Top Banner
KONSEP DASAR TAX PLANNING MAKALAH KELOMPOK disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpajakan Dosen Pembina Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., QIA. Disusun oleh: Kelompok 3 Nama & NPM : Dwi Yulianti Mariastuti (15131P008) Handi Firmansyah (15131P009) Angga Prima Asmara (15131P010) Kurniawan Ari Wibowo (15131P012) Kelas : B FAKULTAS EKONOMI
66

Konsep Dasar Tax Planning

Jan 21, 2016

Download

Documents

uiecHan0589

Perpajakan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Konsep Dasar Tax Planning

KONSEP DASAR TAX PLANNING

MAKALAH KELOMPOK

disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpajakan

Dosen Pembina

Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., QIA.

Disusun oleh:

Kelompok 3

Nama & NPM :

Dwi Yulianti Mariastuti (15131P008)

Handi Firmansyah (15131P009)

Angga Prima Asmara (15131P010)

Kurniawan Ari Wibowo (15131P012)

Kelas : B

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTANSI

UNIVERSITAS WIDYATAMA

BANDUNG

2013

Page 2: Konsep Dasar Tax Planning

BAB I

LATAR BELAKANG

Hampir seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut cukup berarti, sehingga bagi para eksekutif komponen pajak merupakan komponen yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Walaupun pajak berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan perseorangan dan keputusan bisnis, tidaklah berarti bahwa pajak tersebut tidak dapat dikendalikan.  Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, pada hakikatnya pajak terseut akan dapat dimajemeni dengan berhasil.

Salah satu fungsi manajemen pajak adalah perencanaan pajak (tax planning). Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan  penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayar.

 Dalam penyusunan perencanaan pajak harus sudah memahami secara mendalam tentang peraturan-peraturan perpajakan dan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan agar perencanaan pajak dapat berfungsi dengan baik dan tidak terjadi suatu kesalahan.

Page 3: Konsep Dasar Tax Planning

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

KONSEP MANAJEMEN STRATEGI DAN PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan)

dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi

(program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program), dan operasi (tindakan)

yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Perencanaan strategis dalam organisasi merupakan salah satu aspek dari

materi manajemen strategis yang selalu diperlukan oleh setiap organisasi. Setiap

perubahan lingkungan yang terjadi memerlukan respons strategis, baik dalam

perencanaan, pelaksanakan, maupun evaluasi.

Dari sebutan semula perencanaan perusahaan, berkembang menjadi

strategi perusahaan, perencanaan strategis, kebijakan bisnis, dan akhirnya menjadi

manajemen strategis, yang berisi bagaimana pimpinan puncak suatu organisasi 

menanggapi perubahan lingkungan yang sangat kompleks dan dinamis tersebut.

Agar dapat mencapai tujuan, setiap perusahaan melakukan dua fungsi

pokok, yaitu:

1. Fungsi bisnis yang meliputi bidang pemasaran, produksi, keuangan,

sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan sebagainya.

2. Fungsi Manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,

penggerakan, dan pengawasan.

Tugas manajer perusahaan adalah mengambil keputusan yang didasarkan

pada keterpaduan antara kedua fungsi tersebut sehingga mencapai keterpaduan di

tingkat atas. Menurut Glueck dan Jauch (1980) seperti yang dikutip oleh Martani

Husaeni (1989), yang mengarah kepada perkembangan suatu strategi yang efektif

untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.

Studi tentang manajemen strategi menekankan pada pemantauan dan

evaluasi kesempatan-kesempatan dan hambatan-hambatan lingkungan, di samping

kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan perusahaan.

Page 4: Konsep Dasar Tax Planning

RESIKO DAN PENGARUH PAJAK ATAS PERUSAHAAN

Risiko perusahaan

Beberapa risiko yang mungkin timbul karena investasi, antara lain:

1. Risiko penghasilan, timbul karena adanya ketidakpastian penerimaan

operasi dari biaya saat ini, ketidakpastian atas harga keluaran (output)

perusahaan dibandingkan dengan biaya (input) dimasa yang akan datang.

2. Risiko Modal, timbul karena ketidakpastian ekonomi atas biaya depresiasi

sebab asset yang cepat usang atau berganti mode. Akibatnya, asset yang

diinvestasikan sudah ketinggalan jaman sehingga tidak mampu bersaing

lagi.

3. Risiko Keuangan, timbul karena ketidakpastian tingkat biaya bunga atas

dana pinjaman, akibatnya mungkin perusahaan tidak mampu membayar

kembali pinjaman dan bunganya.

4. Risiko Inflasi, timbul karena ketidakpastian tingkat inflasi pada masa yang

akan datang. Ia akan berpengaruh terhadap penghasilan dan biaya untuk

mengganti asset perusahaan di masa yang akan datang.

5. Risiko atas keputusan yang tidak dapat diubah, timbul karena pembelian

asset atau biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat digunakan untuk

keperluan lainnya. Oleh karena itu, investor harus betul-betul

memperhitungkan masalah waktu.

6. Risiko politik, timbul karena adanya perubahan kebijakan pemerintah,

misalnya kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan (Tax

Policy) yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu negara

maupun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengaruh Pajak terhadap perusahaan

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah,

yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besar pajak

dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara

administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan

pajak tidak langsung. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap

Page 5: Konsep Dasar Tax Planning

penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya dan beban

dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada

pemerintah (Smith dan Skousen, 1987).

Secara ekonomis, pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia

untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. dalam praktik bisnis,

umumnya pengusaha mengindentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga

akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib

menekan biaya seoptimal mungkin.

Pengelolaan kewajiban pajak sering diasosiasikan dengan suatu elemen

dalam manajemen dalam suatu perusahaan yang disebut manajemen pajak.

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen

keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan,

pendanaan, dan pengelolaan aset dengan beberapa tujuan secara menyeluruh.

Tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu

memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

Pada dasarnya, ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan berhubungan

dengan pajak. Langkah pertama yaitu mulai dengan mendaftarkan diri sebagai

wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar

di salah satu Kantor Pelayanan Pajak, melaksanakan akuntansi perpajakan, serta

membayar dan menyampaikan SPT masa tahunan sesuai dengan jenis pajaknya

pada tanggal yang telah ditentukan. Langkah kedua adalah merencanakan pajak

(tax planning) yaitu dengan memperhitungkan pengaruh pengambilan keputusan

tertentu terhadap kewajiban pajaknya, misalnya keputusan untuk melakukan

investasi.

MANAJEMEN PAJAK

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan

dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin

untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar

Lumbantoruan,1996).

Page 6: Konsep Dasar Tax Planning

Menurut Zain (2005:5) manajemen pajak adalah merupakan suatu proses

mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa

sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya

berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh

ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tujuan manajemen pajak dapat menjadi dua, yaitu :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar

2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak

yang terdiri atas:

1. Perencanaan Pajak (tax planning)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap

ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar

dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada

umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban

pajak.

Perencanaan pajak merupakan tindakan legal pengendalian transaksi terkait

dengan konsekuensi potensi pajak, pajak yang dapat mengefisiensikan jumlah

pajak yang ditransfer ke pemerintah.

