Konsep Negara Pancasila - Syahrial Syarbaini | Just …ueu5483.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/... · Web viewApakah perbedaan Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD

Peta Konsep

(Proses Perumusan Pancasila)

( PEMBUKAAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA RI 1945) (Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 45)

(Makna Pancasila)

(Makna Sila-Sila Pancasila)

(Makna Pembukaan UUD 45)

Setelah anda membaca dan memahami bab ini siswa diharapkan mampu:

Memahami pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Krakter yang dikembangkan:

Taat aturan

Tertib

Mengutamakan kepentingan umum

Kritis

Kooperatif

Saling menghargai.

Kata Kunci

Norma dasar, Kaidah Fundamental, Piagama Jakarta, Hirarkis Primordial, causa prima.

(AProses Perumusan Pancasila)

Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang, maka tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Badan Penyelidik), dalam bahasa Jepang disebut Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai. Badan Penyelidik ini kemudian dibentuk tanggal 29 April 1945 dengan Anggota BPUPKI berjumlah 63 orang, susunan anggotanya adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat

Ketua Muda : Ichibangase Yosio

Ketua Muda : R.P. Suroso

Anggota : (berjumlah 66 orang)

43

Dengan adanya Badan Penyelidik ini bagi Bangsa Indonesia telah dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Oleh karena itu, peristiwa ini dapat dijadikan sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya.

Pada tanggal 29 Mei 1945 Badan Penyelidik mengadakan sidangnya yang pertama. Beberapa tokoh berbicara dalam sidang tersebut.

a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama mengemukakan pidatonya di hadapan sodang lengkap Badan Penyelidik yang pertama. Pidatonya berisi lima dasar untuk negara Indonesia merdeka yang diidam-idamkan, yaitu sebagai berikut:

Mhd. Yamin (sumber: Nasional

Library of Indonesia 2005)

1) Peri Kebangsaan

2) Peri Kemanusiaan

3) Peri Ketuhanan

4) Peri Kerakyatan

5) Kesejahteraan

Setelah berpidato beliau menyampaikan usul tertulis mengenai Rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam pembukaan dari rancangan itu tercantum perumusan lima dasar negara yang berbunyi sebagai berikut:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kebangsaan persatuan Indonesia

3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab

4) Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Perlu dicatat bahwa usul lima asas dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin secara lissan dan yang dikemukakan secara tertulis terdapat perbedaan, hal itu sebagai bukti sejarah,

b. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik. Dalam pidatonya diusulkan lima hal untuk menjadi dasar-dasar negara merdeka, dengan rumusannya sebagai berikut:

Ir. Sukarno (Sumber: Blog.ub.ac.id)

1) Kebangsaan Indonesia

2) Internasionalisme (Peri Kemanusiaan)

3) Mufakat (Demokrasi)

4) Kesejahteraan sosial

5) Ketuhanan yang berkebudayaan

Untuk lima dasar negara itu beliau usulkan pula agar diberi nama Pancasila, yang menurut beliau diusulkan oleh kawan beliau seorang ahli bahasa. Lima prinsip sebagai dasar negara itu selanjutnya dapat diperas menjadi Tri Sila, yaitu : (1) Sosio Nasionalisme (Kebangsaan), (2) Sosio Demokrasi (Mufakat), dan (3) Ketuahan. Kemudian Tri Sila dapat diperas lagi menjadi Eka Sila yang berinti gotong royong.

Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilantokoh nasional anggota Badan Penyelidik mengadakan pertemuan untuk membahas pidato-pidato dan usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. Setelah mengadakan pembahasan disusunlah sebuah Piagam sebagai berikut.

1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3) Persatuan Indonesia.

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesembilan tokoh tersebut ialah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Moezakir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim dan Mr. Muh. Yamin.

Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan sistematika Pancasila sebagaimana diuraikan di atas, kemudian diterima oleh Badan Penyelidik dalam sidangnya kedua tanggal 14-16 Juli 1945.

