KONFLIK SURIAH PADA SAAT ARAB SPRING 2010repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27735/1/RAISA... · terjadinya Arab Spring 2010 hingga pemilihan presiden Suriah pada tahun

KONFLIK SURIAH PADA SAAT ARAB SPRING 2010

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

Raisa Rachmania

1110033200004

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H / 2015 M

I

ABSTRAK

Raisa Rachmania

1110033200004

Konflik Suriah Pada Saat Arab Spring 2010

Skripsi ini menganalisa konflik yang terjadi di Suriah dalam kurun waktu

terjadinya Arab Spring 2010 hingga pemilihan presiden Suriah pada tahun 2014 yang

kembali dimenangkan oleh Bashar Al-Asad. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui alasan terjadinya konflik di negara yang sempat diprediksi sebagai salah

satu negara dengan imunitas yang tinggi di Timur Tengah dan alasan dibalik

bertahannya kekuasaan Bashar Al-Asad dalam konflik internal di Suriah.

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Peneliti menemukan, bahwa

Konflik Suriah merupakan luapan kekesalan rakyat atas rezim Al-Asad yang sudah

memerintah hampir 30 tahun namun dengan sikap repressive untuk mendapat

kedaulatan dari rakyatnyadanpengaruh Arab Spring yang berawal di Tunisia dan

Mesir membuat semangat para aktivis untuk menumbangkan rezim pemerintahan Al-

Asad semakin besar. Argument ini dirumuskan melalui tahapan analisa, yaitu dengan

melihat kebijakan awal masa pemerintahan Bashar Al-Asad, kemudian melihat

dinamika konflik Suriah dan rentetan faktor pemicu terjadinya Suriah Spring dan

selanjutnya dianalisa dengan menggunakan kerangka teori.Kerangka teori yang

digunakan dalam skripsi ini adalah teori antagonisme politik dan teori elit politik.

Hasil temuan dari penelitian ini diketahui bahwa permasalah mahzab menjadi

faktor awal konflik ini yang dimulai sejak masa kependudukan Perancis atas Suriah

yang kemudian disusul dengan kesenjangan sosial dan faktor ekonomi sehingga lahir

konflik Suriah pada 2011.

II

KATA PENGANTAR

Penelitian ini bermula dari rentetan peristiwa dalam Arab Spring yang terjadi

sejak tahun 2010 yang hingga saat ini masih belum terselesaikan di beberapa negara

Timur Tengah dan Afrika Utara. Salah satu dampak dari peristiwa tersebut hingga

saat ini adalah bergolaknya pemberontakan melawan rezim pemerintahan di negara

Suriah, negara yang dianggap memiliki tingkat keamanan dan stabilitas politik yang

lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara

lainnya. Tidak seperti Mesir, Tunisia, Libya, yang dapat menumpas pemberontakan

hanya dalam hitungan bulan, Suriah hingga saat ini masih berkutat dengan

perlawanan untuk menumbangkan rezim Al-Asad. Pemberontakan yang meningkat

menjadi perang sipil yang telah memakan waktu hampir 5 tahun ini, telah

memberikan perhatian lebih kepada penulis untuk melihat fenomena tersebut secara

komprehensif. Suriah menjadi pilihan karena kekuatan rezim Al-Asad yang mampu

mempertahankan status quo saat konflik berkepanjangan melanda negara Suriah,

tanpa sedikitpun berpikir untuk menarik diri dari pemerintahan. Konflik Suriah

merupakan buah dari berbagai masalah tak terselesaikan sejak munculnya negara

Suriah. Penelitian ini membuktikan hal tersebut.

Selama menyelesaikan penelitian untuk skripsi ini, dengan izin Allah SWT,

banyak orang serta lembaga yang turut membantu penulis dalam mengerjakan tugas

ini. Tanpa bantuan mereka, sangat sulit dibayangkan penulis dapat menyelesaikan

penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf karena tidak

III

dapat menyebutkan satu-persatu di bagian ini. Akan tetapi, penulis harus

mengucapkan terima kasih kepada beberapa diantara mereka.

Pertama dan utama, Ali Munhanif, Ph.D selaku Kepala Program Studi Ilmu

Politik dan pembimbing penelitian skripsi ini sejak masih berada dalam konsep

hingga penelitian ini selesai. Melalui diskusi intelektual dan berbagai referensi yang

beliau berikan, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis merasa

sangat beruntung memiliki pengalaman dibimbing oleh dosen seperti beliau. Di

tengah kesibukannya, beliau dengan rendah hati melakukan pengeditan keseluruhan

draft penelitian penulis dan juga memotivasi penulis sehingga mendorong penulis

untuk menyelesaikan penelitian ini. Tanpa bantuan beliau, mungkin hasil penelitian

ini kurang memiliki nilai ilmiah. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Zaki

Mubarak M.Si dan A. Alfajri MA yang telah bersedia menguji penelitian ini.

Terima kasih pula penulis berikan kepada Dewan Penguji Proposal Skripsi,

yaitu Iding Rosyidin, MA dan Suryani Sua’eb, M.Si yang bersedia menguji proposal

penelitian penulis. Selain itu, penulis haturkan terima kasih atas dorongan dari

Sekertaris Program Studi Ilmu Politik, Zaki Mubarak, M.Si dan dosen-dosen yang

turut memberikan masukan dan referensi, yaitu Armen Daulay M.Si dan Dr. Bakir

Ihsan, yang telah membantu penulis mengembangkan ide-ide dan teori untuk

penelitian ini. Di samping itu, terima kasih pula penulis berikan kepada Prof. Bachtiar

Effendy selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkat nuansa akademis yang ditularkannya sehingga

IV

memberikan semangat intelektual kepada penulis. Penelitian ini juga tidak akan

selesai tanpa bantuan Yoselin, M.Psi yang telah memberikan kemudahan akses jurnal

untuk menambah referensi penelitian ini.

Kepada Perpustakaan Utama UIN Jakarta, Perpustakaan Pasca Sarjana UI,

Perpustakaan Paramadina, Perpustakaan Al-Hidayah Kebayoran Lama, dan Lembaga

Pusat Kajian DPR RI senantiasa memberikan kebutuhan penulis akan buku-buku dan

artikel terkait dengan penelitian ini. Tanpa bantuan dari instansi tersebut, penulis

tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Terima kasih juga penulis berikan kepada teman-teman Program Studi Ilmu

Politik UIN angkatan 2010; Imam Utomo, Ahmad Hidayah, Herman Afrianto, Umar,

Aliya, Abudan, Abdau, dan semua yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu, yang

telah saling mendukung dan melakukan perjuangan bersama-sama untuk menggapai

cita-cita dan harapan masing-masing. Terima kasih khusus penulis berikan kepada.

Halil sahabat yang ada di kala susah maupun senang, yang telah bersedia memberi

masukan dan arahan untuk penelitian ini, Eri, S.Sos dan Siswo Mulayartono, S.Sos,

atas motivasi dan bantuannya dalam memberikan berbagai referensi terkait penelitian

ini.

Terakhir, terima kasih penulis berikan kepada seluruh keluarga besar yang

selalu menerima penulis di setiap keadaan. Orangtua penulis, Pupu Abdul Gofur dan

Afiati Gofur S.Pd, yang dengan kasih sayang selalu mendukung penulis untuk selalu

V

menyelesaikan tanggung jawab dan jalan yang telah dipilih penulis. Terima kasih

kepada kakek tercinta, Sis Suseno Tjakradisurya, dan semua paman-bibi penulis,

Endang Abdurrahman Manan, Aminah, Dra. Iis Rosyidah, Asti Taslimah, S.Hum,

dan Iman Santosa, S.E atas doa dan dukungan baik moril maupun materil. Terima

kasih kepada saudara penulis Nadhira Gofur dan (Alm) Ibrahim Ahmad, yang telah

bersedia mendengarkan luapan ide-ide penulis dan juga bersedia mengajarkan penulis

arti berbagi dan menyayangi. Samluck Mueeza dan Makki, kucing-kucing yang kini

menjadi bagian dari keluarga dan hidup penulis, pun telah memberikan hiburan

tersendiri di tengah kejenuhan yang melanda selama penelitian ini berlangsung.

Terima kasih dan sanjungan juga penulis berikan kepada partner of life, Doni

Romdoni, atas kesabaran, ketabahan, kasih sayang, serta dukungan baik moril

maupun materil yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan

penelitian ini. Semoga semua yang telah membantu penulis mendapatkan balasan

yang sesuai dari Allah SWT. Aamiin.

Ciputat, Tangerang Selatan

18 Juni 2015

VI

DAFTAR ISI

ABSTRAK ...................................................................................................................................... I

KATA PENGANTAR .................................................................................................................. II

DAFTAR ISI................................................................................................................................ VI

BAB I PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah ...........................................................................................1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................................................6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian……………………………………………… ..7

D. Tinjauan Pustaka ………………………….…………………………………. 7

E. Metodologi Penelitian ……………………………………………..………….8

F. Sistematika Penulisan …………………………………………….…………10

BAB II KERANGKA TEORETIS

A. Teori Antagonisme Politik …………………..……………………………...12

Tingkat Individual ………………………………….……………….13

Tingkat Kolektif…….……………………………………………….24

B. Teori Elit Politik.…………………………………………………………….33

BAB III SURIAH SPRING

A. Lahirnya Negara Suriah ……………………………………….……………39

B. Transisi Kepemimpinan kepada Bashar al-Asad………….……………...…43

C. Pemerintahan Bashar Al-Asad………………………………………………46

D. Suriah Spring ……………………………………………………………….61

BAB IV ANALISA KONFLIK SURIAH

A. Dinamika Konflik Suriah ……………………………………….…………..71

VII

B. Faktor-faktor Pemicu Suriah Spring 2011 …………………………...……..74

1. Kebijakan Militer Suriah ……………………………………………….74

2. Kesenjangan Ekonomi ………………………………………………….75

3. Damaskus Spring 2001 …………………………………………………78

4. Konflik Sunni – Alawie di Suriah ……………………………………...81

Turning Point Kelompok Alawie …………………....………….….85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan …………………………………..……………………………..92

B. Saran ………………………………………………………………………..95

DAFTAR PUSTAKA …………………..……………………………………………………..96

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Kebangkitan dunia Arab atau Musim Semi Arab (The Arab Spring, secara

harafiah berarti pemberontakan Arab) merupakan gelombang revolusi unjuk

rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab. Meski demikian, tidak semua pihak

yang terlibat dalam protes merupakan bangsa Arab.

Rangkaian ini terjadi di sebagian besar negara-negara Timur Tengah juga

Afrika Utara. Sejak 18 Desember 2010, telah terjadi revolusi di Tunisia

kemudian diikuti Mesir; perang saudara di Libya; pemberontakan sipil di

Bahrain, Suriah, and Yaman; protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko,

dan Oman, dan protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi,

Sudan, dan Sahara Barat.

Kerusuhan di perbatasan Israel bulan Mei 2011 juga terinspirasi oleh

kebangkitan dunia Arab tersebut. Protes dilakukan dengan cara pemberontakan

sipil, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial, seperti Facebook,

Twitter, YouTube, dan Skype. Upaya tersebut dilakukan dengan mengorganisir,

berkomunikasi, dan meningkatkan kesadaran terhadap usaha-usaha penekanan

dan penyensoran internet oleh pemerintah.

Banyak unjuk rasa ditanggapi keras oleh pihak berwajib, serta milisi dan

pengunjuk rasa pro-pemerintah. Pengunjuk rasa di dunia Arab itu

menggunakan slogan Ash-sha`b yurid isqat an-nizam (Rakyat ingin

2

menumbangkan rezim ini).1

Rangkaian protes ini berawal dari peristiwa yang terjadi di Tunisia pada

17 Desember 2010. Yakni peristiwa pembakaran diri Mohamed Bouazizi2

sebagai protes atas korupsi dan kesewenangan sikap pemerintah Tunisia.3

Protes di Tunisia menuai kemudian menginspirasi gelombang kerusuhan

yang menjalar ke Aljazair, Yordania, Mesir, dan Yaman, kemudian ke negara-

negara lain. Umumnya, unjuk rasa terbesar dan terorganisir terjadi pada "hari

kemarahan". Yakni, hari Jumat setelah shalat Jumat. Protes itu juga mendorong

kerusuhan sejenis di luar kawasan Arab.

Pada Juli 2011, unjuk rasa ini telah mengakibatkan penggulingan dua

kepala negara, yaitu Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali yang melarikan

diri ke Arab Saudi pada 14 Januari setelah protes revolusi Tunisia. Di Mesir,

Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri pada 11 Februari 2011, setelah 18

hari protes massal yang mengakhiri masa kepemimpinannya selama 30 tahun.

1“Arab Spring” artikel diakses pada 6 November 2013 dari

http://www.wikipedia.com/ArabSpring. html 2Mohammed Bouazizi adalah seorang pemuda berusia 26 tahun yang berprofesi sebagai

pedagang sayur dan buah-buahan di kota Sidi Bou Zid, 300 meter kilometer dari selatan Tunis,

Tunisia. Jum‟at, 17 Desember 2010, ia melakukan pembakaran diri di depan gedung pemerintahan

setempat, sebagai protes atas penguasa yang korup. Kejadian tersebut bermula ketika dirinya yang

akan berjualan, dihentikan oleh seorang polisi wanita bernama Fetya Hamdi, karena Bouazizi

dituduh tidak memiliki izin untuk berjualan. Kemudian polisi tersebut menampar dan mengobrak-

abrik dagangannya. Tidak terima akan perlakuan tersebut, Bouazizi bermaksud untuk melaporkan

hal tersebut kepada wali kota setempat. Namun, seorang resepsionis di kantor wali kota

mengatakan bahwa wali kota sedang rapat sehingga Bouazizi tidak dapat menemuinya. Kemudian,

Bouazizi pergi ke sebuah toko dan membeli bensin. Tanpa piker panjang lagi ia menuangkan

bensin tersebut pada seluruh tubuhnya dan menyulut tubuhnya dengan korek api. Keesokan

harinya, Menobia, ibu Bouazizi melaporkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh polisi wanita

tersebut terhadap anaknya ke kantor wali kota. Namun, keluhannya tidak mendapat respon,

sehingga ia melakukan protes sendirian di luar gedung. Sepupu Boazizi, Ali Bouazizi, merekam

protes yang dilakukan oleh Menobia dan mengunggahnya ke Internet, dan pada hari yang sama

awak jaringan televise Al Jazeera mengambil dan menayangkannya dalam televisi, sehingga

seluruh dunia mengetahuinya dan membuat rakyat berani untuk melawan rezim yang sedang

berkuasa, Presiden Zine Al-Abidine Ben Ali. 3M. Agastya ABM, Arab Spring : Badai Revolusi Timur Tengah (Jogjakarta : IRCiSoD,

2013)., hal. 33.

3

Selama periode kerusuhan regional tersebut, beberapa kepala

pemerintahan mengumumkan keinginannya untuk tidak mencalonkan diri lagi

setelah masa jabatannya berakhir. Misalnya, Presiden Sudan Omar al-Bashir

mengumumkan ia tidak akan mencalonkan diri lagi pada 2015. Begitu pula

Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki, yang masa jabatannya akan berakhir

tahun 2014, meski pengunjuk rasa menuntut pengunduran dirinya sesegera

mungkin. Di sisi lain, pemimpin Libya Muammar al-Khadafi menolak

mengundurkan diri dan mengakibatkan perang saudara antara pihak loyalis dan

pemberontak yang berbasis di Benghazi.4

Di Suriah juga terjadi hal yang serupa hingga saat ini masih berjalan.

Pada awalnya, Suriah merupakan negara yang relative lebih stabil dibanding

negara-negara Arab lainnya saat terjadi Arab Spring, namun pada 6 Maret 2011

muncul sebuah perlawanan di kota Deraa yang dilakukan oleh para orang tua

yang anak-anaknya ditahan oleh polisi setempat karena membuat grafiti di

dinding sebuah bangunan dengan tulisan As-Shaab Yoreed Eskaat el Nizam

(Rakyat ingin menumbangkan razim).5 Lima belas orang anak sekolah yang

dianggap melakukan pembuatan grafiti tersebut ditahan oleh kepolisian

setempat.

Anak-anak yang ditahan tersebut disiksa saat berada di dalam penjara.

Hal tersebut membuat keluarga dan warga marah sehingga menyulut semangat

demonstrasi anti rezim yang awalnya hanya ditujukan kepada Gubernur

4M. Agastya ABM, Arab Spring : Badai Revolusi Timur Tengah (Jogjakarta : IRCiSoD,

2013)., hal. 107. 5Trias Kuncahyono, Musim Semi di Suriah : Anak-anak Penyulut Revolusi (Jakarta:

Penerbit Kompas, 2012), hal. 114

4

setempat.

Perilaku membuat grafiti di dinding tersebut oleh anak-anak sekolah usia

sekitar 10-15 tahun merupakan perbuatan yang mereka tiru dari televisi yang

menyiarkan tentang perilaku serupa yang dilakukan oleh para demonstran di

Tahrir Square, Mesir. Namun, aparat keamanan (mukhabarat) setempat

menganggap hal ini merupakan pembangkangan terhadap rezim, sehingga

mereka merasa perlu menindak tegas aksi tersebut. Mereka menganggap,

bahwa anak-anak tersebut adalah perpanjangan tangan para demostran dan

termasuk ke dalam tindakan subversif. Tindakan kekerasan yang dilakukan

aparat keamanan tersebut, mengakibatkan warga masyarakat beserta keluarga

kota Deraa melakukan aksi protes yang ditujukan kepada Gubernur kota Deraa,

Faisal Khaltoum. Namun, protes yang dilancarkan oleh para demostran malah

disambut dengan pemukulan dan pembubaran paksa aksi yang dilakukan di

depan kediaman gubernur tersebut. Aparat keamanan kemudian melanjutkan

aksinya dengan menyemprotkan gas air mata, air, dan tembakan ke arah para

demonstran hingga menelan korban.6

Aksi di atas membuat para demonstran semakin marah dan akhirnya

merambah ke kota-kota lainnya di Suriah. Tuntutan yang diajukan para

demonstran pun akhirnya beragam, yang pada awalnya hanya sebatas

pembebasan kepada anak-anak yang ditahan hingga menjadi penurunan rezim

yang berkuasa.

Melihat begitu banyaknya demonstrasi di wilayah Suriah, pemerintah

6Kuncahyono, Musim Semi di Suriah : Anak-anak Penyulut Revolusi, 2012, hal. 115 –

116.

5

pusat tidak bisa tinggal diam. Pemerintah, melancarkan serangan kepada para

demonstran secara masif. Gerakan para demonstran kemudian dijadikan

kesempatan bagi para oposisi untuk membantu berjuang bersama

menumbangkan rezim yang berkuasa, Bashar Al-Asad. Kemudian seiring

berjalannya konflik, banyak free rider7 yang turut memperkeruh suasana di

Suriah baik itu di pihak oposisi maupun loyalis pemerintah.

Sudah hampir dua tahun konflik di Suriah dalam Arab Spring

berlangsung, namun belum terlihat tanda-tanda akan berakhirnya konflik

tersebut. Dalam periode Arab Spring kali ini, konflik yang terjadi di Suriah

merupakan konflik terlama dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya

sebagaimana yang terjadi di Tunisia, Mesir, dan sebagainya. Kedua belah pihak

baik oposisi maupun loyalis sama-sama memiliki kekuatan yang seimbang,

sehingga terjadi deadlock yang menyebabkan konflik ini sulit diatasi. Konflik

tersebut telah menelan banyak korban. Meskipun demikian tetap saja tidak

menyulutkan semangat kedua belah pihak untuk menurunkan ego dan

tuntutannya.

Konflik tersebut tidak hanya menelan korban jiwa tapi juga materil yang

tidak sedikit jumlahnya. Hal itu dapat dilihat dari lamanya konflik ini

berlangsung mengingat Suriah bukan termasuk negara yang makmur malah

cenderung sebagai negara yang memiliki tingkat inflasi dan pengangguran

yang cukup tinggi, namun dapat menggelontorkan biaya yang besar untuk

perang.

7Free Rider merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok atau

individu yang memiliki kepentingan tersembunyi dengan mencari keuntungan atas suatu masalah

yang sedang terjadi.

6

Kekuatan Bashar al-Asad sebagai presiden sekaligus panglima tertinggi

angkatan bersenjata Suriah juga cukup mencengangkan karena tetap konsisten

melawan oposisi, yang telah menelan banyak korban dari pihak sipil.

Selain itu, banyaknya pihak asing yang ikut bermain dalam konflik ini

membuat konflik ini semakin sulit diatasi. Ketersediaan sumber daya alam yang

dimiliki Suriah, tidak seperti negara Arab lainnya, tentu hal ini pun melahirkan

pertanyaan perihal kepentingan apa yang akan dituai dari para pihak asing yang

ikut bermain dalam konflik tersebut. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan

penelitian untuk mengkaji konflik yang terjadi di Suriah pada pemerintahan

Presiden Bashar al-Asad. Berdasarkan masalah tersebut, maka skripsi ini berjudul

“Konflik Suriah pada saat Arab Spring 2010”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan tidak

melebar ke topik yang lain, maka penulis memfokuskan batasan masalah

yang akan dibahas di skripsi ini yaitu dimulai tahun 2011 saat Suriah ikut

terkena gejolak Arab Spring hingga Bashar Al-Asad kembali menjabat

sebagai presiden Suriah untuk ketiga kalinya.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka peneliti merumuskan

pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konflik di Suriah dapat terjadi?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konflik di Suriah?

7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian :

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konflik di

Suriah terjadi dan apa saja faktor yang mempengaruhi konflik di

negara tersebut.

2. Manfaat Penelitian :

a. Manfaat Akademis :

1. Untuk memberikan kontribusi literatur keilmuan dan

menjadikan skripsi

ini sebagai literatur di bidang ilmu politik.

2. Penelitian ini diharapkan menambah informasi bagi peneliti

skripsi yang menulis masalah yang sama di masa yang

akan datang.

b. Manfaat Praktis :

Mengembangkan ilmu politik khususnya analisa terhadap

konflik yang terjadi di suatu negara, sehingga dapat dilihat

tidak hanya dari satu sudut pandang saja.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang peneliti gunakan diantaranya buku dengan judul

“Musim Semi di Suriah : Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi” oleh Trias

8

Kuncahyono. Buku tersebut membahas keadaan Suriah sebelum terjadi

revolusi hingga saat revolusi sedang berlangsung.

Buku selanjutnya yang menjadi tinjauan pustaka adalah “Prahara Suriah :

Membongkar Persekongkolan Multinasional” oleh Dina Y Sulaeman. Buku

tersebut membahas propaganda yang dilakukan beberapa media massa

maupun elektronik pro oposisi dan barat guna mendapatkan dukungan

intervensi politik dan keamanan dari masyarakat dunia.

Kemudian, kesamaan penelitian yang penulis lakukan dengan dua

penelitian sebelumnya adalah terletak pada periode yang digunakan, yaitu

pada saat Arab Spring berlangsung. Perbedaannya adalah penulis berusaha

memaparkan faktor apa saja yang menjadi penyebab Suriah ikut terkena

gelombang Arab Spring.

E. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah melakukan pengamatan terhadap individu-

individu dengan cara berdialog langsung, serta mengetahui bahasa dan

pandangan mereka, yang berkaitan dengan lingkungannya.8

Peneliti mengggunakan pendekatan penelitian tersebut berdasarkan

pertimbangan bahwa penelitian kualitatif menjelaskan suatu fenomena

melalui pengumpulan data yang akan menghasilkan pemahaman yang

8S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung : Tarsito, 2003)., hal. 5.

9

lebih mendalam tentang pokok permasalahan yang akan diangkat dalam

penelitian ini.

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Perpustakaan Utama Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu

Politik UIN Syarif Hidayatullah, Perpustakaan Freedom Institute,

Perpustakaan Utama Universitas Indonesia, Perpustakaan Pasca Sarjana

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan kedutaan besar Suriah

yang mempunyai sumber terpercaya dari informasi atas kasus ini hingga

skripsi selesai.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data saat penelitian, maka penulis

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian

kepustakaan (library research). Maka, penelitian ini menggunakan buku,

jurnal, serta artikel pada media massa dan internet sebagai data pokok, dan

wawancara dengan pengamat Timur Tengah, para diplomat, dan Direktorat

Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia sebagai data penunjang.

d. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data, penulis akan menerapkan metode analisa

penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode

dengan menggambarkan hal-hal yang menjadi objek penelitian, sehingga

10

diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan tersebut. Proses ini

terbagi menjadi tiga bagian, yaitu reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan.9 Proses tersebut diharapkan dapat memberikan

ketepatan dalam mengelola data penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian lengkap, maka

penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis

besar penulisan melalui beberapa bab, disertai dengan sub-bab dalam

menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan kajian yang

lebih mendalam. Adapun deskripsi dari sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, meliputi : pernyataan masalah, pembatasan dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kerangka Teori

Bab III : Pembahasan konflik di Suriah, mulai dari awal pembentukan

Suriah, peristiwa Arab Spring hingga Suriah Spring, dan keadaannya

hingga saat skripsi ini ditulis.

Bab IV : Pembahasan mengenai analisa komparatif konflik dan faktor

terjadinya konflik Suriah.

9Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif

(Jakarta : Erlangga, 2009)., hal. 148.

11

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran atas penelitian

ini.

Daftar Pustaka.

Lampiran.

12

BAB II

Kerangka Teoretis

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan teori10

Antagonisme Politik dan

teori Elit Politik. Kedua teori tersebut menggambarkan dan membahas fenomena-

fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau

nilai dan dinamakan non-valutional (value-free).11

Dengan menggambarkan

kerangka teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban awal

dalam berbagai permasalahan terhadap konfik yang terjadi di Suriah pada masa

pemerintahan Bashar Al-Assad.

A. Teori Antagonisme Politik

Antagonisme adalah sebuah realitas yang menempatkan sesuatu menjadi

lawan dari sesuatu, apakah hal tersebut untuk mempertahankan kedudukan,

merebut kekuasaan, atau mempertahankan diri dari ancaman politik.12

Dalam

teori sosiologi politik, Maurice Duverger melihat bahwa antagonisme politik

lahir dari berbagai sebab yang digolongkan ke dalam dua kategori. Pertama,

sebab individual , seperti kecerdasan pribadi dan faktor psikologis. Kedua,

10

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun

generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep yang lahir dalam pikiran manusia, dan karena

hal tersebut, onsep bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Bahasan dalam

fenomena yang bersifat politik seperti; tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan

tersebut, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, kewajiban-

kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik tersebut. Sumber : Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar

Ilmu Politik, cet. 4. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009)., hal. 43.

11

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet. 4. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka

Utama, 2009)., hal. 44.

12

Maurice Duverger, Sosiologi Politik. Penerjemah Daniel Dhakidae (Jakarta : PT.

RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 156.

13

sebab kolektif, seperti faktor-faktor rasial, perbedaan dalam kelas-kelas sosial

dan faktor sosiokultural.

1. Tingkat Individual

Ada dua jenis sebab individual di dalam pergolakan politik. Pertama

adalah, perbedaan bakat alami di kalangan manusia. Ada manusia yang lebih

berbakat daripada yang lain dalam konteks untuk menjamin kekuasaannya. Di

pihak lain, tergantung pada kecenderungan psikologis, individu-individu

tertentu lebih cenderung daripada yang lain kepada dominasi atau kepatuhan:

yang pertama berusaha untuk memerintah yang terakhir, dan yang terakhir

lebih atau kurang menerima keadaan taklukannya.13

1.1 Bakat-bakat Individual

Teori-teori yang menjelaskan tentang pergolakan-pergolakan

politik dalam hubungannya dengan perbedaan di dalam bakat-bakat

pribadi berasal dari konsep-konsep biologis Charles Darwin tentang

Struggle of life. Menurutnya, setiap individu harus bertempur melawan

yang lain untuk kelangsungan hidup, dan hanya yang paling mampu

yang berhasil. Proses seperti ini (seleksi alam) menjamin

terpeliharanya spesies maupun perbaikannya. Kemudian proses seperti

ini menjelma menjadi perjuangan untuk memuaskan kebutuhan

manusia. Di dalam arena politik, hal ini menjadi perjuangan untuk

posisi utama dan hal ini berlaku sebagai landasan teori elite (dari

13

Duverger, Sosiologi Politik, hal.158.

14

persaingan merebut kekuasaan, munculah yang terbaik, yang paling

mampu, dan mereka yang mampu memerintah).

Di dalam doktrin-doktrin liberal tentang elite, persaingan seleksi

alam didasarkan pada motif-motif ekonomi dan keinginan-keinginan

diri sendiri. Sejak permulaan munculnya manusia hingga saat ini,

kecenderungan untuk saling menguasai antara satu manusia dengan

yang lain adalah alasan dari faktor kelangkaan ekonomi.14

Dengan

setiap orang mencoba untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan

pribadinya, maka persaingan permanen muncul sebagai akibat dari

konsumen yang terlalu banyak dan barang-barang konsumsi yang

jumlahnya terbatas. Dalam kompetisi ini, mereka yang memegang

kekuasaan memperoleh keuntungan yang penting. Dalam sejarahnya,

baik individu, kelompok, maupun kelas sosial yang melaksanakan

kekuasaan politik, semakin banyak kekuasaan politik dimiliki

seseorang semakin besar bagian seseorang dalam kekayaan ekonomi;

dan juga sebaliknya, semakin besar bagian seseorang dalam kekayaan

ekonomi, maka semakin besar bagiannya dalam kekuasaan politik.

Dalam perjuangan politik sebagaimana terdapat persaingan

ekonomi, peserta yang terbaik yang menang, yaitu mereka yang paling

bermutu dalam intelegensinya, keberaniannya, kekuatannya,

kelicikannya, dan kemampuannya bekerja. Sebagaimana dalam motif

politik, kepentingan pribadi juga merupakan motif utama dalam

14

Duverger, Sosiologi Politik, hal.161.

15

persaingan ekonomi. Kekuasaan dicari bagi keuntungan dirinya dan

bukan karena dedikasinya bagi pelayanan umum. Persaingan ekonomi

menempatkan wiraswasta yang terbaik menjadi kepala produksi

sedang mereka yang kurang berbakat disingkirkan. Maka, dalam

pandangan liberal, integrasi politik dihasilkan oleh perjuangan politik

itu sendiri.

Selanjutnya, di dalam teori konservatif tentang elite menganggap

perbedaan dalam bakat sebagai faktor utama di dalam pergolakan

politik. Kaum konservatif lebih percaya bahwa orang yang lebih

mampu lebih dimotivasi oleh pertimbangan altruistic15

daripada

pertimbangan ekonomi.16

Orang yang lebih mampu bukanlah orang

yang paling kuat, inteligen, licik, atau pun berani, tapi mereka yang

paling baik. Orang yang paling baik memiliki kualitas moral dan

keputusan nilai yang lebih dari yang lain.

Teori ini didasarkan kepada pemahaman bahwa manusia secara

alami jahat, dimotivasikan oleh naluri dan impuls yang rendah, dan

15Altruisme atau altruistic adalah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa

memperhatikan diri sendiri. Perilaku ini merupakan kebajikan yang ada dalam banyak budaya dan

dianggap penting oleh beberapa agama. Gagasan ini sering digambarkan sebagai aturan emas

etika. Beberapa aliran filsafat, seperti Objektivisme berpendapat bahwa altruisme adalah suatu

keburukan. Altruisme adalah lawan dari sifat egois yang mementingkan diri sendiri. Altruisme

dapat dibedakan dengan perasaan loyalitas dan kewajiban. Altruisme memusatkan perhatian pada

motivasi untuk membantu orang lain dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa

memperhatikan ganjaran, sementara kewajiban memusatkan perhatian pada tuntutan moral dari

individu tertentu (seperti Tuhan, raja), organisasi khusus (seperti pemerintah), atau konsep abstrak

(seperti patriotisme, dsb). Beberapa orang dapat merasakan altruisme sekaligus kewajiban,

sementara yang lainnya tidak. Altruisme murni memberi tanpa memperhatikan ganjaran atau

keuntungan. Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Altruisme

16Duverger, Sosiologi Politik, hal.163.

16

senantiasa siap untuk kembali kepada keadaan kebuasan primitive.

Hanya beberapa individu yang dikaruniai kekuatan moral yang besar,

berhasil mengatasi kecenderungan instingtif tersebut. Peradaban

dipertahankan terutama melalui penggunaan kekuatan, yang

dilaksanakan oleh kekuasaan politik yang dipegang oleh elite. Tanpa

kekerasan semacam ini, masyarakat akan jatuh ke dalam anarki dan

berbalik kepada keadaan buas.

Perjuangan politik kaum elite tidak tergerak terutama oleh

kepentingan diri sendiri, akan tetapi lebih dimotivasi oleh rasa

mengabdi (sense of service). Mereka percaya bahwa kepentingan diri

sendiri adalah kasar dan tidak patut. Dalam doktrin ini bukan saja

bakat yang dibawa sejak lahir yang menjadi dasar perbedaan antara

kaum elite dan massa tapi juga latihan sosial yang mengembangkan

naluri-naluri baik dan menekan naluri buruk. Namun pada prinsipnya,

pergolakan antara kaum elite dan massa, atau antara orang yang sangat

berbakat dengan orang yang kurang berbakat, adalah pergolakan

individual.

Teori konservatif cenderung mencampurbaurkan elite yang terdiri

dari individu-individu yang superior dengan aristokrasi kasta turun-

temurun. Secara normal, aristokrasi dan elite berada dalam satu jalur.

Peradaban berpijak kepada pembentukan elite di dalam masyarakat

dengan rasa kepentingan masyarakat, kehormatan, dan pelayanan,

yang diwarisi turun temurun di tengah kehidupan massa yang hanya

17

dimotivasi oleh keinginan dan naluri kepentingan diri sendiri.

Dalam doktrin konservatif, seorang sosiolog Italia, Vilfredo Pareto,

mengungkapkan tentang gerakan elite yang mengungkapkan konflik

permanen antara permainan silang bakat individual dan kecenderungan

untuk membentuk kelas-kelas sosial atau kasta turun-temurun.

Menurutnya, elite adalah

Individu-individu yang paling mampu dalam setiap cabang kegiatan

manusia. Mereka berjuang melawan kaum-kaum yang kurang berbakat,

kurang mampu untuk mencapai posisi kekuasaan. Namun dalam usaha

ini, mereka diblokir oleh kecenderungan kaum elite yang berkuasa untuk

membentuk oligarki-oligarki yang mengabdikan diri sendiri dan turun-

temurun sehingga membatasi gerakan kaum elite untuk maju ke tangga

atas sosial dari mereka yang terbaik dan yang paling berbakat.17

Dalam teori Pareto, bila kelas-kelas sosial atau kasta sangat kaku

dan tertutup rapat, maka individu-individu yang berbakat dari kasta atau

kelas yang lebih rendah tidak memiliki kesempatan untuk bangkit ke posisi

yang sesuai dengan kemampuannya. Maka konsekuensinya, mereka

bergabung untuk melawam tatanan sosial yang ada, dengan tingkat

kekerasan yang lebih besar untuk menjatuhkan tatanan sosial tersebut.

Sebaliknya, jika kelas-kelas yang memerintah lebih terbuka dan mudah

untuk didekati, maka individu-individu yang sangat berbakat dari kelas-

kelas yang lebih rendah dapat diterima dan akan mengurangi ketegangan

sosial.18

Kekakuan yang ada pada setiap kelas lebih mungkin merupakan

reaksi dari sikap kelas yang memerintah (the ruling class).

1.2 Sebab-sebab Psikologis

17

Duverger, Sosiologi Politik, hal.165. 18

Duverger, Sosiologi Politik, hal.166.

18

Dalam menganalisa faktor terjadinya antagonisme politik, kemampuan

individual (bakat individu) dan tempramen psikologis merupakan dua

alasan dari terjadinya antagonisme tersebut. Kemampuan individual (bakat

individu) merupakan aspek eksternalnya, sedangkan analisa psikologis

merumuskan hakikat dalamnya.19

Bagi psikoanalis, antagonisme politik merupakan akibat dari frustasi

psikologis yang kurang atau lebih berhubungan dengan konflik dari masa

kecilnya yang terkubur di dalam alam bawah sadar. Pengalaman dari masa

kecil memiliki pengaruh yang menentukan terhadap perkembangan

psikologis berikutnya di masa yang akan datang seorang individu. Dalam

tahap pertama eksistensinya, seorang anak hidup di dalam suatu keadaan

yang dikuasai oleh kesenangan atau kebebasan. Hidup seorang anak

didominasikan oleh prinsip kesenangan. Selanjutnya, unuk dapat

bergabung dengan masyarakat, dia harus mengganti prinsip kesenangan

dengan prinsip kenyataan, yang berarti dia harus menekan kesenangan dan

membatasi kesenangan tersebut. Dia diwajibkan untuk mengikuti dan

mematuhi segala aturan yang berlaku di masyarakat. Namun, naluri

kesenangan tersebut terlalu kuat untuk dihilangkan. Perdebatan batin

dalam diri seseorang menyangkut naluri kesenangannya dengan aturan di

masyarakat menghasilkan frustasi yang menjadi pondasi lahirnya

antagonisme sosial.

Peradaban industri, yang menjadikan alam semesta menjadi rasional,

19

Duverger, Sosiologi Politik, hal.174.

19

mekanis, modal, dan antiseptik, bertentangan secara diametris terhadap

kecenderungan instingtif dan keinginan yang mendalam dari manusia.

Kemajuan teknologi yang membangun suatu dunia dimana naluri

manusiawi tidak mendapat tempat, cenderung menyebabkan

meningkatnya sifat agresif, dalam keinginan untuk menguasai, dalam

kekerasan, dan konsekuensinya di dalam intensifikasi antagonisme dan

konflik.20

Faktor-faktor yang jelas di dalam antagonisme politik bisa juga

menjadi produk dari fenomena kompensasi. Keinginan untuk menguasai

dan sikap otoritarian bisa juga menjadi akibat dari keinginan untuk

berkuasa dari seorang individu yang kuat dan penuh energi, atau dari

kelemahan psikologis, kekacauan dari dalam bati, ketidakmampuan untuk

memperoleh respek orang lain, yang tersembunyi di balik sikap yang

persis sebaliknya.

Seorang ilmuan asal Amerika, Theodora Adorno, pada tahun 1950

pernah melakukan penelitian tentang kepribadian otoritarian. Kepribadian

tersebut didefinisikan oleh konformitas yang sangat kuat, kepatuhan buta

oleh penglihatan yang disederhanakan tentang alam sosial dan moral yang

dibagi ke dalam kategori yang jelas (baik dan buruk, hitam dan putih).21

Di

dalam otoritarian muncul paham di mana yang berkuasa harus memerintah

karena mereka yang terbaik, yang lemah harus mendapatkan tempat di

bawah karena dari segala segi mereka lebih rendah, dan nilai orang

20

Duverger, Sosiologi Politik, hal. 178. 21

Duverger, Sosiologi Politik, hal.179.

20

ditentukan hanya oleh kriteria luar, yang didasarkan pada kondisi sosial.

Umumnya, kepribadian otoritarian adalah khas milik individu-individu

yang tidak pasti akan dirinya sendiri, yang tidak pernah berhasil di dalam

membangun kepribadiannya sendiri dan menstabilkannya, yang tidak

percaya kepada dirinya sendiri dan meragukan identitasnya. Mereka

berpegang teguh pada bentuk-bentuk luar karena mereka mempunyai

sesuatu di dalam dirinya sendiri untuk berpegang. Stabilitas ketertiban

sosial dengan demikian menjadi dasar stabilitas kepribadiannya sendiri,

yang bisa menjadi disintegrasi tanpanya. Lalu, sejalan dengan semua itu,

bilamana mereka mempertahankan ketertiban sosial, adalah diri mereka

sendiri, dasar dari keberadaannya sendiri dan equilibrium psikologisnya

sendiri yang mereka bela. Hal ini yang menjadi dasar bentuk

keagresifannya dan kebenciannya terhadap mereka yang tidak setuju

dengannya, terutama terhadap “orang lain”, orang-orang “yang berbeda”,

yang jalan hidupnya dan sistem nilai-nilainya menantang ketertiban sosial

yang ada, mereka yang mempertanyakan dasar-dasar dan prinsip-prinsip

umumnya. Kepribadian otoritarian mendukung partai-partai konservatif

dalam masa tenang ketika ketertiban sosial tidak terancam. Bila timbul

ancaman, sikap keagresifannya dengan sendirinya timbul dan

mendorongnya kearah gerakan-gerakan fasistis. Maka, orang-orang yang

paling tidak stabil ke dalam mempengaruhi secara luar bisaa wajah

stabilitas dari luar: partai-partai politik yang dibangun atas kekerasan

adalah terutama terdiri dari individu-individu yang lemah.

21

Seringkali, otoritarianisme, dominasi, dan kekerasan merupakan

kompensasi bagi kekecewaan dan kemunduran pribadi. Seorang

psikoanalis pemberontak, Alred Adler, mencatat bahwa brutalitas dan

despotisme seringkali menjadi overkompensasi bagi kesakitan yang

dialami orang-orang kecil atau dengan cacat fisik. Ia menganggap

kecenderungan otoritarianisme suatu unsur fundamental di dalam jiwa

manusia. Baginya, naluri untuk menguasai adalah sumber perilaku

manusia, yang menggantikan libido, naluri kesenangan.

Dalam psikoanalisa mengenai antagonisme politik, ada penjelasan

bahwa terjadi ambivalensi yaitu adanya konflik dan integrasi di dalam

fenomena kekuasaan politik. Hal ini juga terkait akan perasaan seorang

anak terhadap orang tuanya. Banyak ahli yang mengemukakan bahwa

keluarga merupakan sel atau unit dasar dari semua masyarakat manusia,

dan yakin bahwa yang terakhir dibentuk menurut pola keluarga. Simon

Freud berpendapat bahwa otoritas orang tua berlaku sebagai model sampai

tingkat tertentu, sebagai suatu proto tipe bagi bentuk-bentuk lain dari

otoritas. Di dalam pengalaman pertama peralihan manusia dari prinsip

kesenangan kepada prinsip kenyataan, orang tua memainkan peranan yang

menentukan. Mereka merumuskan aturan-aturan, kewajiban-kewajiban,

dan larangan-larangan yang harus diikuti oleh seorang anak. Peranan

orang tua seperti ini menciptakan konflik di dalam hati seorang anak.

Sampai dengan saat itu, anak dapat menerima apa adanya, semata-mata

kegembiraan dan kesenangan. Kini mereka menjadi rintangan bagi

22

kesenangannya, sedangkan pada saat yang sama, anak tersebut

membutuhkan orang tuanya dan tetap bergantung kepada mereka karena

kelemahannya. Situasi ini secara kuat melahirkan emosi ambivalen di

dalam diri seorang anak terhadap orang tuanya, secara bersamaan ada rasa

cinta dan benci, juga rasa syukur dan kesebalan. Ambivalensi terhadap

semua otoritas yang serentak dirasa sebagai protektif dan tak dapat

ditahan, datang bukan saja dari pengalaman, yang mengungkapkan bahwa

kekuasaan adalah juga berguna dan mengganggu, perlu dan memaksa, tapi

dia juga mempunyai alasan-alasan yang lebih dalam, yang lebih sulit

untuk dilihat.

1.2.1 Tempramen Politik

Tempramen politik adalah kategori-kategori yang berlaku

untuk mengklasifikasikan individu-individu menurut perilaku dan

sikap-sikapnya secara keseluruhan. Bagi sebagian orang, tempramen

muncul sebagai pembawaan dari lahir yang bersifat biologis.

Sedangkan bagi yang lain, tempramen didapat akibat dari hubungan-

hubungan psikososial. Dalam kenyataannya, faktor-faktor ini

bercampur begitu tak terpisahkan dalam proporsinya masing-masing.

Konsep tempramen politik meliputi menyoloknya faktor-faktor

yang berhubungan dengan individu-individu, dan bukan terhadap

struktur sosial. Paham tentang tempramen mencoba menjelaskan

antagonisme sosial dalam hubungan dengan disposisi, yang kurang

atau lebih bersifat bawaan. Maka, tipe-tipe tertentu orang-orang

23

didorong oleh kecenderungan-kecenderungan pribadinya kearah sikap-

sikap politik tertentu, yang membawanya kepada konflik-konflik

dengan tipe manusia lain yang kecenderungan pribadinya

membawanya kepada sikap politik yang berlawanan. Konsep tersebut

berada di dalam kerangka sebab-sebab individu bagi antagonisme

politik.

a. Klasifikasi Umum Tempramen dan Sikap Politik

Klasifikasi ini dipopulerkan di Perancis oleh Rene Le Senne dan

Gaston Berger. Hal ini tergantung dari 3 kriteria dasar : emotivity,

activity, dan reverberation, yaitu panjangnya jangka waktu suatu ide

atau citra bertahan di dalam pikiran seseorang.

Dalam hubungan dengan reverberation di wilayah politik, orang

dengan tipe amorph (unemotive, inactive, primary) dan yang

phlegmatics (unemotive, inactive, secondary) bisaanya indiferen

terhadap perjuangan atau konflik, tidak berminat untuk memperoleh

kekuasaan, menghormati kebebasan orang lain, dan dari sini moderat

dan bersifat mendamaikan dalam antagonisme politik. Sebaliknya,

individu yang passionate (emotive, active, secondary) dan yang

choleric (emotive, active, primary) tertarik kepada pergolakan politik

dan perjuangan untuk merebut kekuasaan; tipe yang pertama bisaanya

para pemimpin yang otoritarian, dan tipe yang kedua bisaanya orang

yang membentuk opini public, orator, dan wartawan yang pada

akhirnya bisaanya tidak akan melaksanakan kekuasaan secara

24

diktatoral. Orang dengan tipe lainnya yaitu nervous (emotive, inactive,

primary) dan sentimental (emotive, inactive, secondary) bisaanya

orang dengan tipe revolusioner, yang pertama agak anarkis, sedang

yang kedua tidak selalu enggan untuk mempergunakan metode-metode

otoritarian. Orang dengan tipe apathetic (unemotive, inactive,

secondary) bisaanya konservatif, dan sanguine (unemotive, active,

primary) cenderung menjadi oportunis.22

b. Teori Eysenck tentang Tempramen Politik

Seorang ahli psiko-sosiologi Inggris H.J. Eysenck membangun

sebuah klasifikasi tempramen politik. Klasifikasinya didasarkan pada

analisa secara matematis dari jawaban-jawaban kuesioner tentang

sikap-sikap politik. Sumbangannya pada ilmu sosiologi politik adalah

pada penggantian klasifikasi berdimensi satu dengan berdimensi

banyak, yang memakai dua sumbu : sumbu pertama adalah radikal-

konservatif, dan yang kedua adalah sumbu keras-lembut.23

2. Tingkat Kolektif.

Antagonisme yang bergerak pada Tingkat kolektif adalah konflik-konflik

politik yang mencerminkan perjuangan-perjuangan antar ras, persaingan-

persaingan antar bangsa, propinsi-propinsi dan komunitas territorial lainnya,

kompetisi antara kelompok-kelompok yang diorganisir, dan pertempuran

22

Duverger, Sosiologi Politik, hal. 200-203. 23

Duverger, Sosiologi Politik, hal. 204.

25

antara kelompok ideologi atau agama.24

a. Perjuangan Kelas

Banyak orang percaya bahwa antagonisme politik disebabkan oleh

ketidaksamaan antara kelompok-kelompok sosial atau pun kelas-kelas sosial.

Para ahli sosiologi Amerika masa sekarang menganut paham bahwa perbedaan

kelas didasarkan pada perbedaan kontras antara yang kaya dengan yang

miskin, yang berpunya dengan yang tidak, dan kelompok yang berprivilese

dengan kelompok yang dihisap, kedalam teori tentang strata sosial. Namun,

Marxisme menempatkan perbedaan kelas sosial kepada peranan yang lebih

rendah dan menolak hal tersebut. Mereka berpendapat bahwa apakah yang

menyebabkan kekayaan dari beberapa orang dan kemiskinan orang-orang

yang lain. Karena, bilamana kekayaan dan kemiskinan hanya tergantung dari

kemampuan individual dari seseorang, pada inelegensi, kekuatan, dan

kemampuan bekerja, maka seharusnya tidak ada kelas. Kemiskinan dan

penghisapan adalah akibat dari kelahiran dan dengan demikian mempunyai

sifat turun temurun. Konsep kelas didasarkan pada ide bahwa perbedaan

dalam status sosial tidak tergantung hanya pada individu-individu, akan tetapi

dipaksakan kepada mereka atas cara yang khusus.

Dalam kaitannya dengan Antagonisme, hanya beberapa orang yang

menyangkal bahwa antagonisme kelas adalah sumber konflik politik. Bagi

kaum Marxis, antagonism kelas adalah refleksi dari perjuangan kelas, yang

pada gilirannya ditentukan oleh system produksi dan system milik, yang

24

Duverger, Sosiologi Politik, hal. 188.

26

keduanya merupakan efek dari perkembangan teknologi.

b. Konflik-Konflik Rasial

Anagonisme politik tertentu disebabkan juga oleh konflik antar ras. Dari

segi zoologis, manusia merupakan species homo sapiens, tetapi dibagi lagi

menjadi beberapa varietas yang memiliki sifat turun temurun tertentu.25

Teori rasis mengatakan bahwa ras manusia yang berbeda-beda mempunyai

bakat-bakat sosial dan intelektual yang tidak sama dan tidak merata. Mereka

menganggap beberapa ras secara biologis lebih rendah dari yang lain,

misalnya tidak mampu mengorganisir dan mempertahankan masyarakat

modern pada tingkat yang maju. Namun, ras-ras tersebut yang dianggap lebih

rendah, tidak mau mengakui ketidakmampuannya. Maka, terjadilah

pertentangan antar ras-ras yang dianggap lebih rendah dengan ras-ras yang

dianggap lebih tinggi, untuk memperoleh dan melaksanakn kekuasaan politik.

Karena itu, terjadilah perlawanan melawan ras-ras superior demi menghindari

penguasaan ras tersebut.

Teori-teori rasis sebenarnya tidak mempunyai nilai ilmiah. Pelariannya

kepada ilmu pengetahuan adalah sebuah percobaan untuk mendapatkan

pengesahan, suatu usaha yang kurang lebih secara tidak sadar untuk menutupi

alasan-alasan yang secara sosial tidak dapat diterima.

Kenyataan bahwa teori-teori ras adalah palsu tidaklah menghindari

terjadinya konflik-konflik rasial. Namun, bukan konflik antara ras yang

25

Duverger, Sosiologi Politik, hal. 228.

27

rendah atau yang lebih tinggi, namun lebih kepada konflik antara ras-ras yang

berbeda-beda. Secara mendasar, ada perbedaan konflik rasial, yaitu konflik

rasial vertikal dan konflik rasial horizontal.

Konflik rasial vertikal terjadi antara kelompok rasial yang dominan, yang

bertempat tinggi di atas tangga sosial, dan kelompok rasial yang diperintah,

yang bertempat di bawahnya. Contohnya konflik rasial antara orang-orang

kulit putih dan orang-orang deng kulit hitam di tanah-tanah jajahan. Dalam

konflik rasial horizontal, kedua ras yang bertentangan satu sama lain yang

tidak berada dalam hubungan dominan bawahan. Contohnya adalah konflik

antara suku-suku di beberapa negara Afrika saat ini.

Jika dilihat dari para pelaku konflikya, sebenarnya konflik antar ras yang

terjadi saat ini bukanlah soal tentang ras-ras yang benar dalam pengertian

biologis, akan tetapi tentang pseudoras, yang adalah entitas kultural daripada

kelompok-kelompok biologis yang berbeda.

c. Konflik Antara Kelompok-kelompok Horizontal

Dalam konflik kelompok horizontal, setiap kelompok mencoba saling

menguasai yang lain sebagai mana halnya di dalam konflik antara kelompok

vertikal. Klasifikasi dari kelompok horizontal meliputi : kelompok-kelompok

territorial (bangsa, propinsi, daerah-daerah, dan komuni), corporate group

(profesi, asosiasi, serikat buruh),dan kelompok ideologis (partai politik,

agama).26

Dalam kelompok-kelompok ini, antagonisme berkembang dengan

berbagai corak, dan menjadi tameng bagi antagonisme dari jenis lain.

26

Duverger, Sosiologi Politik, hal. 247.

28

d. Konflik Antara Kelompok Teritorial

Kelompok-kelompok territorial didasarkan pada eksistensinya daripada

melalui persamaan. Pada paruh abad kedua puluh, bangsa-bangsa masih

merupakan entitas territorial yang mendasar. Di dalam masa-masa purba,

kelompok-kelompok kesukuan dan kemudian di kota-kota meliputi

pengelompokan-pengelompokan utama secara horizontal. Kadang, komunitas-

komunitas yang besar berkembng, kemudian kita sebut sebagai imperium,

seperti Mesir, Assiria, Persia, dan Roma.27

Konflik antara bangsa-bangsa cenderung diselesaikan baik dengan

kekerasan (perang) atau semata-mata dengan prosedur kontraktual (perjanjian

atau pun persetujuan diplomatic), bilamana tidak ada arbitrase kekuasaan

politik. Kebanyakan kelompok-kelompok territorial berada di dalam bangsa-

bangsa. Ada “masyarakat universal” yang lebih kecil meliputi subdivisi,

seperti komune, daerah, dan provinsi. Lainnya adalah berupa subdivisi-

subdivisi dari masyarakat khusus yang juga dibentuk di dalam bangsa, seperti

cabang-cabang lokal dari asosiasi tertentu, perserikatan, dan masyarakat-

masyarakat dari titik tilik yang terakhir, pembagian kelompok-kelompok

territorial dan kelompok-kelompok korporatif gabungan satu dengan yang

lain. Antagonisme dalam ranah ini berkembang tergantung dari tingkat

integrasi nasional.

Ada pula kelompok-kelompok territorial di luar pengelompokan nasional,

beberapa diantaranya adalah subdivisi dari masyarakat internasional. Beberapa

27

Duverger, Sosiologi Politik, hal. 251.

29

bangsa bisa berorganisasi menjadi blok-blok yang kurang lebih koheren,

seperti NATO, blok timur, masyarakat Eropa, dan Organisasi negara-negara

Amerika. Politik internasional dengan demikian didasarkan bukan saja pada

antagonisme antar bangsa akan tetapi juga antagonisme antar blok bangsa-

bangsa. Beberapa kelompok teritorial tertentu berada pada titik yang sama

dengan bantuan nasional, misalnya di dalam gereja Katolik Roma, kita

mendapatkan gereja Katolik Perancis, gereja Katolik Spanyol, dan gereja

Katolik Amerika Serikat.28

Berkembangnya antagonisme antar kelompok teritorial adalah akibat dari

ketidaksamaan kepemilikan, seperti pemilikan alat produksi. Aspek material

dari konflik antara kelompok-kelompok teritorial kadang-kadang tersembunyi

di balik ideologi dan mitos-mitos, yang membuat kontroversi tersebut

kelihatannya lebih idealistis, kurang materialistis, namun tetap ada unsur dari

faktor material.

Sejalan dengan unsur-unsur riil tersebut, antagonisme antara kelompok-

kelompok teritorial seringkali menjadi tameng bagi konflik-konflik dari jenis

lain, seperti antagonisme kelas. Nasionalisme adalah alat untuk menutupi

permusuhan antara orang yang mempunyai privilege dan yang tertekan di

dalam suatu negara dengan rasa solidaritas yang berasal dari menjadi anggota

suatu komunitas teritorial yang sama.

Dalam hubungan tertentu, solidaritas teritorial bersifak arkaik, yang

didasarkan pada masa lalu yang ingin dipeliharanya, di mana solidaritas kelas

28

Duverger, Sosiologi Politik, hal. 254.

30

adalah fenomena yang lebih baru.29

e. Konflik antara Kelompok-kelompok Korporatif

Seperti kelompok teritorial, kelompok korporatif juga tergantung pada

berbagai jenis solidaritas melalui kesamaan. Kelompok professional adalah

kelas dari kelompok korporatif yang paling penting.

Dalam arti yang sempit, kelompok korporatif mempersatukan orang yang

terlibat di dalam kegiatan professional tertentu. Di dalam arti yang luas,

kelompo ini dapat berarti mereka yang dididik atau dilatih di dalam sekolah

yang sama, mereka yang menjadi anggota agen pemerintahan yang sama atau

klasifikasi professional yang sama, maupun sosialisasi yang terdiri dari orang

dengan kepentingan rekreasi yang sama (olahraga, atletik, dan asosiasi

kultural).30

f. Konflik antara Kelompok-kelompok Korporatif

Kelompok-kelompok professional adalah kelas dari kelompok korporatif

yang paling penting. Anggota-anggota dari suatu profesi atau organisasi

mempertahankan kemajuan korporat melawan anggota-anggota dari profesi

atau organisasi yang lain. Maka, ada antagonisme alami antara berbagai

profesi, dan pada saat yang sama, sebuah komunitas kepentingan di kalangan

anggota dalam profesi yang sama.

Secara umum, kepentingan kelas lebih kuat dari kepentingan korporat.

Karena itu, antagonisme kelas lebih penting secara politik daripada

29

Duverger, Sosiologi Politik, hal. 256. 30

Duverger, Sosiologi Politik, hal. 261.

31

antagonisme korporat. Namun dalam beberapa wilayah tertentu, kepentingan

korporat mengatasi kepentingan-kepentingan lain. Hal ini menjadi agak sering

di dalam pertanian, terutama konflik antara sector pertanian dalam ekonomi

dan sector industri dan sector komersial.31

Kaum Marxis beranggapan bahwa konflik korporat ini di dalam kelas

sosial yang sama menjadi kontradiksi daripada antagonisme. Ini berarti bahwa

konflik tersebut tidak terlalu fundamental.32

Salah satu contoh tentang kelompok-kelompok korporat yang berperan

sebagai kamuflase bagi antagonisme lain adalah doktrin korporati yang

berkembang pada tahun 1930-an. Ide fundamentalnya adalah untuk

mengorganisir bangsa-bangsa menurut profesi, di dalam kategori horizontal,

pekerja dan manager diwakili bersama dan bekerjasama di dalam di setiap

korporasi. Atas doktrin ini, negara-negara fasis membinasakan serikat pekerja

dan tidak memungkinkan para pekerja menyampaikan tuntutannya.

g. Konflik di Antara Kelompok-kelompok Ideologis

Kelompok-kelompok ideologis adalah kelompok dengan tubuh keyakinan

ideologis yang sama. Gereja-gereja, sekte-sekte filosofis, masyarakat

intelektual, dan dari partai-partai politik merupakan kelompok-kelompok

ideologis. Sebuah doktin menjadi ideologi ketika suatu kelompok sosial

menganutnya. Ketika ia berhenti menjadi sebagai hanya bangunan intelektual

dari seorang pemiki dan menjadi suatu ekspressi dari aspirasi, keinginan dan

31

Duverger, Sosiologi Politik, hal. 264. 32

Duverger, Sosiologi Politik, hal. 265.

32

keyakinan suatu kelompok orang (kelas, bangsa, dll). Sampai ke tingkat

bahwa kelompok ini berbeda dari kelompok lain, dan mempunyai organisasi

dan lembaga, dia merupakan kelompok ideologis.33

Pada masa sekarang, partai-partai merupakan kelompok ideologis utama

dari jenis politik. Kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang

berhubungan dengan politik tanpa secara langsung berurusan dengan mengejr

kekuasaan, berada dalam kategori yang sama. Pada waktu lain, kelompok

ideologis menerima bentuk-bentuk yang berbeda, seperti liga, asosiasi rahasia,

dan organisasi-organisasi paramiliter.

Ideologi-ideologi non-politik adalah yang tidak mempunyai hubunga-

hubungan langsung dengan kekuasaan, seperti ideologi agama, filosofis, dan

artistic.

Setiap ideologi cenderung menjadi suatu system yang komplit untuk

menjelaskan manusia dan dunia, di mana politik secara alami mendapatkan

tempatnya, karena berbagai aspek kegiatan manusia tidak terlalu gampang

dipisahkan satu dengan lainnya.

Seperti ideologi-ideologi politik, ideologi non-politik cenderung berfungsi

sebagai basis bagi kelompok-kelompok yang kurang lebih terorganisir.

Dengan demikian, agama mengambil bentuk gereja-gereja, filosofi menjadi

dasar dari berbagai sekte, dan kesenian melahirkan aliran-aliran dan gerakan-

gerakan dari berbagai jenis.

33

Duverger, Sosiologi Politik, hal. 266.

33

Hakekat ideologi membuat antagonisme kelompok-kelompok ideologi

non-politik lebih militant, dan semakin fundamental ideologinya. Inilah sebab

mengapa keterlibatan organisasi-organisasi gereja dan agama di dalam konflik

politik pada umumnya lebih kuat dan lebih menyerap daripada kelompok-

kelompok lain.34

B. Teori Elit Politik

Teori elit politik merupakan sebuah teori yang lahir dari hasil diskusi para

ilmuan sosial Amerika tahun 1950-an, yaitu Schumpeter (ekonom), Lasswell

(ilmuan politik) dan sosiolog C. Wright Mills. Mereka tulisan dari para

pemikir Eropa masa awal munculnya fasisme, diantaranya Vilfredo Pareto dan

Gaetano Mosca (Italia), Roberto Michels (seorang Jerman keturunan Swiss)

dan Jose Ortega Y. Gasset (Spanyol).35

Teori elit mengemukakan bahwa di dalam kelompok penguasa (the

ruling class) terdapat dua unsur; elit yang berkuasa (the ruling elite) dan

elit tandingan (opposition) yang mampu meraih kekuasaan jika elit yang

berkuasa kehilangan kemampuannya untuk memerintah. Elit tidak

selamanya selalu digambarkan hanya terdiri dari satu kelompok, namun

bisa juga berupa gabungan dari berbagai kelompok sosial. Kekuasaan

merupakan alasan bagi elit atau kelompok elit untuk mengambil peranan

aktif dalam politik.

Seiring berkembangnya zaman, banyak ahli politik yang

34

Duverger, Sosiologi Politik, hal. 268. 35

S.P. Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 201.

34

mengembangkan penafsirkan teori elit tersebut. Namun, mereka semua

sepakat akan dasar dari teori tersebut bahwa ada sekelompok kecil di

masyarakat yang memerintah masyarakat lainnya.

Pareto berpendapat bahwa masyarakat terdiri dari dua kelas. Pertama,

kelas atas. Kelas atas adalah kelompok elit yang memerintah dan tidak

memerintah. Kedua, kelas bawah atau sering disebut non-elit. Ia

memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah saja yang

menurutnya berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan dan

kelicikan. Kekuasaan dalam masyarakat terdapat dua kelas. Pertama, kelas

yang memerintah, terdiri dari sedikit orang, melaksanakan fungsi politik,

memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan-keuntungan yang

ditimbulkan dengan kekuasaan. Kedua, kelas yang diperintah, yang

berjumlah lebih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa

dengan cara-cara yang kurang lebih berdasarkan hukum dan paksaan.36

Dari penjelasan diatas, kelas pertama disebut kelompok elit politik.

Lipset dan Solari berpendapat bahwa elit ialah posisi puncak dalam

masyarakat pada struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu ekonomi,

pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan

pekerjaan-pekerjaan bebas.37

36

Abdul Munir Mulkan, Perubahan Perilaku Politik dan polarisasi ummat islam 1965-

1987 dalam perspektif Sosiologis, (Jakarta: CV Rajawali, 1989), h.56. 37

Saymour Martin Lipset dan A. Solari, “Elites in Latin America” dalam J.W. Schoorl,

Modernisasi: pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara sedang Berkembang,

penerjemah Soekadijo, (Jakarta: PT Gramedia, 1982), hal.128.

35

Soejono Soekanto, pakar Sosiologi Indonesia, menerangkan bahwa elit

adalah :

“Kelompok orang-orang yang dalam situasi sosial tertentu menduduki posisi

tertinggi, dianggap mempunyai kekuasaan besar dan hak-hak istimewa, kadang-

kadang diartikan sebagai golongan aristokrat yang berkuasa karena faktor

keturunan. Sering kali juga diartikan sebagai posisi-posisi dalam struktur sosial

yang relatif tinggi, sehingga mereka yang menduduki posisi-posisi tersebut juga

mempunyai kedudukan yang tinggi.”38

Istilah elit kemudian diartikan sebagai suatu minoritas pribadi yang

diangkat untuk melayani suatu kolektivitas atau kelompok dengan cara

yang bernilai sosial.39

Teori elit menjelaskan setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori

yaitu:40

1. Sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya

menduduki posisi untuk memerintah.

2. Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.

Kelompok elit sebenarnya bersifat heterogen atau terdiri dari berbagai

lapisan maupun kepentingan. Kelompok elit politik tersebut terbagi

kedalam tiga tipe, yaitu:

a. Elit politik yang dalam segala tindakan berorientasi pada kepentingan

pribadi atau golongan. Tipe ini cenderung bersifat tertutup atau

menolak kehadiran golongan dan kelompok lain. Dalam hubungannya

dengan sesama elit, tipe ini bekerjasama untuk mempertahankan

keadaan yang ada. Mereka bersikap dan berperilaku yang cenderung

38

Soerjono Soekanto, Kumpulan istilah-istilah Sosiologi, (Jakarta: UI Fakultas Ilmu-ilmu

Sosial, 1977), h. 51 dalam M. Mansyur Amin, dkk., Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di

Pedesaan (Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita, 1988), h.63. 39

Suzanne Keller, Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu Dalam

Masyarakat Modern, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hal.3. 40

S. P. Varma, Teori Politik Modern, hal.197.

36

memelihara dan mempertahankan struktur masyarakat secara jelas

dapat menguntungkannya.

b. Elit politik liberal. Kelompok ini bersikap dan berperilaku yang

membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warga masyarakat

untuk meningkatkan status sosial mereka. Tipe ini cenderung terbuka

terhadap golongan masyarakat yang bersangkutan agar mampu

bersaing secara sehat untuk menjadi elit, dan menyesuaikan diri

dengan lingkungan elit. Elit politik ini cenderung berorientasi pada

kepentingan masyarakat umum sehingga mereka juga akan bersikap

tanggap atas tuntutan masyarakat.

c. Pelawan elit. Pada tipe ini, para pemimpin berorientasi pada khalayak

dengan cara menentang segala bentuk kemapanan maupun dengan cara

menentang segala bentuk perubahan. Umumnya kelompok ini bersifat

ekstrim, tidak toleran, anti intelektualisme, beridentitas superioritas

rasial tertentu, dan menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan

aspirasinya.41

Perubahan pada proses politik terjadi oleh karena kaum elit politik

mengubah sikap mereka terhadap proses tersebut. Perubahan tersebut juga

bisa karena kelompok elit tersebut digantikan atau ditentang oleh satu elit

yang lain karena mempunyai sikap yang berbeda terhadap proses politik.

41

Ramlan Surbekti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Grasindo, 1992), hal.76.

37

Kaum elit yang tidak memegang kekuasaan akan lebih cenderung merasa

berkepentingan dengan perluasan partisipasi politik untuk meraih kekuatan

dan juga untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan politik.42

42

Samuel Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang,

penerjemah Sahat Simamora (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hal. 39-41.

38

BAB III

SURIAH SPRING

Suriah spring adalah gelombang demonstrasi di Suriah dengan tujuan

menumbangkan rezim pemerintahan. Suriah spring merupakan efek domino

dari peristiwa Arab spring. Arab spring mengacu kepada sebuah keadaaan

saat pemerintah tidak lagi mendapatkan kedaulatan dari rakyatnya karena

ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah akibat terjadinya korupsi,

kesewenangan dalam menegakkan peraturan, dan tingginya kesenjangan

sosial, sehingga mendorong rakyat untuk berusaha menggulingkan

pemerintahan yang ada dan menggantinya dengan yang baru.

Revolusi tersebut memanfaatkan pemberontakan sipil dalam kampanye

dengan melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media

sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, dan Skype. Tujuannya ialah

mengorganisir dan meningkatkan kesadaran khalayak terhadap usaha-usaha

penekanan dan penyensoran internet oleh pemerintah.43

Motor penggerak revolusi tersebut adalah para pemuda berpendidikan

di masing-masing negara Timur Tengah yang dilanda revolusi. Revolusi

tersebut menekankan bahwa kekuasaan otoriter sudah tidak tepat diterapkan

di negara Timur Tengah dan ingin mengubahnya menjadi demokrasi.

Arab Spring yang dimulai pada tanggal 18 Desember 2010 di negara

Tunisia kemudian menjalar ke negara-negara Arab lain diantaranya; Mesir,

43

Agastya, Arab Spring : Badai Revolusi Timur Tengah., hal. 12

39

Libya, Bahrain, Oman, Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, Kuwait, Lebanon,

Sudan, dan perbatasan Israel.

Dalam kekusutan revolusi di Timur Tengah, tidak sedikit campur tangan

pihak asing yang turut memanfaatkan momentum tersebut seperti Cina,

Rusia, Amerika Serikat.

1. Lahirnya Negara Suriah

Suriah pada awalnya merupakan bagian dari negara Republik Arab.44

Nama Suriah atau Syria berasal dari bahasa Arab, al-Sham atau Levant dalam

bahasa Inggris. Daerah yang ditunjuk oleh kata ini telah berubah dari waktu ke

waktu. Suriah terletak di ujung timur Mediterania, antara Mesir dan Saudi

Arabia di selatan dan Kilikia di utara, Peregangan pedalaman untuk

memasukkan Mesopotamia, dan memiliki batas pasti ke timur laut yang

menggambarkan dari barat ke timur, Commagene, Sophene , dan Adiabene.

Keadaan geografi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam sejarah

Suriah.45

Suriah memiliki bahasa resmi bahasa Arab dengan satuan mata uang

Pound Syria.

Sebagai sebuah negara dengan berbagai entitas46

di dalamnya, Suriah

44

H. Munawir Sjadzali, M.A, Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,

5th

ed. (Jakarta : UI-Press, 2008), hal. 224. 45

Suriah terletak di pantai Timur Laut Tengah; di utara berbatasan dengan Turki, di timur

berbatasan dengan Irak, di barat berbatasan dengan Lebanon dan Laut Tengah, di selatan

berbatasan Yordania dan Israel, beribu kotakan Damaskus Luasnya 185.180 km2, penduduknya

12.254.000, kepadatan penduduk 66/km2. Sumber : Ensiklopedia Islam, PT Ichtiar Baru Van

Hoeve 1999, hal 321, tetapi dalam Ensiklopedi Geografi, Intermassa, cetakan tahun 1990, hal 217,

bahwa penduduk Syiria berjumlah 12.210.000, dan kepadatan penduduk 65/km2. 46

Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun

40

terdiri atas mayoritas komunitas Muslim Sunni 75%, yang secara historis tetap

dominan, dan beberapa komunitas minoritas lainnya; Kristen 19%, dan

beberapa sekte Islam heterodoks, Alawiy 11,5%, Druze 3%, dan Ismailiy

1,5%, yang sebagian besar di pedesaan, khususnya kaum Alawiy.47

Keadaan geografi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam

sejarah Suriah, negeri yang sudah dihuni manusia sejak zaman batu. Bukti

arkeologi menunjukkan bahwa Suriah pernah menjadi salah satu pusat

peradaban tertua di dunia. Karena terletak di persilangan jalur perdagangan

dan militer antara Laut Tengah, Mesopotamia, dan Mesir, maka Suriah

menjadi sasaran penyerbuan dari negara-negara tetangganya.

Suriah juga merupakan tempat sejarah Kekristenan yang paling

berpengaruh; Saulus dari Tarsus telah melewati Jalan ke Damaskus, kemudian

dikenal sebagai Rasul Paulus, dan muncul sebagai tokoh penting dalam Gereja

Kristen terorganisir pertama di Antiokhia di Suriah kuno, yang mana ia

meninggalkan jejak perjalanan misionaris.

Pada 1920, Kerajaan Suriah didirikan oleh Faisal I dari keluarga

Hashimiah, yang kemudian menjadi Raja Irak . Namun, pemerintahannya di

Suriah berakhir setelah hanya beberapa bulan, setelah bentrokan antara

pasukan Arab Suriah dan pasukan Perancis pada Pertempuran Maysalun.

Pasukan Perancis menduduki Suriah setelah konferensi San Remo dan

tidak harus dalam bentuk fisik.

47Shireen T Hunter, Politik Kebangkitan Islam (Penerbit Tiara Wacana, 2001), hal. 59.

41

meminta kepada Liga Bangsa-Bangsa untuk menempatkan Suriah di bawah

mandat Perancis.48

Pada tahun 1925 Sultan Pasha al-Atrash memimpin pemberontakan di

Druze dan menyebar ke seluruh bagian Suriah dan Lebanon. Hal ini dianggap

sebagai salah satu revolusi yang paling penting terhadap mandat Perancis,

karena pertempuran mencakup seluruh Suriah dan menyaksikan pertempuran

sengit antara pemberontak dan pasukan Prancis. Pada 23 Agustus 1925 Sultan

Pasha al-Atrash resmi menyatakan revolusi melawan Perancis, dan segera

meletus pertempuran di Damaskus, Homs dan Hama. Al-Atrash

memenangkan beberapa pertempuran melawan Prancis pada awal revolusi,

terutama Pertempuran Al-Kabir pada tanggal 21 Juli 1925, Pertempuran al-

Mazra pada tanggal 2 Agustus 1925, dan pertempuran di dataran Almsifarh

dan Suwayda.

Setelah mengalami kekalahan, kemudian Perancis mengirimkan ribuan

pasukan ke Suriah dan Libanon dari Maroko dan Senegal yang dilengkapi

dengan senjata modern. Hal ini secara dramatis mengubah hasil pertempuran

dan mengizinkan Prancis untuk memperoleh kembali banyak kota, meskipun

perlawanan berlangsung sampai musim semi 1927. Perancis menghukum mati

Sultan al-Atrash, tapi ia melarikan diri dan kemudian para pemberontak

akhirnya diampuni oleh Perancis. Ia kembali ke Suriah pada 1937 setelah

penandatanganan Perjanjian Perancis – Suriah.

48

Peter N Stearns, William Leonard Langer, Ensiklopedi of World History “The Midle

East”, Houghton Mifflin Books, London, hal 761.

42

Suriah dan Perancis merundingkan 7% perjanjian kemerdekaan pada bulan

September 1936, dan Hashim al-Atassi, yang merupakan Perdana Menteri di

bawah pemerintahan Raja Faisal, adalah presiden pertama yang dipilih di

bawah konstitusi baru, yang juga merupakan titik awal pertama dari republik

modern Suriah. Namun, perjanjian tersebut tidak pernah berlaku karena

legislatif Perancis menolak untuk meratifikasinya. Dengan jatuhnya Perancis

pada tahun 1940 selama Perang Dunia II, Suriah berada di bawah kontrol

Pemerintah Vichy sampai Inggris dan Perancis Merdeka dan menduduki

negara itu kembali pada bulan Juli 1941. Suriah memproklamirkan

kemerdekaannya lagi tahun 1941, namun tidak sampai 1 Januari 1944 negara

tersebut diakui sebagai republik merdeka. Pada bulan April 1946, Prancis

mengundurkan tentara mereka karena mendapat tekanan dari kelompok-

kelompok nasionalis Suriah dan Inggris, dan kemudian meninggalkan Suriah

di tangan pemerintahan republik yang telah terbentuk selama mandat.49

Melihat ada cara untuk mempertahankan posisinya melalui manuver dalam

negeri, pemerintah Suriah berbalik ke Mesir dan meminta bantuan kepada

Presiden Gamal Abdul Nasser. Diskusi tentang persatuan antara Suriah dan

Mesir telah dilaksanakan pada tahun 1956 tetapi sempat tergangu oleh krisis

Terusan Suez. Kemudian opsi tentang persatuan Mesir dan Suriah kembali

dibicarakan pada bulan Desember 1957, ketika Partai Ba‟ath mengumumkan

bahwa telah terjadi perundingan untuk bersatu dengan Mesir.

49

Background : Syria “bureau of Near Eastren Affairs”, United States Dapartment of

State, May 2007.

43

Persatuan Suriah dan Mesir di Republik Persatuan Arab (RPA)

diumumkan pada tanggal 1 Februari 1958, dan kemudian diratifikasi oleh

plebisit50

di setiap negara. Namun, bentuk RPA bukan seperti apa yang telah

disiapkan oleh para anggota partai Ba‟ath. Salah satu alasan Nasser untuk

menyutujui bentuk serikat adalah bahwa kedua negara benar-benar

terintegrasi. Persatuan ini tidak berjalan lama, sehingga pada 28 September

1961 terjadi kudeta militer dan membuat Suriah akhirnya memisahkan diri dan

kembali menjadi negara Republik Suriah. Kemudian, kabinet baru dibentuk

dengan partai Ba‟ath sebagai penguasanya.

Kudeta militer kembali terjadi di Suriah pada 13 Nopember 1970, dimana

Menteri Pertahanan Suriah pada masa itu, Hafiz al-Assad, menobatkan dirinya

sebagai Perdana Menteri.

Selama Suriah berada di bawah kepemimpinan Hafez Al-Assad, hingga ia

tutup usia pada 10 Juni 2000. Kemudian, tampuk kepemimpinan dilanjutkan

oleh anaknya, Bashar Al-Assad, hingga saat ini.

2. Transisi Kepemimpinan kepada Bashar al-Asad

Presiden Suriah hingga saat ini adalah Bashar al-Asad. Ia menjabat

sebagai presiden sejak tahun 2000 menggantikan mendiang ayahnya, Hafiz

al-Asad yang meninggal pada tahun yang sama. Selain sebagai presiden,

Bashar juga menjabat sebagai Sekertaris Wilayah partai Ba‟ath.

50

Pemungutan suara umum untuk menentukan status daerah tersebut.

44

Pada mulanya, pilihan untuk meneruskan tampuk kepemimpinan jatuh

kepada Rif‟at Al-Asad, yang merupakan adik dari Hafiz Al-Asad, kepala

pusat pertahanan, sebelum akhirnya badan tersebut bergabung kedalam

Syirian Army pada pertengahan tahun1980an. Namun akhirnya, kepercayaan

padanya hilang setelah ia terang-terangan melakukan konspirasi untuk

menurunkan kakaknya, Hafiz Al-Asad, saat ia koma.

Setelah sembuh dari koma, Hafiz mulai menurunkan adiknya dari kursi

pemerintahan, dan berakhir dengan pemecatan Rif‟at dari posisinya sebagai

wakil Presiden bagian keamanan nasional.

Pilihan selanjutnya untuk meneruskan kepemimpinan jatuh kepada anak

tertuanya, Basil Al-Asad. Pada permulaan tahun 1990, Hafiz bekerja keras

mempersiapkan Basil untuk menjadi presiden Suriah selanjutnya. Namun,

kecelakaan mobil pada tahun 1994 telah merenggut nyawa Basil.

Ketika saudaranya meninggal dalam kecelakaan, Bashar Al-Asad, salah

satu anak laki-laki Hafiz, sedang menempuh pendidikan dokter spesialis mata

(ophthalmology)51

. Pidato resmi selama pemakaman Basil, berkali-kali

mengarahkan bahwa penerus selanjutnya adalah Bashar. Segera setelah itu,

usaha peningkatan kekuasaan pada Bashar pun dimulai. Ia ditugaskan untuk

menggantikan posisi kakakanya, Basil Al-Asad, sebagai pasukan penjaga

keamanan negara. Setelah tahun 1998, ia dipercayakan untuk mengemban

tanggung jawab atas kebijakan negara Suriah terhadap Lebanon dan

memimpin kampanye melawan korupsi.

51

Oftalmologi adalah spesialis medis yang berurusan dengan diagnosis dan pengobatan

gangguan yang mempengaruhi mata dan bagian terkait dari sistem visual.

45

Bashar dilatih secara bertahap agar siap menggantikan ayahnya sebagai

presiden. Persiapan tersebut dilakukan melalui tiga tahap; pertama, dibangun

sebuah kekuatan dukungan untuk Bashar di bidang militer dan perlindungan.

Kedua, membangun kesan dan figur sosok seorang Bashar al-Asad. Ketiga,

Bashar diperkenalkan lebih mendalam dengan mekanisme untuk mengatur

negara. Sementara persiapan Bashar terus dilaksanakan, Hafiz Al-Asad secara

hati-hati terus mengganti anggota pasukan keamanan yang terlihat menolak

pengangkatan Bashar sebagai penggantinya kelak. Salah satu orang

terkemuka yang ikut dicopot dari posisinya adalah Hikmat al-Shihabi52

,

seorang kepala staff angkatan bersenjata.53

Transisi kepemimpinan Hafiz Al-Asad kepada putranya, Bashar Al-Asad,

tahun 2000 berjalan begitu lancar. Tidak ada pergolakan menentang

kepemimpinan Bashar saat itu. Untuk meluruskan rencana tersebut, Hafiz pun

telah merubah konstitusi perihal batas minimal seseorang untuk menjadi

presiden yaitu menjadi minimal 34 tahun agar Bashar bisa segera menduduki

posisi presiden tersebut. Untuk mencapai posisi presiden itu pun, Bashar Al-

Asad mendapat kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal dan

menetapkannya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Suriah.

Transisi kepemimpinan tersebut tidak lepas dari peran para petinggi di

52

Hikmat al-Shihabi (8 Januari 1931 – 5 Maret 2013) adalah seorang perwira militer

Suriah, yang pernah menjabat sebagai kepala staf pasukan militer Suriah antara 1974 hingga 1998.

Shihabi lahir dari sebuah keluarga Sunni pada tahun 1931 di kota Al Bab, propinsi Aleppo. Ia

meniti karir militernya dengan masuk di sekolah militer Suriah di kota Homs dan kemudian ia

melanjutkan pendidikan militernya di Amerika Serikat. 53

Nadjib Ghadbian “The New Asad Dynamics of Continuity and Change in Syria” Middle

East Journal, Vol.55, No. 4 (2001) hal. 626

46

pemerintahan seperti, menteri pertahanan Letnan Jenderal Mustafa Tlas,

kepala staf angkatan bersenjata Letnan Jenderal „Ali Aslan, Mayor Jenderal

„Asif Shawkat, Mayor Jenderal Bahjat Sulayman yang merupakan saudara

ipar Bashar dan juga petinggi di badan intelijen, dan kepala badan keamanan

negara Mahir Al-Asad yang juga merupakan adik Bashar Al-Asad. Satu-

satunya orang yang bukan termasuk sekte Alawiy adalah Mustafa Tlas yang

telah berkarir di militer sejak Hafiz Al-Asad berkuasa.

3. Pemerintahan Bashar al-Asad

a. Kebijakan Luar Negeri

Saat melaksanakan tugasnya sebagai presiden, awalnya Bashar

memiliki sikap yang berbeda dengan mendiang ayahnya. Ada beberapa

kebijakan yang dilanjutkan olehnya, namun ada pula yang berbeda untuk

membuktikan bahwa sikap yang ia ambil lebih efektif dan berhasil.

Kebijakan yang dilanjutkan oleh Bashar terutama pada kebijakan luar

negeri diantaranya alasan proses damai negara Arab dengan Israel,

kehadiran militer Suriah di Lebanon, dan hubungan Suriah dengan dunia.

Permasalahan dataran Golan yang diambil dari Suriah oleh Israel, dan

keengganan Israel untuk mengembalikan seluruh wilayah yang merupakan

wilayah Suriah sebelum tahun 196754

dan seluruh perjanjian dengan

54

Perang Enam Hari (Milkhemet Sheshet HaYamin) atau Perang Arab-Israel 1967 adalah

perang antara Israel menghadapi tiga gabungan negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah.

Negara Arab tersebut mendapat bantuan dari Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan, dan Aljazair.

Perang tersebut berlangsung 6 hari. Pada tanggal 5 Juni 1967, Israel melancarkan serangan

47

mengembalikan kembali wilayah Palestina seperti sebelum terjadinya

intifada Al-Aqsha.55

Di lain pihak, kepemimpinan Bashar tidak segera

melanjutkan negosiasinya dengan Israel perihal dataran tinggi Golan.

Padahal semasa ia menjabat sebagai presiden, Hafiz Al-Asad, selalu

menekan Israel untuk segera mengembalikan datarang tinggi Golan. Apa

yang dilakukan Hafiz Al-Asad tersebut membuat rakyat Suriah dan Arab

begitu menghormatinya. Selain itu, mereka juga menghormatinya karena

perbedaan sikap yang ditunjukkan Hafiz Al-Asad terhadap Israel berbeda

dengan para pemimpin negara Arab lainnya, seperti Anwar Sadat (Mesir),

Raja Husein (Jordania), dan pemimpin PLO Yasir „Arafat yang bersedia

menandatangani perjanjian damai dengan Israel, dan hal tersebut

merupakan penghinaan bagi rakyat Arab.56

Hafiz Al-Asad juga menolak

melakukan hal ramah tamah kepada pemimpin Israel walaupun menteri

luar negeri Suriah berjabatan tangan dengan perdana menteri Israel.

Sebelum terjadinya intifada kedua, Suriah dan Israel sudah memulai

hubungan yang semakin baik untuk mencapai kesepakatan damai.

Keduabelah pihak menyadari kepentingan atas kesepakatan damai

tersebut. Setelah meninggalnya Hafiz, terlihat berbagai tanda kesediaan

terhadap pangkalan udara Mesir karena takut akan invasi dari Mesir. Kemudian, Yordania

menyerang Yerusalem Barat dan Netanya. Pada akir perang. Israel merebut Yerusalem Timur, Jalur

Gaza, Semenanjung Sinai, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Sumber : Wikipedia Indonesia. 55

Intifada adalah gelombang kerusuhan dalam bahasa Arab. Intifada di Palestina terjadi

dua kali. Pertama pada tahun 1987 hingga 1993, dan kedua pada 28 Sepetmber tahun 2000 hingga

8 Februari 2005 yang lebih dikenal dengan Intifada Al-Aqsha. Intifadah Al-Aqsha merupakan

pemberontakan kedua Palestina atas pendudukan Israel di negara tersebut. Kejadian tersebut

dimulai pada saat Ariel Sharon berkunjung ke wilayah masjid Al-Aqsha dengan membawa 1000

pasukan militer ke wilayah tersebut. 56

Ghadbian, “The New Asad Dynamics of Continuity and Change in Syria” hal. 627.

48

untuk melanjutkan perundingan. Namun presiden baru, Bashar Al-Asad,

tidak juga mencanangkan proses tersebut.

Kebijakan luar negeri selanjutnya adalah pendudukan tentara Suriah di

Lebanon. Permintaan penarikan kembali pasukan militer Suriah di

Lebanon semakin kencang seiring dengan penarikan kembali pasukan

Israel dari selatan Lebanon. Lebanon merupakan negara yang menjadi

pemisah antara nergara Suriah dan Israel. Banyak keuntungan yang

didapat oleh Suriah atas kehadiran tentara Suriah di negara tersebut. Ada

tiga sektor ekonomi yang di dapat Suriah atas pendudukan ini, yaitu para

perwira militer dan keamanan Suriah terlibat dalam penyeludupan,

pengusaha Suriah yang memanfaatkan bank Lebanon dan lembaga

keuangan yang bersifat liberal, dan hampir setengah juta tenaga kerja

Suriah yang sekarang ini bekerja di Lebanon.57

Namun keuntungan tidak hanya didapat oleh pihak Suriah tetapi juga

pihak Lebanon. Ada golongan Lebanon yang mendapat keuntungan atas

pendudukan tentara Suriah tersebut, diantaranya adalah gerakan Hizbullah,

yang mendapat dukungan kuat dari Suriah dan Iran selama gerakan

tersebut berperang melawan Israel. Selanjutnya, Hizbullah bertransformasi

menjadi sebuah gerakan politik dan bekerja dari dalam sistem,

mengadvokasi dan mendukung rakyat yang tertindas dalam kehidupan

masyarakat di Lebanon. Sejauh ini, Hizbullah dapat memanfaatkan

57

Ghadbian, “ The New Asad Dynamics of Continuity and Change in Syria” hal. 629.

49

perannya dalam kemenangan atas pasukan Israel.

Penarikan kembali pasukan Israel dari Lebanon tidak membuat

pasukan Hizbullah menerima begitu saja. Pemimpin golongan tersebut

menginginkan bahwa untuk mencapai kesepakatan damai, Israel harus

mengembalikan perkebunan Seb‟a, sebuah wilayah yang Israel ambil pada

perang tahun 1967, dan juga pembebasan tahanan-tahanan Lebanon dari

penjara Israel, yang sebagian merupakan aktivis Hizbullah. Pihak Israel

juga menghitung bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Israel untuk bertahan

akan jauh lebih besar ketimbang penarikan mundur. Hal itu pula yang

menjadi pertimbangan keberadaan pasukan Israel di Lebanon, dan dengan

penarikan mundur, Israel berharap juga dapat memperdalam kertakan

antara Suriah dan Lebanon atas gagasan ketidakterpisahkan kepentingan.

Banyak rakyat Lebanon menetang keberadaan pasukan Suriah dan

penentangan tersebut semakin hari semakin membesar. Mereka

berpendapat bahwa kepentingan nasional Suriah dengan Lebanon tidaklah

sama. Mendapat penentangan yang besar, Gerakan Hizbullah mencari

dukungan dari kelompok-kelompok pro-Suriah dan juga terus berusaha

menentang usaha-usaha yang dilakukan Lebanon untuk berhenti

bekerjasama dengan Suriah. Selain Hizbullah, keberadaan pasukan militer

Suriah juga mendapat dukungan dari kelompok Syiah Lebanon “Amal”,

serta politisi Sunni Lebanon.58

Pada 14 Juni 200559

, ribuan pasukan Suriah

58

Ghadbian, “ The New Asad Dynamics of Continuity and Change in Syria” hal. 630.

50

dievakuasi dari sekitar Beirut dan menyerahkan barikade mereka kepada

tentara Lebanon.

Pada Agustus 2001, tentara Lebanon menahan ratusan pendemo dan

massa pro-oposisi Lebanon. Tindakan keras ini diambil akibat kemelut

politik, sejak hal tersebut mengambil posisi tanpa pemeberitahuan

sebelumnya dari Perdana Menteri, dan diikuti oleh vonis hukuman dari

politisi dan anggota persatuan ahli hukum. Ketika sebagian besar

demonstran dibebaskan secara langsung atau pun diberikan hukuman yang

ringan, penangkapan tersebut merupakan pengingat dari pendukung Suriah

dalam tentara Lebanon atas bahaya menjadi oposisi dari persaudaraan

tentara Suriah atau “Brotherly Syrian Army”.60

Ketika penarikan kembali seluruh tentara Suriah tidak dapat dihindari,

kedua, Suriah dengan Lebanon, negara yang mendapatkan keuntungan dari

konflik Suriah di dalam negara tersebut akan menentang pergerakan

apapun yang akan mengancam kepentingan dan hak istimewa yang

mereka dapatkan. Perang sipil yang terjadi di Lebanon telah menyebabkan

Lebanon dan Suriah tidak mempu untuk tidak mencampuri masalah negara

masing-masing sejak hubungan antara mereka terjalin ketika tentara

Suriah memasuki wilayah Lebanon pada tahun 1967.

Kebijakan luar negeri Suriah selanjutnya adalah hubungan antar

59

“Penarikan Pasukan Suriah dari Lebanon,” artikel diakses pada 18 Mei 2015 dari

http://www.dw.de/penarikan-pasukan-suriah-dari-lebanon/a-2957553 60

Ghadbian, “ The New Asad Dynamics of Continuity and Change in Syria” hal. 631.

51

pemimpin negara-negara di sektor regional dan internasional. Setelah

dalam jangka waktu yang lama terisolasi hingga pada tahun 1980an, Hafiz

Al-Asad membuat strategi dan menawarkan kembali bantuan agar Suriah

dapat kembali hadir dalam tatanan dunia pasca perang dingin. Hafiz

menyadari bahwa runtuhnya Uni Soviet sebagai penyokong utama Suriah

dan juga salah satu pemeran utama dari perang dingin, dapat memperkeruh

kondisi negaranya sehingga mempersulit Suriah untuk meraih kesamaan

derajat dengan Israel. Untuk memulihkan kembali kondisi dimana banyak

sekutu Suriah yang hilang, namun juga mengambil kesempatan untuk

menjadi salah satu negara yang mengendalikan tatanan dunia, Hafiz al-

Asad membuat keputusan untuk bergabung dengan dengan koalisi

Amerika untuk menentan Iraq selama Perang Teluk tahun 1990 hingga

1991, walau pun hal tersebut sangat jelas melanggar keyakinan partai

Ba‟ath, yang juga merupakan partai yang sama dengan pemerintahan Iraq.

Langkah berikutnya yang diambil Suriah adalah menghadiri konferensi

perdamaian di Madrid pada Oktober 1991. Langkah tersebut dapat

membuat Suriah mendapatkan pinjaman dan bantuan keuangan dari

negara-negara Teluk, dan dapat memperlemah langkah rivalnya, Saddam

Husein, memasuki proses yang akan membuat Suriah mendapatkan

dataran tinggi Golan kembali, sehingga dapat meringankan beban

negaranya untuk anggaran militer dan mengeluarkan Suriah dari Isolasi

dan merubah pandangan public atas Suriah sebagai negara miskin.

52

Saat ini, Suriah memiliki hubungan baik dengan negara-negara teluk

Arab, Iran, Mesir, dan Jordania sepeninggal Raja Husein. Selama tahun

pertama Bashar al-Asad memerintah, Jordania dan Suriah telah menambah

hubungan ekonomi bilateral. Dari segi politik, kedua negara telah

meningkatkan hubungan mereka dan mengurangi kritik posisi masing-

masing negara terhadap Israel. Jordania telah mengungkapkan

dukungannya terhadap Suriah dalam upaya mendapatkan kembali dataran

tinggi Golan. Suriah telah membebaskan tahanannya yang berkebangsaan

Jordania, ketika pemimpin Ikhwanul Muslimin Suriah meninggalkan

pengasingannya di Amman, Jordania. Peningkatan hubungan antara dua

negara sejak kepergian Raja Husein dan Hafiz al-Asad, dapat ditunjukkan

sebagian dalam pergantian kepemimpinan dan kesamaan pandangan

pragmatis atas pemimpin baru Damaskus dan Amman.61

Setelah menjadi presiden, Bashar al-Asad juga memperbaiki hubungan

antara pemerintahan Suriah dengan Yasir Arafat. Semasa hidup Hafiz al-

Asad, Arafat merupakan orang yang dengan penuh kegigihan menentang

usaha Hafiz untuk menguasai PLO62

. Selama beberapa tahun, Yasir

menjadi persona non grata63

di Damaskus. Masing-masing pihak

61

Ghadbian, “ The New Asad Dynamics of Continuity and Change in Syria” hal. 632. 62

PLO (Palestine Liberation Organisation) atau yang lebih dikenal dengan Organisasi

Pembebasan Palestina adalah sebuah lembaga politik resmi bangsa Arab Palestina yang telah

mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1969 dengan

ketuanya, Yasir Arafat. Ia memimpin hingga tahun 2004. Organisasi ini merupakan sebuah wadah

untuk mempersatukan semua organisasi perlawanan demi memperjuangkan wilayah Palestina di

tanah Arab. 63

Persona non grata adalah istilah dalam bahasa Latin yang dipakai dalam perkancahan

politik dan diplomasi internasional. Secara harfiah berarti orang yang tidak diinginkan. Orang-

orang yang termasuk dalam persona non grata biasanya tidak boleh hadir di suatu tempat atau

53

menyalahkan atas ketiadaan kordinasi dalam negosiasi dengan Israel, yang

mana memungkinkan pemerintah Israel mempermainkan salah satu pihak

untuk melawan yang lain.

b. Kebijakan Ekonomi

Kepemimpinan Bashar diharapkan dapat memberikan perubahan-

perubahan pada bidang perbaikan ekonomi, sistem politik, dan birokrasi.

Menjelang berlangsungnya kepemimpinan Bashar al-Asad, telah beredar

kabar bahwa akan ada perbaikan di bidang ekonomi dan sistem politik.

Pada kedua bidang tersebut, Bashar mengerahkan dukungan penuh dan

mempererat kekuasaannya.

Sebelum kepergian ayahnya, Bashar telah melakukan kampanye anti

korupsi, dan memecat Jenderal Muhammad Bashir al-Najjar, yang

merupakan kepala bagian intelejen dengan tuduhan korupsi. Al-Najjar

dikeluarkan dari posisinya dan dijatuhi hukuman dua puluh tahun penjara

atas dakwaan korupsi yang ia lakukan pada tahun 1998. Kampanye

tersebut mencapai puncaknya dengan pembubaran kabinet dan

pembentukan kabinet baru pada Maret 2000.64

Kampanye tersebut

membuat rakyat dan aktivis Suriah beranggapan bahwa Bashar akan

menciptakan perubahan dalam negera tersebut.

negara. Apabila ia sudah ada di negara tersebut, ia harus dideportasi.

64Ghadbian, “ The New Asad Dynamics of Continuity and Change in Syria” hal. 633

54

Pada masa pemerintahan Hafiz al-Asad, perekonomian Suriah berada

dibawah negara-negara disekitarnya ditambah dengan permasalahan-

permasalahan seperti korupsi, kelebihan tenaga kerja yang tidak sesuai

dengan jumlah lapangan kerja, inefisiensi atau tidak tepat guna dalam

menelola keuangan negara. Pendapatan perkapita Suriah sekitar 1.000

dollar, tertinggal jauh dengan Lebanon yang mencapai angka 3.000 dollar,

dan Israel dengan 17.000 dollar. Pengangguran diperkirakan berjumlah

sekitar 22%, dan negara membelanjakan lebih dari 7% dari PNB dan

hampir 50% dari anggaran adalah untuk pembiayaan militer dan pasukan

keamanan. Hal tersebut diperparah dengan terbatasnya sumber daya alam,

jumlah militer yang terlalu besar, berkurangnya bantuan luar negeri,

korupsi, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu sekitar 3,15%.65

Kondisi tersebut membuat pemuda Suriah bersedia mendukung segala

kebijakan yang dapat memperbaiki perekonomian di negara tersebut

termasuk mendukung Bashar yang juga menggagas ide pembaharuan

tersebut. Perekonomian Suriah membutuhkan perubahan struktural yang

diadopsi dari negara-negara sosialis Eropa Timur. Mendiang presiden

Hafiz al-Asad melakukan liberalisasi ekonomi dengan setengah hati, yang

mana termasuk pengokohan pada sektor swasta dan mendorong investasi

asing. Peningkatan sektor bisnis di Suriah menjadi dukungan untuk Bashar

dalam usahanya mengarahkan sektor ekonomi pada menuju ekonomi

liberal dan mengarahkannya ke arah pasar bebas.

65

Ghadbian, “ The New Asad Dynamics of Continuity and Change in Syria” hal. 634.

55

Perbaikan ekonomi yang Bashar al-Asad canangkan pada awal

penobatannya sebagai presiden, tetap ia laksanakan. Namun, kerja

kerasnya dalam memperbaiki perekonomian dalam negeri hanya dirasakan

oleh mereka yang dekat, memiliki hubungan, serta ikatan keluarga dengan

rezim. Tekadnya untuk memberantas korupsi hanya sampai pada pidato-

pidato awal pemerintahannya saja.66

Tahun 2004, Suriah dikenai sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat yang

membuat kegiatan eksport-import negara tersebut terbatas dan sempat

menyebabkan gejolak anti pemerintah oleh kalangan rakyat Suriah.67

Banyak industri-industri produktif yang sebelumnya mampu menyerap

banyak tenaga kerja muda dibongkar pada saat Bashar al-Asad

memerintah, sehingga memperbanyak pengangguran pada usia kerja.

Perekonomian diubah menjadi perekonomian rente yang dikontrol dan

dikuasai oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan rezim yang

berkuasa. Sebanyak 81 persen lulusan perguruan tinggi membutuhkan

waktu paling kurang empat tahun untuk mendapatkan pekerjaan pertama

mereka.

Pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan

66

Kuncahyono, Musim Semi di Suriah : Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi, hal. 75. 67

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Suriah guna memperkuat

tekanan politik Washington terhadap Damaskus. Presiden George W. Bush memerintahkan

larangan semua jenis ekspor kecuali bahan pangan dan obat-obatan dan melarang hubungan

lalulintas udara dengan Suriah. Tindakan itu didasarkan pda tuduhan bahwa selama ini Suriah telah

mendukung terorisme dan bercita-cita memiliki senjata pemusnah massal. Bush menjanjikan

pencabutan sanksi, bila Suriah bersedia bekerjasama dalam perang anti terror. Wakil pemerintah

Suriah menyatakan, Damaskus tetap ingin melakukan dialog dengan AS. Sumber

http://www.dw.de/as-jatuhkan-sanksi-terhadap-suriah/a-2953511

56

pekerjaan dan sumber daya alam yang semakin menipis. Produksi minyak

per hari pada tahun 2010 hanya 385.000 barrel, jauh di bawah tahun 1996

yaitu, 583.000 barrel.68

Perubahan iklim yang ekstrem sejak sepuluh tahun terakhir membuat

Suriah dan negara-negara Timur Tengah semakin kering.69

Hal tersebut

berpengaruh kepada sektor pertanian yang menghasilkan 20 persen GDP

Suriah. Karena semakin buruknya kondisi perekonomian, muncul sikap

ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa mulai dari kelompok

ekonomi terpinggirkan. Perbaikan sektor ekonomi tanpa adanya reformasi

dari sistem politik dirasa penuh keraguan oleh kalangan intelektual Suriah.

c. Kebijakan Politik

Bashar mewarisi sistem politik satu partai, yang didominasi oleh

militer yang beraliran sekte Alawi. Sistem tersebut terdiri dari

pemerintahan resmi dan pemerintahan bayangan. Pada pemerintahan

resmi, terdapat institusi seperti kabinet, parlemen, kepengurusan partai

Ba‟ath, dan beberapa partai kecil. Keputusan yang sebenarnya dibuat

dibelakang pemerintahan resmi tersebut, pada sebuah golongan kecil yang

berisikan kepala pemerintahan yang bertugas untuk memelihara kestabilan

68

Kuncahyono, Musim Semi di Suriah : Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi, hal. 88 69

Banyak wilayah di Suriah yang mengalami kekeringan akibat penurunan curah hujan.

Banyak desa, kampung-kampung, dan ladang-ladang ditinggalkan, mengungsi ke wilayah-wilayah

kumuh di kota-kota besar. Tahun 2009, International Institute for Sustainable Development

mencatat akibat penurunan curah hujan dan langkanya cadangan air menyebabkan sekitar 160 desa

di Suriah bagian utara pada periode 2007 – 2008, ditinggalkan penduduknya. Kekeringan juga

mengakibatkan banyak ternak yang mati. Sumber Trias Kuncahyono, Musim Semi di Suriah :

Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi, hal. 91-92.

57

rezim. Hanna Batatu, seorang ahli sejarah Timur Tengah, mengemukakan

bahwa 61% dari pemerintahan bayangan tersebut menganut sekte Alawi.

Pemerintahan bayangan ini memberikan jawaban kepada presiden yang

bersifat mutlak. Orang-orang yang berada di luar area pemerintahan dapat

tetap menjalankan pekerjaan mereka dengan tenang selama mereka tidak

ikut campur dalam keputusan politik.

Dari sudut pandang ekonomi politik, pada bagian hak istimewa di

dalam lapisan strata sosial Suriah, sistem ekonomi di Suriah di dominasi

oleh tiga golongan; pertama, pemimpin di sektor publik, kedua pengusaha

kelas kecil, ketiga pelindung kegiatan mereka yaitu dari kalangan

keamanan dan elit militer. Siapa pun yang bekerja sebagai aparat negara

tidak dapat tersentuh dari hukum, sehingga dapat memperkaya diri. Hal

tersebut dibiarkan oleh mendiang presiden, Hafiz al-Asad, untuk kalangan

yang telah setia kepadanya, dan sanggup untuk melakukan segala cara

untuk memelihara keamanan dan stabilitas rezim. Contoh penerapan dari

pemeliharaan keamanan pada era Hafiz al-Asad adalah pada tahun 1982

ketika pasukan keamanan dan elit militer, membombardir kota Hama,

yang menelan ratusan warga sipil.70

Pada tahun pertama pemerintahan Bashar, orang-orang yang bekerja di

pemerintahannya tidak akan ditolerir jika tersangkut kasus korupsi. Bashar

juga memperbaharui sektor-sektor negara namun tetap mempertahankan

70

Riza Shibudi, Menyandera Timur Tengah ( Hikmah Publishing House, 2007) hal. 34.

58

struktur politik yang ada. Kepemimpinan Bashar menjadi harapan baru

bagi rakyat Suriah.

Adanya iklim politik yang baru di Suriah pada saat itu membuat para

cendekiawan Suriah yang tergabung dalam “Kelompok 99”71

melayangkan

surat terbuka untuk meminta presiden segera menghentikan keadaan

darurat dan darurat militer yang berlaku sejak tahun 1963, membebaskan

para tahanan politik dan mengizinkan orang-orang Suriah yang diasingkan

untuk dapat kembali, serta mengabulkan kebebasan politik termasuk

kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Kelompok lain yang

mengatasnamakan dirinya sebagai “Friends of Civil Society” juga

mengeluarkan petisi serupa yang disebut “Manifesto 1000”. Pada

manifesto tersebut, menyatakan kembali keinginan yang sama dengan

surat dari kelompok sebelumnya dan juga menambahkan acuan untuk

masyarakat sipil dan keberagaman politik di Suriah. Tokoh terkemuka

pada pergerakan ini adalah Riyad Sayf72

. Perkembangan selanjutnya

terjadi forum-forum diskusi yang luas di berbagai tempat yang membahas

tentang masyarakat sipil, pluralisme, dan hak-hak asasi manusia.

Permintaan selanjutnya datang dari kelompok Ikhwanul Muslimin.

71

Kelompok 99 adalah kumpulan 99 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang

seperti cendekiawan, aktivis, pengacara, dosen, seniman, dokter, penulis, ekonom, musisi, jurnalis,

yang mendukung perubahan penuh politik di Suriah. Mereka meluangkan gugatannya pada sebuah

petisi pada 27 September 2000. Sumber :

http://www.meforum.org/meib/articles/0010_sdoc0927.html 72

Riyad Sayf adalah seorang oposisi pemerintah Suriah dan pengusaha terkemuka yang

mendirikan dan memimpin Forum Dialog Nasional. Sayf terpilih ke Parlemen Suriah pada tahun

1994 sebagai wakil dari kelompok independen dan terpilih lagi pada tahun 1998. Selama beberapa

tahun ia memiliki sebuah waralaba Adidas di Damaskus.

59

Kelompok tersebut menyatakan bahwa kepemimpinan Bashar tidaklah sah

dan meminta untuk agar kepemimpinan dapat dipilih secara terbuka.

Permintaan selanjutnya dari kelompok Ikhwanul Muslimin sama dengan

permintaan “Friends of Civil Society”, namun ada penambahan bahwa

pergerakan tersebut harus mendapatkan status resmi di dalam negeri,

karena sebelumnya menjadi anggota dari Ikhwanul Muslimin adalah

terlarang dan dapat dijatuhi hukuman mati.

Dari petisi-petisi tersebut, Suriah mengalami perubahan yang

signifikan. Pada 16 November 2000, pemerintah Suriah membebaskan 600

tahanan politik, anggota partai Ba‟ath Irak, dan anggota komunis.

Selanjutnya, pemerintah Suriah juga mensahkan pendirian surat kabar

swasta, al-Dumari. Minat baca rakyat Suriah meningkat hingga dicetak

75.000 eksemplar pada edisi pertama surat kabar tersebut. Pemerintah juga

melakukan hal yang sama dengan sayap dari partai komunis Suriah yang

telah setia kepada rezim Ba‟ath untuk menerbitkan surat kabar “Suara

Rakyat”. Hal tersebut merupakan kabar gembira bagi sebagian besar

rakyat Suriah. Namun, kalangan intelektual dan oposisi menginginkan

lebih hingga penghapusan menyeluruh atas darurat militer.

Setelah enam bulan semenjak pelantikannya sebagai presiden, dan

segala perubahan yang ia setujui, Bashar al-Asad berubah pikiran. Masa

sebelum Bashar menjabat kembali berlangsung. Forum-forum diskusi

dibatasi dan harus mengikutsertakan petugas keamanan. Siapapun yang

60

ingin menyelenggarakan pertemuan-pertemuan harus mengurus izin

seminggu sebelumnya, dan menyertakan informasi tentan topic

pembicaraan, pembicara, tamu undangan, dan materi pembicara.

Ada dua alasan untuk mengungkung aktifitas kelompok intelektual.

Pertama, keputusan para petinggi rezim dan penjaga keamanan yang

merasa bahwa kritik yang begitu tajam dan lantang terhadap pemerintah

jika tidak ditekan dapat meningkat dan dapat mengancam stabilitas negara.

Kedua, untuk membungkam kelompok intelektual tersebut sehingga

keinginan mereka akan adanya perubahan dalam segi politik dan reformasi

rezim terhenti.

Pasca pencabutan segala permohonan yang dilayangkan dalam petisi

maupun surat terbuka oleh rakyat, kepemimpinan Bashar al-Asad berubah

dari image pembawa perubahan menjadi sama dengan kepemimpinan

mendiang Hafiz al-Asad, diktatoris.

Gerakan tersebut belakangan dikenal dengan “Damaskus Spring”

kurang mendapat antusiasme dari mayoritas rakyat Suriah. Misi gerakan

tersebut tidak menyentuh kebutuhan pokok masyarakat Suriah yang

sedang menghadapi masalah ekonomi. Gerakan tersebut juga hadir

bersamaan dengan pecahnya Intifada kedua di Palestina. Para intelektual

penggagas petisi dan surat terbuka mengusung gagasan-gagasan Barat,

suatu hal yang bertentangan dengan semangat anti-Israel dan Barat terebut.

61

Damaskus spring dengan umur yang pendek, namun mampu

menginspirasi lahirnya partai-partai oposisi di pengasingan di luar Suriah.

Salah satunya adalah Partai Pembaharuan Suriah atau Hizb al-Islah al-

Suri, yang didirikan oleh seorang pengusaha Amerika-Suriah, Farid Nahid

al-Ghadiri.

4. Suriah Spring

Akhir tahun 2010 hingga awal tahun 2011, disaat negara-negara Arab lain

dipenuhi dengan pemberontakan, aksi-aksi demo, dan upaya penggulingan

rezim berkuasa di negara-negara tersebut, Suriah merupakan negeri yang lebih

stabil dibandingkan yang lainnya. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa

rezim Asad dan Suriah tidak akan tersapu angin gelombang revolusi Arab

Spring.

Rezim Asad membangun pemerintahan dengan menempatkan tentara baik

sebagai simbol kekuasaan maupun sebagai suatu alat untuk mengontrol

negara.73

Dalam beberapa kesempatan, tentara digunakan untuk menekan atau

menghadapi rakyat dengan kekerasan demi mempertahankan stabilitas politik.

Rezim ini pun dibangun diatas empat pilar: pertama, kekuasaan di tangan klan

al-Asad. Kedua, rezim ini mempersatukan kaum minoritas Alawi. Ketiga,

mengontrol seluruh aparatur militer intelijen. Keempat, monopoli partai

Ba‟ath atas sistem politik.

Faktor lain yang dianggap sebagai sistem kekebalan bagi Suriah dari

gelombang Arab Spring adalah sikap pemimpinnya yang anti Barat dan

73

Kuncahyono, Musim Semi di Suriah : Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi, hal. 44.

62

dukungannya terhadap Palestina. Posisi tersebut dianggap menguntungkan

rezim yang berkuasa dan mengukuhkan keyakinan rakyatnya.

Posisi strategis kaum Alawie di Suriah turut menjaga keberlangsungan

pemerintahan rezim Asad. Dari 200.000 tentara militer di Suriah, 70 persen

merupakan Alawie. Sekitar 80 persen perwira militer Suriah pun Alawie. Dan

divisi paling elit di militer Suriah, Garda Republik, dipimpin oleh adik laki-

laki Bashar, Maher al-Asad.74

Penempatan orang-orang kepercayaan rezim al-

Asad juga diperhitungkan dalam menjaga stabilitas rezim. Untuk menghindari

pembelotan oleh angkatan udara yang sebagia pilotnya adalah Sunni, orang-

orang Alawie ditempatkan di bagian logistik, komunikasi, perawatan pesawat,

serta intelijen angkatan udara.

Peristiwa Arab Spring serta kejatuhan para pemimpin negara Timur

Tengah berhembus kencang hingga sampai ke rakyat Suriah. Semangat yang

ditularkan para aktivis dan demonstran di Tunisia dan Mesir melalui video

yang diunggah ke Youtube dan berbagai seruan perlawanan terhadap rezim di

media sosial belum mampu menembus kekebalan yang dimiliki rezim al-Asad

karena pihak keamanan menekan para aktivis tersebut agar tidak melakukan

demonstrasi jika tidak ingin kejadian di Hama pada tahun 1982 terulang.75

Namun, peristiwa penyiksaan terhadap anak-anak sekolah oleh aparat

keamanan di kota Deraa, kota kecil di Suriah yang berbatasan dengan

Yordania dan 100 kilometer sebelah selatan Damaskus, mengubah stabilitas

74

Kuncahyono, Musim Semi di Suriah : Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi, hal. 85. 75

Kuncahyono, Musim Semi di Suriah : Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi, hal. 95.

63

kondisi negara tersebut. Pada 6 Maret 2011 muncul sebuah perlawanan di kota

Deraa yang dilakukan oleh para orang tua yang anak-anaknya ditahan oleh

polisi setempat karena membuat grafiti di dinding sebuah bangunan dengan

tulisan As-Shaab Yoreed Eskaat el Nizam (Rakyat ingin menumbangkan

razim).76

Lima belas orang anak sekolah yang dianggap melakukan pembuatan

grafiti tersebut ditahan oleh kepolisian setempat.

Anak-anak yang ditahan tersebut disiksa saat berada di dalam penjara. Hal

tersebut membuat keluarga dan warga marah sehingga menyulut semangat

demonstrasi anti rezim yang awalnya hanya ditujukan kepada Gubernur

setempat.

Perilaku membuat grafiti di dinding tersebut oleh anak-anak sekolah usia

sekitar 10-15 tahun merupakan perbuatan yang mereka tiru dari televisi yang

menyiarkan tentang perilaku serupa yang dilakukan oleh para demonstran di

Tahrir Square, Mesir. Namun, aparat keamanan (mukhabarat) setempat

menganggap hal ini merupakan pembangkangan terhadap rezim, sehingga

mereka merasa perlu menindak tegas aksi tersebut.77

Mereka menganggap,

bahwa anak-anak tersebut adalah perpanjangan tangan para demostran dan

termasuk ke dalam tindakan subversif78

.

Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan tersebut,

mengakibatkan warga masyarakat beserta keluarga melakukan aksi protes

76

Kuncahyono, Musim Semi di Suriah : Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi, hal. 114 77

Kuncahyono, Musim Semi di Suriah : Anak-anak Penyulut Revolusi, 2012, hal. 115. 78

Subversif merujuk kepada salah satu upaya pemberontakan dalam merobohkan struktur

kekuasaan termasuk negara. Dalam bahasa Latin berarti, asal, awalnya tersebut berlaku untuk

beragam aktivitas sebagai kemenangan secara militer dalam perebutan kekuasaan negara. Diakses

melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Subversif

64

yang ditujukan kepada Gubernur kota Deraa, Faisal Khaltoum.

Tanggal 15 Maret 2011 selain di kota Deraa, demonstrasi juga terjadi di

kota pantai Banias. Pemicu protesnya adalah pelarangan kepada para guru

perempuan untuk menggunakan jilbab model Suriah atau niqab oleh rezim

yang berkuasa daerah tersebut.

Protes yang dilancarkan oleh para demostran malah disambut dengan

pemukulan dan pembubaran paksa. Aparat keamanan kemudian melanjutkan

aksinya dengan menyemprotkan gas air mata, air, dan tembakan ke arah para

demonstran hingga menelan korban.

Aksi di atas membuat para demonstran semakin marah dan akhirnya

merambah ke kota-kota lainnya seperti Dayar al-Zor, al-Hasaka, dan Hama.

Tuntutan yang diajukan para demonstran pun akhirnya beragam, yang pada

awalnya hanya sebatas pembebasan kepada anak-anak yang ditahan hingga

menjadi penurunan rezim yang berkuasa.

a. Day of Rage

Kemudian, pada hari Jumat, 18 Maret 2011, terjadi demonstrasi di seluruh

Suriah dan aksi tersebut diunggah ke media sosial hingga menyebar di seluruh

dunia. Melihat begitu banyaknya demonstrasi di wilayah Suriah, pemerintah

pusat tidak bisa tinggal diam. Menyebarnya video perlawanan terhadap

pemerintah ke seluruh dunia dengan bantuan internet membuat pemerintah

pusat mengambil sikap pemadaman aliran listrik dan layanan telepon.

Pemerintah, melancarkan serangan kepada para demonstran secara masif.

Gerakan para demonstran kemudian dijadikan kesempatan bagi para

65

oposisi untuk membantu berjuang bersama menumbangkan rezim yang

berkuasa, Bashar Al-Asad. Kemudian seiring berjalannya konflik, banyak free

rider79

yang turut memperkeruh suasana di Suriah baik itu di pihak oposisi

maupun loyalis pemerintah.

b. Reaksi Internasional

Melihat revolusi yang terjadi di Suriah, pada pertengahan Agustus 2011,

Amerika Serikat (AS), Perancis, Inggris, Uni Eropa, dan Kanada menyatakan

bahwa rezim Suriah tidak lagi sah. Mereka juga menyerukan kepada Bashar

al-Asad agar segera meletakkan jabatannya.

Reaksi internasional berlanjut dengan agenda Resolusi Dewan Keamanan

(DK) PBB. Namun, Rusia dan China, dua negara yang tergabung dalam DK

PBB menggunakan hak veto mereka agar tidak terjadi campur tangan pihak

asing dalam konflik yang terjadi di Suriah. Akibatnya, agenda intervensi

asing gagal diterapkan atas Suriah.80

Liga Arab pun turut memberikan perhatian terhadap masalah yang terjadi

di Suriah. Organisasi regional Arab ini mengutus para pengamatnya ke

Suriah. Mereka menawarkan protocol pengamat Arab yang menjadi bagian

dari resolusi Liga Arab. Saat itu, Suriah bersedia menandatangani protocol

tersebut. Namun, saat protocol berikutnya menawarkan penyelesaian konflik

dengan menyeru agar Bashar al-Asad menyerahkan kekuasaannya, tawaran

tersebut pun ditolak.

79

Free Rider merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok atau

individu yang memiliki kepentingan tersembunyi dengan mencari keuntungan atas suatu masalah

yang sedang terjadi.

80

Agastya, Arab Spring : Badai Revolusi Timur Tengah, hal. 177.

66

Usaha terakhir dunia Internasional adalah dengan dibentuknya gabungan

negara Arab dan Barat. Dalam pertemuan pertama, pihak oposisi pemerintah

meminta pihak rezim Bashar al-Asad untuk melakukan genjatan senjata.

Pertemuan tersebut juga meminta pihak oposisi untuk meloloskan bantuan

dari organisasi kemanusiaan bagi warga sipil yang menjalani penderitaan.

Revolusi Suriah tidak hanya mempermasalahkan sikap otoriter Bashar al-

Asad, permusuhan antara Sunni dan Syi‟ah, tapi juga keadaan yang diperumit

dengan dugaan penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah.

Pertengahan Agustus 2013 merupakan puncak isu penggunaan senjata kimia

di Suriah. Saat terjadi pertempuran di pinggir kota Damaskus, lebih dari 400

orang tewas, yang dilaporkan akibat senjata kimia berupa gas sarin, mustard,

dan VX. Selain ratusan orang tewas, ribuan orang juga terkena dampak gas

beracun tersebut.81

Terkait dengan penggunaan senjata kimia, Presiden Amerika Serikat,

Barack Obama, mencanangkan akan segera melakukan agresi militer ke

Suriah. Namun, niatan tersebut seperti dikaji ulang oleh Barack Obama. Ia

meyakini bahwa intervensi militer Amerika Serikat ke Suriah tergantung pada

persetujuan kongres.82

Tidak hanya Amerika Serikat yang ingin ambil andil dalam konflik di

Suriah, Inggris juga mengusulkan sebuah draft resolusi untuk memperoleh

persetujuan serangan militer ke Suriah dari DK PBB, namun upaya tersebut

pun gagal.

81

“Serangan Senjata Kimia Pemerintah Suriah,” artikel diakses pada 18 Mei 2015 dari

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/08/130821_suriah_kimia 82

Agastya, Arab Spring : Badai Revolusi Timur Tengah, hal. 184.

67

Sampai saat ini, Revolusi Suriah masih terus bergejolak. Jika

dibandingkan dengan negara Arab lain, Revolusi Suriah terbilang sangat

lama.

c. Oposisi Pemerintah pada Suriah Spring

Kelompok oposisi telah hadir jauh sebelum terjadinya Suriah Spring.

1. Free Syirian Army (FSA) adalah salah satu oposisi yang berperang

melawan pemerintah Suriah. Kelompok ini dipimpin oleh adik dari Hafiz

al-Asad, Rif‟ad al-Asad, yang pada masa pemerintahan Hafiz al-Asad juga

sempat melakukan kudeta namun gagal. Kelompok ini mendeklarasikan

diri sebagai oposisi melawan pemerintah pada Juli 2011.83

2. Ikhwanul Muslimin yang sudah memberontak pada akhir 1970 dan awal

1980an. Keberadaan dan keanggotaan kelompok tersebut sudah dilarang

oleh pemerintah Suriah terutama sejak tragedi Hama pada Februari 1982.

Kelompok tersebut dipimpin oleh Ali Sadreddine al-Bayanouni.

3. Fron Penyelamatan Nasional (National Salvation Front/NSF) yang

sebagian anggotanya juga merupakan anggota kelompok Ikhwanul

Muslimin. Kelompok ini dipimpin oleh mantan wakil presiden Abdul

Halim Khaddam.

4. National Democratic Gathering (NDG) yang ikut memimpin demonstrasi

tahun 1970an. Kemudian para ketua kelompok tersebut dijadikan tahanan

politik (tapol) saat Hafiz al-Asad masih menjabat sebagai presiden, dan

kembali lagi memimpin aksi massa pada pergolakan Suriah tahun 2011.

83

Philip Gamaghelyan, “A Caution against Framing Syria as an Assad – Opposition

Dichotomy” (2013): hal. 104.

68

Kelompok tersebut merupakan koalisi politik sekular yang dibentuk pada

akhir tahun 1979 oleh lima partai berhaluan nasionalis dan kiri ilegal yaitu,

Uni Sosialis Arab Democratik, Partai Rakyat Demokratik Suriah, Gerakan

Sosialis Arab, Partai Revolusioner Buru Partai Sosialis Arab Ba‟ath

Demokratik, dan Partai Aksi Komunis.

5. Jabhah al-Nusrah. Kelompok ini disebut sebagai kelompok yang

berafiliasi dengan Al-Qaeda. Kelompok ini ingin mendirikan Khilafah

Islam setelah tumbangnya Bashar al-Asad.

69

70

BAB IV

Analisa Konflik Suriah

Pemberontakan di suatu negara dapat dijelaskan dengan menguji siapa

yang memilliki atau tidak memiliki kemauan untuk memberontak melawan

kelompok yang berkuasa. Begitupun di Suriah, pemberontakan dapat dikaji

melalui seberapa besar kemauan oposisi rezim Al-Asad untuk turun tangan

melawan rezim yang sedang berkuasa tersebut.

Arab spring yang melanda negara-negara Timur Tengah telah memberikan

dampak yang luar biasa bagi keadaan sosial maupun politik bagi Suriah. Kondisi

saat pemerintah tidak lagi mendapatkan kedaulatan dari rakyatnya karena

ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah akibat terjadinya korupsi,

kesewenangan dalam menegakkan peraturan, dan tingginya kesenjangan sosial,

telah mendorong rakyat untuk berusaha menggulingkan pemerintahan yang ada

dan menggantinya dengan yang baru, ternyata tidak serta membuat Suriah

kembali ke kondisi normal. Gelombang yang dimulai pada Desember 2010 di

negara Tunisia dan kemudian menjalar ke negara-negara Timur Tengah lainnya

termasuk Suriah, merupakan hasil dari sebuah proses panjang atas kebijakan-

kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya.

Pada bab ini akan dijelaskan dinamika konflik Suriah dan rentetan faktor

pemicu terjadinya Suriah Spring.

71

1. Dinamika Konflik Suriah

Gelombang Arab Spring yang dengan cepat menyebar melalui dunia maya,

menyadarkan negara-negara lain bahwa otoritarianisme sudah tidak lagi relevan

dengan keadaan sosial dan politik saat ini. Gelombang demokrasi yang semakin

keras disuarakan oleh aktivis-aktivis pro demokrasi dan dengan cepat menyebar

melalui media internet.

Upaya penyebaran revolusi Arab Spring melalui internet sudah dilakukan oleh

aktivis-aktivis pembebasan Tunisia dan Mesir pada saat gelombang protes di

kedua negara tersebut berlangsung. Mereka seolah ingin menyadarkan rakyat

Suriah untuk bangun dan bergerak melawan rezim otoriter.

Pada awal Februari 2011, situs-situs sosial media seperti Facebook, Twitter di

dalam maupun luar Suriah menyerukan dilakukannya demonstrasi besar-besaran

di seluruh Suriah pada tanggal 4 dan 5 Februari 2011 untuk menuntut pemerintah

segera melakukan reformasi. Para aktivis pro-demokrasi Tunisia dan Mesir

mengirim sejumlah paket modem satelit, telepon seluler, computer, dan alat sosial

media lainnya sebagai persiapan bila peristiwa besar seperti di Tunisia dan Mesir

terjadi.84

Namun, menjelang hari tersebut para aktivis dihubungi dan diancam

oleh intel dan pasukan keamanan untuk tidak melakukan demonstrasi tersebut.

Tanggal yang ditentukan oleh aktivis di luar Suriah, 4 dan 5 Februari 2011,

84

Kuncahyono, Musim Semi di Suriah : Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi, hal. 97

72

mengingatkan mereka akan tragedi pemberontakan Ikhwanul Muslimin pada

tahun 1982 di Hama.85

Tragedi tersebut membuat aktivis pro demokrasi di Suriah

enggan melakukan demonstrasi karena yang mereka inginkan adalah perubahan

secara damai, bukan perang saudara.

Namun, saat terjadi penahanan terhadap kelimabelas anak-anak sekolah yang

menulis graffiti “Ash-sha`b yurid isqat an-nizam” (Rakyat ingin menumbangkan

rezim ini)86

segalanya berubah. Demonstrasi untuk menuntut keadilan kepada

gubernur kota Deraa, Faisal Kalthoum dijawab dengan tindakan represif dari

aparat keamanan. Situasi semakin keruh saat aparat keamanan menembaki para

demonstran dengan senjata api. Insiden tersebut menimbulkan korban jiwa dari

pihak demonstran.

Sejak anak-anak tersebut ditahan oleh aparat keamanan, demonstrasi terus

terjadi. Demonstrasi yang dilakukan kemudian tidak hanya menuntut pembebasan

anak-anak tersebut, namun juga menuntut kebebasan politik. Para demonstran

yang turun ke jalan tidak didengar aspirasinya dan dihadang kembali oleh petugas

keamanan. Namun, mereka tetap melakukan hal tersebut karena pasca Damaskus

Spring di awal tahun pemerintahan Bashar al-Asad, wadah aspirasi bagi rakyatnya

85

“1982 : Syria‟s President Hafez Al-Assad crushes renellion in Hama,” artikel diakses pada 5

Juli 2015 dari http://www.theguardian.com/theguardian/from-the-archive-blog/2011/aug/01/hama-

syria-massacre-1982-archive 86

“Arab Spring” artikel diakses pada 6 November 2013 dari

http://www.wikipedia.com/ArabSpring.html

73

tidak ada lagi.

Setelah keinginan para demonstran semakin beragam, pemerintah pusat mulai

turun tangan. Bashar al-Asad mengirim delegasinya yang berasal dari kota Deraa

untuk menemui keluarga anak-anak yang ditahan tersebut. Jendral Rustom

Ghazali, salah satu anggota Intelijen Militer Suriah, menjamin kepada para

penduduk kota tersebut bahwa keadaan akan kembali seperti sedia kala dan anak-

anak yang ditahan oleh aparat keamanan akan segera dibebaskan. Aparat

keamanan yang telah bertindak brutal pun akan diberikan sanksi.

Anak-anak yang dibebaskan ternyata mendapat penyiksaan dari petugas

keamanan selama dalam tahanan dan hal tersebut membuat keluarga mereka

marah dan memicu demonstrasi yang lebih besar. Rakyat yang akan berdemo

memilih masjid sebagai tempat untuk berkumpul dan meyusun rencana, karena

hanya masjid tempat yang tidak dicurigai sebagai tempat berkumpul.

Pasukan pengamanan pemerintah kota Deraa menyerang masjid yang biasa

dijadikan tempat berkumpul sebelum demonstrasi, Masjid Omari yang berada

tepat di jantung kota Deraa. Pasukan pengamanan tersebut menembaki orang-

orang yang ada di dalam masjid. Penyerangan tersebut membuat graffiti-grafiti

anti rezim semakin banyak dan tulisan pada graffiti pun semakin beragam seperti

“Turunkan Rezim yang Korup”.

74

Upacara penguburan orang-orang yang menjadi korban penembakan di dalam

Masjid Omari dijadikan momentum untuk mengungkapkan kekecawaan serta

perlawanan tehadap rezim. Dari situ demonstrasi lahir semakin membesar dan

mulai merambat ke daerah lain termasuk dua kota terbesar di Suriah, Damaskus

dan Aleppo.

2. Faktor-faktor pemicu Suriah Spring 2011

Rentetan masalah akibat dari berbagai kebijakan pemerintah Suriah, baik

selama pemerintahan Hafiz al-Asad maupun Bashar al-Asad, telah melahirkan

sebuah gelombang revolusi di negara tersebu. Berikut peneliti akan membahas

masalah apa saja dan kebijakan apa saja sehingga Suriah yang dianggap imun dari

revolusi, justru menjadi negara yang paling lama mengalami perpecahan dan

pemberontakan.

a. Kebijakan Militer Suriah

Kebijakan pemerintah Suriah pada pemerintahan Bashar al-Asad, banyak

yang hanya meneruskan kebijakan pada masa ayahnya, Hafiz al-Asad, terdahulu.

Kebijakan tersebut ada juga yang telah mengalami perubahan, seperti pendudukan

tentara Suriah di Lebanon pada masa pemerintahan presiden Hafiz al-Asad yang

pada pemerintahan Bashar al-Asad telah berkembang menjadi penarikan pasukan

militer Suriah dari negara tersebut akibat biaya operasi militer dan tuntutan rakyat

75

Lebanon agar Suriah tidak perlu ikut campur akan masalah negara mereka.87

Kemudian, Tentara keamanan yang ditempatkan di luar wilayah suriah dan

pasukan pengamanan untuk memata-matai segala aktivitas rakyat dibayar (40

dollar) sehari dan membuat negara harus menghabiskan sepertiga anggaran

belanja negara untuk kebutuhan militer. Pemerintah Suriah jadi lebih

memerhatikan kondisi militer ketimbang kesejahteraan rakyatnya. Anggaran

belanja Suriah menghabiskan 50 persen untuk mendanai kebutuhan pasukan

militer.

b. Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi yang dirasakan rakyat Suriah sejak masa pemeritahan

Hafiz al-Asad, terus berlanjut hingga anaknya, Bashar al-Asad, memimpin. Hal

tersebut diperparah dengan kondisi rezim yang penuh dengan korupsi dan

pegawai-pegawai pemerintahan yang haus akan suap.

Pada masa pemerintahan Hafiz al-Asad, perekonomian Suriah tertinggal

jauh dibawah negara-negara disekitarnya diiringi dengan permasalahan-

permasalahan seperti korupsi, kelebihan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan

jumlah lapangan kerja, inefisiensi atau tidak tepat guna dalam menelola keuangan

negara. Pendapatan perkapita Suriah sekitar 1.000 dollar, berbeda jauh dengan

Lebanon yang mencapai angka 3.000 dollar, dan Israel dengan 17.000 dollar.

87

Ghadbian, “The New Asad Dynamics of Continuity and Change in Syria” hal. 630.

76

Pengangguran diperkirakan berjumlah sekitar 22%, dan negara membelanjakan

lebih dari 7% dari PNB88

dan hampir 50% dari anggaran adalah untuk

pembiayaan militer dan pasukan keamanan. Hal tersebut diperparah dengan

terbatasnya sumber daya alam, jumlah militer yang terlalu besar, berkurangnya

bantuan luar negeri, korupsi, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu sekitar

3.15%.89

Ketika Bashar al-Asad mulai berkuasa, ia mewarisi kondisi perekonomian

dari ayahnya. Kondisi perekonomian pada saat itu memang tidak baik. PDB per

kapita turun selama 1980an dan tidak menunjukan perubahan hingga pada tahun

1990an. Kemudian, ia menjanjikan akan melakukan reformasi ekonomi. Pada

tahun 2005, Bashar al-Asad memperkenalkan reformasi ekonomi yang disebut

“ekonomi pasar sosial” yang mengalihkan perekonomian yang dikelola oleh

pemerintahan menjadi perekonomian liberal. Liberalisasi ekonomi memberikan

kemakmuran pada sejumlah kota besar seperti Damaskus dan Aleppo, namun

tidak dapat merata dan menyebar ke daerah-daerah kecil atau pun kota-kota lain.

Sistem ekonomi Suriah didominasi oleh tiga kelompok. Pertama, para

manager di sektor publik, pengusaha kecil, dan kelompok pelindung pengusaha

88Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga

keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya

selama satu tahun. Produk Nasional Bruto (GNP) Produk Nasional Bruto (Gross National Product)

atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara

(nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga

negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang

beroperasi di wilayah negara tersebut. Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

89Ghadbian, “The New Asad Dynamics of Continuity and Change in Syria” hal. 634.

77

yang juga tergabung dalam kelompok keamanan dan militer. Kelompok-

kelompok tersebut mendapat hak istimewa dalam perekonomian Suriah. Dan

siapapun yang tergabung dalam pasukan militer atau pun pengamanan tidak akan

tersentuh oleh hukum sehingga korupsi beredar di wilayah pasukan keamanan

tersebut. Kesenjangan ekonomi semakin dirasa ketika tidak semua lapisan

masyarakat dapat bergabung dengan pasukan keamanan tersebut, karena mahzab

yang dianut juga berpengaruh dalam penerimaan untuk menjadi pasukan

keamanan. Dari 200.000 tentara militer Suriah, sekitar 70% adalah Alawie.

Korupnya sistem di Suriah juga terlihat dari para pegawai negeri yang akan

bekerja hanya jika disuap, termasuk memberikan kuasa untuk mengantarkan

barang dan jasa yang memang sudah kewajibannya.

Pertumbuhan penduduk juga tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan

pekerjaan dan sumber daya alam yang semakin menipis. Pada tahun 1975, angka

kelahiran mencapai 50 kelahiran hidup per 1000 orang.90

Angka kelahiran yang

begitu tinggi adalah akibat dari kebijakan yang diterapkan pemerintah Suriah

tentang pelarangan penggunaan alat kontrasepsi dan berpendapat bahwa angka

pertumbuhan yang tinggi dan migrasi internal akan menjadi stimulasi kemajuan

sosial dan ekonomi dalam kerangka pembangunan.

Produksi minyak per hari pada tahun 2010 hanya 385.000 barrel, jauh di

bawah tahun 1996 yaitu, 583.000 barrel.91

Banyak industri-industri produktif yang

90

Kuncahyono, Musim Semi di Suriah : Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi, hal. 87. 91

Kuncahyono, Musim Semi di Suriah : Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi, hal.123

78

sebelumnya mampu menyerap banyak tenaga kerja muda dibongkar dibawah

pemerintahan Bashar al-Asad, sehingga memperbanyak pengangguran pada usia

kerja. Perekonomian diubah menjadi perekonomian rente yang dikontrol dan

dikuasai oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan rezim yang berkuasa.

Perubahan iklim yang ekstrem sepuluh tahun belakangan ini membuat

Suriah dan negara Timur Tengah semakin kering.92

Hal tersebut berpengaruh

kepada sektor pertanian yang menghasilkan 20 persen GDP Suriah. Karena

semakin buruknya kondisi perekonomian, muncul sikap ketidakpuasan terhadap

rezim yang berkuasa mulai dari kelompok ekonomi terpinggirkan.

c. Damaskus Spring 2001

Di awal pemerintahan Bashar al-Asad, para intelektual Suriah maupun

pengamat luar negeri berasumsi bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan

berubah menjadi lebih demokratis ketimbang masa pemerintahan ayahnya, Hafiz

al-Asad. Asumsi tersebut didukung dengan pertimbangan bahwa Bashar al-Asad

tidak memiliki latar belakang militer dan tumbuh di negara yang demokratis. Ia

juga tidak dipersiapkan untuk menjadi presiden dan sedang menempuh

pendidikan spesialis dokter mata.

92

Banyak wilayah di Suriah yang mengalami kekeringan akibat penurunan curah hujan.

Banyak desa, kampong-kampung, dan ladang-ladang ditinggalkan, mengungsi ke wilayah-wilayah

kumuh di kota-kota besar. Tahun 2009, International Institute for Sustainable Development mencatat

akibat penurunan curah hujan dan langkanya cadangan air menyebabkan sekitar 160 desa di Suriah

bagian utara pada periode 2007 – 2008, ditinggalkan penduduknya. Kekeringan juga mengakibatkan

banyak ternak yang mati. Sumber Trias Kuncahyono hal 91-92.

79

Kampanye-kampanye anti korupsi pada awal Bashar masuk ke pemerintahan

di saat ayahnya masih menjabat sebagai presiden juga mengindikasikan bahwa ia

berbeda dengan ayahnya, sehingga saat ia berjanji menawarkan perubahan kepada

rakyat Suriah, para pemuda dan kaum intelektual pun setuju untuk

mendukungnya. Janji yang Bashar al-Asad berikan tentang kebebasan ditagih saat

ia menjabat sebagai presiden. Bashar pun membuktikan dengan tidak mentolerir

segala bentuk korupsi yang ada di pemerintahannya.

Keterbukaan politik yang dijanjikan oleh Bashar al-Asad ditagih para

intelektual Suriah. Intelektual Suriah yang tergabung dalam “Kelompok 99” dan

“Friends of Civil Society” melayangkan surat terbuka untuk meminta kepada

presiden segera menghentikan keadaan darurat dan darurat militer yang berlaku

sejak tahun 1963, membebaskan para tahanan politik dan mengizinkan orang-

orang Suriah yang diasingkan untuk dapat kembali, serta mengabulkan kebebasan

politik termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.93

Perkembangan

selanjutnya terjadi forum-forum diskusi yang luas di berbagai tempat yang

membahas tentang masyarakat sipil, pluralisme, dan hak-hak asasi manusia.

Permintaan selanjutnya datang dari kelompok Ikhwanul Muslimin.

Kelempok tersebut menyatakan keinginan serupa dengan kelompok sebelumnya

dan menambahkan bahwa kepemimpinan Bashar tidaklah sah dan meminta untuk

agar kepemimpinan dapat dipilih secara terbuka. Kemudian, ada penambahan

93

“99 group petition,” artikel diakses pada 5 Juli 2015 dari

http://www.meforum.org/meib/articles/0010_sdoc0927.html

80

bahwa pergerakan tersebut harus mendapatkan status resmi di dalam negeri,

karena sebelumnya menjadi anggota dari Ikhwanul Muslimin adalah terlarang dan

dapat dijatuhi hukuman mati. Dari petisi-petisi tersebut, Suriah mengalami

perubahan yang signifikan. Namun, setelah rezim Bashar al-Asad mengabulkan

berbagai tuntutan tersebut, kalangan intelektual dan oposisi menginginkan lebih

hingga penghapusan menyeluruh atas darurat militer.94

Setelah enam bulan semenjak pidato pengukuhannya sebagai presiden, dan

segala perubahan yang ia setujui, Bashar al-Asad berubah pikiran dan Suriah

kembali ke masa sebelum Bashar menjabat sebagai presiden. Forum-forum

diskusi dibatasi dan harus mengikutsertakan petugas keamanan. Siapapun yang

ingin menyelenggarakan pertemuan-pertemuan harus mengurus izin seminggu

sebelumnya, dan menyertakan informasi tentan topic pembicaraan, pembicara,

tamu undangan, dan materi pembicara.

Kebebasan yang diberikan kepada rakyat Suriah pada saat itu dinilai

sebagai kebebasan yang berlebihan sehingga dapat mengganggu stabilitas rezim

dan negara. Pembungkam kelompok intelektual diperlukan agar keinginan mereka

akan adanya perubahan dalam segi politik dan reformasi rezim terhenti.

Berubahnya Damasus Spring menjadi Damaskus Winter tidak serta

meredupkan pikiran-pikiran para pemuda dan kelompok intelektual yang pernah

merasakan kebebasan sesaat yang diberikan rezim Bashar al-Asad. Kelompok

oposisi lahir dan berkembang dari masa itu di luar Suriah dan menunggu

94

Ghadbian, “The New Asad Dynamics of Continuity and Change in Syria” hal. 637

81

momentum untuk kembali merasakan kebebasan tersebut. Mereka kembali

menjadi aktivis pro demokrasi saat Arab Spring melanda sejumlah negara Timur

Tengah dan Afrika Utara dan berusaha mengubah tatanan politik yang ada di

negara tersebut.

d. Konflik Sunni – Alawie di Suriah

Setelah perang dunia pertama, aliansi kelompok yang menang dalam perang

tersebut, Inggris dan Perancis, membagi provinsi Arab yang pada saat itu dikuasai

oleh Kerajaan Ottoman menjadi beberapa bagian. Di bagian selatan tepatnya di

Palestina, menjadi milik Inggris. Sedangkan di utara tepatnya di Suriah dan

Lebanon menjadi miliki Perancis. Suriah dibagi lagi menjadi enam bagian yaitu;

Aleppo, Hama, Horns, Damaskus, Jabal al-Druze, dan Latakia. Begitupun dengan

Lebanon yang juga dibagi menjadi 4 bagian yaitu; Tripoli, Beirut, Sidon, dan

Tyre.95

Selama kependudukan Perancis di Suriah dari tahun 1920 hingga 1946, sekte-

sekte keagamaan bebas berkembang sehingga menimbulkan tekanan bagi

Nasionalisme Arab dan menahan gerakan kemerdekaan di negara tersebut.

Separatisme, partikularisme keagaamaan, dan primordialisme mendukung

pengabulan otonomi daerah dimana kelompok minoritas menjadi mayoritas di

wilayah tersebut.

Kelompok muslim Sunni yang mengembangkan paham Nasionalisme Arab

95

Ayse Tekdal Fildis, “Roots of Alawie-Sunni Rivalry in Syria,” Proquest Journal diakses

pada 3 Mei 2015, hal. 1.

82

merasa terancam atas kependudukan dan kebijakan Perancis maupun Kristen dan

juga kelompok muslim yang dianggap menyimpang seperti Druze, Ismaili, dan

Alawie. Tujuan politik dari kelompok Nasionalisme Arab (Pan Arab) ialah

merdeka dan menyatukan seluruh negara-negara Arab di bawah satu naungan

pemerintahan. Tujuan tersebut bertentangan dengan keinginan Perancis dan

kelompok minoritas lain yang ada di Suriah. Karena, arogansi kelompok Sunni

Arab akan membuat pemerintahan menjadi berkelas-kelas dan menomorduakan

kelompok minoritas selain Sunni Arab sebagai kelompok Arab yang tidak

sempurna.

Oleh karena itu, pemerintah Perancis di Suriah memelihara hubungan baik

dengan kelompok-kelompok Druze, Alawie, dan beberapa kelompok minoritas

lainnya. Pemerintah Perancis mengabulkan dua daerah otonomi di Suriah untuk

dua kelompok minoritas Druze dan Alawie.

Pada tahun 1922, wilayah Jabal al-Druze, yang berlokasi di wilayah Druze di

selatan Damaskus, memproklamirkan diri berpisah di bawah perlindungan

Perancis, dengan gubernurnya sendiri dan anggota kongres terpilih. Wilayah

pegunungan di belakang Latakia, dengan populasi Alawie sebagai mayoritasnya,

menjadi rezim administrasi khusus di bawah perlindungan Perancis dan

memproklamirkan diri sebagai negara terpisah.

Kebijakan “divide and rule” yang diterapkan pemerintah Perancis mencegah

kelompok Nasionalis Arab menginfeksi daerah yang dihuni minoritas. Pemerintah

pendudukan Perancis juga memutus tali antara oposisi nasionalis perkotaan dan

83

daerah pinggiran. Karena kebijakan ini pula, pergerakan nasionalis Suriah

menemui kendala besar dalam memperluas aktivitasnya diluar Damaskus,

Aleppo, Hama, dan Horms.

Pemerintah Perancis, sebagai negara yang menguasai Suriah pada saat itu,

tidak pernah melatih administrasi yang efisien dan elit yang berdedikasi dan

justru malah mempersulit hubungan antara Sunni Arab sebagai mayoritas dan

kelompok-kelompok minoritas. Hal tersebut karena sesungguhnya Perancis tidak

ingin melepas kendalinya atas Suriah.

Selanjutnya, Perancis berusaha mengikis tali antara etnis dan kaum religius

Suriah, penempaan golongan satu dengan golongan lain sehingga masing-masing

kelompok saling menyerang.96

Pemerintah Perancis di Suriah menerapkan aturan

perihal keberagaman etnis dengan penempatan terpisah etnis-etnis di kepala

cabang lembaga pemerintahan yang berbeda, dengan mengizinkan satu etnis atau

kelompok keagamaan untuk dominan mewakili etnisnya dalam suatu lembaga.

Kebijakan tersebut membuat kelompok Sunni Arab sangat dominan di dalam

politik, petugas kepolisian, namun tidak terwakili dalam militer. Sebaliknya, etnis

Circassian (Kaukasus) mengisi pasukan militer, namun tidak terwakili di dalam

parlemen dan kepolisian. Kaum Alawie pun menduduki pasukan militer, namun

tak terwakili di politik dan petugas kepolisian.

Karakteristik kehidupan politik di Suriah ialah penuh kisruh persaingan antar

elite politik itu sendiri, di dalam kota atau antara pemimpin di lain kota, atau

96

Fildis, “Roots of Alawie-Sunni Rivalry in Syria” hal. 2.

84

antara pemimpin perkotaan dengan pedesaan. Kelompok Nasionalis Arab

menghadapi sebuah pertentangan antara persatuan Pan-Arab dan kepentingan

lokal.

Sebelum merdeka, gerakan nasionalis Suriah terwakili di Blok Nasional (al-

Kutla al-Wataniya), sebuah persatuan veteran dari berbagai latar belakang dan

tertarik untuk bersatu berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Ketika

kependudukan Perancis berakhir, kelompok Sunni yang tinggal di perkotaan

mewarisi pemerintahan Suriah dari Perancis.

Pasca kemerdekaan, pemerintahan Suriah berangsur-angsur menghapuskan

wilayah minoritas serta wakilnya di parlemen, dimana mereka mendapat

keuntungan semasa pemerintahan Perancis. Langkah tersebut ialah

menghapuskan beberapa kebijakan hukum yang mengabulkan entitas kaum

Alawie dan Druze pada masa kepemimpinan Perancis. Penghapusan kebijakan

yang berlandaskan hukum tersebut dalam rangka mendirikan pusat kekuasaan di

Damaskus guna menyalakan pertentangan antar minoritas. Penguasa-penguasa

Sunni di Damaskus menyatukan Latakia kedalam negara Suriah dan

menghapuskan negara bagi kaum Alawie. Kursi untuk kaum Alawie di Parlemen

dan pengadilan tinggi yang menggunakan hukum Alawie juga dihapuskan. Saat

itu, kaum Alawie sebagai minoritas tanpa dukungan Perancis berdamai atas

kebijakan tersebut guna mendapatkan kewarganegaraan Suriah.

85

1. Turning Point Kelompok Alawie

Kelompok Alawie merupakan kelompok minoritas miskin dan

terpinggirkan di Suriah bahkan sejak negara tersebut dikuasai oleh kerajaan

Ottoman. Kaum Alawie yang lebih dikenal dengan Nusayris atau Ansaris.

Nama tersebut diubah oleh Perancis, saat negara tersebut menduduki Suriah.

Pendudukan Perancis memposisikan negara Alawie, Latakia, pada 1 Juli 1922.

Kaum Alawie juga memperoleh otonomi yang legal.

Kaum Alawie merupakan golongan petani miskin di Suriah, yang bekerja

untuk kelompok tuan tanah Sunni dan Kristen di pegunungan di daerah

Latakia. Efek politik atas kemiskinan diperburuk dengan kondisi geografis

yang jauh dari perkotaan. Kelompok Sunni yang hidup di daerah perkotaan

sangat menikmati kekayaan dan menguasai buruh tani dan petani Alawie.

Semasa pendudukan Perancis di Suriah, negara tersebut membentuk

sebuah pasukan keamanan yang disebut Troupes Speciales du Levant, sebuah

pasukan militer lokal yang terbentuk pada tahun 1921 dan kemudian

dikembangkan menjadi pasukan keamanan Suriah-Lebanon. Pemerintah

Perancis juga menggunakan prinsip “divide and rule” pada saat seleksi

penerimaan pasukan Troupes Speciales du Levant. Hal tersebut bertujuan

untuk mencegah kelompok-kelompok etnis dari mendapatkan posisi

kekuasaan penuh sehingga membahayakan kedudukan Perancis di Suriah.

Dalam usahanya, pasukan militer mengembangkan sebuah pedesaan yang

kuat dari keterwakilan minoritas, dengan detasemen khusus yang terdiri atas

86

kaum Alawie, Druze, Kurdi, dan Circassian (Kaukasus). Perancis

menganggap pasukan dari minoritas pedesaan yang jauh dari wilayah

perkotaan karena warga urban yang mayoritas Sunni Arab telah didominasi

ideologi Nasionalis Arab, sehingga lebih menjadi kendala baru bagi Perancis

jika tetap ingin mengambil hati kaum urban Suriah.

Kebijakan Perancis atas penerimaan pasukan militer mengakibatkan

perlemahan pada pasukan nasionalisme Arab Sunni yang dahulu digunakan

untuk menantang pendudukan negara tersebut. Sehingga, representasi Arab

Sunni pada pasukan militer lebih rendah dari jumlah populasinya di Suriah.

Pasukan Troupes Speciales du Levant digunakan untuk memelihara

perintah dan menekan pemberontakan lokal. Pasukan tersebut secara luas

terdiri dari kaum-kaum minoritas, yang aktivitasnya mengarah pada kebencian

dengan Sunni.97

Kondisi tekanan ekonomi membuat pasukan keamanan

sebagai kendaraan gerakan sosial kaum Alawie.

Menjelang akhir kependudukan Perancis, beberapa infantri dan battalion

tersusun hampir sepenuhnya diisi oleh kaum Alawie. Tidak satu pun battalion

yang tersusun sepenuhnya berisi Sunni Arab. Namun ada beberapa battalion

yang diisi sejumlah Sunni Arab yang biasanya berasal dari wilayah pedesaan

dan wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan perkotaan. Kelompok Sunni

Arab yang kaya seperti tuan tanah, yang memimpin pergerakan nasionalis

Arab selama kependudukan Perancis, secara tidak langsung menguatkan

97

Fildis, “Roots of Alawie-Sunni Rivalry in Syria” hal. 3.

87

kecenderungan terhadap representasi kuat atas minoritas pada pasukan

Troupes Speciales du Levant dengan menolak untuk mengirim putra-putra

mereka untuk mendapatkan latihan militer, walau sebagai perwira, pada

pasukan yang mana mereka lihat untuk melayani kepentingan pemerintah

Perancis.

Walaupun kelompok Alawie merupakan kelompok yang hidup dibawa

garis kemiskinan pada saat itu, dengan pendapatan perhari seorang buruh tani

sebesar 22 piastres sedangkan standar biaya hidup mencapai 50 piastres,

pemuda Alawie sangat memanfaatkan kesempatan mereka di dunia militer

Suriah. Pendapatan kecil namun rutin yang mereka dapatkan sebagai pasukan

keamanan membuat mereka disiplin, terlatih, dan membuka gagasan-gagasan

baru bagi kemajuan pasukan tersebut. Bagi kaum Alawie saat itu, melayani

pemerintah Perancis membuat permulaan peluang besar bagi perubahan nasib

kaum Alawie.

Walaupun kelompok Alawie banyak mengisi pasukan militer, pangkat

mereka hanyalah kopral, sersan, dan perwira muda sebelum akhirnya diambil

alih oleh partai Ba‟ath pada tahun 1963. Pada sisi lain, kelompok yang paling

penting, yang menjalankan politik dan strateginya dan menjadi bagian penting

dari infantry battalion adalah kelompok Sunni.

Pemimpin-pemimpin Sunni rupanya percaya bahwa melayani posisi atas

untuk mereka sendiri akan mencukupi untuk mengambil alih militer.

Pemimipin tiga kudeta pertama antara 1949 hingga 1954 semuanya dari

88

kelompok Sunni. Pada periode antara 1954 dan 1958, ketika negara Suriah

dengan Mesir bersatu menjadi Persatuan Republik Arab (United Arab

Republic) didirikan, para petugas kepolisian dibagi kedalam golongan yang

saling berlawanan. Perjuangan antara perwira senior Sunni diperlemah oleh

keterwakilan kelompok Sunni pada kesatuan militer dan memperkuat

minoritas yang sebagaian besar berada pada kesatuan tersebut. Saat perwira

Sunni saling mengeliminasi satu sama lain, kelompok Alawie mulai mewarisi

posisi mereka dan mengalami kenaikan jabatan. Saat ada satu saja anggota

Alawie yang menduduki jabatan penting dalam kesatuan tersebut, ia segera

menarik kerabatnya untuk menduduki jabatan-jabatan di sekelilignya. Dua

institusi pemerintahan yang memainkan peran utama, militer dan partai

Ba‟ath, selanjutnya di kuasai oleh kelompok Alawie hingga mereka dapat

menambah kekuasaan dan akhirnya mengambil alih kehidupan politik Suriah.

Keinginan untuk bersatunya negara-negara Arab mulai dijalankan

kelompok Nasionalis Arab yang memerintah Suriah setelah Perancis menarik

mundur pasukannya dari Suriah pada April 1946. Selama bergabungnya

Suriah dengan Mesir menjadi satu pemerintahan (1958-1961)98

, seluruh partai

politik yang dulunya berkembang di Suriah dilarang. Namun, larangan

tersebut tidak dindahkan oleh beberapa orang yang termasuk ke dalam

golongan Alawie. Dengan sembunyi-sembunyi dan rahasia, mereka tetap

menjalankan roda organisasi Ba‟ath tersebut. Mereka percaya suatu hari

98

Fildis, “Roots of Alawie-Sunni Rivalry in Syria” hal. 5

89

Suriah akan kembali melepaskan diri dari persatuannya dengan Mesir.

Tahun 1961, Suriah menyatakan berpisah secara pemerintahan dengan

Mesir. Dalam keadaan sebagai negara baru yang kosong pemerintahan partai

Ba‟ath, yang dulunya secara sembunyi-sembunyi berjalan, hadir sebagai satu-

satunya partai yang siap memimpin Suriah.

Dominasi golongan militer dalam partai Ba‟ath memiliki akar pada saat

Suriah dan Mesir bersatu. Pemimpin kelompok; Salah Jadid, Hafez al-Asad,

Muhammad Umran, kesemuanya merupakan anggota Alawie, dan Hamad

Ubayd merupakan kelompok Druze. Tujuan dari organisasi adalah

memulihkan pasukan Suriah kedalam kekuasaan Suriah. Anggota organisasi

rahasia ini belakangan diketahui sebagai anggota militer, yang tidak termasuk

ke dalam struktur pengurus partai Ba‟ath, namun saat organisasi tersebut

kosong, kepengurusan partai diambil alih oleh mereka.

Saat akhirnya kelompok Alawie dapat menguasai kehidupan politik di

Suriah, mereka memanfaatkan dengan memberi posisi-posisi strategis dalam

militer dan pemerintahan kepada sanak keluarga mereka. Orang-orang yang

dekat walau bukan keluarga pun dapat menikmati kesempatan merasakan

kemudahan berbisnis di negara tersebut.

Kekuasaan yang diperoleh kelompok Alawie sangat dimanfaatkan dengan

baik. Dahulu saat Suriah masih dikuasai kerajaan Ottoman kemudian dikuasai

oleh Perancis, kelompok Alawie terkenal sebagai rakyat kelas paria yang

hanya akan berprofesi sebagai buruh tani atau pekerja kasar lainnya tanpa

90

pendidikan yang memadai.

Pada tahun 1970, Hafez al-Asad menguasai Partai Ba‟ath dan kemudian

menjadi presiden. Saat ia berkuasa, Hafez al-Asad berusaha memperkuat

posisinya melalui kekuasaan Partai Ba‟ath yang sekular. Beberapa kelompok,

terutama dari kalangan Sunni, menentang kebijakan sekular yang dijalankan

Partai Ba‟ath.

Tahun 1976 hingga 1982, kelompok Ikhwanul Muslimin (Muslim

Brotherhood) memimpin pemberontakan melawan rezim di kota Hama.

Kemudian, pada Februari 1982 pemerintah Suriah membombardir kota

tersebut hingga sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani untuk menentang

rezim Hafez al-Asad.

Setelah 30 tahun menjabat sebagai presiden, karena faktor usia, Hafez al-

Asad meninggal dunia pada 10 Juni 2000. Setelah meninggal, Bashar al-Asad,

melanjutkan tampuk kepemimpinan yang diberikan ayahnya dengan cara

mengubah konstitusi negara tersebut yang menetapkan usia minimum

presiden pada usia 40 menjadi 34, sesuai dengan usia Bashar saat itu.

Kemudian pada 10 Juli 2000, diadakan referendum nasional untuk pemilihan

calon tunggal Bashar al-Asad sebagai Presiden Suriah.99

99

M. Hamdan Basyar, “Krisis Suriah dan Pengaruhnya Bagi Dunia Islam,” artikel diakses

pada 5 Juli 2015 dari http://ismes.net/2013/01/krisis-suriah-dan-pengaruhnya-bagi-dunia-islam/

91

Semasa pemerintahan Hafez al-Asad yang kemudian dilanjutkan oleh

Bashar al-Asad, pendidikan untuk kelompok minoritas, terutama Alawie, pun

membaik. Terbukti dengan universitas-universitas di Suriah kini diisi oleh

dosen-dosen dari kelompok Alawie.

92

BAB V

Penutup

Kebangkitan dunia Arab atau Musim Semi Arab yang merupakan gelombang

revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab telah membawa dampak

besar kepada politik dan ekonomi dunia. Rangkaian revolusi ini terjadi di seluruh

Timur Tengah juga Afrika Utara sejak 18 Desember 2010. Suriah, negara

diprediksi memiliki tingkat kekebalan tinggi dari pemberontakan, ternyata tak

luput dari pemberontakan dan gejolak Arab Spring hingga saat ini.

A. Kesimpulan

Konflik Suriah merupakan luapan kekesalan rakyat atas rezim Asad yang

sudah memerintah hampir 30 tahun namun dengan sikap repressive untuk

mendapat kedaulatan dari rakyatnya.

Revolusi yang bermula terjadi di Tunisia dan Mesir dengan cepat menyebar

ke negara lain akibat dari kemajuan teknologi internet. Para aktivis maupun

pemuda di negara Timur Tengah lainnya dapat dengan mudah mengakses segala

kejadian yang diunduh para pejuang demokrasi di negara Tunisia dan Mesir, serta

berbagai ajakan di media sosial lainnya untuk ikut menumbangkan rezim yang

sedang memerintah. Walaupun kemudian pemerintah berusaha menggagalkan

aksi mereka dengan mengancam para aktivis pro demokrasi, namun hal tersebut

tidak menghalangi langkah mereka dalam mengupayakan perubahan dalam

negeri.

93

Berselang beberapa bulan, penahanan 15 anak sekolah di kota Deraa akibat

mencoret-coret dinding dengan tulisan As-Shaab Yoreed Eskaat el nizam (rakyat

ingin menumbangkan rezim) membuat geram para orang tua sehingga melahirkan

protes di kota tersebut. Tuntutan yang dilayangkan para orang tua ditanggapi

dengan kekerasan oleh pasukan keamanan sehingga menyulut api kebencian dan

melahirkan protes yang lebih besar. Rakyat menggunakan masjid sebagai tempat

konsolidasi sebelum demonstrasi, karena hanya masjid tempat yang tidak

dicurigai sebagai tempat berkumpul.

Kemudian, kebijakan militer juga ikut berpengaruh atas kondisi Suriah saat

itu. Penempatan mata-mata untuk rakyat yang dibayar hingga 40 dollar per hari

dan kebijakan darurat militer membuat anggaran belanja negara 50 persen

digunakan untuk kebutuhan militer tersebut.

Selanjutnya, setelah kepemimpinan Hafiz al-Asad, strata sosial di Suriah

menjadi terbalik dengan kelompok-kelompok minoritas terutama Alawie

menguasai baik itu militer, disusul dengan pemerintahan, kemudian ekonomi.

Kemudahan bisnis yang dirasakan oleh kelompok Alawie dan kerabat-kerabat

terdekat rezim tidak dirasaka pula oleh mayoritas warga Suriah yang beraliran

Sunni. Hal tersebut membuat kesenjangan ekonomi semakin hari semakin besar.

94

Ditambah dengan korupsi, kelebihan tenaga kerja, dan inefisiensi atau tidak tepat

guna dalam mengelola keuangan negara membuat keadaan negara semakin

terpuruk.

Kemudian, para intelektual Damaskus Spring yang pernah ada di awal

pemerintahan Bashar al-Asad juga berperan penting dalam revolusi di Suriah.

Para intelektual yang sempat berkembang pemikirannya kemudian dikungkung

kembali membuat benih-benih kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers ingin

mereka rasakan kembali. Suriah Spring menjadi momentum penting bagi mereka

untuk mengulang kembali kenyamanan kebebasasan berekspresi, berpolitik, dan

kebebasan pers seperti di negara lain.

Selanjutnya, konflik Sunni dengan kelompok Alawie di Suriah menjadi alasan

mendasar sikap anti rezim yang ditunjukkan oleh mayoritas rakyat Suriah.

Kelompok Sunni Arab yang merasa derajatnya lebih tinggi ketimbang kelompok

mahzab lain di negeri Arab, menginginkan negara persatuan dan menyingkirkan

kelompok-kelompok minoritas yang dianggap murtad. Sikap tersebut membuat

strata sosial yang hampir absolut hingga datang pemerintah Perancis dan

merangkul kelompok minoritas. Kesempatan tersebut digunakan dengan baik oleh

kelompok-kelompok minoritas terutama Alawie hingga dapat menguasai

pemerintahan, kemudian membalikkan keadaan dimana kelompok Alawie

berkuasa atas kelompok Sunni.

95

B. Saran

Cronycracy (pemerintahan yang berdasarkan kekerabatan) yang diterapkan

oleh rezim al-Asad takkan membawa dampak baik yang berkepanjangan baik

untuk rezim itu sendiri maupun rakyat Suriah secara luas. Sejatinya hal tersebut

hanya akan membuat rasa iri yang semakin besar bagi kelompok yang

terpinggirkan.

Keberadaan intelejen di tengah-tengah masyarakat pun hanya akan

memperbesar anggaran belanja negara di bidang keamanan tanpa melihat

keamanan yang sesungguhnya dibutuhkan rakyat adalah keamanan dari

penindasan pasukan keamanan.

Dalam konteks konflik Suriah, ada kelompok yang memanfaatkan status quo

yang mereka peroleh untuk mendapatkan keuntungan atas kelompok lain. Hal

tersebut sah saja selama regulasi di negara tersebut tidak tumpang tindih dan

memang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Seyogyanya rezim al-Asad tidak

lagi menerapkan kebijakan devide and rule seperti yang diterapkan pemerintah

Perancis, karena tidak akan menjaga keutuhan negara dengan memecahbelah

rakyatnya sendiri. Sudah waktunya pemerintahan Bashar al-Asad menerapkan

kesetaraan dan pemerataan ekonomi, serta disusul dengan hal-hal lain yang juga

mendukung keamanan dan kesejahteraan rakyat seperti, kebebasan pers,

kebebasan berekspresi, dan politik.

96

Daftar Pustaka

ABM, M. Agastya. Arab Spring : Badai Revolusi Timur Tengah. Jogjakarta :

Penerbit IRCiSoD, 2013.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia

Pustaka Utama, 2009.

Duverger, Maurice. Sosiologi Politik. Penerjemah Daniel Dhakidae. Jakarta :

PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Fildis, Ayse Tekdal. “Roots of Alawie-Sunni Rivalry in Syria.” Proquest Journal

diakses pada 3 Mei 2015

Gamaghelyan, Philip. “A Caution against Framing Syria as an Assad –

Opposition Dichotomy,” Turkish Policy Quarterly, March 2013: h. 104.

Ghadbian, Nadjib. “The New Asad Dynamics of Continuity and Change in

Syria.” Middle East Journal, Vol.55, No. 4 (2001) h. 626-634

Hunter, Shireen T. Politik Kebangkitan Islam . Penerbit Tiara Wacana, 2001.

Huntington, Samuel dan Nelson, Joan. Partisipasi Politik di Negara Berkembang.

Penerjemah Sahat Simamora. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan

Kuantitatif. Jakarta : Erlangga, 2009.

Keller, Suzanne. Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu Dalam

Masyarakat Modern. Jakarta: CV Rajawali, 1984.

Kuncahyono, Trias. Musim Semi di Suriah: Anak-anak Penyulut Revolusi. Jakarta:

Penerbit Kompas, 2012.

97

Lipset, Saymour Martin dan A. Solari. Elites in Latin America. Dalam J.W.

Schoorl, Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara

Sedang Berkembang. Penerjemah Soekadijo. Jakarta: PT Gramedia, 1982: h.

128.

Mulkan, Abdul Munir. Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam

1965-1987 dalam Perspektif Sosiologis. Jakarta: CV Rajawali, 1989.

S. Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung : Tarsito, 2003.

S.P. Varma. Teori Politik Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Shibudi, Riza. Menyandera Timur Tengah. Hikmah Publishing House, 2007.

N Stearns, Peter dan Langer, William Leonard. “The Middle East.” Dalam

Ensiclopedia of World History. London : Houghton Mifflin Books, h. 761.

Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. 5th

ed. Jakarta : UI-Press, 2008.

Soekanto, Soerjono. Kumpulan istilah-istilah Sosiologi. Jakarta: UI Fakultas

Ilmu- ilmu Sosial, 1977: h. 51. Dalam M. Mansyur Amin, dkk., Kelompok

Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan. Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita,

1988: h. 63.

Surbekti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo, 1992.

Sulaeman, Dina Y. Prahara Suriah : Membongkar Persekongkolan Multinasiona.

Depok: Pustaka Iman, 2013.

Sumber Website

“99 group petition,” artikel diakses pada 5 Juli 2015 dari

http://www.meforum.org/meib/articles/0010_sdoc0927.html

“1982 : Syria‟s President Hafez Al-Assad crushes renellion in Hama,” artikel diakses

pada 5 Juli 2015 dari http://www.theguardian.com/theguardian/from-the-

archive-blog/2011/aug/01/hama-syria-massacre-1982-archive

98

“Arab Spring.” artikel diakses pada 6 November 2013 dari

http://www.wikipedia.com/ArabSpring. Html

Deutsche Welle. “Penarikan Pasukan Suriah dari Lebanon.” Artikel diakses pada

18 Mei 2015 dari http://www.dw.de/penarikan-pasukan-suriah-dari-lebanon/a-

2957553

Deutsche Welle. “AS Jatuhkan Sanksi Terhadap Suriah.” Artikel diakses pada 18

Mei 2015 dari http://www.dw.de/as-jatuhkan-sanksi-terhadap-suriah/a

2953511

Basyar, M. Hamdan. “Krisis Suriah dan Pengaruhnya Bagi Dunia Islam,” artikel

diakses pada 5 Juli 2015 dari http://ismes.net/2013/01/krisis-suriah-dan-

pengaruhnya-bagi-dunia-islam/