KOMITE AUDIT CHARTER - peruri.co.id · Penghasilan Anggota Komite Audit 5 BAB ... Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 ... Dapat menyediakan waktu yang cukup

KOMITE AUDIT CHARTER 2015

DEWAN PENGAWAS

PERUM PERURI

KOMITE AUDIT CHARTER

Lampiran Surat Keputusan Dewan Pengawas

Nomor :

Tanggal :

KOMITE AUDIT CHARTER 2015 GI - scs

peruxi

DAFTAR ISI

Hal. BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1

2. Visi dan Misi 1

3. Maksud dan Tujuan 2

BAB II DASAR HUKUM, ORGANISASI,PERSYARATAN DAN PENGHASILAN 3 KOMITE AUDIT

1. Dasar Hukum 3

2. Organisasi dan Persyaratan Keanggotaan 3

3. Masa Jabatan 5

4. Penghasilan Anggota Komite Audit 5

BAB III TUGAS, TANGGUNGJAWAB, KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN 6

1. Tugas Komite Audit 6

2. Tanggung Jawab Komite Audit 9

3. Kewenangan Komite Audit 9

4. Kerahasiaan 10

BAB IV RENCANA KERJA, ANGGARAN, RAPAT DAN PELAPORAN 11

1. Rencana Kerja dan Penganggaran 11

2. Rapat Komite Audit 11

3. Pelaporan 12

BAB V PENUTUP 13

%4,..sat 41.101 perun


BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perum Peruri berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diwajibkan untuk membentuk Komite Audit. Oleh

karena itu sejak tahun 2008, Dewan Pengawas Perum Peruri telah membentuk Komite Audit

yang terdiri dari seorang Ketua dan dua orang Anggota.

Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas

melakukan pengawasan dan memberikan nasehat terhadap pengurusan Perusahaan yang

dilakukan oleh Direksi.

Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good

corporate governance), dipandang perlu adanya Pedoman Kerja (Piagam) bagi Komite

Audit, atau disebut Komite Audit Charter, yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam

melaksanakan tugasnya.

Komite Audit Charter ini merupakan penyempurnaan dari Komite Audit Charter Tahun

2012-2015 yang telah berakhir masa berlakunya.

2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Komite Audit yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dalam membantu

Dewan Pengawas melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi

Perum Peruri

Misi

• Membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian

nasehat terkait efektivitas system pengendalian intern perusahaan dan audit internal

serta manajemen risiko

Komite Audit Charter 2015 Halaman 1

KOM1TE AUDIT CHARTER 2015

• Membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian

nasehat untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan

3. Maksud dan Tujuan

Komite Audit Charter ini dibuat selain untuk menjadi pedoman kerja bagi Komite Audit,

juga untuk diketahui oleh Seluruh anggota Dewan Pengawas dan para pejabat Perum Peruri

di semua level yang terkait dengan tugas Komite Audit. Dengan demikian diharapkan akan

mempermudah koordinasi dan pelaksanaan tugas Komite Audit, yang pada gilirannya dapat

memberikan kontribusi positif dalam upaya perusahaan mewujudkan prinsip-prinsip tata

kelola perusahaan yang baik.


TE AUDIT CHARTER 201

BAB II

DASAR HUKUM, ORGANISASI, PERSYARATAN

DAN PENGHASILAN KOMITE AUDIT

1. Dasar Hukum

Komite Audit Dewan Pengawas Perum Peruri dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada

Dewan Pengawas Perum Peruri, berdasarkan :

1) Ketentuan pasal 70 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

2) Ketentuan pasal 71 Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,

Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

3) Ketentuan pasal 50 Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan

Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)

4) Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

pada Badan Usaha Milik Negara

5) Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012

tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara

6) Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012

tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik

Negara

2. Organisasi dan Persyaratan Keanggotaan

1) Komite Audit berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang anggota Dewan

Pengawas sebagai Ketua Komite, dan 2 (dua) orang anggota Komite yang diangkat dan

diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas


per."

1TE AUDIT CHARTER 2015 C.P)21P:1

2) Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas atau dart luar

perusahaan

3) Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Pembahasan

Bersama (RPB) dan diberitahukan kepada Direksi

4) Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit, jika

anggota Komite Audit tersebut berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, melakukan

perbuatan melawan hukum atau dianggap tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya

5) Anggota Komite Audit Dewan Pengawas Perum Peruri tidak merangkap anggota Komite

Audit di BUMN/perusahaan lain

6) Komite Audit yang berasal dari Dewan Pengawas berhenti dengan sendirinya bila masa

jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir

7) Bila Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas, maka Ketua

Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari.

8) Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan :

a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di

bidang pengawasan/pemeriksaan

b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak

negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan

c. Mampu berkomunikasi secara efektif

d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;

e. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan

atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus

memahami industry/bisnis perusahaan


per un

KOMI E AUDtT CHARTER 2015 t-' ts),, 6■./1 GIL 1- 241

3. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas

paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa

jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-

waktu.

4. Penghasilan Anggota Komite Audit

1) Penghasilan anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan

memperhatikan kemampuan perusahaan

2) Penghasilan anggota Komite Audit berupa honorarium maksimal sebesar 20 % (dua

puluh persen) dari gaji Direktur Utama, dengan pajak ditanggung perusahaan, dan tidak

diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut

3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan

penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan

Pengawas


KOM1TE At fTCHARTER 2015

BAB III

TUGAS, TANGGUNGJAWAB, KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN

Komite Audit bekerja secara kolektif dan mandiri baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam

pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Pengawas. Tugas dan tanggungjawab

Komite Audit adalah sebagaimana diuraikan berikut.

1. Tugas Komite Audit

1) Membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern

dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.

Mencakup atas :

a. Telaahan atas kebijakardrancangan dan pelaksanaan system pengendalian intern;

b. Evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas;

c. Hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/ aktivitas;

d. Internal control report

2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan

Pengawasan Intern maupun auditor eksternal. Kegiatan ini terdiri atas :

a. Penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal :

- Telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan audit

eksternal

- Telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal

- Kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal

- Telaah PKPT dan pelaksanaannya

- Manajemen fungsi SPI



per uri

b. Penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal :

Pemantauan kesesuaian penyelesaian progress audit dengan rencana kerjanya

Telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan akuntan

publik

Telaah hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal

c. Memberikan masukan kepada Dewan Pengawas terkait peningkatan efektivitas audit

internal maupun audit eksternal, sebagai bahan Dewan Pengawas memberikan arahan

kepada Direksi

3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen

serta pelaksanaannya. Mencakup kegiatan-kegiatan :

a. Telaah atas kebijakan pengadaan barang/Jasa serta pelaksanaannya serta memberikan

saran perbaikan bila diperlukan.

b. Telaah terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya

c. Telaah terhadap :

a. Laporan hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang diterbitkan Kantor Akuntan Publik dan atau laporan hasil audit yang

dilaksanakan oleh BPK RI

b. Hasil evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal review) atas rencana inisiatif

bisnis, kebijakan dan rencana kedasama yang akan dilakukan oleh perusahaan

c. Kinerja kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi

d. Kajian hukum (legal opinion) atas rencana tindakan dan permasalahan yang

terjadi terkait dengan kesesuaian hokum atau ketentuan yang berlaku


KOMITE AUNT CHARTER

per[ d

e. Kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh

perjanjian dan komitmen yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga

d. Evaluasi atas kepatuhan direksi dalam menjalankan perusahaan dan kesesuaian

dengan RKAP dan/atau RJPP

e. Evaluasi pencapaian perusahaan mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja

(inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP

f. Melakukan analisis risiko terhadap tindakan-tindakan strategis yang membutuhkan

persetujuan atau rekomendasi Dewan Pengawas

g. Telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perum Peruri yang diterima Dewan

Pengawas serta penyampaian saran tindak lanjut yang perlu dilakukan Direksi

h. Telaah terhadap seluruh pengaduan yang diterima oleh Dewan Pengawas

i. Evaluasi kesesuaian arah pengelolaan anak perusahaan dan kinerja anak perusahaan

terkait visi pengembangan usaha perusahaan

Telaah terhadap :

f. Laporan hasil assessment/review atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang

baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak

lanjut area of improvement hasil assessment GCG oleh direksi

g. Laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan

4) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi

yang dikeluarkan Perusahaan. Termasuk melakukan telaah terhadap kebijakan akuntansi

dan penyusunan laporan keuangan, melalui pembahasan laporan keuangan triwulanan

dengan manajemen ataupun auditor eksternal dan memberikan saran-saran perbaikan bila

diperlukan.