Setelah PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konsitusi negara, yang mana Pancasila terdapat di dalam alinia keempat Pembukaan UUD 1945

(lihatlah pembukaan UUD 1945, terdapat perubahan dalam sila pertama), yang berkedudukan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang sekaligus berfungsi sebagai ideology negara,

Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersumber dari budaya masyarakat Indonesia, dimana budaya akan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat, maka Pancasila akan terbuka dalam menerima nilai-nilai baru yang lahir akibat perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu ideology Pancasila akan melekat dengan sifat keterbukaan.

Pancasila Sebagai Nilai Dasar Fundamental Bagi Bangsa

dan Negara RI

Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas humanisme, karenanya Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja. Sekalipun Pancasila memiliki sifat universal akan tetapi tidak begitu saja dapat dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai-nilai secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. Dalam arti bahwa Pancasila adalah milik khas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa berkat legitimas moral dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai khusus yang termuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila-silanya, yaitu:

Sila Petama, Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya memuat pengakuan akan eksistensi Tuhan sebagai sumber dan pencipta. Pengakuan ini sekaligus memperlihatkan hubungan antara yang mencipta dan yang diciptakan serta menunjukkan ketergantungan yang diciptakan terhadap yang mencipta.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, sesungguhnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari sila pertama, Sila ini memperlihatkan secara mendasar dari negara atas martabat manusia dan sekaligus komitmen untuk melindunginya. Manusia, mempunyai kedudukan yang khusus di antara ciptaan-ciptaan lainnya, mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembangkan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian manusia dengan akal dan budinya mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dirinya menjadi person yang bernilai.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, secara khusus meminta perhatian setiap warga negara akan hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya pada negara. Khususnya dalam menjaga eksistensi negara dan bangsa..

Sila keempat, demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, memperlihatkan pengakuan negara serta perlindungannya terhadap kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam iklim musyawarah dan mufakat. Dalam iklim keterbukaan untuk saling mendengarkan, mempertimbangkan satu sama lain dan juga sikap belajar serta saling menerima dan memberi. Hal ini berarti bahwa setiap orang diakui dan dilindungi haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara istimewa menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara harus bias menikmati keadilan secara nyata, tetapi iklim keadilan yang merata hanya bisa dicapai apabila struktur sosial masyarakat sendiri adil. Keadilan sosial terutama menuntut informasi struktur-struktur sosial, yaitu struktur ekonomi, politik, budaya dan ideologi ke arah yang lebih akomodatif terhadap kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, karena di dalamnya terkandung pula konsep-konsep, yaitu :

Dasar-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan negara, asas politik negara (negara Indonesia republik dan berkedaulatan rakyat) dan asas kerohaniaan negara (Pancasila),

Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia... Hal ini menunjukkan adanya sumber hukum.

Nilai dasar yang fundamental suatu negara daalam hokum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah, dalam arti dengan jalan hokum apapun tidak mungkin lagi untuk di ubah. Berhubung Pembukaan UUD 1945 itu memuat nilai-nilai dasar yang fundamental, maka Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila tidak dapat dirubah secara hukum. Apabila terjadi perubahan berarti pembubaran negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dasar negara Indonesia, dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara (The Founding Fathers) untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan Negara Indonesia merdeka. Walaupun rumusan dasar negara itu baru mengemuka pada masa persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), namun bahan-bahannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Sejak dekade 1920-an pelbagai pergerakan untuk mewujudkan dasar negara dalam rangka mencapai kemerdekaan.

Rumusan dasar negara yang secara sistematik tercantum dalam alinea keempat, bagian terakhir pada rancangan Mukadimah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam sidang pertama PPKI, yaitu pada 18 Agustus 1945, berhasil disahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) yang disertai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelum pengesahan, terlebih dahulu dilakukan perubahan atas Piagam Jakarta atau Rancangan Mukadimah Hukum Dasar (RMHD) dan Rancangan Hukum Dasar (RHD). Pengesahan dan penetapan setelah dilakukan perubahan atas Piagam Jakarta tersebut tetap mencantumkan lima dasar yang diberi nama Pancasila. Atas prakarsa Moh, Hatta, sila Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dalam Piagam Jakarta sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Pancasila menurut Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pendalaman Materi

1) Jelaskan proses sidang BPUPKI dalam merumuskan dasar negara?

2) Apakah perbedaan Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD 45?

