SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 1 No. Dokumen : W18-U5/685A/KP.10.5/VII/2016 Disusun oleh: Disahkan oleh: PemilikDokumen : Panitera Muda Hukum Tanggal Terbit : 25 Juli 2016 No. Revisi : 0 Halaman : 1 of 51 TALHAH,SH. AGUS HAMZAH,SH.MH. PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend. Sudirman No. 19 Telp. Fax : (0543)21155 - 21012 S.O.P. PENGELOLAAN SURAT MASUK DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undangNo.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang- undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan; 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah; 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. S.O.P. Pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum 1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Register surat masuk PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika S.O.P. tidak dilaksanakan, maka akan berakibat tertundanya pelayanan kepaniteraan Dokumen surat masuk
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 1
No. Dokumen : W18-U5/685A/KP.10.5/VII/2016 Disusun oleh: Disahkan oleh: PemilikDokumen : Panitera Muda Hukum
Tanggal Terbit : 25 Juli 2016 No. Revisi : 0
Halaman : 1 of 51 TALHAH,SH. AGUS HAMZAH,SH.MH.
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend. Sudirman No. 19
Telp. Fax : (0543)21155 - 21012 S.O.P. PENGELOLAAN SURAT MASUK
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undangNo.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan
Undang- undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan;
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. S.O.P. Pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Register surat masuk
PERINGATAN :
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika S.O.P. tidak dilaksanakan, maka akan berakibat tertundanya pelayanan kepaniteraan
Dokumen surat masuk
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 2
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket.
Staf Panmud
Hukum Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menerima dan meregister surat masuk
- Surat masuk
1x 24 jam
Surat masuk yang telah didisposisi dan diregister
2 Meneliti dan menindaklanjuti sesuai dengan disposisi pimpinan
- Surat masuk yang sudah diregister
Surat masuk yang telah disisposisi dan diregister oleh panmud
3 Mengarsipkan surat
- Surat masuk
yang sudah ditindaklanjuti
Surat yang telah diregister
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 3
HISTORIS PERUBAHAN
NO ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 4
No. Dokumen : W18-U5/685A/KP.10.5/VII/2016 Disusun oleh: Disahkan oleh: PemilikDokumen : Panitera Muda Hukum
Tanggal Terbit : 25 Juli 2016 No. Revisi : 0
Halaman : 4 of 51 TALHAH,SH. AGUS HAMZAH,SH,MH.
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
Jl. Jend. Sudirman No. 19
Telp. Fax : 0543 – 21155-21012
S.O.P. PENGELOLAAN SURAT KELUAR
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undangNo.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan
Undang- undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan;
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah;
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. S.O.P. Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Register surat keluar
PERINGATAN :
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka administrasi surat dalam kepaniteraan hukum tidak baik
Administrasi persuratan kepaniteraan hukum
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 5
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku Ket.
Staf Panmud hukum
Panitera
Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu
Output
1 Membuat draf surat keluar sesuai disposisi atasan
- Disposisi surat masuk
- Data dukung yang diperlukan untuk membalas surat
Poin
1 s/d 6 1x24 jam
Selesainya draf surat keluar
2 Mengetik surat keluar sesuai dengan draf yang telah selesai dikonsep
- Draf surat keluar
- Disposisi surat masuk
- Data dukung yang diperlukan untuk membalas surat
Disiapkan draf surat keluar untuk ditanda tangani
3 Koreksi draf surat keluar
tid
ak
ya
- Surat keluar - Data dukung yang perlu dilampirkan
Isi surat telah sesuai dengan data dukung dan materi disposisi
4 Meneliti dan Menandatan gani draf surat keluar
Tidak
tidak
ya