Tujuan Perencanaan Pajak adalah merekayasa agar beban pajak (Tax

Burden)serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi

berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-undang maka tax planning disini sama

dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha

untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak

merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada

pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

Dalam buku Mohammad Zain (2006 : 67) pengertian perencanaan pajak

adalah sebagai berikut: “Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan

yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada

Page 7: Konsep Dasar Tax Planning

pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah

bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan

di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak

(tax avoidance) dan bukan penyeludupan pajak (tax evasion)yang merupakan

tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi. Walaupun kedua cara tersebut

kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun

suatu hal yang jelas berbeda disini bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan

legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyeludupan pajak jelas-jelas

merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan”

Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan

apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut

terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah

pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda

pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setip wajib pajak akan

membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan secara seksama. Dengan

demikian, bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan

faktor non pajak yang material untuk menentukan:

a. Apakah,

b. Kapan,

c. Bagaimana, dan

d. Dengan siapa dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang

memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax events yang serendah

mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan.

            Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai

cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang

melanggar peraturan perpajakan (unlawful). Ukuran yang digunakan dalam

mengukur kepatuhan perpajakan wajib pajak, adalah:

a. Tax saving, yaitu upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan

jalan menahan diri untuk tidak membeli produk–produk yang ada pajak

Page 8: Konsep Dasar Tax Planning

pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau

pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil

dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang

besar.

b. Tax avoidance, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan

yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil

jumlah pajak yang terhutang.

c. Tax evasion, yaitu upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak

terhutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang

sebenarnya.

Aspek formal dan administratif perencanaan pajak

a. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya

sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik.

b. Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban

mendaftar diri untuk memperoleh NPWP dan pengukuhan pengusaha kena

pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar

pajak, Menyampaikan SPT, di samping memotong atau memungut pajak.

c. Dalam sistem perpajakan selalu dipisahkan antara assessment dengan

sistem pembayaran.Assessment yang berlaku saat ini adalah self

assessment yaitu kewajiban untuk menghitung sendiri, membayar sendiri,

dan melaporkan sendiri. Atau dengan sistem pemotongan oleh pihak

ketiga (withholding system.

Aspek Material dalam perencanaan pajak

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan,

maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk

mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan

pembayaran pajak yang tidak lebih bayar (karena dapat mengurangi optimalisasi

Page 9: Konsep Dasar Tax Planning

alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi

administrasi yang merupakan pemborosan dana).

Penghindaran sanksi pajak

Sistem perpajakan menganut prinsip substansi mengalahkan bentuk formal.

Walaupun perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, tetapi

kalau ternyata substansi menunjukkan lain atau motivasi rekayasa tidak sesuai

dengan jiwa dari ketentuan perpajakan, fiskus dapat menganggap bahwa wajib

pajak kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila terjadi

perbedaan interpretasi fakta perpajakan, lembaga peradilan pajak yang akan

memutuskan.

Setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu

perencanaan pajak (tax planning) :

a. Tidak melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan. Bila suatu

perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan

perpajakan buat WP merupakan resiko yang sangat berbahaya dan

mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

b. Secara bisnis perencanaan pajak masuk akal, karena perencanaan pajak

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh

perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Maka

perencanaan pajak yang tidak masuk akan akan memperlemah

perencanaan itu sendiri.

c. Bukti-bukti pendukungnya yang memadai

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation)

Setelah tahap perencanaan, maka langkah selanjutnya adalah

mengimpelementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan

bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan

yang berlaku. manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan

dan jika dalam pelaksanaanya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka

praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Page 10: Konsep Dasar Tax Planning

          Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai

dan dilaksanakan, yaitu :

a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Apabila implementasi tax planning pada perusahaan dilakukan secara baik dan

benar, hal tersebut akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan yang

diantaranya, adalah:

a. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat

diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan.

b. Mengatur aliran kas, dengan tax planning yang dikelola secara cermat,

perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat,

mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak dan menentukan waktu

pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang

mengakibatkan denda atau sanksi.

3. Pengendalian pajak (tax contol)

            Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak

telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi

persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak

adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan

pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak.

a. Strategi dalam Perencanaan Pajak

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak

untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar (Sophar Lumbantoruan,

1996), yaitu:

a) Pergeseran pajak, merupakan pemindahan atau mentransfer

beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan

demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali

tidak menanggungnya.

Page 11: Konsep Dasar Tax Planning

b) Kapitalisasi, merupakan pengurangan harga objek pajak sama

dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh

pembeli.

c) Transformasi, merupakan cara pengelakan pajak yang dilakukan

oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang

dikenakan terhadapnya.

d) Tax Evasion

e) Tax Avoidance

MOTIVASI DILAKUKANNYA TAX PLANNING

Motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak umumnya bersumber

dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (Tax policy)

Kebijakan perpajakan merupaka alternatif dari berbagai sasaran yang

hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan,

terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan

pajak.

a. Jenis pajak yang akan dipungut

Dalam sistemperpajakan modern terdapat berbagai jenis pajak yang

harus menjadi pertimbangan. Pertama, baik berupa pajak langsung

maupun pajak tidak langsung. Seperti:

i. Pajak Penghasilan Badan atau perseorangan.

ii. Pajak atas keuntungan modal.

iii. Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk.

iv. Pajak atas undian atau hadiah.

v. Bea materai.

b. Subjek Pajak

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem klasik,

dimana ada pemisahan antara badan usaha dengan pribadi pemiliknya

yang akan menimbulkan pajak ganda.

Page 12: Konsep Dasar Tax Planning

Adanya perbedaan perlakuan perpajakan ataspembayaran deviden

badan usaha kepada pemegang saham perseorangan dan kepada

pemegang saham berbentuk badan usaha, yang menyebabkan

timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban

pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan

untuk tujuan lain.

Disamping itu ada pertimbangan untuk menunda pembayaran deviden

dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan. Bagi perusahaan

yang juga akan menimbulkan penundanaan pembayaran pajak.

c. Objek pajak

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang

secara ekonomis hakikatnya sama, akan menimbulkan usaha

perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah.

d. Tarif pajak

Adanya penerapan scheduler taxation  tariff yang diterapkan di

Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat

mungkin dikenakan tarif yang paling rendah.

e. Prosedur pembayaran pajak

Self assessment system dan payment system mengharuskan seorang

perencana pajak untuk merencanakan pajaknya dengan baik. Saat ini

sistem pemungutan withholding tax di Indonesia makin ditingkatkan

penerapannya. Hal ini, disamping mengganggu arus kas perusahaan,

juga bias mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemungutan

pendahuluan tersebut padahal untuk memperoleh restitusi atas

kelebihan tersebut diperlukan waktu dan biaya.

2. Undang-undang perpajakan (tax law)

Kita menyadari bahwa kenyataannya di manapun tidak ada undang-

undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam

pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan

Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusa digunakan Menteri Keuangan

dan Direktur Jendral Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan

Page 13: Konsep Dasar Tax Planning

tersebut bertentangan mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya.