3) Apakah arti Pancasila sebagai nilai fundamental?

4) Berikanlah bukti bahwa pembukaan UUD 45 mengandung pokok-pokok kaidah negara fundamental?

(BHubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 45)

Sumbr: aktual.co

Sesuai dengan tempat keberadaan Pancasila yaitu pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo. Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978). Hal ini mengandung konsekuensi yuridis, yaitu bahwa seluruh peraturan perundangundangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undangundang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia) harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, isi dan tujuan Peraturan Perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila.

Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan secara formal, menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Dalam hubungan yang bersifat formal antara Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam

Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental sehingga terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu: 1) sebagai dasarnya, karena Pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia; 2) memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.

Pembukaan yang berintikan Pancasila merupakan sumber bagi pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Hal ini disebabkan karena kedudukan hukum Pembukaan berbeda dengan pasal-pasal atau batang tubuh UUD NRI tahun 1945, yaitu bahwa selain sebagai Mukadimah, Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mempunyai kedudukan atau eksistensi sendiri. Akibat hukum dari kedudukan Pembukaan ini adalah memperkuat kedudukan Pancasila sebagai norma dasar hukum tertinggi yang tidak dapat diubah dengan jalan hukum dan melekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan dan yuridiksi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari Pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Adapun hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 secara material adalah menunjuk pada materi pokok atau isi Pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena kandungan material Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang demikian itulah maka Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat disebut sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, inti sari Pokok Kaidah Negara yang Fundamental secara material tidak lain adalah Pancasila.

Proses perumusan Pancasila dan Pembukaan ditinjau kembali maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian Pembukaan. Setelah sidang pertama selesai, BPUPKI membicarakan Dasar Filsafat Negara Pancasila dan berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Sembilan yang merupakan wujud pertama Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Dalam tertib hukum Indonesia diadakan pembagian yang hirarkis. Undang-Undang Dasar bukanlah peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar, yaitu Pembukaan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental yang di dalamnya termuat materi Pancasila. Walaupun Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar Negara Indonesia yang tertulis atau konstitusi, namun kedudukannya bukanlah sebagai landasan hukum yang terpokok. Pokok Kaidah Negara yang Fundamental dapat tertulis dan juga tidak tertulis. Pokok Kaidah yang tertulis mengandung kelemahan, yaitu sebagai hukum positif, dengan kekuasaan yang ada dapat diubah walaupun sebenarnya tidak sah. Walaupun demikian, Pokok Kaidah yang tertulis juga memiliki kekuatan, yaitu memiliki formulasi yang tegas dan sebagai hukum positif mempunyai sifat dapat dipaksakan.

Pokok Kaidah yang tertulis bagi negara Indonesia pada saat ini diharapkan tetap berupa Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 tidak dapat diubah karena fakta sejarah yang terjadi hanya satu kali tidak dapat diubah. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat juga tidak digunakan sebagai Pokok Kaidah tertulis yang dapat diubah oleh kekuasaan yang ada, sebagaimana perubahan ketatanegaraan yang pernah terjadi saat berlakunya Mukadimah Konstitusi RIS 1949 dan Mukadimah UUDS 1950. Pokok Kaidah yang tidak tertulis mencakup hokum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis. Pokok Kaidah yang tidak tertulis adalah fundamen moral negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Baik pengalaman tentang penilaian hidup yang meliputi lingkungan hidup kebendaan, kerohanian dan religius; lingkungan hidup sosial ekonomis, sosial politis dan sosial-kultural.

Pusat teladan dari ketaatan ini adalah semangat para penyelenggara negara. Sebaik apapun kandungan nilai-nilai Pancasila dan turunannya UUD 1945, hanyalah keluhuran di atas kertas, tanpa kesungguhan untuk mendagingkan nilai-nilai itu dalam penyelenggaraan negara.

Pengamalan nilai-nilai Pancasila hanya dapat terlaksana apabila ada ketaatan dari warga negara. Ketaatan kenegaraan ini, menurut Notonagoro (1974), dapat diperinci sebagai berikut:1. Ketaatan hukum, yang terkandung dalam pasal 27 (1) UUD 1945, berdasarkan atas keadilan legal.2. Ketaatan kesusilaan, berdasarkan atas sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.3. Ketaatan keagamaan, berdasarkan atas: sila pertama Pancasila; pasal 29 (1) UUD 1945; berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945.