- Surat keluar - Buku ekspedisi surat keluar kepaniteraan hukum
- Buku agenda surat keluar
- Draf surat keluar yang sudah ditandatangani panitera
Surat keluar siap dikirim
5 Memberi nomor surat keluar
- Surat keluar - Buku ekspedisi surat keluar kepaniteraan hukum
- Buku agenda surat keluar
Surat tercatat dalam buku agenda
6 Mengirimkan surat keluar
- Surat keluar - Data dukung yang dilampirkan
- Buku ekspedisi
Surat keluar
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 6
HISTORIS PERUBAHAN
NO
ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 7
No. Dokumen : W18-U5/ 685A/KP.10.5/2016/PN Tgt Disusun oleh: Disahkan oleh: PemilikDokumen : Panitera Muda Hukum
Tanggal Terbit : 25 Juli 2016 No. Revisi : 0
Halaman : 7 of 3 TALHAH,SH AGUS HAMZAH,SH.MH
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
Jl.JENDERALSUDIRMAN NO,19
Telp. Fax (0534) 21155-21012
S.O.P. PELAYANAN INFORMASI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. S.O.P. Pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Register surat masuk
PERINGATAN :
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika S.O.P. tidak dilaksanakan, maka akan berakibat tertundanya pelayanan kepaniteraan
Dokumen surat masuk
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 8
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Petugas Informasi
Panmud hukum
Panitera (pejabat penanggung jawab informasi & dokumentasi
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima permohonan informasi
Surat permohonan, blangko permohonan
1s/d 7 3x24
jam
Surat permohonan
2 Mencatat register permohonan informasi
Register permohonan
Register permohonan
3 Meneruskan permohonan ke penanggung jawab informasi
Surat permohonan ,blanko permohonan
Surat permohonan
4 Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan ke Petugas informasi dan Meneliti permohonan informasi
-Surat permohonan ,blanko permohonan - Berkas
Surat permohonan
tidak
ya
5 Menyampaikan pemberitahuan ke Pemohon
Surat pemberitahuan
Surat pemberitahuan
6 Menggandakan informasi
Berkas Fotokopi berkas
7 Menyerahkan fotokopi informasi
Fotokopi berkas
Fotokopi berkas
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 9
HISTORIS PERUBAHAN
NO ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 10
No. Dokumen : W14-U2/03/SOP/04 Disusun oleh: Disahkan oleh: PemilikDokumen : Panitera Muda Hukum
Tanggal Terbit : 21 April 2016 No. Revisi : 0
Halaman : 10 of 3 TALHAH,SH. AGUS HAMZAH,SH.MH
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend.Sudirman No. 19
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA /SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1
2. SLTA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. S.O.P. Pengelolaan surat masuk kepaniteraan hukum 2. S.O.P. Pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Buku agenda surat masuk 5. Lembar Disposisi Pimpinan 6. Stempel Nomor Pengaduan
PERINGATAN :
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan pengaduan terhenti
Dokumen pengaduan
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 11
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket.
Panmud hukum
Petugas meja
pengaduan
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menerima surat pengaduan
- Buku agenda surat pengaduan
- Surat pengaduan
3x24 jam
Surat pengaduan yang sudah diberi catatan oleh Panitera Muda
2 Mencatat dalam register pengaduan sesuai disposisi
tidak
- Surat pengaduan - Lembaran disposisi surat
- pengaduan
ptop
Tercatatnya surat pengaduan kedalam register
3 Meneliti dan mencatat pada register tim pemeriksa pengaduan setelah berkoordinasi dengan bagian kepegawaian, ortala
ya
- SK ketua tentang pembentukan tim pemeriksa
- Computer/laptop
Tercatatnya nama tim pemeriksa pengaduan ke dalam register
4 Mencatat dalam register hasil klarifikasi yang diterima dari tim pemeriksa
- Fotokopi laporan tim pemeriksa
- Register
Tercatatnya hasil pemeriksaan pengaduan ke dalam register
6 Mengarsipkan berkas pengaduan
- Berkas pengaduan
- buku ekspedisi - Box file
Tersimpannya arsip pengaduan
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 12
HISTORIS PERUBAHAN
NO
ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 13
PemilikDokumen : Panitera Muda Hukum Tanggal Terbit : 25 Juli 2016
No. Revisi : 0
Halaman : 13 of 3 TALHAH,SH. AGUS HAMZAH,SH.MH.