KOIVIITE AUDIT CHARTER 2015

per uri.

5) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-

tugas Dewan Pengawas lainnya. Termasuk penilaian kinerja direksi berdasarkan telaahan

kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen

Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing

6) Berdasarkan instruksi Dewan Pengawas melakukan proses penunjukan calon auditor

eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di Perum Peruri dan bila

diperlukan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukkannya.

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas.

2. Tanggung jawab Komite Audit

1) Menyusun rencana kerja dan anggaran

2) Melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan atau diinstruksikan oleh

Dewan Pengawas dengan efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3) Melaporkan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas

3. Kewenangan Komite Audit

a. Memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai

Perum Peruri, sepanjang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

b. Mendapatkan informasi mengenai RKAP dan pelaksanaannya (Laporan bulanan,

triwulan, semester dan tahunan), system pengendalian intern, SOP dan Instruksi Kerja

yang terkait dengan operasi perusahaan, manajemen risiko, PKPT SPI, Laporan Hasil

Audit SPI, serta dokumen dan atau informasi lain yang berkaitan dengan tugas-tugas

Komite Audit

c. Mendapatkan informasi dan Sekretaris Dewan Pengawas berkaitan dengan :

h. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Pengawas

i. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam

mengelola perusahaan

Komite Audit Charter 201S Halaman 9

KOIVIITE AUDIT CHARTER 2015

peruri

Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus

mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Pengawas sehubungan

dengan tindakan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direksi

d. Berdasarkan Surat Penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, Komite Audit dapat

mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset, serta sumber daya

lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

e. Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan atas kelemahan-kelemahan sistem

pengendalian intern yang ditemukan

4. Kerahasiaan

Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik

dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan

pelaksanaan tugasnya.

Komite Audit Charter 2015 Halaffmn 10


peruri

BAB IV

RENCANA KERJA, ANGGARAN , RAPAT DAN PELAPORAN

1. Rencana Kerja dan Penganggaran

1) Sebelum tahun buku berjalan, menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran

tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan

2) Salinan rencana kerja dan anggaran Komite Audit disampaikan oleh Dewan Pengawas

kepada Direksi untuk diketahui

3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit dilaporkan kepada

Dewan Pengawas.

4) Program kerja tahunan paling sedikit memuat telaah untuk memastikan :

a. Efektivitas system pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi

penyempurnaan system pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya

b. Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI

c. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor

eksternal dan SPI

d. Telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang

dikeluarkan oleh perusahaan

e. Self assessment kinerja Komite Audit

2. Rapat Komite Audit

1) Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal

rapat Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar

2) Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh

anggota komite yang hadir


IIKAS *. Peru ti


3) Risalah rapat sebagaimana disebut pada angka 2) disampaikan secara tertulis oleh Komite

kepada Dewan Pengawas

4) Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan

tahunan Komite

3. Pelaporan

1) Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atas setiap

pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.

2) Komite Audit membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas.

Minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta

substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.

3) Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2 di atas, ditandatangani oleh Ketua

Komite Audit dan anggota Komite Audit.

itlfatattedil•1111■111

Komite Audit Charter2015 Halaman 12

Iman Bastari

Anggota G. t Sup iono

Anggota

Dewan Pe 'a as Perum Peruri

Suwandi

Ketua

p'eruxi

KOrvilTE AUDIT CHARTER 2015

BAB V

PENUTUP

Demikian Komite Audit Charter ini dibuat sebagai pedoman kerj a bagi Komite Audit, untuk

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung terciptanya peningkatan tata kelola

perusahaan yang baik di Dewan Pengawas khususnya dan secara umum di lingkungan Perum

Peruri.

Komite Audit Charter ini berlaku sejak Juni 2015 dan akan dievaluasi secara berkala untuk

menyempurnakan/memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada serta menyesuaikan dengan

perkembangan pola tata kelola yang lebih baik dan perubahan peraturan perundangan yang

berlaku.

Cv

Wahyu Wartadipradja Anggota

Ati Wahyuni Anggota

Komite Audit Charter 2015 H alaman 13

KOMITE AUDIT CHARTER - peruri.co.id · Penghasilan Anggota Komite Audit 5 BAB ... Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 ... Dapat menyediakan waktu yang cukup

Documents