4. Ketaatan mutlak atau kodrat, atas dasar bawaan kodrat daripada organisasi hidup bersama dalam bentuk masyarakat, lebih-lebih dalam bentuk negara, organisasi hidup kesadaran dan berupa segala sesuatu yang dapat menjadi pengalaman daripada manusia.

Pendalam Materi:

1) Apakah fungsi pokok Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945?

2) Jelaskan maksud hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 bersifat material dan formal?

3) Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dirubah karena fakta sejarah. Jelaskanlah maksudnya?

4) Bagaimana upaya nilai-nilai Pancasila dapat terlaksana. Jelaskan!

(CMakna Pancasila)

Sumber:article.wn.com

Pancasila yang berisi lima sila, merupakan satu kesatuan utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. Kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hirarkis dan berbentuk pyramidal Susunan secara hirarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua, sila kedua melandasi sila ketiga, sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hirarkis sila-sila Pancasila menurut urut-urutan luas (kwantitas) dan juga dalam hal sifat-sifatnya (kwalitas). Dengan demikian, diperoleh pengertian bahwa menurut urut-urutannya, setiap sila merupakan pengkhususan dari sila-sila yang ada dimukanya

.

Dalam susunan hirarkis dan piramidal, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. Kesatuan sila-sila Pancasila bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai causa prima. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan (sila pertama). Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (sila kedua). Dengan demikian, negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (sila ketiga). Selanjutnya terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat adalah totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu (sila keempat). Adapun keadilan yang pada hakikatnya merupakan tujuan bersama atau keadilan sosial (sila kelima) pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara.

Hubungan Sila-sila Pancasila dapat digambarkan sebagai berikut:

2. Hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam kerangka hubungan hirarkis piramidal seperti di atas. Dalam rumusan ini, tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya atau dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Untuk kelengkapan hubungan kesatuan keseluruhan sila-sila Pancasila yang dipersatukan dengan rumusan hirarkis piramidal tersebut, berikut disampaikan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi.

a) Sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia;

b) Sila kedua; kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia;

c) Sila ketiga; persatuan Indonesia adalah persatuan yang ber-Ketuhanan YME, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

d) Sila keempat; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah kerakyatan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,

berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

e) Sila kelima; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Notonagoro,1975: 43-44).

Kelima Sila Pancasila Merupakan Satu Kesatuan

a. Pancasila susunannya adalah majemuk tunggal (merupakan satu kesatuan

yang bersifat organis), yaitu:

(1) Terdiri dari bahagian-bahagian yang tidak terpisahkan.

(2) Masing-masing bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri,

(3) Meskipun berbeda tidak saling bertentangan, akan tetapi saling melengkapi,

(4) Bersatu untuk mewujudkannya secara keseluruhan,

(5) Keseluruhan membina bagian-bagian,

(6) Tidak boleh satu silapun ditiadakan, melainkan merupakan satu kesatuan.

b. Bentuk susunannya adalah hirarkis piramidal (kesatuan bertingkat dimana tiap sila dimuka, sila lainnya merupakan basis)

Pancasila yang bentuk susunannya hirarkis pyramidal adalah sebagai berikut:

Sila Pertama; meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima.

Sila Kedua : diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, sila keempat dan sila kelima.

Sila Ketiga : diliputi dan dijiwai sila pertama, sila kedua, meliputi sila keempat dan sila kelima.

Sila Keempat: diliputi dan dijiwai sila pertama, sila kedua, sila ketiga dan meliputi sila kelima.

Sila Kelima : diliputi dan dijiwai oleh seluruh sila-sila.

Konsep Negara Pancasila

Menurut Pembukaan UUD 1945 adalah Faham negara Persatuan yang meliputi kehidupan masyarakat.