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend.Sudirman No. 19
Telp. Fax (0543)21155-21012 S.O.P. PENANGANAN MEJA PENGADUAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
9. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
10. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
11. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah
12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1
2. SLTA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. S.O.P. Pengelolaan surat masuk kepaniteraan hukum 2. S.O.P. Pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Buku agenda surat masuk 5. Lembar Disposisi Pimpinan 6. Stempel Nomor Pengaduan
PERINGATAN :
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan
pengaduan terhenti
Dokumen pengaduan
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 14
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket.
Panmud Hukum
Petugas Meja Pengaduan
Wapan
Panitera
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menyortir surat pengaduan dan membuat konsep surat klarifikasi
- Buku agenda surat pengaduan
- Surat pengaduan
poin 1 s/d 6
3x24 Jam
Terhimpunnya surat pengaduan yang perlu diklarifikasi
2 Mengetik draft Surat Klarifikasi Pengaduan
- Surat Pengaduan
- Lembaran Disposisi Surat Pengaduan
- Komputer / Laptop
Tersedianya draft Surat Klarifikasi Pengaduan
3 Koreksi dan paraf pimpinan dalam draft surat klarifikasi
tidak
- Draf Surat Klarifikasi Pengaduan
- Surat pengaduan
Tersediannya surat klarifikasi untuk ditandatangani
4 Menanda tangani Surat Klarifikasi Pengaduan
ya - Surat Pengaduan
- Draft Surat Klarifikasi Pengaduan
Terselesaikan nya Surat Klarifikasi Pengaduan
5 Memberi nomor surat Klarifikasi Pengaduan
- Surat Klarifikasi Pengaduan
- Agenda surat keluar
Tercatatnya surat keluar terkait surat Klarifikasi Pengaduan
6 Memasukkan dalam amplop distribusi surat Klarifikasi Pengaduan dan Mengarsipkan
- Surat Klarifikasi Pengaduan
- Buku ekspedisi
- Box file
Penyerahan Surat Klarifikasi Pengaduan kepada bagian umum dan keuangan dan Tersimpannya arsip
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 15
HISTORIS PERUBAHAN
NO
ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 16
No. Dokumen : W18-U5/685A/KP.10.5/2016/ Disusun oleh: Disahkan oleh: PemilikDokumen : Panitera Muda Hukum
S.O.P. PENANGANAN MEJA PENGADUAN KLASIFIKASI PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN PEMERIKSAAN PENGADUAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan
10. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
11. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah
12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1
2. SLTA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. S.O.P. Pengelolaan surat masuk kepaniteraan hukum 2. S.O.P. Pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Buku agenda surat masuk 5. Lembar Disposisi Pimpinan 6. Stempel Nomor Pengaduan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN
PENDATAAN : Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan pengaduan terhenti
Dokumen pengaduan
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 17
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket.
Panmud Hukum
Petugas Meja Pengaduan
Wakil Panitera
Panitera
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu
Output
1 Membuat konsep SK. Pemeriksaan Pengaduan
- Surat Pengaduan
- Lembaran Disposisi Surat Pengaduan
- Alat Tulis Kantor (ATK)
Poin 1s/d 6 2X24 Jam
Tersedianya draf SK. Pemeriksaan Pengaduan
2 Mengetik draf SK. Pemeriksaan Pengaduan
- Komputer / Laptop
- Printer
Tersedianya draf SK. Pemeriksaan Pengaduan
3 Koreksi draf SK. Pemeriksaan untuk paraf pimpinan
ya
tidak
- Draf SK. Pemeriksaan Pengaduan
- Surat Pengaduan
- Lembaran Disposisi Surat Pengaduan
Tersedianya draf SK. Pemeriksaan Pengaduan untuk ditandatangani
4 Menanda tangani SK. Pemeriksaan Pengaduan
- Surat Pengaduan
- Draf SK. Pemeriksaan Pengaduan
Terselesaikan nya SK. Pemeriksaan Pengaduan
5 Memberi nomor SK. Pemeriksaan Pengaduan
- SK. Pemeriksaan Pengaduan
- Agenda surat keluar
Tercatatnya surat keluar terkait SK. Pemeriksaan Pengaduan
6 Memasukkan dalam amplop dan distribusi SK. Pemeriksaan Pengaduan dan Mengarsipkan
- SK. Pemeriksaan Pengaduan
- Buku ekspedisi
Penyerahan surat keluar danSK. Pemeriksaan Pengaduan kepada Tim Pemeriksa dan tersimpannya arsip
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 18
HISTORIS PERUBAHAN
NO
ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 19
No. Dokumen : W18-U5/685A/KP.10.5/2016/PN Tgt Disusun oleh: Disahkan oleh: PemilikDokumen : Panitera Muda Hukum
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. S.O.P. Pengelolaan surat masuk kepaniteraan hukum 2. S.O.P. Pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Buku agenda surat masuk
PERINGATAN :
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat penyelesaian tugas Pengesahan Badan Hukum.
