. Kereta Api Borneo akan digunakan untuk mendukung kegiatan utamanya sendiri.

JALUR KERETA API : Murung Raya – Kalipapak – Kota Bangun – Samarinda – Balikpapan, melintasi 4 Kabupaten: Penajam Paser Utara – Paser – KutaiKartanegara dan Kutai Barat (± 285 Km)

SPESIFIKASI : 1) Jalur KA tunggal sepanjang 285 km lebar sepur 1435 mm & menggunakan traksi diesel;2) pelabuhan khusus Dengan mengapalkan s/d berat mati 100.000 ton dan 15 m draft; dan3) Sarana type diesel, axle load 25 ton, dan kecepatan 80 km/jam.4) Investasi : US$ 2.423,11 Juta

PERKERETAAPIAN BATU BARA PT. TRANS KUTAI KENCANA

Inisiator proyek:PT. Trans Kutai KencanaTujuan:Mengembangkan perkeretaapian khusus di Provinsi Kalimantan Timurberupa pengangkutan batubara dan pembangunan pelabuhan diMuara Bengalon – Lubuk Tutung.Jalur Kereta Api:Jalur kereta api di Kabupaten Kutai Timur dari Muara Wahau menujuMuara Bengalon sepanjang 130 Km.Spesifikasi:

•Lebar Spur 1435 mm.

•Kapasitas 34 Mtpa.

Perkiraan Investasi : Rp. 11 triliun

Perlu Tindak Lanjut:1. Usulan revisi pp 56

tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian

2. Pembentukan Konsorsium untuk KA Khusus

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA

Slide - 122

Nama Proyek dan Lokasi Persiapan Sedang BerjalanAPBN/D (termasuk

Loan)BUMN Swasta

Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (99km)

(Perpres No.3 Tahun 2016)✓ ✓ ✓

ProyekPerkiraan NilaiInvestasi (USD

juta)Status Tindak Lanjut

Balikpapan -Samarinda Toll Road, East Kalimantan

1,200.00 • Dukungan Pemprov Kaltim berupa pembukaan lahan dan pekerjaan tanah serta pembebasan lahan;

• Sudah ada Surat Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan untuk trase jalan yang melintasi HutanLindung Sungai Manggar (HLSM);

• Progres pengadaan lahan 85 %

• Tahun 2015 Pemprov Kaltim mengalokasikan pekerjaan konstruksi sebesar 1,5 TSeksi 1APBD : sudah terkontrak 20,3 km,APBN Jembatan Manggar 603 M (MYC 2015-2017) sudah disetujui oleh Menkeu

• Dalam proses lelang untuk ruas yang menggunanakan skema Kerjasama Pemerintah dengan BadanUsaha (KPBU) : Prakualifikasi telah selesai dengan 4 konsorsium yang lolos prakualifikasi

• Dalam proses persiapan penerbitan Request for Proposal (RFP)

• Percepatan penyelesaian proses lelang Badan Usaha oleh BPJT untuk ruas yang akan menggunakan skema KPBU.

• Percepatan proses pengadaan untuk lahan yang tersisa.

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPEMBANGUNAN BANDARA

Slide - 123

Pembangunan Bandara Samarinda Baru Termasuk Kegiatan Strategis RPJMN 2015-2019 di Provinsi Kalimantan Timur.

Percepatan Pelaksanaan Pembangunan:1. Pemerintah Pusat Berkomitmen Membantu Penyelesaian Pembangunan

Sisi Udara.2. Pada Tahun 2016 Rencana Pembangunan Sisi Udara Sudah Dianggarkan

di Kementerian Perhubungan.3. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Sisi Udara Tahun 2016, Terkendala

Penyerahan Aset Dari Pemerintah Provinsi Kepada Kementerian Perhubungan.

4. Diharapkan Pemerintah Provinsi Dapat Mengkoordinasikan Permasalahan Aset Sisi Udara dengan Kementerian Perhubungan.

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KALIMANTAN

Slide - 124

PENUTUP

Slide - 125

PENUTUP (1/3)

Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunanmampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran,hingga pelaksanaan.

Kementerian PPN/Bappenas (dan Bappeda) yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utamasebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD) dan lintas wilayah. Olehkarena itu Bappenas (Bappeda) bertindak sebagai system integrator dan resource allocator antarK/L (SKPD) dan pemerintah daerah (pemerintah Kabupaten/Kota) agar sinergi bisa tercapai.

Untuk mendukung prioritas nasional, maka diharapkan dalam pembahasan dengan SKPD dilakukanpendekatan:

Money follow function diubah menjadi Money follow program. Dalam arti fokus anggaranhanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akanminimal alokasinya

Pengujian pada setiap program/kegiatan: Apakah proyek ini perlu? Apakah proyek ini perlu sekarang? Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam

proyek ini? Apakah proyek akan dapat lebih efisien?

Slide - 126

Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota dan antarwilayah di Kalimantan perludiperhatikan:

Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional(lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan)

Perkuatan DAK yang proposal based approach dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAKdengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional

Pengenalan perencanaan berbasis sistem integrasi untuk Kabupaten/Kota

Oleh karena itu, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasi anggaran untukkegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan SKPDberdasarkan Tugas dan Fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untukmendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan.

Slide - 127

PENUTUP (2/3)

Slide - 128

PENUTUP (3/3)

Pengembangan wilayah Kalimantan dalam Rencana Kerja Pemerintah ke depan diarahkan pada :

• Percepatan pusat-pusat pertumbuhan dengan komoditas prospektif (nilai tambah dan kesempatankerja tinggi)

• Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim• Keterkaitan antara pusat pertumbuhan tersebut dengan daerah sekitar melalui konektivitas dan energi• Peningkatan kemampuan SDM terampil• Deregulasi terhadap aturan yang menghambat pelaksanaan investasi• Pembangunan daerah tertinggal dengan:

• Pemberdayaan ekonomi lokal• Akses transportasi lokal• Pemenuhan infrastruktur dasar

• Pembangunan kawasan perkotaan• Kota layak huni, hijau, cerdas

• Pembangunan kawasan perdesaan• Mewujudkan kemandirian masyarakat desa mandiri dan berkelanjutan

• Pembangunan kawasan perbatasan melalui security approach dan prosperity approach)

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des

• Sinkronisasi Data Dokumen Perencanaandan Penganggaran

• Penetapan Arah Kebijakan dan PrioritasPembangunan

• Sidang Kabinet RancanganAwal RKP & Pagu Indikatif

• SKB MPPN/Ka Bappenas tentang dan MenKeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif

• Rakorbangpus Multi – Pihak Tiga Pihak

• Penyusunan Rencana Kerja K/L

• Musrenbangprov• Rangkaian

Musrenbangnas

• Sidang Kabinet RancanganAkhir RKP

• Perpres RKP

• Penelaahan RKA-KL

• Penyusunan Draft Nota Keudan RUU APBN

• Rancangan RKP

• Penyampaian RancanganRKP dan Kerangka EkonomiMakro dan Pokok-PokokKebijakan Fiskal ke DPR

• Pembicaraan Pendahuluan

• Lanjutan Pertemuan TigaPihak

• SKB MPPN/Ka. Bappenas dan MenKeu tentangPagu Anggaran K/L

• Ratas Kerangka EkonomiMakro dan Resource Envelope

• Kepres Alokasi Anggaran

• Finalisasi DIPA• Kepres APBN• Kepres RKP

• Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN

• Penetapan UU APBN

• Surat Menkeu tentangKesepakatanPemerintah - DPR

• Penelaahan RKA K/L

• Penyampaian danPembahasan Nota Keuangan dan RUUAPBN

Slide - 129

Slide - 130

LAMPIRAN

Slide - 131

PRIORITAS NASIONAL LAINNYA DALAM RKP 2017

Slide - 132









Slide - 133

Arah Kebijakan

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik1. Penegakan hukum dan disiplin aparat Pemerintah, penegak hukum

dan masyarakat2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk

mendorong kreatifitas masyarakat3. Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan4. Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik

Reformasi Birokrasi Pemerintahan1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas , transparan, dan

Birokrasi yang responsif)2. Program Pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas

manfaat, bermutu, efisien dan efektif3. Penerapan disiplin, reward & punishment dan sistem merit dalam

birokrasi

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa1. Peningkatan Etos Kerja (kerja keras, kreatif , dan professional) serta

mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan2. Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam

negeri3. Internalisasi nilai-nilai persaingan yang sehat (cooperate and compete,

bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah)

Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa1. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerja

keras)2. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi

dan kekerasan (bullying free school environment)3. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia

(keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi)4. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air

Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik1. Ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian2. Pembangunan karakter melalui media publik

REVOLUSI MENTAL Sasaran dan Arah Kebijakan

Slide - 134

Sasaran

2014

(Baselin

e)

2015 2016 2017 2019

1. Meningkatnya Integritas

Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5) 3,61 3,59 3,63 3,70 3,75 Indeks Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1) *) *) *) *) *)

Persentase aparatur Pemerintah/ Penegak Hukum yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum

*) *) *) *) *)

Persentase kepuasan publik atas penanganan perkara *) *) *) *) *)

Efektivitas pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi *) *) *) *) *)

Peningkatan kualitas, penurunan beban dan jumlah peraturan perundang-undangan

*) *) *) *) *)

Efektivitas belanja pemerintah (manfaat, biaya dan kualitas) *) *) *) *) *)

2. Meningkatnya Etos Kerja Peningkatan kualitas pelayanan publik di K/L, Legislatif, dan Pemerintah

Daerah*) *) *) *) *)

Peningkatan produktivitas masyarakat (efisiensi dunia usaha, jumlahwiraswasta, hasil riset, publikasi ilmiah)

*) *) *) *) *)

Tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja *) *) *) *) *) Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah

tangga nasional*) *) *) *) *)

Peningkatan semangat persaingan yang sehat (cooperate and compete) *) *) *) *) *)

Perilaku hidup bersahaja, hemat, bersih dan sehat *) *) *) *) *)3. Meningkatnya Gotong Royong

Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman) *) *) *) *) *)

Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat *) *) *) *) *)

Meningkatnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme

*) *) *) *) *)

Indeks Ketahanan Keluarga (angka perceraian, anak terlantar) *) *) *) *) *)

Persentase ruang publik bermuatan negatif (penyebar kebencian, *) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental masing-masing K/L

REVOLUSI MENTALPerencanaan Terintegrasi

Slide - 135

Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin, Kemenpar, KemendikbudKPPU, Kemenpora, Kemristekdikti, Kemen PDTT, Kementan, Kemen KP

Kemendikbud, Kemenag, Kemristekdikti Kemendagri, Kemensos, Kemenhan

Kemenkumham, POLRI, MA, Kejagung, MK, KY, KPK, Kemendagri, KPU

Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemen PPPA, BKKBN,

Kemen PANRB, Kemendagri, Bappenas,LAN, BPKP, BKPM

Peningkatan Peran

Lembaga, Keluarga dan Media Publik

Peneguhan Jati Diri dan

Karakter Bangsa

PeningkatanKemandirianEkonomi dan

Daya SaingBangsa

Reformasi Birokrasi

Pemerintahan

Penegakan Hukum dan Kelembagaa

n Politik

Kepribadian dalam

Kebudayaan

Kemandirian Ekonomi

Kedaulatan Politik

LEVEL 1

PERUBAHAN CARA PANDANG, SIKAP, PERILAKU YANG BERORIENTASI

KEMODERENAN

- Meningkatnya INTEGRITAS: jujur, disiplin, tanggung jawab, sportif, adil dan taat hukum

- Meningkatnya ETOS KERJA: optimis, kerja keras, berprestasi, pantang menyerah, mandiri, produktif, hemat, kreatif, inovatif, berprestasi, dan pelayanan publik yang prima

- Menguatnya GOTONG ROYONG: kerja sama, toleran, saling menghargai, kemaslahatan umum

REVOLUSI MENTALIlustrasi Perencanaan Terintegrasi Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

Slide - 136

Penegakan Disiplin Aparat

Pemerintahdan Penegak

Hukum

Pendidikan danPenghormatan

Etika dalamBerpolitik

Penegakan Hukum yang Berkualitas

Harmonisasidan Simplifikasi

PeraturanPerundangan

Penegakan Hukum dan

Kelembagaan Politik

POLRI, Kejagung, MA, Kemenkumham, KPK, semuaK/L/Pemda

Kemenkumham, Polri, Kejagung,MA, KPK, K/L terkait

Kemenkumham,Bappenas, semuaK/L/Pemda

Kemendagri, KPU

LEVEL 2

PEMBANGUNAN PENDIDIKANSasaran dan Arah Kebijakan

Slide - 137

Sasaran2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun 8,2tahun

8,3tahun

8,5tahun

8,6tahun

8,8 tahun

Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94,1%(2013)

94,8% 95,1% 95,4% 96,1 %

Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4%(2013)

55,9% 58,8% 61,8% 68,4 %

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% 73,9% 76,5% 79,0% 84,2%

Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5% 68,7% 71,8% 74,8% 81,0%

Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% 77,2% 79,1% 80,9% 84,6% Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B 48,2% 53,8% 56,6% 59,4% 65,0%

Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

0,85 (2012)

0,86 0,87 0,88 0,90

Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

0,53(2012)

0,58 0,58 0,59 0,60

Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara) **- Matematika (Ranking 64 dari 65 Negara)- Sains (Ranking 64 dari 65 Negara)- Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara)

(2012)375382396

n.a.n.a.n.a.

n.a.n.a.n.a.

n.a.n.a.n.a.

(2018)427; 50438; 50446; 45

Tingkat integritas Lingkungan Pendidikan -SD-PT- (tidak menyontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme).

n.a.* n.a.* n.a.* n.a.* n.a.*

Persentase Pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dankekerasan (bullying free environment).

n.a.* n.a.* n.a.* n.a.* n.a.*

Kurikulum dan Proses pembelajaran yang progresif sesuaikebutuhan zaman.

n.a.* n.a.* n.a.* n.a.* n.a.*

Pendidikan Agama dan etika yang menumbuhkan Akhlak Mulia. n.a.* n.a.* n.a.* n.a.* n.a.*

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikandasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah

2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel

3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru

4. Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan

5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini

6. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja

7. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi

Keterangan: **) Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali. Publikasi hasil PISA terakhir tahun 2012, dan hasil PISA 2015 baru akan dipublikasikan bulan Desember 2016.

*) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental

Kebijakan Terkait Revolusi Mental

1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter dan budaya bangsa

2. Lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebasintimidasi dan kekerasan

3. Penegakan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dansertifikat palsu, plagiat, bolos)

PEMBANGUNAN PENDIDIKANPerencanaan Terintegrasi

Slide - 138

PeningkatanAkses dan Kualitas

Pendidikan

Penyediaan Guru yang

Berkualitas dan Penempatan yang Merata

Peningkatan dan Penjaminan

Mutu Pendidikan

Pengembangan Pembelajaran

yang Berkualitas

Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan

Karakter

Penyediaan Bantuan

Pendidikan yang Efektif

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan

Prasarana yang Berkualitas

Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Kemen PUPR,Kemenkominfo, Kemen PDTT, Pemda, PLN

Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti,Pemda

Kemendikbud, KemenagKemenristekdikti, Kemen PANRB,Kemen PDTT, Kemenkeu,Pemda

Kemendikbud, Kemenag,Kemenristekdikti

Kemendikbud, Kemenag,Kemenristekdikti, Pemda

Kemendikbud,Kemenag,Kemenristekdikti,Pemda

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, termasuk Pendidikan Tinggi

LEVEL 1

PEMBANGUNAN PENDIDIKANPenyediaan Guru yang Berkualitas dan Merata

Slide - 139

LEVEL 2

Slide - 139

Penyediaan Guru yang Berkualitas

dan Penempatan yang Merata

Revitalisasi LPTK

Peningkatan Profesional-isme Guru

Distribusi dan

Pemerataan Guru

Peningkatan Kesejahte-raan Guru

Kemendikbud, Kemenag:• Pemetaan dan Audit guru yang berhak

mendapat tunjangan profesi• Penyediaan tunjangan profesi guru

berdasarkan kinerja guru• Penyediaan tunjangan khusus bagi guru

di daerah 3T/perbatasan

Pemda:• Penyediaan asrama/rumah

dinas guru di daerah 3T• Penyediaan tunjangan daerah

disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

Kemendikbud, Kemenag:• Sertifikasi guru• Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan• Penilaian Kinerja Guru

Kemenristekdikti:• Penguatan LPTK

Pemda:• Revitalisasi KKG/MGMP/KKKS/MKKS

Kemenristekdikti, Kemenag:• Sistem penerimaan calon mahasiswa LPTK yang selektif• Reformasi pendidikan keguruan melalui Pendidikan Profesi

Guru (PPG) berasrama

Kemendikbud, Kemenag:• Pemetaan kebutuhan guru baru per bidang

studi per daerah

Kemendikbud, Kemenag:• Pemetaan kebutuhan guru berdasarkan rasio

guru:murid per sekolah• Penempatan Guru Garis Depan (GGD)

Kemen PDTT:• Pemetaan kebutuhan guru di daerah 3T

Kemen PANRB:• Penetapan kuota formasi guru sesuai dengan peta

kebutuhan

Kemenristekdikti:• Pengiriman guru dari program SM-3T sesuai kebutuhan daerah

Pemda:• Pemerataan guru antarsekolah dan antardaerah sesuai kewenangan• Pengangkatan guru baru yang terkendali sesuai formasi• Pengendalian pengangkatan guru honor oleh sekolah

PEMBANGUNAN KESEHATANSasaran dan Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

1. Memperkuat upaya promotif dan preventif

2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

• Pembiayaan kesehatan.

• Penyediaan, distribusi, dan mutu farmasi, alkes, dan makanan

• Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

• Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan

• Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan

3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat

4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi


Meningkatkan respons pelayanan kesehatan (cepat, tepat, bersahabat)

Efektivitas program preventif (GerakanMasyarakat Sehat)

Penegakan hukum dan disiplin (etikakedokteran, standar rumah sakit, dll)

Slide - 140Keterangan: Data AKI dan AKB diperoleh melalui survei skala besar dan tidak tersedia setiap tahun

No SasaranBaseline (2014)

2015 2016 2017 2019

1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakata. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI), diukur dengan proksi: 346

(SP, 2010)n.a n.a n.a 306

• Persalinan di fasilitas kesehatan (persen)70,4 (2013) 75,0 77,0 79,0 85,0

• Kunjungan Antenatal (K4) (persen)70,4 (2013) 72,0 74,0 76,0 80,0

b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB), diukur dengan proksi:32 (2012) n.a n.a n.a 24

• Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen)71,3 (2013) 75,0 78,0 81,0 90,0

c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) 32,9 (2013) 31,3 30,5 29,6 28,0

d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)2,60 (2012) 2,37 2,36 2,33 2,28

2 Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menulara. Prevalensi HIV (persen)

0,46 (2014) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 297 (2013) 280 271 262 245c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen)

7,2 (2013) 6,9 6,4 5,9 5,4

d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)25,8 (2013) 25,0 24,6 24,2 23,4

e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)15,4 (2013) 15,4 15,4 15,4 15,4

3 Meningkatnya Perlindungan Finansiala. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen)

51,8(Okt, 2014)

60,0 68,0 77,0 Min. 95

4 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatana. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang

tersertifikasi akreditasi nasional10 (2014) 94 190 287 481

PEMBANGUNAN KESEHATANPerencanaan Terintegrasi

Slide - 141

PeningkatanDerajat

Kesehatan dan Gizi

Masyarakat

Penguatan Promotif dan

Preventif: “Gerakan

Masyarakat Sehat

PeningkatanAkses dan

Mutu Pelayanan Kesehatan

Percepatan Perbaikan Gizi

Masyarakat

Peningkatan Pelayanan KB

dan Kesehatan Reproduksi

Kemenkes, BPJS, Kemensos, BPSKemen PANRB, Kemenristekdikti,BPOM, Pemda

Kemenkes, Kemendikbud, Kemenperin, Kementan, Kemendag, BKKBN, BPOM, Kemenag, KemensosKemen PPPA, Kemenkominfo Kemen PUPR,Kemen KP, Kemen PDTT, Kemendagri

BKKBN, Kemenkes, BPS, Kemensos,Kemendagri, Kemendikbud,Pemda

Kemenkes, Kemenpora, Kemendikbud, BPOM, BPJS, Kementan, Kemen KP, Kemensos, Kemenag, Kemenristekdikti, Kemenkeu, Kemen PDTT, Kemen PANRB, Kemenkominfo, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, BPOM, Kemen LHK, Kemenaker, Kemen PUPR, Kemendagri, Pemda

LEVEL 1

PEMBANGUNAN KESEHATANPenguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat”

Slide - 142

BPOM

Kemen PUPR, Kemendes PDTT,

Kemensos

Kemen LHK

Pemda

Kemen PANRB, Kemenpora,

Pemda

Kemendikbud, Kemenristekdikti,

Kemenag

Komenkominfo, Kemenkes, BPJS

Kemen PANRB,Kemenaker

Kementan,Kemenkes

Kemenag

Kemenkeu

KemenhubPOLRI

Kemen KP, Kemenkes

Penguatan Promotif dan Preventif:

“Gerakan Masyarakat Sehat”

Kampanye, Deteksi dini

dan pencegahan

penyakit

Kantin sekolah

sehat, UKS, kampus bebas

Narkoba Senam, Poco-Poco, Olahraga rekreasi, Lomba

Olahraga, Sentra

Olahraga

Lapangan desa, car free day,

Jalur sepeda dan pejalan

kaki,Kawasan

tanpa rokok,

Pengelolaan Sampah,

pencegahan kebakaran

hutan

Air bersih, sanitasi,

ruang terbuka di

perumahan, Posyandu Gemar

makan ikan, Perbaikan gizi balita dan ibu hamil

Keselamatan Berkendara, Konektivitas

moda transportasi

Peningkatan cukai rokok

Ceramah agama,

penyuluhan kesehatan

calon pengantin, Pesantren

sehat

Keamanan jajanan

sekolah , pengawasan

label dan iklan

Karang Kitri, Konsumsi buah dan

sayur lokal

Olahraga dan deteksi dini penyakit

di kantor

LEVEL 2

Sasaran2014

(BASELINE)2015 2016 2017 2019

Akses Air Minum Layak 70% 70,25% 77% 84% 100%

Akses Sanitasi Layak

69,42%Akses Layak:

61,08%Akses Dasar:

8,34%

72,2%Akses Layak:

62,4%Akses Dasar:

9,8%

77,4%Akses Layak:

66,3%Akses Dasar:

11,1%

83,2%Akses Layak:

70,7%Akses Dasar:

12,4%

100%Akses Layak:

85%Akses Dasar:

15%

Kawasan PermukimanKumuh Perkotaan

38.431 Ha(Kondisi kumuh

100%)


85%)


70%)


45%)


0%)

Kekurangan TempatTinggal (Backlog) Berdasarkan PerspektifMenghuni *

7,6 Juta 7 Juta 6,5 Juta 6 Juta 5 Juta

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatanrendah terhadap hunian yang layak, aman, danterjangkau serta didukung oleh penyediaanprasarana, sarana, dan utilitas yang memadai

2. Menjamin ketahanan air melalui peningkatanpengetahuan perubahan sikap dan perilakudalam pemanfaatan air minumdan pengelolaan sanitasi

3. Penyediaan infrastruktur produktif danmanajemen layanan melalui penerapanmanajemen asset

4. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasiyang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat

5. Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaaninfrastruktur air minum dan sanitasi

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANSasaran dan Arah Kebijakan


1. Masyarakat peduli lingkungan (Reduce, Reuse, Recycle;hemat air, penangan sampah, lingkungansanitasi bersih dan sehat)

2. Penegakan hukum dan disiplin (tata ruang, membayar kewajiban air minum, listrik, dll.)

*) Pencapaian target termasuk program “satu juta rumah”.Slide - 143

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANPerencanaan Terintegrasi

Penyediaan Hunian Layak

beserta Prasarana,

Sarana, dan Utilitas

Fasilitasi Peningkatan

Kualitas Hunian dan

Permukiman kumuh

Penyediaan Infrastruktur Air

Minum dan Sanitasi

Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan

Sanitasi

Peningkatan Ketersediaan Air

Baku

Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru

dan PSU Pendukung

Kemen PUPR,Kemenkes,Kemenkeu,

PDAM,Pemda

Kemen PUPR,Kemenkeu,Pengembang,Perumnas,Pemda,SMF (Sarana Multigriya Finansial)

Kemen PUPR,Kemensos,

Kemen ATR,Pemda

Kemen PUPR,Kemenkes,

Kemen PDTT,Pemda

Kemen PUPR,Kemen LHK,Pemda,Perhutani

LEVEL 1

Slide - 144

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANFasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Pendukung

Fasilitasi Penyediaan

Hunian Baru dan PSU Pendukung

Penyediaan PSU

KPR Swadaya

Pembangunan Rusunawa

Fasilitasi Pembangunan

Rusunami

Pembangunan Rumah Khusus

Optimalisasi Peran

Perumnas

Penciptaan Iklim Kondusif

Untuk PenyediaanRumah MBR

(Regulasi, Perizinan, dst)

KPR FLPP

Bantuan Stimulan

Pembangunan Baru Rumah

Swadaya

Kemen PUPR,Kemenkeu,Perbankan,Pengembang,Pemda,SMF (Sarana Multigriya Finansial)

Kemen PUPRKemendagri,Kemenkeu,OJK & BI,Pemda

Kemen PUPR,Kemenkeu,Perbankan,Pemda

Kemen PUPR,Perumnas,Pemda

Kemen PUPR,Pengembang,Pemda

Kemen PUPRPemdaKemen PUPR,

Kemen BUMN,Perumnas

Kemen PUPR,Pemda

Kemen PUPR,Pemda

LEVEL 2

Slide - 145









Slide - 146

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATANSasaran dan Arah Kebijakan

Slide - 147

Sasaran 2014 2015 2016 2017 2019

1. Penciptaan lapangan kerja

a. Penyediaan lapangan kerja 1,73 juta 191,2 ribu + 2 juta + 2 juta + 2 juta

b. Tenaga kerja formal (%) 40,5 42,1 43,6 46,0 51,0

2. Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja

a. Pelatihan Kerja Orang) 523.870 815.705 810.000 1.000.000 1.200.000

b. Sertifikasi (orang) 151.250 93.813 123.000 150.000 200.000

3. Meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil

a. Diklat dan pendampingan usaha (orang/unit usaha)

22.790 /52.720

31.540/58.186

31.067/84.016

42.000/89.000

43.000/97.000

b. Kewirausahaan (Orang) 91.000 70.400 112.600 138.000 150.000

c. Subsidi KUR (Rp triliun) 3,409 3,04 10,5 10,5

4. Akses terhadap Pelayanan Dasar

a. Kepemilikan akte lahir 64,6% 72,3% 74,0% 75,0% 77,4%

b. Akses perumahan, air minum, sanitasi layak, dan penerangan

n.a n.a n.a Ditentukan kemudian

100%

5. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan

a. Bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS (individu)


b. Bantuan tunai bersyarat/PKH (keluarga)

2,8 juta 3,5 juta 6 juta 7 juta 8 juta

c. Bantuan pendidikan/KIP (anak usia sekolah)


d. Subsidi pangan (rumah tangga sasaran)


Arah Kebijakan:

1. Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas:• Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan

kerja baru yang berkualitas• Mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi

yang padat karya • Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi• Hubungan industrial yang harmonis

2. Pengembangan ekonomi produktif:• Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro• Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha• Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan

perlindungan usaha3. Perluasan peningkatan pelayanan dasar, melalui:

• Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana• Pengembangan dan penguatan sistem terkait penyediaan layanan

dasar4. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif:

• Efektivitas program Bidik Misi• Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS • Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH


1. Redesain program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat

2. Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskinpeduli dengan kesehatan , pendidikan dan Keluarga Berencana

3. Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat

4. Penegakan aturan dan disiplin

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATANPerencanaan Terintegrasi

Slide - 148

Peningkatan Taraf Hidup Penduduk

40% EkonomiTerbawah

Pertumbuhan ekonomi yang

tinggi dan inflasi yang

rendah Penciptaan lapangan kerja

dengan memperbesar investasi padat

karya

Perkuatan basisperekonomian

perdesaan

Pengembangan kewirausahaan

Perluasan pelayanan

dasar

Pengurangan beban penduduk

miskin dan rentan (Bantuan

Sosial)

Perhatiankhusus kepada

usaha mikrodan kecil

Kemen KUKM,Pemda,Bank Penyalur KUR,Kemendag,Kemenperin,Kementan,Kemen KP,Barekraf,Kemenaker,Kemen PDTT,Kemenpar,Dunia Usaha

Kemen KUKM,Kemenaker,Barekraf,Kemendag,Kemenperin,Kementan,

Kemen PDTT,Kemen dagri,Pemda,Kemen PUPR,Kemen KUKM,Kemenaker,KemensosKemen KPKementan

Kemensos,Kemenkes,Kemendikbud,Kemenag,Kemen ESDM,Kemen PUPR,BULOG,Kementan,Kemendagri

Kemen PUPR,Kemen PDTT,Pemda,KemendagriKemenaker,

Kemdagri,Kemendag,Kemenperin,Pemda,

Dunia Usaha

Kemend PDTT,Kemenpar,Kemen KP,Pemda,Dunia usaha

Kemenaker,Kemenperin,BKPM,Kemenhub,Kementan,Kemendag,Kemen KUKM,Kemenpora,Kemen PDTT

Kemenkes,Kemendikbud,Kemen KP,Kemen PUPR,Kemenpar,Barekraf,KemenkominfoDunia Usaha

LEVEL 1

Alokasi diprioritaskan

kepada program-program yang sudah teruji manfaatnya.

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATANPerencanaan Terintegrasi Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan

Perkuatan Basis Perekonomian

Perdesaan

------------------------

Peningkatan Ekonomi Produktif

Ketepatan dalam

penentuan target

PendampinganAparatur Desa

Lembaga Keuangan berbasis

komunitas

Keterampilanteknis untukdapat bekerja

Kewira-usahaan

Penyediaan Sarana

Prasarana Pendukung

Kegiatan Ekonomi

PendampinganMasyarakat

Desa

Kemendagri,Pemda

Kemen KUKM, Kemen PDTT

Kemenaker,Kementan,Kemen PDTT,Kemensos,Kemen KP

Kemenaker,Kemendikbud,Kemen KP,Kementan

Lembaga Keuangan Mikro (Non-Bank),Kemen KUKM

Kemen PDTT,Pemda

Kemen PDTT, Kemensos,Kemenaker, Kemen KP,Kemen KUKM

LEVEL 2

Slide - 149

Sasaran2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

1. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

a. Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)

3 (111 lokasi prioritas)

50 lokpri3 PLBN

100 lokpri7 PLBN

10 PKSN150 lokpri

7 PLBN

10 PKSN(187 lokasi prioritas)

b. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan

12 pulau-pulau kecil

terluar berpendu-

duk

10 30 50

92 pulau kecil

terluar/

terdepan

2. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

a. Jumlah Daerah Tertinggal 122 (termasuk

9 DOB)

n.a * n.a * n.a * 42

b. Rata-rata pertumbuhanekonomi di daerahtertinggal

7,10% 6,96% 7,02% 7,17% 7,24%

c. Persentase pendudukmiskin di daerah tertinggal

16,6% 16,0% 15,4% 14,9% 14,0%

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerahtertinggal

68,5 68,1 68,5 68,8 69,6

Arah Kebijakan:

Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

1. Pembangunan infrastruktur Kawasan Perbatasan

2. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi


1. Percepatan Pembangunan infrastruktur/konektivitas

2. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan

3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik

4. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas

Kebijakan terkait Revolusi Mental:Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara1. Peningkatan kemudahan dan kecepatan pelayanan imigrasi,

kepabeanan, karantina dan keamanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

2. Mengubah sikap dan cara pandang bahwa kawasan perbatasanbukan halaman belakang namun menjadi beranda negara

Pembangunan Daerah Tertinggal:

1. Peningkatan kreativitas masyarakat di daerah tertinggal untuk mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat

2. Membangun semangat kompetisi untuk mengejar ketertinggalan.3. Penegakan hukum dan disiplin

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DAN DAERAH TERTINGGALSasaran dan Arah Kebijakan

Slide - 150

*) Capaian sasaran tidak diukur setiap tahun. Sesuai PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap 5 tahun sekali melalui Peraturan Presiden.Jumlah 42 daerah tertinggal tahun 2019 merupakan hasil dari 80 kabupaten terentaskan


PengembanganEkonomi Lokal

PeningkatanAksesibilitas/ Konektivitas

PemenuhanPelayanan

Dasar Publik

PeningkatanSDM dan Iptek

Kemen PDTT,Kemen PUPR,Kemenhub,BNPP,Pemda

Kemen PDTT,Kemendag,Kementan,Kemen KUKM,Kemen KP,Kemenperin,

Kemensos,BKPM,Kemenkeu,Kemendagri,Pemda

Kemen PDTT,Kemendikbud,Kemenristekdikti,Kemenkes,Kemenaker,Kemen KUKM,Kemenkominfo,Pemda

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPerencanaan Terintegrasi

Kemen PDTT,Kemenhub,Kemen PUPR,Kemen ESDM,Kemendikbud,

Kemenristekdikti,Kemenkes,Kemensos,Pemda

LEVEL 1

Slide - 151

Alokasi diprioritaskan

kepada program-program yang sudah teruji manfaatnya.

PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAANSasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

3. PEMBANGUNAN PERDESAAN

a. Penurunan desa tertinggal

n.aSampai 500

desa1.000 desa

1.500 desa

s.d. 5.000 desa

tertinggal

b. Peningkatan desamandiri

n.aSedikitnya 200 desa

400 desa

600 desa

paling sedikit2.000 desa

4. PEMBANGUNAN PERKOTAAN

a. Pembangunan Metropolitan di LuarJawa sebagai PKN dan Pusat Investasi

2 1 4 72+5 (usulan

baru)

b. Optimalisasi 20 kotaotonomi berukuransedang di Luar Jawasebagai PKN/PKW dan penyanggaurbanisasi di LuarJawa

43 kota belum

optimal perannya

4 5 1020 dioptimal-kan perannya

c. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat

n.a 13 14 14

39pusat

pertumbuhan

Arah Kebijakan:

Pembangunan Perdesaan:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktifmasyarakat desa /permukiman transmigrasi

3. Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan

4. Sinergi program pembangunan desa terpadu yang dikoordinir oleh pemerintah daerah

5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan

6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, sertapenataan ruang kawasan perdesaan/trasmigrasi yang menuju klasterisasi permukiman

7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan /transmigrasi untuk mendorongketerkaitan desa-kota

Pembangunan Perkotaan:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional

2. Penerapn Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) : tertata baik, aman, nyaman, dan layak huni (memiliki taman, fasilitas olahraga, dan sarana rekreasi)

3. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana

4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal


Pembangunan Perdesaan: Pemilihan program yang sudah teruji dan membawa manfaat kepada

rakyat dan dilaksanakan secara terpadu Peningkatan produktivitas sumber daya manusia, dan mempertahankan

modal sosial masyarakat desa/ transmigrasiPembangunan Perkotaan: Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 152

PEMBANGUNAN PERDESAANPerencanaan Terintegrasi

Kemenkes,Kemen PUPR,Kemen PDTT,Kemensos,Kemendikbud,Kemen ESDM,Pemda, danPemdes

1. Tahun 2017 tidak ada lagi dana pembangunan desa yang dikelola oleh K/L, semua dibiayai melalui Dana Desa (kecuali dana perkuatan kelembagaan desa oleh Kemdagri dan Kemendes PDTT)

2. Kegiatan di kawasan perdesaan akan didanai melalui DAK dan kegiatan terpadu yang dikoordinasi oleh Pemda.

Integrasi Program RKP 2017 :Pemda dan Pemdes diperkuat

Pembangunan Perdesaan

PemenuhanStandar

PelayananMinimum di

Desa

Pengembangan Usaha

EkonomiMasyarakat

Desa

Pengembangan Ekonomi

Kawasan untukMendorongKeterkaitanDesa-kota

Pengelolaan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

HidupBerkelanjutan

PenguatanPemerintahan

Desa

PengawalanImplementasi

UU Desa secara Sistematis,

Konsisten, danBerkelanjutan

Pembangunan SDM,

Keberdayaan, dan Modal Sosial

BudayaMasyarakat

Desa

Kemendagri,Kemen PDTT,Pemda,Kementan,Kemen KUKM,Kemenperin,Kemenaker,Kemendag,Kemenpar,Kemen KP,Pemdes

Kementan,Kemen KUKM,Kemenperin,Kemenaker,Kemendag,Kemenpar,Kemen PDTT,Kemen KP,Kemen PUPR,Pemda, danPemdes

Kemen LHK,Kemen PUPR,BIG,Kemen PDTT,Pemda, danPemdes

Kemendagri,Kemenkumham,POLRI,Pemda, danPemdes

Kemen PDTT,Kemendagri,Kemendikbud,Kemenpar,Kemensos,Pemda, danPemdes

Kemen PDTT,Kemendagri,Kemenkeu,Pemda, danPemdes

LEVEL 1

Slide - 153

PembangunanPerkotaan

MewujudkanSistem Perkotaan

PemenuhanStandar Pelayanan

Perkotaan (SPP)untuk

Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan

Layak Huni, serta Tertata Baik

MengembangkanKota Hijau yangBerketahanan

Iklim dan Bencana

MengembangkanKota Cerdas yang

Berdaya Saing dan Berbasis TIK

MeningkatkanKapasitas

Pengelolaan Kota

PEMBANGUNAN PERKOTAANPerencanaan Terintegrasi

Kemen PUPR,Kemen ATR,Kemenhub

Kemenkes,Kemen PUPR,Kemendikbud,Kemensos,Kemen PPA

Kemen LHK,Kemen PUPR

Kemenkominfo, Kemen PUPR, Kemenperin

Kemendagri,Kemen PUPR

LEVEL 1

Slide - 154









Slide - 155

PEMBANGUNAN POLHUKHANKAMSasaran dan Arah Kebijakan

Arah Kebijakan:

1. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

a. Peningkatan pelayanan prima kepolisianb. Keamanan laut yang terkendalic. Membangun lingkungan masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkobad. Peningkatan upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dan

deteksi dini atas ancaman terorisme

2. Kepastian dan Penegakan Hukum

a.Penghormatan, perlindungan atas hak azasi manusiab.Penegakan hukum dan penanganan perkara transparan dan

mencerminkan rasa keadilan masyarakatc.Pencegahan & pemberantasan korupsi yang efektif

3. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

a.Peningkatan kualitas lembaga demokrasi dan hak-hak politik, serta kebebasan sipil

b.Peningkatan efektivitas penanggulangan konflik dan kekerasan dalammasyarakat

c.Peningkatan akses dan kualitas informasi publikd.Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasane.Pemantapan peran di ASEAN dan efektitas politik luar negeri yang bebas

aktif

4. Reformasi Birokrasi

a. Mewujudkan birokrasi yang bersih , transparan, dan akuntabelb. Mewujudkan birokrasi yang kreatif, efektif dan efisienc. Mewujudkan birokrasi yang berorientasi melayani


Peningkatan disiplin masyarakat

Peningkatan disiplin aparatur negara dan penegak hukum.

Birokrat yang professional, melayani dan berorientasi hasil.

Penegakan Hukum dan Disiplin.

Slide - 156

Indikator 2014(Baseline)

2015 2016 2017 2019

Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Penyelesaian Perkara Persentase kepuasan publik atas layanan penegak hukum

(Polisi, Kejaksaan, dan Hakim). Penyelesaian Kasus Tindak Pidana (P21) cepatan pemberian bantuan kepada masyarakat (menit)

Pemenuhan MEF TNI (%) Potensi kontribusi Industri Pertahanan Nasional (%) Persentase institusi yang melaksanakan pengamanan informasi

Jumlah operasi terpadu Keamanan Laut Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba (%) Jumlah kejadian terorisme (kali)

n.a21’10”

176.710

28,121,015

110,08

9

n.a21’00”

178.495

36,035,020

120,0510

n.a20’30”

180.279

44,541,625

120,03

1

n.a20’10”

182.081

53,145,530

120,03

0

n.a19’45”

185.740

71,253,840

120,03

0

Penegakan dan Kepastian Hukum

Indeks Pembangunan Hukum (Skala 0-1) Indeks Persepsi Korupsi Indeks Perilaku Anti Korupsi

0,6834

3,61

0,68 – 0,6936

3,59

0,69 – 0,7138

3,63

0,71 – 0,7342

3,70

0,7550

3,75

Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

Indeks Demokrasi Indonesia Penyelesaian sengketa informasi publik Berkurangnya jumlah konflik kekerasan komunal

63,7232%

-

73,0460%

Menjadi <5

n.a60%

Menjadi <5

74,370%

Menjadi <5

7590%

Menjadi <5

Reformasi Birokrasi

Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota

Skor B LAKIP K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota

• Indeks Reformasi Birokrasi

74 %

60,24 %

n.a

78 %57 %36 %46 %65 %39 %n.a

82 %64 %42 %51 %70 %48 %2n.a

87%73%48%56%75%57%

31n.a

95 %85 %60 %65 %85 %75 %n.a

PEMBANGUNAN POLHUKHANKAMPerencanaan Terintegrasi

SituasiKondusif

StabilitasPertahanan,

Keamanan danKetertiban

Kepastian danPenegakan

Hukum

KonsolidasiDemokrasi dan

EfektivitasDiplomasi

ReformasiBirokrasi

Kemenhan/TNIPOLRI,BIN,BNN

Kemenkumham,Kejagung,POLRI,MA,MK,KPK

Kemendagri,Kemenlu

Kemen PANRB,BKN

LEVEL 1

Slide - 157

PEMBANGUNAN POLHUKHANKAMPerencanaan Terintegrasi Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi

Peningkatan Disiplin dan PengawasanKinerja dan

AdministrasiKeuangan

Pelaksanaan Road Map RB,

Peningkatan Asistensi, Fasilitasi,

Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB

PenerapanStandar PelayananPublik dan Sistem

InformasiPerijinan

KASN, BPK,BPKP,Kemen PANRB,Kemendagri, K/L/D

Kemen PANRB,Kemendagri,K/L/D

Kemen PANRB,Kemendagri, Ombudsman RI,K/L/D, Pemda

LEVEL 2

Slide - 158

KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2016 (ON GOING)

Slide - 159

Peta Infrastruktur Prioritas Pulau Kalimantan

KALBARLLASDP:

Pemb. Derm. Penyeb. Jangkang II; Pemb. Der.

Penyeb. Sintete Lts (Sintete - Natuna)KALTIMLLASDP: Pemb. Derm. Sungai Batu

Dinding

KALSELLLASDP: Pembangunan kapal penyeberangan

penumpang Ro-Ro 300 GT lintas P.Laut Timur -

Sebuku; Pembangunan kapal Penyeberangan

Tanjung Serdang - P. Sebuku 300 GT

KALTIMBandara Samarinda Baru

KALTIMBandara Kalimaru

KALTIMPelebaran Jalan BATUAJI – KUARO

KALTIMJalan Tol Balikpapan – Samarinda,

Pembangunan Jemb P. Balang

KALBARBandara Susilo Sintang

KALTENG

Bandar Udara Tjilik Riwut-

palangkaraya

KALBARBandara Nangapinoh

KALTIMLAUT : Pelabuhan Samarinda 7

KALBAR

LAUT : Pelabuhan Laut Padang

Tikar KALBAR

Rekonstruksi Jalan TANJUNG -

BTS. KOTA SANGGAU

KALSEL PEMBANGUNAN JALAN AKSES

PELABUHAN TRISAKTI ( Pelabuhan Trisakti -

Liang Anggang )

KALSELBANDARA GUSTI SJAMSIR ALAM-

KOTABARUN

KALBAR

LAUT : Pelabuhan Seibuku

KALTARA

Rekonstruksi Jalan SP. TIGA APAS –

SIMANGGARIS

KALTARA

Pembangunan Jalan Mensalong - Tau Lumbis

KALTARABandara Juwata – Tarakan

KALTARABandara Long Ampung

KALTENG

LAUT : Pelabuhan

Pulang Pisau

KALTARA

Pelebaran Jalan TJ. SELOR - SP. 3 TJ.

PALAS

KA TRANS KALIMANTANPalangkaraya – Banjarmasin – Balikpapan –

Samarinda; Pontianak – Batas Negara; Pontianak –

Palangkaraya; Samarinda – Tanjung Redep

KALTIM (SDA)

Selesai 2016 : Bendungan Teritip

KALSEL (SDA)

On going : BendunganTapin

KALTARAPLTS Terpusat Malinau 150 kW (3

unit)

KALTIM

PLTG/MG Mobile PP Kaltim 30 MW

KALBAR

PLTMG Mobile PP Kalbar 100 MW

KALSEL

PLTG/MG Mobile PP Kalselteng 200 MW

KALTENG

PLTS Terpusat Kapuas 2Unit 60 Kw

• Kereta Api TRANS Kalimantan: Muara Wahau - Muara Bengalon; Murung Raya – Kutai Barat – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan; Puruk Cahu - Mangkatib/Batanjung; Jalur KA Baru Tanjung-Paringin-Barabai-Rantau-Martapura-Banjarmasin; Balikpapan-Samarinda; Tanjung-Balikpapan; Banjarmasin-Palangkaraya; Pontianak – Batas Negara; Palangkaraya-Sangau-Pontianak; Samarinda-Sangata-Tanjung Redep-Batas Negara; KA Bandara: Syamsuddin Noor;

Pembangunan Rusunawa

• Pembangunan Rumah Khusus• Pembangunan Rumah Swadaya

Infr. Permukiman Kws Perkotaan

Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Pembangunan Rumah Swadaya Rp 22,95 Milyar

Pembangunan Rusunawa1152 Unit, Rp 242,4 Milyar

Pembangunan Rumah Khusus629 Unit, Rp 123,2 Milyar



Pembangunan Rusunawa768 Unit, Rp 161,6 Milyar

SPAM IKK (4 IKK) dan Pengembangan jaringan SPAM MBR (9 kab/kota Rp 72,5 Milyar

Infrastruktur TPA (1 TPA) Rp 38,7Milyar

Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan Rp 137 Milyar

Infrastruktur TPA (1 TPA) Rp45 Milyar


Peningkatan kualitas rumah swadaya Rp 45,2 Milyar

SPAM MBR (10 kab) dan SPAM Ibu Kota Kecamatan (2 kab) Rp 84,2 Milyar


Peningkatan kualitas rumah swadaya Rp 37,68 Milyar

SPAM Ibukota Pemekaran/Perluasan (4 kab) dan pengembangan jaringan SPAM MBR (6 kab) Rp 154,7 MilyarInfrastruktur TPA (2 TPA) Rp61 Milyar


• Pengembangan Jaringan SPAM MBR

• SPAM di Ibukota Kecamatan (IKK)

• SPAM Ibukota Pemekaran/Perluasan

162

Persiapan pembangunan jalur KA antara Palangkaraya – Banjarmasin (desain): Rp. 5,5 M

Persiapan pembangunan jalur KA antara Tanjung – Balikpapan (desain): Rp. 5,6 M

1

2

Persiapan pembangunan jalur KA antara Pontianak – Batas Negara (desain): Rp. 2,8 M

3

1

2

3

Persiapan pembangunan jalur KA antara Samarinda – Sangata(FS dan trase): Rp. 1,8 M

4

Persiapan pembangunan jalur KA antara Pontianak – Sangau(FS dan trase): Rp. 2,2 M

5

4

5

Kegiatan Strategis KA Trans Kalimantan

AMDAL dan Larap lintas Banjarmasin-Tanjung, Banjarmasin-Palangkaraya, Tanjung- Balikpapan, Balikpapan-Samarinda: Rp. 9,9 M

6

No KegiatanIndikatif 2016(Rp. Milyar)

Jalan

1 Pelebaran Jalan BATUAJI - KUARO 180,00

2 Pembangunan Jembatan P. Balang 520,00

3 Pembangunan Jembatan S. Manggar 159,7 0

4 Peningkatan jalan Gunung Tabur - Tanjung Batu (Menuju Akses

Kawasan Pariwisata Pulau Derawan)

30,00

5 Pembangunan Jalan Perbatasan Long Pahangai - Tiong Ohang -

Batas Kalbar

50,00

6 Pembangunan Jalan Perbatasan Tiong Ohang - Long Apari 35,00

Transportasi Udara

1 Bandar Udara Temindung-samarinda 45,00

2 Bandar Udara Kalimarau 106,00

3 Bandara Maratua 25,0

4 Bandar Udara Melak 87,00

5 Bandar Udara Data Dawai 21,00

6 Bandar Udara Samarinda Baru 50,00

Kegiatan Strategis Provinsi Kalimantan Timur (1)

No KegiatanIndikatif 2016(Rp. Milyar)

SDA

1 Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Beriwit Kabupaten

Berau

20,00

2 Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Labanan Berau

Kab. Berau

35,00

3 Penanganan Banjir Sungai Mahakam di Jalan Gajah Mada Kota

Samarinda

25,00

4 Pembangunan Bendali V Banjir Papan Lestari Sepinggan Kota

Balikpapan

25,00

Energi dan Ketenagalistrikan

1 PLTG/MG Mobile PP Kaltim 30 MW 262,00

Transportasi (ASDP)

1 Pemb. Derm. Sungai Batu Dinding 15,00

Transportasi Laut

1 Pelabuhan Samarinda 71,22

2 Pelabuhan Tanah Grogot 5,60

3 Pelabuhan Tanjung Laut 2,92

Provinsi Kalimantan Timur (2)

No. KegiatanIndikatif 2016

(Rp Milyar)

Pengembangan Air Minum 208,08

1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum 5,97

2. Fasilitasi PDAM (Kab. Kutai Barat) 2,50

3. Pengembangan Jaringan SPAM MBR

(Kab. Bulungan, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Mahakam

Ulu, Kab. Malinau, Kab. Paser)

73,85

4. SPAM di Ibu Kota Kecamatan (Kab. Mahakam Hulu) 35,00

5. SPAM di Kawasan Kumuh (Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab.

Nunukan, Kota Tarakan)

9,80

6. SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan (Kab. Berau, Kab. Bulungan,

Kab. Bontang, Kota Samarinda)

80,95

Penyehatan Lingkungan Permukiman 112,20

1. Infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan,

komunal (Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Tarakan)

29,10

2. Infrastruktur TPA (Kab. Bulungan, Kab. Mahakam Ulu) 61,00

3. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

(Kab. Paser)

5,00

4. Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah (Kota Balikpapan) 12,50

5. TPST/3R skala komunal (Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab.

Nunukan, Kota Balikpapan, Kota Samarinda)

4,60


(Rp Milyar)

Penataan Bangunan dan Lingkungan 12,45

1. Pembinaan dan pengawasan bangunan gedung

(Kab. Kutai, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kurtanegara, Kab. Kutai

Timur, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Paser, Kab. PPU, Kab.

Tenggarong)

12,45

Penyediaan Perumahan 112,22

1. Pembangunan Rusunawa (Kab. Kutai Barat) 20,20

2. PSU Perumahan (Kab. Penajam Paser Utara) 3,62

3. Pembangunan Rumah Khusus 22,68

4. Pemeliharaan Rumah Khusus 842,50

5. Pembangunan Baru Rumah Swadaya 19,65

6. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 44,22

Pembangunan Permukiman 313,90

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan

permukiman (Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda,

Kota Tarakan)

6,40

2. Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan

(Kab. Bulungan, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kurtanegara, Kab.

Kutai Timur, Kab. Malinau, Kab. Nunukan, Kab. PPU)

30,50

3. Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan

(Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Bontang,

Kota Samarinda, Kota Tarakan)

237,00

4. Infrastruktur Permukiman Kawasan Khusus (Kab. Mahakam Ulu,

Kab. Nunukan)

40,00

Kegiatan Strategis Provinsi Kalimantan Barat (1)

No KegiatanIndikatif 2016

(Rp Milyar)

Jalan

1 Rekonstruksi Jalan TANJUNG - BTS. KOTA SANGGAU 50,00

2 Pelebaran Jalan GALING - TANAH HITAM/TANJUNG HARAPAN 50,00

3 Pembangunan Jalan Entikong - Bts. Kabupaten Bengkayang 40,00

4Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar Panjang 800 M

Ruas Jalan Tebas - Sei. Sambas Besar Kec. Tebas40,00

Transportasi Udara

1Bandar Udara Rahadi Oesman-ketapang 40,30

2 Bandara Singkawang 25,0

3 Bandar Udara Susilo Sintang 93,30

4 Bandara Tebelian - Sintang 25,0

5 Bandar Udara Pangsuma-putussibau 32,60

6 Bandar Udara Nangapinoh 25,60

Transportasi (ASDP)

1 Pemb. Derm. Penyeb. Jangkang II 6,70

2 Pemb. Der. Penyeb. Sintete Lts (Sintete - Natuna)14,40

3 Pengadaan Kapal Ferry Kab Sekadau 10,0


(Rp Milyar)

SDA

1Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sanggau Ledo

35,00

2Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang

25,00

3Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Kota Sambas

50,00

4Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sebangkau

68,00

5 Pembangunan Sarana/ Prasana Pengendalian Banjir Kota Pontianak

100,00


1. PLTG/MG Mobile PP Kalbar 100 MW 1.250,00

2. PLTS Terpusat Sintang 2 Unit 35 kW 4,900

3. PLTMH Kapuas Hulu 30 kW 2,400

Transportasi Laut

1 Pelabuhan Laut Padang Tikar 4,10

2 Pelabuhan Kendawangan 1,76

Provinsi Kalimantan Barat (2)


(Rp Milyar)



2. Fasilitasi PDAM (Kab. Kapuas Hulu) 4,00


(Kab. Bengkayang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Ketapang, Kab. Kubu

Raya, Kab. Landak, Kab. Melawi, Kab. Sambas, Kab. Sintang, Kota

Singkawang)

28,00

4. SPAM di Ibu Kota Kecamatan (Kab. Ketapang, Kab. Kubu Raya, Kab.

Landak, Kab. Sanggau)

44,50

5. SPAM Regional (Kota Pontianak) 1,00


1. Infrastruktur TPA (Kab. Sanggau) 38,70


(Kota Singkawang)

4,30


1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan

permukiman (Kota Pontianak, Kota Singkawang)

3,20

2. Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan

(Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya)

6,00


(Kab. Sambas, Kota Pontianak, Kota Singkawang)

137,00

4. Infrastruktur Permukiman Kawasan Khusus (Kab. Kapuas Hulu, Kab.

Sambas, Kab. Sanggau)

60,00


(Rp Milyar)



(Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kayong Utara, Kab. Ketapang, Kab. Kubu

Raya, Kab. Melawi, Kab. Sekadau)

6,95

2. Penataan bangunan 0,35

3. Percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama

video/film bertema revolusi mental (Kab. Melawi)

5,00


1. Pembangunan Rusunawa (Kab. Mempawah) 20,20

2. PSU Perumahan (Kecuali Kab. Ketapang, Kab. Pontianak, Kota

Singkawang)

13,14






(Rp Milyar)

Jalan

1PEMBANGUNAN JALAN AKSES PELABUHAN TRISAKTI ( Pelabuhan Trisakti - Liang Anggang )

135,00

2Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut

30,00

3 Pembangunan jalan Banjarmasin - Pelaihari - Jorong 35,00

Transportasi Udara

1 Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam-kotabaru 21,00

SDA

1 Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Pitap 187,00

2 Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Tabalong 15,00

3 Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Martapura, Kota Banjarmasin (lanjutan)

20,00

4 Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Tabalong Tanjung (lanjutan)

30,00

Kegiatan StrategisProvinsi Kalimantan Selatan (1)


(Rp Milyar)

ETI

1.

