Konsep dan Teknik Perencanaan Daerah

KONSEP DAN TEKNIK PERENCANAAN DAERAH

Triarko Nurlambang

Pusat Penelitian Geografi Terapan

Universitas Indonesia

a. Disebagian daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, penataan ruang belum mendapat proporsi perhatian utama sebagai instrumen dasar penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha. Hal ini tercermin dengan semakin luasnya lahan yang beralih fungsi seperti lahan pertanian beririgasi teknis berubah menjadi permukiman atau industri, penggundulan hutan yang berakibat banjir, dll.

b. Konflik-konflik pemanfaatan ruang baik antara masyarakat dengan pemerintah, antar instansi pemerintah maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan semakin hari semakin marak dan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan.

c. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang telah terjadi dikotomi kebutuhan antara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sumberdaya alam yang dimiliki tanpa/kurang memperhatikan dampak lingkungan dan penyelamatan ruang.

d. Belum optimalnya kelembagaan penataan ruang di daerah serta mekanisme pengawasan pemanfaatan ruang.

PERMASALAHAN PENATAAN RUANG

Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007

a. Kurang adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara Provinsi dengan Provinsi yang berbatasan, dan/atau Provinsi dengan Kabupaten/Kota di masing-masing Provinsi serta antara Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang.

b. Masih sering terjadinya tumpang tindih kelembagaan dalam pelaksanaan penyusunan jenis Rencana Tata Ruang yang bersifat makro/RTRW (kebijakan) dan mikro/Rencana Rinci (teknis) di daerah.

c. Masih belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah sehingga berdampak pada kurang terpadunya perencanaan tata ruang antar instansi.

d. Masih lemahnya koordinasi penegak hukum (PPNS, Polisi Pamong Praja) dalam implementasi Rencana Tata Ruang.

e. Masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah.

FAKTOR PENYEBAB KURANG OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DI DAERAH


Perlu ditangani secara terpadu oleh Lembaga/ Instansi yang memiliki tupoksi koordinatif.

PENATAAN RUANG

Multidimensional

MELALUI

Multifungsional

Multisektor

“KOORDINASI DIPERLUKAN” Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007

Pelaksanaan koordinasi penataan ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan mulai dari tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

Koordinasi penataan ruang di Daerah dilakukan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Instansi terkait di daerah.

Koordinasi penataan ruang Provinsi dilakukan oleh Gubernur.

Koordinasi penataan ruang Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Bupati/ Walikota.


• Penyelenggaraan urusan kewenangan wajib di bidang tata ruang.

• Perumusan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

• Penyusunan RTRWP, RTR Kawasan Strategis Provinsi, RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota.

Penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah dipandang perlu optimalisasi koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait di Daerah.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

RTRW PROVINSI

RTRW NASIONAL

RTRW KAB/KOTA

RTRW PROVINSI

YANG BERBATASAN

SINKRON

HARMONISASI

SINERGI

PADUSERASI

SASARAN KERJASAMA DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH

RTRW PROVINSI

YANG BERBATASAN

RTRW KAB/KOTA

YANG BERBATASAN

HARMONISASI PADUSERASIRTRW

KAB/KOTA YANG

BERBATASAN

Hierarki RTRW (administratif)

Kerjasama

Kerjasama


PRESIDEN

GUBERNUR

BUPATI/ WALIKOTA

BKTRN (8

Menteri/LPND)

BKPRD PROVINSI

BKPRD KABUPATEN

/ KOTA

POKJA (2 Pokja)

Keppres 62/2000

FungsionalLaporan setiap 3 (tiga) bulan

(Melalui Mendagri)

TIM TEKNIS

POKJA (2 Pokja)

Kep. Gubernur

Kep. Bupati/Walikota

POKJA (3 Pokja)

Fungsional Laporan setiap 4 (empat) bulan (Tembusan Kepada Mendagri)

Sekretaris (Sekretariat

)

Sekretaris (Sekretariat

)Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007

• Penerbitan Kepmendagri No. 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah untuk menindaklanjuti kesepakatan para Gubernur dalam Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (Rakernas-BKTRN) Tahun 2003.

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN BKPRD

Adanya penyempurnaan terhadap Inmendagri Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pembentukan TKPRD Tingkat I dan Tingkat II, karena tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

a. BKPRD Provinsi

SEKRETARIAT

Penanggung Jawab Gubernur

Ketua Wakil

Gubernur

Sekretaris Ka. Bapeda Provinsi

Wakil Sekretaris Ka. Dinas yang

Mengurusi Tata Ruang

Ketua Harian Sekda

Provinsi

POKJA PERENCANAAN

TATA RUANG

POKJA PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG


b. BKPRD Kabupaten/Kota

SEKRETARIAT

Penanggung Jawab Bupati/Walikota

Ketua Wakil Bupati/

Walikota

Sekretaris Ka. Bapeda

Kab/Kota

Wakil Sekretaris Ka. Dinas yang

Mengurusi Tata Ruang

Ketua Harian Sekda

Kab/Kota

POKJA PERENCANAAN

TATA RUANG

POKJA PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG

DIMENSI KERJASAMAmenurut UU 32/2004 dan UU 26/2007

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat… pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan

Kerjasama Antar Daerah di bidang penataan

ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan

umum

Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Antar Daerah dengan

Pihak Ketiga

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

‘’ dalam menyediakan pelayanan publik”

Pasal 195. 1

Pasal 199. 1c Pasal 195. 3

A. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 195

1) Daerah DAPAT MENGADAKAN KERJASAMA dengan daerah lain

2) Bentuk BADAN KERJASAMA ANTAR DAERAH yang diatur dengan KEPUTUSAN BERSAMA.

3) Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.4) KERJASAMA yang membebani masyarakat dan

daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD

Kerjasama Antar Daerah diatur lebih jelas & tegas dalam BAB IX Pasal 195 - 197

… Lanjutan

Pasal 1961) Urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak

LINTAS DAERAH dikelola bersama oleh daerah terkait.

2) Untuk EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK daerah WAJIB mengelola secara bersama dengan daerah sekitarnya

3) Untuk pengelolaan, daerah membentuk BADAN KERJA SAMA.

Pasal 197Tata cara pelaksanaan kedua pasal itu akan diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH

… Lanjutan

B. UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

… Lanjutan

Pasal 47 (ayat 1)“Penataan Ruang Kawasan Perkotaan yang Mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah Kab/Kota dilaksanakan melalui “Kerjasama Antardaerah”.

Pasal 54 (ayat 1)“Penataan Ruang Kawasan Perdesaan yang Mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui “Kerjasama Antardaerah”.

Kawasan Perkotaan

Kawasan Perdesaan

URGENSI KERJASAMA ANTAR

DAERAH

• Desentralisasi akibatkan lokalisasi kebijakan publik (logika teritorial)

• Pelayanan & pembangunan basisnya logika fungsional (tidak kenal batas wil adm) air, perdagangan, udara, transportasi semua lintas batas wil administrasiMasalah: inkonsistensi antar keduanya

PASAL 20

RTRW NASIONAL

UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN

RUANG

LEGALISASI (PENETAPAN PRODUK HUKUM) RENCANA TATA RUANG

Dimensi Waktu : 20 Tahun

Peraturan Pemerintah

RENCANA RINCI TATA RUANG (RTR

Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis

Nasional)Peraturan Presiden

PASAL 23

RTRW PROVINSIDimensi Waktu : 20

TahunPerda Provinsi

RENCANA RINCI TATA RUANG (RTR Kawasan

Strategis Provinsi)Perda Provinsi

PASAL 26

RTRW KAB/KOTADimensi Waktu : 20

TahunPerda Kab/Kota

RENCANA RINCI TATA RUANG (RTR Kawasan Strategis Kab/ Kota dan

RDTR Kab/Kota)Perda Kab/Kota

BKPRD Provinsi membantu tugas Gubernur untuk mengkoordinasikan penataan ruang daerahnya, untuk dievaluasi oleh instansi pusat terkait BKTRN melalui Mendagri.

BKPRD Kabupaten/Kota membantu tugas Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan penataan ruang daerahnya, untuk dievaluasi oleh Gubernur dan hasilnya dilaporkan kepada Mendagri.

Pasal 185 :

Pasal 186 :

Pasal 189 :

Pasal 222 :

Evaluasi Rancangan Perda Provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.Substansi dan proses penetapan Rancangan Perda yang berkaitan dengan tata ruang dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Mendagri.

Keterangan :

MEKANISME EVALUASI PERDA RENCANA TATA RUANG

ALUR MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW PROVINSI

PENYUSUNAN KONSULTASI

Kesepakatan BKPRD Provinsi.

Kesepapakatan BKPRD Kab/Kota.

Pansus DPRD Provinsi.

EVALUASI

- Raperda RTRW- Dokumen RTRW

Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan :

Konsultasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui :


TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3

Mendagri berkoordinasi dengan Menteri/ Pimpinan LPND terkait penataan ruang

1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) terkait penataan ruang.

2. Mendagri berkoordinasi dengan Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) terkait penataan ruang= Penyampaian

= Perbaikan/Penyempurnaan

PENETAPAN

TAHAP 4

Raperda RTRW menjadi Perda

RTRW

Apabila Sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, maka

Mendagri menyampaikan keputusan persetujuan kepada Gubernur untuk

ditetapkan

Keterangan:

Tidak Sesuai

1.Prosedur/Administrasi2.Substansi Teknis

Raperda beserta Lampirannya berupa Dokumen RTRW

Evaluasi dilakukan setelah melalui proses : 1.Prosedur/Administrasi2.Substansi Teknis


Raperda RTRW Provinsi Dokumen RTRW Provinsi

Dikoordinasikan dengan instansi terkait BKTRN

Kesepakatan BKPRD Provinsi

Kesepakatan BKPRD Kab/Kota


Penyempurnaan/Perbaikan

Memeriksa Perbaikan Raperda RTRW Provinsi

Hasil Evaluasi

Tidak Sesuai Sesuai

Raperda ditetapkan menjadi PERDA

3 hari [Psl. 185 ayat (1) dan Psl. 222 ayat (1) UU.32/2004]

Hasil Evaluasi

Tidak Sesuai Sesuai

15 hari [Psl. 185 ayat (2) UU.32/2004]

7 hari [Psl. 185 ayat (4) UU.32/2004]

7 hari

7 hari [Psl. 185 ayat (4) UU.32/2004]

GUBERNUR MENDAGRI


Evaluasi

PERDA RTRW Provinsi Ditetapkan

4

56.1

6.2

7.2

89.1

8.2

>

7.1

10

11

Pansus DPRD

Provinsi

2

1

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

(LPND) TERKAIT OPTIONAL

3.1

MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW PROVINSI

DIP

AN

DA

NG

PER

LU DIFASILITASI OLEH MENDAGRI YANG BERKOORDINASI DENGAN MENTERI/

PIMPINAN LPND TERKAIT

Konsultasi

Hasil Konsultasi 3.2

ALUR MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW KABUPATEN/KOTA

PENYUSUNAN KONSULTASI

Kesepakatan BKPRD Kab/Kota.

Pansus DPRD Kabupaten/Kota.

EVALUASI


Konsultasi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu melalui :


TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3

Gubernur dibantu oleh BKPRD Provinsi dalam melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota.

1. Gubernur berkoordinasi dibantu oleh BKPRD Provinsi

2. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) terkait penataan ruang.

3. Mendagri berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) terkait penataan ruang

= Penyampaian

= Perbaikan/ Penyempurnaan

Keterangan:

TAHAP 4

Tidak sesuai

Apabila telah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan

Perundangan yang lebih tinggi, maka Gubernur

menyampaikan keputusan persetujuan kepada Bupati/Walikota

untuk ditetapkan

PENETAPAN

Raperda RTRW menjadi Perda

RTRW

Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan :1.Prosedur/Administrasi2.Substansi Teknis


Evaluasi dilakukan setelah melalui proses : 1.Prosedur/Administrasi2.Substansi Teknis


Raperda RTRW Kab/Kota Dokumen RTRW Kab/Kota

BKPRD Provinsi

Kesepakatan BKPRD

Kab/Kota

Raperda RTRW KAb/Kota Dokumen RTRW Kab/Kota

Penyempurnaan/Perbaikan

Memeriksa Perbaikan Raperda RTRW Kab/Kota

Hasil Evaluasi

Tidak Sesuai Sesuai

Raperda ditetapkan menjadi PERDA

3 hari [Psl. 185 ayat (1) dan Psl. 222 ayat (1) UU No 32/2004]

Hasil Evaluasi

Tidak Sesuai Sesuai

15 hari [Psl. 185 ayat (2) UU.32/2004]

7 hari [Psl.

185 ayat (4) UU.32/2004]

7 hari

7 hari [Psl. 185 ayat (4) UU.32/2004]

BUPATI/WALIKOTA

GUBERNUR

Raperda RTRW Kab/Kota Dokumen RTRW Kab/Kota

Evaluasi

PERDA RTRW Kab/Kota Ditetapkan

4

56.1

6.2

7.2

89.1

8.2

>

7.1

10

11

Pansus DPRD

Kab/Kota

2

1

DIFASILITASI OLEH MENDAGRI YANG BERKOORDINASI DENGAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON

DEPARTEMEN (LPND) TERKAIT DAN PEMERINTAH PROVINSI

3.1

3.2

MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW KABUPATEN/KOTA

Dikoordinasikan dengan Menteri

yang Membidangi Tata Ruang

melalui Mendagri

Hasil Evaluasi

dilaporkan kepada

Mendagri>

5”

7”

GUBERNUR

Konsultasi

Hasil Konsultasi

OPTIONAL

DIP

AN

DA

NG

PER

LU

BKPRD PROVINSI

UNDANG-UNDANG 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Penjelasan Umum :

Pasal 13 Ayat (1) butir b; Pasal 14 Ayat (1) butir b; Pasal 185; Pasal 186; Pasal 189; Bab VI : Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. BAB XII : Pembinaan & Pengawasan (Pasal

222)

UNDANG-UNDANG 26/2007 Tentang

Penataan Ruang

Pasal 9 Ayat (1 dan 2);

Pasal 10 Ayat (1); Pasal 11 Ayat (1).

URUSAN KEWENANGAN WAJIB PEMERINTAH

PROVINSI DAN KABUPATEN DAN KOTA

URUSAN KEWENANGAN

WAJIB PEMERINTAH

- Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.- Pembinaan dan Pengawasan

NSPM di Bidang

Penataan Ruang

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

a. Pasal 10 ayat (1)

b. Pasal 11 ayat (1)

Wewenang daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan :

a. Pasal 13 ayat (1) butir b

b. Pasal 14 ayat (1) butir b

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/ Kota meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.

- Penataan ruang wilayah provinsi;- Penataan ruang wilayah kabupaten/kota;- Penataan ruang kawasan strategis

provinsi;- Kerjasama penataan ruang antarprovinsi

dan memfasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Wewenang daerah Kab/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan :- Penataan ruang wilayah kab/kota;- Penataan ruang kawasan strategis

kab/kota;- Kerjasama penataan ruang antar kab/kota.

… Lanjutan

PERMASALAH CRUCIAL PENATAAN RUANG DAN

PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

-Kajian pada tingkat stratejik

PerdadiP. Jawa perTingkatWilayah

Motif Perda

Retribusi ijin usaha

(pajak) atau pemberian ijin untuk

eksploitasi SDA

Tindakan kolaboratif

pengelolaan & pemanftan

SDA

Hak masyarakat

untuk akses, pemanftan dan kontrol atas SDA

Total(%)

Provinsi 16 18 3 37 (31%)

Kabupaten 46 15 8 69 (58%)

Kota 9 3 1 13 (11%)

Total (Persentase)

71 (60%)

36 (30%)

12 (10%)

119(100%)

Dg kriteria dunia

Dg khas Indonesia tanpa pengelolaan sampah &CO2

Dg khas Indonesia dg pengelolaan sampah dan CO2

Overshoot : - 462.832.500 ha Overshoot

- 71.113.436 ha Overshoot - 139.695.000 ha

Jika jejak ekologi diturunkan 90% maka lahan di P Jawa mencukupi

Perbandingan Penilaian Daya Dukung Lingkungan

SDA yangDiatur

DiP. Jawa

Motif Perda

Retribusi ijin usaha (pajak)

atau pemberian ijin untuk

eksploitasi SDA

Tindakan kolaborati

f pengelola

an dan pemanfaatan SDA

Hak masyarakat untuk akses, pemanfaatan dan kontrol atas SDA

Total(%)

Air 28 16 2 46 (39%)

Tanah 11 1 0 12 (10%)

Hutan 15 10 7 32 (27%)

Tambang 17 0 0 17 (14%)

Baku Mutu Lingkungan

0 9 3 12 (10%)

Total (Persentase)

71 (60%) 36 (30%) 12 (10%) 119 (100%)

Kehidupan dan PembangunanLingkungan Hidup

DefinisiLingkungan Hidup adalah kesatuan ruang

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (UU no. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal 1)

RuangDefinisiRuang adalah wadah yang meliputi ruang

darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU no. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Bab 1 , Pasal 1)

(Zone B1 & B4)(Zone B1 & B4)

Sumber: Citra Landsat 30-07-1992

Oleh :Ditjen PenataanRuang dan LAPAN

(Zone B3 & B4)(Zone B5)(Zone B2)(Zone N2 & N2)

(Zone N2)(Zone N2)(Zone N2)

Sumber: Citra Landsat 17-07-2001

Oleh :Ditjen PenataanRuang dan LAPAN

1992

2001

PENGURANGAN RUANG TERBUKA HIJ AU DI

J ABODETABEK

• Hampir semua kegiatan kehidupan dan Pembangunan perlu atau berkaitan dengan tempat/ lokasi/ ruang. • Konsep Ruang identik dengan Lingkungan

Pengangguran

Tabungan terbatas

Kurang modal

Produktifitas rendah

Pendapatan/kapita rendah

Daya beli rendah

Pertmbhn eko. rendah

Keluarga besar

Laju kelahiran

tinggi

Permintaan tenga kerja

tinggi

Output/ pekerja kurang

Pendidikan kurang

Kemiskinan

Perumahan tak layak

Kondisi hidup tak sehat

Kesehatan buruk

Kurang gizi

Diet jelek

Ouput pertanian

kecil

Sedikit input modern

Lingkungan Hidup dan Ruang

Lingkungan HidupDefinisiLingkungan Hidup adalah kesatuan ruang

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (UU no. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal 1)

RuangDefinisiRuang adalah wadah yang meliputi ruang darat,

ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU no. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Bab 1 , Pasal 1)

Kesamaan Lingkungan Hidup dan Ruang• Konsep dasar operasionalisasi konsep • Satu kesatuan interaktif dan bersifat sistemik didalam fenomena LH maupun ruang• Dimensi batas entitas bersifat fungsional bukan administratif-formal• Cakupan kajian

Lingkungan Hidup identik dengan fenomena Ruang

Arah Kebijakan dan Tujuan Pembangunan

Basis Pembangunan Nasional : Mainstreaming Pembangunan

Berkelanjutan

Kebijakan Pembangunan Wilayah harus sejalan dengan Pembangunan Lingkungan

Hidup

OUTPUT:Peningkatan Kesejahteraan

• Pro growth• Pro-poor

• Sustainability

Dari Ide menjadi RealitaPeran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Visi & Misi

Tujuan Pembangunan

Strategi Pembangunan

Arah Kebijakan

Program

Prosedur/ Peraturan

Pelaksanaan

Konsep/ Ide

Realita

Monitoring & Evaluasi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS : “is a systematic process

for evaluating the

environmental consequences of

proposed policy, plan, or

program initiatives in order to

ensure they are fully included

and appropriately

addressed at the earliest appropriate

stage of decision-making on

par with economic and social considerations”

(Sadler dan Verheem, 1996).

KLHS:“It is an integrative tools to support cross-sectoral approaches, which are needed to achieve long term Sustainability Objectives”

KLHS sangat disarankan lembaga Persikatan Bangsa Bangsa dan sudah diterapkan dibanyak negara (Eropah, Asia Timur, Amerika , Australia dan Afrika)

Kajian Lingkungan dalam konteks Tahap

Pengambilan Keputusan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Analisa Dampak Lingkungan

Kebijakan

Perencanaan

Program

Proyek- Proyek

Kontribusi KLHS bagi Penguatan Penataan Ruang

Arah Kebijakan, Tujuan dan

Strategi Pembangunan

RPJM/D

Penataan Ruang berwawasan

Lingkungan dan berbasis

Pembangunan Berkelanjutan

RTRW

Pelaksanaan Pembangunan

Proyek-Proyek

Perlu lokasi untuk ekeskusi

kegiatan pembangunan

B K R T N / D

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Prinsip-Prinsip KLHS(Guiding Principles)

Fit for purposeObjective ledSustainability

ledComprehensive

scopeDecision

relevant IntegrativeParticipativeCost-

effectivenessSource: UNEP, 2006

Kebijakan Perencanaan Program Proyek

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP(KLH)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLH ProgramatikKLH Kebijakan

KLH Regional

KLH Sektoral

Proyek AMDAL

Fokus Kajian Lingkungan Hidup dan Tingkat Tahapan Pengambil Keputusan.

Source; Partidario, 2000

Hierarki Perencanaan

Pembangunan

RenjaK/L (1 tahun)

KLS

Tingkat Nasional Tingkat Daerah

RenstraSKPD (5 tahun)

RenjaKPD (1 tahun)

RPJPD (20 tahun)

RPJP (20 tahun)

RPJM (5 tahun)

RenstraK/L (5 tahun)

RKP(1 thn)

AMDAL

ESPEnvironmentalSectorProgram

KLHS (SEA) dan Amdal (EIA)AMDAL

(EIA / Environmental Im[pact AssessmenTKLHS

(SEA/ Strategic Environmental Assessment)

Biasanya reaktif terhadap usulan pembangunan Lebih pro-aktif dan informatif bagi usulan pembangunan

Kajian terhadap dampak LH dari usulan kegiatan pembangunan

Kajian terhadap dampak LH atas kebijakan, rencana atau program pembangunan atau dampak LH terhadap kebutuhan dan peluang pembangunan

Tertuju pada proyek secara spesifik Tertuju pada area, region atau sektor pembangunan

Kajian terhadap dampak langsung dan manfaatnya Kajian terhadap akumulasi dampak dan identifikasi implikasi yang timbul serta terkait dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan

Memiliki definisi yang tegas akan waktu awal dan akhir suatu kegiatan pembangunan

Lebih bertujuan untuk kajian suatu proses yang terus-menerus sehingga dapat menyampaikan informasi pada waktu yang dikehendaki

Fokus pada upaya mitigasi Fokus pada upaya untuk mempertahankan atau ‘memelihara’ tingkat kualitas lingkungan yang telah ditetapkan

Memiliki perspektif yang sempit dan tingkat pengamatan yang rinci

Memiliki perspektif yang luas dan tingkat pengamatan yang tidak rinci serta dituntut untuk mampu merumuskan visi dan kerangka keseluruhan

What is the strategic significance of Location?

Location Planning and Analysis

Kajian pada tingkat operasional – (operasionalisasi strategi)

Learning Objectives• List some of the main reasons organizations need to

make location decisions. • Explain why location decisions are important. • Discuss the options that are available for location

decisions. • Describe some of the major factors that affect

location decisions. • Outline the decision process for making these kinds

of decisions. • Use the techniques presented to solve typical

problems.

Need for Location Decisions

• Marketing Strategy• Cost of Doing Business• Growth• Depletion of Resources

Nature of Location Decisions• Strategic Importance of location decisions

– Long term commitment/costs– Impact on investments, revenues, and operations– Supply chains

• Objectives of location decisions– Profit potential– No single location may be better than others– Identify several locations from which to choose

• Location Options – Expand existing facilities– Add new facilities– Move

Making Location Decisions• Decide on the criteria• Identify the important factors• Develop location alternatives• Evaluate the alternatives

– Identify general region– Identify a small number of community

alternatives– Identify site alternatives

• Evaluate and make selection

Location Decision Factors

Regional Factors

Site-related Factors

Multiple Plant Strategies

Community Considerations

• Location of raw materials

• Location of markets

• Labor factors

• Climate and taxes

Regional Factors

• Quality of life• Services• Attitudes• Taxes• Environmental regulations• Utilities • Developer support

Community Considerations

• Land• Transportation• Environmental• Legal

Site Related Factors

• Product plant strategy• Market area plant strategy• Process plant strategy – lean production

Multiple Plant Strategies

Service and Retail Locations• Manufacturers – cost focused• Service and retail – revenue focused

– Traffic volume and convenience most important– Demographics

• Age• Income• Education

– Location, location, location– Good transportation– Customer safety

Evaluating Locations

• Cost-Profit-Volume Analysis– Determine fixed and variable costs– Plot total costs– Determine lowest total costs

Location Cost-Volume Analysis

• Assumptions– Fixed costs are constant– Variable costs are linear– Output can be closely estimated– Only one product involved

Example 1: Cost-Volume Analysis

Fixed and variable costs for four potential locations

L o c a t i o n F i x e dC o s t

V a r i a b l eC o s t

ABCD

$ 2 5 0 , 0 0 01 0 0 , 0 0 01 5 0 , 0 0 02 0 0 , 0 0 0

$ 1 13 02 03 5

Example 1: Solution

F i x e dC o s t s

V a r i a b l eC o s t s

T o t a lC o s t s

ABCD

$ 2 5 0 , 0 0 01 0 0 , 0 0 01 5 0 , 0 0 02 0 0 , 0 0 0

$ 1 1 ( 1 0 , 0 0 0 )3 0 ( 1 0 , 0 0 0 )2 0 ( 1 0 , 0 0 0 )3 5 ( 1 0 , 0 0 0 )

$ 3 6 0 , 0 0 04 0 0 , 0 0 03 5 0 , 0 0 05 5 0 , 0 0 0

Example 1: Solution

800700600500400300200100

0

Annual Output (000)

$(000)

8 10 12 14 166420

A

BC

B SuperiorC Superior

A Superior

D

Evaluating Locations

• Transportation Model– Decision based on movement costs of raw

materials or finished goods• Factor Rating

– Decision based on quantitative and qualitative inputs

• Center of Gravity Method– Decision based on minimum distribution

costs

• Point Rating

A number of location factors withDiffering levels of importanceEach factor is assigned a weight

Eg. Location factors for a Roadside Vegetable Seller:

List them NOW!!

- distance from home- potential sales volume- Competition- Reliability of supplies- Price of supplies

If we were to assign weights to each in terms of their importance to the location decision ….

- Distance from home (0.05)- Potential sales volume (0.15)- Competition (0.25)- Reliability of supplies (0.35)- Price of supplies (0.20)

Given the following factor scores for each of two locations:

Location A Location B

Distance from home (0.05) 30 10Potential sales volume (0.15) 30 80Competition (0.25) 50 10Reliability of supplies (0.35) 60 70Price of supplies (0.20) 30 60

Multiply weights with factor scores and total to get:A = 45.5B = 52.0

A company plans to open a sales and distribution center in Europe to serve the European market. It has narrowed its regional options to three:

(i) the UK/ Ireland, (ii) Belgium/Netherlands, (iii) Poland. The company considers six factors to be important in the

decision. The factors, their relative weights and company’s assessment of each operations with respect to each factor (scale 1 to 10) are given next.Use a linear scoring rule to evaluate each option

Factor Rating System

Bahan Diskusi

RPJP (2005 – 2025) dan RPJM (2005 – 2009)

(bidang Infrastruktur)Visi pembangunan jangka panjang (RPJP):Terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan diberbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Misi pembangunan jangka menengah (RPJM):•Menangani backlog pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air, transportasi, listrik, telekomunikasi, dan permukiman, agar kondisinya kembali seperti sebelum krisis.•Optimalisasi sumber pembiayaan yang ada baik dari APBN, APBD, maupun swasta

PP …..(?) RTRWNBab I Ketentuan UmumBab II Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wialayah Nasional

Bag kesatu: Tujuan Penataan Ruang Wilayah NasionalBag. Kedua: Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional

Bab III Rencana Struktur Ruang Wilayah NasionalBag. Kesatu: UmumBag kedua: Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan NasionalBag.ketiga: Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jar. Transp. NasionalBag. Keempat: Rencana Pengembangan dan Kriteria Jar. Energi dan KelistrikanBag. Kelima: Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jar. Telekomunikasi Nasional. :

Bab IV Rencana Pola Ruang Wilayah NasionalBag kesatu: UmumBag. Kedua: Kawasan Lindung NasionalBag ketiga: Kawasan Budidaya Nasional yang memiliki Nilai Strategis Nasional

Bab V Penetapan Kawasan Strategis NasionalBab VI Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah NasionalBab VII Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional

Bag kesatu: UmumBag kedua: Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem NasionalBag. Ketiga: Arahan PerizinanBag keempat: Arahan Insentif dan DisinsentifBag. Kelima: Arahan Sanksi

Bab VIII Peran MasyarakatBab IX Ketentuan Lain-LainBab X Ketentuan PeralihanBab XI Ketentuan Penutup

Terima kasih dan

mudah-mudahan bermanfaat

One percept at a time...

Illusion

Konsep dan Teknik Perencanaan Daerah

Documents