Dokumen Akta Pengesahan Badan Hukum
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 20
NO
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket. Staf
hukum Panmud hukum
Panitera Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1. Menerima akta notaris
Akta notaris
1 s/d 5 60 menit
Akta notaris
2 Meneliti akta notaris
1. Yayasan /perkumpulan /organisasi /badan usaha : akta notaris+FC
2. CV : Akta notaris asli + FC,npwp,
3. Perubahan CV: FC akta asli yang terlegalisasi + akta perubahan dan FC akta perubahan
Akta notaris
Tidak
ya
3 Mencatat dalam buku register badan hukum dan Memberi nomor pendaftaran dalam akta notaris
Buku register Susai register
Akta notaris
4 Meminta tanda tangan ke Panitera
Buku register , Akta notaris yang sudah didaftar
Akta notaris
5 Membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
Akta notaris yang sudah di legalisasi
Akta notaris terlegalisasi
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 21
HISTORIS PERUBAHAN
NO
ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 22
No. Dokumen : W18-U5/685A/KP.10.5/2016/PN Tgt Disusun oleh: Disahkan oleh: PemilikDokumen : Panitera Muda Hukum
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undangNo.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
10. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
11. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah
12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
10. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
11. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah
12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
10. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
11. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah
12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1
2. SLTA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. S.O.P. Pengelolaan surat masuk kepaniteraan hukum 2. S.O.P. Pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Register Surat Masuk
PERINGATAN :
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan riset atau penelitian tidak berjalan
Dokumen surat keterangan riset/penelitian
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 29
NO Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket. Staf hukum Panmud Hakim Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima surat permohonan dan proposal penelitian
Proposal riset 1 s/d 7
4X24 Jam
Proposal
2 Meregister surat permohonan ke dalam buku register penelitian
Buku register Proposal
3 Meneliti surat permohonan dan proposal penelitian serta menginstruksika n pelayanan
Tidak
Ya
Buku register, proposal
Proposal
4 Melayani dan mencarikan berkas
Berkas perkara, buku register perkara
Berkas perkara
5 Penunjukan hakim pembimbing dan Penentuan hari bimbingan
Buku register riset Proposal penelitian
Register penunjukan
6 Pelaksanaan bimbingan
Proposal penelitian, berkas perkara
Surat keterangan
7 Pembuatan surat keterangan penelitian
Computer Surat keterangan
8 Penyerahan surat keterangan penelitian
Surat keterangan
Surat Keterangan
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 30
HISTORIS PERUBAHAN
NO
ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 31
No. Dokumen : W15-U8/685A/KP.10.5/2016/PN Tgt Disusun oleh: Disahkan oleh: PemilikDokumen : Panitera Muda Hukum
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. S.O.P. Permohonan Informasi 2. S.O.P. Kepaniteraan Perdata dan Pidana
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Buku register perkara
PERINGATAN :
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan pos bakum terhenti
Dokumen penetapan penasehat hukum
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 35
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Staf
hukum Panmud Hukum
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Mengagendakan dan pemeriksaan CD putusan dari unit penyedia
- Agenda Penerimaan CD putusan
- CD putusan Tk. Banding
- CD putusan Tk. Pertama
- Softcopy Dakwaan
- Softcopy Tuntutan
- Komputer / Laptop
1 s/d 4
1X24 Jam
CD putusan yang diterima dapat terbaca pada perangkat pengolah data
2 Dokumentasi file putusan pada media penyimpanan
- CD putusan - Komputer /
Laptop - Harddisk eksternal
Tersimpannya file putusan dalam media penyimpan data
3 Mengecek kelengkapan file CD putusan
Tidak
- File putusan
- Komputer / Laptop
- Harddisk eksternal
Tersimpan nya putusan secara rapi menurut indeks / kategori
4 Mengarsip pengelolaan CD putusan (CD jadi satu dengan berkas perkara)
Ya - Agenda penerimaan CD putusan
- Komputer / Laptop
- Harddisk eksternal
Tersedianya pengelolaan CD putusan
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 36
HISTORIS PERUBAHAN
NO
ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 37
No. Dokumen : W18-U5/685A/KP.10.5/2016/PN Tgt Disusun oleh: Disahkan oleh: PemilikDokumen : Panitera Muda Hukum
Tanggal Terbit : 25 Juli 2016 No. Revisi : 0
Halaman : 37 of 4 TALHAH,SH. AGUS HAMZAH,SH.MH.
