PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR USAHA MIGAS Komite Advokasi Nasional Sektor Migas Basaria Panjaitan Wakil Ketua KPK Komisi Pemberantasan Korupsi
PENCEGAHANKORUPSISEKTORUSAHAMIGAS
Komite Advokasi Nasional Sektor Migas
Basaria PanjaitanWakilKetua KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi
OUTLINE
DATA & KASUS KORUPSI SEKTOR MIGAS
POTENSI KORUPSI SEKTOR MIGAS
PROGRAM PEMBANGUNAN BISNIS BERINTEGRITAS
LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KORUPSI
4
7
15
18
25
60
82
134
155
170
DUTABESAR
KOMISIONER
HAKIM
GUBERNUR
KEPALALEMBAGA/KEMENTERIAN
WALIKOTA/BUPATIDANWAKIL
LAINNYA
ANGGOTADPRDANDPRD
ESELONI/II/III
SWASTA
DATATINDAKPIDANAKORUPSI
170dari 670Pelaku Tindak PidanaKorupsi berasal dari Sektor Swasta
DataKPK2004s.d September2017
Jenis perkara yangpalingbanyak
dilakukan adalahpenyuapan dan
pengadaan barang &jasa
Lain-lain;18%
PBJ; 26% Penyuapan;
56%
KASUSKORUPSIDISEKTORMIGAS
LANGKAH-LANGKAHPENCEGAHANKORUPSI
9INISIATIFANTIKORUPSI
2
3
4
5
6
7
8
9
Identifikasi risikoterjadinya korupsi
Kode Etik
CorporateSocialResponsibility
Internalisasi nilaiantikorupsi,pelatihan,sosialisasi Mekanisme pelaporan
pelanggaran(Whistle-blowing system)
Kepemimpinan Kebijakan konflikkepentingan
Pelaporanyangakuntabel,transparan Sistem
Kepatuhan
1
FLOWPROSESDANPOTENSIPENYIMPANGANINDUSTRIMIGAS
6
KILANG/REFINERY(HMOC)
NonSubsidi
Depot(LPG,M.tanah,Solar,
Diesel)
BBMSubsidi
Badanusaha/TraderTanpaAset
CUSTODYTRANSFERPOINT
Ekspor
Badanusaha/TraderTanpaAset
Domestik
Impor
SPBU
STASIUNPENGUMPULUTAMA
(TANKFARM)
TRANSPORTASI(Kapal/Pipa)
TRANSPORTASI
BadanUsaha/TraderTanpaAset
Explorasi
Industri
TRANSPORTASI
PRODUKSIK3S
Rumah
ImporBBM
AExplorasi
BProduksi
CTransportasi
DHilir
1 2 3
12
13
4
8 7
5
11
6
10
9
Hasil Kajian Litbang KPK
PETAPOTENSIKORUPSIINDUSTRIHULUMIGAS
• Penyusunan Regulasi• Lelang WilayahKerja• Lifting• Kontrak Kerjasama,POD,
WP&B,AFE,ProcPlan,CostRecovery
• Perizinan• Alokasi danDistribusi
Penerimaan Bagian Negara• Pengadaan• Pengelolaan Aset• Kegiatan Pengawasan,
inspeksi,pengamanan dll
Pemerintah :• Eksekutif
Kementerian ESDMKementrian TerkaitSKKMigas
• LegislatifDPR/Anggota DPR
• Yudikatif/Penegak Hukum• BPK/BPKP• Pemda
NonPemerintah:• Partai Politik• K3S,Kontraktor,Trader• Asosiasi Pelaku Bisnis• LSMdll
OBJEK
9LEMBAGATERKAIT
Hasil Kajian Litbang KPK
REKOMENDASILITBANGKPK
Hasil Kajian Litbang KPK
8
Mendorong implementasi sistem operasi terpaduSKKMigas
Menertibkan prosesperizinan dihulu danhilirmigas
Pembenahan pengelolaan datasubsurface
1
2
3
KOMITEADVOKASINASIONALSEKTORMIGAS
• Transparansi tarif perizinanbahan peledak
MILESTONE
1
2
3
4
5
6
5April
19Mei
13Jun
29Aug
27Okt
29Nov
PPNo.60TAHUN2016Tentang Jenis &Tarif atas Jenis PNBPyangberlaku pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Rp.500.000
AktualRp.18.000.000
s.dRp.45.000.000
Rekomendasi :ü Menghilangkan Agen jasa
pengurusan perizinan bahanpeledak
ü Penyederhanaan perizinanhandak
ü Pengajuan standarisasi tarifke Dit.PNBPDJAKemenkeumenggunakan KeputusanMenteri Keuangan (KMK)
Rencana Aksi :ü Sistem Online
ü Sosialisasi PerkapNo.17/2017
ü Pembentukan Pokjauntuk pengajuanstandarisasi tarif
LET’S FIGHT AGAINSTCORRUPTION FOR A BETTER INDONESIA