Keadaan ini menyebabkan munculnya celah (loopholes) bagi wajib Pajak

untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk

perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan (tax administration)

Indonesia merupakan  negara yang begitu luas wilayahnya dan begitu

banyak penduduknya, dan sebagai negara yang sedang membangun

(developing country) masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan

secara memadai (property). Hal yang mendorong perusahaan untuk

melaksanakan perencanaan perpajakan (tax planning) dengan baik agar

terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan

penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib pajak akibat dari begitu

luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang

belum efektif.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak (tax planning) adalah

untuk memaksimalkan laba setelah pajak (after tax return) karena pajak itu ikut

mempengaruhi dalam pengembalian keputusan atas suatu tindakan dalam operasi

perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat

dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan

yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda

atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah

mempunyai  tujuan lain tersebut) dengan memanfaatkan:

1. Perbedaan tarif pajak (tax rates)

2. Perbedaan perlakuan atas objek sebagai dasar pengenaan pajak (tax base)

3. Loopholes, shelters, havens.

AREA TAX PALNNING

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen.Secaraumum,

perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) yang

disajikan dengan jelas tentang strategi (program), taktiktaktik (tata cara

pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai

Page 14: Konsep Dasar Tax Planning

tujuan perusahaan secara menyeluruh. Manajemen pajak adalah sarana untuk

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar

dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang

diharapkan (lumbartoruan,1994:354). Tujuan manajemen pajak dapat dibagi

menjadi dua bagian, yaitu:

1. menerapkan peraturan perpajakan secara benar, dan

2. usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang

terdiri dari:

1. perencanaan pajak (tax planning);

2. pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation);

3. pengendalian pajak (tax control).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang dilakukan

dengan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan

maksud untuk dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yangdilakukan.

Beberapa para ahli telah memberikan pengertian tentang perencanaan

pajak,diantaranya pengertian yang dikemukakan oleh Zain (2007) berikut ini:

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha WajibPajak atau

kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajaknya baik pajak

penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling

minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”.

Pengertian perencanaan pajak menurut Soemitro (1988) adalah sebagai berikut

ini:

“Perencanaan pajak adalah suatu perencanaan pajak yang dilakukan oleh

seorang tax planner untuk Wajib Pajak tertentu baik perorangan, badan atau

suatu usaha dengan menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan

pajak secara legal dan terhadap suatu keadaan atau perbuatan yang melanggar

Page 15: Konsep Dasar Tax Planning

atau bertentangan dengan undang-undang sedemikian atau sehingga Wajib Pajak

membayar pajak seringan-ringannya atau sama sekali tidak membayar pajak”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada

perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak;

2. harus dilakukan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Upaya untuk meminimalisasi beban pajak dalam perencanan pajak dapatdilakukan

dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuanperpajakan (lawful)

berupa penghindaran pajak (tax avoindance), maupun yang melanggar peraturan

perpajakan (unlawful) berupa pelanggaran pajak (taxevasion). Pengertian atas

kedua istilah tersebut menurut Mortenson dalamZain (1988) adalah sebagai

berikut ini.

“Tax evasion adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan

kegiatan Wajib Pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.

Tax avoidance berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa

untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada

atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu tax

avoidance tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan

atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk

mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan

cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak”.

Dalam melakukan perencanaan pajak terdapat tiga hal yang harus

diperhatikan,yaitu sebagai berikut ini.

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Seorang tax planner harus dapat membedakan antara penghindaran pajak (tax

avoidance) dengan penggelapan pajak (tax evasion), karena bila suatu

perencanaan pajak dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan yang

Page 16: Konsep Dasar Tax Planning

berlaku, bagi wajib pajak merupakan resiko (tax risk) yang dapat mengancam

keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal.

Perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan

menyeluruh (global strategy) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka

pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah

perencanaan itu sendiri.

3. Memadainya bukti-bukti pendukung.

Dalam melakukan perencanaan pajak, seorang tax planner harus memiliki bukti-

bukti pendukung untuk memperkuat atau mendukung perencanaan pajaknya,

misalnya bukti perjanjian, faktur, dan nota. Motivasi dilakukannya perencanaan

pajak secara umum, yaitu untuk memaksimalkan laba setelah pajak (after tax

return), karena pajak ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu

tindakan dalam kegiatan perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara

menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada

dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk

memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomis hakikatnya

sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan

beberapa hal berikut ini.

1. Perbedaan tarif pajak (tax rates). Dengan adanya penerapan schedular

taxation tarif yang diterapkan di Indonesia, membuat seorang perencana

pajak (tax planner) akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang

paling rendah.

2. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (tax

base). Dengan adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak

yang secara ekonomis sama, maka akan menimbulkan usaha perencanaan

pajak agar beban pajaknya rendah. Jadi karena objek pjak merupakan basis

perhitungan (tax bases) besarnya pajak, maka dalam rangka

mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan

Page 17: Konsep Dasar Tax Planning

pajak yang tidak lebih (karena bisa mengurangi optimalisasi alokasi

sumber daya), dan tidak kurang (kuatir harus membayar transaksi bersifat

pemborosan dana, misalnya pembayaran bunga atau denda).

3. Loopholes, shelters, dan havens. Loopholes, muncul karena adanya

perbedaan antara undang-undang dengan ketentuan pelaksananya yang

disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai

tujuan lain yang ingin dicapai. Shelters, biasanya diberikan dalam bentuk

insentif pajak, yaitu suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan

kepada investor luar negeri untuk aktivitas tertentu atau untuk suatu

wilayah tertentu, misalnya untuk wilayah kawasan Indonesia Bagian

Timur. Tax havens adalah tempat tertentu yang memungkinkan wajib

pajak untuk membayar pajak dalam jumlah lebih rendah atau tidak

dikenakan pajak.

STRATEGI TAX PLANNING

Secara umum penghematan pajak menganut prinsip the lease and latest, yaitu

membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih

diijinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Strategi perencanaan

pajak yang umum dilakukan untuk mengefisiensikan beban pajak dari berbagai

literatur, dapat dijabarkan sebagai berikut ini.

1. Mengambil Keuntungan dari Berbagai Pilihan Bentuk Badan Hukum

(Legal Entity) yang Tepat Sesuai dengan Kebutuhan dan Jenis Usaha.

Bila dilihat dari persektif perpajakan, pemilihan bentuk badan hukum

bentuk perseroan, firma dan kongsi (patnership) merupakan bentuk yang lebih

menguntungkan dibandingkan dengan Perseroan Terbatas. Pada Perseroan

Terbatas yang pemegang sahamnya perseroan atau badan tetapi kurang dari 25%,

akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali, yaitu

pada saat penghasilan diperoleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan

dibagikan sebagai deviden kepada pemegang saham perseorangan atau badan

yang kurang dari 25%.

Page 18: Konsep Dasar Tax Planning

2. Pemilihan Lokasi dari Perusahaan yang akan Didirikan.

Umumnya pemerintah akan memberikan semacam insentif pajak atau

fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya untuk wilayah

Indonesia Bagian Timur), sebagaimana tercantum dalam Pasal 31A Undang-

Undang PPh, dalam bentuk:

a. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah

penanaman yang dilakukan;

b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

c. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun;

dan,

d. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian

perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

3. Mendirikan Perusahaan dalam Satu Jalur Usaha (Corporate Company).

Apabila perusahaan mendirikan usaha lain dalam satu jalur usaha, maka

dapat diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara

masing-masing badan usaha (business entity). Banyak negara termasuk Indonesia,

mengatur bahwa pembagian deviden antar corpotare tidak dikenakan pajak.

Sebagai contoh, PT X pabrik benang, PT Y pabrik kain dan PT Z adalah

distributornya, maka antara perusahaan tersebut dapat diatur sejumlah keuntungan

(margin) yang sekiranya dapat meringankan pajak mereka, kemudian baru

dibagikan dalam bentuk deviden.

4. Pemilihan Penggunaan Dasar Pembukuan Perusahaan.

Seperti halnya akuntansi, dasar pembukuan yang diakui oleh Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) adalah basis akrual (accrual basis) dan basis kas yang

dimodifikasi (modified cash basis). Pada basis akrual, pendapatan dan biaya

dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun uangnya

belum diterima atau dibayar. Sedangkan pada basis kas, pendapatan dan biaya

dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang.