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
Jend. Sudirman No. 19 Telp. Fax (0543)21155-21012
S.O.P PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
12. Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011 surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 1992
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
12. Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011 surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 1992
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
12. Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011 surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 1992
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
12. Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011 surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 1992
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Register perkara
PERINGATAN :
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka upaya pembaharuan Peradilan akan terhambat
Dokumen laporan dari perdata dan pidana
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 47
No
Aktivitas Pelaksana Mutu
Baku Ket
Pembuat Laporan
Panmud Hukum
Wakil Panitera
Panitera
Ketua/ Wakil Ketua
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Inventarisasi Laporan dari Pengadilan dari tiap unit pengelola
- Laporan Bulanan
- Laporan Caturwulan
- Laporan Semester
3x24 jam
Terhimpunny laporan dari tiap satker
2 Inventarisasi laporan akhir tahun pengelolah di Pengadilan
- Laporan tiap unit pengelolah
Terhimpunnya laporan dari tiap Bagian/Urusan dan kepaniteraan dari Pengadilan Negeri Kediri
3 Inventarisasi permasalahan hukum
- Bahan Rakerda dan Rakernas
Tersedianya rekapitulasi permasalahan hukum
4 Mengkonsep dan Mengetik Laporan Tahunan
tidak
tidak
tidak
- Materi Laporan tiap satker
- Materi sub unit Pengadilan Negeri Kediri
- Materi permasalahan hukum
- Komputer / Laptop
- Printer
Tersedianya draf Laporan Tahunan
5 Paraf draf Laporan Tahunan dan draf Surat Pengantar
ya
ya
ya
- Draf Surat Pengantar
- Laporan Tahunan
- Komputer / Laptop
Tersedianya draf Surat Pengantar
6 Menanda tangani Laporan Tahunan dan Surat Pengantar
- Surat Pengantar - Laporan
Tahunan
Terselesaikan nya laporan tahunan
7 Memberi nomor surat pengantar laporan tahunan pada agenda surat keluar
- Laporan Tahunan
- Surat Pengantar - Agenda surat
keluar
Tercatatnya surat keluar terkait laporan tahunan
8 Mengamplop kan dan distribusi surat keluar
- Laporan Tahunan
- Surat Pengantar - Buku ekspedisi - ATK
Penyerahan surat keluar dan laporan tahunan pada bagian umum
9 Mengarsip kan laporan tahunan - Laporan
Tahunan - Surat Pengantar
Tersimpannya arsip laporan tahunan pada unit pengelolah
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 48
HISTORIS PERUBAHAN
NO
ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG
SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 49
No. Dokumen : W.18-U5/06/SOP/01 Disusun oleh: Disahkan oleh: PemilikDokumen : Panitera Muda Hukum
Tanggal Terbit : 19 Agustus 2016 No. Revisi : 0
Halaman : 49 of 3 TALHAH,SH AGUS HAMZAH,SH.MH
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend. Sudirman No.19 Telp. Fax (0543) 21155-
S.O.P. PENANGANAN PAPAN INFORMASI PERKARA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-
undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 032/KMA/SK/IV /2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 139/KMA/SK/IV /2006 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik