Top Banner
Curiculum Vitae Curiculum Vitae Nama Nama : Bambang Wijaya : Bambang Wijaya Kesuma, S.Pt Kesuma, S.Pt TTL TTL : Kepahiang/21 Juli : Kepahiang/21 Juli 1976 1976 Posisi Posisi : FK-P Kec. Kinal : FK-P Kec. Kinal Alamat Alamat : Desa Tanjung : Desa Tanjung Baru Baru Status Status : Sudah Punya : Sudah Punya Istri dan anak Istri dan anak Telp Telp : 081278855946 : 081278855946 Email Email : : [email protected]
35

Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Nov 26, 2015

Download

Documents

Wie Kei

petunjuk teknis Operasional PNPM-MPd
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Curiculum VitaeCuriculum Vitae

NamaNama : Bambang Wijaya Kesuma, S.Pt: Bambang Wijaya Kesuma, S.Pt

TTLTTL : Kepahiang/21 Juli 1976: Kepahiang/21 Juli 1976

PosisiPosisi : FK-P Kec. Kinal: FK-P Kec. Kinal

AlamatAlamat : Desa Tanjung Baru : Desa Tanjung Baru

Status Status : Sudah Punya Istri dan anak: Sudah Punya Istri dan anak

TelpTelp : 081278855946: 081278855946

EmailEmail : : [email protected]

FBFB : [email protected]: [email protected]

Page 2: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Kebijakan Integrasi PNPM-MPd Kebijakan Integrasi PNPM-MPd kedalam sistem pembangunan Regulerkedalam sistem pembangunan Reguler

TujuanTujuan:: Peserta memahami latar Peserta memahami latar belakang kebijakan belakang kebijakan PNPM-MPd PNPM-MPd PPeserta memahami tujuan umum dan tujuan khusus eserta memahami tujuan umum dan tujuan khusus PNPM-PNPM-

MPd MPd Peserta memahami Prinsip PNPM Mandiri PerdesaanPeserta memahami Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan Peserta memahami Peserta memahami Strategi Pelaksanaan PNPM-MPdStrategi Pelaksanaan PNPM-MPd Peserta memahami Sasaran PNPM Mandiri PerdesaanPeserta memahami Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan Peserta memahami mekanisme pendanaan Peserta memahami mekanisme pendanaan Peserta memahami ketentuan-ketentuan dasar Peserta memahami ketentuan-ketentuan dasar PNPM-MPd PNPM-MPd

Peserta memahamai tahapan integrasi PNPM Mandiri Peserta memahamai tahapan integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam sistem pembangunan Reguler.Perdesaan dalam sistem pembangunan Reguler.

Page 3: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

KEBIJAKAN PNPM KEBIJAKAN PNPM MANDIRIMANDIRI

PERDESAAN PERDESAAN 20142014

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESADESADEPARTEMEN DALAM NEGERIDEPARTEMEN DALAM NEGERI

Page 4: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

UU NO. 17 TAHUN 2007RPJPN 2005 -2029

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)

Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan danPerluasan Kesempatan Kerja

MDGsPembangunan

Manusia

Pancasila dan UUD 1945

Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP)

KERANGKA UMUM PNPM MANDIRI KERANGKA UMUM PNPM MANDIRI

Pendekatan Pembangunan

Pencapaian Sasaran Global penghapusan

kemiskinan

Perpres No. 7 Tahun 2005 RPJM 2004 - 2009

Page 5: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals) yang harus dicapai pada tahun 2015. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui 8 jalur sasaran yang meliputi :

•Memberantas kemiskinan dan kelaparan•Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua•Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan•Menurunkan angka kematian anak•Meningkatkan kesehatan ibu•Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain•Menjamin kelestarian lingkungan hidup•Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Page 6: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Progam Nasional PembProgam Nasional Pembeerdayaan Masyarakat (PNPM)rdayaan Masyarakat (PNPM)

Kutipan Kutipan Pidato Pidato KenegaraaKenegaraan Presiden n Presiden pada pada tanggal 16 tanggal 16 Agustus Agustus 20062006

“….Seperti telah saya kemukakan, untuk menurunkan tingkat kemiskinan, sesuai dengan sasaran jangka menengah hingga akhir tahun 2009, kita tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun juga memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat langsung kepada penduduk miskin …, upaya ini dijabarkan dalam bentuk program khusus, berupa perluasan dan integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat di daerah perdesaan dan perkotaan.”

