Konflik palestina israel palestian israel dari tahun 1920 sampai tahun 2000

MAKALAH

KONFLIK PALESTINA-ISRAEL PALESTIAN

ISRAEL DARI TAHUN 1920 SAMPAI TAHUN

2000

OLEH :

HARIATNI

NPM : 10350019

PROGRAM STUDI : SEJARAH

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU

PENDIDIKAN (STKIP) HAMZANWADI SELONG

2011

1

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah tuhan sekalian alam, Salawat serta salam kita

haturkan keharibaan junjungan alam nabi besar Muhammad SAW yang telah

membawa ummat menuju cahaya yang gilang gemilang.

Dalam Makalah ini kami akan menguraikan beberapa hal mengenai komlik

Israel palestina dari tahun 1920 sampai tahun 2000

Tidak lupa pula kami mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak dosen

yang telah membimbing kami dalam penyelelesaian makalah ini.

Jika ada kesalahan baik dalam tulisan atau kata-kata kami dalm pembuatan

makalah ini maka kami mohon kiranya di maafkan.

Wassalamu'alakum Wr Wb

2

DAFTARI ISI

HALMAN JUDUL...................................................................................................i

KATA PENGANTAR.............................................................................................ii

DAFTAR ISI...........................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................4

A. LATAR BELAKANG ................................................................................4

B. PUKUS MASALAH ...................................................................................5

C. RUMUSAN MASALAH.............................................................................5

D. TUJUAN PENELITAIN..............................................................................5

BAB II KAJIAN MASALAH.................................................................................6

A. POKUS MASALAH....................................................................................6

a. PERIODE PRA-1920 : ZIONISME, KEKALAHAN OTTOMAN, D.AN

JANJI-JANJI PEMENANG PERANG.........................................................6

b. PERIODE 1920-1948 : MANDAT INGGRIS HINGGA

TERBENTUKNYA NEGARA ISRAEL..................................................8

c. PERIODE 1948 : KONFLIK TAK BERUJUNG, DAN PERJANJIAN-

PERJANJIAN DAMAI YANG IMPOTEN............................................10

d. 1993-2000: PROSES PERDAMAIAN OSLO........................................13

e. 2000 INTIFADA AL-AQSA..................................................................14

B. LANDASAN TEORI.................................................................................15

C. SINTESIS...................................................................................................17

BAB III PENUTUP................................................................................................18

A. KESIMPULAN..........................................................................................18

B. SARAN......................................................................................................20

LAMPIRAN...........................................................................................................21

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................22

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konflik Palestina-Israel adalah konflik yang paling lama berlangsung di

wilayah Timur Tengah (dengan mengenyampingkan Perang Salib), yang

menyebabkannya menjadi perhatian utama masyarakat internasional. Sebagai

contoh, konflik antara keduanya menjadi agenda pertama dalam Sidang Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketika PBB baru terbentuk dan

sampai saat ini belum terselesaikan meski ratusan resolusi telah dikeluarkan.

Kedua entitas politik ini telah “bertarung” di kawasan Timur Tengah semenjak

berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Dalam beberapa waktu belakangan,

telah terjadi serangkaian peristiwa penting yang menandai proses perdamaian

antara kedua entitas ini. Jimmy Carter, mantan Presiden Amerika Serikat (AS),

sedang melakukan safari ke wilayah Palestina, dan melakukan dialog dengan

pemimpin-pemimpin Palestina.

Perkembangan terakhir yang didapat dari perjalanan Jimmy Carter

tersebut, Hamas bersedia untuk mengakui eksistensi Israel di wilayah Timur

Tengah, yang menandai perubahan platform politik yang cukup fundamental dari

Hamas mengingat mereka merupakan partai politik Palestina yang paling keras

mengecam hadirnya Israel di wilayah Timur Tengah.[3] Meski kemudian kabar

ini dibantah oleh pemimpin Hamas, Khaled Meshaal yang mengatakan bahwa

Hamas tetap dalam posisi untuk memperjuangkan negara Palestina dengan batas

pada tahun 1967, yang menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Palestina, tanpa

mengakui eksistensi Israel.[4] Belum hilang dari ingatan, ketika pemerintahan

George W. Bush berusaha menengahi konflik Timur Tengah dengan mengadakan

Konferensi Annapolis, yang mengeluarkan rekomendasi mengenai perdamaian

antara Palestina dan Israel. Konferensi ini tidak hanya dihadiri oleh perwakilan

dari Palestina dan Israel, namun juga dari negara-negara lain seperti Lebanon,

Suriah, Mesir, Yordania, dan negara-negara lain di Kawasan Timur Tengah. Pada

tahun 2005, Ariel Sharon (Kadima) sebagai Perdana Menteri Israel pada saat itu,

4

mengeluarkan kebijakan unilateral disengagement plan yang disetujui oleh

Knesset (parlemen Israel). Dengan adanya kebijakan tersebut, seluruh pemukiman

Israel yang berada di wilayah Jalur Gaza, dan beberapa di Tepi Barat (West Bank)

ditarik dan dihancurkan. Kebijakan ini memang tidak langsung membuahkan

perdamaian permanen antara Palestina dan Israel, tetapi setidaknya usaha untuk

mewujudkan hal tersebut sudah semakin dekat.

Tetapi, konflik antara Palestina – Israel tidak bisa hanya dilihat dari

kejadian 5 atau 10 tahun belakangan. Perseteruan antara kedua entitas ini telah

berlangsung selama enam dekade (jika dihitung dari terbentuknya negara Israel),

dan dimulainya konflik antara Palestina – Israel telah melalui latar belakang

sejarah yang cukup panjang.

B. FOKUS MASALAH

Dari latar belakang di atas kami membatasi masalah dalam pembahasan

makalah ini yaitu seputar komlik Israel – palestina sejak tahun periode dari pra-

1920 sampai tahun 2000.

C. RUMUSAN MASALAH

1) Bagaiman gambaran Periode Pra-1920 ?

2) Seperti apa gambaran Periode 1920-1948 : Mandat Inggris hingga

terbentuknya Negara Israel ?

3) Seperti apa gambaran Periode 1948 : Konflik Tak Berujung, dan Perjanjian-

perjanjian Damai yang Impoten ?

4) Seperti apa gambaran 1993-2000: Proses perdamaian Oslo?

5) Separti apa gambaran 2000 Intifada al-Aqsa?

D. TUJUAN PENELITIAN

Di antara jujuan penelitian makalah (pnelitian ini) ilah supaya kita

mengetahui gambaran dari dari masing-masing periode dari komplik yang ada di

Israel dan palestina

5

BAB II

KAJIAN MASALAH

A. DESKRIPSI MASLAH

Konplik palestina Israel itu berawal dari sejak perang salip dan tetap berlangsung

sampe saat ini, inilah periode konflik palestina Israel dari pra-1920 sampai tahun

2000 :

1) Periode Pra-1920 : Zionisme, Kekalahan Ottoman, dan Janji-Janji

Pemenang Perang

Meskipun telah memiliki catatan sejarah dalam dokumentasi seperti

Alkitab dan Alquran, Negara Israel belum terbentuk sampai pada tahun 1948.

Semenjak kehancuran Kerajaan Israel dan penjajahan oleh Romawi, Israel

mengalami diaspora[5], dan tidak pernah memiliki pemerintahan sendiri yang

berdaulat. Diaspora telah menghasilkan penyebaran umat Yahudi di seluruh

dunia, khususnya di Eropa. Mereka berasimilasi dengan masyarakat di sekitarnya,

namun tetap mempraktikkan ajaran-ajaran Yahudi. Pada awalnya, tidak ada

gerakan nasionalisme Yahudi yang mempunyai tujuan untuk kembali ke tanah

Israel, karena pada umumnya warga Yahudi diterima di wilayah dimana mereka

berasimilasi. Tetapi, setelah munculnya pogrom di Rusia, paham anti-semit di

kawasan Eropa Timur dan Tengah, dan juga kematian Alfred Dreyfus (Kapten

Tentara Prancis beragama Yahudi) karena tuduhan menjadi mata-mata musuh,

gerakan nasionalisme Yahudi muncul di kalangan Yahudi Eropa.[6] Gerakan ini

lazim disebut dengan Zionisme, yang ditemukan dan dipopulerkan oleh seorang

jurnalis Yahudi berkebangsaan Austria bernama Theodore Herzl, melalui buku

berjudul Der Judenstaat. Herzl menganggap, dengan adanya diskriminasi

berkepanjangan terhadap warga Yahudi di hampir seluruh wilayah Eropa, maka

asimilasi bukan lagi menjadi pilihan bagi Yahudi apabila mereka ingin tetap

hidup. Zionisme telah berhasil membangkitkan nasionalisme Yahudi yang berada

di Eropa, sehingga mewujudkan terjadinya Aliyah[7] dalam beberapa gelombang.

Ketika gerakan Zionisme mulai marak di kawasan Eropa, wilayah

Palestina/Israel yang kita kenal pada saat ini masih berada dibawah kekuasaan

6

Imperium Ottoman. Pada saat itu, Imperium Ottoman masih mengontrol sebagian

besar wilayah di kawasan Asia Barat, mulai dari Asia Minor/Turki sampai ke

seluruh semenanjung Arab. Selama kurang lebih 400 tahun, Ottoman bertahan di

wilayah Timur Tengah yang kita kenal pada saat ini. Eksistensi Imperium

Ottoman di kawasan Timur Tengah berakhir ketika kekalahan mereka pada

Perang Dunia I. Kekalahan Ottoman bukan saja disebabkan oleh Inggris dan

Prancis, namun juga oleh bangsa Arab yang berada di wilayah Ottoman. Bangsa

Arab memberontak kepada Imperium Ottoman atas bantuan Inggris, yang telah

menjanjikan untuk membantuk terbentuknya sebuah pemerintahan Arab yang

independen apabila bangsa Arab mau melawan Ottoman. Janji dari Inggris ini

tertuang dalam korespondensi antara Sir Henry MacMahon (Pejabat Tinggi

Inggris di Kairo) dengan Sharif Hussein (pemimpin Arab Hashemite), yang

dikenal dengan sebutan Hussein-MacMahon Correspondence.[8]

Namun janji Inggris terhadap Arab untuk membantuk pembentukan

pemerintahan Arab tidak segera diwujudkan. Inggris dan Prancis justru membuat

perjanjian bilateral yang membagi bekas wilayah Imperium Ottoman untuk

negara-negara Eropa, yang dikenal dengan Sykes-Picot Agreement.[9] Dengan

adanya kesepakatan tersebut, bangsa Arab tidak mendapatkan wilayah bekas

Imperium Ottoman, yang secara otomatis membuat mereka tidak mungkin untuk

bisa membentuk pemerintahan Arab yang independen. Dalam perjanjian tersebut,

Inggris mendapatkan Yordania, Irak, dan sebagian wilayah Haifa, sementara

Prancis mendapatkan Turki, Irak bagian utara, Suriah, dan Lebanon.[10]

Sedangkan negara-negara lain dibebaskan untuk memilih wilayah yang akan

dikuasainya. Ketika dibuatnya Sykes-Picot Agreement, wilayah Palestina belum

diserahkan kepada negara manapun, sehingga dijadikan sebagai sebuah wilayah

internasional yang dikelola secara bersama-sama diantara negara-negara

pemenang perang.

Pada waktu yang hampir bersamaan dengan dengan pembuatan Sykes-

Picot Agreement, Inggris kembali mengumbar janji kepada bangsa Yahudi

dengan mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Dokumen ini

7

dikenal dengan nama Balfour Declaration, yang menjadi landasan bagi gerakan

Zionisme untuk mewujudkan visi terbentuknya negara Yahudi yang eksklusif

dengan kembali ke tanah Palestina. Lahirnya janji-janji dari Inggris kepada

Yahudi dan Arab telah melatarbelakangi konflik antara Arab dan Yahudi, yang

merasa berhak dan didukung oleh Inggris.

Sykes-Picot Agreement yang dibuat antara Inggris dan Prancis ternyata

tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di kawasan Timur Tengah, karena

sengketa yang terus terjadi antara negara-negara yang menguasai bekas wilayah

Ottoman. Akhirnya Dewan Sekutu memutuskan untuk membuat konferensi yang

diadakan di San Remo, Italia, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Konferensi San Remo menghasilkan keputusan yang memberikan wilayah

Palestina dan Irak kepada Inggris, sedangkan Prancis mendapatkan Suriah dan

Lebanon. Keputusan ini mengikutsertakan Balfour Declaration sebagai salah satu

landasan dibuatnya alokasi wilayah tersebut, disamping Pasal 22 dari Kovenan

Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa menggunakan hasil dari Konferensi

San Remo untuk membuat British Mandate of Palestine pada tahun 1920, yang

menjadikan wilayah Palestina sebagai wilayah mandat yang akan dikelola oleh

Inggris hingga penduduk di wilayah tersebut dapat memerintah secara otonom.

2) Periode 1920-1948 : Mandat Inggris hingga terbentuknya Negara Israel

Tugas yang diberikan LBB kepada Inggris untuk mengelola wilayah

Palestina sampai mereka bisa memerintah secara otonom, ternyata menimbulkan

banyak friksi di antara warga di wilayah Palestina, khususnya antara Arab dan

Yahudi. Kedua bangsa tersebut telah dijanjikan oleh Inggris untuk bisa

membentuk pemerintahan berdaulat yang berdiri sendiri, sehingga menimbulkan

banyaknya gesekan terutama klaim mengenai siapa yang paling berhak untuk

berada di wilayah Palestina. Dalam kurun waktu hampir 30 tahun selama

pemerintahan Mandat Inggris, telah terjadi beberapa bentrokan diantara bangsa

Arab dan Yahudi yang berada di wilayah Palestina, antara lain Palestine Riots

1920[11], Palestine Riots 1929[12], Arab Revolt 1936-1939[13], Jerusalem Riots

1947. Dalam kurun waktu ini pula, terjadi Perang Dunia II di wilayah Eropa yang

8

telah melahirkan tragedi holocaust, sehingga semakin menguatkan niat bangsa

Yahudi di Eropa untuk kembali ke tanah Palestina. Keberadaan Inggris di wilayah

Palestina untuk membantu warga di Palestina menjadi otonom, justru

menimbulkan resistensi dari Arab, sehingga keberadaannya tidak berfungsi

maksimal dan jauh dari tujuan awal yang diharapkan ketika LBB menugaskan

Inggris.

Lahirnya PBB sebagai penerus tugas dari LBB, tidak banyak membantu

penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah Palestina. PBB, khususnya Majelis

Umum, berinisiatif untuk mebuat sebuah proposal perdamaian untuk Arab dan

Yahudi di Palestina, yaitu dengan membuat partisi atau pembagian wilayah

Palestina, sehingga terbentuk negara Arab dan Yahudi secara terpisah. Dalam

proposal ini, Jerusalem tidak ditempatkan dibawah penguasaan Arab ataupun

Yahudi, tetapi dijadikan sebagai sebuah wilayah internasional yang diurus secara

internasional oleh PBB. Proposal menjadi Resolusi 181 Majelis Umum PBB, atau

lebih dikenal dengan UN Partition Plan, memberikan 55% wilayah Palestina

untuk dijadikan negara Yahudi, dan 45% sisanya untuk negara Arab. Secara

demografis, komunitas Yahudi hanya ada sekitar 7% dari seluruh penduduk

Palestina, dan 93% sisanya merupakan Arab. Dengan adanya ketidakseimbangan

antara jumlah penduduk dan wilayah yang diberikan oleh PBB, protes dari bangsa

Arab pun bermunculan.

Adanya penolakan dari bangsa Arab yang merasa diperlakukan tidak adil

melalui UN Partition Plan telah memicu kerusuhan selanjutnya di Yerusalem

antara Arab dengan Yahudi (khususnya melalui pasukan paramiliter Haganah).

Penolakan dari bangsa Arab telah menggagalkan proposal perdamaian ini, selain

itu statusnya yang merupakan resolusi Majelis Umum PBB menjadikannya tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (non-legally binding).[14]

Gagalnya Mandat Inggris dan UN Partition Plan di Palestina, tidak menghambat

bangsa Yahudi untuk mewujudkan visi dari Zionisme. Pada hari yang bersamaan

dengan berakhirnya Mandat Inggris, David Ben-Gurion yang mewakili Yahudi,

memproklamirkan berdirinya Negara Israel, dan hanya dalam hitungan jam, Uni

9

Sovyet dan Amerika Serikat memberikan pengakuaan terhadap negara yang baru

lahir tersebut.[15] Proklamasi kemerdekaan Israel ini menyulut kemarahan bangsa

Arab, dan menimbulkan konflik bersenjata pertama antara bangsa Arab dengan

Yahudi (yang kali ini telah menjadi Israel).

3) Periode 1948 : Konflik Tak Berujung, dan Perjanjian-perjanjian Damai

yang Impoten

Kelahiran Israel pada 14 Mei 1948 telah menginisiasi konflik

berkepanjangan antara Arab dengan Israel. Konflik bersenjata pertama antara

Arab dengan Israel terjadi beberapa hari sesudah diproklamasikannya

kemerdekaan Israel. Pada saat itu, Israel belum memiliki angkatan bersenjata

yang resmi, dan hanya mengandalkan organisasi paramiliter seperti Haganah,

Irgun, Palmach yang berjuang tanpa komando. Sementara bangsa Arab di

Palestina juga mengandalkan organisasi paramiliter Futuwa dan Najjada. Namun

setelah itu, bangsa Arab didukung oleh negara-negara Arab disekitar Israel seperti

Irak, Yordania dan Mesir untuk mendukung perlawanan Arab terhadap Israel. Di

tengah-tengah peperangan, organisasi paramiliter Israel dilebur menjadi sebuah

angkatan bersenjata yang disebut dengan Israeli Defense Forces, sehingga mereka

memiliki kekuatan militer yang lebih terkomando dan rapi. Peperangan 1948 atau

yang dikenal dengan nama Al Nakba dimenangkan oleh Israel, setelah selama

lebih dari satu tahun bertempur. Berakhirnya perang Al Nakba ini ditandai dengan

dibuatnya perjanjian perdamaian antara Israel dengan negara-negara Arab

disekitarnya pada bulan Juli 1949. Dan pada tahun itu pula, eksistensi Israel

sebagai negara ditegaskan dengan diterimanya Israel sebagai anggota PBB.

Perang 1948 telah memunculkan persoalan pengungsi Palestina yang terusir dari

kediamannya di Palestina. Sekitar 750.000 warga Palestina terpaksa menjadi

pengungsi dan mencari perlindungan di negara-negara Arab.

Konflik bersenjata Arab dan Israel tidak berhenti di tahun 1949. Selama

17 tahun, ketegangan antara negara-negara Arab dan Israel masih terus terjadi,

khususnya dari Presiden Mesir pada saat itu, yaitu Gamal Abdul Nasser. Dirinya

seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang berisikan tentang

10

keinginannya untuk menghancurkan Israel. Pada tahun 1967, terjadi konflik

berikutnya antara Arab dan Israel. Israel yang telah mengerahkan kekuatan

intelijennya ke seluruh wilayah negara-negara Arab, telah berhasil menghimpun

informasi berkaitan dengan rencana negara-negara Arab untuk menyerang Israel.

Tepatnya pada tanggal 5 Juni 1957, Israel melancarkan serangan pertamanya ke

Mesir, yang dikhususkan ke pangkalan udara militer yang menjadi basis kekuatan

Mesir dan selama 5 (lima) hari kemudian, Israel terus melancarkan serangan-

serangannya ke negara-negara Arab yang berbatasan langsung dengan Israel

seperti Yordania, Suriah, dan Lebanon. Perang yang dikenal juga dengan Six-

Days War ini kembali dimenangkan oleh Israel, dan tidak hanya itu, Israel

berhasil merebut wilayah Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir, Jerusalem

Timur dan Tepi Barat dari Yordania, dan Dataran Tinggi Golan (Golan Heights)

dari Suriah. Secara faktual, aliansi kekuatan militer negara-negara Arab jauh lebih

besar dibandingkan dengan Israel. Namun Israel berhasil memenangkan

peperangan dan berhasil mengubah peta geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Perang 1967 lagi-lagi menghasilkan problem pengungsi. Sekitar 250.000

penduduk Palestina menjadi bagian dari gelombang kedua pengungsi Palestina,

dan bergabung bersama penduduk Palestina lain yang telah berada di

pengungsian.

Kekalahan negara-negara Arab dalam Six-Days War tidak membuat

konflik antara Arab dengan Israel berakhir. Pada tahun 1973, tepat sebelum

peringatan hari Yom Kippur oleh Yahudi, kembali terjadi konflik bersenjata

antara Arab dengan Israel. Yom Kippur War menjadi puncak konflik bersenjata

antara Arab dan Israel. Dalam perang ini, Bangsa Arab berhasil membalas

kekalahannya dari Israel. Serbuan negara-negara Arab berhasil melumpuhkan

Israel, meski Israel tidak dikalahkan secara telak. Perang ini berhasil memaksa

Israel untuk mengembalikan Semenanjung Sinai dan Gaza kepada Mesir melalui

sebuah perjanjian perdamaian pada tahun 1979. Sampai pada titik ini, belum ada

entitas Palestina yang menjadi representasi perlawanan bangsa Arab yang berada

di Palestina. Palestine Liberation Organization (PLO) memang telah dibentuk

11

pada tahun 1964 oleh Liga Arab, tetapi statusnya sebagai representasi masyarakat

Palestina baru ditegaskan pada tahun 1974.[16]

Kehadiran PLO sebagai representasi resmi bagi rakyat Palestina telah

membuat perjuangan Palestina semakin terkontrol, dan memudahkan Palestina

untuk ikut serta dalam konferensi-konferensi internasional, karena status PLO

sebagai gerakan pembebasan nasional yang diakui sebagai salah satu subyek

hukum internasional. Meski telah memiliki organisasi yang resmi, masyarakat

Palestina di tataran akar rumput tetap melancarkan perjuangannya secara otonom.

Salah satu buktinya, rakyat Palestina melakukan perlawanan terhadap Israel atau

yang dikenal dengan “Intifada”. Perlawanan ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan

rakyat Palestina terhadap bangsa Arab yang tidak lagi berjuang bersama-sama

mereka, lalu PLO yang belum bisa menunjukkan posisinya sebagai representasi

dari rakyat Palestina, dan juga tindakan represif dari Israel melalui pembunuhan-

pembunuhan terhadap tokoh Palestina, penghancuran properti milik warga

Palestina, dan juga pemindahan penduduk secara paksa (deportasi). Salah satu ciri

khas Intifada di Palestina adalah pelemparan batu yang dilakukan oleh rakyat

Palestina terhadap angkatan bersenjata Israel. Lahirnya Intifada pertama di

Palestina, dan juga kematian Abu Jihad, telah menginspirasi beberapa pemimpin

Palestina untuk memproklamasikan berdirinya negara Palestina pada tahun 1988.

Semenjak tahun 1988, istilah “Palestina” untuk menggambarkan sebuah negara

mulai dikenal. Meski pada tahun-tahun selanjutnya, PLO tetap menjadi

representasi Palestina untuk berjuang di forum internasional, karena status

Palestina sebagai negara belum diakui secara internasional.

Setelah terbentuknya PLO dan dideklarasikannya negara Palestina,

sejumlah konferensi perdamaian antara Palestina dan Israel mulai marak

dilakukan oleh negara-negara besar, seperti AS dan Russia. Konferensi

perdamaian paling awal adalah Madrid Conference yang dilaksanakan pada tahun

1991, yang kemudian dilanjutkan dengan Oslo Accords pada tahun 1993. Oslo

Accords menjadi salah satu tahapan penting dalam kronik perdamaian Palestina-

Israel, karena memuat rencana-rencana perdamaian dan pembentukan negara

12

Palestina. Bahkan dengan adanya Oslo Accords, Intifada yang telah berlangsung

selama 5 tahun dapat dihentikan. Namun seiring terbunuhnya Yitzhak Rabin yang

berperan penting dalam Oslo Accords, kesepatakan tersebut kembali mentah dan

tidak dapat diimplementasikan. Setelah Oslo Accords, masih ada Hebron

Agreement dan juga Wye River Memorandum yang tidak menghasilkan apapun

bagi proses perdamaian Palestina dan Israel.

Pada tahun 2000, AS kembali berusaha untuk membuka jalan bagi

kemungkinan perdamaian antara Palestina dan Israel. Pertemuan antara Bill

Clinton, Ehud Barak, dan Yasser Arafat di Camp David, AS, kembali tidak

menghasilkan kesepakatan apapun. Pada tahun ini pula, Intifada jilid ke-2

kembali muncul di masyarakat Palestina. Pasca Camp David Summit, masih ada

upaya perdamaian melalui Beirut Summit yang diprakarsai oleh Arab Peace

Initiative, dan juga proposal Peta Jalan atau Road Map for Peace yang diusulkan

oleh Quartet on Middle East yang terdiri dari AS, Rusia, PBB, dan Uni Eropa

(UE). Dan sama seperti upaya-upaya perdamaian sebelumnya, kedua pertemuan

itu tidak berhasil mendamaikan Palestina dan Israel.

Pada tahun 2007, di masa-masa akhir pemerintahan George W. Bush,

Quartet on Middle East ditambah dengan partisipasi dari Mesir, mengadakan

konferensi untuk kembali membicarakan perdamaian antara Palestina dan Israel

di Annapolis. Untuk pertama kalinya dalam kronik sejarah proses perdamaian

Palestina dan Israel, solusi dua negara disebutkan secara eksplisit dalam proses

konferensi. Dengan diterimanya solusi dua negara dalam Annapolis Conference,

maka telah terjadi perubahan dalam platform politik yang telah lama dianut oleh

Palestina dan Israel. Meski demikian, hasil dari Annapolis Conference masih

belum bisa diimplementasikan karena semakin rumitnya konflik yang terjadi di

wilayah Palestina-Israel.

4) 1993-2000: Proses perdamaian Oslo

Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat berjabat tangan ,dipantau oleh Bill

Clinton, pada penandatanganan Persetujuan Oslo pada 13 September 1993

Kesepakatan Damai Oslo antara Palestina dan Israel 1993

13

13 September 1993. Israel dan PLO bersepakat untuk saling mengakui

kedaulatan masing-masing. Pada Agustus 1993, Arafat duduk semeja dengan

Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Hasilnya adalah Kesepakatan Oslo.

Rabin bersedia menarik pasukannya dari Tepi Barat dan Jalur Gaza serta

memberi Arafat kesempatan menjalankan sebuah lembaga semiotonom yang

bisa "memerintah" di kedua wilayah itu. Arafat "mengakui hak Negara Israel

untuk eksis secara aman dan damai". 28 September 1995. Implementasi

Perjanjian Oslo. Otoritas Palestina segera berdiri.

Kerusuhan terowongan Al-Aqsa

September 1996. Kerusuhan terowongan Al-Aqsa. Israel sengaja

membuka terowongan menuju Masjidil Aqsa untuk memikat para turis, yang

justru membahayakan fondasi masjid bersejarah itu. Pertempuran berlangsung

beberapa hari dan menelan korban jiwa.

18 Januari 1997 Israel bersedia menarik pasukannya dari Hebron, Tepi Barat.

Perjanjian Wye River Oktober 1998 berisi penarikan Israel dan dilepaskannya

tahanan politik dan kesediaan Palestina untuk menerapkan butir-butir

perjanjian Oslo, termasuk soal penjualan senjata ilegal.

19 Mei 1999, Pemimpin partai Buruh Ehud Barak terpilih sebagai perdana

menteri. Ia berjanji mempercepat proses perdamaian.

5) 2000 Intifada al-Aqsa

Intifada al-Aqsa (2000)

Maret 2000, Kunjungan pemimpin oposisi Israel Ariel Sharon ke

Masjidil Aqsa memicu kerusuhan. Masjidil Aqsa dianggap sebagai salah satu

tempat suci umat Islam. Intifadah gelombang kedua pun dimulai.

KTT Camp David 2000 antara Palestina dan Israel

Maret-April 2002 Israel membangun Tembok Pertahanan di Tepi Barat dan

diiringi rangkaian serangan bunuh diri Palestina.

Juli 2004 Mahkamah Internasional menetapkan pembangunan batas

pertahanan menyalahi hukum internasional dan Israel harus merobohkannya.

14

9 Januari 2005 Mahmud Abbas, dari Fatah, terpilih sebagai Presiden Otoritas

Palestina. Ia menggantikan Yasser Arafat yang wafat pada 11 November 2004

Peta menuju perdamaian

Juni 2005 Mahmud Abbas dan Ariel Sharon bertemu di Yerusalem. Abbas

mengulur jadwal pemilu karena khawatir Hamas akan menang.

Agustus 2005 Israel hengkang dari permukiman Gaza dan empat wilayah

permukiman di Tepi Barat.

Januari 2006 Hamas memenangkan kursi Dewan Legislatif, menyudahi

dominasi Fatah selama 40 tahun.

Januari-Juli 2008 Ketegangan meningkat di Gaza. Israel memutus suplai

listrik dan gas. Dunia menuding Hamas tak berhasil mengendalikan tindak

kekerasan. PM Palestina Ismail Haniyeh berkeras pihaknya tak akan tunduk.

November 2008 Hamas batal ikut serta dalam pertemuan unifikasi Palestina

yang diadakan di Kairo, Mesir. Serangan roket kecil berjatuhan di wilayah

Israel.

Serangan Israel ke Gaza dimulai 26 Desember 2008. Israel melancarkan

Operasi Oferet Yetsuka, yang dilanjutkan dengan serangan udara ke pusat-

pusat operasi Hamas. Korban dari warga sipil berjatuhan. [1]

Mei 2010 Israel mem-blokede seluruh jalur bantuan menuju palestina

30 Mei 2010 Tentara Israel Menembaki kapal bantuan Mavi Marmara yang

membawa ratusan Relawan dan belasan ton bantuan untuk palestin

B. LANDASAN TEORI

Dalam menganalisa makalah ini penulis menggunakan beberapa teori untuk

menjawab masalah yang sudah di kemukakan di atas. Dalam menganalisis

komflik palestina israel berdasarkan periodeisasinya itu. maka penulis

menggunakan beberapa teori yaitu teori komplik, dan resolusi komplik.

a) Teori Konflik.

Menurut Mitchell Konflik adalah sebuah situasi dalam mana dua atau

lebih orang saling mencapai tujuan-tujuan yang dikehendakinya tetapi hanya

salah satu yang berhasil mencapainya.

15

Menurut James A. Schellenberg Konflik adalah situasi dimana Individu

atau kelompok yang lain dalam rangka merebut sesuatu yang dikehendakii

berdasarkan pada persaingan kepentingan-kepentingan karena perbedaan

identitas atau sikap.

Menurut Louis Kiesberg Konflik sosial adalah fenomen umum yaitu

hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok ) yang memiliki

atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Dilihat dari definisi diatas konflik terjadi karena adanya perbedaan tujuan dan

kepentingan antara dua pihak atau lebih.

b) Teori Resolusi Konflik.

Resolusi konflik menekankan untuk melihat perdamaian sebagai suatu

proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap

sesuai dengan dinamika siklus konflik. Resolusi konflik juga berupaya

menciptakan suatu mekanisme penyelesaian konflik secara komprehensif dalam

tiap-tiap tahap eskalasi konflik. Pada intinya, teori resolusi konflik

mengedepankan prinsip-prinsip bahwa;

a) konflik tidak dapat dipandang sebagai suatu fenomena politik-militeristik

namun juga harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial,

b) konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear, sangat

bergantung pada dinamika lingkungan konflik,

c) sebab-sebab konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal

dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat melainkan harus dilihat

sebagai fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor,

d) resolusi konflik hanya diterapkan secara optimal jika dikombinasikan

dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan.

16

C. SINTESIS

Sesuai dengan teori komlik di atas bahwa Israel dan Palestina memiliki

perbedaa tujuan dan kepentingan. Sehingga terjadi berbagi gencatan senjata dari

periode keperiode yang lain

Kepentingan Palestina dalam konflik ini adalah mempertahakan dan

merebut kembali wilayah Palestina serta pengkuan kemerdekaan Negara

Palestina. Kepentingan Isreal ialah menguasai Wilayah Palestina sesuai dengan

tujuan Zionis untuk memperluas Negara Israel.

Terjadinya konflik dapat dilihat dengan menggunakan Galtung Model

bahwa konflik terdiri dari Contadiction, attitude, behavior.

Komlik yang terjadi Israel palestina dari tahun 1920 ialah komplik yang

tidak hanya sebatas pertikayan senajata saja melainkan mengenai politik social

budaya. Sesuai dengan teori resulusi komplik yang telah kami kemukakan

diatas.

17

BAB IIIPENUTUP

A. KESIMPULANDalam catatan sejarah dalam dokumentasi seperti Alkitab dan Alquran,

Negara Israel belum terbentuk sampai pada tahun 1948. Semenjak kehancuran

Kerajaan Israel dan penjajahan oleh Romawi, Israel mengalami diaspora[5], dan

tidak pernah memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat. Diaspora telah

menghasilkan penyebaran umat Yahudi di seluruh dunia, khususnya di Eropa.

Mereka berasimilasi dengan masyarakat di sekitarnya, namun tetap

mempraktikkan ajaran-ajaran Yahudi. Pada awalnya, tidak ada gerakan

nasionalisme Yahudi yang mempunyai tujuan untuk kembali ke tanah Israel,

karena pada umumnya warga Yahudi diterima di wilayah dimana mereka

berasimilasi. Tetapi, setelah munculnya pogrom di Rusia, paham anti-semit di

kawasan Eropa Timur dan Tengah, dan juga kematian Alfred Dreyfus (Kapten

Tentara Prancis beragama Yahudi) karena tuduhan menjadi mata-mata musuh,

gerakan nasionalisme Yahudi muncul di kalangan Yahudi Eropa.[6] Gerakan ini

lazim disebut dengan Zionisme, yang ditemukan dan dipopulerkan oleh seorang

jurnalis Yahudi berkebangsaan Austria bernama Theodore Herzl, melalui buku

berjudul Der Judenstaat. Herzl menganggap, dengan adanya diskriminasi

berkepanjangan terhadap warga Yahudi di hampir seluruh wilayah Eropa, maka

asimilasi bukan lagi menjadi pilihan bagi Yahudi apabila mereka ingin tetap

hidup. Zionisme telah berhasil membangkitkan nasionalisme Yahudi yang berada

di Eropa, sehingga mewujudkan terjadinya Aliyah[7] dalam beberapa gelombang.

Tugas yang diberikan LBB kepada Inggris untuk mengelola wilayah

Palestina sampai mereka bisa memerintah secara otonom, ternyata menimbulkan

banyak friksi di antara warga di wilayah Palestina, khususnya antara Arab dan

Yahudi. Kedua bangsa tersebut telah dijanjikan oleh Inggris untuk bisa

membentuk pemerintahan berdaulat yang berdiri sendiri, sehingga menimbulkan

banyaknya gesekan terutama klaim mengenai siapa yang paling berhak untuk

berada di wilayah Palestina. Dalam kurun waktu hampir 30 tahun selama

18

pemerintahan Mandat Inggris, telah terjadi beberapa bentrokan diantara bangsa

Arab dan Yahudi yang berada di wilayah Palestina, antara lain Palestine Riots

1920[11], Palestine Riots 1929[12], Arab Revolt 1936-1939[13], Jerusalem Riots

1947. Dalam kurun waktu ini pula, terjadi Perang Dunia II di wilayah Eropa yang

telah melahirkan tragedi holocaust, sehingga semakin menguatkan niat bangsa

Yahudi di Eropa untuk kembali ke tanah Palestina. Keberadaan Inggris di wilayah

Palestina untuk membantu warga di Palestina menjadi otonom, justru

menimbulkan resistensi dari Arab, sehingga keberadaannya tidak berfungsi

maksimal dan jauh dari tujuan awal yang diharapkan ketika LBB menugaskan

Inggris.

Kelahiran Israel pada 14 Mei 1948 telah menginisiasi konflik

berkepanjangan antara Arab dengan Israel. Konflik bersenjata pertama antara

Arab dengan Israel terjadi beberapa hari sesudah diproklamasikannya

kemerdekaan Israel. Pada saat itu, Israel belum memiliki angkatan bersenjata

yang resmi, dan hanya mengandalkan organisasi paramiliter seperti Haganah,

Irgun, Palmach yang berjuang tanpa komando. Sementara bangsa Arab di

Palestina juga mengandalkan organisasi paramiliter Futuwa dan Najjada. Namun

setelah itu, bangsa Arab didukung oleh negara-negara Arab disekitar Israel seperti

Irak, Yordania dan Mesir untuk mendukung perlawanan Arab terhadap Israel. Di

tengah-tengah peperangan, organisasi paramiliter Israel dilebur menjadi sebuah

angkatan bersenjata yang disebut dengan Israeli Defense Forces, sehingga mereka

memiliki kekuatan militer yang lebih terkomando dan rapi. Peperangan 1948 atau

yang dikenal dengan nama Al Nakba dimenangkan oleh Israel, setelah selama

lebih dari satu tahun bertempur. Berakhirnya perang Al Nakba ini ditandai dengan

dibuatnya perjanjian perdamaian antara Israel dengan negara-negara Arab

disekitarnya pada bulan Juli 1949. Dan pada tahun itu pula, eksistensi Israel

sebagai negara ditegaskan dengan diterimanya Israel sebagai anggota PBB.

Perang 1948 telah memunculkan persoalan pengungsi Palestina yang terusir dari

kediamannya di Palestina. Sekitar 750.000 warga Palestina terpaksa menjadi

pengungsi dan mencari perlindungan di negara-negara Arab

19

Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat berjabat tangan ,dipantau oleh Bill

Clinton, pada penandatanganan Persetujuan Oslo pada 13 September 1993

13 September 1993. Israel dan PLO bersepakat untuk saling mengakui

kedaulatan masing-masing. Pada Agustus 1993, Arafat duduk semeja dengan

Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Hasilnya adalah Kesepakatan Oslo. Rabin

bersedia menarik pasukannya dari Tepi Barat dan Jalur Gaza serta memberi

Arafat kesempatan menjalankan sebuah lembaga semiotonom yang bisa

"memerintah" di kedua wilayah itu. Arafat "mengakui hak Negara Israel untuk

eksis secara aman dan damai". 28 September 1995. Implementasi Perjanjian

Oslo. Otoritas Palestina segera berdiri.

Maret 2000, Kunjungan pemimpin oposisi Israel Ariel Sharon ke Masjidil

Aqsa memicu kerusuhan. Masjidil Aqsa dianggap sebagai salah satu tempat suci

umat Islam. Intifadah gelombang kedua pun dimulai

B. SARANBagaimapun juga kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari

kesalahan dan lupa oleh sebab itu kami memohon maaf jika ada kesalahan baik

kata-kata maupun dalam penulisanmakalah ini demi kebaikan makalah kami

kedepannya.

20

LAMPIRAN

21

DAFTAR PUSTAKA

http://en.wikipedia .org/wiki/ Who_is_a_ Jew%3F

http://hotarticle. org/pengubahan- taurat-oleh- yahudi/

22