Sumber: Kelaspakteha.blogspot.com

a. Sifat Sosialistis - Religius

b. Semangat Kekeluargaan dan Kebersamaan

c. Semangat Persatuan

d. Musyawarah

e. Menghendaki Keadilan Sosial

Ide Pokok Bangsa dan Kebangsaan Indonesia dapat dilihat dari sifat keseimbangan Pancasila, yaitu :

(1) Keseimbangan antara golongan agama (Islam) dan golongan Nasionalis (Negara Theis Demokrasi)

(2) Keseimbangan antara sifat individu dan sifat social (aliran monodualisme).

(3) Keseimbangan antara Ide ide asli Indonesia (faham dialektis).

Faham Integralistik (Faham Negara Persatuan), terjermin dalam nilai-nilai dasar faham kekeluargaan, yaitu:

(a) Persatuan dan kesatuan serta saling ketergantungan satu sama lain dalam masyarakat.

(b) Bertekad dan berkehendak sama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu.

(c) Cinta tanah air dan bangsa serta kebersamaan.

(d) Kedaulatan rakyat dengan sikap demokratis dan toleran.

(e) Kesetiakawanan sosial, non diskriminatif.

(f) Berkeadilan sosial dan kemakmuran masyarakat.

(g) Menyadari bahwa bangsa Indonesia berada dalam tata pergaulanan dunia dan universal.

(h) Menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Makna Nilai-Nilai Setiap Pancasila

Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya, karena apabila dilihat satu persatu dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan bangsa lain, namun makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak dapat ditukar balikkan letak dan susunannya. Namun demikian untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila-sila Pancasila, maka berikut ini kita uraikan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan Pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa, berarti Yang Maha Tunggal, tiada sekutu, dalam zat-nya, sifatnya dan perbuatannya. Zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Sifatnya adalah sempurna dan perbuatannya tiada dapat disamai oleh siapa pun/apa pun. Tiada yang menyamai Tuhan, Dia Esa. Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akah pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Atas keyakinan yang demikianlah maka Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bagi kita dan di dalam Negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti-Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti-keagamaan. Dengan perkataan lain, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada faham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan (atheisme), dan yang seharusnya ada ialah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme) dengan toleransi beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Sebagai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, Penggalangan Persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Kesatuan Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna mewujudkan Keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Hakikat pengertian di atas sesuai dengan:

a) Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa

b) Pasal 29 UUD 1945.

2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi piker, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi seperti yang dimilikinya itu manusia tinggi martabatnya. Dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Keputusan dan tindaakan didasarkan pada sesuatu objektifitas, tidak pada subjektifitas. Di sinilah yang dimaksud dengan wajar/sepadan. Beradab kata pokoknya adab sinonim dengan sopan, berbudi luhur, susila. Beradab artinya berbudi luhur berkesopanan dan susila. Maksudnya sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan dan kesusilaan. Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian beradab berarti berdasarkan nilai-nilai kesusilaan, bagian dari kebudayaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang sopan dan susila nilai. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia, tanpa kecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam sila ke II itu telah disimpulkan cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang adil dan beradab memenuhi seluruh hakikat makhluk manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradabsuatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia).

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama terhadap undang-undang Negara, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama, setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang seorang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak-hak dasar manusia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk pribadi anggota masyarakat dan sekaligus hamba Tuhan. Hakekat pengertian di atas sesuai dengan :

a) Pembukaan UUD 1945 alinea pertama: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

b) Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya secara pokok-pokok dalam Batang Tubuh UUD 1945

3. Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh tidak terpecah-pecah, persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila III ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, social budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan, melindungi segenab bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, bertujuan melindungi segenab bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari faham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu faham kebangsaan Indonesia tidak sempit (chauvinistis), tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi faham golongan, suku bangsa serta keturunan. Hal ini sesuai dengan:

a) alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

b) Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam batang Tubuh UUD 1945.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan

Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekolompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh Indonesia itu tidak dibedakan fungsi dan profesinya. Kerakyatan adalah rakyat yuang hidup dalam ikatan negara. Dengan sila ke IV berarti bahawa bangsa Indonesia menganut demokrasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Denokrasi tidak langsung (perwakilan) sangat penting dalam wilayah negara yang luas serta penduduk yang banyak. Pelaksanaan demokrasi langsung sekalipun sulit diwujudkan dalam alam modern, namun dalam beberapa hal tertentu dapat dilaksanakan, seperti dalam memilih Kepala Negara atau system referendum.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan berarti bahwa Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya Rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti, bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila keempat ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat, sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam:

a) Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945; maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat..

