Kompendium ketahanan-pangan

KOMPENDIUMKAJIAN LINGKUNGAN DAN

PEMBANGUNAN

KETAHANAN PANGANfood security

Dikoleksi oleh:Prof Dr Ir Soemarno , MS

PPSUB Malang - 2012

DEFINISI FORMAL KETAHANAN PANGAN

1. 1st World Food Conference 1974, UN 1975: ketahanan pangan adalah "ketersediaan pangan dunia yang cukup dalam segala waktu … ... untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan ... dan menyeimbangkan fluktuasi produksi dan harga."

2. FAO 1992: Ketahanan Pangan adalah "situasi di mana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman (safe) dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif.

3. World Bank 1996: Ketahanan pangan adalah: "akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif.

4. Oxfam 2001: Ketahanan pangan adalah kondisi ketika: “setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan control atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang katif dan sehat. Dua kandungan makna tercantum di sini yakni: ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas dan akses (hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran maupun klaim).

5. FIVIMS 2005: Ketahanan Pangan adalah: kondisi ketika “semua orang pada segala waktu secara fisik, social dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi (dietary needs) dan pilihan pangan (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat.”

Sumber: http://www.zef.de/module/register/media/3ddf_Politik%20Ketahanan%20Pangan%20Indonesia%201950-2005.pdf….. Diunduh

23/3/2012

Ketahanan Pangan adalah :”Kondisi di mana terjadinya kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketercukupan

pangan dalam hal jumlah dan kualitas dan juga adanya jaminan atas keamanan (safety), distribusi

yang merata dan kemampuan membeli.

Indonesia – UU No.7/1996:

KETAHANAN PANGAN: TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Pihak yang dianggap paling bertanggungjawab atas tidak tercapainya ketahanan pangan, misalnya dalam bentuk mencuatnya masalah busung lapar, maka

jawabnya adalah pemerintah. Hal ini didasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, bahwa pemerintah, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa bertanggung jawab

terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangan masalah pangan di wilayah masing-masing. Menurut PP ini, yang merupakan penjabaran UU No. 7 Tahun 1996 tentang pangan, ketahanan pangan merupakan tanggungjawab berbagai kementerian, yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan, dalam negeri, kesejahteraan

sosial, dan menteri keuangan.

Peraturan perundang-undangan menetapkan banyak instansi yang bertugas untuk menjaga ketahanan pangan. Hal ini mencerminkan tingginya perhatian pemerintah terhadap masalah ketahanan pangan. Namun ada kesan bahwa pemerintah daerah

tertentu, dimana kerawanan pangan dan busung lapar terjadi, kurang serius menangani masalah tersebut. Untuk mengatasi hal ini, kinerja Pemda secara

reguler dievaluasi, mencakup masalah kerawanan pangan, dengan bobot penilaian yang cukup tinggi. Setiap Pemda hendaknya memiliki program-program riil untuk

ketiga aspek yang telah ditekankan di atas, yaitu peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan akses rakyat terhadap bahan pangan, dan pengembangan diversifikasi

konsumsi pangan.

Salah satu upaya nyata untuk menangani masalah pangan ialah dengan mengembangkan sistem deteksi dini (early warning

system) terhadap masalah kerawanan pangan, khususnya di daerah-daerah yang berpeluang tinggi mengalami masalah

tersebut. Sistem tersebut perlu dirancang sehingga juga melibatkan masyarakat secara relatif luas. Dengan adanya sistem ini, masalah kerawanan pangan diharapkan dapat

dicegah sehingga tidak sampai berkembang menjadi gizi buruk apalagi busung lapar.

TANTANGAN MENUJU KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi.

Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas,

keragaman dan keamanannya.

Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam

jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.

Subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan

dan kehalalannya.

Situasi ketahanan pangan di negara kita masih lemah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: (a) jumlah penduduk rawan pangan (tingkat konsumsi < 90% dari

rekomendasi 2.000 kkal/kap/hari) dan sangat rawan pangan (tingkat konsumsi <70 % dari rekomendasi) masih cukup besar, yaitu masing-masing 36,85 juta dan 15,48

juta jiwa untuk tahun 2002; (b) anak-anak balita kurang gizi masih cukup besar, yaitu 5,02 juta dan 5,12 juta jiwa untuk tahun 2002 dan 2003 (Ali Khomsan, 2003)

Ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa ini. Menurut Penjelasan PP 68/2002, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya

pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah.

Sumber: ….. Diunduh 27/3/2012

Dalam perjalanan sejarah pembangunan dapat dicatat berbagai peristiwa kelaparan lokal yang kadang-kadang meluas menjadi kelaparan nasional yang sangat parah

diberbagai Negara. Permasalahan seperti ini merupakan cirri Negara yang belum mandiri dalam hal ketahanan pangan.

TANTANGAN MENUJU KETAHANAN PANGAN

Kebutuhan pangan di dunia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Pada tahun 1930, penduduk dunia hanya 2 miliar dan 30 tahun kemudian pada tahun 1960 baru mencapai 3 miliar. Lonjakan penduduk dunia

mencapai peningkatan yang tinggi setelah tahun 1960, hal ini dapat kita lihat dari jumlah penduduk tahun 2000an yang mencapai kurang lebih 6 miliar orang, tentu

saja dengan pertumbuhan penduduk ini akan mengkibatkan berbagai permasalahan diantaranya kerawanan pangan.

Di Indonesia, permasalah pangan tidak dapat kita hindari, walaupun kita sering disebut sebagai negara agararis yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Kenyataannya masih banyak kekurangan pangan yang melanda Indonesia, hal ini

seiring dengan meningkatnya penduduk.

Bertambahnya penduduk bukan hanya menjadi satu-satunya permasalahan yang menghambat untuk menuju ketahanan pangan nasional. Berkurangnya lahan

pertanian yang dikonversi menjadi pemukiman dan lahan industri, telah menjadi ancaman dan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa

yang mandiri dalam bidang pangan.


Permasalahan yang mengahambat dalam mencapai ketahanan pangan dan menjauhkan Indonesia dari keadaan rawan pangan adalah konversi

lahan pertanian menjadi daerah industri.

Menurut Tambunan (2003) dengan semakin sempitnya lahan pertanian ini, maka sulit untuk mengharapkan petani kita berproduksi secara optimum.

Roosita (2002, dalam Tambunan (2003) memperkirakan bahwa konversi lahan pertanian ke non pertanian di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata 30.000-50.000 ha per tahun, yang diperkirakan jumlah

petani gurem telah mencapai sekitar 12 juta orang.

KONVERSI LAHAN PERTANIAN

KONSEP KETAHANAN PANGAN

Pengertian Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan sebagian terjemahan istilah food security, ketahanan pangan diberikan pengertian sebagai suatu kondisi ketersediaan pangan cukup bagi setiap

orang pada setiap saat dan setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi.

Dalam pengertian ini ketahanan pangan dikaitkan dengan 3 faktor utama yaitu :a.Kecukupan (ketersediaan) panganb.Stabilitas ekonomi panganc.Akses fisik maupun ekonomi bagi individu untuk mendapatkan pangan

Konsep ketahanan pangan ini dilegitimasi pada Undang-undang pangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan

Pemeintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Indonesia memasukkan mutu, keamanan, dan keragaman sebagai kondisi yang harus terpenuhi dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara cukup,

merata dan terjangkau. Kondisi Ketahanan Pangan yang diperlukan juga mencakup persyaratan bagi kehidupan sehat.

Definisi Ketahanan pangan sebagai termuat dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 adalah sebagai berikut :

“Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau”.

Swasembada merupakan bagian dari ketahanan pangan, pengertian ketahanan pangan dan swasembada secara konsep dapat dibedakan. Ketahanan pangan merupakan sebagian dari ketahanan pangan. Meskipun demikian, pengertian

ketahanan pangan dan swasembada secara konsep dapat dibedakan.

Ketahanan pangan terkait dengan mata rantai sistem pangan dan gizi mulai dari distribusi, produksi, konsumsi dan status gizi.

Konsep ketahanan pangan (food security) dapat diterapkan untuk menyatakan ketahanan pangan pada beberapa tingkatan :

1.global, 2.nasional, 3.regional dan 4.tingkat rumah tangga dan individu.

Sumber: http://ajangberkarya.wordpress.com/2008/05/20/konsep-ketahanan-pangan/….. Diunduh 23/3/2012


Pengertian Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan rumah tangga didefinisikan dalam beberapa alternatif rumusan :

a.Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota rumah tangga dalam jumlah, mutu dan beragam sesuai budaya setempat dari waktu ke waktu agar hidup sehat.b.Kemampuan rumah tangga untuk mencukupi pangan anggotanya dari produk sendiri dan atau membeli dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat.c.Kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar hidup sehat (Usep Sobar Sudrajat, 2004).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan :a.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.b.Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.c.Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.d.Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran kimia, biologis dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.e.Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standart perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.f.Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.g.Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun yang tidak.h.Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup.



PENYEDIAAN PANGAN

Penyediaan pangan tentunya dapat ditempuh melalui :a.Produksi sendiri, dengan cara mengalokasikan sumber daya alam (SDA), manajemen dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta aplikasi dan penguasaan teknologi yang optimal.b.Import dari negara lain, dengan menjaga perolehan devisa yang memadai disektor perekonomian untuk menjaga neraca keseimbangan luar negeri.

Ketahanan pangan atau aksesibilitas setiap individu terhadap bahan pangan dapat dijaga dan ditingkatkan melalui pemberdayaan sistem pasar serta mekanisme

pemasaran yang efektif dan efisien, yang juga dapat disempurnakan dan kebijakan tata niaga, atau distribusi pangan dari sentral produksi sampai ketangan konsumen.

Akses individu dapat juga ditopang dengan oleh intervensi kebijakan harga yang memadai, menguntungkan dan memuaskan berbagai pihak yang terlibat. Intervensi

pemerintah dalam hal distribusi pangan pokok masih nampak relevan, terutama untuk melindungi produsen terhadap anjloknya harga produk pada musim panen,

dan untuk melindungi konsumen dari melambungnya harga kebutuhan pokok pada musim tanam atau musim paceklik.


Usaha-usaha Meningkatkan Hasil Pertanian

http://soerya.surabaya.go.id/AuP/e-DU.KONTEN/edukasi.net/SMP/Geografi/Pertanian/materi04.html

Pengembangan Ketahan Pangan Rumah Tangga

Pengembangan ketahanan pangan khususnya di tingkat rumah tangga, mempunyai prespektif pembangunan yang sangat mendasar karena :

1.Akses pangan dan gizi seimbang bagi seluruh rakyat sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pangan merupakan hak yang paling asasi bagi manusia2.Proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas sangat di pengaruhi oleh keberhasilan untuk memenuhi kecukupan pangan dan nutrisi3.Ketahanan pangan merupakan unsur trategis dalam pembangunan ekonomi dan ketahan tangan (BKP, 2006).

Ketahanan Pangan Terdiri dari Berbagai Elemen :

a. Ketersediaan panganb. Aksesibilitas yang menggambarkan kemampuan untuk menguasai pangan yang cukupc. Keamanan yang dapat diartikan sebagai stabilitas (menunjukkan pada kerentanan internal seperti penurunan produksi) dan keandalan (menunjukkan pada kerentanan eksternal seperti flukuasi perdagangan internasional).d. Keberlanjutan merupakan kontinuitas dari akses dan ketersediaan pangan yang ditunjukkan oleh keberlanjutan usaha tani.

INTENSIFIKASI PERTANIANIntensifikasi pertanian adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Intensifikasi pertanian banyak dilakukan di Pulau Jawa dan Bali yang memiliki lahan pertanian sempit.Pada awalnya intensifikasi pertanian ditempuh dengan program Panca Usaha Tani, yang kemudian dilanjutkan dengan program sapta usaha tani. Adapun sapta usaha tani dalam bidang pertanian meliputi kegiatan sebagai berikut :1.Pengolahan tanah yang baik2.Pengairan yang teratur3.Pemilihan bibit unggul 4.Pemupukan 5.Pemberantasan hama dan penyakit tanaman6.Pengolahan pasca panen


SITUASI KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA

Ketahanan pangan dan gizi menghendaki pasokan dan harga pangan yang stabil, merata dan berkelanjutan, serta kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, serta mengelolanya dengan baik agar

setiap anggotanya memperoleh gizi yang cukup dari hari ke hari.

Sejak tahun 1997, kemampuan Indonesia untuk memenuhi sendiri kebutuhan pangan bagi penduduk terus menurun. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi bangsa

Indonesia yang jumlahnya lebih dari 210 juta jiwa, Indonesia harus mengimpor bahan pangan seperti beras 2 juta ton, jagung lebih dari 1 juta ton, kedelai lebih dari 1 juta ton, kacang tanah lebih dari 0,8 juta ton, gula pasir 1,6 juta ton, ternak hidup setara 82 ribu ton, daging 39 ribu ton, susu

dan produknya 99 ribu ton per tahun.

Selama kurun waktu 1997-2001, produktivitas padi menurun 0,38% per tahun, juga beberapa komuditas pangan, pada periode ini juga terjadi

pertumbuhan permintaan pangan yang terus meningkat dan tidak diikut peningkatan produksi, bahkan ada peningkatan kecenderungan penurunan.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kebutuhan pangan tidak mampu dipenuhi dari produksi nasional. Sebagai akibatnya, kebutuhan pangan

harus dipenuhi dari impor. Hal ini merupakan kondisi yang tidak baik karena impor menguras banyak devisa serta tidak strategis bagi kepentingan

ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang (BKP, 2006).


Kesenjangan antara ketersediaan dan konsumsi ini merupakan indikasi lemahnya daya akses rumah tangga terhadap pangan.

Disisi penyediaan pangan, walaupun saat ini volumenya mencukupi, namun saat ini Indonesia menghadapi tantangan yang

cukup serius yaitu laju percepatan konsumsi, terutama didorong oleh pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibadingkan laju

pertumbuhan produksi. (BKP, 2006).

KETAHANAN PANGAN DI TINGKAT RUMAH TANGGA

Ketahanan pangan ditingkat rumah tangga sangat berkaitan dengan faktor kemiskinan. Ketahanan pangan terutama ditentukan oleh nilai ekonomis beras, sebab beras merupakan komoditas paling penting di Indonesia, terutama bagi

kelompok sosial ekonomi rendah. Dengan demikian tingkat harga beras merupakan determinan utama kemiskinan di tingkat rumah tangga. Kebijakan tentang harga

beras merupakan dilema bagi masyarakat baik produsen maupun konsumen. Harga beras yang tinggi akan merugikan kelompok masyarakat yang murni sebagai

konsumenn seperti masyarakat perkotaan, sedangkan harga beras yang rendah akan merugikan masyarakat petani di pedesaan sebagai produsen beras.

Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga juga dipengaruhi oleh ketahanan pangan di tingkat nasional dan regional, namun tanpa disertai dengan distribusi dan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan, maka tidak akan tercapai ketahanan

pangan di tingkat rumah tangga

Ketahanan pangan sangat ditentukan oleh faktor ketersediaan pangan. Ketahanan pangan sangat ditentukan oleh faktor ketersediaan pangan, akses dan utilisasinya

terutama pada kelompok rentan.


Ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga merupakan faktor langsung yang

mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga. Ketersediaan pangan lebih mengacu pada simpanan bahan pangan (food storage) dan ketersediaan pangan pokok (staple food)

di rumah.

INDIKATOR KETAHANAN PANGAN

Pencapaian ketahanan pangan dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu indikator proses dan indikator dampak. Indikator proses menggambarkan

situasi pangan yang ditujukan oleh ketersediaan dan akses pangan, sedangkan indikator dampak meliputi indikator langsung maupun tak

langsung.Indikator ketersediaan pangan berkaitan dengan produksi pertanian, iklim,

akses terhadap sumber daya alam, praktek pengelolaan lahan, pengembangan institusi, pasar, konflik regional, dan kerusuhan sosial. Indikator akses pangan meliputi antara lain sumber pendapatan, akses

terhadap kredit modal. Indikator akses pangan juga meliputi strategi rumah tangga untuk

memenuhi kekurangan pangan. Strategi ini dikenal sebagai koping ability indikator.

Indikator dampak secara langsung adalah konsumsi dan frekuensi pangan. Indikator dampak tak langsung meliputi penyimpanan pangan

dan status gizi.


Diversifikasi Pertanian

Adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil

pertanian. Diversifikasi pertanian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1.Memperbanyak jenis kegiatan pertanian, misalnya seorang petani selain bertani juga beternak ayam dan beternak ikan.2.Memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan, misalnya pada suatu lahan selain ditanam jagung juga ditanam padi ladang.

Pengertian Rawan Pangan

Rawan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai utnuk hidup sehat dan

beraktivitas dengan baik utnuk sementara waktu dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat saja sedang terjadi atau berpotensi untuk terjadi.

Rawan pangan juga didefinisikan kondisi didalamnya tidak hanya mengandung unsur yang berhubungan dengan state of poverty saja seperti

masalah kelangkaan sumber daya alam, kekurangan, modal, miskin motivasi, dan sifat malas yang disebabkan ketidakmampuan mereka mencukupi

konsumsi pangan. Rawan pangan juga mengandung unsur dinamis yang berkaitan dengan

proses bagaimana pangan yang diperlukan didistribusikan dan dapat diperoleh setiap individu/rumah tangga melalui proses pertukaran guna

mempengaruhi kebutuhan pangan mereka.

KERAWANAN PANGAN

Istilah “Rawan pangan” (food insecurity) merupakan kondisi kebalikan dari ketahanan pangan (food security). Istilah ini sering diperhalus dengan istilah

“terjadingan penurunan ketahanan pangan”, meskipun pada dasarnya pengertian sama.

Ada dua jenis kondisi rawan pangan, yaitu yang bersifat kronis (chronical food insecurity) dan bersifat sementara (transitory food insecurity).

Rawan pangan kronis merupakan kondisi kurang pangan (untuk tingkat rumah tangga berarti kepemilikan pangan lebih sedikit dari pada kebutuhan dan untuk

tingkat individu konsumsi pangan lebih rendah dari pada kebutuhan biologis) yang terjadi sepanjang waktu.

Pengertian rawan pangan akut atau transitory mencangkup rawan pangan musiman (seasonal). Rawan pangan ini terjadi karena adanya kejutan (shock) yang sangat

membatasi kepemilikan pangan oleh rumah tangga, terutama mereka yang berada di pedesaan.

Bagi rumah tangga diperkotaan rawan pangan tersebut disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja dan pengangguran.


PENYEBAB RAWAN PANGAN

Kerawanan pangan terjadi kalau suatu rumah tangga, masyarakat atau daerah tertentu mengalami ketidak-cukupan pangan untuk memenuhi standart kebutuhan

fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan seluruh individu anggotanya.

Ada tiga hal penting yang mempengaruhi tingkat rawan pangan, yaitu :a.Kemampuan penyediaan pangan kepada individu/rumah;b.Kemampuan individu / rumah tangga untuk mendapatkan dan pangan;c.Proses distribusi dan pertukaran pangan yang tersedia dengan sumber daya yang dimiliki oleh individu/rumah tangga.

Ketiga hal tersebut, pada kondisi rawan pangan yang akut atau kronis dapat muncul secara stimultan dan bersifat relatif permanen. Sedang pada kasus rawan pangan

musiman dan sementara, faktor yang berpengaruh hanya salah satu atau dua faktor yang tidak permanen.

Permasalahan rawan pangan yang muncul bukan persoalan produksi pangan semata. Kerawanan pangan merupakan masalah multidimensional, bukan hanya urusan produksi saja. Kerawanan pangan mencakup masalah pendidikan, tenaga

kerja, kesehatan, kebutuhan dan prasarana fisik. Kerawanan pangan di Indonesia diakui masih mengakibatkan impor pangan

semakin meningkat.


Kerawanan Pangan

Ketersediaan pangan secara makro tidak menjamin tersedianya pangan di tingkat mikro. Produksi yang hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu pada waktu-waktu

tertentu menyebabkan terjadinya konsentrasi ketersediaan di daerah-daerah produksi dan pada masa-masa panen.

Pola konsumsi yang relatif sama pada antar-individu, antar-waktu dan antar-daerah mengakibatkan adanya masa-masa defisit dan lokasi-lokasi defisit pangan. Sehingga,

mekanisme mekanisme pasar dan distribusi pangan antar lokasi dan antar waktu dengan mengandalkan stok akan berpengaruh pada kesetimbangan antara

ketersediaan dan konsumsi serta pada harga yang terjadi di pasar. Faktor harga sangat terkait dengan daya beli rumah tangga terhadap pangan. Sehingga, meskipun komoditas pangan tersedia di pasar namun jika harganya tinggi sementara daya beli rumah tangga rendah akan menyebabkan rumah tangga tidak bisa mengaksesnya.

Kondisi ini memicu timbulnya kerawanan pangan. Penduduk rawan pangan adalah mereka yang tingkat konsumsi energinya rata-rata 71-89 % dari kecukupan energi normal. Penduduk sangat rawan pangan jika hanya mengkonsumsi energi kurang dari 70% dari kecukupan energi normal. Banyaknya

penduduk rawan pangan masih terjadi di semua propnsi dengan besaran yang berbeda.

(Sumber:

http://id.shvoong.com/tags/di/

http://id.shvoong.com/tags/rumah/

Kondisi Rawan Pangan di Tingkat Rumah Tangga

Kondisi rawan pangan ditingkat rumah tangga dapat dikategorikan tingkat empat, yaitu :

a.Tidak rawan pangan (food secure);b.Rawan pangan tanpa terjadi kelaparan (food insecure without hunger);c.Rawan pangan dan terjadi kelaparan tingkat sedang (food insecure with hunger moderate);d.Rawan pangan dan terjadi kelaparan tingkat berat (food insecure with hunger severe).