Page 19: Konsep Dasar Tax Planning

Basis kas yang dimodifikasi dalam rangka menghitung PPh Badan sebagai berikut

ini:

a. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi

seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan.

b. Biaya-biaya yang boleh dibebankan adalah biaya-biaya yang telah dibayar.

c. Dalam perolehan harta, yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat

diamortisasi, biaya yang boleh dibebankan hanya dapat dilakukan melalui

penyusutan dan amortisasi. Jadi perbedaan antara basis akrual dan basis

kas yang dimodifikasi dalam bidang perpajakan terletak pada biaya

administrasi dan umum. Pada basis akrual, biaya administrasi dan umum

dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan pada basis kas,

biaya tersebut baru dapat dibebankan pada saat terjadinya pembayaran.

Dengan demikian dari sisi efisiensi beban pajak lebih menguntungkan

memilih basis akrual.

d. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap. Dalam pendanaan

aktiva tetap, perusahaan dapat mempertimbangkan sewa guna usaha

dengan hak opsi (finance lease) disamping pembelian langsung. Perlakuan

perpajakan untuk transaksi. leasing diatur dalam Keputusan Menteri

Keuangan No.1169/KMK.01/1991 dan perlakuan standar akuntansinya

diatur dalam PSAK No.30 Pendanaan aktiva tetap dengan membeli secara

langsung, perlakuan perpajakannya adalah sebagai berikut:

i. Jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung

penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutan; dan

ii. Besarnya biaya penyusutan antara lain ditentukan oleh metode

penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh

peraturan perpajakan.

5. Pemilihan Metode Penilaian Persediaan.

Penentuan metode penilaian persediaan cukup penting dalam perencanaan

pajak terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan

perdagangan. Terdapat dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh

Page 20: Konsep Dasar Tax Planning

peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan metode FIFO (first in

first out). Untuk efisiensi pajak, terutama dalam kondisi perekonomian yang

mengalami inflansi seperti saat ini dimana harga-harga barang cenderung naik,

maka metode rata-rata (average) akan menghasilkan harga pokok penjualan yang

lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO (first in first out). Harga pokok

penjualan yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil

sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil. Dengan demikian

dalam penilaian persedian, pemilihan menggunakan metode rata-rata (average)

lebih menguntungkan untuk efisiensi beban pajak bagi perusahaan.

6. Pemilihan Metode Penyusutan.

Berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No.17, penyusutan

adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat

yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan

nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPh Tahun 2000, bahwa pengeluaran untuk

mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai

masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan

dibebankan melalui penyusutan. Sejak tahun 1995, metode penyusutan fiskal

untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan yang diakui oleh fiskus adalah

metode saldo menurun dan metode garis lurus dan wajib pajak diperkenankan

untuk memilih metode mana yang akan dipakainya, sepanjang dilaksanakan

dengan taat asas dan diterapkan terhadap seluruh kelompok harta.

Penyusutan dengan metode garis lurus akan menghasilkan beban

penyusutan yang sama besarnya setiap periode, sedangkan penyusutan dengan

metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada

awal periode dan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Pada saat

umur ekonomis aktiva tersebut habis, maka jumlah akumulasi penyusutan dari

kedua metode tersebut sama. Sebelum menentukan metode penyusutan mana yang

akan digunakan untuk mengefisiensi beban pajak, maka seorang tax planner

terlebih dahulu harus melihat kondisi dari perusahaan yang bersangkutan. Jika

Page 21: Konsep Dasar Tax Planning

pada awal tahun investasi kondisi perusahaan mempunyai prediksi laba yang

cukup besar, maka dapat dipakai metode penyusutan saldo menurun, sehingga

biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak. Sedangkan jika pada

awal tahun investasi diperkirakan kondisi perusahaan belum bisa memberikan

keuntungan atau timbul kerugian, maka dapat memilih menggunakan metode

penyusutan garis lurus yang akan memberikan biaya yang lebih kecil supaya biaya

penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Sedangkan untuk aktiva tetap

bangunan, metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan peraturan

perpajakan hanya metode garis lurus.

7. Pemberian Tunjangan Kepada Karyawan dalam Bentuk Uang dan /

atau natura atau Kenikmatan.

Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang dan/atau

natura atau kenikmatan oleh pemberi kerja dapat menjadi salah satu pilihan untuk

menghindari lapisan tarif maksimum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat

1 huruf a Undang-Undang PPh Tahun2000, bahwa besarnya penghasilan kena

pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan

berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya tunjangan yang diberikan dalam

bentuk uang, sehingga tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang merupakan

biaya yang dapat menghindari lapisan tarif maksimum bagi perusahaan.

Sedangkan pemberian tunjangan dalam bentuk natura atau kenikmatan dapat

dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut

diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan yang

menerimanya. Dalam melakukan efisiensi PPh badan, banyak yang dapat

dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan.

Strategi efisiensi PPh badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan

sangat tergantung dari kondisi perusahaan,seperti berikut ini.

a. Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak (Tax Income)

yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas Rp 100 juta) dan pengenaan

PPh badannya tidak final, maka diupayakan seminimal mungkin

Page 22: Konsep Dasar Tax Planning

memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan

kenikmatan, karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

b. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, maka

sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan

kenikmatan, karena pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan

tidak termasuk objek PPh Pasal 21. Sedangkan pengeluaran untuk

pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya

PPh badan, karena PPh badan final dihitung dari persentase atas

penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.

c. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan

menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh badan tetap nihil. Tunjangan

kepada karyawan dalam bentuk uang yang diberikan perusahaan dapat

berupa:

i. tunjangan uang makan;

ii. tunjangan perumahan;

iii. tunjangan transportasi;

iv. tunjangan kesehatan.

Sedangkan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura dan

kenikmatan, dapat berupa:

i. fasilitas makanan dan minuman/ kafetaria;

ii. fasilitas pengobatan, berupa klinik milik perusahaan atau bekerja

sama dengan pihak rumah sakit tertentu;

iii. fasilitas rumah dinas;

iv. fasilitas transportasi;

v. fasilitas pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja

misalnya satpam dan/ atau seragam karyawan pada umumnya.

Page 23: Konsep Dasar Tax Planning

8. Mengambil Keuntungan Semaksimal Mungkin dari Berbagai

Pengecualian, Potongan atau Pengurangan atas Penghasilan Kena

Pajak yang Diperbolehkan Undang-Undang.

Jika kondisi perusahaan diketahui memiliki laba yang cukup besar dan akan

dikenakan tarif pajak tinggi, untuk efisiensi beban pajaknya sebaiknya perusahaan

membelanjakan sebagian laba tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat secara

langsung untuk perusahaan, dengan catatan biaya yang dikeluarkan adalah biaya

yang dapat dikurangkan (deductible) dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Sebagai contoh biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan

pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan biaya lainnya yang dapat

dimanfaatkan tergantung kepada jenis usaha dan peraturan pajak yang berlaku,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat 1 Undang-Undang PPh Tahun 2000.

9. Menghindari dari Pengenaan Pajak dengan Cara Mengarahkan pada

Transaksi yang Bukan Objek Pajak.

Upaya untuk efisiensi beban pajak bagi perusahaan dalam hal ini sebagai

contoh, untuk jenis usaha yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, maka

efisiensi PPh Pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan

semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, karena pemberian

natura bukan merupakan objekpajak PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 9 ayat 1

huruf e UU PPh.11. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar. Dalam

hal ini untuk efisiensi beban pajak, wajib pajak harus jeli untuk memperoleh

informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan atau yang bersifat

tidak final. PPh yang dapat dikreditkan antara lain:

a. PPh Pasal 22 atas impor;

b. PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari pertamina;

c. fiskal luar negeri karyawan;

d. PPh Pasal 24 dipotong di luar negeri.

10. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan yang

Berlaku.

Page 24: Konsep Dasar Tax Planning

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan

dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku dan melakukan

kewajiban pajak berupa pelaporan dan penyetoran pajak tepat waktu.

11. Penundaan Pembayaran Kewajiban Hingga Saat Mendekati Tanggal

Jatuh Tempo.

Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara

melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk

menunda pembayaran PPN, dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur

pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit.

Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan setelah bulan

penyerahan barang sesuai Kep. Dirjen pajak No:53/PJ/1994.

12. Permohonan Penurunan Angsuran Lump-Sum (PPh Pasal 25 Bulanan).

Besarnya pembayaran PPh Pasal 25 tergantung dari besarnya PPh terutang

tahun lalu atau adanya kenaikan laba pada RKAP tahun berjalan untuk

BUMN/BUMD. Namun bisa saja terjadi diproyeksikan dalam tahun berjalan akan

terdapat penurunan laba (penghasilan kena pajak), sehingga jika kita mengangsur

PPh Pasal 25 yang besarnya berdasarkan tahun lalu maka kemungkinan pada

akhir tahun akan menjadi kelebihan pembayaran pajak. Untuk itu perusahaan

sebaiknya mengajukan permohonan lump-sum dengan disertai proyeksi laba pada

akhir tahun dan alasannya terjadi penurunan laba. Hal ini disebabkan jika terjadi

kelebihan pembayaran pajak yang walaupun dapat direstitusi, tetapi sebelumnya

wajib pajak akan dikenakan tindakan pemeriksaan.

PENGHINDARAN PAJAK DAN PENYELUDUPAN PAJAK

Pengertian Penyelundupan Paiak Dan Penghindaran Pajak

Page 25: Konsep Dasar Tax Planning

Harry Graham Balter:

Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib

pajak-apakah berhasil atau tidak-untuk mengurangi atau sama sekali menghapus

utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran

terhadap perundang-undangan perpajakan, sedang penghindaran pajak

merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Ernest R. Mortenson:

Penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan

dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan

pajak, sedang Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu

peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak

dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang

ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan

pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak

dianggap salah dalam rangka usaha waiib paiak untuk mengurangi, menghindari,

meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang

dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

N. A. Bar, S. R James, A.R Prest:

Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas

penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedang

Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal

yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Robert H. Andercon:

Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-

undang pajak, sedang Penghindaran pajak adalah cara rnengurangi paiak yang

masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan

dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan Pajak.

Suatu hal yang wajar apabila seorang wajib pajak membayar pajaknya

tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan

Page 26: Konsep Dasar Tax Planning

perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan mengingat asumsi yang

dibuat pada waktu merencanakan undang-undang pajak tersebut bahwa wajib

pajak akan melaporkan semua penghasilannya dengan benar dan mengklaim

semua potongan-potongan yang diperkenankan oleh undang-undang pajak,

sehingga secara moral pun tidak dianggap salah, apabila pengurangan beban pajak

melalui penghindaran pajak tersebut masih dalam batas ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak (tax avoidance) selalu diartikan sebagai kegiatan yang

legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan)

dan penyelundupan pajak (tax evasion/tax fraud) diartikan sebagai kegiatan yang

ilegal (misalnya meminimalkan beban pajak dengan memanipulasi pembukuan).

Permasalahannya adalah apakah penghindaran pajak selalu legal? Menurut Roy

Rohatgi (2002: 342), di banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi

penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance/tax

planning/tax mitigation) dan yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax

avoidance).

Artinya, penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan

legal dan dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal. Suatu penghindaran

pajak dikatakan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan

penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang

baik (bonafide business purpose).

Oleh karena itu, untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang

dilakukan oleh perusahaan multinasional, sebagian besar negara telah mempunyai

ketentuan anti penghindaran pajak (Brian J. Arnold dan Michael J. McIntyre,

2002:81).

Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan

(wajib pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. Karena

pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan, maka negara juga tidak

membutuhkan ‘kerelaan wajib pajak’. Yang dibutuhkan oleh negara adalah

ketaatan. Suka tidak suka, rela tidak rela, yang penting bagi negara adalah

perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Page 27: Konsep Dasar Tax Planning

Lain halnya dengan sumbangan, infak maupun zakat, kesadaran dan kerelaan

pembayar diperlukan dalam hal ini.

Mengingat pajak adalah beban –yang akan mengurangi laba bersih

perusahaan, maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat

membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun

demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar

tidak merugikan perusahaan di kemudian hari.

Penghindaran pajak dengan cara illegal adalah penggelapan pajak. Hal ini

perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku. Contoh kasus

penggelapan pajak :

o Melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, omzet 10 milyar

hanya dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan sebesar 5 milyar

misalnya,

o Menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif,

o Transaksi export fiktif,

o Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan.

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah –loophole-

yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh

perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal disini diartikan

sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus

dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang ‘paling sedikit’ namun tetap

dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

TEKNIK DASAR MANAJEMEN PAJAK DAN PERENCANAAN PAJAK

Perencanaan dan Manajemen Pajak adalah suatu keniscayaan bagi setiap

perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak karena dalam undang-

undang perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan. Dengan menyusun

perencanaan dan manajemen pajak sejak dini perusahaan akan terhindar dari

segala hal yangmengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak.

Page 28: Konsep Dasar Tax Planning

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.

Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban

perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan

seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax

implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan

pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan.

Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan

dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah

untuk meminimimalisasi kewajiban pajak.

Manajemen Pajak (Tax Management)

Manajemen perpajakan (Tax Management) merupakan suatu proses untuk

meminimalkan beban pajak (minimizing tax burden), dimana dalam hal ini tetap

berada pada jalur (on the track) ketentuan peraturan per-UU-an perpajakan

(lawful) dan tidak melanggarnya (unlawful). Untuk mendapatkan penghematan

pajak (tax benefit atau tax saving dan kemanfaatan usaha lainnyadilakukan

melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (Tax

Planning), pengimplementasian pajak (tax implementation), pengendalian pajak

(tax control) yang berkesinambungan.

Tax Management merupakan pelaksanaan dari peran pengaturan dan pengawasan

dalam bidang perpajakan (organization and controlling). Pelaksanaannya bersifat

rutin/regular, karena bersangkutan dengan transaksi yang berulang kali terjadi.Tax

Management bertujuan untuk meminimalisasi tax exposure/risiko hutang pajak

yang mungkin akan timbul dalam suatutransaksi yang rutin tersebut.

Contoh Tax Management

Suatu perusahaan melakukan penjualan dengan orientasi ekspor. Sedangkan,

bahan baku banyak dibeli di dalam negeri. Dengan demikian, maka PPN masukan

yang diperoleh lebih besar daripada PPN keluaran, akibatnya harus dilakukan

restitusi, mungkin tiap tahun atau tiap bulan harus dilakukan proses tersebut.