b) Selanjutnya dapat penjabarannya secara pokok-pokok dalam pasal-pasal UUD 1945.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual. Seluruh Rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam dalam negeri maupun Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Negeri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti, bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlakukan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, maka keadilan sosial itu mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialistis atau komunalistis, karena yang dimaksud dengan keadilan social dalam sila V bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tiada dapat dipisahkan. Masyarakat tempat hidup dan berkembang pribadi, sedangkan pribadi adalah komponennya masyarakat. Tidak boleh terjadi praktek dalam masyarakat sosialistis/komunalistis yang hanya mementingkan masyarakat, dan juga sebaliknya serti yang berlaku dalam negara liberal yang segala sesuatu dipandang titik beratnya dari pribadi/individu.

Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan dalam memenuhi tuntutan kehidupan jasmani serta keadilan memenuhi tuntutan kehidupan rohani secara seimbang. (keadilan material dan spritual). Hakekat keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan dalam :

b) Alinea ke II Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: Dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia .. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

c) Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam pasal-pasal UUD 1945.

Pendalaman Materi:

1) Pancasila tersusun secara hirarkis dan piramidal. Jelaskanlah maksudnya?

2) Apakah prinsip yang terkandung dari Faham Nehara Kesatuan?

3) Akapah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Jelaskan!

(DMakna Pembukaan UUD 1945)

Makna Pembukaan UUD 1945

Sumber: Adhityanugrahanovianto.blogspot.com

Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan Pembukaan Undang_Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional.

Pembukaan UUD 1945 merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi pada hakekatnya adalah pencetusan dari segala perasaan yang sedalam-dalamnya yang terbenam dalam kalbu rakyat Indonesia. Proklamasi beserta anak kandungnya yang berupa Pembukaan UUD 1945 telah melukiskan pandangan hidup, tujuan hidup, falsafat hidup dan rahasia hidup kita sebagai bangsa. Apabila proklamasi itu merupakan suatu proclamation of independence , maka Pembukaan UUD 1945 merupakan declaration of independence dari Republik Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan memuat Pancasila sebagai dasar negara, yang merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilihan umum, karena mengubah isi Pembukaan berarti pembubaran negara proklamasi 17 Agustus 1945.

Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, artinya dasar-dasar pokok yang menjadi landasan dan peraturan hukum yang tertinggi bagi hukum-hukum yang lainnya, termasuk hukum dasar yang tertulis serta hukum dasar tidak tertulis (konvensi). Pokok-pokok kaidah negara yang fundamental itu terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

1) Dasar-dasar pembentukan negara, yaitu:

a) Tujuan Negara, yang menyatakan negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan, yaitu melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

b) Asas politik negara, yaitu pernyataan yang menyatakan bahwa negara Indonesia yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat.

c) Asas kerohanian negara, yaitu dasar falsafah negara Pancasila, yang meliputi hidup kenegaraan dan tertib hukum di Indonesia.

2) Ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara, dapat terlihat dalam kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Hal ini menunjukkan sebab keberadaan sumber hukum undang-undang dasar negara.

Kaidah negara yang fundamental (staats fundamental norm) suatu negara dalam hukum mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah, dalam arti dengan jalan hukum apapun tidak mungkin lagi untuk diubah. Berhubung Pembukaan UUD 1945 memuat kaidah negara yang fundamental, maka Pembukaan UUD 1945 itu tidak dapat dirubah secara hukum, perubahan itu berarti pembubaran negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

2. Makna Alinea-Alinea Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea yang mengandung pokok pikiran sebagai berikut:

Alinea Pertama

Alinia pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Makna yang terkandung dalam alinea ini adalah:

1. Adanya keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah.

2. Tekad bangsa Indonesia untuk tetap berdiri di barisan yang paling depan untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.

3. Pengungkapan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, oleh karenanya harus ditentang dan harus dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasi.

4. Pengungkapan suatu dalil subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalil ini meletakkan tugas kewajiban kepada bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung setiap kemerdekaan suatu bangsa.

Alinea kedua

Alinia kedua berbunyi: Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kepada perjuangan bangsa Indonesia, adanya kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dilepaskan dari keadaan masa lalu dan langkah yang akan ditempuh sekarang untuk menentukan keadaan yang akan datang.

Makna yang terkandung dalam alinea ini adalah:

1. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan.

2. Momentum yang telah dicapai itu harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.

3. Kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih diisi dengan usaha mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hal ini merupakan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Aliniea ketiga

Alinia ketiga yang berbunyi: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Makna yang terkandung dalam alinea ini adalah:

1. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan Bangsa kita berkat rahmat dari Tuhan.

2. Keinginan yang didambakan oleh segenab bangsa Indonesia untuk hidup yang berkeseimbangan antara kehidupan material dengan spritual dan kehidupan dunia dengan akhirat.

3. Pengukuhan melalui Proklamasi kemerdekaan sebagai suatu negara yang berwawasan kebangsaan.

Alinia keempat

Alinea keempat berbunyi: Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia , yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna yang terkandung dalam alinea ini adalah:

1. Tujuan sekaligus fungsi negara Indonesia, ialah:

a. melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

b. memajukan kesejahteraan umum,

c. mencerdaskan kehidupan bangsa,

d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berkedaulatan, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat.

3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila.

3) Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam pasal-pasalnya.

Ada empat pokok pikiran yang memiliki makna yang sangat dalam, yaitu:

1. Pokok pikiran pertama: Negara-begitu bunyinyamelindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenab bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenab bangsa Indonesia seluruhnya. Ini suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan.

2. Pokok pikiran kedua: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran, bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

3. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ialah Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Pokok pikiran keempat, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ini menegaskan pokok pikiran ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Apabila kita perhatikan keempat pokok pikiran itu tampaklah, bahwa pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari falsafah negara, atau dasar negara Pancasila.

Pembadalam Materi:

1) Apakah hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945?

2) Sebutkan dasar-dasar pembentukan negara dalam pembukaan UUD 1945?

3) Apakah makna alinia pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945?

4) Apakah kaidah pokok dalam bernegara terdapat dalam alinia keempat pembukaan UUD 1945?

5) Apakah hubungan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila?

(ERangkuman)

1. Pada tanggal 29 Mei 1945 Badan Penyelidik mengadakan sidangnya yang pertama. Beberapa tokoh berbicara antaralain Mr. Mhd Yamin dan Ir. Sukarno.

2. Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan sistematika Pancasila sebagaimana diterima oleh Badan Penyelidik dalam sidangnya kedua tanggal 14-16 Juli 1945.

3. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas humanisme, karenanya Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja.

4. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, karena dalamnya terdapat dasar-dasar pembentukan negara, dan ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar.

5. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material.

6. Hubungan kesatuan keseluruhan sila-sila Pancasila yang dipersatukan dengan rumusan hirarkis pyramidal.

7. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan memuat Pancasila sebagai dasar negara, yang merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

8. Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 adalah Pancaran dari falsafah negara, atau dasar negara Pancasila

(Evalusi)

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Sebagai generasi muda penerus dalam mewujudkan nilai-nilai kepahlawanan hendaknya kita .

a. masa bodoh dengan semuanya

b. menghargai dan mewarisinya

c. memperjuangkan dengan setengah saja

d. memperjuangkan apabila diperlukan.