PLTS Terpusat Hulu Sungai Selatan 15 kW 2,2

2.

PLTG/MG Mobile PP Kalselteng 200 MW 1.750

Transportasi Laut

1 Pelabuhan Sebuku 1,06

Transportasi (ASDP)

1 Pembangunan kapal penyeberanganpenumpang Ro-Ro 300 GT lintas P.LautTimur - Sebuku ;

15,00

2 Pembangunan kapal PenyeberanganTanjung Serdang - P. Sebuku 300 GT

7,00

3 Pembangungan Der. Penyeb P. Sebuku Kab. Kota Baru

56,30

Provinsi Kalimantan Selatan (2)


(Rp Milyar)




(Kab. Balangan, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu

Sungai Utara, Kab. Kotabaru, Kab. Tabalong, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut,

Kab. Tapin)

66,20

3. SPAM di Ibu Kota Kecamatan (Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut) 18,00

4. SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar

(Kab. Banjar, Kab. Tabalong)

11,00


1. Infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal (Kab. Hulu

Sungai Tengah, Kota Banjarmasin)

23,00

2. Infrastruktur TPA (Kab. Hulu Sungai Tengah) 25,50


(Kab. Tabalong)

5,00

4. TPST/3R skala komunal (Kab. Balangan, Kota Banjarmasin) 1,60


1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman

(Kab. Kotabaru, Kota Banjarmasin)

3,20

2. Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan (Kab. Balangan, Kab. Banjar, Kab. Barito

Kuala)

14,00


(Kab. Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Kotabaru, Kota Banjarbaru)

81,00

4. Perintisan Inkubasi Kota Baru (Kota Banjarmasin) 18,00


(Rp Milyar)



(Kab. Balangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai

Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Mempawah)

5,90

2. Penataan Bangunan (Kab. Balangan) 6,00

3. Percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama

video/film bertema revolusi mental (Kab. Hulu Sungai

Tengah)

5,00


1. Pembangunan Rusunawa (Kab. Balangan, Kab. Banjar, Kab.

Barito Kuala, Kab. Tanah Laut, Kab. Tapin)

242,40

2. PSU Perumahan (Kab. Balangan, Kab. Banjar, Kab. Barito

Kuala, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Tabalong, Kab. Tanah

Laut, Kab. Tapin)

11,25


4. Pemeliharaan Rumah Khusus



4

Kegiatan StrategisProvinsi Kalimantan Utara


(Rp Milyar)

Jalan

1 Rekonstruksi Jalan SP. TIGA APAS - SIMANGGARIS 147,00

2 Rekonstruksi Jalan SIMANGGARIS - BTS. NEGARA (SERUDONG) 129,00

3 Pelebaran Jalan TJ. SELOR - SP. 3 TJ. PALAS 89,00

4 Pelebaran Jalan SP. 3 TJ. PALAS - SEKATAK BUJI 76,00

5 Pembangunan Jalan Long Kemuat - Langap 51,00

6 Pembangunan Jalan Mensalong - Tau Lumbis 65,00

7Pembangunan Jembatan Sungai Belalau Ruas Jalan Malinau- Paking-

Semamu- Binuang- Long Bawan40,00

8Pembangunan Jembatan Sei Metun Pada Ruas Jalan Long Nawang-

Data Dian40,00

9 Pembangunan Jalan Mahak Baru - Sungai Barang (Lanjutan) 35,00

10Pembangunan Jalan Malinau - Paking -Semamu - Binuang -Long Bawan

(Lanjutan)40,00







(Rp Milyar)


1 PLTMG Tanjung Selor 206,20

2 PLTS Nunukan 50 kW 6,94

3 PLTS Terpusat Malinau 150 kW (3 unit) 35,89

4 PLTMH Malinau 400 kW 57,00

5 PLTMH Malinau 20 kW 3,93

Transportasi Udara

1 Bandar Udara Juwata-tarakan 472,00

2 Bandar Udara Malinau 10,00

3 Bandar Udara Tanjung Harapan 26,00

4 Bandar Udara Yuvai Semaring-long Bawan 74,00

5 Bandar Udara Nunukan 36,00

6 Bandar Udara Long Ampung 49,00


1 Pengaturan, pembinaan dan pengawasan

pengembangan air minum

9,30

No Kegiatan Indikatif 2016

(Rp Milyar)

Jalan

1 Rekonstruksi Jalan Tanjung - Bts. Kota Sanggau 50,00

2 Pelebaran Jalan Galing - Tanah Hitam/Tanjung Harapan 50,00

3Peningkatan jalan Simpang Bangkal - Telaga Pulang - Kuala

Pembuang - Teluk Segintung (akses Pelabuhan Segintung)35,00

Transportasi Udara

1 Bandar Udara Tjilik Riwut-palangkaraya 681,00

2 Bandar Udara Iskandar-pangkalan Bun 172,00

3 Bandar Udara H. Asan - Sampit 60,00

4 Bandar Udara Beringin-muara Teweh 12,00

5 Bandar Udara Tumbang Samba 14,00

6 Bandar Udara Sanggu-buntok 51,00

7 Bandar Udara Kuala Kurun 32,00

Kegiatan StrategisProvinsi Kalimantan Tengah (1)

No Kegiatan Indikatif 2016

(Rp Milyar)

SDA

1 Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Jamut 19,00

2Pembangunan Penyediaan Air Baku Kota Pulang Pisau

50,00

3

Pembangunan Penyediaan Air Baku Kota Sampit Kab. Kotawaringin

Timur 40,00

4

Pembangunan Sarana/Prasararana pengendalian banjir kota Sampit

(Multi Years) 182,00


1 PLTS Terpusat 2 Unit 60 kW 10,80

2 PLTS Terpusat Pulang Pisau 15 kW 2,10

Transportasi Laut

1 Pelabuhan Sukamara 1,36

2 Pelabuhan Pulang Pisau 1,70

Provinsi Kalimantan Tengah (2)


(Rp Milyar)



2. Fasilitasi PDAM (Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Katingan) 6,50


(Kab. Barito Timur, Kab. Gunung Mas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab.

Lamandau, Kab. Pulang Pisau)

25,60

4. SPAM di Ibu Kota Kecamatan (Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau) 19,15

5. SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan (Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab.

Barito Utara, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Seruyan)

20,00


1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman

(Kab. Kapuas, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Pulang Pisau, Kab. Sukamara, Kota

Palangkaraya)

8,00

2. Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan (Kab. Barito Selatan, Kab. Gunung Mas,

Kab. Kapuas, Kab. Lumandau, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan)

16,00


(Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Pulang Pisau, Kab. Sukamara)

76,00


(Rp Milyar)



(Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Kapuas, Kab.

Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Seruyan, Kab.

Sukamara)

7,15


1. Pembangunan Rusunawa (Kab. Barito Selatan, Kab. Barito

Utara, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat,

Kab. Kotawaringin Timur)

161,60

2. PSU Perumahan (Kab. Barito Utara, Kab. Kapuas, Kab.

Katingan, Kab. Kotawaringin Barat)

4,35






1. Infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota,

kawasan, komunal (Kab. Pulang Pisau, Kota Palangkaraya)

14,00

2. Infrastruktur TPA (Kab. Gunung Mas) 45,00


(Kab. Pulang Pisau)

5,00

4. TPST/3R skala komunal (Kab. Kapuas) 0,80

KONSISTENSI NAWA CITA DALAM PRIORITAS NASIONAL ...

Documents