INDIKATOR RAWAN PANGAN

Tanda-tanda rawan pangan yang erat kaitannya dengan usaha individu/rumah tangga untuk mengatasi kerawanan pangan, menurut Sapuan (2001).

a.Tanda-tanda pada kelompok pertama, berhubungan dengan gejala kekurangan produksi dan cadangan pangan suatu tempat yaitu :

1.Terjadinya eksplosi hama dan penyakit pada tanaman;2.Terjadi bencana alam berupa kekeringan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya;3.Terjadi kegagalan tanaman pangan makanan pokok; dan4.Terjadinya penurunan persediaan bahan pangan setempat;

b. Tanda-tanda rawan pangan ke dua yang terkait akibat rawan pangan, yaitu : kurang gizi dan gangguan kesehatan meliputi :

1.Bentuk tubuh individu kurus;2.Ada penderita kurang kalori protein (KKP) atau kurang makanan (KM);3.Terjadinya peningkatan jumlah orang sakit yang dicatat di Balai Kesehatan Puskesmas;4.Peningkatan kematian bayi dan balita; dan5.Peningkatan angka kelahiran dengan angka berat badan dibawah standar

c. Tanda-tanda yang ketiga yang erat hubungannya dengan masalah sosial ekonomi dalam usaha individu atau rumah tangga untuk mengatasi masalah rawan

pangan yang meliputi:1.Bahan pangan yang kurang biasa dikonsumsi seperti gadung yang sudah mulai makan sebagian masyarakat;2.Peningkatan jumlah masyarakat yang menggadaikan aset;3.Peningkatan penjualan ternak, peralatan produksi (bajak dan sebagainya);4.Meningkatkan kriminalitas


Ketahanan Pangan dan Ketahanan BangsaGinandjar Kartasasmita

Seminar: “Pengembangan Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal”Bandung, 26 November 2005

Kondisi Ketahanan Pangan di Indonesia

1.Program ketahanan pangan telah dilakukan sejak zaman Presiden Soekarno dengan Program Berdikari, begitu pula zaman Presiden Soeharto dikenal dengan Program Swasembada Pangan.2.Indonesia sempat dikenal sebagai negara dunia ketiga yang sukses dalam swasembada pangan, dan bahkan pernah mendapatkan penghargaan dari FAO. Di penghujung tahun 1980-an, Bank Dunia memuji keberhasilan Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan yang patut menjadi contoh bagi negara-negara sedang berkembang (World Bank,1990). Namun prestasi ini tidak berlangsung lama dapat dipertahankan.3.Kondisi saat ini, pemenuhan pangan sebagai hak dasar masih merupakan salah satu permasalahan mendasar dari permasalahan kemiskinan di Indoensia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 menggambarkan masih terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, yaitu belum terpenuhinya pangan yang layak dan memenuhi syarat gizi bagi masyarakat miskin, rendahnya kemampuan daya beli, masih rentannya stabilitas ketersediaan pangan secara merata dan harga yang terjangkau, masih ketergantungan yang tinggi terhadap makanan pokok beras, kurangnya diversifikasi pangan, belum efisiensiennya proses produksi pangan serta rendahnya harga jual yang diterima petani, masih ketergantungan terhadap import pangan.

Sumber: http://www.ginandjar.com/public/unpas26nov.pdf….. Diunduh 23/3/2012

Rehabilitasi Pertanian

Adalah usaha memperbaiki lahan pertanian yang semula tidak produktif atau sudah tidak berproduksi menjadi lahan produktif atau mengganti tanaman yang sudah tidak produktif menjadi tanaman yang lebih produktif. Sebagai tindak lanjut dari program-program tersebut, telah ditempuh langkah-langkah berikut:1.Memperluas,memperbaiki dan memelihara jaringan irigasi yang meluas di seluruh wilayah Indonesia2.Menyempurnakan sistem produksi pertanian pangan melalui penerapan berbagai paket program yang diawali dengan program Bimbingan Masal (Bimas) pada tahun 1970. Kemudian disusul dengan program intensifikasi Masal (Inmas), Intensifikasi Khusus (Insus) dan Supra Insus yang bertujuan meningkatkan produksi pangan secara berkesinambungan.3.Membangun pabrik pupuk serta pabrik insektisida dan pestisida yang dilaksanakan untuk menunjang proses produksi pertanian. 4.Usaha-usaha meningkatkan hasil pertanian dapat dilakukan antara lain dengan cara :5.Membangun gudang-gudang, pabrik penggilingan padi dan menetapkan harga dasar gabah6.Memberikan berbagai subsidi dan insentif modal kepada para petani agar petani dapat meningkatkan produksi pertaniannya.7.Menyempurnakan sistem kelembagaan usaha tani melalui pembentukan kelompok tani, dan Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh pelosok daerah yang bertujuan untuk memberikan motivasi produksi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi para petani.



KETAHANAN PANGAN DAN DEMOKRASI.

1.Sesungguhnya ruh dari program ketahanan pangan adalah ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan secara adil dan merata. Ketersediaan mengandung nilai semangat produktifitas, adapun aksesibilitas mencakup bagaimana pemenuhan hak asasi serta keterjangkauan termasuk daya beli seluruh rakyat akan pangan. Produktifitas mengandung nilai kemandirian dan keberdayaan. Adapun pemenuhan hak asasi rakyat akan pangan berhubungan bagaimana proses demokratisasi pemerintahan berjalan dengan baik.2.Demokrasi membuka ruang publik agar rakyat berani mengemukakan pendapat, keluhan dan masalahnya dalam koridor norma hukum yang berlaku. Demokrasi juga membuka ruang untuk membangun tata kelola kepemerintahan atas dasar partisipasi rakyat, egalitarian, transparansi, dan akuntabel.3.Dengan demikian, demokrasi dipercaya merupakan salah satu solusi akseptabilitas pembangunan ketahanan pangan.4.Demokrasi yang genuin dapat diwujudkan apabila hak dasar akan pangan pada seluruh masyarakat sudah terpenuhi secara adil dan merata. Terdapat hubungan timbal balik antara ketahanan pangan atau perkembangan kemajuan ekonomi dengan kualitas demokrasi di suatu bangsa.5.Proses desentralisasi dan otonomi daerah membuka peluang keberlangsungan ketahanan pangan nasional dengan berbagai keunikan dan keanekaragam hayati dan budaya lokalnya. Dalam konteks otonomi daerah, ketahanan pangan nasional sangat ditentukan oleh ketahanan pangan di daerah.6.Semakin mandiri dan berdaya daerah dalam ketahanan pangannya, semakin memungkinkan kemandirian nasional dan keberdayaan nasional dalam ketahanannya pangannya.7.Prakarsa dan inovasi program ketahanan pangan hanya dapat berkembang dengan baik, tatkala demokratisasi kepemerintahan di daerah dengan berbagai kearifannya berjalan dengan baik yang memadukan tuntutan kebutuhan lokal-regional-nasional dan global.




Ketahanan Pangan dan Kemandirian

1.Globalisasi, merupakan tantangan yang harus dihadapi. Kemampuan kita mengubah tantangan ini menjadi peluang, akan sangat tergantung dari cara pandang kita dalam menghadapinya. Kaitannya dengan ketahanan pangan adalah bagaimana mensinergikan aneka ragam hayati lokal sebagai sumber pangan dengan tuntutan kebutuhan pasar global.2.Desentralisasi dan otonomi daerah membuka peluang manajemen pembangunan, termasuk program ketahanan pangan, untuk dapat tumbuh atas prakarsa dan inovasi daerahnya masing-masing dengan berbagai kearifannya. Pada era otonomi daerah ini, aneka ragam budaya dan hayati lokal merupakan peluang untuk melakukan akselerasi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.3.Tuntutan kebutuhan pasar global akan pangan bukan hanya dari seberapa cukup dan tersedia pangan, akan tetapi sejauhmana kualitas kesehatan pangan yang aman dan bergizi. Kecenderungan tuntutan kebutuhan pasar global kembali ke alam merupakan peluang untuk melakukan kemandirian pembangunan perdesaan sekaligus sebagai momentum untuk melakukan pemberdayaan petani kita yang semula sangat tergantung pada asupan produk kimiawi dan monokultur (beras) menuju pertanian inovatif yang multikultur.4.Konsep kemandirian dalam ketahanan pangan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Dengan demikian, masalah kemandirian tidak didasarkan pada paradigma ketergantungan yang banyak dibicarakan terutama di negara-negara berkembang di Amerika latin tahun 1950 dan 1960-an.5.Kemandirian dalam konteks kini (global) menuntut adanya kondisi saling ketergantungan (interdependency) antara lokal-global, traditional-modern, desa-kota, rakyat-pemerintah, pertumbuhan-pemerataan, serta antar lembaga sesuai fungsinya. Kemandirian dengan demikian adalah paham pro-aktif dan bukan reaktif atau defensif.6.Kemandirian pembangunan perdesaan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional hanya dapat terwujud bila kondisi saling ketergantungan tersebut dibangun atas dasar kekuatan modal sosial yang tinggi. 7.Kemandirian ketahanan pangan dalam era globalisasi hanya dapat diwujudkan tatkala paradigma pembangunan yang dikembangkan baik di pusat maupun di daerah mampu memadukan antara tuntutan global dengan pemberdayaan masyarakat. Di sinilah fungsi dan peran demokratisasi ekonomi-politik dan sosial pada semua tingkatan pemerintahan dan lembaga masyarakat menjadi sangat penting apakah arus globalisasi ini merupakan peluang untuk menjadi suatu kekuatan atau ancaman. Sesungguhnya para pendiri negara kita telah mencanangkannya 60 tahun yang lalu, yaitu tertuang dalam pasal 27 ayat (2) dan 33 ayat (4) UUD 1945.




Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.Tidak ada suatu kemandirian tanpa proses pemberdayaan. Pemberdayaan berarti memampukan masyarakat dan pemerintah daerah dalam aspek material, intelektual, moral dan manajerial.2.Pemberdayaan dalam program ketahanan pangan berarti pula proses sistematis, berkesinambung dan terpadu dalam sistem ketahanan pangan yang berakarkan kekuatan rakyat serta kearifan budaya lokal untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan pangan secara nasional dan global.3.Untuk pemaparan lebih lanjut tentang pemberdayaan, kisi-kisi pemberdayaan a.l.:

1.Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi dalam menjalankan pembangunan yang berakarkan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial. Bersifat “People-centered, participatory, empowering and sustainable” (Chambers,1995).2.Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Sebuah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik, mental, terdidik dan kuat, juga memiliki nilai-nilai intrinsik lainnya dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan yaitu kekeluargaan, kegotongroyongan dan kebhinekaan.3.Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari ketahanan nasional yaitu memampukan dan memandirikan masyarakat.4.Pemberdayaan adalah penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities).5.Pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.6.Pertumbuhan ekonomi dalam sistem yang tidak mengindahkan partisipasi politik rakyat, cenderung menghasilkan kesenjangan, yakni kesenjangan antara yang memperoleh kesempatan dan tidak memperoleh kesempatan dalam sistem yang tertutup.7.Dalam memecahkan problematika kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, selain upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga diperlukan upaya pembaharuan sosial.8.Upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat, dengan cara ditingkatkan kemampuannya, serta dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya (harkatmartabat- rasa percaya diri dan harga dirinya).


KEDAULATAN PANGAN

Krisis pangan yang dialami oleh suatu masyarakat dapat bermuara pada situasi ”tidak berdaulat atas pangan”. Kedaulatan pangan merupakan hak setiap masyarakat untuk menetapkan pangan bagi dirinya sendiri dan hak untuk

menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa menjadikannya subyek berbagai kekuatan pasar internasional.

Menurutnya, terdapat 7 prinsip tentang kedaulatan pangan: (1)hak akses ke pangan; (2)reformasi agraria; (3)penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; (4)pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan; (5)pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi; (6)melarang penggunaan pangan sebagai senjata; dan (7)pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Sumber: http://nusataniterpadu.files.wordpress.com/2008/10/ketahanan-pangan-2008.pdf ….. Diunduh 23/3/2012

Mengukur Kecukupan Pangan

Standart kecukupan pangan adalah dihitung kalori dan protein (akan direvisi standarnya) sedangkan pola pangan harapan adalah suatu kombinasi dari

konsumsi yang kalau itu dinilai dengan skor 100 berarti sudah cukup beragam didalam mengkonsumsi bahan-bahan sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dst. Padi-padian kacang-kacangan sayuran, buah-buahan, kalau ideal pola pangan harapannya 100. Tapi biasanya kita belum sampai 100,

ditingkat nasional baru sekitar 75.

Prinsip utama yang diamanatkan oleh semua komponen rakyat Indonesia adalah membangun ketahanan pangan yang bertumpu pada kemampuan sumberdaya, budaya dan kelembagaan lokal. Pangan sedapat mungkin

dihasilkan oleh produksi sumberdaya sendiri.

Pembangunan pertanian harus diupayakan sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan terutama keberkelanjutannya. Intinya dari sisi

sumberdaya alam harus dijaga supaya tidak cepat rusak,

KEBUTUHAN PANGAN RATA-RATA

Menurut prediksi yang dilakukan oleh Husodo (2002), kebutuhan pangan rata-rata per orang pada awal abad ke 21 mencapai 133 kg.

Kecuali beras, rata-rata konsumsi beberapa pangan pokok masyarakat Indonesia seperti jagung, ikan, ayam, daging (sapi, dll.), telur, susu, gula, kedelai, buah-

buahan, dan sayur-sayuran per kapita per tahun masih rendah. Dibandingkan rata-rata konsumsi dunia sebesar 16 kg, kebutuhan ikan di Indonesia

hanya mencapai 12,5 kg per orang. Kebutuhan ayam hanya 3,8 kg, lebih banyak daripada di Malaysia, tetapi lebih

rendah daripada di Filipina dan Thailand. Konsumsi buah-buahan hanya sekitar 40,06 kg, jumlah yang jauh lebih sedikit daripada di dua negara maju seperti Jepang

dan AS, yang masing-masing mencapai 120 kg dan 75 kg per kapita per tahun; sedangkan FAO merekomendasi konsumsi buah-buahan sebanyak 65,75 kg.

Perkiraan konsumsi gula oleh masyarakat Indonesia yang tidak mencapai 16 kg juga masih dibawah rata-rata dunia yang diperkirakan sebesar 25,1 kg.

Untuk kedelai, masyarakat Indonesia rata-rata hanya mengkonsumsi 6,01 kg dibandingkan rata-rata dunia sebanyak 7 kg.

Untuk sayuran, Indonesia mengkonsumi hampir 38 kg, sedangkan yang direkomendasi oleh FAO adalah 65,75 kg.

Sumber: http://nusataniterpadu.files.wordpress.com/2008/10/ketahanan-pangan-2008.pdf ….. Diunduh 23/3/2012

KEBUTUHAN PANGAN

Pangan adalah kebutuhan paling utama manusia. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Usaha mencukupi

kebutuhan pangan di negara-negara berkembang dilakukan secara tradisional atau dengan cara memperluas lahan pertanian yang disebut

ekstentifikasi, sedangkan di negara maju, sistem pertanian telah dilakukan dengan cara intensifikasi yaitu cara mengolah pertanian dengan lebih baik

dan moderen.

Hal itu menyebabkan produksi pertanian negara maju lebih banyak dibanding negara berkembang.

Di berbagai masyarakat, bahan makanan pokok memegang peranan utama dalam memenuhi kebutuhan penduduk.

Contohnya orang di Sumatera dan Jawa sebagian besar mengonsumsi nasi sedangkan masyarakat Maluku dan Papua mengonsumsi sagu.

http://id.wikipedia.org/wiki/Nasi

FAKTOR-FAKTOR UTAMA PENENTU KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan sangat ditentukan tidak hanya oleh tiga pilar tersebut namun oleh sejumlah faktor berikut:

(a)lahan (atau penguasaan tanah), (b)infrastruktur, (c)teknologi, keahlian dan wawasan, (d)energi, (e)dana (aspek perkreditan), (f)lingkungan fisik/iklim, (g)relasi kerja dan (h)ketersediaan input lainnya.

Sumberdaya Lahan

Menurut berita di Kompas,36lahan sawah di Indonesia hanya 4,5% dari total luasan daratan. Sekitar 8,5% merupakan tanah perkebunan, 7,8% lahan kering, 13% dalam

bentuk rumah, tegalan, dan ilalang, serta 63% merupakan kawaswan hutan.

Menurut BPS, pada tahun 2030 kebutuhan beras di Indonesia mencapai 59 juta ton. Karena luas tanam padi tahun 2007 hanya sekitar 11,6, maka untuk mendukung

kebutuhan beras tersebut diperlukan tambahan luas tanam baru 11,8 juta ha. Keterbatasan lahan pertanian, khususnya untuk komoditas-komoditas pangan,

memang sudah merupakan salah satu persoalan serius dalam kaitannya dengan ketahanan pangan di Indonesia selama ini.

Menurut staf khusus dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Herman Siregar), lahan sawah terancam semakin cepat berkurang; walaupun sebenarnya lahan yang

secara potensial dapat digunakan, misalnya, namun belum digunakan masih banyak.

Alasannya, pencetakan sawah baru menemui banyak kendala, termasuk biayanya yang mahal, sehingga tambahan lahan pertanian setiap tahun tidak signifikan

ketimbang luas areal yang terkonversi untuk keperluan non-pertanian.

Ironisnya, laju konversi lahan pertanian tidak bisa dikurangi, bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan pesatnya urbanisasi (yang didorong oleh peningkatan pendapatan per kapita dan imigrasi dari perdesaan ke perkotaan),

dan industrialisasi.



Infrastruktur Pertanian Pangan

Menurut analisis Khomsan (2008), lambannya pembangunan infrastruktur ikut berperan menentukan pangsa sektor pertanian dalam mendukung ketahanan

pangan. Pembangunan infrastruktur pertanian sangat penting dalam mendukung produksi pangan yang mantap. Perbaikan infrastruktur pertanian seyogyana terus dilakukan sehingga tidak menjadi kendala penyaluran produk pertanian dan tidak

mengganggu arus pendapatan ke petani. Sistem dan jaringan Irigasi (termasuk bendungan dan waduk) merupakan bagian

penting dari infrastruktur pertanian. Ketersediaan jaringan irigasi yang baik, diharapkan dapat meningkatkan volume produksi dan kualitas komoditas pertanian,

terutama tanaman pangan.

Jaringan irigasi yang baik dapat mendorong peningkatan indeks pertanaman (IP).


Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian, rata-rata IP lahan sawah di Indonesia

hanya 1,57 kali, artinya dalam satu tahun rata-rata lahan pertanian di Indonesia ditanami kurang dari 2 kali musim

tanam. Di pulau Jawa, IP rata-rata lebih besar dari 2, tetapi di luar

pulau Jawa umumnya nilai IP berkisar 1 hingga 1,3 kali. Bagi petani, semakin tinggi IP semakin besar pendapatannya,

berarti semakin besar insentif ekonomi untuk meningkatkan produksinya.

INDEKS PERTANAMAN (IP)

TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Teknologi dan sumber daya manusia (SDM), sangat menentukan keberhasilan pencapaian ketahanan pangan. Pemakaian teknologi dan input-input modern tidak

akan menghasilkan output yang optimal apabila kualitas petani dalam arti pengetahuan atau wawasannya mengenai teknologi pertanian, pemasaran, standar

kualitas, dll. Masih sangat rendah.

Teknologi dan SDM merupakan dua faktor produksi yang sifatnya komplementer, dan ini berlaku di semua sektor, termasuk pertanian.

Kualitas SDM di sektor pertanian sangat rendah jika dibandingkan di sektor-sektor ekonomi lainnya seperti industri manufaktur, keuangan, dan jasa.

Berdasarkan Sensus Pertanian 2003, lebih dari 50% dari jumlah petani adalah dari kategori berpendidikan rendah, kebanyakan hanya sekolah dasar (SD).

Rendahnya pendidikan formal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan petani Indonesia mengadopsi teknologi-teknologi baru, termasuk menggunakan

traktor dan mesin pertanian lainnya secara efisien.

ENERGI

Energi sangat penting untuk kegiatan pertanian lewat dua jalur, yakni langsung dan tidak langsung.

Jalur langsung adalah energi seperti listrik atau bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan oleh petani dalam kegiatan bertaninya, misalnya dalam menggunakan

traktor.

Deptan memperkirakan kenaikan harga BBM tahun itu mengakibatkan naiknya biaya produksi antara 15% hingga 20%, dan ini akan mengurangi margin

keuntungan petani sebesar kenaikan biaya BBM tersebut.64Sedangkan lewat jalur tidak langsung adalah energi yang digunakan oleh pabrik pupuk dan pabrik yang

membuat input-input lainnya dan alat-alat transportasi dan komunikasi



MODAL

Keterbatasan dana menjadi salah satu penyebab rapuhnya ketahanan pangan di Indonesia.

Diantara sektor-sektor ekonomi, pertanian yang selalu paling sedikit mendapat kredit dari perbankan (dan juga dana investasi) di Indonesia.

Kekurangan modal juga menjadi penyebab banyak petani tidak mempunyai mesin giling sendiri. Padahal jika petani punya mesin sendiri, berarti rantai distribusi tambah pendek yang berarti juga kesempatan lebih besar bagi petani untuk

mendapatkan lebih banyak penghasilan. Berdasarkan SP 2003, tercatat hanya sekitar 3,06% dari jumlah petani yang pernah mendapatkan kredit bank, sedangkan sisanya membiayai kegiatan bertani dengan

menggunakan uang sendiri


Usaha tani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian

seperti tubuh tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang dilakukan di atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut dan

sebagainya.Usahatani dapat berupa bercocok tanam atau memelihara

ternak. Modal adalah barang atau uang yang secara bersama-sama

dengan faktor produksi lainnya (tanah atau tenaga kerja) menghasilkan barang-barang baru yaitu dalam hal ini hasil pertanian. Modal dalam pertanian dapat diwujudkan dalam

bentuk pengeluaran pupuk dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pertanian.