Page 29: Konsep Dasar Tax Planning

Divisi perpajakan harus melakukan suatu proses Tax Management berupa me-

manage restitusi pajak yang berjalan. Misalnya : me-mantain suatu rekonsiliasi

pajak antara Penjualan menurut PPh badan dan menurut SPM PPN, merapikan

faktur pajak masukan, serta bank account ataupun voucher pembayaran yang

diperlukan. Kita bisa bayangkan jika hal ini tidak ter- manage dengan baik,

restitusi akan membawa denda dan hutang pajak yang materiil tentunya.

Beberapa Teknik dari Tax Management:

1. Membuat rekonsiliasi data akuntansi dan pajak seperti: Beban pegawai vs

Nilai penghasilan bruto di SPT PPh psl 21 ,Sales revenue (as per book/PL)

vs Peredaran dari SPM PPN.

2. Mengontrol dokumentasi untuk mendukung transaksi yang terjadi.

Misalnya: Surat Perintah Kerja (Kontrak), Perjanjian Jual Beli, Akte

Notaris.

3. Sistem administrasi keuangan untuk memastikan perhitungan pajak yang

tepat dan pembayaran yang tepat waktu.

4. Sistem arsip laporan dan korespondensi pajak yang teratur serta terkontrol.

5. Management atas proses tax audit

Aspek-aspek dalam Tax Planning

1. Aspek Formal dan Administratif

a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak (NPPKP);

b. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;

c. Memotong dan/atau memungut pajak;

d. Membayar pajak;

e. MenyampaikanSurat Pemberitahuan.

2. Aspek Material

Page 30: Konsep Dasar Tax Planning

Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka

optimalisasialokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan

pembayaran pajakyang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek

pajak harus dilaporkansecara benar dan lengkap.

PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING)

Mohammad Zain (2005 : 43) mendefinisikan bahwa :

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau

kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik wajib

pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling

minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan

perpajakan maupun secara komersial.”

Tujuan Tax Planning

Tujuan tax planning secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal

sebagai berikut :

o Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali

o Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan

o Menunda pengakuan penghasilan

o Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain

Tahapan Tax Planning

1. Menganalisis informasi yang ada (analyzing the existing data base)

2. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (designing one

or more possible tax plans)

3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (evaluating a tax plan)

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (debugging

the tax plans)

5. Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan)

Page 31: Konsep Dasar Tax Planning

Menurut Zain (2005 : 70-71) dalam bukunya menjelaskan, langkah-langkah dalam

penyusunan perencanaan pajak yang merupakan komponen sistem manajemen

pajak adalah:

1. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak

2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan

3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan

PENGARUH PENCATATAN DAN SISTEM AKUNTANSI DALAM

MANAJEMEN DAN PERENCANAAN PAJAK

Sebuah perusahaan harus mempunyai catatan yang perlu jika perencanaan

pajak yang baik ingin diwujudkan, jika manajemen ingin mempunyai pandangan

yang jeias tentang situasi perpajakan, atau jika tingkat penentu dari pengendalian

administratif ingin sukses. Sifat dari catatan akan ditentukan oleh kerumitan

relatif dari masalah pajak. Tetapi, secara umum, catatan tertentu diperlukan untuk

kepentingan pengendalian administratif, untuk mendukung pengembalian pajak,

dan untuk memenuhi kewajiban spesifik dari undang-undang. Catatan pajak dapat

dikelompokkan ke dalam empat klasifikasi utama :

1. Kalender pajak

Sebuah sarana administratif yang dibutuhkan dalam kebanyakan

perusahaan adalah kalender pajak.Ini merupakan jadwal yang berfungsi

sebagai alat pengingat bagi mereka yang benanggung jawab atas tanggal

jatuh tempo dari pemberkasan pengembalian pajak, penyiapan berbagai

laporan, pernbayaran tagihan pajak, tanggal pemeriksaan, tanggal audit,

tanggal penetapan, dan semua peristiwa pajak yang penting. 

2. Catatan informasi

Jenis pokok catatan yang lain dapat disebut “catatan informasi pajak” dan

ini merupakan ikhtisar dari undang-undang pajak dan masalah-masalah

yang berkaitan yang mempunyai pengaruh terhadap jalannya usaha.

Catatan ini digunakan sebagai referensi ketika menyiapkan pengembalian

pajak dan sebagainya.

Page 32: Konsep Dasar Tax Planning

3. Berkas kertas kerja (working paper files)

Catatan-catatan lain dapat dianggap sebagai berkas kerja dan memuat

angka-angka dan fakta peristiwa SPT dari tahun ke tahun. Berkas/arsip

operasional ini tidak terbatas macamnya dan barangkali dapat

dibandingkan dengan berkas permanen dan berkas kertas kerja pada suatu

audit.Pokok yang penting adalah catatan yang lengkap dan teratur

mengenai bagaimana jumlah pajak ditentukan setiap tahun, tanggal

pembayaran, dan lain-lain.

4. Buku besar pendukung (sorting ledger)

Metode akuntansi terbaik yang akan dipergunakan oleh Wajib Pajak,

sangat bergantung kepada bentuk usaha dan ukuran perusahaan yang

bersangkutan serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk

kepentingan perpajakan, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan

atau pencatatan tanpa mempersoalkan prinsip pembukuan apa yang

dipergunakan. Pada umumnya semua laporan keuangan dipersiapkan

untuk memenuhi tujuan tertentu, dan tujuan ini pada akhirnya akan

mempengaruhi bentuk dan isi dari laporan keuangan tersebut dengan

segala keterbatasannya. Misalnya, laporan keuangan yang dipersiapkan

untuk digunakanoleh para manajer akan sangat berbeda sekali dengan

laporan yang dipersiapkan untuk keperluan pasar modal dan instansi

lainnya. 

Perbedaan tersebut tidak saja disebabkan oleh siapa pemakainya, tetapi

juga tergantung pada metode akuntansi apa yang digunakan, misalnya metode

penyusutan atau metode penilaian persediaan yang berbeda, sehingga dapat

dipastikan bahwa penghitungna laba yang menjadi dasar untuk menentukan

besarnya pajak terutang akan berbeda. 

Dapat diambil sebuah contoh bahwa standar akuntansi kita menyediakan

metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun. Kedua

metode ini sah digunakan di setiap perusahaan, namun jika untuk tujuan

meringankan beban pajak, perusahaan cenderung menggunakan metode

Page 33: Konsep Dasar Tax Planning

penyusutan saldo menurun karena pengenaan beban penyusutan dari awal periode

umur aktiva tetap akan tinggi namun akan mengecil di periode berikutnya. Hal ini

dapat meningkatkan biaya dari perusahaan yang akan mengurangi jumlah

penghasilannya dan secara langusng juga mengurangi jumlah beban pajak yang

harus dibayar.

Metode lainnya adalah metode pencatatan persediaan barang untuk

menentukan harga pokok produksi.yang lazimnya digunakan oleh perusahaan

untuk menekan beban pajak saat harga barang-barang turun adalah metode FIFO.

Yang akan memberikan efek penurunan laba bersih. Hal ini akan menyebabkan

beban pajak berkurang karena kecilnya laba yang diperoleh.

ETIKA DALAM PRAKTIK PERPAJAKAN

Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam

lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa

perpajakan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Aicpa Statements on Responsibilities in Tax Services

Dalam kaitannya dengan etika akuntan pajak, AICPA mengeluarkan Statemet on

Responsibilities in Tax Practice (SRTP). Adapun isinya adalah sebagai berikut:

1. Statement on Responsibilities in Tax Services No. 1, Tax Return

Positions (Posisi Pengembalian Pajak)

Statemen ini menetapkan standar masa depan yang bisa diterapkan untuk

anggota  ketika merekomendasikan tingkat pengembalian pajak dan

menyiapkan atau menandatangani surat pembayaran pajak (termasuk

klaim untuk lebih bayar) yang disimpan dengan mengenakan pajak

otoritas. Karena tujuan standar ini, suatu nilai pajak terutang, (a)

mencerminkan tingkat pengembalian pajak seperti yang mana wajib pajak

telah secara rinci membicarakannya dengan anggota atau (b) suatu anggota

mempunyai pengetahuan semua fakta yang bersifat material dan, atas

Page 34: Konsep Dasar Tax Planning

dasar fakta itu, telah menyimpulkan apakah posisinya sudah sesuai.

Karena tujuan standar ini, suatu wajib pajak adalah klien, pemberi kerja,

atau pihak ketiga lain penerima jasa pajak.

2. Statement on Responsibilities in Tax Services No. 2, Answers to

Questions on Returns (Jawaban Pertanyaan atas Pengembalian)

Statemen Ini menetapkan standar yang bisa diterapkan untuk anggota

ketika menandatangani suatu pajak kembalian jika atau mempertanyakan

kelebihan pajak kembalian.Istilah questionsincludes meminta informasi

untuk pajak kembalian di dalam perusahaan.Instruksi, atau di dalam

peraturan, ya atau tidaknya dinyatakan format suatu pertanyaan.

3. Statement on Responsibilities in Tax Services No. 3, Certain Procedural

Aspects of Preparing Returns (Aspek prosedur tertentu dalam

menyiapkan Pengembalian)

Dalam menyiapkan atau menandatangani suatu pajak kembalian, suatu

anggota dengan hati jujur boleh  mempercayakan, tanpa verifikasi, atas

informasi yang diberikan oleh wajib pajak atau dengan pihak ketiga.

Bagaimanapun, suatu anggota mestinya tidak mengabaikan tentang

implikasi yang melengkapi informasi tersebut dan perlu membuat

pemeriksaan yang layak jika informasi nampak seperti ada kesalahan,

tidak sempurna, atau plin-plan baik di bagian depannya atau atas dasar lain

fakta tidak diketahui oleh suatu anggota. Jika hukum perpajakan atau

peraturan memaksakan suatu kondisi dengan rasa hormat, seperti

pemeliharaan buku dan arsip atau memperkuat dokumentasi wajib pajak

untuk mendukung pengurangan yang dilaporkan ke kantor pajak, suatu

anggota perlu membuat pemeriksaan yang sesuai untuk menentukan

kondisi yang dijumpai untuk memberi kepuasan kepada wajib pajak.

Ketika menyiapkan suatu kembalian pajak, suatu anggota perlu

mempertimbangkan informasi yang benar dari pajak kembalian  wajib

pajak lain jika informasi berkait dengan pajak kembalian dan

pertimbangannya pajak kembalian itu. Di dalam menggunakan informasi

seperti itu, suatu anggota perlu mempertimbangkan batasan-batasan yang

Page 35: Konsep Dasar Tax Planning

dikenakan oleh  hukum atau aturan manapun yang berkenaan dengan

kerahasiaan.

4. Statement on Responsibilities in Tax Services No. 4, Use of

Estimates (Penggunaan Estimasi)

Kecuali jika yang dilarang oleh undang-undang atau menurut peraturan,

suatu anggota boleh menggunakan taxpayer’s untuk menaksir persiapan

suatu pajak kembalian jika itu bukanlah praktis untuk memperoleh data

tepat dan jika anggota menentukan bahwa perkiraan yang layak adalah

didasarkan pada keadaan dan fakta saat itu yang diperlihatkan kepada

anggota. Jika perkiraan dengan taxpayer’s digunakan, mereka harus

diperlihatkan dengan suatu cara yang tidak menyiratkan ketelitian lebih

besar disbanding yang ada.

5. Statement on Responsibilities in Tax Services No. 5, Departure From a

Position Previously Concluded in an Administrative Proceeding or Court

Decision (Keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya

disampaikan di dalam suatu kelanjutan administrative atau

keputusan pengadilan)

Pajak Kembalian berkenaan dengan memposisikan suatu item ketika

ditentukan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan

pengadilan/lingkungan tidak membatasi suatu anggota merekomendasikan

dari suatu pajak yang berbeda, kemudian memposisikannya kembali,

kecuali jika wajib pajak dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, ketika

disiapkan dalam bentuk Statement onResponsibilities in Tax Services

No.1, pajak kembalian diposisikan, anggota boleh merekomendasikan

sebuah pajak kembalian untuk memposisikan atau menyiapkan suatu pajak

kembalian yang memerlukan pemeriksaan dari suatu item ketika

disimpulkan untuk suatu kelanjutan administratif atau meramahi

keputusan berkenaan dengan suatu kembali wajib pajak.

Page 36: Konsep Dasar Tax Planning

6. Statement on Responsibilities in Tax Services No. 6, Knowledge of

Error: Return Preparation (Pengetahuan Kesalahan: Persiapan

Kembalian)

Suatu anggota perlu menginformasikan kepada wajib pajak dengan segera

atas suatu kesalahan di dalam suatu pajak kembalian yang disimpan atau

ketika sadar  akan kegaalan suatu taxpayer’s untuk memfile suatu

kembalian yang diperlukan. Seorang anggota perlu merekomendasikan

ukuran yang diambil untuk melakukan koreksi, seperti rekomendasi yang

diberi dengan lisan. Anggota tidaklah diwajibkan untuk

menginformasikannya untuk mengenakan pajak otoritas, dan suatu

anggota tidak boleh melakukannya tanpa ijintaxpayer’s, kecuali ketika

yang diperlukan di depan hukum. Jika suatu anggota diminta untuk

kembalian untuk tahun sekarang dan wajib pajak belum mengambil

tindakan yang sesuai untuk mengoreksi suatu kesalahan utama di dalam

suatu tahun kembalian, anggota perlu mempertimbangkan apakah untuk

menarik dari menyiapkan kembalian itu dan apakah suatu professional

melanjutkan hubungan atau hubungan ketenaga-kerjaan dengan wajib

pajak itu.Jika anggota menyiapkan, seperti itu kembalian tahun ini,

anggota perlu mengambil langkah-langkah layak untuk memastikan bahwa

kesalahan itu tidaklah diulangi.

7. Statement on Responsibilities in Tax Services No. 7, Knowledge of

Error: Administrative Proceedings (Pengetahuan Kesalahan: Cara

kerja administrasi)

Jika suatu anggota sedang mewakili suatu wajib pajak di dalam

administratifnya untuk suatu kembalian yang berisi suatu kesalahan, maka

anggota perlu menginformasikannya kepada wajib pajak itu. Anggota

perlu merekomendasikan ukuran yang akan diambil untuk mengoreksinya,

yang mungkin diberi dengan lisan. Suatu anggota bukan diwajibkan untuk

menginformasikan hal itu mengenakan pajak otoritas maupun mengijinkan

untuk melakukannya tanpa ijin tax payer’s, kecuali jika yang diperlukan di

Page 37: Konsep Dasar Tax Planning

depan hukum. Suatu anggota perlu meminta persetujuan tax payer’s untuk

menyingkapkan kesalahan kepada pajak authority.