PNPM telah diluncurkan oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di

Palu Sulawesi Tengah

Page 7: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

GAMBARAN UMUM GAMBARAN UMUM PNPM MANDIRIPNPM MANDIRI

PNPM MPNPM Merupakan salah satu upaya erupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguranpengangguran

PNPM Merupakan Integrasi dan PNPM Merupakan Integrasi dan Perluasan Program-program Perluasan Program-program penanggulangan kemiskinan yang penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat yang sudah dan berbasis masyarakat yang sudah dan sedang berjalansedang berjalan

Integrasi dilakukan Integrasi dilakukan dengan dengan menggabungkan menggabungkan program yang telah program yang telah terbukti efektif, yaitu: terbukti efektif, yaitu: PPK di wilayah PPK di wilayah perdesaan dan P2KP di perdesaan dan P2KP di wilayah perkotaanwilayah perkotaan

Page 8: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Beberapa Hal yang Mendasari Beberapa Hal yang Mendasari PNPM PNPM

Menggunakan Mekanisme PPKMenggunakan Mekanisme PPK Program ini menjawab persoalan mendasar dari Program ini menjawab persoalan mendasar dari masyarakat yaitu menyediakan lapangan kerja masyarakat yaitu menyediakan lapangan kerja bagi rakyat miskin dan sekaligus menambah bagi rakyat miskin dan sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok rakyat miskin penghasilan bagi kelompok rakyat miskin (penanggulangan kemiskinan); (penanggulangan kemiskinan);

Hasil evaluasi yang dilakukan secara independen Hasil evaluasi yang dilakukan secara independen menunjukkan program ini telah teruji, baik dilihat menunjukkan program ini telah teruji, baik dilihat dari pencapaian tujuannya maupun efisiensinyadari pencapaian tujuannya maupun efisiensinya sangat memuaskansangat memuaskan; ;

Dampak eksternalitas (tambahan) program ini Dampak eksternalitas (tambahan) program ini cukup besar.cukup besar.

Page 9: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

MMeningkatnya kesejahteraan eningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja dan kesempatan kerja masyarakat miskin di masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunanpengelolaan pembangunan

TTujuan Umum ujuan Umum Pelaksanaan Pelaksanaan PPNPMNPM Mandiri Perdesaan Mandiri Perdesaan

Page 10: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Tujuan KhususTujuan Khusus Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya

masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan,pemantauan dan pelestarian pembangunan,

MMelembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif elembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal,dengan mendayagunakan sumber daya lokal,

Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif,memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif,

Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat,yang diprioritaskan oleh masyarakat,

Melembagakan pengelolaan dana bergulir,Melembagakan pengelolaan dana bergulir, Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja

Sama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan. Sama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan

dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Page 11: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Prinsip-Prinsip PNPMPrinsip-Prinsip PNPM Mandiri Mandiri PerdesaanPerdesaan

Bertumpu pada pembangunan manusia. Bertumpu pada pembangunan manusia. OtonomiOtonomi. . Desentralisasi.Desentralisasi. Berorientasi pada masyarakat miskinBerorientasi pada masyarakat miskin.. PartisipasiPartisipasi.. Kesetaraan dan keadilan genderKesetaraan dan keadilan gender. . DemokratisDemokratis.. Transparansi dan Akuntabel.Transparansi dan Akuntabel. Prioritas.Prioritas. KeberlanjutanKeberlanjutan..

Page 12: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Memberikan kewenangan yang Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat lebih luas kepada masyarakat dalam mengambil keputusan.dalam mengambil keputusan.

Meningkatkan sinergisitas antara Meningkatkan sinergisitas antara masyarakat dan pemerintah masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.kemiskinan.

Memberikan bantuan kepada Memberikan bantuan kepada masyarakat berupa dana masyarakat berupa dana bantuan langsung masyarakat bantuan langsung masyarakat (BLM/(BLM/block grantblock grant) dan bantuan ) dan bantuan pendampingan berupa pendampingan berupa technical technical assistanceassistance..

Strategi Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

Page 13: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut : Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut :

Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM,secara ekonomi bagi RTM,

Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal), ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal),

Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal),(tidak termasuk penambahan modal),

Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP),Kelompok Perempuan (SPP),

Jenis KegiatanJenis Kegiatan

Page 14: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

NEGATIF LISTNEGATIF LIST

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut: Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan

kegiatan politik praktis/partai politik,kegiatan politik praktis/partai politik, Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat Ibadah,Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat Ibadah, Pembelian Pembelian chainsaw, chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan

(pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain.),(pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain.), Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya,Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya, Pembiayaan gaji pegawai negeri,Pembiayaan gaji pegawai negeri, Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja,Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja, Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang

mengandung tembakau,mengandung tembakau, Kegiatan Kegiatan apapun apapun yang yang dilakukandilakukanberkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang telah berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang telah

ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut,ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut, Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang,Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang, Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju

negara lain,negara lain, Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai,Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai, Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 Ha,Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 Ha, Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha,Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha, Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000

meter kubik.meter kubik.

Jenis Kegiatan Yang Dilarang Dibiayai Oleh Dana BLM PNPM-PPK :

Page 15: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Desa

MADSosialisasi

MusdesSosialisasi

Pelatihan Pelaku

Musy. Desa Khusus

Perempuan

Penulisan Usulan dng/tanpa desain RAB

Verifikasi Usulan

MusdesInformasi Hasil

Musrenbang Kecamatan

Musdes Pertanggungjawaban

Musdes Serah Terima

Persiapan Pelaksanaan(Pendaftaran tenaga,

pelatihan TPK, UPK , dan pelaku desa lainnya)

Pemeliharaan

Evaluasi

ALUR TAHAPAN PENGINTEGRASIAN PERENCANAANPNPM MANDIRI PERDESAAN

Desain & RAB, Verifikasi Teknis

SPP

Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan

Musrenbang Kab

Forum SKPD

MAD Prioritas & MAD Pendanaan

&Usulan

LKPj Kades

Page 16: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

KONSEPSI KONSEPSI INTEGRASIINTEGRASI

Titik temu antara PNPM Mandiri Perdesaan Titik temu antara PNPM Mandiri Perdesaan dengan Musrenbangdes disebut dengan istilah dengan Musrenbangdes disebut dengan istilah Teknis Integrasi ProgramTeknis Integrasi Program..

Page 17: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

TUJUAN UMUMTUJUAN UMUMTUJUAN UMUMTUJUAN UMUM TUJUAN KHUSUSTUJUAN KHUSUSTUJUAN KHUSUSTUJUAN KHUSUS

Efektivitas ProsesEfektivitas Proses

meningkat meningkat

dandan

capaian capaian pembangunan pembangunan

yang optimal.yang optimal.

1.1. Kualitas proses & hasil Kualitas proses & hasil perencanaan perencanaan pembangunan desa pembangunan desa yang meningkat.yang meningkat.

2.2. Perencanaan Perencanaan teknokratis, politis dan teknokratis, politis dan partisipatif yang selaras.partisipatif yang selaras.

3.3. Terwujudnya pembagian Terwujudnya pembagian wewenang dan wewenang dan penyerahan urusan penyerahan urusan Pemda kepada Desa.Pemda kepada Desa.

TUJUAN DI INTEGRASIKANNYA TUJUAN DI INTEGRASIKANNYA PNPM MPPNPM MPdd KE PERENCANAAN KE PERENCANAAN REGULERREGULER

Page 18: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Sasaran StrategisSasaran Strategis Posisi tawar masyarakatPosisi tawar masyarakat dalam proses dalam proses

perumusan kebijakan meningkat.perumusan kebijakan meningkat.

Kapasitas dan peran lembaga Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan desa / antar desa dan fungsi desa / antar desa dan fungsi lembaga Pemdes dalam penyelenggaraan lembaga Pemdes dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.pemerintahan serta pembangunan.

Kapasitas dan fungsi Pemda Kapasitas dan fungsi Pemda yang pro rakyat yang pro rakyat dalam perencanaan dan penganggaran dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.pembangunan.

Page 19: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Sasaran OperatifSasaran Operatif Proses pembangunan di desa dan Proses pembangunan di desa dan

kecamatan effektif.kecamatan effektif.

Pengelolaan kegiatan pembangunan di Pengelolaan kegiatan pembangunan di desa selaras.desa selaras.

Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) terrealisasi.terrealisasi.

Page 20: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Sasaran PraktisSasaran Praktis Kemampuan dan peran Kader Pemberdayaan Kemampuan dan peran Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa (KPMD) meningkat.Masyarakat Desa (KPMD) meningkat.

Kemampuan dan peran lembaga Pemerintahan Kemampuan dan peran lembaga Pemerintahan Desa (yaitu : Kades dan BPD) meningkat.Desa (yaitu : Kades dan BPD) meningkat.

Kemampuan dan peran Lembaga Kemampuan dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) meningkat.Pemberdayaan Masyarakat (LPM) meningkat.

Peran pelaku masyarakat PNPM – MP Peran pelaku masyarakat PNPM – MP meningkat.meningkat.

Page 21: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

StrategiStrategi

Meningkatkan kesadaran kritis, kapasitas Meningkatkan kesadaran kritis, kapasitas dan daya tawar politis dan daya tawar politis masyarakat masyarakat dalam dalam pengelolaan pembangunan.pengelolaan pembangunan.

Mendorong Mendorong Pemda Pemda melakukan reoroentasi melakukan reoroentasi kebijakan untuk memperkuat pembangunan kebijakan untuk memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.berbasis pemberdayaan masyarakat.

Mendorong Mendorong DPRD DPRD agar pro rakyat dan agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif.yang mendukung pembangunan partisipatif.

Page 22: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

SASARAN PNPM MANDIRI SASARAN PNPM MANDIRI PERDESAAN PERDESAAN

1. Lokasi Sasaran:1. Lokasi Sasaran: Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi

seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.

Kelompok Sasaran:Kelompok Sasaran:

Masyarakat miskin Masyarakat miskin dan masyarakat adat dan masyarakat adat di perdesaan,di perdesaan, Kelembagaan masyarakat di perdesaan,Kelembagaan masyarakat di perdesaan, Kelembagaan pemerintahan lokal.Kelembagaan pemerintahan lokal.

Page 23: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

2. Kelompok Sasaran:2. Kelompok Sasaran: Masyarakat miskin Masyarakat miskin dan masyarakat adat dan masyarakat adat di di

perdesaan,perdesaan, Kelembagaan masyarakat di perdesaan,Kelembagaan masyarakat di perdesaan, Kelembagaan pemerintahan lokal.Kelembagaan pemerintahan lokal.

Page 24: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

PENDANAAN PENDANAAN

1. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM 1. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri PerdesaanMandiri Perdesaan

Sumber dana berasal dari: Sumber dana berasal dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Swadaya masyarakatSwadaya masyarakat Partisipasi dunia usahaPartisipasi dunia usaha

2. Kriteria Alokasi2. Kriteria Alokasi Alokasi dana BLM per kecamatan ditetapkan oleh Alokasi dana BLM per kecamatan ditetapkan oleh

Pemerintah Pemerintah yang diatur dengan ketentuan tersendiri. yang diatur dengan ketentuan tersendiri.

Page 25: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Mekanisme Pencairan Dana Mekanisme Pencairan Dana Pencairan dana Pencairan dana diatur sebagai berikut:diatur sebagai berikut:

Pencairan dana Pencairan dana BLM yang bersumber dari APBN BLM yang bersumber dari APBN mengacu pada petunjuk teknis pencairan dana dan mengacu pada petunjuk teknis pencairan dana dan peraturan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah. peraturan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah berlaku di daerah dan peraturan lain yang ditetapkan oleh dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.Pemerintah.

Pencairan BLM yang bersumber diluar APBN dan APBD Pencairan BLM yang bersumber diluar APBN dan APBD dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan BKAD dengan melibatkan UPK dan TPK.BKAD dengan melibatkan UPK dan TPK.

Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnyabiaya lainnya

Page 26: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

3. Mekanisme Penyaluran Dana3. Mekanisme Penyaluran Dana Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening kolektif Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening kolektif

BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme penyaluran dana Pengelola Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme penyaluran dana sebagai berikut:sebagai berikut:

Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPKdengan TPK dengan diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah

TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan lampirannya)lampirannya)

Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sahdengan bukti-bukti yang sah

Setelah seluruh dana digunakan, TPK wajib memberikan Setelah seluruh dana digunakan, TPK wajib memberikan laporan penggunaan dana sebagai bagian dari laporan akhir laporan penggunaan dana sebagai bagian dari laporan akhir

Page 27: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Alur Penyaluran Dana PNPM dari Rekening Kolektif ke Desa

Uang masuk ke

Kas TPK

UPK

Catatan kegiatan yang harus dibayar

Pembayaran Bukti-bukti Pembukuan

Saldo Kas

PenyiapanLPD

masih habis

Tahappencairan

SPPB+ RPD+LPD + KW 2 + SKMP tahap akhir

Proses

tahap terkahir

1,2,dst.

Page 28: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

KETENTUAN DASAR PNPM KETENTUAN DASAR PNPM MANDIRI PERDESAAN MANDIRI PERDESAAN

Desa BerpartisipasiDesa Berpartisipasi Seluruh desaSeluruh desa/kelurahan atau nama lain/kelurahan atau nama lain di kecamatan di kecamatan

penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Page 29: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

TITIK TEMU INTEGRASITITIK TEMU INTEGRASI

MUSRENBANGKabupaten

Forum SKPD

MUSRENBANGKecamatan

MUSRENBANGDesa

RPJMDes/Review

Pengkajian Keadaan Desa (PKD)

Musyawarah Antar Desa Prioritas

Musdes Perencanaan dan MKP

MMDD

Penggalian Gagasan

MAD Pendanaan

Pelaksanaan sesuai PTO PNPM-MP

Page 30: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

UNSUR-UNSUR YANG DIINTEGRASI UNSUR-UNSUR YANG DIINTEGRASI (1)(1)

Nilai / Prinsip yang ada di PNPM dan diintegrasi Nilai / Prinsip yang ada di PNPM dan diintegrasi dalam pelaksanaan pembangunan regular serta dalam pelaksanaan pembangunan regular serta menjadi prinsip dalam Integrasi Pembangunan menjadi prinsip dalam Integrasi Pembangunan Partisipatif, adalah :Partisipatif, adalah :

1)1) Desentralisasi.Desentralisasi.

2)2) Partisipasi.Partisipasi.

3)3) Transparansi & Akuntabel.Transparansi & Akuntabel.

4)4) Keberlanjutan. Keberlanjutan.

5)5) Keterpaduan. Keterpaduan.

6)6) Efektif dan Efisien. Efektif dan Efisien.

Page 31: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

UNSUR-UNSUR YANG DIINTEGRASI UNSUR-UNSUR YANG DIINTEGRASI (2)(2)

Mekanisme Pengambilan KeputusanMekanisme Pengambilan KeputusanPartisipatif dan berorientasi pada masyarakat miskin.Partisipatif dan berorientasi pada masyarakat miskin.

Mekanisme Pengelolaan KegiatanMekanisme Pengelolaan KegiatanSwakelola kegiatan oleh masyarakat – partisipatif & Swakelola kegiatan oleh masyarakat – partisipatif & transparansi.transparansi.

Mekanisme PertanggungjawabanMekanisme PertanggungjawabanTransparansi dan akuntabilitas.Transparansi dan akuntabilitas.

PelakuPelaku

Meleburkan fungsi dan pendayagunaan pelaku program.Meleburkan fungsi dan pendayagunaan pelaku program.

Page 32: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Syarat dan KetentuanSyarat dan Ketentuan

1.1. Desa yang sudah mengikuti PNPM – MP minimal 2 tahun (terdanai atau tidak Desa yang sudah mengikuti PNPM – MP minimal 2 tahun (terdanai atau tidak terdanai).terdanai).

2.2. Sarana & prasarana kantor desa yang memadai untuk merealisasi kegiatan.Sarana & prasarana kantor desa yang memadai untuk merealisasi kegiatan.

3.3. Perangkat pemerintah desa : minimal 2 Kepala urusan (Kaur) sesuai PP No. 72 Perangkat pemerintah desa : minimal 2 Kepala urusan (Kaur) sesuai PP No. 72 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa.Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa.

4.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah terbentuk – sebagai lembaga utama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah terbentuk – sebagai lembaga utama dalam proses pengesahan Perdes, APBDes. dalam proses pengesahan Perdes, APBDes.

Page 33: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Alur Pelaksanaan Alur Pelaksanaan Pengintegrasian Pengintegrasian

5. Penyelarasan Rencana Kegiatan & Anggaran

4.Penyatupaduan Proses

Perencanaan

2. Pelatihan Pelaku

3. Penyusunan RPJMDes

1. Sosialisasi

6. Penyatu paduan

Pertanggungjawaban

Page 34: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

Pelaku Pelaku Pelaku Strategis – Pelaku Strategis – Kewenangan untuk menentukan prosesKewenangan untuk menentukan proses

1. 1. BupatiBupati2. DPRD2. DPRD3. SKPD3. SKPD

Pelaku Kunci – Pelaku Kunci – Fasilitasi prosesFasilitasi proses1. Setrawan Kabupaten & Kecamatan.1. Setrawan Kabupaten & Kecamatan.2. Camat2. Camat3. BKAD3. BKAD4. Kepala Desa4. Kepala Desa5. BPD5. BPD6. LPM6. LPM7. KPMD7. KPMD

Pelaku Penggerak – Pelaku Penggerak – Pengerak pelaku lain dan Pengerak pelaku lain dan mendayagunakan sumberdayamendayagunakan sumberdaya1. Fasilitator Kabupaten & Kecamatan1. Fasilitator Kabupaten & Kecamatan

Page 35: Konsepsi Pnpm-mpd 2014

TERIMA KASIHTERIMA KASIH