USAHATANI

LINGKUNGAN FISIK/IKLIM

Dampak pemanasan global diduga juga berperan dalam menyebabkan krisis pangan dunia, termasuk di Indonesia, karena pemanasan global menimbulkan

periode musim hujan dan musim kemarau yang semakin tidak menentu. Pola tanam dan estimasi produksi pertanian serta persediaan stok pangan menjadi sulit diprediksi dengan akurat. Pertanian pertanian pangan, merupakan sektor yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, khususnya yang mengakibatkan musim kering berkepanjangan; hal ini karena pertanian pangan di Indonesia masih

sangat mengandalkan pada pertanian sawah yang memerlukan banyak air. Secara per kapita, emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia memang masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan China dan India, apalagi dibandingkan dengan

negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan Jepang, Namun, secara nasional, Indonesia berada di urutan ketiga negara paling polutif di dunia,

setelah AS dan China.Sekitar 85% emisi tahunan GRK Indonesia berasal dari sektor kehutanan, terutama akibat penebangan liar, pembersihan lahan, konversi hutan menjadi lahan pertanian

atau perkebunan, dan kebakaran hutan. Dampak langsung dari pemanasan global terhadap pertanian di Indonesia adalah

penurunan produktivitas dan tingkat produksi sebagai akibat terganggunya siklus air karena perubahan pola hujan dan meningkatnya frekuensi anomali cuaca ekstrim,

dapat mengakibatkan pergeseran waktu, musim, dan pola tanam.


Hasil simulasi yang dilaporkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), setiap kenaikan suhu udara 2 derajat Celsius akan menurunkan produksi pertanian di China dan Bangladesh sebesar 30 persen

pada tahun 2050.

KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI No. 7 tahun 1996, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 komponen yang harus dipenuhi

untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu:

1.kecukupan ketersediaan pangan;2.stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun.3.aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan serta 4.kualitas/keamanan pangan

Keempat komponen tersebut akan digunakan untuk mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dalam studi ini. Keempat indikator ini merupakan indikator

utama untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan.

Ukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dihitung bertahap dengan cara menggambungkan keempat komponen indikator ketahanan pangan tersebut, untuk

mendapatkan satu indeks ketahanan pangan.

Sumber: PPK-LIPI. 2004. Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Demografi Rumah Tangga. Seri Penelitian PPK-LIPI No. 56/2004. Jakarta: Puslit Kependudukan _ LIPI.


Ketahanan Pangan merupakan kondisi dimana masyarakat kita mempunyai pangan yang cukup di tingat wilayah, tetapi juga di masing-masing rumah tangga mampu mengakses pangan dengan cukup untuk semua anggota kelaurganya, dapat tumbuh hidup sehat dan bekerja secara produktif.

Ada dua prinsip yang harus dipenuhi dalam ketahanan pangan , yaitu (1) Tersedianya pangan yang cukup dan (2) Kemampuan rumah tangga untuk

mengakses pangan.Ketahanan pangan menghendaki bahwa tiap rumah tangga meng-

konsumsi pangan yang cukup. Standart kecukupan dalam mengkonsumsi sekitar 2000 kalori dan ketersediaan 2.500 kalori.

Kondisi di suatu daerah sangat menarik, ketersediaan hampir 3.000 kalori per kapita, tetapi di tingkat rumah tangga konsumsinya masih di bawah kecukupan. Artinya kalau masih rata- rata kecukupan berarti masih ada

yang di atas tetapi ada juga yang di bawah kecukupan pangan. Ketahanan pangan belum tercapai apabila masyarakat masih ada yang

belum mampu mengakses pangan dengan cukup.


KECUKUPAN KETERSEDIAAN PANGAN

Ketersediaan pangan dalam rumah tangga yang dipakai dalam pengukuran mengacu pada pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Penentuan jangka waktu

ketersediaan makanan pokok di perdesaan (seperti daerah penelitian) biasanya dilihat dengan mempertimbangkan jarak antara musim tanam dengan musim tanam

berikutnya.

Perbedaan jenis makanan pokok yang dikomsumsi antara dua daerah membawa implikasi pada penggunaan ukuran yang berbeda, seperti cotoh berikut ini.

1.Di daerah dimana penduduknya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok (seperti Provinsi Lampung) digunakan cutting point 240 hari sebagai batas untuk menentukan apakah suatu rumah tangga memiliki persediaan makanan pokok cukup/tidak cukup. Penetapan cutting point ini didasarkan pada panen padi yang dapat dilakukan selama 3 kali dalam 2 tahun. Pada musim kemarau, dengan asumsi ada pengairan, penduduk dapat musim tanam gadu, yang berarti dapat panen 2 kali dalam setahun. Tahun berikutnya, berarti musim tanam rendeng, dimana penduduk hanya panen 1 kali setahun karena pergantian giliran pengairan. Demikian berselang satu tahun penduduk dapat panen padi 2 kali setahun sehingga rata-rata dalam 2 tahun penduduk panen padi sebanyak 3 kali.


1. Di daerah dengan jenis makanan pokok jagung (seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur) digunakan batas waktu selama 365 hari sebagai ukuran untuk menentukan apakan rumah tangga mempunyai ketersediaan pangan cukup/tidak cukup. Ini didasarkan pada masa panen jagung di daerah penelitian yang hanya dapat dipanen satu kali dalam tahun.


Ukuran ketersediaan pangan yang mengacu pada jarak waktu antara satu musim panen dengan musim panen berikutnya hanya berlaku pada rumah tangga dengan

sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian pokok. Dengan kata lain, ukuran ketersediaan makanan pokok tersebut memiliki kelemahan jika diterapkan pada rumah tangga yang memiliki sumber penghasilan dari sektor non-pertanian.

Dengan demikian kondisi ketersediaan pangan dapat diukur sebagai berikut:

Untuk Provinsi Lampung, sebagai contoh, dengan beras sebagai makanan pokok:1.Jika persediaan pangan rumah tangga >/= 240 hari, berarti pesediaan pangan rumah tangga cukup2.Jika persediaan pangan rumah tangga antara 1-239 hari, berarti pesediaan pangan rumah tangga kurang cukup3.Jika rumah tangga tidak punya persediaan pangan, berarti pesediaan pangan rumah tangga tidak cukup.

Untuk Provinsi NTT, sebagai contoh, dengan jagung sebagai makanan pokok:1.Jika persediaan pangan rumah tangga >/= 365 hari, berarti pesediaan pangan rumah tangga cukup2.Jika persediaan pangan rumah tangga antara 1-364 hari, berarti pesediaan pangan rumah tangga kurang cukup3.Jika rumah tangga tidak punya persediaan pangan, berarti pesediaan pangan rumah tangga tidak cukup



STABILITAS KETERSEDIAAN

Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga diukur berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota rumah tangga dalam sehari. Satu rumah tangga dikatakan memiliki stabilitas ketersediaan pangan jika mempunyai persediaan

pangan diatas cutting point (240 hari untuk Provinsi Lampung dan 360 hari untuk Provinsi NTT) dan anggota rumah tangga dapat makan 3 (tiga) kali sehari sesuai dengan kebiasaan makan penduduk di daerah tersebut.

Dengan asumsi bahwa di daerah tertentu masyarakat mempunyai kebiasaan makan 3 (tiga) kali sehari, frekuensi makan sebenarnya dapat

menggambarkan keberlanjutan ketersediaan pangan dalam rumah tangga.

Dalam satu rumah tangga, salah satu cara untuk mempertahankan ketersediaan pangan dalam jangka waktu tertentu adalah dengan

mengurangi frekuensi makan atau mengkombinasikan bahan makanan pokok (misal beras dengan ubi kayu). Penelitian yang dilakukan PPK-LIPI di beberapa daerah di Jawa Barat juga menemukan bahwa mengurangi

frekuensi makan merupakan salah satu strategi rumah tangga untuk memperpanjang ketahanan pangannya.

Penggunaan frekuensi makan sebanyak 3 kali atau lebih sebagai indikator kecukupan makan didasarkan pada kondisi nyata di desa-desa (berdasarkan penelitian PPK-LIPI), dimana rumah tangga yang memiliki persediaan makanan pokok ‘cukup’ pada umumnya makan sebanyak 3 kali per hari. Jika mayoritas rumah tangga di satu desa, misalnya, hanya

makan dua kali per hari, kondisi ini semata-mata merupakan suatu strategi rumah tangga agar persediaan makanan pokok mereka tidak

segera habis, karena dengan frekuensi makan tiga kali sehari, kebanyakan rumah tangga tidak bisa bertahan untuk tetap memiliki

persediaan makanan pokok hingga panen berikutnya.



Kombinasi antara ketersediaan makanan pokok dengan frekuensi makan (3 kali per hari disebut cukup makan, 2 kali disebut kurang makan, dan 1 kali disebut sangat

kurang makan) sebagai indikator kecukupan pangan, menghasilkan indikator stabilitas ketersediaan pangan seperti berikut.

Penetapan indikator stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga (dengan contoh Kabupaten di Provinsi Lampung dan NTT)

Kecukupan ketersediaan pangan

Frekuensi makan anggota rumah tangga

> 3 kali 2 kali 1 kali

> 240 hari

> 360 hari

Stabil Kurang stabil Tidak stabil

1 -239 hari

1 – 364 hari

Kurang stabil Tidak stabil Tidak stabil

Tidak ada persediaan Tidak stabil Tidak stabil Tidak stabil



Apa yang telah disampaikan oleh teman-teman dari Lesman tadi sudah merupakan implementasi operasi dari suatu proses pemberdayaan masyarakat. Prinsip utama adalah

memberikan fasilitasi untuk masyarakat supaya bisa membangun pertanian secara berkelanjutan dalam arti kelestarian sumberdaya alam dan pendapatan yang layak,

memberikan perlindungan dari persaingan yang tidak adil dengan barang-barang yang datang dari luar negeri. Tugas lainya adalah pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu menolong dirinya sendiri, mengatasi masalahnya secara mandiri. Itu kita sadari

dengan jelas bahwa pemerintah tidak mungkin melakukan sendiri. Pemerintah fungsinya memfasilitasi, merespon kebutuhan masyarakat

Proses-proses Fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih berlawanan dengan yang telah disampaikan Lesman. Di pihak pemerintah termasuk Legislatif dan

Eksekutif harus belajar dan harus mampu merubah cara kerja agar betul-betul bisa merespon kebutuhan masyarakat untuk bisa mandiri seperti yang disampaikan oleh teman-

teman dari Lesman. Memasukkan unsur-unsur masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu pembaruan oleh Bupati, Kepala Dinas, karena hal

tersebut merupakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Termasuk dalam proses pengambilan keputusan apabila mengikutsertakan komponen petani, paling tidak bapak-

bapak sebagai pamong praja bisa mendengarkan aspirasi dan kebutuhan, Sehingga kebijakan yang diputuskan bisa merespon dan menjawab kebutuhan masyarakat.


Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan

Indikator aksesibilitas/keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumahtangga memperoleh pangan, yang diukur dari pemilikan lahan (missal sawah

untuk provinsi Lampung dan ladang untuk provinsi NTT) serta cara rumah tangga untuk memperoleh pangan. Akses yang diukur berdasarkan

pemilikan lahan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori:

1.Akses langsung (direct access), jika rumah tangga memiliki lahan sawah/ladang2.Akses tidak langsung (indirect access) jika rumah tangga tidak memiliki lahan sawah/ladang.

Cara rumah tangga memperoleh pangan juga dikelompokkan dalam 2 (dua) kateori yaitu: (1)produksi sendiri dan (2)membeli.

Indikator aksesibilitas/keterjangkauan rumah tangga terhadap pangan dikelompokkan dalam kategori seperti berikut.

Pemilikan sawah/ladang

Cara rumah tangga memperoleh bahan pangan

Punya Akses langsung Akses tidak langsung

Tidak punya Akses tidak langsung



Dari pengukuran indikator aksesibilitas ini kemudian diukur indikator stabilitas ketersedian pangan yang merupaan penggabungan dari stabilitas ketersediaan pangan dan aksesibilitas terhadap pangan. Indikator stabilitas ketersediaan pangan ini menunjukkan suatu rumah tangga apakah:1.Mempunyai persediaan pangan cukup2.Konsumsi rumah tanga normal dan3.Mempunyai akses langsung tarhadap pangan

Indikator kontinyuitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dapat dilihat dalam tabel berikut.

Akses terhadap pangan

Stailitas ketersediaan pangan rumah tanggaStabil; Kurang stabil Tidak stabil

Akses langsung Kontinyu Kurang kontinyu TidakkontinyuAkses tidak langsung

Kurang kontinyu Tidak kontinyu Tidak kontinyu


KETERSEDIAAN PANGAN

Terjaminnya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, kualitas yang memadai dan tingkat harga yang terjangkau oleh penduduk merupakan beberapa sasaran dan target yang ingin dicapai dalam penyusunan dan

perumusan kebijakan pangan nasional, ketidakstabilan penyediaan pangan atau bergejolaknya harga pangan pokok (beras) di Indonesia telah terbukti

dapat memicu munculnya ketidakstabilan sosial.Upaya pencukupan penyediaan pangan pokok guna mewujudkan ketahanan pangan didasarkan atas swasembada pangan pokok masing-masing lokasi dan daerah. Swasembada pangan masing-masing lokasi dan daerah pada

akhirnya menjadi komponen ketahanan pangan nasional. Swasembada tersebut diartikan sebagai suatu upaya pencapaian pencukupan pangan secara rasional dan bertanggung jawab dalam semangat gotong royong seluruh warga Indonesia (Sinar Tani. 2006. Pentingnya Setiap Propinsi

Berswasembada Beras. Sinar Tani Edisi 1-7 Maret 2006, No. 3139 Tahun XXXVI).


Kualitas/Keamanan pangan

Kualitas/keamanan jenis pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ukuran kualitas pangan seperti ini sangat sulit dilakukan karena melibatkan

berbagai macam jenis makanan dengan kandungan gizi yang berbeda-beda., sehingga ukuran keamanan pangan hanya dilihat dari ‘ada’ atau ‘tidak’nya bahan

makanan yang mengandung protein hewani dan/atau nabati yang dikonsumsi dalam rumah tangga.

Ukuran kualitas pangan dapat dianalisis dari data pengeluaran untuk konsumsi makanan (lauk-pauk) sehari-hari , apakah mengandung protein hewani dan/atau nabati. Berdasarkan kriteria ini rumah tangga dapat diklasifikasikan dalam tiga

kategori, yaitu:1.Rumah tangga dengan kualitas pangan baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein hewani dan nabati atau protein hewani saja.2.Rumah tangga dengan kualitas pangan kurang baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein nabati saja. 3.Rumah tangga dengan kualitas pangan tidak baik adalah rumah tangga yang tidak memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein baik hewani maupun nabati.


Ukuran kualitas pangan ini tidak mempertimbangkan jenis makanan pokok. Alasan yang mendasari adalah karena kandungan energi

dan karbohidrat antara beras, jagung dan ubi kayu/tiwul sebagai makanan pokok di desa-desa

penelitian tidak berbeda secara signifikan.


Indeks ketahanan pangan

Indeks ketahanan pangan dihitung dengan cara mengkombinasikan keempat indikator ketahanan pangan (ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan, keberlanjutan dan kualitas/keamanan pangan) Kombinasi antara

kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan memberikan indikator stabilitas ketersediaan pangan.

Kombinasi antara stabilitas ketersediaan pangan dengan akses terhadap pangan memberikan indikator kontinyuitas ketersediaan pangan. Indeks

ketahanan pangan diukur berdasarkan gabungan antara indikator kontinyuitas ketersediaan pangan dengan kualitas /keamanan pangan. Indeks ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dikategorikan seperti

berikut.


Kontinyuitas ketersediaan

pangan

Kulaitas/keamanan pangan: Konsumsi protein hewani dan/atau nabati

Protein hewani dan nabati/protein

hewani saja

Protein nabati saja Tidak ada konsumsi protein

hewani, dan nabati

Kontinyu Tahan Kurang tahan Tidak tahan

Kurang kontinyu Kurang tahan Tidak tahan Tidak tahan

Tidak kontinyu Tidak tahan Tidak tahan Tidak tahan


Berdasarkan matrik tersebut, maka rumah tangga dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1.Rumah tangga tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki persedian pangan/makanan pokok secara kontinyu (diukur dari persediaan makan selama jangka masa satu panen dengan panen berikutnya dengan frekuensi makan 3 kali atau lebih per hari serta akses langsung) dan memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati atau protein hewani saja2.Rumah tangga kurang tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki: a. Kontyuitas pangan/makanan pokok kontinyu tetapi hanya mempunyai pengeluaran untuk protein nabati sajab. Kontinuitas ketersdiaan pangan/makanan kurang kontinyu dan mempunyai pengeluaran untuk protein hewani dan nabati


3. Rumah tangga tidak tahan pangan adalah rumah tangga yang dicirikan oleh:

1. Kontinyuitas keterrsediaan pangan kontinyu, tetapi tidak memiliki pengeluaran untuk protein hewani maupun nabati

2. Kontinyuitas keterrsediaan pangan kontinyu kurang kontinyu dan hanya memiliki pengeluaran untuk protein hewani atau nabati, atau tidak untuk kedua-duanya.

3. Kontinyuitas keterrsediaan pangan tidak kontinyu walaupun memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati

4. Kontinyuitas keterrsediaan pangan tidak kontinyu dan hanya memiliki pengeluaran untuk protein nabati saja, atau tidak untuk kedua-duanya.

PEKARANGAN, LUMBUNG PANGAN KELUARGA

Menurut arti katanya, pekarangan berasal ari kata “karang” yang berarti halaman rumah

(Poerwodarminto, 1976). Sedangkan secara luas, batasan pengertian pekarangan adalah:

“Pekarangan adalah tanah di sekitar perumahan, kebanyakan berpagar keliling, dan biasanya ditanami padat dengan beraneka macam tanaman semusim maupun tanaman

tahunan untuk keperluan sendiri sehari-hari dan untuk diperdangkan. Pekarangan kebanyakan slng berdekaan, dan besama-sama membentuk kampung, dukuh, atau desa”.

Batasan lain, adalah pekarangan sebagai suatu ekosistem:

“Pekarangan adalah sebidang tanah darat yang terletak langsung di sekitar rumah tinggal dan jelas batas-batasannya, ditanami dengan satu atau berbagai jenis tanaman dan masih

mempunyai hubungan pemilikan dan/atau fungsional dengan rumah yang bersangkutan. Hubungan fungsional yang dimaksudkan di sini adalah meliputi hubungan sosial budaya,

hubungan ekonomi, serta hubungan biofisika”. (Danoesastro, 1978).


Pekarangan adalah sebidang tanah di sekitar rumah yang mudah di usahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga. Pekarangan sering juga

disebut sebagai lumbung hidup, warung hidup atau apotik hidup. Dalam kondisi tertentu, pekarangan dapat memanfaatkan

kebun/rawa di sekitar rumah.Pemanfaatan Pekarangan adalah pekarangan yang dikelola

melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan, sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang

beranekaragam secara terus menerus, guna pemenuhan gizi keluarga.

Pekarangan adalah sebidang tanah yang terletak di sekitar rumah dan umumnya berpagar keliling. Di atas lahan pekarangan tumbuh berbagai ragam tanaman. Bentuk dan pola tanaman pekarangan

tidak dapat disamakan, bergantung pada luas tanah, tinggi tempat, iklim, jarak dari kota, jenis tanaman. Pada lahan

pekarangan tersebut biasanya dipelihara ikan dalam kolom , dan hewan piaraaan seperti ayam, itik, kambing, domba, kelinci, sapi

dan kerbau. Keragaman tumbuhan dan bintang piaraan inilah yang menciptakan pelestarian lingkungan hidup pada pekarangan.

PEKARANGAN SEBAGAI LUMBUNG PANGAN KELUARGA

Fungsi Ekosistem Pekarangan sebagai berikut :

1.Fungsi Lumbung HidupUntuk menghadapi musim paceklik, pekarangan biasanya dapat membantu

penghuninya menyediakan sumber pangan yang hidup (lumbung hidup) seperti : tanaman palawija, tanaman pangan dan hortikultura, hasil binatang peliharaan, dan ikan

2. Fungsi Warung HidupPekarangan menyediakan berbagai jenis tanaman dan binatang peliharaan yang

setiap saat siap dijual untuk kebutuhan keluarga pemiliknya.

3. Fungsi Apotik HidupPekarangan menyediakan berbagai jenis tanaman obat-obatan, misalnya sembung,

jeruk nipis, kunir, kencur, jahe, kapulaga dan sebagainya. Tanaman tersebut dapat digunakan untuk obat-obatan tradisional yang tidak kalah khasiatnya dengan obat-obatan yang diproduksi secara kimiawi.

4. Fungsi SosialLahan pekarangan yang letaknya berbatasan dengan tetangga biasanya digunakan

untuk ngumpul-ngumpul hajatan, tempat bermain, berdiskusi, dan kegiatan social lainnya. Hasil pekarangan biasanya saling ditukarkan dengan hasil pekarangan tetangga untuk menjalin keeratan hubungan social.

5. Fungsi Sumber Benih dan Bibit.Pekarangan yang ditamani berbagai jenis tanaman dan untuk memelihara ternak

atau ikan mampu menyediakan benih atapun bibit baik berupa biji-bijian, stek, cangkok, okulasi maupun bibit ternak dan benih ikan.

6. Fungsi Pemberian KeasrianPekarangan yang berisi berbagai jenis tanaman, baik tanaman merambat, tanaman

perdu maupun tanaman tinggi dan besar, dapat menciptakan suasana asri dan sejuk.

7. Fungsi Pemberi KeindahanPekarangan yang ditanami dengan berbagai jenis tanaman bunga-bungaan dan

pagar hidup yang ditata rapi akan memberi keindahan dan keteangan bagi penghuninya.



. Fungsi Hubungan EKONOMI

Selain fungsi hubungan sosial budaya, pekarangan juga memiliki fungsi hubungan ekonomi yang tidak kecil artinya bagi masyarakat yang hidup di pedesaan.

Sedikitnya ada empat fungsi pokok yang dipunyai pekarangan, yaitu: sebagai sumber bahan makanan, sebagai penhasil tanaman perdagangan, sebagai

penghasl tanaman rempah-rempah atau obat-obatan, dan juga sumber bebagai macam kayu-kayuan (untuk kayu nakar, bahan bangunan, maupun bahan

kerajinan).Bagi masyarakat pedesaan, pekarangan dapat dipandang sebagai “lumbung hidup” yang tiap tahun diperlukan untuk mengatasi paceklik, dan sekaligus juga merupakan

“terminal basis” atau pangkalan induk yang sewaktu-waktu dapat dimabil manfaatnya apabila usahatani di sawah atau tegalan mengalami bencana atau

kegagalan akibat serangan hama/penyakit, banjir, kekeringan dan bencana alam yang lain.

Daftar berbagai macam tanaman di pekarangan petani dikelompokkan menurut fungsinya. (Sumber: Danoesastro, 1978)


No.

Golongan Tanaman Macam Tanamannya

I Sumber bahan makanan tambahan :1.Tanaman karbohdrat2.Tanaman sayuran3.Buah-buahan4.Lain-lain

Ubikayu, ganyong, uwi, gembolo, tales,garut dll.Mlinjo, koro, nangka, pete.Pepaya, salak, mangga, jeruk, duku, jambu, pakel, mundu, dll.Sirih.

II Tanaman perdagangan Kelapa, cengkeh, rambutan.III Rempah-rempah, obat-

obatan.Jahe, laos, kunir, kencur, dll.

IV Kayu-kayuan:1.Kayu bakar2.Bahan bangunan3.Bahan kerajinan

Munggur, mahoni, lmtoro.Jati, sono, bambu, wadang.Bambu, pandan, dll.


. KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN

Pekarangan sebagian besar hanya dimanfaatkan sebagai penunjang konsumsi sehari-hari serta belum banyak mempehatikan aspek keragaman dan budidaya.

Untuk mensinergikan antara potensi pekarangan yang ada dengan permasalahan pangan dan gizi yang terjadi, maka fungsi pemanfaatan pekarangan perlu

ditingkatkan lagi, baik dipedesaan maupun di perkotaan.Lahan pekarangan yang dikelola secara optimal dapat memberikan manfaat bagi rumah tangga dan keluarga yang mengelolanya. Lahan pekarangan yang dikelola

dengan baik dapat memberikan manfaat antara lain adanya peningkatan gizi keluarga, tambahan pendapatan keluarga, lingkungan rumah asri, teratur, indah dan

nyaman.

Tujuan dari pemanfaatan pekarangan adalah :1.Memenuhi kebutuhan gizi mikro keluarga secara berkesinambungan melalui pemanfaatan pekarangan. 2.Meningkatkan ketrampilan keluarga tani-nelayan dalam budidaya tanaman, ternak dan ikan serta pengolahannya dengan teknologi tepat guna. 3.Meningkatkan pendapatan keluarga tani-nelayan mellui kerjasama pemanfaatan pekarangan dengan berkelompok dalam skal usaha ekonomi.


Lahan pekarangan sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna.

Fungsi pekarangan adalah untuk menghasilkan : (1) bahan makan sebagai

tambahan hasil dari lahan sawah dan tegalan; (2) sayuran dan buah-buahan; (3) unggas, ternak kecil dan ikan; (4) rempah,

bumbu-bumbu dan wangi-wangian; (5) bahan kerajinan tangan; dan (7) uang tunai.

KONSEP GERAKAN MAKAN BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN

Pangan beragam dan bergizi seimbang merupakan satu kesatuan konsep ketahanan pangan bagi setiap orang dan keluarga agar dapat hidup sehat, aktif

dan produktif. Pangan bergizi belum tentu aman, beragam dan seimbang, sebaliknya pangan yang beragam belum tentu dikonsumsi seimbang antar kelompok pangan dan

antar waktu makan dalam memenuhi kebutuhan gizi setiap orang dan keluarga.

Dalam konteks penganekaragaman konsumsi pangan, gerakan makan beragam, bergizi seimbang dan aman pada ibu hamil, menyusui, anak balita dan anak

sekolah dapat dilihat sebagai upaya: (1)peningkatan pemenuhan kalori masyarakat per kapita untuk mencapai kondisi ideal, (2)memberikan pemahaman kepada ibu hamil dan menyusui bahwa pangan yang dikonsumsi secara beragam, bergizi seimbang dan aman sangat diperlukan bagi ibu hamil dan menyusui, (3)untuk menumbuhkan dan menanamkan pola makan sehari-hari yang beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak sejak usia dini dan lingkungan keluarga, dan (4)gerakan ini juga diharapkan dapat mendorong pengenalan, pengkajian dan pemanfaatan pangan-pangan lokal non-beras sebagai pangan alternatif yang memiliki nilai gizi dan ekonomi yang tidak kalah dengan beras.

Sumber: PEDOMAN UMUM GERAKAN MAKAN BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN BAGI IBU HAMIL, MENYUSUI, ANAK BALITA DAN ANAK SEKOLAH (SD/MI)

BADAN KETAHANAN PANGAN DEPARTEMEN PERTANIAN JAKARTA, MARET 2008

Gizi Seimbang Sebagai Ganti 4 Sehat 5 SempurnaPrinsip 4S5S dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan ilmu Gizi karena susunan makan yang terdiri dari 4 kelompok tersebut belum tentu sehat, karena bergantung pada kecukupan porsi dan variasi zat gizinya. Misalnya, dalam satu set hidangan sudah terkandung 4 unsur gizi sehat.

Namun ternyata cuma nasi dan sayur saja yang banyak, sedangkan sumber protein hanya sepotong kecil tempe atau telur dibelah 8 (karena

dibagi rata seluruh keluarga), maka jelas komposisi seperti itu tidak sehat. Menurut ahli gizi, konsep “Gizi Seimbang” tidak hanya memperhatikan sumber zat gizi makro (karbohidrat, protein, lemak, dan air) dan zat gizi

mikro (vitamin dan mineral), tapi juga harus memperhatikan faktor eksternal seperti usia, aktivitas fisik dan kondisi seseorang, kebersihan, dan berat

badan ideal.


Kerangka pikir gerakan makan beragam, bergizi seimbang dan aman pada ibu hamil, menyusui, anak balita dan anak sekolah (SD/MI) dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, dapat

diperhatikan pada gambar :




Langkah-langkah operasional, daerah sasaran dan output yang diharapkan dari gerakan makan beragam, bergizi seimbang dan aman bagi ibu hamil, menyusui, balita dan anak sekolah SD/MI

dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gerakan makan beragam,bergizi seimbang dan aman ini diarahkan pada Desa Mandiri Pangan dimana:

(a)daerah yang tingkat ketersediaan dan konsumsi energi masih rendah, (b)daerah miskin dan tertinggal, (c)daerah yang banyak dijumpai keluarga miskin (pra-sejahtera dan sejahtera-1) dan hampir miskin (sejahtera-2), (d)daerah rawan pangan dan (e)daerah yang memiliki banyak kelompok ibu hamil, menyusui, anak usia dini dan anak sekolah (SD/MI) yang rawan gizi.

Seleksi lokasi dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, mengingat mereka lebih mengetahui kondisi wilayah sasaran. Lokasi

sasaran (Kabupaten, Kecamatan dan Desa) adalah Desa Mapan tahun 2006 dan 2007 yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Wilayah Kabupaten - Merupakan kabupaten yang rawan pangan - Memiliki Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Perbantuan serta dana APBD tahun 2007. - Memiliki unit kerja atau institusi yang menangani ketahanan pangan.

2. Wilayah Kecamatan -Adanya kelembagaan pangan (Tim Pangan Kecamatan). -Memiliki potensi SDA, sumberdaya pangan lokal dan makanan tradisional yang dapat dikembangkan.

3. Wilayah Desa - Berada pada Desa Mandiri Pangan. - Adanya kelembagaan pangan/Tim Pangan Desa yang beranggota TP-PKK tingkat desa, Posyandu. - Memiliki potensi SDA, pangan lokal dan makanan tradisional yang dapat dikembangkan.




Seleksi penerima manfaat Calon penerima manfaat gerakan makan beragam, bergizi seimbang dan aman per desa mandiri pangan sebanyak 50 orang. Kriteria penerima manfaat gerakan makan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah:

1.Rumahtangga miskin/ rawan pangan 2. Pemilihan calon penerima manfaat dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas sebagai berikut

(a) Prioritas pertama, ibu hamil 3 bulan atau lebih, (b) Priortas kedua, ibu menyusui anak yang berumur 0 – 6 bulan, (c) Prioritas ketiga, anak yang berumur lebih besar dari 6 bulan sampai

dengan 3 tahun, (d) Prioritas keempat, anak yang berumur lebih besar dari 3 tahun sampai

dengan 5 tahun, (e) Prioritas kelima, anak sekolah dasar atau MI.

Cara memilih calon penerima manfaat sebagai berikut: 1. Dipilih penerima manfaat sebanyak 50 orang per desa dari prioritas pertama. 2. Apabila prioritas pertama ternyata kurang dari 50 orang, maka kekurangannya dapat diambil dari prioritas kedua, dan 3. Apabila masih belum mencukupi dapat diambil dari prioritas ketiga dan seterusnya sampai diperoleh jumlah 50 orang peneriman manfaat per desa.

Tetapi apabila prioritas pertama lebih dari 50 orang, maka diseleksi lagi sampai tinggal 50 orang penerima manfaat per desa dengan skala prioritas sebagai berikut: 1. Berasal dari keluarga miskin Pra-sejahtera, 2. Berasal dari keluarga miskin Sejahtera-1, 3. Berasal dari keluarga hampir miskin (Sejahtera-2).



WIDYAKARYA NASIONAL PANGAN DAN GIZI (WNPG) XAuditorium LIPI Jakarta, 20-21 Nopember 2012

TEMA : Pemantapan Ketahanan Pangan dan Perbaikan Gizi Berbasis Kemandirian dan Kearifan Lokal

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu pemenuhan

atas pangan menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Karena itu, pembangunan pangan dan gizi perlu diposisikan sebagai central of development bagi keseluruhan pencapaian target Millenium Development Goal’s

(MDGs) yang menjadi komitmen bersama.

Permasalahan pangan dan gizi mengalami perkembangan yang sangat cepat dan komplek. Perkembangan lingkungan global seperti adanya global climate change dan meningkatnya harga minyak dunia telah mendorong kompetisi penggunaan

hasil pertanian untuk pangan (food), bahan energy (fuel) dan pakan ternak (feed) yang makin tajam. Di samping itu, kecenderungan pengabaian terhadap good

agricultural practices dan sumber pangan lokal (biodiversity) dikhawatirkan akan mengancam ketahanan pangan dan gizi nasional. Perkembangan ini memerlukan

telaah dan respon kebijakan yang lebih menjamin terhadap pengamanan aksesibilitas pangan masyarakat.

Globalisasi juga mendorong perubahan pola konsumsi pangan masyarakat yang memerlukan perhatian akan dampaknya terhadap kesehatan. Di samping itu,

adanya berbagai isu di masyarakat seperti permasalahan kekurangan gizi dalam bentuk gizi kurang dan gizi buruk, masalah kegemukan atau gizi lebih, serta

keamanan pangan juga memerlukan telaah yang komprehensif untuk mencari solusinya, termasuk aspek revitalisasi kelembagaan pangan dan gizi.

Selama ini, berbagai isu dan permasalahan di atas menjadi bahan pembahasan dalam forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) yang berlangsung

secara periodik setiap empat tahun terutama membahas isu perkembangan iptek dan solusi pangan dan gizi.

Sumber: http://www.wnpg.org/frm_index.php?pg=informasi/info_umum.php

Masih tersedianya lahan di Kecamatan Mijen, membuat Walikota Semarang menyinggung soal kebutuhan pangan di Kota Semarang. Menurut Walikota, perlu

dilakukan pemanfaatan lahan pekarangan di rumah masing-masing untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Jika lahan di wilayah Mijen ini dapat dikembangkan, masyarakat tidak perlu ke pasar karena masih ada pekarangan yang memungkinkan warga untuk menanam

tanaman pangan serperti sayuran, buah-buahan, bahkan untuk beternak.Mijen, Gunungpati, Tembalang, dan Genuk termasuk dalam daerah pengembangan, untuk itu pihaknya berharap wilayah tersebut dapat diintensifkan terutama dalam hal

pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan pangan warga.

“Saya harap gerakan menanam tanaman pangan di pekarangan ini dapat didukung warga masyarakat berdasarkan tingkat kebutuhan konsumsi. Eman-eman kalau

punya pekarangan dibiarkan kosong” ujar Walikota Semarang.

Menurut Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Ir. WP Rusdiana MP, selama ini Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang juga berupaya untuk meningkatkan konsumsi sayur, buah dan protein. Konsumsi masyarakat Kota Semarang terhadap unsur

makanan ini masih di bawah rata-rata. Hal ini dikarenakan ketersediaan sayur dan buah di Kota Semarang sangat terbatas sehingga produksinya tidak mencukupi.

Kebutuhan sayuran masyarakat adalah sebesar 250 gram per kapita per hari sehingga dibutuhkan sekitar 155.320 ton per tahun. Sedangkan produksi sayuran

pertahun kota Semarang adalah 764,4 ton per tahun, sehingga terdapat kekurangan sebesar 154.556 ton per tahun.

Solusinya penjual harus memasok dari luar kota untuk memenuhi produksi buah dan sayur di Kota Semarang. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memenuhi

kebutuhan sayuran dengan mengoptimakan pekarangan secara terpadu dan mengurangi ketergantungan dari darah lain untuk mencukupi kebutuhan sayuran

ditingkat rumah tangga supaya mendapatkan pangan yang B2SA (Beragam, bergizi, seimbang, dan aman).

Pemanfaatan lahan pekarangan rumah dalam mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri tersebut merupakan langkah solusi bijaksana dalam menghadapi tingkat

kebutuhan pangan yang semakin tinggi.

MANFAATKAN PEKARANGAN RUMAH, PENUHI KEBUTUHAN PANGAN SECARA MANDIRI

Sumber: http://semarangkota.go.id/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=1902&Itemid=1 ….. Diunduh 26/3/2012

AKAR MASALAH KETAHANAN PANGAN

Ada lima akar permasalahan yang menyebabkan kerentanan pangan nasional.

Pertama, tingginya angka kemiskinan; Ke dua, terbatasnya akses terhadap listrik; Ke tiga, masih tinggi angka underweight pada balita; Ke empat, terbatasnya akses jalan untuk roda empat; dan Ke lima, terbatasnya akses terhadap air bersih.

Akar masalah kerentanan pangan tersebut muncul dalam Peta Ketahanan Pangan Nasional yang disusun oleh pemerintah. Dari hasil kajian pemetaan tersebut ada sekitar 100 kabupaten yang ternyata masih rentan Ketahanan

Pangan.

Peta Ketahanan Pangan 2007-2009 itu disusun berdasarkan 13 indikator yang dikelompokan dalam empat kelompok besar yakni kelompok ketersediaan

pangan, akes pangan, pemanfaatan pangan dan kerentanaan terhadap kerawanan pangan. Dari hasil pengelompokan tersebut ada kabupaten yang mempunyai ketahanan pangan cukup baik, tapi juga ada yang mempunyai

kerentanan pangan tinggi.

Dengan informasi yang ada dalam Peta Ketahanan Pangan, akan menjadi perhatian bagi Pemda dalam prioritas pembangunan. Jadi jawabannya tidak

harus peningkatan produksi, tapi bisa sajapenyebab utamanya adalam persoalan infrastruktur.


Pemerintah melakukan konferensi ketahanan pangan untuk mensinergikan otoritas pusat dan daerah; sekaligus memetakan dan mengatasi masalah rawan pangan di sejumlah daerah.

. Peta Kerawanan Pangan Kecamatan Badan Ketahana Pangan Propinsi Jawa Timur telah melakukan pemetaan kerawanan pangan tingkat kecamatan di seluruh Kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2006. Pemetaan kerawanan pangan tersebut menggunakan indikator FIA (Food Security Atlas). Menurut FIA, Indikator Ketahanan Pangan terdiri dari:Ketersediaan Pangan Akses Pangan Kesehatan dan Gizi Kerawanan Pangan 1. KETERSEDIAAN PANGANKetersediaan pangan diperoleh dari produksi pangan serealia di suatu wilayah serta kondisi netto ekspor dan impor yang diperoleh melalui berbagai jalur. Ketersediaan Pangan menggunakan proporsi konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto padi dan jagung yang layak dikonsumsi manusia. 2. AKSES TERHADAP PANGAN DAN PENDAPATANIndikator-indikator yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah:a. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (data estimasi dari BPS)b. Persentase kepala rumah tangga yang bekerja kurang dari 15 jam per mingguc. Persentase kepala rumah tangga yang tidak tamat pendidikan dasard. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas listrike. Panjang jalan per kilometer persegi 3. PEMANFAATAN/PENYERAPAN PANGANPemanfaatan/penyerapan pangan meliputi infrastruktur kesehatan dan akibat yang ditimbulkan (outcome) dilihat dari aspek nutrisi dan kesehatan. Selain ke dua indikator ini, data Perempuan Buta Huruf dimasukkan di sini, yang secara global diakui sebagai indikator yang menjelaskan proporsi yang signifikan dari tingkat malnutrisi pada anak % Rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan Populasi per dokter yang disesuaikan dengan kepadatan penduduk % Anak yang tidak diimunisasi secara lengkap (4 jenis imunisasi % Rumah tangga tanpa akses ke air bersih Angka harapan hidup waktu lahir % Anak dengan berat badan di bawah standar Tingkat kematian Bayi (IMR) % Perempuan buta huruf 4. KERENTANAN PANGANDimensi ini mencerminkan kondisi rawan pangan sementara (transient) dan resiko yang disebabkan oleh faktor lingkungan, yang mengancam kelangsungan kondisi tahan pangan baik pada jangka pendek maupun jangka panjang.Indikator yang digunakan adalah fluktuasi curah hujan, persentase penutupan hutan terhadap luas total wilayah, persentase lahan yang rusak terhadap luas total wilayah, dan persentase luas panen tanaman padi yang rusak akibat kekeringan, banjir, longsor dan hama (daerah puso).Persentase daerah hutan (PDH) Persentase daerah puso (PDP) Daerah rawan longsor & banjir (DLB) Penyimpangan curah hujan (DCH)


http://rosihan.com/?p=23

KREDIT KETAHANAN PANGAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pembangunan ketahanan pangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, bertujuan untuk

mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu, dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh

setiap individu.

Istilah “ketahanan pangan” (food security) didefinisikan sebagai akses dari semua penduduk di suatu negara/wilayah untuk memenuhi konsumsi kebutuhan dasar makanan yang cukup, yang dibutuhkan untuk bisa hidup secara layak (aktif dan

sehat). Dalam hal ini, elemen terpenting dari ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan dan kemampuan untuk memperoleh kebutuhan makanan yang paling

esensi.

“Kerawanan pangan” (food insecurity) diartikan sebagai kurangnya akses untuk kebutuhan makanan yang memadai. Secara konseptual, terdapat dua jenis kerawanan pangan, yaitu kronis dan sementara (chronic and transitory food

insecurity). Kerawanan pangan kronik (Chronic Food Insecurity) merupakan situasi ketika sekelompok penduduk mengalami ketidakmampuan atas kebutuhan dasar gizi

(minimum dietary needs) secara terus menerus yang umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memperoleh kebutuhan pokok makanan. Insiden kerawanan

pangan kronis ini mempengaruhi rumah tangga-rumah tangga yang secara “konsisten” mempengaruhi kemampuan yang sangat terbatas baik untuk membeli

kebutuhan pangan yang cukup maupun untuk memproduksinya sendiri.

“Kerawanan pangan sementara” (Transitory Food Insecurity) merupakan penurunan atau gangguan mendadak – namun bersifat sementara – pada akses

penduduk/rumah tangga-rumah tangga terhadap kebutuhan pangan yang cukup. Situasi seperti ini biasanya berkaitan dengan komoditi makanan pokok, produksi

pangan dan rata-rata tingkat pendapatan rumah tangga. Dalam kondisi yang terburuk kerawanan pangan bisa menjurus ke bencana kelaparan.

Biasanya kerawanan pangan dialami oleh para penduduk yang bertempat tinggal di daerah kering atau daerah yang lahannya miskin, daerah dengan kondisi

agroklimatnya membatasi produksi pertanian.


KREDIT KETAHANAN PANGAN

Kondisi ekosistem di suatu daerah ternyata juga berperan dalam menentukan pola ketahanan pangan yang unik, sebagai bentuk adaptasi penduduknya terhadap

lingkungan fisik yang mempunyai beberapa kendalam bagi usaha-usaha pertaniannya, seperti di Kabupaten Kupang yang dicirikan oleh ekosistem lahan

kering tadah hujan.

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat , Kabupaten Kupang memiliki tiga penyangga ketersediaan pangan, yaitu :

1.Usaha tani ladang (jagung, ketela pohon, dan kacang-kacangan). Produksi usaha tani ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (pada dasarnya pola hidup masyarakatnya berorientasi pada kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak berorientasi pada pasar). 2.Bila penyangga pertama runtuh (seperti karena ada paceklik) maka mereka masih memiliki penyangga kedua yaitu ternak besar (terutama sapi, kerbau, dan kuda). Mereka masih mampu menjual ternaknya untuk memperoleh kebutuhan pangan. 3.Bila penyanggah kedua ini tidak berhasil maka masyarakat masih memiliki peyanggah ketiga, yaitu tanaman pangan yang tersedia di hutan (non budidaya–liar) seperti: ubi hutan – berbentuk bulat sebesar kelereng dan berwarna hitam, talas liar, dan lain-lain.

Dalam upaya mengembangkan usahatani masyarakat, modal menjadi salah satu

komponen yang snagat penting. Modal usahatani ini dapat diperoleh dari berbagai program kredit pertanian. Selama ini, program kredit usahatani, khususnya padi dan

palawija, telah mengalami beberapa kali perubahan kebijakan.

Setelah terjadinya tunggakan yang tinggi pada kredit Bimas/Inmas akibat puso pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, pada tahun 1985 pemerintah mengeluarkan program Kredit Usaha Tani (KUT) yang menggunakan pendekatan kelompok.

Program KUT ternyata juga mengalami kemacetan dengan total tunggakan sekitar 23 % dari realisasi kredit Rp 1,184 triliun yang disalurkan hingga musim tanam 1997/1998. Meskipun demikian, sejak tahun 1998 pemerintah mengubah KUT

dengan sistem baru dan plafon ditingkatkan secara drastis, yaitu lebih dari 13 kali lipat menjadi Rp 8,4 triliun. Bank tidak lagi menjadi executing agent tetapi hanya sebagai channeling agent. Fungsi executing agent digantikan oleh Departemen

Koperasi dan PKM (Pengusaha Kecil dan Menengah) yang melibatkan koperasi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam pelaksanaannya.


PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN

Rawan Pangan

Rawan pangan adalah kondisi suatu wilayah/daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tidak menpunyai akses secara fisik (ketersediaan) dan ekonomi (daya

beli) untuk memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, beragam dan aman untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan

kesehatan.

Mengacu kepada konsep ketahanan pangan dalam UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan yaitu :

a. Tidak adanya kasus secara fisik maupun ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup.

b. Tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, beragam, aman dan terjangkau.

c. Tidak tercukupnya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga.

Rawan pangan terdiri dari :

Rawan pangan Kronis

Suatu keadaan rawan pangan berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu, disebabkan karena keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan keterbatasan

kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengakses pangan dan gizi.

Rawan Pangan Transien

Suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh kejadian berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya,

seperti: bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, tsunami) dan konflik sosial.


SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)

Pengertian SKPG :

Merupakan suatu system pendeteksian dan pengelolaan informasi yang berjalan terus menerus tentang situasi pangan dan gizi, yang dianalisis berdasarkan

indicator pertanian, kesehatan dan kemiskinan. Informasi program pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi.

Hasil Analisis SKPG yang digunakan :

a. Pencegahan Rawan Pangan Dengan cara peramalan produksi pangan dan gizi

Hasil pemetaan, untuk mengetahui tingkat resiko rawan pangan kronis Penanganan rawan pangan kronis, dilakukan melalui intervensi jangka menengah

dan jangka panjang.


b. Penanggulangan Rawan Pangan

- Dengan cara pemetaan situasi pangan dan gizi - Hasil pemetaan, untuk mengetahui tingkat resiko

rawan pangan kronis.

Penanganan rawan pangan kronis, dilakukan melalui intervensi jangka menengah dan jangka panjang.

INVESTIGASI KEJADIAN RAWAN PANGAN

Adalah kegiatan peninjauan ke tempat kejadian rawan pangan untuk melihat langsung dan melakukan cross check terhadap kejadian rawan pangan dan gizi,

sekaligus mengumpulkan data dan informasi guna mengidentifikasi permasalahan, sasaran penerima manfaat, serta jenis bantuan yang diperlukan.

Investigasi digunakan untuk penetapan kriteria sasaran penerima manfaat. Kriteria Sasaran Penerima Manfaat 1. Kecamatan resiko tinggi berdasarkan hasil pemetaan SKPG 2. Desa resiko tinggi berdasarkan:a. Indikator pertanian (tingkat produksi pangan <50% dari kebutuhan) b. Indikator kesehatan (>5% balita mengalami gizi kurang dan gizi buruk) c. Indikator kemiskinan (>30% kk miskin menurut BPS)

3. Penerima Manfaat : a. Petani yang mengalami kerusakan/gangguan usaha tani b. Balita yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk c. Masyarakat yang terkena bencana alam dan konflik social

4. Kejadian Luar Biasa (KLB) Rawan Pangan

KLB rawan pangan merupakan kejadian rawan pangan kronis maupun transien yang menyebabkan sebagian besar (50%) masyarakat dari suatu wilayah mengalami gangguan dalam mengakses pangan dengan kriteria:

1. Kerusakan infrastruktur distribusi pangan (> 50%) 2. Kerusakan usaha tani (> 30%) 3. Minimnya cadangan pangan (+ 2 bln) 4. Tingginya angka status gizi kurang da gizi buruk (10%) 5. Waktu recovery relatif lama (> 2 tahun)


Intervensi untuk Rawan Pangan

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis, untuk mengatasi

masyarakat yang mengalami kerawanan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat.

Jenis Intervensi a. Intervensi Jangka Pendek

Untuk menanggulangi rawan pangan transien (tanggap darurat) Jenis bantuan : bahan pangan Jangka waktu : 3 bulan Sumber dana : APBN, APBD, masyarakat Pelaksana : Pusat, Propinsi, Kabupaten Sasaran : Masyarakat yang mengalami musibah/ bencana Untuk mencegah gejala penurunan produksi pangan dan gejala gizi kurang (hasil peramalan SKPG)

Penurunan Produksi Jenis bantuan : bahan saprodi Jangka waktu : 3 bulan Sumber dana : APBN, APBD, masyarakat Pelaksana : Propinsi, Kabupaten Sasaran : Balita gizi kurang dan gizi buruk

b. Intervensi Jangka Menengah Untuk menanggulangi rawan pangan kronis resiko tinggi

Jenis bantuan : bahan pangan untuk padat karya (food for work), Saprodi, modal kerja (PUMK) Jangka waktu : 3 – 6 bulan Sumber dana : APBN, APBD, masyarakat Pelaksana : Propinsi, Kabupaten Sasaran : Petani, masyarakat yang bekerja untuk perbaikan sarana pedesaan.


PETA KERAWANAN PANGAN

Permasalahan kerawanan pangan yang bersifat kronis dan transien di Indonesia perlu ditangani dengan lebih serius dan terprogram dengan baik.

Kerawanan pangan yang bersifat khronis (chronic food insecurity) memerlukan penanganan jangka panjang, sedangkan kerawanan pangan yang bersifat

transien (transient food insecurity) terjadi akibat adanya bencana alam: banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, letusan gunung berapi dan tanah longsor di

daerah yang berpotensi atau rentan terhadap bencana alam, memerlukan penanganan jangka pendek. Sejalan dengan ikrar yang dirumuskan dalam World Food Summit (WFS) tahun 1996 di Roma, diharapkan dari 800 juta penduduk dunia yang saat ini masih mengalami kelaparan dapat dikurangi

separuhnya pada tahun 2015.

Agar dapat mewujudkan harapan dari hasil WFS tersebut, Indonesia menyikapinya dengan upaya tahap awal yaitu mengidentifikasi daerah rawan pangan di tingkat kabupaten di seluruh Indonesia. Pada saat ini daerah kota

belum disertakan dalam pembuatan peta. Untuk membuat perbandingan antar-kabupaten, digunakan tiga indicator makro untuk menetapkan daerah rawan

pangan, yaitu ketersediaan pangan, penyerapan pangan dan konsumsi pangan.

Ketiga indikator tersebut digunakan untuk menetapkan kabupaten sasaran yang didokumentasikan dalam peta kerawanan pangan/ food insecurity atlas (FIA), yang selanjutnya dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan prioritas daerah rawan pangan dalam perumusan kebijakan di tingkat pusat, propinsi

maupun kabupaten untuk program pangan yang efektif karena dengan menggunakan FIA berarti perumus kebijakan telah memanfaatkan informasi

ketahanan pangan yang akurat dan tertata dengan baik.

FIA Indonesia ini merupakan hasil kerja sama dari sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian dengan World Food Programme (WFP) di mana dilibatkan pula beberapa nara sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (Bulog), Departemen Kesehatan (Depkes), Badan Ketahanan

Pangan propinsi, Badan Bimas Ketahanan Pangan (BBKP).


FAKTOR RAWAN PANGAN

Tujuan utama pembuatan peta kerawanan pangan adalah: ➢ Menyoroti titik-titik rawan pangan tingkat kabupaten di Indonesia berdasarkan indikator

terpilih, ➢ Mengidentifikasi penyebab kerawanan pangan di suatu kabupaten, dan ➢ Menyediakan petunjuk dalam mengembangkan strategi mitigasi yang tepat

untuk kerawanan pangan kronis.

Tiga faktor utama yang dianggap sangat berpengaruh terhadap kerawanan pangan kronis (chronic food insecurity) adalah:

a. Faktor Ketersediaan Pangan (Food Availibility)

Faktor ketersediaan pangan diwakili oleh variabel “kebutuhan konsumsi per kapita normatif terhadap ketersediaan serealia (padi + jagung + ubi jalar + ubi kayu)” (per capita normative consumption to net cereal availibility ratio). b. Faktor Akses Terhadap Pangan dan Mata Pencaharian (Food and Livelihoods Access)

Faktor akses terhadap pangan, diwakili oleh 3 variabel yang berkorelasi kuat, yaitu: persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (percentage of people below poverty line), persentase rumah tangga yang tidak dapat mengakses listrik (percentage of people without access to electricity), dan persentase infrastruktur desa yang tidak memiliki daya hubung yang memadai (percentage of villages with inadequate connectivity). c. Faktor Penyerapan Pangan (Utilization)

Faktor penyerapan pangan, diwakili oleh 6 variabel yang berkorelasi kuat yaitu: angka kematian bayi waktu lahir/infant mortality rate (IMR), umur harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth), persentase anak yang kurang berat (children underweight), persentase penduduk tanpa akses ke air bersih (percentage of population withaut access to safe drinking water), persentase penduduk yang tinggal > 5 km dari Puskesmas (percentage of people living more than 5 km away from Puskesmas), dan persentase wanita yang buta huruf (percentage of female illiteracy).

Mengacu pada sifat kerawanan pangan yang bersifat sementara (transient food insecurity), dapat digunakan empat indikator kerawanan pangan, yaitu:

1.Persentase area tak berhutan, 2.Persentase area yang terkena puso, 3.Persentase daerah yang rawan terhadap bencana banjir dan tanah longsor (percentage of villages affected by flood and landslide)4.Penyimpangan Pola hujan dan curah hujan.


METODOLOGI PENGHITUNGAN INDIKATOR

Peta kerawanan pangan komposit merupakan gabungan dari ketiga aspek/dimensi ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan

penyerapan pangan. Dalam analisis untuk pemetaan rawan pangan, digunakan sejumlah indeks dari ketiga kelompok indicator tersebut.

Adapun range indeks dari kerawanan pangan komposit adalah sebagai berikut.

Score dibuat dengan menghitung indeks komposit kerawanan pangan dengan menggunakan metode principal component analysis, dengan total score factor bernilai dari 0 sampai dengan 1, di mana nilai score semakin mendekati nilai 1

dianggap semakin rawan sebagai berikut.


Score Kriteria Gradasi Warna Prioritas

> 0.8 Sangat rawan pangan Merah tua 1

0,64 - < 0,8 Rawan pangan Merah 2

0,48 - < 0,64 Agak rawan pangan Merah muda 3

0,32 - < 0,48 Cukup tahan pangan Hijau muda 4

0,16 - < 0,32 Tahan pangan Hijau 5

< 0,16 Sangat tahan pangan Hijau tua 6

INDIKATOR PEMETAAN DAERAH RAWAN PANGAN

Indikator yang berasal dari BPS:

a. Konsumsi makanan sereal perkapita per hari (Susenas),b. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (Analisa Statistik),c. Persentase rumah tangga yang tidak mengakses listrik (Susenas),d. Persentase rumah tangga yang tidak mengakses air bersih (Susenas),e. Persentase wanita buta huruf (Susenas),f. Persentase penduduk yang tinggal > 5 Km dari Puskesmas (Podes), dang. Persentase infrastruktur desa yang tidak memiliki daya hubung yang memadai (Podes). Indikator yang digunakan bersumber dari hasil olahan Depkes:a. Persentase anak kurang gizi,b. Umur harapan hidup, danc. Angka kematian bayi waktu lahir (IMR).


Indikator yang digunakan bersumber dari BMG dan Departemen Pertanian:a. Persentase area tak berhutan,b. Persentase area yang terkena puso,c. Persentase daerah yang rawan terhadap bencana banjir dan tanah longsor, dand. Penyimpangan curah hujan.

URGENSI PENANGANAN RAWAN PANGAN

Ada sejumlah anggota masyarakat di berbagai daerah, dan beberapa keluarga, mengalami kerawanan pangan dan gizi buruk.

Penanganan kerawanan pangan dan gizi buruk sangat urgen untuk dilakukan, karena berdasarkan peta kerawanan pangan ternyata ada 100 kabupaten yang rawan pangan dan

memerlukan penanganan secara komprehensif.

Kondisi kerawanan pangan dapat dibedakan menjadi kerawanan pangan kronis dan transien. Kerawanan pangan kronis, jika terjadi berkelanjutan sepanjang waktu; karena keterbatasan kemampuan SDM, sumber daya alam dan sumber daya kelembagaan,

sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin. Untuk mengetahui apakah suatu masyarakat dalam kondisi rawan pangan kronis dapat

dilihat dari 10 indikator yang tercakup dalam tiga aspek, yaitu:1.Aspek ketersediaan pangan dengan indikator konsumsi normatif per kapita terhadap

rasio ketersediaan bersih padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. 2.Aspek akses pangan dan matapencaharian, dengan indikator; persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; persentase desa tidak memiliki akses penghubung yang

memadai, dan persentase penduduk tanpa akses listrik. 3.Aspek kesehatan dan gizi dengan indikator angka harapan hidup saat lahir, berat badan

balita dibawah standar; perempuan buta huruf; angka kematian bayi; penduduk tanpa akses ke air bersih dan dan persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 km dari puskesmas.

Kerawanan pangan transien merupakan keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, karena adanya berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.

Untuk mengetahui apakah suatu daerah mengalami kerawanan pangan transien dapat dilihat dari empat indikator, yaitu :

(1)persentase daerah tak berhutan, (2)daerah puso, (3)daerah rawan longsor dan banjir (4)fluktuasi/penyimpangan curah hujan.

Terjadinya kerawanan pangan, baik kronis maupun transien, harus secepatnya mendapat perhatian dan bantuan pemerintah. Jika tidak segera ditangani dengan baik, dikhawatirkan

akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang mengalaminya. Misalnya, terjadi penurunan tingkat kesehatan, kelaparan, gizi buruk sampai kematian.

Melihat masih adanya kerawanan pangan di Tanah Air, untuk mencegah dan menanggulanginya perlu strategi yang tepat dan komprehensif.


BAGAIMANA MENGATASI KERAWANAN PANGAN ?

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerawanan pangan adalah:

Pertama, pemerintah daerah harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam membangun ketahanan pangan. Jika sebagian masyarakat dalam satu wilayah terjadi kerawanan pangan

dan gizi buruk, bisa dikatakan daerah tersebut belum berhasil membangun ketahanan pangannya. Karena itu, agar pembangunan ketahanan pangan di daerah bisa terlaksana dengan baik, komitmen yang tinggi saja belum cukup, tetapi harus diikuti dan didukung

dengan kelembagaan yang mantap dan bisa bersinergi dengan pemangku kepentingan di bidang pangan lainnya, serta tersedianya dana untuk mengoperasionalkan kegiatan yang

sudah dirancang.

Ke dua, revitalisasi kelembagaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dan kelembagaan masyarakat lainnya. Hal tersebut sangat penting dilakukan, karena SKPG merupakan suatu sistem pendeteksian secara dini dalam pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Hal ini harus menjadi tugas utama

pemerintah daerah. Informasi yang dihasilkan sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan penang-gulangan kerawanan pangan dan gizi. Kelembagaan lain yang tidak kalah pentingnya untuk direvitalisasi adalah pusat kesehatan masyarakat, kegiatan posyandu dan sebagainya yang

peranannya dalam memberikan pelayanan kesehatan sangat dekat dengan masyarakat, terutama bagi wanita hamil, ibu-ibu menyusui dan balita. Kegiatan pemberian makanan

tambahan anak sekolah (PMTAS) pun perlu terus dilakukan, terutama terhadap anak-anak sekolah dasar dan pra sekolah.

Ke tiga, pemberdayaan masyarakat. Kelembagaan nonformal yang tumbuh dan berkembang dengan baik sampai di pedesaan seperti kelompok wanita (pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kelompok wanita tani dan lainnya) sangat penting dilibatkan dalam memperbaiki

tingkat kesehatan dan gizi masyarakat/keluarga. Karena itu, kegiatan-kegiatan seperti pemanfaatan lahan pekarangan dengan pertanian terpadu, tanaman obat, sayur-sayuran dan buah-buahan perlu terus dikembangkan. Dengan begitu dapat meningkatkan pendapatan dan

ekonomi rumah tangga. Hal yang tidak kalah penting dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah pentingnya tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk dilibatkan dalam

pemantapan ketahanan pangan rumah tangga. Melalui ceramah yang ditujukan terutama kepada bapak-bapak diharapkan pemahaman tentang pangan dan gizi masyarakat akan

meningkat, sehingga anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan ibu-ibu hamil atau menyusui mendapat prioritas dalam mengonsumsi makanan yang lebih beragam dan

bergizi seimbang.

Ke empat, pembangunan lumbung pangan desa. Untuk menjaga agar ketersediaan pangan di suatu wilayah dapat selalu terjamin kecukupan pangannya, pemerintah daerah harus

berperan aktif menginisiasi dan memfasilitasi pembangunan lumbung pangan desa, beserta kelembagaan dan manajemennya. Keberadaan lumbung-lumbung desa ini sangat penting dan strategis nilainya, terutama di saat membantu para petani dan keluarganya menghadapi masa-

masa paceklik, di mana harga bahan pangan cenderung selalu meningkat.


Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk

mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat.

Apa tujuan SKPG ?SKPG bertujuan untuk:

Mengetahui lokasi (kecamatan dan desa) yang mempunyai risiko rawan pangan dan gizi

Memantau keadaan pangan dan gizi secara berkesinambungan.Merumuskan usulan tindakan jangka pendek dan jangka panjang.

Apa manfaat SKPG ?

1. Bagi Kepala Daerah:Sebagai dasar menetapkan kebijakan penanggulangan masalah pangan

dan gizi dalam:Menentukan daerah prioritas.

Merumuskan tindakan pencegahan terhadap ancaman krisis pangan dan gizi.

Mengalokasikan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien.Mengkoordinasikan program lintas sektor.

2. Bagi pengelola program:Penetapan lokasi dan sasaran.

Menyusun kegiatan terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sektor.

Proses pemantauan pelaksanaan.Pelaksanakan kerjasama lintas sektor.Mengevaluasi pelaksanaan program.

3. Bagi masyarakat

a. Kemungkinan kejadian krisis pangan di masyarakat dapat dicegah.

b. Ketahanan pangan ditingkat rumah tangga meningkat.c. Melindungi golongan rawan dari keadaan yang dapat

memperburuk status gizi.


SISTIM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)

Apa keluaran SKPG ?

Keluaran SKPG disuatu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya Peta kecamatan daerah rawan pangan dan gizi.2. Adanya ramalan produksi dan ketersediaan makanan pokok.3. Diketahuinya perkembangan pola konsumsi dan status gizi.4. Adanya rumusan kebijakan bidang pangan dan gizi.

Apa indikator SKPG ?

1. Produksi Pangan.a. Luas Tanam (LT).b. Luas Kerusakan (LK).c. Luas Panen (LP)

2. Non Pangan, dikembangkan oleh daerah

3. Harga Pangan.a. Harga Produsen.b. Harga Konsumen.

4. Indikator Konsumsi Pangan.Perubahan jenis, frekuensi, jumlah makanan pokok.

5. Indikator Status Gizi.a. Prevalensi Gizi Kurang balitab. Pertumbuhan Balita (SKDN).c. Kasus Gizi Buruk dari pemantauan KLB gizi oleh TPG.

6. Indikator Keluarga Miskin- Proporsi keluarga miskin

7. Indikator lokal dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah




Indikator SKPG dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok utama yaitu:

1. indikator untuk pemetaan situasi pangan dan gizi 1 tahun di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun nasional dengan menggunakan 3 indikator yang digabungkan secara komposit yaitu: a) indikator pertanian, dengan memperhatikan bahwa potensi pertanian pangan antar wilayah sangat beragam maka akan didekati dengan beberapa alternatif yang mungkin dan cocok diterapkan pada suatu wilayah pengamatan, b) indikator kesehatan yaitu Prevalensi Kekurangan Energi Protein (KEP) dan c) indikator sosial yaitu persentase keluarga miskin.2. Indikator untuk peramalan produksi secara periodik (bulanan, triwulan, musiman atau tahunan) khusus untuk kondisi produksi pertanian yaitu: luas tanam, luas kerusakan, luas panen dan produktivitas 3. Indikator untuk pengamatan gejala kerawanan pangan dan gizi yaitu: kejadian-kejadian yang spesifik lokal (indikator lokal) yang dapat dipakai untuk mengamati ada/tidaknya gejala rawan pangan dan gizi.


Indikator Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

PETA KERAWANAN PANGAN

Instrumen lain yang DAPAT digunakan untuk memotret ketahanan pangan suatuwilayah adalah “Peta Kerawanan Pangan” atau “Food Insecurity Atlas (FIA)”.

Peta Kerawanan Pangan disusun berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan beberapa indikator yang telah ditetapkan.

Indikator tersebut dikelompokkan ke dalam empat aspek kerawananpangan yaitu: (1) ketersediaan pangan (food availability), (2) akses pangan (food

and livelihoods acsess), (3) kesehatan dan gizi (health and nutrition), (4) kerawanan pangan sementara (transient food insecurity).

Tujuan pembuatan peta kerawanan pangan FIA adalah:1.menyoroti titik-titik rawan pangan tingkat kabupaten di Indonesia berdasarkan indikator terpilih, 2.mengidentifikasi penyebab kerawanan pangan di kabupaten,3.menyediakan petunjuk dalam mengembangkan strategi mitigasi yang tepat untuk kerawanan pangan kronis.

Kegiatan pemetaan dengan pendekatan FIA menggunakan 14 indikator,terbagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu indikator kronis dan transien.


Pemetaan di tingkat nasional hanya menggunakan 10 indikator yang meliputi aspek ketersediaan, aspek akses pangan dan mata

pencaharian dan aspek kesehatan dan gizi.

Sedangkan untuk tingkat provinsi menggunakan ke 14 indikator tersebut dimana terdiri dari 10 indikator untuk pemetaan pada

wilayah rawan pangan kronis dan 4 indikator (aspek kerentanan) untuk pemetaan rawan pangan transien.

Pemetaan Kerawanan Pangan

Indikator Peta Kerawanan Pangan Indonesia (FIA)


Pentingnya Menganalisis Ketersediaan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap saat, baik kuantitas maupun kualitas, aman, bergizi dan terjangkau daya beli masyarakat. Kekurangan pangan tidak hanya dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, bahkan dapat

mengancam keamanan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan masyarakat, perlu dilakukan persamaan persepsi

tentang instrument analisis yang digunakan para aparat di daerah, yang difasilitasi melalui kegiatan Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan.

Hasil analisis ketersediaan pangan, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan ketersediaan pangan dan sekaligus sebagai salah satu bahan

pertimbangan dalam memulai suatu program aksi agar tepat sasaran. (SUMBER: http://bkp.deptan.go.id/node/183)


Sumber: http://rimanews.com/read/20101001/3108/surplus-beras-terus-menurun-indonesia-terancam-rawan-pangan….. Diunduh 27/3/2012


Surplus Beras Terus Menurun. Indonesia Terancam Rawan Pangan?

Akibat Elnino, surplus beras sejak tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 6,7 persen tahun 2009 menjadi 1,17 persen tahun 2010. Demikian diungkapkan Direktur Badan Urusan Logistik (Bulog) Sutarto

Alimoeso, Jumat (1/10).Target surplus beras di Indonesia tahun 2010 sebesar 3,2 persen, tetapi hingga saat ini surplus beras hanya 1,17 persen. Selain El-nino kata dia,

ada faktor lain yang menyebabkan target surplus nasional meleset. Ternyata El-nino berpengaruh pada peningkatan serangan hama. Karena setelah itu terjadi kemarau yang basah yang menyebabkan peningkatan

serangan hama itu.

ANALISIS RAWAN PANGAN TINGKAT DESA

Aspek yang diamati berkenaan dengan analisis kerawanan pangan ditingkat desa adalah :1. Ketersediaan Pangan2. Akses Pangan dan Mata pencaharian3. Kesehatan dan Gizi4. Kerentanan Pangan

Aspek Ketersediaan Pangan

Aspek ini melihat kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pangannya sendiri. Potensi sumberdaya yang dimiliki setiap daerah berbedabeda. Ada yang menjadi sentra tanaman pangan

sementara daerah yang lain menjadi sentra tanaman hortikultura, perkebunan dan lain-lain. Perbedaan potensi produksi pertanian ini tentunya sangat terkait dengan kondisi iklim dan cuaca

serta kondisi tanah yang sangat spesifik pada masingh-masing daerah. Aspek ketersediaan pangan diukur dari rasio antara konsumsi pangan normatif dengan

ketersediaan pangan yang dihasilkan suatu daerah. Konsumsi pangan normatif di peroleh dengan mengasumsikan konsumsi per kapita per hari adalah 300 gram per orang per hari.

Rasio antara konsumsi pangan normatif dengan ketersediaan ini sekaligus merupakan ukuran yang menunjukkan proporsi dari ketersediaan yang digunakan untuk konsumsi.

Indikator Daerah Rawan Pangan: Aspek Ketersediaan

Hubungan Status Gizi dengan Ketersediaan pangan dapat ditunjukkan oleh konsep yang dikeluarkan oleh Unicef bahwa ketersediaan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga akan mempengaruhi dikonsumsi makanan

semua anggota keluarga dan selanjutnya status gizi yang baik atau seimbang dapat diperoleh tubuh untuk tumbuh kembang, aktifitas, kecerdasan,

pemeliharaan kesehatan, penyembuhan penyakit dan proses biologis lainnya.Akibat yang terjadi bila status gizi tidak didukung oleh ketersediaan pangan

ditingkat rumah tangga adalah “Gizi Buruk”. Bukan Gizi Buruk, yang pertama-tama terjadi ketika dirumah tangga tidak ada pangan atau makanan untuk

dimakan adalah “Lapar ”.Kelaparan adalah Rasa “tidak enak” dan sakit akibat kurang atau tidak makan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja diluar kehendak dan terjadi berulang-ulang, serta dalam jangka waktu tertentu menyebabkan penurunan

berat badan dan gangguan kesehatan.

(Sumber: http://arali2008.wordpress.com/2012/03/15/hubungan-status-gizi-dengan-ketersediaan-pangan/)

Hubungan Status Gizi dengan Ketersediaan Pangan

Indikator Daerah Rawan Pangan: Aspek Ketersediaan

Aspek Akses Pangan dan Mata Pencaharian

Suatu kegiatan ekonomi yang tinggi cenderung akan diikuti oleh peluang kerja yang tinggi pula, ini berarti pula bahwa kesempatan kerja dan peluang untuk

mendapatkan income yang lebih baik. Dengan income yang lebih baik maka akan terdapat daya beli yang lebih baik.

Kegiatan ekonomi yang tinggi perlu dukungan faktor atau input, salah satu input produksi yang memberikan peluang bagi peningkatan produktifitas yang sangat

potensial adalah tenaga listrik, sarana dan prasarana perhubungan serta infrastruktur pedesaan.

Wilayah dengan akses listrik tinggi dan tersebar diseluruh wilayah akan meningkatkan dinamisasi kegiatan ekonominya. Implikasi dari hal tersebut adalah

berkurangnya angka kemiskinan di suatu wilayah. Demikian pula kaitannya dengan sarana perhubungan dan infrastruktur desa diperlukan sebagai syarat untuk

memperlancar kegiatan ekonomi. Selebihnya secara rinci indikator akses dan mata pencaharian yang dipertimbangkan untuk diseleksi ditabelkan sebagai berikut.

Indikator Penentuan Daerah Rawan Pangan: Aspek Akses Pangan dan mata pencaharian

Akses PanganHak atas pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dan cadangan pangan, tetapi juga masalah akses/distribusi pangan,

dan konsumsi pangan. Hak atas pangan juga menyangkut penerimaan secara budaya, kebijakan bantuan pangan kepada kelompok khusus (kelompok rentan: perempuan; ibu hamil, anak-anak; manula, dan lainnya) dan untuk situasi khusus (rentan: bencana alam; konflik) serta

penyadaran tentang gizi. Oleh karenanya, pemenuhan hak atas pangan mensyaratkan adanya sinkronisasi antara kebijakan yang terkait pangan seperti perikanan, peternakan, pertanahan, industri,

perdagangan, keuangan, kesehatan, dengan pendidikan serta jaminan sosial.

http://www.walhi.or.id/id/kampanye-dan-advokasi/tematik/pangan/1579-akses-pangan-di-manakah-ruang-bagi-perempuan.html

Indikator Daerah Rawan Pangan: Aspek Akses Pangan dan mata pencaharian





Aspek Kesehatan dan gizi

Penyerapan pangan sebenarnyalah indikator dampak dari ketersediaan maupun akses pangan. Akses pangan dan ketersediaan yang baik akan memberikan peluang bagi penyerapan pangan secara lebih baik. Dalam

menyusun indikator ini maka asepk-aspek yang kita perhatiakan berkenaan dengan :

1. Falilitas dan Layanan Kesehatan2. Sanitasi dan Ketersediaan air3. Pengetahuan ibu RT4. Outcome Nutrisi dan kesehatan

Aspek-aspek di atas sangat strategis dalam memberikan gambaran penyerapan pangan suatu wilayah. Penyerapan pangan secara implisit adalah

merupakan permasalahan asupan gizi di masyarakat.

Buta Huruf dijadikan indikator penting karena dengan kondisi seperti tersebut maka sangat lemah sekali menangkap informasi untuk meningkatkan kualitas

gizi keluarga. Demikian juga berkenaan dengan kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan. Akses fasilitas kesehatan didekati dengan jaraknya dengan

fasilitas kesehatan pada masing-masing wilayah. Variabel ini tentunya diharapkan akan sangat mempengaruhi semakin rendahnya persentase balita

kurang gizi dan IMR di suatu wilayah.

Air bersih adalah indikator ketiga yang menggambarkan tingkat penyerapan pangannya. Variabel ini dipilih karena air merupakan bahan baku yang sangat vital bagi ibu-ibu rumah tangga dalam memasak. Tingginya akses air bersih tentunya menunjukkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik dan lebih sehat,

hal ini tentunya akan berimplikasi pada makin tingginya harapan hidup rata-rata penduduk.


INDIKATOR PEMETAAN / PENENTUAN DAERAH RAWAN PANGAN:

Indikator Aspek Kesehatan dan Gizi





INDIKATOR PEMETAAN/PENENTUAN DAERAH RAWAN PANGAN: ASPEK KERENTANAN PANGAN

Dimensi ini mencerminkan kondisi rawan pangan sementara (transient) dan resiko yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang mengancam kelangsungan kondisi tahan pangan baik dalam jangka pendek maupoun jangka panjang. Indikator aspek kerentanan pangan diseleksi dari indikator-indikator awal sebagai berikut.



DIVERSIFIKASI PANGAN

Konsep diversifikasi pangan bukan suatu hal baru dalam peristilahan kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia karena konsep tersebut telah banyak

dirumuskan dan diinterprestasikan oleh para pakar.

Kasryno et al. (1993) memandang diversifikasi pangan sebagai upaya yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pertanian di bidang pangan dan perbaikan gizi masyarakat, yang mencakup aspek

produksi, konsumsi, pemasaran, dan distribusi.

Sementara Suhardjo (1998) menyebutkan bahwa pada dasarnya diversifikasi pangan mencakup tiga lingkup pengertian yang saling berkaitan, yaitu diversifikasi

konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan pangan, dan diversifikasi produksi pangan. Kedua penulis tersebut menterjemahkan konsep diversifikasi dalam arti luas, tidak hanya aspek konsumsi pangan tetapi juga aspek produksi pangan.

Pakpahan dan Suhartini (1989) menetapkan konsep diversifikasi hanya terbatas pangan pokok, sehingga diversifikasi konsumsi pangan diartikan sebagai

pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non beras.

Menurut Suhardjo dan Martianto (1992), dimensi diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya terbatas pada diversifikasi konsumsi makanan pokok, tetapi juga

makanan pendamping.

Dimensi diversifikasi pangan secara jelas dapat dibedakan apakah yang dimaksud diversifikasi produksi pangan atau diversifikasi konsumsi pangan atau kedua-

duanya.

Dimensi diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya terbatas pada pangan pokok tetapi juga pangan jenis lainnya, karena konteks diversifikasi tersebut adalah untuk meningkatkan mutu gizi masyarakat secara kualitas dan kuantitas, sebagai usaha

untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Sumber: http://ndhokey.blogspot.com/2009/02/diversifikasi-pangan-di-indonesia.html….. Diunduh 27/3/2012

. PENGUKURAN DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN

Alat ukur yang lazim digunakan untuk mengukur diversifikasi konsumsi pangan sangat beragam. Diversifikasi konsumsi pangan didefinisikan sebagai jumlah jenis

makanan yang dikonsumsi, sehingga semakin banyak jenis makanan yang dikonsumsi akan semakin beranekaragam. Cara ini memang sederhana namun

memiliki kelemahan karena belum memperhitungkan kuantitas zat gizi dari setiap jenis pangan, sehingga dalam konteks analisis ketahanan pangan kurang bagus

untuk dijadikan ukuran.

Jenis ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur diversifikasi konsumsi pangan adalah Indeks Entropy (Pakpahan dan Suhartini 1989; Simatupang dan Ariani,

1997; Erwidodo et al., 1999). Aspek yang diukur masih beragam, seperti pengeluaran pangan, tingkat konsumsi energi, tingkat konsumsi protein dan

kuantitas pangan yang dikonsumsi. Secara matematika, rumus indeks Entropy seperti berikut :

E = - S Wi ln (Wi)

dimana : Wi = pangsa pengeluaran pangan/konsumsi zat gizi rumah tangga untuk komoditas ke i ; i = 1……n. Nilai E mulai dari nol, apabila rumah tangga hanya mengkonsumsi satu jenis pangan sampai dengan ln, n apabila rumah tangga membenjakan pengeluaran pangannya merata untuk

seluruh jenis pangan atau mengkonsumsi semua jenis pangan.

Diversifikasi konsumsi pangan juga dapat dinilai tanpa melalui ukuran indeks, tetapi dengan melihat pola pengeluaran keluarga atau arah perkembangan konsumsi pangan. Pemusatan proporsi pengeluaran untuk jenis-jenis komoditas tertentu menunjukkan bahwa konsumsi keluarga tersebut tidak beranekaragam. Dalam

skala makro, kondisi ini dapat dilihat dari kecenderungan konsumsi jenis pangannya.

Dalam konteks diversifikasi konsumsi pangan, salah satu konsep yang dianggap bagus adalah Konsep Pola Pangan Harapan (PPH) yang diperkenalkan oleh FAO-

RAPA (1989). PPH didefinisikan sebagai komposisi dari kelompok pangan yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi dan akan memberikan semua

zat gizi dalam jumlah yang mencukupi. Susunan hidangan makanan dalam PPH dianggap baik karena mengandung 10-12 persen energi dari protein, 20-25 persen

energi dari lemak dan sisanya dari karbohidrat.

Di Indonesia, konsep tersebut mengalami penyesuaian sebagai respon dari perbedaan situasi konsumsi pangan, budaya dan kondisi sosial ekonomi. Konsep

PPH untuk Indonesia adalah sebagaimana dijabarkan pada Tabel 1. Semakin tinggi skor PPH berarti semakin beranekaragam, dan nilai skor tertinggi adalah 100, yang

berarti diversifikasi konsumsi pangan sangat sempurna.


POLA PANGAN HARAPAN

Tabel **. Komposisi Energi Menurut Pola Pangan Harapan

Kelompok Pangan Energi (%) Bobot Skor Pangan Padi- padian 50 0,5 2,5Umbi-umbian 6 0,5 2,5Pangan hewani 11 2,0 24,0Minyak dan lemak 10 0,5 5,0Buah dan biji berminyak 3 0,5 1,0Kacang-kacangan 5 2,0 10,0Gula 5 0,5 2,5Sayur dan buah 6 5,0 30,0Lain-lain 3 0,0 00,0Total 100 100,0

Sumber: Deptan, (2001)


Secara konseptual penganekaragaman pangan dapat dilihat dari komponen-komponen sistem pangan, yaitu

penganekaragaman produksi, distribusi dan penyediaan pangan serta konsumsi pangan. Penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter. Salah satu

parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

Pola Pangan Harapan mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan berdasarkan skor

pangan dari 9 bahan pangan.

POLA PANGAN HARAPAN

KENDALA DIVERSIFIKASI PANGAN

Upaya-upaya diversifikasi sudah lama dirintis sejak dasawarsa 60-an, namun sampai saat ini masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pola pangan lokal seperti jagung dan ubikayu telah ditinggalkan masyarakat, berubah ke pola beras dan pola “mi”.

Kualitas pangan juga masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan akan beras yang masih tinggi di kalangan

masyarakat dan meningkatnya tingkat konsumsi mi secara signifikan menjadikan upaya diversifikasi konsumsi pangan belum menunjukkan keberhasilan, bahkan

salah arah.

Pola makan masyarakat sebenarnya telah beragam, walaupun tingkatannya masih belum seperti yang diharapkan, terutama dalam standar kualitas dan kuantitas

makanannya. Dalam hal ini diversifikasi pola makan tersebut sangat dipengarnhi oleh tingkat pendapatan, pendidikan dan pengetahuan, serta ketersediaan dan keterjangkauan. Disamping itu terdapat pula pengaruh lintas budaya terutama akibat globalisasi yang signifikan. Dengan demikian tingkat keaneka-ragaman

pangan akan berbeda menurut kelompok masyarakat.


Pola makan yang beragam diduga lebih disebabkan karena peningkatan pendapatan dan sebagai hasil komunikasi antara produsen (industri) pangan dan konsumen, yang sebenarnya tidak ditujukan untuk

mendorong keaneka-ragaman pangan masyarakat tetapi untuk mempromosikan produk yang dihasilkan.

Ragam Pola Makan


Program Diversifikasi pangan yang dilakukan selama ini cenderung didominasi oleh peran pemerintah (pusat). Dalam program tersebut terdapat banyak konsep tetapi

kurang diturunkan dalam bentuk langkah implementatif yang melibatkan stake-holder, dan tidak memiliki target kuantitatif yang disepakati bersama. Implementasi

program banyak yang terjebak dalam proyek-proyek parsial yang kurang berkesinambungan. Disamping itu, peran Departemen Pertanian sangat menonjol

dalam program yang disusun, sedangkan departemen lain cenderung untuk enggan berperan aktif di dalamnya. Dalam hal ini terlihat adanya hambatan koordinasi baik

secara horizontal maupun vertikal. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut dan saling berkaitan satu dengan

yang lain. Pada hakekatnya faktor-faktor yang mempengaruhi diversifikasi konsumsi pangan adalah sama dengan faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan yaitu

sosial, budaya, ekonomi, pengetahuan, ketersediaan pangan dan lain-lain.

Beras Lebih Bergizi dan Mudah DiolahSecara intrisik, beras memang mempunyai banyak kelebihan dibandingkan jagung dan ubikayu. Dalam komposisi zat gizi, kandungan energi dan protein beras adalah sekitar 360 Kalori dan 7-9 gram per 100 gram bahan, lebih tinggi daripada jagung

dan ubikayu (Depkes, 1990). Selain itu beras mempunyai cita rasa yang lebih enak walaupun dikonsumsi dengan lauk-pauk seadanya, di samping lebih mudah cara

mengolah dan lebih praktis, tidak diperlukan waktu yang lama. Hal ini bisa dibandingkan, misal dengan mengolah nasi jagung, yang menurut hasil studi Ariani

dan Pasandaran (2002) memerlukan waktu sampai 2,5 jam. Lama proses pemasakan jagung ini juga menjadi pendorong beralihnya konsumsi masyarakat ke

beras atau mi yang mudah dimasak.

Konsep Makan Masih banyak ditemukan di masyarakat yang mempunyai konsep makan “merasa belum makan kalau belum makan nasi, walaupun sudah mengkonsumsi macam-macam makanan termasuk lontong, ketupat; sebaliknya dibilang sudah makan,

walaupun hanya makan nasi dan lauk pauk yang sederhana. Pola sosial-budaya di masyarakat seperti ini secara nyata akan meningkatkan permintaan beras dan

menghambat diversifikasi konsumsi pangan.



Beras Sebagai Komoditas Pangan Superior

Kesulitan menerapkan diversifikasi konsumsi pangan disebabkan kuatnya paradigma masyarakat yang menganggap beras sebagai komoditas yang superior

atau prestisius, sehingga masyarakat menjadikan beras sebagai pangan pokok yang memiliki status sosial lebih tinggi.

Menurut Syamsoe’oed Sadjad, memang nenek moyang kita menjadikan nasi beras yang dimakan sesuatu yang elite, sehingga hanya layak dikonsumsi oleh kalangan atas (orang kaya). Namun kesalahan kita mengapa barang elite tersebut diajarkan kepada generasi keturunan sehingga banyak orang yang mengkonsumsi beras.

Sampai sekarang masih sering terdengar pernyataan yang disampaikan oleh pejabat pemerintah atau media massa yang mendukung pernyataan tersebut.

Sebagai contoh, apabila ada keluarga yang beralih konsumsi dari pola beras ke umbi-umbian, maka dinyatakan keluarga tersebut rawan pangan.


Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam. Sekam (Jawa merang) secara anatomi disebut 'palea' (bagian yang ditutupi) dan '

lemma' (bagian yang menutupi).Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga bagian luarnya (kulit gabah) terlepas dari isinya. Bagian isi inilah, yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam,

yang disebut beras. Beras dari padi ketan disebut ketan.beras didominasi oleh pati (sekitar 80-85%). Beras juga mengandung protein,

vitamin (terutama pada bagian aleuron), mineral, dan air.Pati beras tersusun dari dua polimer karbohidrat: amilosa, pati dengan struktur tidak bercabang; amilopektin, pati dengan struktur bercabang dan cenderung

bersifat lengket.Perbandingan komposisi kedua golongan pati ini sangat menentukan warna (transparan atau tidak) dan tekstur nasi (lengket, lunak, keras, atau pera).

Ketan hampir sepenuhnya didominasi oleh amilopektin sehingga sangat lekat, sementara beras pera memiliki kandungan amilosa melebihi 20% yang

membuat butiran nasinya terpencar-pencar (tidak berlekatan) dan keras.

(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Beras)

Kandungan Gizi Beras

http://id.wikipedia.org/wiki/Bulir

http://id.wikipedia.org/wiki/Padi

http://id.wikipedia.org/wiki/Gabah

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekam

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Palea&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Lemma

http://id.wikipedia.org/wiki/Lesung

http://id.wikipedia.org/wiki/Pati

http://id.wikipedia.org/wiki/Protein

http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin

Arah Diversifikasi Konsumsi Pangan

Program diversifikasi konsumsi pangan dapat diusahakan secara simultan di tingkat nasional, regional (daerah) maupun keluarga. Seperti telah disebutkan, upaya untuk mewujudkan diversifikasi konsumsi pangan sudah dirintis sejak awal dasawarsa 60-an,

dimana pemerintah telah menyadari pentingnya dilakukan diversifikasi tersebut. Saat itu pemerintah mulai menganjurkan

konsumsi bahan-bahan pangan pokok selain beras.

Program yang menonjol adalah anjuran untuk mengkombinasikan beras dengan agung, sehingga pernah populer istilah ”beras

jagung”.

Ada dua arti dari istilah itu, yaitu campuran beras dengan jagung dan penggantian konsumsi beras pada waktu-waktu tertentu

dengan jagung. Kebijakan ini ditempuh sebagai reaksi terhadap krisis pangan yang terjadi saat itu (Rahardjo, 1993).


Beberapa faktor yang menjadi kendala terhambatnya diversifikasi konsumsi pangan adalah :

(1) rasa beras memang lebih enak dan mudah diolah,(2) ada konsep makan yang keliru, belum dikatakan makan kalau belum makan nasi, (3) beras sebagai komoditas superior, (4) ketersediaan beras melimpah dan harganya murah, (5) pendapatan rumah tangga masih rendah, (6) teknologi pengolahan dan promosi pangan non beras (pangan lokal) masih terbatas, (7) kebijakan pangan yang tumpang tindih, dan (8)adanya kebijakan impor gandum, jenis product development cukup banyak dan promosi yang gencar.

DIVERSIFIKASI PANGAN BUTUH DUKUNGAN TEKNOLOGIMinggu, 18/3/2012 | Ayu Abriyani KP/JIBI/SOLOPOS

Program pengembangan diversifikasi pangan atau alternatif makanan pokok lain di Wonogiri saat ini masih terkendala teknologi dan belum ada dukungan dari industri besar untuk produksi massal. Diversifikasi pangan di Wonogiri yang mayoritas dari ketela pohon tersebut pengolahannya masih sebatas pada usaha kecil menengah

(UKM) dan dipasarkan secara lokal.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Wonogiri, Safuan, mengatakan hasil bumi tersebut seperti ketela pohon dan talas harus diolah terlebih dahulu jika ingin

memiliki nilai lebih. Gizi yang terkandung pun tidak kalah dengan beras atau terigu.“Tepung Wonocaf atau tepung yang terbuat dari singkong di Wonogiri mayoritas

hanya sebagai bahan pembuat mie untuk mie ayam. Padahal, jika bisa dikembangkan, seperti salah satu produk sosis siap makan yang ada saat ini, juga

terbuat dari tepung mocaf,” terangnya saat dijumpai wartawan di Pemkab Wonogiri,Sabtu (17/3/2012).

Selain itu, adanya pengolahan pangan lokal seperti tepung Wonocaf diharapkan mampu mengganti terigu impor. Untuk pengembangan itu, perlu dukungan berbagai

pihak dan kajian teknis untuk pemasaran karena hal itu memiliki prospek yang bagus.

Sumber: http://www.solopos.com/2012/wonogiri/diversifikasi-pangan-butuh-dukungan-teknologi-171421….. Diunduh 27/3/2012

“Kami berharap ke depan ada industri besar yang mampu mendukung pengolahan

pangan lokal agar lebih berkembang. Juga teknologi tinggi untuk pengolahan pangan

lokal tersebut. Belum adanya standar kualitas makanan juga menjadikan salah

satu kendala,” katanya..

LPMD: LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk secara fisik maupun ekonomi, diperlukan pengelolaan cadangan pangan di seluruh komponen masyarakat. Salah satu caranya ialah dengan menumbuh-

kembangkan sekaligus memelihara tradisi masyarakat secara perorangan maupun kelompok untuk menyisihkan sebagian hasil panen sebagai

cadangan pangan dengan membangun lumbung pangan.

Memantapkan ketahanan pangan masyarakat merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling

dasar bagi sumber daya manusia suatu bangsa. Pada kenyataannya cadangan pangan bagi masyarakat di suatu daerah dikuasai oleh

pemerintah, pedagang / suasta dan rumah tangga yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda.

Cadangan pangan yang dikuasai oleh pemerintah berfungsi a.l. untuk : (1). melakukan operasi pasar murni (OPM) dalam rangka stabilisasi harga; (2). memenuhi kebutuhan pangan akibat bencana alam atau kerusuhan sosial;(3). memenuhi jatah beras golongan berpendapatan tetap dalam hal ini PNS, TNI/Polri; dan (4). memenuhi penyaluran pangan secara khusus seperti program Raskin.

Cadangan pangan yang dikuasai suasta/pedagang, umumnyai berfungsi untuk : (1). mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan; dan (2).

mengantisipasi terjadinya keterlambatan pasokan pangan.

Cadangan pangan yang dikuasai oleh rumah tangga, baik individu maupun secara kolektif, berfungsi untuk :

(1). mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik; dan (2). mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, anomali iklim dan banjir.



Belajar dari Kearifan Petani Kecil(Sumber: Hermas E Prabowo Kompas, Rabu, 14 Oktober 2009)

Bangunan lumbung pangan warga di Pedukuhan Mojo, Desa Wates, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, begitu sederhana. Berdinding anyaman bambu, beratap

genteng, dan berlantai tanah. Dari lumbung pangan itulah warga menggantungkan harapan. Warga tidak perlu cemas kekurangan pangan bila suatu ketika mereka

tertimpa musibah.Lumbung pangan akan memberikan pinjaman pangan tanpa ada kewajiban untuk

mengembalikan. Ini sifatnya bantuan dan besarannya tergantung tingkat kerusakan dan kesepakatan warga. Begitu pula bila musim kemarau datang lebih lama, warga

tak perlu panik kekurangan makanan. Lumbung pangan mereka siap kapan saja membantu warga yang dilanda paceklik.

Warga yang kekurangan benih untuk musim tanam berikutnya, misalnya karena benih cadangan ikut terjual untuk kebutuhan anak sekolah, juga tidak usah gelisah.

Mereka bisa meminjam benih dari lumbung pangan itu.Lumbung ini tidak hanya menyimpan gabah kering giling, umbi-umbian, atau

kacangkacangan, tetapi juga keperluan petani lainnya seperti benih.

Sumber: cetak.kompas.com/read/xml/2009/1...ni.Kecil….. Diunduh 27/3/2012


ANTISIPASI KEMARAU PANJANG, PEMKAB MEMBANGUN LUMBUNG PANGAN

Kemarau panjang yang terus terjadi hingga memasuki bulan November membuat petani di berbagai daerah merasa ketar-ketir. Keterlambatan musim penghujan dikhawatirkan berdampak beruntun terhadap mundurnya musim

tanam dan masa panen. Jika hujan turun sekitar bulan Desember, maka musim panen baru akan terjadi sekitar bulan Maret. Akibatnya ketersediaan pangan pada dua bulan di awal tahun akan menipis. Titik paling kritis terjadi

pada bulan Januari dan Februari.Mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, Pemkab berencana membangun

lumbung pangan. Sebagai langkah konkrit dimulai dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk penghematan bahan pangan, terutama bahan-

bahan seperti gaplek dan ubi kayu yang menjadi bahan baku nasi tiwul.Masyarakat diharapkan mengurangi kecenderungan menjual bahan pangan ke luar daerah demi cadangan menghadapi masa-masa paceklik. Para petani juga

diimbau memanen ubi kayu secara bertahap, sesuai kebutuhan pangan keluarga secara harian.

Saat ini cadangan pangan yang dimiliki masyarakat dirasa masih mencukupi. Hal ini belum termasuk cadangan beras yang ada di gudang Bulog. Untuk

jangka panjang, di wilayah kabupaten perlu adanya semacam lembaga penyangga ketersediaan pangan untuk menjaga kemungkinan terjadi Paceklik

pangan. Caranya adalah Pemkab membeli hasil panen bahan pangan dari masyarakat untuk disimpan dalam jangka waktu lama. Jika terjadi rawan pangan, stok tersebut bisa dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan.

Sumber: : 219.83.122.194/web/index.php%3Fo...id%3D109….. Diunduh 27/3/2012


Kelompok Tani Sari RejekiMewujudkan Kedaulatan dengan Lumbung Pangan

Dengan bantuan modal dari Lembaga Studi Kemasyarakatan dan Bina Bakat (LSKBB) Solo, dan VECO Indonesia, Kelompok Tani Sari Rejeki di Boyolali, Jawa

Tengah bisa membeli padi dari anggotanya dengan harga lebih tinggi. Dengan harga jual lebih tinggi, maka petani akan menjual padinya ke kelompok daripada ke tengkulak. Maka petani untung, demikian pula dengan kelompoknya. Mereka bisa

memiliki cadangan pangan di lumbung.

Kelompok Tani Sari Rejeki, yang juga berfungsi sebagai lumbung pemasaran beras organik, merupakan salah satu dari lima kelompok lain yaitu Sari Mulyo (65

anggota), Sari Rejeki (33), Sumber Ekonomi (42), Sari Tani (85), Ngudi Cukup (48), dan Sido Makmur (60).

Semua kelompok tani mempunyai lumbung cadangan pangan. Adapun varietas yang disimpan adalah beras merah sleggreng, varietas lokal yang banyak

diproduksi petani setempat. Jenis ini laku di pasar dan tidak jadi menu utama konsumsi beras petani.

Setahun lalu, petani setempat mendirikan lumbung pangan untuk menjamin kedaulatan pangan petani setempat. Petani juga mendapat pendampingan dari

LSKBB untuk proses produksi seperti pembuatan pupuk dan penangkaran benih serta peningkatan kapasitas seperti pengorganisasian, administrasi kelompok,

penanganan pasca panen seperti pengeringan, penyimpanan dan lumbung serta kewirausahan.


Bersama kelompok desa petani di sini juga membentuk Asosiasi Petani Organik Boyolali) dan Kelompok Jaringan Lumbung Boyolali. Semuanya

untuk mewujudkan kedaulatan pangan bagi petani.


PELAJARAN DARI KEBERSAMAAN

Meningkatnya harga hasil panen dan posisi tawar dan taraf hidup petani merupakan pengalaman menarik tentang peran organisasi petani. Hal ini

sekaligus memberikan pelajaran tentang proses advokasi yang dilakukan oleh lembaga sosial masyarakat.

1.Pertama, dari yang semula jadi korban, petani bisa beralih mengendalikan. Petani kini menjadi pengendali pemasaran hasil tanaman. Pemasaran hasil di kawasan sekitar semula dikendalikan tengkulak, namun saat ini dikendalikan oleh petani. Petani dapat ikut mengendalikan penentuan harga, penimbangan, hingga informasi pasar. 2.Ke dua, kelompok petani bisa menjadi kekuatan. Sebelum ada kelompok, petani bekerja sendiri-sendiri dengan modal sumber daya maupun ekonomi terbatas. Namun adanya kelompok tani, dan asosiasinya membuat petani bisa saling membantu dalam usahanya. Petani dapat membuktikan bahwa kekuatan bisa menjadi modal. 3.Ke tiga, kelompok tani menciptakan solidaritas antar-petani bahkan antar-desa. Masalah satu petani anggota asosiasi merupakan masalah bagi seluruh petani di kawasan tersebut. Dengan demikian, pengusaha tidak bisa mempermainkan satu pun petani karena akan dianggap mempermaikan petani lainnya. 4.Ke empat, adanya perubahan cara pandang petani terhadap pengusaha. Sebelum ada asosiasi, petani menganggap pengusaha adalah musuh dalam pemasaran karena petani merasa hanya menjadi korban. Kini, petani menggap pengusaha ada bagian penting dalam pemasaran dan karena itu mereka menjadi mitra dalam rantai usaha tani. 5.Ke lima, petani dapat mengubah sistem ijon yang selama ini terlanjur dianggap sebagai sistem terbaik dalam pemasaran hasil pertanian. Dulunya sistem ijon terjadi akibat petani harus berhutan pada tengkulak atau pengusaha. Namun kini petani menjual pada asosiasi yang membeli dengan harga tinggi sehingga tidak perlu berhutang lagi.



URGENSI LUMBUNG PANGAN (Khudori, Republika. Sabtu, 29 Juli 2006)

Memasuki musim kemarau, biasanya bulan Juni atau Juli, sejumlah daerah sentra

produksi pertanian di Jawa mengalami kekeringan. Petani yang menanam padi pada musim tanam gadu (musim ke dua) mulai ketar-ketir. Hal ini disebabkan

karena tanaman padi memerlukan air yang banyak (diperlukan 1.900 liter hingga 5.000 liter air untuk produksi satu kilogram padi). Pasokan air yang kurang selama fase vegetatif akan membuat pertumbuhan padi terganggu yang pada gilirannya

akan memperburuk hasil panen. Untuk menghindari risiko itu, petani bisa serta-merta diminta mengganti tanaman padi dengan tanaman palawija yang tidak memerlukan banyak air. Jenis tanaman itu mudah rusak, harganya fluktuatif, dan relatif tak ada jaminan. Berbeda dengan

padi. Pada gilirannya, kekeringan akan menurunkan hasil panen, bahkan membuat panen puso, dan akan mengancam target produksi padi nasional tahun 2006 yang

dicanangkan pemerintah: 54,75 juta ton.


Lumbung pangan dikenal sebagai cadangan pangan di pedesaan dan sebagai penolong

selama masa paceklik. Hal ini sangat penting untuk daerah pertanian tadah hujan, lahan pertanian pangan hanya dapat berproduksi optimal pada musim hujan saja. Selain itu, langkanya dan mahalnya harga pupuk dan

saprodi lainnya, memaksa para petani harus berhutang untuk dapat melaksanakan

usahtaninya. Dengan keberadaan lumbung, diharapkan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam skala

kecil.


Skema pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat


Program pembangunan sistem dan kelembagaan Lumbung Desa Modern merupakan upaya pemberdayaan petani untuk mengatasi gejolak harga

gabah, dengan mengembangkan manajemen stok disertai distribusi secara optimal yang mempunyai tujuan antara lain :

(1) Mengintegrasikan subsistem produksi dan pasar, sehingga menjamin adanya kepastian harga produk tanaman pangan yang dapat memperbaiki pendapatan petani, (2) Memasyarakatkan dan memperkuat sistem lumbung pangan untuk meningkatkan nilai tambah produk tanaman pangan dan ketahanan pangan, (3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan agribisnis tanaman pangan.


Sawah Kering, Puso Terbayang(INILAH.COM, Bandar Lampung)

Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Tetapi seringkali daerah ini terancam oleh bahaya kekeringan. Meluasnya kekeringan akibat kemarau dapat

menyebabkan 1.754 hektare sawah terancam puso atau gagal panen.Fenomena kekeringan di Lampung dapat mengakibatkan menurunnya produksi

padi, hasil panen petani dapat berkurang sekitar 3.000 ton. Jika tidak segera dapat diatasi, kondisi kekeringan jelas merisaukan. Bukan hanya bagi petani dan

penduduk setempat, tetapi juga dalam skala nasional.

Data di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Lampung menunjukkan, hingga 15 Juli 2008 bencana kekeringan tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Di kabupaten ini, 1.213 hektare sawah puso. Di Lampung Selatan, 423 hektare juga dilanda kekeringan. Kekeringan terendah terjadi di Lampung Utara.

Areal persawahan yang kering tercatat hanya 1 hektare. Dari 1.754 hektare sawah yang kekeringan, 1.093 hektare di antaranya masuk kategori ringan, 459 hektare

kategori sedang, dan 202 hektare kategori parah.

Sebenarnya lahan yang ditimpa kekeringan hanya 0,5% dari total lahan pertanian di di wilayah Lampung. Tetapi hal seperti ini harus segera diatasi. Sawah yang

kekeringan dengan kategori ringan akan kehilangan produksi padi 20%, kategori sedang 50%, dan kategori parah 75%. Dalam kondisi normal, setiap hektare sawah

mampu menghasilkan padi 4,5-6 ton.Untuk membantu mengatasi masalah kekeringan ini, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan membantu petani dengan memberikan benih padi. Saat kemarau seperti ini, tidak efektif membantu petani dengan pengadaan sumur bor untuk mengairi

sawahnya. Sebab, air sumur bor pun kering di saat musim kemarau. Oleh karena itu bantuan bagi petani berupa benih padi untuk musim tanam berikutnya.

Jika fenomena kekeringan terus meluas, dapat dipastikan akan ikut memicu lonjakan harga pangan nasional. Harga beras sebagai bahan pangan pokok orang

Indonesia bisa merambat naik. Problem lain di luar kekeringan adalah lahan pertanian tanaman pangan dari hari ke hari semakin berkurang sebagai akibat darui

berbagaui bentuk konversi lahan pertanian.

Sebagian petani akan mengubah pola pengelolaan lahannya mengarah kepada tanaman non-pangan, misalnya aneka tanaman perkebunan yang lebih tahan

kekeringan.


Ruang Lingkup LPMD

Pemberdayaan lumbung pangan dapat dilakukan di lokasi Desa Mandiri Pangan. Seluruh tahapan kegiatan pemberdayaan lumbung pangan

dilaksanakan melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Dengan kegiatan tersebut masyarakat diharapkan mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan melalui penguatan

cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi kelompok menuju terwujudnya kemandirian kelembagaan lumbung pangan.

Indikator kemandirian LPMD :

1) Menguatnya permodalan usaha kelompok2) Meningkatnya posisi tawar (bargaining position) anggota dalam penjualan hasil usaha tani.3) Berkembangnya keterampilan teknis anggota kelompok.4) Terjalinnya hubungan kemitraan dan jaringan usaha kelompok5) Berkembangnya usaha kelompok menuju skala yang mampu memberikan peningkatan pendapatan yang layak bagi anggotanya.6) Meningkatnya cadangan pangan minimal sebesar 3 bulan kebutuhan konsumsi masyarakat.



Antisipasi Rawan Pangan, Masyarakat Giatkan Lumbung Padi

Bagian dari antisipasi kenaikan harga dan kelangkaan beras serta rawan pangan, Propinsi Jawa Barat akan kembali menumbuhkan kebiasaan masyarakat yang saat

ini sudah ditinggalkan, yaitu lumbung padi atau beras. Menurut Gubernur Jawa Barat, selain melaksanakan program raskin, untuk menjaga ketahanan pangan mulai tahun ini akan laksanakan lumbung padi atau beras di berbagai tempat di

Jabar. Hal ini sangat berguna disaat-saat terjadi krisis pangan.

Pada saat ini sebagian masyarat masih belum sadar betul akan pentingnya lumbung padi atau beras, baik di tingkat keluarga, RT, RW maupun tingkat

kecamatan. Tingkat RT lazimnya disebut “Jimpitan atau perelek”, beras tersebut dikumpulkan di pengurus RT. Di desa biasanya saat panen sebagian padi dijual dan sebagian lagi di simpan di lumbung padi di masing-masing rumah-tangga. Dengan

cara seperti itu, padi yang disimpan di lumbung belum habis, panen berikutnya sudah datang sehingga mereka tidak dirisaukan oleh perubahan harga beras.

Gubernur bersama Badan Ketahanan Pangan, dana ketahanan pangan dan Dewan Ketahanan Pangan akan bekerja untuk menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah ditinggalkan, diantaranya lumbung padi.

Pemerintah daerah sudah menganggarkan dana stimulus dalam APBD Jabar, untuk membuat lumbung-lumbung beras itu. Setiap kelompok masyarakat akan mendapat

dana hibah sebesar Rp10 juta.

Sumber: www.beritabandoeng.com/kategori/...-budaya/….. Diunduh 27/3/2012

Strategi Kegiatan LPMD

Seluruh proses dapat dilakukan dalam kurun waktu tiga – lima tahun, meliputi tiga tahapan yaitu: tahap penumbuhan, pengembangan, serta

perwujudan kemandirian kelembagaan lumbung pangan.

A. Penumbuhan Kelompok

Tahap penumbuhan kelompok meliputi :1) Identifikasi desa dan kelompok2) Sosialisasi3) Seleksi4) Penetapan5) Penyusunan RUK6) Penyaluran Dana Bansos7) Pemanfaatan Dana Bansos (pembangunan fisik lumbung). B. Pengembangan Kelompok1) Penguatan kelembagaan2) Pengembangan usaha kelompok3) Penguatan cadangan pangan4) Penguatan modal usaha5) Pelatihan dan pendampingan C. Kemandirian1) Pemantapan kelembagaan2) Pengembangan jaringan usaha dan kemitraan3) Pemantapan cadangan pangan4) Pelatihan dan pendampingan



Kerangka Konsep Pemberdayaan LPMD.

Keseluruhan kegiatan pemberdayaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka

meningkatkan pembangunan pedesaan.Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lumbung pangan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya dalam mewujudkan kemandirian

kelembagaan lumbung pangan.


Konsep Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat(Sumber: Ardi Jayawinata, 2003. Kepala Bidang Pola Pemberdayaan, Pusat Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat, Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian).

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 sampai saat ini telah

berdampak pada menurunnya kualitas ketahanan pangan masyarakat, khususnya pada tingkat rumah tangga. Kondisi ini telah mengingatkan kita kepada peranan lumbung pangan masyarakat sebagai salah satu sarana

penopang maupun coping mechanism bagi perwujudan ketahanan pangan masyarakat. Pada saat krisis yang baru lalu tersebut, lumbung pangan

masyarakat yang tersebar di seluruh pedesaan telah berperan penting dalam mengatasi sebagian kesulitan yang dialami masyarakat setempat, terutama

para anggotanya.

Kelembagaan lumbung pangan masyarakat saat ini, yang masih pada tingkatan sederhana dan berorientasi sosial, mempunyai potensi untuk dikembangkan dan direvitalisasi melalui proses pemberdayaan secara sistematis, utuh, terpadu dan

berkesinambungan dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Upaya ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

perwujudan ketahanan pangan, dan lembaga sosial ekonomi masyarakat ini mampu menjadi lembaga penggerak ekonomi perdesaan.

Paling-tidak ada dua alasan pokok mengapa upaya pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan masyarakat perlu dilakukan pada pasca krisis

ekonomi:Pertama, kelembagaan alternatif yang pernah diupayakan untuk menggantikan

peran lumbung pangan dengan mengintegrasikan seluruh lembaga ekonomi sosial pedesaan dalam satu organisasi modern tidak memberikan hasil yang diharapkan dan menyebabkan petani selalu dihadapkan dalam posisi yang

lemah.

Ke dua, lumbung pangan terbukti memiliki potensi dan daya adaptasi yang lebih tinggi dari jenis-jenis kelembagaan

masyarakat lainnya. Pengalaman pada saat krisis ekonomi yang baru lalu telah memberikan pelajaran bagi kita bahwa lumbung pangan cukup efektif melayani kebutuhan pangan

anggotanya.

PEMBERDAYAAN LPMD

Pendampingan

Untuk dapat lebih meningkatkan keefektifan proses pemberdayaan, dilakukan kegiatan pendampingan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan

berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan anggota, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang

berskala bisnis, serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif.

Pembinaan kepada kelompok tani secara umum dilakukan secara berkesinambungan dan terarah oleh instansi terkait terutama dalam hal

perencanaan usaha kelompok, prosedur permohonan bantuan, prosedur pengadministrasian/pembukuan pengelolaan dana, cara-cara menghitung

bunga, pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman. Program ini akan berhasil apabila dari sisi manajemen yaitu dana penguatan modal tersalurkan langsung kepada kelompok tani sesuai kriteria, sehingga

terjadi akumulasi modal usaha kelompok (tabungan kelompok). Dari sisi teknis, terjadinya peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani dan pendapatan anggota kelompok tani penerima bantuan. Dan dari sisi perubahan perilaku,

yaitu perubahan perilaku anggota kelompok/para petani dari kebiasaan bekerja sendiri-sendiri menjadi bekerja berkelompok atau secara bersama untuk

menumbuhkan kelompok tani yang maju dan mandiri.


Dalam jangka pendek diharapkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat yang telah

diberdayakan tersebut dapat meningkatkan manajemen pengelolaannya sehingga dapat

memberikan manfaat kepada masyarakat dan dalam jangka panjang diharapkan mampu menjadi lembaga

penggerak ekonomi masyarakat perdesaan.

OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA LAHAN DAN AIR UNTUK KEMANDIRIAN LPMD

1. Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian dan kearifan local yang Berkelanjutan

a.Peningkatan Kapasitas produksi, melalui :

1.Menetapkan komoditas unggulan wilayah sesuai dengan potensi agroekologi dan peluang pasar,2.Memanfaatkan lahan marginal dan lahan tidur untuk produksi pangan yang bernilai ekonomi tinggi,3.Modernisasi pertanian melalui pemanfaatan mekanisasi dan alat pertanian baik pada tingkat pra panen dan pasca panen4.Memperlancar akses petani terhadap sarana produksi khususnya benih/bibit, pupuk dan obat-obatan, serta pengembangan pupuk dan obat-obatan organik.5.Penggunaan teknologi tepat guna melalui penggunaan bibit unggul, sarana produksi dan pengembangan support system perkreditan, pemasaran, serta peningkatan adopsi teknologi dengan perbaikan sistem penyuluhan dan Sekolah Lapang Petani6.Pemberdayaan petani melalui pendekatan partisipatif, dan terintegrasi secara multi disiplin dan lintas sektoral, disertai dengan pengembangan SDM dan kelembagaannya (kelompoktani, gapoktan, koperasi/badan usaha)7.Pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan (jalan desa, pasar, irigasi, fasilitas air bersih, listrik dan komunikasi)8.Perluasan areal tanam melalui ekstensifikasi dan peningkatan IP disertai peningkatan produktivitas melalui penerapan pengembangan teknologi PTT (pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu) dan BMP Best Management Practices.


b. Pelestarian sumberdaya lahan dan air, melalui :

1.Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dengan mentaati Perda RTRW agar terwujud ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan2.Mengembangkan pengelolaan pemanfaatan air melalui pembuatan penampungan dan penyimpanan air (embung, waduk, cekdam), dan efisiensi pemanfaatannya.3.Melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya lahan dan air pada daerah aliran sungai (DAS)4.Mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan berbasis ekologi, seperti pertanian terpadu, agroforestry dan pertanian organic.

c. Penguatan cadangan pangan daerah, melalui:

1.Mengembangkan kelembagaan cadangan pangan pemerintah daerah yang berfungsi untuk: stabilisasi harga tingkat petani, cadangan untuk keperluan darurat minimal 3 (tiga) bulan dan Buffer stock, serta fungsi sosial dan ekonomi lainnya yang bermitra dengan PNS, TNI/POLRI, BULOG dan instansi lainnya.2.Mengembangkan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan terlantar, tanaman bawah tegakan perkebunan),3.Menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya. d. Peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga pangan, melalui:1.Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasca panen, distribusi pangan, dan jaringan pemasaran serta membuka daerah yang terisolir2.Mengembangkan jejaring informasi harga dan pasar yang dapat diakses sampai ke tingkat petani.3.Mengembangkan sistem tunda jual dengan menyediakan dana talangan dan sistem resi gudang.



e. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, melalui :

1.Mensosialisasikan Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal secara berjenjang sampai tingkat perdesaan dan masyarakat.2.Menyediakan paket-paket teknologi agroindustri pangan non terigu dan tehnik kuliner pada skala perdesaan, disertai pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan masyarakat untuk penerapannya.3.Meningkatkan peran kelembagaan lokal (PKK, Kadarzi, wanita tani, posyandu, dll) dalam penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi4.Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dengan melakukan kampanye/promosi pangan beragam dan bergizi seimbang,5.Meningkatkan pengetahuan pada anak sejak dini melalui muatan materi penganekaragaman pangan pada pendidikan formal,6.Mengembangkan makanan pendamping ASI (MP-ASI) dan makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) yang tepat berbasis sumber daya lokal,7.Menyusun dan mengimplementasikan Road Map pengembangan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal.8.Meningkatkan pemantauan keamanan pangan baik makanan segar maupun olahan dengan meningkatkan peran Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dan Badan POM di daerah.


Konsumsi pangan merupakan jumlah pangan, secara tunggal atau beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang untuk

memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi keinginan makan (rasa

lapar) atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera,

sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat.

Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak menyediakan energi bagi tubuh, mengatur

proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh serta untuk pertumbuhan

(Sumber: http://www.damandiri.or.id/file/suryonoipbbab2.pdf)

Konsumsi Pangan dan Kecukupan Gizi

2. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan:

a. Menurunkan kemiskinan dan kelaparan, melalui :

1.meningkatkan koordinasi penanganan kelaparan dan kemiskinan,2.memantapkan sistem informasi daerah rawan pangan sampai tingkat desa dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG),3.memprioritaskan pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air bersih) pada daerah miskin/rawan pangan dengan sistem padat karya,4.meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan pada masyarakat miskin,5.mengembangkan usaha ekonomi pada masyarakat miskin,6.melakukan Intervensi Gizi dan Kesehatan bagi anak BALITA gizi buruk dan gizi kurang,7.mengendalikan jumlah penduduk,8.mengembangkan Desa Mandiri Pangan

b. Meningkatkan peran swasta dan BUMN/BUMD melalui pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan petani, penguatan modal, pengembangan sarana irigasi, penggunaan bibit unggul, dan menjamin pemasaran.


Kelaparan adalah suatu kondisi di mana tubuh masih membutuhkan makanan, biasanya saat perut telah kosong baik dengan sengaja maupun tidak sengaja untuk waktu yang cukup

lama. Kelaparan adalah bentuk ekstrem dari nafsu makan normal. Istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada kondisi

kekurangan gizi yang dialami sekelompok orang dalam jumlah besar untuk jangka waktu yang relatif lama, biasanya karena

kemiskinan, konflik politik, maupun kekeringan cuaca.

(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kelaparan)

KELAPARAN

3. Usulan kepada pemerintah melalui Dewan Ketahanan Pangan utuk :

a. Meminimumkan pajak penggunaan alat mesin dan sarana produksi pertanianb. Merevitalisasi dan memberdayakan program KB Nasionalc. Mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria dan mempercepat terbitnya perundangan tentang Lahan Pertanian Abadi dan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutand. Mendorong proses pembentukan Bank Pertaniane. Melakukan identifikasi dan rehabilitasi system jaringan irigasi, dan perlindungan terhadap sumber mata air, serta embung pada daerah rawan air.f. Mengembangkan penelitian spesifik lokasi dan kearifan local untuk mendukung pengembangan pangan daerah baik aspek usahatani maupun agroindustri pangang. Menindaklanjuti dan Memantau Permendagri No. 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desah. Memanfaatkan lahan pekarangan, perkebunan dan kehutanan untuk pengembangan pangan melalui sistem tumpang sari TANAMAN PANGAN.




Ketahanan pangan rumah tangga dapat dibangun melalui pe-manfaatan lahan pertanian dan lahan pekarangan yang ada di sekitar rumah dengan tanaman

pangan, ternak kecil, ikan dan unggas. Dengan semakin sempitnya kepemilikan lahan, perlu dioptimalkan pemanfaatan peKarangan yang disamping sebagai

pendapatan keluarga, juga untuk mencukupi kebutuhan gizi anggota keluarga. Ketahanan pangan rumah tangga akan mendukung ketahanan pangan wilayah,

mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat nasional. Beragam bentuk bantuan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kerawanan pangan a.l. :

a. Kegiatan Desa Mandiri Pangan kepada Kelompok masyarakat untuk mendukung kegiatan: - Pembuatan kandang kambing komunal- Pembuatan kolam ikan- Bantuan bibit ikan- Bantuan bibit kelinci- Bantuan alat pembuatan kompos- Bantuan intensifikasi pekarangan model vertikultur -silvikultur.

b. Kegiatan Diversifikasi Pangan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan pokok non beras (jagung), yaitu usaha masyarakat yang mengoperasikan unit alat & mesin penepung jagung dan singkong.c. Kegiatan budidaya sayuran organik pada Kelompok Tani, berupa paranet untuk green house.d. Kegiatan pengolahan pangan pada kelompok wanita yang mengoperasikan alat & mesin penepung jagung, sealer, kompor gas, peralatan memasak dll.


Kebesaran Perempuan dalam Ketahanan Pangan Indonesia

. Perempuan memegang peranan penting dalam penyelamatan keanekaragaman hayati, karena perempuan yang menentukan pemilihan ragam pangan dalam skala

rumah tangga.

Sumber: http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/03/kebesaran-perempuan-dalam-ketahanan-pangan-indonesia ….. Diunduh 27/3/2012

Yoseph Andreas Gual/Fotokita.net

Kekurangan PanganBebetrapa penyebab terjadinya kekurangan pangan adalah:

1. Gagal panen yang terjadi karena adanya gangguan dalam berusahataniseperti banjir yang terjadi di beberapa daerah seperti sekarang ini, serangan

hama dan penyakit tanaman dan sebagainya. Semua itu mengakibatkanproduksi dan ketersediaan pangan yang dihasilkan dari usahatani tidak

mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakatkekurangan pangan karena tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

Untuk mencukupi kekurangan pangan di dalam negeri, pemerintah bisa sajamelakukan impor, tetapi selain hanya akan menguras devisa negara, jugasangat rentan jika menggantungkan pangan dari luar negeri. Jadi idealnya

ketersediaan tersebut bersumber dari dalam negeri.

2. Masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Menurut ILO(International Labour Organization) atau Organisasi Buruh Internasional,

jumlah penganggur di Indonesia tahun 2002 mencapai 42 juta orang.Jumlah tersebut pada tahun 2003 akan meningkat dua juta orang akibat

adanya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja, mengalamikebangkrutan dan belum adanya peluang kerja baru dalam jumlah banyak.

Tingginya angka pengangguran ini berkorelasi langsung terhadapmenurunnya tingkat pendapatan masyarakat, yang berarti daya beli terhadap

pangan menurun dan akhirnya akses terhadap pangan pun semakin sulitdiwujudkan.

3. Kendala dalam distribusi pangan, yaitu masih terbatasnya sarana danprasarana baik berupa alat transportasi dan perbaikan/ pembangunan jalanyang bisa mengangkut bahan pangan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Akibat kurang mendukungnya sarana dan prasarana tersebut, sering terjadipasokan pangan di suatu daerah terlambat datang, sehingga masyarakatnya

mengalami kekurangan pangan. Kendala lain dalam distribusi panganadalah, akibat terjadinya perubahan musim seperti musim kemarau panjang

atau banjir, sehingga tidak ada alat transportasi yang dapat membawa bahanpangan ke suatu daerah. Masalah lain adalah, pungutan liar yang dilakukan

oknum tertentu atau preman di terminal/ pelabuhan maupun di jalanterhadap pengemudi yang membawa bahan pangan, sehingga harga jual

bahan pangan di tingkat pedagang eceran sudah sangat mahal. Semua iniyang menanggung risiko "biaya kemahalan" adalah konsumen yang terpaksa

membeli walaupun dengan harga tinggi.

Sumber: http://marno.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/strategi-pemenuhan-kecukupan-pangan-rumahtangga.pdf….. Diunduh 27/3/2012

Kekurangan PanganBebetrapa penyebab terjadinya kekurangan pangan adalah:

4. Naiknya harga pangan. Kecenderungan berkurangnya stok pangan yangdisebabkan gagal panen, serangan hama tanaman dan lainnya akan

berpengaruh langsung terhadap ketersediaan pangan di pasaran, sehinggaantara ketersediaan dan kebutuhan pangan tidak seimbang. Kalau sudahdemikian, harga pangan diperkirakan akan naik. Naiknya harga pangan ini

menyebabkan, sebagian kelompok masyarakat, khususnya kalangan bawahakan semakin sulit memenuhi kebutuhan pangannya. Hal ini lebih dirasakan

lagi oleh mereka yang menganggur karena tidak ada pendapatan untukmembeli pangan.

Bebetrapa penyebab terjadinya kekurangan pangan adalah:

1. Gagal panen yang terjadi karena adanya gangguan dalam berusahataniseperti banjir yang terjadi di beberapa daerah seperti sekarang ini, serangan

hama dan penyakit tanaman dan sebagainya. Semua itu mengakibatkanproduksi dan ketersediaan pangan yang dihasilkan dari usahatani tidak

mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakatkekurangan pangan karena tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

Untuk mencukupi kekurangan pangan di dalam negeri, pemerintah bisa sajamelakukan impor, tetapi selain hanya akan menguras devisa negara, jugasangat rentan jika menggantungkan pangan dari luar negeri. Jadi idealnya

ketersediaan tersebut bersumber dari dalam negeri.

2. Masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Menurut ILO(International Labour Organization) atau Organisasi Buruh Internasional,

jumlah penganggur di Indonesia tahun 2002 mencapai 42 juta orang.Jumlah tersebut pada tahun 2003 akan meningkat dua juta orang akibat

adanya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja, mengalamikebangkrutan dan belum adanya peluang kerja baru dalam jumlah banyak.

Tingginya angka pengangguran ini berkorelasi langsung terhadapmenurunnya tingkat pendapatan masyarakat, yang berarti daya beli terhadap

pangan menurun dan akhirnya akses terhadap pangan pun semakin sulitDiwujudkan.


Kekurangan Pangan

Beberapa penyebab terjadinya kekurangan pangan adalah:

3. Kendala dalam distribusi pangan, yaitu masih terbatasnya sarana danprasarana baik berupa alat transportasi dan perbaikan/ pembangunan jalanyang bisa mengangkut bahan pangan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Akibat kurang mendukungnya sarana dan prasarana tersebut, sering terjadipasokan pangan di suatu daerah terlambat datang, sehingga masyarakatnya

mengalami kekurangan pangan. Kendala lain dalam distribusi panganadalah, akibat terjadinya perubahan musim seperti musim kemarau panjang

atau banjir, sehingga tidak ada alat transportasi yang dapat membawa bahanpangan ke suatu daerah. Masalah lain adalah, pungutan liar yang dilakukan

oknum tertentu atau preman di terminal/ pelabuhan maupun di jalanterhadap pengemudi yang membawa bahan pangan, sehingga harga jual

bahan pangan di tingkat pedagang eceran sudah sangat mahal. Semua iniyang menanggung risiko "biaya kemahalan" adalah konsumen yang terpaksa

membeli walaupun dengan harga tinggi.

4. Naiknya harga pangan. Kecenderungan berkurangnya stok pangan yangdisebabkan gagal panen, serangan hama tanaman dan lainnya akan

berpengaruh langsung terhadap ketersediaan pangan di pasaran, sehinggaantara ketersediaan dan kebutuhan pangan tidak seimbang. Kalau sudahdemikian, harga pangan diperkirakan akan naik. Naiknya harga pangan ini

menyebabkan, sebagian kelompok masyarakat, khususnya kalangan bawahakan semakin sulit memenuhi kebutuhan pangannya. Hal ini lebih dirasakan

lagi oleh mereka yang menganggur karena tidak ada pendapatan untukmembeli pangan.


Jambi kembangkan desa mandiri pangan

Jambi (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Jambi terus mengembangkan program desa mandiri pangan untuk membantu warga atau petani dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan

pendapatan keluarganya.Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Hanif Lubis, di Jambi,

mengatakan pihaknya bekerja sama dengan berbagai instansi terkait terus mendorong atau mengembangkan program desa mandiri pangan.

"Desa mandiri pangan dinilai cukup efektif untuk meningkatkan kebutuhan pangan dan menambah pendapatan warga atau petani, tertutama di

pedesaan," katanya, Kamis.Ia mengatakan, dua kota dan sembilan kabupaten yang ada di Provinsi Jambi berpotensi atau bisa dikembangkan penanaman berbagai jenis

tanaman pangan dan hortikultura.

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/298531/jambi-kembangkan-desa-mandiri-pangan….. Diunduh 27/3/2012

Program Demapan Wujudkan Ketahanan Pangan Kaltim

. SAMARINDA - Melalui program aksi Desa Mandiri Pangan (Demapan), diharapkan masyarakat desa yang terancam rawan pangan kembali mempunyai kemampuan mewujudkan ketahanan

pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif."Program Demapan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, khususnya mengurangi kerawanan pangan dan gizi masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan (BKPP) Kaltim, H Syaiful Akhyar.Menurut dia, upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengenali

potensi dan kemampuan serta mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah yang terjadi di kawasan pedesaan.

Terutama mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian masyarakat. Sedangkan sasarannya yakni agar

terwujud ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi.

Dalam pelaksanaannya program ini akan difasilitasi dengan masukan instruktur atau pendamping dalam bidang manajemen kelompok dan usaha serta teknis, bantuan permodalan, sarana dan

prasarana maupun tenaga kerja serta teknologi. Karenanya, berbagai masukan tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan

yang akan dilaksanakan di desa itu. Misalnya, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, fasilitasi dan penguatan kelembagaan.

Selain itu, upaya atau kegiatan berupa harmonisasi sistem ketahanan pangan dan pengembangan keamanan pangan serta antisipasi maupun penanggulangan kerawanan pangan,

terutama melalui program pertanian desa.

Sumber: http://kaltimprov.go.id/kaltim.php?page=detailberita&id=7541….. Diunduh 27/3/2012

Cara Mengatasi Kurang Pangan

1. Untuk mengatasi turunnya produksi pangan di suatu daerah akibat gagal panen karena kebanjiran, serangan hama penyakit tanaman dan lainnya, pemerintah

daerah harus berupaya membantu berbagai kesulitan petani. Misalnya memperbaiki irigasi, bantuan teknologi usahatani, penyediaan benih bermutu, penyediaan alat dan mesin pertanian, bantuan permodalan dan yang tidak kalah penting adalah

bantuan pangan.

2. Mengingat masih tingginya angka pengangguran, untuk mengatasi dan membantu masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan, pemerintah harus merancang program padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang

banyak. Pada tahun 2003 pemerintah mengalokasikan dana untuk program beras bagi keluarga miskin (Raskin) sebesar 4,8 triliun rupiah, termasuk dari kompensasi

BBM sebesar Rp.500 miliar. Setiap keluarga miskin mempunyai jatah membeli beras murah sebanyak 20 kg/ bulan untuk setiap keluarga, dengan harga

Rp.1.000/kg.

3. Untuk mengatasi masalah gangguan dalam distribusi pangan, pemerintah daerah harus mampu memperbaiki dan menyediakan sarana dan prasarana jalan serta alat

transportasi yang memadai. Hal yang tidak kalah penting adalah menghilangkan terjadinya ekonomi biaya tinggi berupa pungutan yang tidak logis dengan alasan untuk pemasukan kas daerah dan sebagainya. Untuk itu berbagai pungutan yang memberatkan moda transportasi bahan pangan harus dikurangi, sedangkan untuk mengatasi terjadinya pungutan liar di jalan perlu adanya pengamanan angkutan

bahan pangan secara memadai.

4. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) yang ada mulai dari tingkat provinsi sampai kecamatan harus dioptimalkan peranannya, terutama dalam

mengantisipasi secara dini gejala terjadinya rawan pangan di suatu wilayah. Untuk itu pemerintah daerah mulai dari gubernur sampai camat harus memerintahkan kelompok kerja (Pokja) SKPG yang telah dibentuk untuk membuat peta potensi

pangan dan daerah yang mempunyai potensi terjadi rawan pangan. Dengan adanya peta tersebut, maka pemantauan dini terhadap ketersediaan pangan dapat dilakukan dengan baik, sehingga jika ada gejala kekurangan pangan pada

sekelompok masyarakat dapat diatasi secara dini, sehingga tidak ada warga yang kekurangan atau rawan pangan dan kelaparan.


Kompendium ketahanan-pangan

Documents