8. Statement on Responsibilities in Tax Services No. 8, Form and Content

of Advice to Taxpayers (Format dan isi nasihat pada klien)

Suatu anggota perlu menggunakan pertimbangan untuk memastikan

bahwa petunjuk pajak yang disajikan ke suatu wajib pajak mencerminkan

kemampuan/ wewenang profesional dan sewajarnya melayani kebutuhan

taxpayer’s.Suatu anggota tidaklah diperlukan untuk mengikuti suatu

bentuk standar atau petunjuk dalam berkomunikasi lisan atau tertulisdalam

memberi petunjuk kepada suatu wajib pajak. Suatu anggota perlu

berasumsi bahwa petunjuk pajak yang disajikan ke suatu wajib pajak akan

mempengaruhi cara di mana berbagai hal atau transaksi yang akan

dipertimbangkan. Oleh karena itu, untuk  semua petunjuk pajak diberikan

kepada suatu wajib pajak, suatu anggota perlu mengikuti aturan yang baku

dalam Statement on Responsibilities in Tax Services No. 1. Suatu anggota

tidak punya kewajiban untuk berkomunikasi dengan suatu wajib pajak

ketika pengembangan yang berikutnya mempengaruhi petunjuk yang

sebelumnya menyajikan berbagai hal penting, kecuali sedang membantu

seorang  wajib pajak di dalam menerapkan prosedur atau rencana yang

berhubungan dengan petunjuk menyajikan atau ketika suatu anggota

melakukan kewajiban ini dengan persetujuan spesifik.

KODE ETIK KONSULTAN PAJAK

A. Kode Etik IKPI

1. Kode Etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam

berfikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI.

2. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan

senantiasa berpegang pada Kode Etik IKPI.

3. Kode Etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya

kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI.

Page 38: Konsep Dasar Tax Planning

B. Dalam hal kepribadian 

Konsultan Pajak Indonesia wajib:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945.

2. Patuh pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi

integritas, martabat dan kehormatan profesi Konsultan Pajak.

3. Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi

dan independen.

4. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi.

Konsultan Pajak Indonesia dilarang:

1. Melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai

pegawai negeri, kecuali dibidang riset, pengkajian dan pendidikan.

2. Meminjamkan ijin praktik untuk digunakan oleh pihak lain.

3. Menugaskan karyawannya atau pihak lain yang tidak menguasai

pengetahuan perpajakan untuk bertindak, memberikan nasehat dan

menangani urusan perpajakan.

C. Dalam hal hubungan dengan teman seprofesi

Konsultan Pajak Indonesia dilarang:

1. Menarik pelanggan yang diketahui atau patut dapat diketahui bahwa

pelanggan tersebut merupakan pelanggan Konsultan Pajak lain.

2. Membujuk karyawan dari Konsultan Pajak lain untuk pindah menjadi

karyawannya.

3. Menerima pelanggan pindahan dari Konsultan Pajak lain tanpa

memberitahukan kepada Konsultan Pajak lain tersebut, dan harus secara

jelas dan meyakinkan secara legal bahwa pelanggan tersebut telah

mencabut kuasanya dari Konsultan Pajak lain tersebut.

D. Dalam hal hubungan dengan wajib pajak

Page 39: Konsep Dasar Tax Planning

Konsultan Pajak Indonesia wajib:

1. Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan dengan

memelihara kepercayaan masyarakat; bersikap jujur dan berterus terang

tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa; dapat menerima kesalahan

yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh

menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip; mampu melihat mana

yang benar, adil dan mengikuti prinsip obyektivitas dan kehatihatian.

2. Bersikap profesional: senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam

pemberian jasa yang dilakukan; senantiasa bertindak dalam kerangka

pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah;

melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, dan mempunyai

kewajiban mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan.

3. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak: Harus

menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama

menjalankan jasanya, dan tidak menggunakan atau mengungkapkan

informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak atau kewajiban legal

profesional yang legal atau hukum atau atas perintah pengadilan untuk

mengungkapkannya. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan

bahwa staf atau karyawan maupun pihak lain dalam pengawasannya dan

pihak lain yang diminta nasihat dan bantuannya tetap menghormati dan

menjaga prinsip kerahasiaan.

Konsultan Pajak Indonesia dilarang:

1. Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Wajib

Pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan.

2. Memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa pekerjaan yang

berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan.

3. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan Wajib Pajak untuk

pindah atau memilih Konsultan Pajak lain.

Page 40: Konsep Dasar Tax Planning

4. Menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan

yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

5. Menerima permintaan Wajib Pajak atau pihak lain untuk melakukan

rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan.

E. Dalam hal publikasi

Konsultan Pajak Indonesia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama kantor konsultan pajak yang dicantumkan pada papan nama adalah

sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijin praktek dari Menteri

Keuangan/Direktur Jenderal Pajak

2. Pada papan nama harus dicantumkan nomor ijin praktek Konsultan Pajak

3. Apabila Konsultan Pajak berbentuk persekutuan, Nomor ijin praktek yang

harus dicantumkan pada papan nama adalah nomor ijin praktek salah

seorang dari anggota persekutuan

4. Ukuran dan warna papan nama disesuaikan dengan kebutuhan.

5. Konsultan Pajak Indonesia dilarang memasang iklan untuk mendapatkan

pelanggan.

F. Sanksi atas pelanggaran kode etik profesi

Pasal 13 Kode Etik Konsultan Pajak menegaskan :

1. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik antar lain berupa :

Teguran tertulis

Pemberhentian sementara

Pemberhentian tetap.

2. Sebelum sanksi yang tersebut pada ayat (1) di atas diberikan, anggota IKPI

yang bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat

Majelis Kehormatan dan anggota tersebut dapat disertai oleh sebanyak-

banyaknya 3 (tiga) orang anggota IKPI lainnya sebagai pendamping

Page 41: Konsep Dasar Tax Planning

3. Dalam hal keputusan sanksi pemberhentian tetap, maka keputusan tersebut

baru berlaku setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk

membela diri di depan Kongres

4. Keputusan Kongres merupakan keputusan final dan mengikat.

Kewajiban Konsultan Pajak Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 98/Pmk.03/2005 Tanggal 13 Oktober 2005 Tentang Perubahan Atas

Pmk Nomor 485/Kmk.03/2003 Tentang Konsultan Pajak Indonesia

Kewajiban Konsultan Pajak:

1. Konsultan Pajak wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan

perpajakan.

2. Konsultan Pajak wajib menyampaikan kepada Wajib Pajak agar

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

3. Dalam mengurus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

dari Wajib Pajak, setiap Konsultan Pajak wajib:

memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak yang masih berlaku; dan

memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak dan Surat Pernyataan

dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini.

4. Konsultan Pajak wajib mematuhi prosedur dan tata tertib kerja yang

berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dilarang melakukan

tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara.

5. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mengikuti

penataran/pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali

dalam setahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak

dan/atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

6. Konsultan Pajak wajib mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Tangga dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

7. Konsultan Pajak wajib membuat Laporan Tahunan yang berisi jumlah dan

keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa di bidang

Page 42: Konsep Dasar Tax Planning

perpajakan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini dan melampirkan fotokopi

Sertifikat penataran/pendidikan penyegaran perpajakan sebagaimana

dimaksud pada huruf e.

8. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan

kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun

takwim berikutnya.

9. Konsultan Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian

Laporan Tahunan, yang disampaikan secara tertulis untuk paling lama 3

(tiga) bulan."