2. Tujuan nasional bangsa Indonesia termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 .

a. alinia pertama c. alinia ketiga

b. alinia kedua d. alinia keempat

3. Usaha pembelaan negara menurut pasal 30 UUD 1945 merupakan .

a. hak dan kewajiban pemerintah c. hak dan kewajiban TNI

b. hak dan kewajiban warga negara d. hak dan kewajiban negara

4. Wujud rasa cinta kepada tanah air dan bangsa merupakan pelaksanaan Pancasila terutama sila .

a. kelima b. keempat c. ketiga d. kedua

5. Salah satu usaha yang mendesak dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah melalui .

a. kebudayaan nasional c. bahasa nasional

b. pendidikan nasional d. pembinaan ekonomi rakyat

6. Agar hidup tenang dalam masyarakat dan semangat kekeluargaan berlangsung terus, perlu dihindari

a. ketertiban untuk membangun negara

b. sikap menutup diri dan mebatasi pergaulan

c. memcampuri urusan masyarakat

d. adanya sikap terbuka

7. Berikut ini sifat-sifat yang dimiliki oleh sila persatuan Indonesia . Kecuali .

a. mengembangkan rasa kebangsaan

b. rela berkorban untuk bangsa dan negara

c. cinta tanah air dan bangsa

d. mewujudkan perdamaian dunia yang abadi

8. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 didengungkan dalam situasi .

a. kekosongan kekuasaan

b. kekosongan pemimpin penjajah

c. penjajahan Jepang

d. penjajahan Belanda

9. Dengan Proklamasi kemerdekaan berarti berakhirlah masa penjajahan bgi bangsa Indonesia. Maka tugas kewajiban kita sekarang adalah ..

a. bangga dengan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri

b. menikmati kemerdekaan yang telah dicapai oleh para pendahulu

c. mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai

d. berjuang terus mencapai kemerdekaan.

10. Pancasila sebagai dasar negara RI disahkan dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh suatu badan yang bernama .

a. Komite Nasional c. BPUPKI

b. KNIP d. PPKI

i. Proses perumusan Pancasila sebagai ideologi dimulai dalam suatu lembaga, yaitu

a. BPUPKI

b. PPKI

c. KNIP

d. Pemerintahan Jepang

e. Pemerintahan Belanda

ii. Pemikiran Mr. Muhammad Yamin dengan Ir. Sukarno dalam perumusan Pancasila memiliki kesamaan dalam menempatkan sila pertama, yaitu .

a. Ketuhanan

b. Kemanusiaan

c. Kebangsaan

d. Kerakyatan

e. Keadilanan

15. Pokok pikiran pertama yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah .

a. persatuan Indonesia

b. keadilan sosial

c. kedaulatan rakyat

d. Ketuhanan Yang Maha Esa

e. Kemanusiaan yang beradab

16. Keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara cara bagimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat, pernyataan di atas merupakan pengertian dari ..

a. Norma pertama

b. Nilai fundamental

c. Nilai praksis

d. Konstitusi

e. Undang-undang

17. Pengingkaran kebhinnekaan masyarakat yang berkembang menurut keyakinan masing-masing, merupakan kenyataan yang tidak dipertimbangkan dalam politik Orde Baru, yaitu .

a. Penerapan asas tunggal Pancasila

b. Pelaksanaan UUD 1945 secara murni

c. Stabilitas nasional yang dinamis

d. Hubungan politik dan ekonomi

e. Pemerataan pembangunan

18. Kedudukan Pancasila dari Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 menjadi tap. MPR No. III/MPR/2000 adalah dari sumber dari segala sumber hukum menjadi .

a. asas kehidupan bernegara

b. identitas bangsa Indonesia

c. pandangan hidup bangsa

d. perjanjian luhur bangsa

e. dasar hukum nasional

19. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 adalah .

a. perkataan Pancasila ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945

b. Pancasila dinyatakan sebagai pandangan hidup dalam Pembukaan UUD 1945

c. Setiap sila Pancasila terdapat dalam setiap alinia Pembukaan UUD 1945

d. Hakekat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila

e. Kedua konsep tersebut dinyatakan oleh BPUPKI

B. . Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengat tepat!

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Apakah artinya pokok-pokok kaidah negara fundamental?

2. Apakah makna proklamasi kerdekaan sesuai dengan alinia ketiga Pembukaan UUD 1945?

3. Apakah pkok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945?

4. Sebutkanlah pasal-pasal UUD 1945 yang berkaitan dengan pokok pikiran kedua Pembukaan UUD1945?

5. Mengapa kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir ?

6. Bagaimana pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia?

7. Sebutkan makna proklamasi secara garis besarnya!

8. Sebutkan dua pokok pikiran Pembukaan UUD 1945?

9. Sebutkan dua tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945?

sila 5

sila 3

sila I

sila 4

sila 2